Fungsionaris DPD KPPKD Sumut:
Proses Pilkada di Taput Dinodai,
KTP Dipalsukan Demi Dapatkan Dukungan

Medan, ( Lapan Anam )

Upaya membuat ratusan KTP baru atas nama bukan penduduk Desa Parbaju Hutabarat yang diduga dipersiapkan untuk mendukung salah seorang kandidat Balon Bupati Tapanuli Utara priode 2009 - 2014, dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dan pihak berwajib diminta segera mengusutnya hingga tuntas, karena sangat menodai kemurnian demokrasi. Apalagi Pemilihan Bupati Taput secara langsung baru kali ini dilaksanakan.

Penegasan itu disampaikan Fungsionaris DPD Komite Pemantau Pemilihan dan Kinerja Kepala Daerah (KPPKD) Sumaterfa Utara, Samsul Sianturi, didampingi Sekretaris KPPKD Sumut, Drs. Husor Parissan Sitompul yang baru dilantik DPP KPPKD, Sabtu, 14 Juni 2008 di Hotel Dharma Deli Medan. .

Indikasi pemalsuan KTP tersebut berdasarkan laporan langsung Kepala Desa Parbaju Hutabarat, kepada Samsul Sianturi sebagai Penasehat DPD KPPKD Sumatera Utara ketika berkunjung ke Tapanuli Utara, baru-baru ini.

Menurut laporan Kades bermarga Hutabarat tersebut kepada Samsul Sianturi,, permohonan membuat berkisar 350 KTP atas nama bukan penduduk Desa Parbaju Hutabarat, ditolak Kades mentah-mentah, karena menyadari hal itu pemalsuan dan penyimpangan, dan bertentangan dengan hati nuraninya.

“Sikap tersebut sangat terpuji, saya sangat menghormatinya dan seandainya seluruh Kades di Taput seperti sikap pak Kepala Desa Parbaju Hutabarta yang berkeinginan proses Pilkada di Tapanuli Utara harus berlangsung jujur dan adil (Jurdil), serta langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber)—saya yakin Pilkada di Taput dapat menghasilkan Kepala Daerah atau Bupati yang bersih, berwibawa dan kapabel atau profesional,” ujar Penasehat DPD KPPKD Sumut ini .

“Sangat ironis dan tidak terpuji jika kecurangan seperti itu dilakukan oleh Balon Bupati Tapanuli Utara. Padahal, banyak cara yang professional dan dibenarkan secara hukum dan adat untuk meperoleh simpatik masyarakat Tapanuli Utara,” ujarnya.

Temuan tersebut menimbulkan kecurigaan, bahwa tidak tertutup kemungkinan modus operandi serupa dilakukan di 246 desa di Tapanuli Utara demi memuluskan jalan agar meraih suara sebanyak-banyaknya.

Sekretaris DPD KPPKD Sumut, Drs. Husor Parissan Sitompul, yang juga putra kelahiran Luat Pahae (Taput), kepada para Wartawan di Medan, Senin (16/6) mengecam keras cara-cara yang menista demokrasi tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas selama proses Pilkada hingga puncak pesta demokrasi yang direncanakan Oktober 2008 mendatang.

“Sesuai instruksi tugas dari Ketua DPD KPPKD Sumatera Utara Pak Ir. Elianor Sembiring, M.Sc., kita akan melakukan investigasi dan verifikasi ke Tapanuli Utara atas temuan pak Samsul Sianturi, sebagai fungsionaris DPD KKPKD untuk segera kita kumpulkan bukti-bukti dan kita tindak lanjuti hingga diproses secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Sitompul.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kapan melakukan investigasi dan verifikasi, Drs. Husor Parissan Sitompul, mengungkapkan segera membentuk tim dan segera berangkat ke Tapanuli Utara dalam bulan Juni ini juga.

“Sebagai lembaga pemantau yang perduli dan konsisten terhadap pelaksanaan Pilkada yang demokratis serta demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kita akan melakukan tugas-tugas investigasi dan ferivikasi secara professional. Target utama adalah Tapanuli Utara yang kebetulan duluan masuk laporan temuan kecurangan. Setelah itu, segera disusul Deli Serdang, Batubara, Langkat, Paluta dan daerah lainnya di Sumatera Utara,” ujar Sekretaris DPD KPPKD Sumut ini. (ms)

Rosmawati Sagala
SRIKANDI PDIP DAN KANDIDAT BUPATI LANGKAT

Medan (Lapan Anam)

TAMPIL anggun dengan busana muslimah. Senyumnya khas dan menyapa lembut setiap orang yang datang menjumpainya. Dia adalah Rosmawati Sagala, anggota Fraksi PDIP DPRD Langkat.

Dalam Rakerda DPD PDIP Sumut di Sumatra Village Medan, Sabtu kemarin (14/6), Rosmawati Sagala menjadi bintang bagi kalangan jurnalis. Ibarat artis sinetron yang lagi ngetop, Rosmawati diburu wartawan dan kader PDIP.

Maklum, srikandi PDIP Langkat ini, santer disebut sebagai kandidat unggulan kader Banteng untuk diusung pada Pilkada Langkat Oktober 2008. Dia akan dicalonkan partainya menjadi Calon Bupati Langkat.

“Insya Allah saya memang berniat maju dalam Pilkada Langkat sebagai calon orang nomor satu”, katanya dengan optimis.

Dia ingin ikut membangun Kabupaten Langkat, tidak semata lewat jalur politik tapi jalur praktis. Karenanya, dengan “Bismillah” dia sudah membulatkan tekad ikut bertarung dengan kandidat lain dalam Pilkada Langkat mendatang.

Didampingi suaminya juga Wakil Ketua DPC PDIP Langkat MT Simanjuntak dan Ketua Tim Pemenangan David Situmorang dia mengatakan, ikut jadi Balon Bupati Langkat untuk membawa perubahan lebih baik di bumi Langkat.

Karenanya visi dia adalah slogan yang dia usung adalah “ Bersama Masyarakat Membangun Langkat”. Sandang Pangan,kesehatan dan pendidikan akan jadi program utama. Visi dan misi yang akan ditawarkannya kepada rakyat yakni menjamin ketersediaan sandang Pangan,kesehatan dan pendidikan. Dengan visi ini dia ingin mensejahterakan rakyat Langkat.

Srikandi kelahiran Hutaraja Taput 13 April 1970, ibu lima anak (3 laki-laki dan 2 Perempuan) ini, optimis akan dapat memenangkan pertarungan pada Pilkada Langkat mendatang. Apalagi, jauh sebelum menjadi anggota dewan dia sudah akrap dengan berbagai lapisan masyarakat, memahami berbagai tantangan serta mengetahui cara yang baik untuk mengatasi berbagai masalah di Langkat.

Dia kini tinggal menunggu keputusan partainya menyikapi Pilkada Langkat dan berharap akan mendapat dukungan penuh dari partai. Karena sebagai kader partai, dia sudah memprogramkan kemenangan PDIP di Langkat dalam Pemilu legislatif dan memenangkan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres mendatang.
tentang pencalonan

Dalam kesempatan itu Ketua Tim Pemenangan, David Situmorang, mengharapkan dukungan semua pihak khususnya rakyat Langkat untuk mewujudkan niat baik Rosmawati membangun Langkat. Demikian juga dukungan PDIP, akan menjadi modal penting agar dapat mulus ikut bertarung di Pilkada mendatang.

"Rakercabsus PDIP Langkat yang akan digelar dalam waktu dekat, akan memutuskan siapa calon Bupati Langkat dari PDIP. Kita berharap Rakercab akan mengeluarkan dukungan resmi",kata David Situmorang. (ms)

PDIP OPOSISI

TERHADAP GUBSU SYAMSUL ARIFIN

Medan (Lapan Anam)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Gubsu Syamsul Arifin SE. Namun partai berlambang banteng gemuk bermulut putih itu, menghormati pelantikan Syamsul Arifin SE – Gatot Pudjo Nugroho ST sebagai Gubsu dan Wagubsu priode 2008-2013.

Sikap PDIP tersebut disampaikan Plh Ketua DPD PDIP Sumut, Panda Nababan, kepada wartawan di Sumatra Village Medan, seusai pembukaan Rakerda partai tersebut, Sabtu (14/6).

Didampingi Ketua Fraksi PDIP DPRDSU Eddy Rangkuti, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Taupan Agung Ginting, Jhon Eron Lumban Gaol, Alamsyah Hamdani dan Analisman Zalukhu, partainya akan tetap kritis terhadap kinerja Syamsul Arifin dan terus mengawal pelaksanaan visi dan misi agar rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit dan memiliki masa depan.

“PDIP akan mengawasi pelaksanaan visi dan misi Gubsu terpilih secara kritis. Namun demikian sikap tersebut tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan Syamsul Arifin dari jabatan Gubsu”, kata Panda Nababan.

Sikap PDIP terhadap pemerintah kata dia, tidak berubah dengan tetap memberikan dukungan. Namun sokongan tersebut tetap akan diberikan dalam bentuk lebih kritis. PDIP mendukung pemerintahan Syamsul Arifin, tetapi tidak menutup mata atas kebijakan-kebijakan yang dijalankannya.

Panda Nababan menegaskan, tidak ada agenda tersembunyi dari sikap kritis yang ditunjukkan PDIP. Sikap kritis itu juga tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan, tapi semata demi rakyat.

“Dengan sikap kritis, obyektif, dan profesional. Kritik-kritik yang disampaikan diharapkan untuk meningkatkan kinerja Gubsu”, katanya.

