Rudolf Jangan Tinggalkan 'Bom Waktu' Medan (Lapan Anam) Wakil Ketua DPRD Sumut H Ali Jabbar Napitupulu mengingatkan Gubsu Drs Rudolf Matzuoka Pardede agar tidak meninggalkan 'bom waktu' di Pemprovsu. 'Bom waktu' itu akan meledak antara lain dengan munculnya sikap penolakan ditandai dengan menurunnya gairah kerja PNS karena merasa diperlakukan dengan semena-mena. Ali Jabbar menekankan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Dewan, Senin (17/3) terkait dengan adanya informasi Rudolf akan melakukan sejumlah pergantian pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu. "Kalau benar Rudolf akan melakukan pergantian di akhir-akhir masa jabatannya, itu bermakna dia telah 'mengobok-obok' suasana kondusif yang telah terbina dengan baik selama ini serta memicu timbulnya kekisruhan di Pemprovsu," katanya. Dikatakannya, keinginan Rudolf melakukan pergantian sejumlah pejabat eselon II menjelang Pilgubsu, merupakan kebijakan yang tidak rasional dan tidak bisa ditolerir. "Jika Rudolf ngotot melakukan mutasi pejabat, berarti dia dengan sengaja telah mewariskan benih-benih kekacauan dan pengelompokan-pengelompokan di Pemprovsu selama menjabat sebagai Gubsu," ujar Ali Jabbar, juga Sekretaris DPW PPP Sumut. Ditegaskannya, masa jabatan Rudolf sebagai Gubsu akan segera berakhir pada Juni 2008 mendatang. "Karena jabatannya akan segera berakhir mestinya Rudolf mempersiapkan diri untuk mengakhiri tugasnya dengan meninggalkan kesan yang baik di mata rakyat," harapnya. Jangan malah sebaliknya, Rudolf masih tergoda mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Apalagi rumor yang berkembang jabatan di Pemprovsu diperjualbelikan. Kalau benar, ini sungguh memprihatinkan,"katanya. Sebagai Gubernur, tambah Ali Jabbar, Rudolf seharusnya berperan aktif dalam mendorong sekaligus bertanggungjawab dalam menjamin suksesnya pelaksanaan Pilgubsu 16 April 2008 mendatang. Saat ini suasana di Pemprovsu sudah cukup kondusif. "Nah, kalau sekarang Rudolf melakukan pergantian pejabat. Itu bermakna dia telah mengganggu dan memicu suasana inkondusif menjelang Pilgubsu," ujarnya. Ditambahkan, soal pergantian pejabat eselon II Pemprovsu nanti, sebaiknya menunggu hasil Pilgubsu. "Biarkanlah Gubsu dan Wagubsu terpilih nanti melakukan reposisi pejabat di Pemprovsu," kata Ali Jabbar. (ms)

DPRDSU Desak Poldasu Hentikan Pertikaian di Durin Tonggal Medan (Lapan Anam) Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Ir Edison Sianturi mendesak Poldasu segera menghentikan pertikaian masyarakat di desa Durin Tonggal Kecamatan Pancurbatu Deli Serdang, sebelum korban lain berjatuhan. “Poldasu harus segera bertindak, karena situasi sudah makin runyam dan masyarakat merasa diteror”, katanya di gedung dewan, Senin (17/3). Menurut Edison, kasus Durin Tinggal tidak bias dibiarkan berlarut, tapi harus segera dituntaskan. Terutama aksi teror yang meresahkan masyarakat harus segera dihentikan sebelum makin runyam. Kasus Durin Tonggal kata dia, sudah berlarut-larut tanpa pernah tuntas. Sebab sebelum terjadinya insiden penembakan Kapolsek Pancurbatu kemarin, konplik di daerah ini juga sudah lama panas. Jauh sebelumnya juga masyarakat telah mengadukan nasibnya ke DPRDSU akibat teror yang dilakukan OTK, dengan membakar rumah dan merusak rumah ibadah. “Kita prihatin, sekarang lebih brutal lagi telah berani menembak Kapolsek. Kita minta Kapolda untuk mengungkap tuntas aktor dibelakang ini semua dan menindak tegas pelaku”, katanya. Tindakan menembak Kapolsek menurut dia, merupakan bentuk perlawanan nyata terhadap aparat. Padahal kedatangan aparat Polisi justru untuk mengamankan areal sengketa. Karenanya, dia meminta instansi terkait agar memberlakukan status stanvas atas areal yang menjadi sengketa menunggu pengusutan lebih lanjut. DPRDSU dalam waktu dekat akan mengundang Kapolda, Pangdam, PTPN2, BPN, Pemkab Deliserdang utk dudk bersama mencari penyelesaian konflik ini. Namun sebelumnya dia minta kepada Kapolda dan Pangdam I/BB agar menginstruksikan kepada jajarannya, tidak membela pihak manapun. Karena disinyalir kedua kelompok bertikai mempergunakan kekuatan oknum aparat secara pribadi tanpa izin atasannya. “Jangan karena kepentingan pribadi ada pihak memanfaatkan oknum aparat. Tindakan menyalahgunakan kewibawaan oknum aparat sangat tidak etis”, ujarnya. (ms)