Sebagai oposisi, PDIP rela tidak memasukkan orang-orangnya di Pemprovsu dan tidak akan mengharapkan jatah proyek. Sikap ini berat bagi PDIP, namun akan dilaksanakan demi rakyat dan demi jalannya pemerintahan yang jujur dan baik.

Sebelumnya dalam pidato pembukaan Rakerda PDIP tersebut, Panda Nababan menginstruksikan kader bekerja maksimal untuk rakyat. Saatnya bagi PDIP untuk berkonsentrasi mengurus rakyat dan sejauh mungkin menghindari konplik internal.

PDIP Sumut bertekad memenangkan Pemilu legislatif tahun 2009 dan memenangkan Megawati Soekarno Putri pada Pilprres mendatang.

Demikian juga dalam Pilkada 7 Kabupaten/Kota di Sumut tahun 2008 ini ,PDIP menargetkan kemenangan di lima Kabupaten/kota. “Kita harus belajar dari berbagai kekalahan di sejumlah daerah dan kita harus hidupkan semua mesin partai guna memenangkan Pilkada”, katanya. (ms)

Kepres Pelantikan Gubsu

Syamsul Arifin Sudah Diteken Presiden SBY

Medan (Lapan Anam)

Keputusan Presiden tentang pelantikan dan pengambilan sumpah H Syamsul Arifin SE- Gatot Pudjo Nugroho ST sebagai Gubsu dan Wagubsu priode 2008-2013 telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Dengan demikian, pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan Gubsu pilihan rakyat pada Pilgubsu 2008 itu, akan berlangsung pada Senin 16 Juni 2008 seperti jadwal semula.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto akan membawa Kepres tersebut ke Medan, sekaligus melantik Gubsu dan Wagubsu atasnama presiden”, kata Sekretaris DPRDSU Drs Ridwan Bustan MM didampingi Kabag Inpro Drs Rahmadsyah kepada wartawan di gedung dewan, Jumat malam (13/6).

Pelantikan akan berlangsung dalam rapat paripurna khusus mulai pukul 10.00 WIB, dipimpin langsung Ketua DPRDSU H Abdul Wahab Dalimunthe SH, dihadiri 2500 undangan. DPRDSU telah menyiapkan segala sesuatunya guna suksesnya acara pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan Gubsu priode 2008-2013 itu.

Kepada masyarakat umum yang ingin menyaksikan prosesi pelantikan, telah disiapkan layar monitor di bagian depan dan samping gedung dewan. Bahkan dilapangan Bola Volly samping gedung dewan dan lapangan Benteng disiapkan tenda terbuka dilengkapi layar monitor.

“Kita juga sudah berkordinasi dengan Poldasu dan Poltabes Medan guna mengamankan jalannya pelantikan. Sedangkan pasilitas umum berupa toilet umum, ambulance dan mobil pemadam kebakaran disiapkan disekitar gedung dewan”, kata Kabag Inpro DPRDSU Drs H Rahmadsyah menambahkan.

Bagi masyarakat dan undangan dapat memarkirkan kenderaannya di sekitar lapangan Merdeka, lapangan samping Kodim, halaman Wisma Benteng dan halaman DPRD Medan. (ms)

RAKERNAS PBI AKAN RUMUSKAN
PETA DAKWAH DI TANAH BATAK

Medan (Lapan Anam)

RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Batak Islam (PBI) yang akan berlangsung di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, 15 s/d 16 Juni 2008, akan merumuskan peta dakwah Islam di Tanah Batak. Rakernas akan diawali Seminar “Prospek Dakwah di Sumatera Utara” dibuka Gubsu terpilih H Syamsul Arifin SE.

Terkait Rakernas dan seminar tersebut, panitia telah melakukan rapat teknis dipimpin langsung Ketua Umum DPP PBI Prof DR Abdul Muin Sibuea Mpd di Medan, Kamis (12/6). Rapat tersebut juga dihadiri Sekjen DPP PBI Drs H Zulpadli Sirait, Penasehat Hj Zainab Tampubolon SH, dan pengurus DPP PBI lainnya yakni Prof DR Harun Sitompul Mpd, Drs Abyadi Siregar, Drs Agus salim Ujung, Mayjen Simanungkalit, Jonson Sihaloho SHI, RE Gultom,Drs Jon Masren Saragih dan lainnya.

“Penyusunan peta dakwah perlu bagi PBI, yang nantinya akan dijadikan acuan untuk mengoptimalkan aktivitas dakwah di Tanah Batak”, kata Ketua Panitia Rakernas PBI Drs Agus Salim Ujung dan Sekretaris Mayjen Simanungkalit.

Penelitian-penelitian dakwah yang selama ini dilakukan PBI,kata Agus Salim Ujung, menunjukkan bahwa inefisiensi dan inefektifitas dakwah itu disebabkan, di antaranya, oleh kelemahan sistematika dan perencanaan. Dakwah masih cenderung dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa bangunan sistemik yang mengorganisirnya dan masih cenderung “instant” dan spontan nyaris tanpa perencanaan.

Karenanya, peta dakwah perlu disusun termasuk peta sosiologis medan dakwah, termasuk di dalamnya memetakan tentang kondisi umum masyarakat, potensi ekonomi, pranata sosial, organisasi sosial, kesadaran lingkungan, khazanah tradisi, praktik ritus, khazanah mitos, norma dan tatakrama, pranata hukum, kepemimpinan, kontrol sosial, dan tantangan yang dihadapi.

Relevansi antara peta sosiologis dengan perencanaan dakwah ini mendesak dirumuskan sebagai social setting, yang diharapkan berguna sebagai rambu pemandu jalan atau pijakan penopang bagi para da’I untuk berdakwah secara efektif dan efisien di Bona Pasogit Tanah Batak.

Mayjen Simanungkalit menambahkan, selama ini dakwah Islam di tanah Batak masih disampaikan dengan cara dan strategi yang kurang tepat sasaran.Sehingga dakwah Islam terkesan tidak berkembang dan kurang fungsional. Padahal, dakwah merupakan proses mengubah manusia menuju kehidupan yang Islami. Maka, dakwah hendaknya disampaikan sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

Strategi yang kurang tepat sasaran tersebut antara lain terlihat dari materi dakwah, cara penyampaian, hingga penguasaan wawasan yang kurang mendalam. Apalagi, hingga saat ini belum ada peta dakwah yang komprehensif untuk menjadi rujukan dalam melaksanakan dakwah dan memberdayakan umat Islam di tanah Batak.

Dengan dasar itu, dalam Rakernas PBI tersebut akan dirampungkan peta dakwah untuk melakukan perkiraan yang akurat. Dengan itu, jika ormas islam berdakwah ke tanah batak dapat mengetahui gambaran kondisi masyarakat setempat dan mengetahui apa yang dibutuhkan mereka.

“Kita memerlukan peta dakwah guna memudahkan perencanaan dan operasional dakwah. Dengan peta yang jelas, strategi dakwah yang dilakukan juga akan lebih efisien. Misalnya, mungkin perbaikan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat atau mungkin juga akidah yang dikedepankan”, kata Agus Salim Ujung.

Karenanya, untuk memudahkan penyusunan peta dakwah tersebut Rakernas PBI sengaja diawali dengan seminar menghadirkan fakar yang berkompeten. Panitia seminar itu langsung dipimpin Prof DR H Aslim D Sihotang SpM, yang dikenal sebagai tokoh Batak Islam dan dokter spesialis mata yang cukup disegani. (ms)

Jembatan Timbang Jadi Objek “Basah” Oknum Pejabat Dishub

Medan (Lapan Anam)

Keberadaan jembatan timbang ditengarai menjadi objek basah oknum-oknum pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, uang kutipan denda kelebihan muatan dari mobil truk yang melintasi jembatan timbang itu, sebagian besar masuk kantong oknum pejabat dan hanya sebagian kecil masuk ke kas daerah.

“Kita tidak pernah tahu berapa dana yang terkumpul dari jembatan timbang, karena tidak dilaporkan secara transparan. Kita yakin jembatan timbang itu menjadi objek basah oknum pejabat Dishub”,kata Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Ansari Siregar kepada wartawan di DPRDSU, Kamis (12/6).

Politisi PDIP tersebut mengatakan, misteri jembatan timbang di Sumut sudah lama berlangsung. Terutama tentang operasional sejumlah jembatan timbangan terpadu seperti yang berada di Tongkoh/Sibolangit dan Kota Pinang .

Kata dia, setelah jembatan timbang terpadu itu dioperasikan, belum ada laporan maupun setoran ke Dispenda dari kedua jembatan timbang terpadu tersebut. Padahal aktivitas bongkar kelebihan muatan berlangsung dari ribuan truk angkutan barang yang melintas disana.

“Tidak pernah ada laporan yang transparan soal perolehan PAD dari jembatan timbang terpadu itu. Malah yang ada adalah pemeliharaan jembatan timbang terpadu itu terus dianggarkan dalam APBD Sumut.

Isrok Anshori mengaku sudah sudah amati gudang penyimpanan barang di jembatan timbang terpadu itu. Jika ada angkutan yang kelebihan muatan, seharusnya di bongkar muatannya, selanjutnya disimpan di gudang tersebut. Tapi anehnya gudang yang dibangun dengan dana besar itu belum pernah di gunakan. Padahal Dishub memiliki gudang seperti di jembatan timbang dekat Bandar Baru Kabupaten Deliserdang dan di Kota Pinang Labuhan Batu. Artinya memang disengaja kedua instalasi tersebut tidak difungsikan.

Dia menduga tidak difungsikannya gudang disana, ada indikasi ‘permainan’ akibat hampir semua perusahaan Angkutan Barang telah menyetor secara bulanan kepada pejabat Dishubsu. Buktinya saat melintas, mobilmobil truk trailer, kontiner dan angkutan lainnya tidak masuk ke jembatan timbang tersebut. Sang kernet hanya turun sambil berlari menemui pejabat di jembatan timbang menyerahkan “uang rokok” dan membiarkan truk kelebihan muatan berlalu tanpa diukur dan di timbang muatannya.

“Karenanya, dengan tak berfungsi jembatan timbang dan gudang disana, maka tidak ada setoran yang disetorkan ke Dispenda. Tindakan itu seharusnya dilihat pejabat yang berwenang, tanpa harus dibiarkan berlanjut terus menerus secara turun menurun,” ujar Isrok dengan nada prihatin.

Isrok Anshori sering menerima laporan dari sejumlah pengusaha angkutan, tentang pungutan dana dari petugas jembatan timbang. Anehnya Kadishub Naharuddin Dalimunthe, seolah tidak tahu ada masalah di jembatan timbang karena diduga diuntungkan atas beroperasinya jembatan timbang itu.

Ketika berulangkali dicoba dihubungi wartawan dikantornya, Naharuddin Dalimunthe jarang berada dikantor. “Bapak sedang tugas luar,”, kata ajudannya saat beberapa kali dijumpai.

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi apa tindakan Gubsu terhadap Kadishub Sumut, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan bersumber dari jembatan timbang itu. Sekdaprovsu RE Nainggolan juga belum berkomentar soal ini,karena masih berada di Jakarta. (ms)

Prabowo Subianto
Akan Buka Musprop DPP HKTI Sumut

Medan (Lapan Anam)

Ketua Umum DPN HKTI (Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Letjen (Purn) Prabowo Subianto hari ini, Jumat (13/6) membuka Musprop (Musyawarah propinsi) ke-VI DPP (Dewan Pimpinan Propinsi) HKTI Sumut, sekaligus memberikan pengarahan tentang upaya membantu dan memproteksi petani menghadapi berbagai tantangan ke depan, di Kota Berastagi-Tanah Karo.

Demikian diungkapkan Ketua panitia Drs Pangihutan Siagian, didampingi Ketua DPP HKTI Sumut Prof. MPL Tobing, wakil ketua SM Hutagaol dan Prof Dr Ir Bitler Sirait kepada wartawan, Kamis (12/6) di Medan.

Pangihutan Siagian yang juga anggota DPRD Sumut ini mengatakan, musyawarah yang berlangsung 13-15 Juni 2008 tidak hanya terfokos pada pemilihan ketua dan pengurus DPP HKTI Sumut periode ke depan. Tapi juga membahas dan menyusun program-program HKTI yang diselaraskan dan disinergiskan dengan program pemerintah dalam mendukung serta meningkatkan kesejahteraan petani Sumut.

Karena itu, ungkap Siagian, selama musyawarah berlangsung akan diisi beberapa session sarasehan atau diskusi panel melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Badan Ketahanan Pangan Sumut, Dinas Pertanian Sumut, Badan Pertanahan Negara, Dinas Kehutanan Sumut, Dinas Peternakan Sumut membahas topik terkait proyek masing-masing instansi jangka pendek, menengah dan panjang.

Selain itu, tambah Pangihutan, juga melibatkan pihak Bank Indonesia, Disperindag dan Dinas Koperasi Sumut membahas tentang perbankan khususnya realisasi kredit bagi petani dan pemasaran produk pertanian, juga tak kalah pentingnya membahas persoalan pupuk bersubsidi yang selama ini terjadi langka dengan melibatkan PT Pusri dan PT Petrokimia.

Disinggung kandidat Ketua DPP HKTI Sumut ke depan, Prof MPL Tobing mengatakan, ada beberapa kandidat yang muncul ke permukaan, seperti Drs Pengihutan Siagian, K Sipayung dan mungkin juga dari daerah kabupaten/kota di Sumut. Tapi yang diharapkan menjadi Ketua nantinya figure yang sangat perduli dan memiliki perhatian terhadap petani dan pertanian. (ms)

BPK dan KPK Didesak

Periksa Pejabat Dishub Sumut

Medan, (Lapan Anam)

Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Ansari Siregar mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan,memeriksa pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut. Sebab di Dinas tersebut diduga telah terjadi penyelewengansetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut tentang dendakelebihan muatan angkutan barang.

"Dari data yang kita peroleh, setoran disampaikan Dishub Sumut ke Dispenda pada Bulan Februari sampai April 2008 hanya sebesar Rp 2,6 milyar saja. Tapi setoran Dishub tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan data darimana sumber setoran itu, seperti jumlah kenderaan angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang" kata Isrok Ansari Siregar kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (11/6).

Isrok merupakan politisi PDI Perjuangan itu menilai, setoran Dishub ke Dispenda itu sangat tidak efektif bahkan dinilai terlalu kecil. Sebab data diperoleh dari Dirlantas Sumut menyebutkan, jumlah angkutan atau kenderaan barang bernomor plat Sumut yang harus masuk jembatan timbang ada sebanyak 167.183, terdiri dari 105.375 truk barang, 634 truk countainer, 153 truk trailer dan 61.021 pick up.

"Belum lagi ditambah dengan angkutan atau kenderaan barang yang masuk jembatan timbang ke sumut bukan berplat polisi daerah sini (sumut), yang jumlahnya ada sekitar 15 persen. Berdasarkan informasi dari petugas jembatan timbang sendiri yang saya peroleh, ada sebanyak 60 persen kenderaan angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang melebihi muatan atau melanggar MST (Maksimum Satuan Tonase)," sebut wakil rakyat dari daerah pemilihan Tapsel, Madida dan Padangsidempuan ini.

Jadi, lanjut Isrok, pejabat Dishub Sumut dinilai tidak jujur dalam menyampaikan laporan setoran terkait dana denda kelebihan muatan ke Dispenda Sumut. Sebab jika memang pejabat Dishub Sumut jujur menyampaikan setoran dana tersebut ke Dispenda, maka jumlahnya akan semakin tinggi dari dana setoran Dishub Sumut sekarang ini.

Kata Isrok, jika kita kaitkan dengan Perda No 4 tahun 2007, yang menyebutkan pengguna kenderaan barang pada tingkat satu yang kelebihan muatan 5 sampai 15 persen kategori pertama harus membayar denda Rp 80.000 per kenderaan.
Sedangkan kategori kedua jika kenderaannya kelebihan muatan 15 sampai 25 persen harus membayar denda per kenderaan sebesar Rp 100.000. Jadi jika dibandingkan dengan setoran Dishub Sumut saat ini maka sudah tepat dinilai sangat kecil.

Menanggapi persoalan setoran denda kelebihan muatan tersebut, Komisi C DPRDSU akan melakukan peninjauan dan pemetaan tentang layak atau tidaknya setoran yang diserahkan Dishub Sumut selama ini ke Dispenda. Yakni benar atau tidaknya jumlah dana atau setoran uang tersebut sudah sesuai dengan jumlah data kenderaan barang yang ada di Sumut saat ini.

Untuk itu, Isrok berharap pejabat Inspektorat Sumut turun tangan menyelidiki dan mengusut persoalan tersebut. Tapi jika pejabat inspektorat tidak mau melakukan tugasnya, maka kita berharap BPK dan KPK turun tangan dalam menyelidiki dan mengusut persoalan ini.

" Ini diperlukan mengingat setoran dari Dishub Sumut ini sangat penting untuk peningkatan PAD Sumut, yang peruntukannya untuk perbaikan jalan yang rusak akibat dari pemakaian angkutan barang ini sendiri," katanya. (ms)

PDP SUMUT TARGETKAN 15 PERSEN SUARA PEMILU

Medan, (Lapan Anam)

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Sumatera Utara mematok target meraih sedikitnya 15 persen suara para Pemliu 2009.

"Target kita 15 persen suara atau sama dengan target nasional," ujar Plh Ketua Pimpinan Kolektif Provinsi (PKP) PDP Sumut, Marlon Purba, usai verifikasi faktual yang dilakukan KPUD Sumut di Kantor PDP Sumut, di Medan, Rabu (11/6).

Ia mengakui target 15 persen suara tersebut cukup berat. "Tapi tidak masalah, kita akan kerja keras dan bergerak bersama rakyat," katanya.

Marlon Purba yang pada kesempatan itu didampingi Plh Sekretaris PKP PDP Sumut Kandi Simbolon dan Plh Bendahara Mazmur Brahmana juga mengaku optimis partainya akan lolos dalam verifikasi faktual.

Menurut dia, PDP sudah terbentuk di 25 dari 28 kabupaten/kota yang ada di Sumut dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPUD Sumut Toni Situmorang ketika melakukan verifikasi di kantor PDP Sumut mengatakan partai yang berdiri 15 Desember 2005 itu telah melengkapi seluruh ketentuan yang disyaratkan.

"Hari ini kami mengecek status kantor serta struktur dan keberadaan pengurus PDP Sumut. Data-data yang kami dapati di sini sesuai dengan apa yang sebelumnya telah mereka laporkan ke KPU Pusat," katanya.

Situmorang yang juga Ketua Pokja Verifikasi Faktual KPUD Sumut itu mengatakan hasil verifikasi tersebut akan diplenokan Kamis (12/6).

"Setelah PDP Sumut dinyatakan lolos verifikasi baru KPUD kabupaten melakukan verifikasi di kabupaten/kota," katanya.

Marlon Purba sendiri meyakini partainya juga tidak akan menghadapi masalah berarti dalam verifikasi faktual yang akan dilakukan KPUD di tingkat kabupaten/kota.

"Kita sudah menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi sampai ke tingkat PKK (pimpinan kolektif kabupaten) dan kita yakin kabupaten/kota juga tidak akan menghadapi masalah," katanya.(ms)

Yusril Ihza Mahendra :
PRESIDEN BERWENANG BUBARKAN AHMADIYAH

Medan (Lapan Anam)

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memiliki kewenangan melarang dan membubarkan organisasi Ahmadiyah. Karena sesuai UU Nomor 1/PNPS/1965 kewenangan melarang dan membubarkan gerakan,perkumpulan dan organisasi hanya ada pada presiden dan bukan pada SKB tiga menteri.

“SKB Tiga menteri tidak memiliki kekuatan hukum melarang organisasi seperti Ahmadiyah, karena kewenangan itu hanya ada pada presiden”, katanya menjawab wartawan di Medan, Selasa (10/6).

Yusril yang ditemui wartawan seusai menjadi pembicara dalam dialog “Momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional” yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan mengatakan, kekuatan SKB hanya dapat memberikan perintah dan peringatan keras kepada orang perorangan yang melanggar ketentuan Pasal 1 UU tersebut. Sedangkan untuk melarangnya hanya menjadi kewenangan presiden.

Yusril juga Ketua Dewan Suro Partai Bulan Bintang (PBB) menjelaskan, jika mengacu kepada UU Nomor 1/PNPS/1965 maka sangat keliru jika pelarangan Ahmadiyah hanya berdasarkan SKB tiga menteri yakni Menteri Agama, mendagri dan Jaksa Agung.

Karenanya, kata Yusril, dalam menyikapi pro kontra Ahmadiyah yang harus diterbitkan bukanlah sebuah SKB, tapi keputusan presiden (Kepres). Karena istilah SKB sendiri sudah tidak dikenal lagi dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2004.

Kata dia, istilah yang benar ialah Peraturan Menteri. Apakah Peraturan itu dikeluarkan sendiri-sendiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, atau secara bersama-sama, semuanya tergantung kepada kebutuhan materi yang ingin diatur. Istilah Keputusan, dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004, hanya digunakan untuk sebuah penetapan, seperti pengangkatan dan pemberhentian seseorang dalam jabatan, bukan sesuatu yang berisi norma yang bersifat mengatur.

Tentang adanya upaya Aliansi Kebangsaan untuk menyampaikan judicial review terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 karena dinilai sudah ketinggalan zaman, tidak sejalan dengan hak asasi manusia, demokrasi dan bertentangan dengan UUD 1945 hasil amandemen, Yusril menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

“Sebagai tafsiran dan pendapat boleh-boleh saja. Pendapat yang sebaliknya juga ada, namanya saja tafsir dan pemahaman”, katanya.
Namun kata dia , sampai kini keberadaan UU Nomor 1/PNPS/1965 sebagai kaidah hukum postif secara formal masih berlaku. Karena dalam kenyataannya, belum pernah diubah atau dicabut oleh Presiden dan DPR.

Sebagai orang yang mengerti hukum. Yusril menyatakan siap menjadi kuasa hukum pemerintah untuk menghadapi gugatan pihak lain tentang keberadaan UU Nomor 1/PNPS/1965.

“Jika presiden dan DPR mau memberi kuasa kepada saya menghadapi gugatan hukum ke mahkamah konstitusi, saya bersedia. Kita akan lihat hasilnya seperti apa, apakah mahkamah konstitusi akan membatalkan UU itu”, katanya. (ms)

DPRD SU dan PTPN di Sumut

Bahas Bagi Hasil Sektor Perkebunan

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut melalui Komisi C dan PTPN II, III, IV membahas upaya menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah) berasal dari bagi hasil di sector perkebunan, karena seluruh keuntungan PTPN yang beroperasional di Sumut selama ini ‘diboyong’ pemerintah pusat, kecuali PBB dan retribusi lainnya.

Masalah belum adanya bagi hasil untuk PAD Sumut dari sector perkebunan, dikupas anggota Komisi C, seperti Budiman P Nadapdap, Isfan F Fahruddin, S. Bu’ulolo, Zaman Gomo Mendrofa, Drs H Yulizar P Lubis, Rijal Sirait, Andjar Amri, bersama Dirut dan Direksi PTPN II, III, IV dan Dispendasu dipimpin langsung Ketua Komisi C HM Zaki Abdullah, Selasa (10/6) di gedung DPRD Sumut.

Dikatakan Budiman Nadapdap, Sumut selama ini tidak pernah menerima PAD dari bagi hasil sektor perkebunan, padahal daerah ini memiliki areal perkebunan cukup luas, bahkan hasil dari sector perkebunan yang disumbangkan ke pemerintah pusat bermilyar-milyar setiap tahunnya.

“Sudah seharusnya, pemegang saham PTPN di Sumut memberikan sekian persen dari bagi hasil untuk PAD. Besarannya tidak perlu harus besar persentasenya, tapi terpenting ada bagian yang diperoleh dari bagi hasil untuk daerah ini diluar PBB/retribusi lain,” ujar Budiman.

Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution, Dirut PTPN III Amri Siregar dan Dirut PTPN IV Dahlan Harahap mengakui, pihaknya sangat berkeinginan memberikan kontribusi dari bagi hasil untuk daerah ini, agar PTPN merasa bermanfaat bagi daerah dan sebaliknya daerah merasa memiliki terhadap perusahaan perkebunan milik BUMN.

“Menggali PAD dari PTPN, kami juga punya arah kesana, semuanya tergantung pemegang saham, tapi bagaimana kita bersama-sama meyakinkan pemegang saham, agar perusahaan bisa menyisihkan sedikit bagi hasilnya untuk daerah ini,” ujar Dirut PTPN III Amri Siregar.

Menurut Amri Siregar, ada peluang yang bisa diambil untuk PAD Sumut, yaitu dari PE (Pajak Ekspor) harus diperjuangkan bersama-sama, untuk daerah misalnya 5 persen dari total Pajak Ekspor. “Pajak Ekspor ini harus kita perjuangkan agar untuk daerah, karena di Malaysia , pajak ekspor diberikan untuk petani,” ujar Amri.

Dirut PTPN IV Dahlan Harahap juga mengatakan, seharusnya sektor perkebunan memberikan kontribusi dari bagi hasil untuk daerah, seperti sektor pertambangan dan migas, tapi dalam UU hanya sektor pertambangan dan migas yang diatur bagi hasil untuk daerah, bukan sektor perkebunan.

“Masalah bagi hasil ini, pemegang saham merespon keinginan daerah agar perusahaan perkebunan merasa bermanfaat bagi daerah dan daerah merasa memiliki terhadap PTPN,” ujar Dahlan seraya mengusulkan kontribusi untuk PAD mungkin bisa dilakukan dengan perbaikan infrastruktur, seperti jalan bisa diperjuangkan. (ms)

PELANTIKAN GUBERNUR SUMUT TERPILIH TETAP 16 JUNI

Medan,(Lapan Anam)

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utaraterpilih, H. Syamsul Arifin/Gatot Pujo Nugroho hampir dipastikan tetap akandilangsungkan Senin (16/6) pekan depan.

"Jadual pelantikan tetap 16 Juni dan sampai hari ini tidak ada perubahan," kata Ketua DPRD Sumut H. Abdul Wahab Daimunthe di Medan, Selasa (10/6).

Ia menyebutkan, SK penetapan pasangan Syamsul/Gatot kini sudah berada diSekretariat Negara. "Saya rasa hari ini pun sudah ditandatangani Presiden,"ujarnya.

DPRD Sumut sendiri bahkan juga sudah menyiapkan undangan pelantikan yang langsung ditandatangani Wahab yang saat ini tengah dalam proses recall dan pergantian antar waktu (PAW) dari Partai Golkar.

Wahab yang juga mantan Calon Gubernur Sumut mengatakan pihaknya tetap akan mendukung kepemimpinan Syamsul/Gatot meski dirinya kalah bersaing dengan pasangan itu pada Pilgubsu yang lalu.

"Sebagai pemimpin kita harus memberi contoh bahwa kita harus bisa menerima kekalahan, sementara jika menang juga tidak boleh besar kepala," katanya.

Ia juga menyatakan akan mendukung Syamsul/Gatot sepanjang keduanya tetap menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi yang disampaikannya pada kampanye pilkada lalu.

"Jika Syamsul/Gatot tetap berpijak pada visi dan misinya itu tentukan kita dukung," katanya menambahkan.

Pasangan Syamsul/Gatot sendiri mengusung visi-misi "rakyat jangan lapar, jangan bodoh, jangan sakit dan rakyat memiliki masa depan", yang mereka wujudkan dengan upaya-upaya yang berlandaskan ketakutan mereka kepada Allah SWT.(ms)

Yusril Diminta Maju

Jadi Capres Mewakili Kaum Muda

Medan (Lapan Anam)

Sejumlah tokoh muda dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Medan, meminta mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres mendatang mewakili kaum muda. Karena dari kapasitas dan jejak rekam, Yusril dinilai memenuhi syarat sebagai presiden mendatang.

Permintaan itu disampaikan dalam dialog “Momentum 100 Tahun Kebangkitan Nasional” yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Selasa (10/6).

Dalam sesi tanya jawab dialog yang dirangkai pelatihan kepemimpinan nasional KAMMI, Yusril yang juga Ketua Dewan Suro DPP PBB (Partai Bulan Bintang) itu dinobatkan sebagai pembicara kunci. Yusril diminta para peserta agar tidak meninggalkan panggung politik, karena selain berasal dari kalangan muda, dia adalah juga pakar hukum tatanegara dan memiliki pengalaman di pemerintahan.

“Pak Yusril sebaiknya dengan tegas maju sebagai Capres mewakili kaum muda. Saatnya kaum muda mengambil alih kepemimpinan nasional, diselaraskan dengan hikmahnya kaum tua”, ujar sejumlah peserta.

Yusril yang pakar hukum tatanegara, berpengalaman dipemerintahan dan berasal dari kalangan muda, dianggap memenuhi syarat menjadi presiden. Kaum muda juga diyakini akan mendukung pencalonan itu, sebab momentum 100 tahun kebangkitan nasional, sangat dibutuhkan adanya perubahan dalam berbagai sektor kehidupan bangsa.

“Supaya terjadi perubahan mendasar dalam kepemimpinan nasional.Kita butuh presiden yang mengerti, memahami dan mampu melaksanakan substansi dari persoalan bangsa ini. Salah satu yang memenuhi syarat untuk itu adalah pak Yusril”, kata peserta dialog.

Yusril sendiri dalam sesi tanya jawab dengan peserta tidak banyak komentar, malah dia merasa tak yakin akan didukung rakyat. Karena kondisi politik Indonesia kata dia, belum seperti diharapkan kaum muda.

Namun menjawab wartawan seusai acara dialog itu, Yusril mengatakan perlu disiapkan calon alternatif dari kaum muda. Agenda penting harus disiapkan guna menghadapi tantangan bangsa yang makin pelik, terutama dalam momentum 100 tahun kebangkitan nasional.

Kedepan kata dia, pemerintah harus melakukan berbagai agenda penting dan besar yakni perbaikan ekonomi dan penegakan supremasi hukum. Kebijakan ekonomi nasional sudah harus berpihak kepada petani dan nelayan sebagai kelompok mayoritas bangsa ini. Kebijakan konglomerasi terbukti sudah tidak relevan, sehingga ekonomi kerakyatan harus menjadi agenda ekonomi nasional. (ms)

Gaya Syamsul Arifin "Ngantuk"

Bagaimana gaya Gubsu terpilih H Syamsul Arifin SE gelar Datuk Sri Lelawangsa Hidayatullah saat ngantuk ? Banyak gayanya. Dan, dia memang pandai bergaya. Dia ngantuk tapi bisa seolah-olah tak ngantuk. Lihatlah foto ini, saat diabadikan sejumlah wartawan di ruang paripurna DPRDSU sesaat sebelum menyampaikan visi dan misi sebagai Cagubsu priode 2008-2013. Dalam ngantuknya pun datuk seolah tak ngantuk.

Seorang wartawan mengatakan, Syamsul Arifin bukan sedang ngantuk, tapi sedang mencari akal mengecoh Cagubsu lainnya. Maklum, dia yang mendapat nomor urut lima dalam daftar Cagubsu harus mencari akal agar tidak kalah "gertak" dengan Cagubsu lain. Entahlah mana yang benar, tapi ini foto dokumentasi yang juga sering dimuat koran terbitan Medan. (ms)

Penerbit Surat Kabar di Medan

Keluhkan Kenaikan Harga Kertas

Medan (Lapan Anam)

Kalangan penerbit suratkabar di Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengeluhkan kenaikan harga kertas koran. Jika tidak segera disiasati secara cermat, kondisi ini mengancam keberlangsungan industri penerbitan suratkabar di Sumut.

Demikian terungkap dalam pertemuan pengurus Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pusat dengan pengurus SPS Sumut di Medan, Senin (9/6).

Pengurus SPS pusat yang hadir dalam pertemuan itu yakni Dahlan Iskan (Ketua Umum), HM Ridlo Eisy (Ketua harian), Asmono (Direktur Eksekutif), sedangkan dari pengurus SPS Sumut yakni HM Zaki Abdullah (Ketua), Farianda Putra Sinik (Wakil Ketua), Baharuddin (Wakil Ketua), Syahrir (Wakil Sekretaris), Sulben Siagian (Pemimpin Umum Hrian Mandiri), H Rony Simon (Ketua DKD PWI Sumut), Henry Simon (Mingguan Gebrak).

Terungkap dalam pertemuan, kenaikan harga kertas koran di Sumut terjadi setiap minggu hingga sampai sekarang mencapai kisaran Rp 9350/Kg. Dengan kondisi ini, para penerbit suratkabar khawatir akan banyak berdampak pada banyaknya penerbitan suratkabar terpaksa akan gulung tikar.

Ridlo sendiri selaku Ketua harian SPS Pusat mengaku terkejut dengan tingginya harga kertas koran di Sumut, yakni mencapai Rp 9350/Kg. Harga tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan harga pembelian kertas koran dari pabrik kertas PT Adi Karya Surabaya yang hanya Rp 7750/Kg.

“Tingginya harga kertas koran ini mengancam kelangsungan penerbitan suratkabar, apalagi kenaikan harga itu sudah berlangsung jauh sebelum harga BBM naik. Maka dengan naiknya harga BBM, sangat mustahil harga kertas akan turun”, katanya.

Ketua SPS Pusat Dahlan Iskan menyatakan, tingginya harga kertas koran merupakan lampu merah bagi penerbit suratkabar. Situasi bertambah gawat, karena sampai sekarang belum ada kebijakan pemerintah guna mengatasi masalah itu.

“Penerbit suratkabar dihadapkan pada dilema luar biasa antara keinginan meningkatkan oplah tercetak dan tekanan biaya produksi, khususnya biaya pembelian kertas dan bahan baku cetak yang terus membumbung tinggi”, katanya.

Sebagai pemilik Pabrik Kertas PT Adikarya, Dahlan berjanji akan mencari jalan agar harga kertas tidak terlalu memberatkan bagi penerbitan di daerah. Antara lain menjajaki pembembentukan agen di Sumut, sehingga ongkos trasnsfortasi bisa ditekan.

Kemungkinan lain adalah, melobi pabrik kertas di Malaysia agar mensuplay kertas koran ke Sumut. Sebab tingginya harga kertas koran di Sumut antara lain disebabkan ongkos transfortasi dari Surabaya ke Medan.

Tentang peran SPS dan organisasi kewartawanan untuk menekan harga kerta koran, Dahlan Iskan mengatakan tak bisa berbuat apa-apa. Karena kenaikan harga kertas koran juga akibat kenaikan harga komponen produksi kertas, seperti kenaikan harga BBM dan atau energi listrik.

Dahlan Iskan malah berpendapat agar SPS dan organisasi kewartawanan lainnya dibubarkan saja, karena sudah tidak bermanfaat lagi untuk mengatur pasar. Mekanisme pasar sudah diatur oleh pasar bebas, sehingga peran SPS sudah tidak kuat lagi.

Namun sebagai sarana komunikasi antar sesama penerbit, SPS dianggap tetap relevan. Fungsi SPS kini hanya sekedar sarana komunikasi dan tidak lagi memiliki kekuatan penekan bagi kebijakan pemerintah.

Karenanya, dalam menghadapi kenaikan harga kertas koran SPS tidak bisa berbuat apa-apa. Jika pun SPS mendesak pabrik kertas menurunkan harga jelas tidak mungkin, sebab pabrik juga mengalami dampak kenaikan harga BBM dengan naiknya ongkos produksi dan bahan baku. (ms)

Amin Rais :
Mental Inlander

Penyebab Indonesia Tidak Bisa Bangkit
Medan (Lapan Anam)

Mantan ketua MPR RI Muhammad Amin Rais mengatakan, mental Inlander merupakan salah satu penyebab utama Indonesia tidak bisa bangkit. Karenanya, pemimpin bangsa di negeri ini harus melepaskan mental itu, guna menyelamatkan Indonesia.

“Sepanjang pemimpin kita memiliki mental inlander, tidak akan pernah bisa diharapkan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Yang terjadi malah sebaliknya, martabat dan harga diri bangsa terus merosot’, katanya dalam bedah buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' di Hotel Emeral Garden Medan, Sabtu (8/5).

Buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' karya Amin Rais, itu dibedah lima fakar yakni Dr. Muchtar Effendi Harahap, MA dari NSEAS Jakarta, Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, Rektor Unimed Drs. Syawal Gultom, M.Pd, Ekonom USU, Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, Antropolog Unimed, Dr. Ichwan Azhari, MA, serta pengamat hukum, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MH”.

Amin Rais tampil sebagai pembicara pertama mengatakan, judul 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!, merupakan inti dari pesan-pesan yang dia titipkan dalam buku itu. Karena sampai kini kekayaan sumber alam Indonesia terus dikuras dan dikuasai asing.

Bedah buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' itu diprakarsai ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya).

Dalam buku itu, Amien memotret berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia, seperti utang yang mencapai 148 miliar dollar AS, penduduk miskin yang menurut Biro Pusat Statistik mencapai 39,05 juta atau 109 juta orang versi Bank Dunia, 12 juta orang pengangguran, 4,1 juta anak bergizi buruk.

Amien juga memotret kerusakan parah infrastruktur jalan dan 72 persen hutan Indonesia, penanaman modal yang pro asing dan penjualan berbagai BUMN.

"Agenda mendesak bangsa adalah selamatkan Indonesia," kata Amien yang kini kembali mengajar di almamaternya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Dalam buku itu, Amin Rais juga mengkritik keras gaya kepemimpinan presiden Indonesia, kecuali Gus Dur. Malah dia menilai, pemerintahan SBY-JK sudah tidak bisa diharapkan membawa perubahan berarti bagi bangsa, karena gaya kepemimpinannya cenderung mengulang sejarah kepemimpinan sebelumnya.

Namun Amin Rais tidak setuju jika SBY-JK disuruh turun ditengah jalan, melanikan diberi waktu untuk menuntaskan masa kepemimpinannya. Dia tetap menginginkan agar sirkulasi kepemimpinan nasional berjalan wajar dan normal sesuai kaidah demokrasi, yaitu lewat pemilu.

Prestasi SBY-Kalla yang tidak memuaskan rakyat, lanjut Amien, jangan dijadikan alasan menurunkan pemerintahan di tengah jalan. “Tentukan melalui pemilu saja,” kata tokoh reformasi itu.

Amin Rais mengajak rakyat Indonesia agar ke depan memilih pemimpin baru yang mampu menjaga kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan ekonomi sehingga Indonesia tidak menjadi budak dari kekuatan-kekuatan dunia yang disebutnya sebagai korporatokrasi asing.

“Kita harus kembali membangun kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pendidikan. Mari kita gagas pemerintahan alternatif dan progresif,” tandasnya. (ms)

Arsip Rekan

Kerugian Gempa Simangumban Capai Rp25,4 M

Tarutung (Lapan Anam)

Jumlah kerugian akibat gempa berkekuatan 6,1 Skala Richter yang mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara Senin (19/5) lalu mencapai Rp25,3 miliar lebih.

Berdasar data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput), kerugian terbanyak akibat gempa tektonik itu yakni kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang dihitung mencapai Rp12,5 miliar. Kemudian, permukiman rumah warga yang diperkirakan mencapai Rp7,48 miliar.

Selain itu, sarana sekolah mengalami rusak berat dan ringan diperkirakan Rp3,24 miliar,sedangkan sarana dan prasarana irigasi Rp1,5 miliar. Ditambah fasilitas peribadatan, yakni gereja sebesar Rp0,48 miliar dan masjid sebesar Rp0,224 miliar serta kerugian lain seperti tumbangnya tiang listrik dan sarana publik lain mencapai ratusan juta.

Kepala Bagian Humas Taput Pestalen Pasaribu menyatakan, dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi dan sarana publik yang rusak minimal Rp25 miliar. Kerusakan terparah akibat bencana itu adalah jalan dan jembatan. Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan yang paling mendesak untuk diperbaiki.

’’Rehabilitasi untuk jalan sudah dikoordinasikan dengan PU Binamarga jalan dan jembatan. Sebab, hal itu dianggap hal paling penting,” papar Pestalen Pasaribu. Dia menambahkan,pemulihan kerusakan akibat gempa yang meluluhlantakkan Kecamatan Simangumbang (wilayah perbatasan Taput dan Tapsel) tengah diupayakan pemkab.Upaya yang dilakukan saat ini adalah percepatan penyambungan akses listrik yang masih padam karena banyaknya tiang tumbang.

’’Kami sudah meminta bantuan PLN untuk percepatan akses listrik. Infrastruktur lain, seperti pemasangan kembali tiang listrik, akan dikerjakan. Kami juga memaklumi pihak PLN sedang mengupayakan pemasangan tiang listrik,”paparnya. Pemerintah daerah (pemda) telah mengupayakan penggalangan bantuan untuk percepatan pemulihan akibat gempa itu.

Kerugian dan kerusakan yang diakibatkan gempa telah dilaporkan kepada Gubernur Sumut dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pemerintah Taput masih memikirkan sumber dana menanggung kerugian akibat gempa itu.Anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sulit digunakan karena besarnya nilai kerugian.

Kami belum menutup bantuan untuk perbaikan kerusakan yang ada. Hingga saat ini kami terus memantau daerah yang terkena gempa,’’ tandasnya.

Sementara itu,dari lokasi bencana di Kecamatan Sinamgumban masih ada sejumlah warga yang tinggal di tenda darurat.Warga ini bertahan di tenda darurat karena tidak memiliki biaya dan harta lagi.Selain tidak punya biaya perbaikan, mereka juga masih trauma.

’’Kami masih takut,rumah kami sangat dekat ke jurang. Untuk membangunnya pun masih menunggu waktu,” tutur Nurmala, 53,warga Simangumban Jae di sebuah tenda penampungan di daerah perbatasan Tapsel-Taput. Warga lain yang tinggal di Simangumban Jae Munder Sihombing,65,bersama keluarganya juga bertahan di tenda darurat yang mereka dirikan tepat di lokasi bekas rumah mereka yang hancur akibat guncangan gempa.

Keluarga Sihombing mengaku bingung membangun kembali rumahnya karena ketiadaan uang. Mereka memilih tinggal di tenda itu.Pakaian yang tersisa dan peralatan memasak sengaja ditata layaknya sebuah rumah permanen. (baringin lumbangaol/SINDO)

WAHAB DALIMUNTHE BELUM DIGANTI

Medan,(Lapan Anam)
Pelantikan anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Sumatera Utara untuk mengisi posisi yang bakal ditinggal Ketua DPRD Sumut H. Abdul Wahab Dalimunthe,dipastikanbakal tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dia belum diganti, karena masih meragukan keabsahan SM Mendagri yang tidak memakai lambang garuda.

Wakil Ketua DPRD Sumut H. Hasbullah Hadi di Medan, Jumat(6/5), membenarkan kemungkinan akan terjadinya penundaan tersebut. Semula jadual tentatif pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PAW DPRD Sumut akan dilangsungkan Senin (9/6),menyusul terbitnya SK Mendagri No. 161.12-316 Tahun 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Wahab Dalimunthe dan Pengangkatan HM Hanafiah Harahap sebagai PAW.

Wahab Dalimunthe sendiri dipecat Partai Golkar menyusulkeputusannya tetap maju pada pilkada Gubernur Sumut periode 2008-2013 pada saat partai berlambang pohon beringin itu telah menetapkan calonnya.

Hasbullah Hadi mengatakan pimpinan DPRD Sumut juga sudah menerima salinan SK Mendagri tersebut, demikian juga denganWahab Dalimunthe. Hanya saja, menurut dia, Wahab Dalimunthe sebagai pihakyang berkepentingan meragukan kebenaran salinan SK Mendagri itu karena kop suratnya tidak menggunakan lambang negara (gambar burung garuda, red) bertinta emas melainkanberwarna hitam.

Sementara sesuai Pasal 24 Permendagri No. 1 Tahun 2005,setiap surat yang ditandatangani Mendagri harus menggunakan kop surat dengan lambang negara bertinta emas dandibawahnya bertuliskan Menteri Dalam Negeri. "Karena alasanitu Pak Wahab meragukan keaslian surat tersebut," jelasnya.

Dengan alasan keraguannya itu juga Wahab Dalimunthe sebagai pihak yang berkepentingan kemudian mengajukan klarifikasi kepada Mendagri melalui pimpinan DPRD Sumutuntuk mempertanyakan keabsahan surat tersebut.

"Surat klarifikasi itu ditandatangani langsung oleh PakWahab karena memang sampai hari ini beliau masih Ketua DPRDSumut," katanya.

Hasbullah juga menyebutkan bahwa surat klarifikasi daripimpinan dewan itu sudah diantar staf dewan ke Jakarta. "Hari ini langsung diantar staf dewan ke Jakarta," katanya menambahkan.

Ketika ditanyakan apakah dengan demikian pelantikan anggota PAW DPRD Sumut dipastikan batal dilaksanakan Seninpekan depan, Hasbullah mengatakan pimpinan dewan tetap akan menyegerakan pelantikan PAW setelah Mendagri membalasklarifikasi yang diajukan Wahab Dalimunthe.

"Kita akan langsungkan pelantikan dan pengambilan sumpah PAW setelah Mendagri menyatakan salinan SK itu memang sahadanya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hasbullah Hadi yang sebelumnya menjabat Plt Ketua DPRD Sumut ketika Wahab Dalimunthe cuti sekaitan pilgub Sumut mengaku sangat menyesalkan tudinganPartai Golkar yang menyebutkan pimpinan dewan menghalang-halangi proses PAW.

"Tidak benar kita menghalang-halangi karena semua itu berproses dan ada aturannya. Sebagai sebuah partai besar seharusnya Partai Golkar bisa lebih dewasa dalamberpolitik," katanya.(ms)

Saatnya Petani Beralih Menggunakan Pupuk Organik

Medan (Lapan Anam)

Untuk menghindari kelangkaan pupuk, sebaiknya masyarakat petani Sumatera Utara beralih saja menggunakan pupuk organik daripada menggunakan pupuk non organik (kimia).

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Edison Sianturi kepada wartawan di Gedung DPRD sumut, Rabu (4/6).

Pemerintah, tegas Edison, diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada para petani tentang bagaimana cara mengolah limbah/kompos menjadi pupuk organik.

Sebab, kata Edison, dengan menggunakan pupuk organik, hasil dari tanaman tersebut akan lebih baik, bahkan rasanya juga lebih enak.

Hanya saja, ungkap Edison, masyarakat petani sekarang ini sudah terbiasa menggunakan pupuk non organik (kimia) untuk tanaman pertaniannya. Oleh karena itu, pinta Edison, perlu upaya dan kerja keras dari pemerintah untuk merubah pola masyarakat petani yang terbiasa menggunakan pupuk kimia agar beralih menggunakan pupuk organik.

"Yang utama, bagaimana pemerintah merubah pola petani kita agar tidak ketergantungan dengan pupuk non organik. Dinas Pertanian juga diharapkan dapat memprogramkan pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah," ujar Edison.

Menurut Edison, pola yang ada sekarang ini sepertinya telah membuat masyarakat petani kita menjadi ketergantungan dengan pupuk non organik. Edison juga menjelaskan, pupuk ini ibarat musiman, "Disaat musim tanam, terkadang pupuk selalu menghilang dan sangat sulit diperoleh di pasaran," katanya.

Jadi, sebut Edison, bila petani sudah beralih menggunakan pupuk organik, tidak perlu takut lagi akan hilangnya pupuk maupun tingginya harga pupuk non organik.

"Dan ini sudah diterapkan masyarakat petani di Kabupaten Dairi yang tergabung dalam Perhimpunan Petani Organik Dairi (Pepoda). Mereka tidak perduli lagi jika pupuk menghilang maupun harganya tinggi, sebab mereka telah menggunakan pupuk organik," kata Edison.

Jika petani sudah terbiasa dengan pupuk organik, lanjutnya, maka pemerintah akan terbantu, karena subsidi tidak ada lagi dan tentunya hal ini juga dapat memutus jaringan mafia. (ma)

2000 Undangan Akan Hadir di Pelantikan Gubsu
Medan,(Lapan Anam)

Sekitar 2000 undangan akan hadir di acara pelantikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin pada 16 Juni 2008. DPRDSU juga telah mengirimkan surat ke Mendagri RI, Mardiyanto agar mengeluarkan SK pengangkatan sekaligus hadir di pelantikan tersebut.

"Saat ini kita sedang berada di Jakarta, mengantarkan surat permohonan pelantikan pak Syamsul Arifin sebagai Gubsu pada tanggal 16 Juni 2008 ke Depdagri RI di Jakarta," kata Sekretaris DPRDSU, Ridwan Bustan saat dihubungi wartawan via telepon selular , Rabu (4/6).

Ridwan menjelaskan, DPRDSU sudah membuat sekaligus mengirimkan undangan sebanyak 2000 undangan pada pelantikan tersebut. "Sekitar 2000 undangan tersebut sudah kita buat dan sebarkan, seperti untuk bupati, walikota dan gubernur se Indonesia, Anggota DPR RI asal Sumut, tokoh pemuda, masyarakat dan politisi tingkat Sumut serta kalangan anggota DPRDSU sendiri," jelas Ridwan.

Dia mengemukakan, menghadapi pelantikan gubsu tersebut, pihaknya terus melakukan persiapan. "Seluruh persiapan sekecil apapun sudah kita antisipasi demi suksesnya acara pelantikan," sebutnya. (ms)

Lima Fakar Akan Bedah Buku Amin Rais
“ AGENDA MENDESAK BANGSA, SELAMATKAN INDONESIA ! ”

Medan (Lapan Anam)

Lima fakar dari berbagai keahlian dan profesi, akan tampil menjadi pembahas dan pembedah utama buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' karya Amin Rais. Bedah buku diprakarsai ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya), akan berlangsung pada Sabtu 7 Juni 2008 di Hotel Emeral Garden Medan.

“Lima fakar itu yakni Dr. Muchtar Effendi Harahap, MA dari NSEAS Jakarta, Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, Rektor Unimed Drs. Syawal Gultom, M.Pd, Ekonom USU, Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, Antropolog Unimed, Dr. Ichwan Azhari, MA, serta pengamat hukum, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MH ", kata Kordinator Umum ‘nBASIS Shohibul Anshor Siregar kepada wartawan di Medan, Rabu (4/6).

Didampingi Ketua panitia Putrama Alkhoiri dan sejumlah peneliti junior ‘nBASIS, Shohibul Anshor mengatakan, partisipan dalam bedah buku ini berjumlah 500 orang. Terdiri dari pimpinan perguruan tinggi, pimpinan lembaga pemerintahan dan swasta, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi ekstra universiter, pimpinan media massa lokal dan para konsul negara sahabat yang ada di Medan.

“Bedah buku Amin Rais tidak ada kaitan dengan Pilpres mendatang. Tokoh reformis itu sudah kita tempatkan pada posisi sebagai guru bangsa, bukan calon presiden”, kata Shohibul seraya menyebutkan momen saat ini paling aktual mengetahui pemikiran sang Bapak Reformasi atas kondisi bangsa.

Panitia memastikan, bedah buku tersebut akan sangat menarik perhatian karena memuat pemikiran kritis Amien Rais, yang tertuang dalam buku setebal 298 halaman. Buku diterbitkan Mizan dan PPSK Yogyakarta itu memuat lima pemikiran yakni, pertama gagasan atau formulasi kepemimpinan alternatif atau transformatif.

Kedua, pemimpin yang baru harus melakukan seluruh negosiasi ulang kontrak kerja dan sharing di bidang migas dan nonmigas. Ketiga, kajian atas UU penanaman modal di bidang migas, kelistrikan, perairan dan pelayaran yang semuanya menguntungkan pihak asing. Keempat, membentuk ekonomi kerakyatan bukan konglomerasi.

Kelima, dekonstruksi mental bangsa yang sedemikian korup tentang kondisi bangsa Indonesia. Kebijakan yang ada dinilai semakin kontraproduktif.

"Bagaimana pemikiran Amin Rais terhadap persoalan bangsa dan apa tawaran solusi, akan kita ketahui lebih jelas lewat pembahasan dan bedahan lima fakar dari lintas profesi dan keahlian”, kata Putrama Alkhoiri selaku panitia.

‘nBASIS adalah sebuah NGO yang di dirikan para akademisi dari berbagai keahlian pada tahun 1999 di Medan. Sejak berdiri fokus pada upaya pembebasan dari ketergantungan sosial orang-orang, kelompok dan masyarakat dengan berusaha mengidentifikasi dan mengembangkan basis sosial inisiatif dan keswadayaannya, yang diyakini menjadi satu-satunya cara terbaik untuk sebuah pemerdekaan (kedaulatan, tanpa dikte dan tanpa paksa. (ms)

Dewan Minta Pempropsu Berhemat Dalam pelantikan Gubsu

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut meminta agar Pempropsu melakukan penghematan pada pelantikan Gubsu terpilih hasil pilkada sumut 2008, H Syamsul Arifin SE - H Gatot Pudjonugroho ST, pada 16 Juni. Dewan minta agar acara pelantikan tersebut dilakukan secara sederhana namun sangat hikmat.

Permintaan ini dilontarkan dewan menanggapi rumor yang menyebutkan acara yang direncanakan digelar di gedung DPRD Sumut itu akan menelan biaya hingga miliaran rupiah. Dana yang akan digelontorkan itu disebut-sebut tidak hanya untuk biaya pengamanan dan konsumsi, melainkan juga biaya pengadaan jas bagi banyak pihak dalam acara itu.

"Lebih baguslah kalau dalam acara itu dilakukan penghematan. Enggak perlu ada biaya pembuatan jas bagi anggota dewan, pejabat Pempropsu, atau pihak-pihak terkait lainnya. Itukan pemborosan namanya. Cukup pakai batik sajalah," ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut, Rafriandi nasution ST MT, kepada para wartawan di gedung dewan, Selasa (3/6).

Beberapa waktu sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumut Ridwan Bustan, kepada para wartawan di ruang kerjanya, telah membantah kalau dana yang digelontorkan untuk acara itu hingga miliaran rupiah. Kala itu ia menyebutkan acara tersebut memakan dana tidak lebih ratusan juta rupiah saja, bahkan tidak tembus pada angka Rp 1 miliar.

Rafriandi sendiri memiliki alasan jelas atas komentarnya tersebut. Sebagai komisi yang menangani kesejahteraan sosial, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai akan lebih baik jika kebenaran penggunaan dana miliaran rupiah itu dialihkan pada program - program pembangunan sosial.

"Masih banyak lagi orang miskin yang butuh perhatian pemerintah. Kalau betul dana pelantikan Syamsul - Gatot sangat besar, wah, saya enggak tahu harus bilang apa. Saya sarankan sebaiknya Syamsul - Gatot menjadi teladan gerakan hidup sederhana bagi pejabat di Pempropsu dan di masyarakat Sumut secara umum," saran Rafriandi.

Rafriandi maklum kalau salahsatu penggunaan terbesar dari acara pelantikan itu ada pada biaya pengamanan dan konsumsi. Tapi ia menekankan sebaiknya alokasi terbesar juga disediakan bagi pengadaan media, di mana seluruh masyarakat Sumut yang tidak bisa datang ke gedung dewan dapat mengetahui acara itu melalui media.

"Katakanlah melalui TVRI atau RRI, atau media lainnya. Itu jauh lebih penting ketimbang harus menyediakan dana pembuatan jas bagi banyak orang pada acara itu. Bayangkan berapa dana yang akan terserap hanya untuk pembuatan jas bagi banyak orang tersebut," ujar Rafriandi dengan nada bertanya.

Ia sangat mendukung jika pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau berbagai LSM turun tangan jika mengetahui besarnya dana pemda yang dialokasikan untuk acara itu. "Kalaulah rumor itu betul, biar saja KPK nantinya turun tangan," katanya.

Untuk mengetahui kepastian rumor itu, Rafriandi mencoba menghubungi beberapa pejabat di internal Pempropsu. Awalnya ia mencoba menghubungi Kabag Infokom Edy Sofyan, namun setelah beberapa kali dihubungi, diketahui handphone Edy Sofyan tidak aktif.

Hal sama juga dialami Rafriandi saat menghubungi Kabiro Keuangan Pempropsu Salman Ginting. Sementara saat ia menghubungi PlT Sekda Propsu, DR Drs RE Nainggolan MHum, yang menjawab adalah ajudan mantan Bupati Taput tersebut.

"Bapak lagi rapat. Nanti saja biar bapak yang menghubungi Pak Rafriandi," ucap Rafriandi menirukan ucapan ajudan RE nainggolan tersebut saat ditelepon. Namun saat berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi dari pihak Pempropsu mengenai hal itu. ms)

Sumut Segera Miliki Perda Gepeng

Medan (Lapan Anam)

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang gelandangan dan pengemis (Gepeng). Panitia khusus (pansus) ranperda gepeng DPRD Sumut, telah merampungkan tugasnya dan Perda itu segera disyahkan di rapat peripurna DPRD Sumut.

"Perda akan mengatur bagaimana pemerintah dan masyarakat Sumut memperlakukan Gepeng," ujar Ketua Komisi E sekaligus Ketua Pansus Ranperda Gepeng, Rafriandi Nasution, kepada para wartawan seusai rapat pansus digelar di gedug dewan, Selasa (3/6).

Politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan, paripurna dilakukan setelah Pansus melakukan kajian-kajian mendasar dan menampung aspirasi berkembang ditengah masyarakat.

Mengenai perubahan-perubahan dalam draft ranperda tersebut adalah dihapusnya ketentuan denda atau sanksi sebesar Rp 6 juta bagi masyarakat yang secara terbuka atau tertutup memberikan sedekah bagi gepeng. Pasal itu, kata Rafriandi, disepakati pansus untuk dihapus dan menggantinya dengan yang lebih progresif dan menjadi sebagian solusi atas persoalan gepeng.

"Bab VII pasal 17 tentang larangan dan bab VIII pasal 18 tentang sanksi atas upaya-upaya pengoordinirandan eksploitasi kepada para gepeng di Indonesia. Jika tetap saja ada anggota masyarakat yang melakukan kejahatahan tersebut, maka yang bersangkutan harus diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Rafriandi juga menyebutkan jika dalam draft yang disodorkan Pempropsu sebelumnya cukup tebal, maka draft yang telah mengalami perubahan beberapa kali tersebut justru ketebalannya jauh berkurang. "Hanya ada IX bab dan 19 pasal," ujarnya.

Adapun perubahan-perubahan lainnya yakni terkait beberapa perubahan diksi dan makna kalimat beberapa pasal, seperti dalam pasal 2 bab II tentang azas dan tujuan, ayat b pasal 3 tentang penghapusan kalimat "hidup secara mandiri secara ekonomi dan sosial."

Jika tidak dilakukan, maka konsekuensinya hal itu justru akan semakin membebani Dinas Sosial Sumut, khususnya dalam persoalan pendanaan. Jika membutuhkan dana, maka mau tak mau dalam APBD -jika ranperda itu disahkan- diperkirakan akan ada yang begitu besar untuk Dinas Sosial Sumut untuk menangani ratusan ribu gepeng yang ada di seluruh Sumatera Utara.

Pansus juga merubah rumusan atau kategori gepeng yag ada dalam bab III pasal 4. "Dalam pasal 4 sebelumnya yang disebut gepeng adalah seseorang atau sekelompok orang yang hidup tanpa tempat tinggal yang tetap, tidur dan berkeliaran di pinggir jalan, emperan toko, kolong jembatan maupun tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Pasal ini dirubah hingga hanya mencakup kalimat tanpa tempat tinggal yang tetap," ujarnya.

Pasal 5 bab III mengenai defenisi kegiatan mengemis pun dihapus total dan ditiadakan keberadaannya. Namun dalam bab IV, dari delapan pasal yang ada, mereka tidak mengutak-atik sama sekali tujuh pasal di antaranya. Ketujuh pasal yang dimulai daripasal 6 hingga pasal 12 itu berbicara tentang penanganan gepeng yang harud dilakukan pempropsu.

"Penanganan gepeng dilakukan melalui tiga tahap yakni preventif, responsif, serta rehabilitatif. Dan di dalam pasal 13, penanganan dengan tiga cara itu mutlak harus dilakukan Pempropsu dan Pemkab/Pemko di Sumut," tambah penyuka olahraga sepakbola ini.

Pada pasal 13 sebelumnya disebutkan dalam penanganan gepeng, Pempropsu, Pemkab/Pemko wajib menyediakan sarana - prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalimat "sesuai dengan kemampuan keuangan daerah" diganti dengan kata "dimaksud.

"Artinya ke depan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menyediakan fasilitas apapun bagi gepeng. Walau sarana - prasarana yang disediakan natinya enggak maksimal, yang penting fasilitas itu harus disediakan bagi gepeng," ujarnya.

Mengenai masyarakat yang hendak memberikan sedekah, bab V pasal 15 umumnya hanya berisi himbauan agar menyalurkan dana sedekah melalui lembaga terkait tanpa ada konsekuensi apapun.

Justru pansus dalam bab sama pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 memerlebar jaring pemberi bantuan sosial bagi gepeng kepada dunia usaha melalui corporate social responsibility (CSR), walau juga tanpa paksaan sama sekali dan tidak jelas bagaimana mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana CSR tersebut nantinya.
Mengenai hal ini Rafriandi tidak berkomentar sama sekali. Tetapi ia menegaskan bahwa proses pematangan ranperda tersebut akan terus dilakukan hingga akhirnya ranperda itu berubah menjadi perda.

"Yang terpenting adalah bagaimana ranperda ini nantinya bisa meminimalisir persoalan sosial yang timbul atas keberadaan gepeng ini, dengan meniadakan masalah baru akibat pelaksanaan ranperda ini nantinya," tegas Rafriandi. (ms)

DPP PBI BANTU KORBAN

GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT
*Warga masih dihantui gempa susulan
Medan, (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam (DPP PBI) menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok bagi para korban gempa di Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PBI, Mayjen Simanungkalit, di Medan, Selasa, (3/6) menyebutkan, bantuan antara lain terdiri atas beras, mi instan, ikan asin dan obat-obatan itu telah diserahkan langsung kepada para korban ketika sejumlah fungsionaris DPP PBI mengunjungi daerah bencana.

"Bantuan telah kita serahkan langsung kepada para korban ketika berkunjung ke sana kemarin (Senin, 2/6)," katanya didanpingi fungsionaris DPP PBI seperti Drs Abyadi Siregar, Drs Husor Parissan Sitompul dan Drs Parlindungan Sormin.

Sasaran bantuan adalah dua desa terparah akibat gempa berkekuatan 6,1 skala Richter yang melanda Padang Sidempuan dan Taput pada 19 Mei lalu, masing-masing Desa Sibulan-bulan dan Desa Simangumban Jae, keduanya berada di Kecamatan Simangumban. Bantuan diterima Kepala Desa Sibulan-bulan, John Asril Sihombing dan Kepala Desa Simangumban Jae, Umar Ritonga.

Selain Mayjen Simanungkalit, fungsionaris DPP PBI yang berkesempatan melihat dari dekat lokasi bencana masing-masing Abyadi Siregar, Parlindungan Sormin dan Husor Parisan Sitompul yang sekaligus juga putera daerah setempat.

"Harapan kita bantuan yang kita salurkan dapat meringankan beban warga yang tertimpa musibah," kata Mayjen Simanungkalit.

Gempa Susulan

Warga masyarakat sampai kini masih dihantui gempa susulan yang sesekali masih terjadi. Karenanya diantara mereka masih memilih untuk tinggal di tenda-tenda darurat dan belum berani pulang ke rumah mereka, terutama warga di tiga dusun masing-masing Dusun Sipetang, Aeksah dan Dusun Bombongan.

Menurut Mayjen Simanungkalit, pihak kecamatan bekerjasama dengan Kodim Taput juga masih terus mendata kerugian yang ditimbulkan akibat bencana gempa. Bahkan setelah terjadi gempa, dusun Bombongan desa Sibulanbulan diterpa bencana Banjir Bandang membuat daftar penderitaan warga makin panjang.

"Kerusakan terparah menimpa rumah-rumah warga , bangunan sekolah, rumah dan inpra struktur jalan. Sedangkan bencana banjir banding di dusun Bombongan telah menyebabkan puluhan hektare lahan sawah masyarakat rusak dipenuhi pasir dan lumpur yang dibawa banjir bandang," ujarnya.

Selain itu, jalan yang menghubungkan Kabupaten Taput dengan Tapanuli Selatan (Tapsel) melalui Kecamatan Pahae juga belum bisa dilalui kendaraan roda empat akibat kerusakan yang cukup parah. "Kalau mau lewat jalan itu juga, masyarakat terpaksa menggunakan angkutan secara estafet," jelasnya.

Kondisi jalan di sejumlah kawasan juga cukup memprihatinkan. Didamping jalan yang retak cukup lebar, jalan-jalan di sejumlah kawasan bencana juga amblas ke jurang yang berada di kanan-kirinya.

"Harapan kita kehidupan dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Simangumban bisa segera kembali pulih, sementara sekolah-sekolah yang sampai saat ini masih diliburkan dapat segera dibuka kembali," demikian Mayjen Simanungkalit. (ms)