Rakerwil dan TOT Ansor Berakhir
ANSOR SUMUT NETRAL DI PILGUBSU

Medan (Lapan Anam)

Pemuda Ansor Sumut secara kelembagaan akan bersikap netral dalam Pilgubsu 2008, namun sebagai warga negara yang baik segenap warga Ansor akan menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Demikian dikatakan Ketua GP Ansor Sumut Machsin SH saat menutup acara Rakerwil dan TOT Ansor Sumut di Hotel Darma Deli Medan,Minggu (16/3).

“Sikap netral bukan berarti tidak memilih, namun soal pilihan tergantung hati nurani masing-masing”, kata Machsin.

Rakerwil dan TOT Ansor Sumut berlangsung dua hari dibuka Gubsu diwakili Asisten Bidang Kesos Drs H Rahudman MM,dihadiri Wakil Ketua Umum PP Ansor H Umarsyah,Ketua Tanfiziyah NU Sumut Ashari Tambunan,para pejabat, tokoh agama,tokoh pemuda.
Rakerwil Ansor Sumut menghasilkan sejumlah keputusan penting menyangkut agenda aksi,konsolidasi dan rekomendasi.

Rakerwil Ansor Sumut tidak merekomendasikan apapun tentang Pilgubsu 2008,karena Pilgubsu merupakan wilayah politik praktis. Ansor Sumut istiqomah dalam moqomnya,sebagai pengawal moral bangsa dan tidak terlibat politik praktis.

ULAMA NU

Sebelumnya dalam sambutan pembukaan Rakerwil dan TOT tersebut,Wakil Ketua Umum PP GP Ansor H Umarsyah mengingatkan warga Ansor jangan jauh dari ulama NU. Jangan ada jurang pemisah antara Ansor dan kiyai dan harus tetap dekat dengan basis massa yakni masjid.(ms)

Ratusan Aktivis dan Alumni
Dukung Syamsul – Gatot

Medan (Lapan Anam)

Ratusan aktivis dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Forum Aktivis dan Alumni Himpunan Mahasiawa Islam (FAAHMI), mendukung dan siap memenangkan pasangan Syamsul Arifin- Gatot Pudjo Nugroho pada Pilgub Sumut, 16 April 2008 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara FAAHMI, Muhammad Yasir Nasution (mantan Ketua Badko HMI Sumut Periode 1999-2001) didampingi Hasan Basri (Ketua Umum HMI Siantar Siantar/Simalungun 1982-1984), Yudi Permana Siregar (Sekretaris Umum Badko HMI Sumut 1999-2001), Andi Akbar Pulungan (Bendahara Umum HMI Cabang Medan 2000-2001) dan Mangaraja Syamsul Harahap (Ketua HMI Cabang Binjai-Langkat) kepada wartawan, di Hotel Madani Jalan SM Raja Medan, Minggu (16/3).

Yasir mengatakan, untuk memenangkan pasangan Syamsul-Gatot pada Pilgubsu mendatang, aktivis dan alumni HMI di Sumut akan berupaya semaksimal mungkin.

“Dalam memenangkan Syamsul-Gatot, kami telah mengumpulkan ratusan tanda-tangan aktivis dan alumni HMI untuk mendukung pasangan Syamsul-Gatot. Belum termasuk alumni HMI yang aktif di parpol pendukung Syamsul-Gatot. Melihat respon yang ada, kami yakin aktivis dan alumni HMI yang mendukung pasangan Syamsul-Gatot akan terus bertambah. Bahkan, kami juga telah mensosialisasikan pasangan Syamsul-Gatot kepada masyarakat secara direct selling,” kata Yasir Nasution.

Menurut Yasir Nasution, banyak alasan kenapa aktivis dan alumni HMI yang tergabung dalam FAAHMI mendukung pasangan Syamsul – Gatot. Antara lain, dari tiga pasangan cagub-cawagub yang beragama Islam-Islam, pasangan Syamsul-Gatot adalah pasangan yang mempunyai peluang paling besar untuk menang dalam pilkada Sumut 16 April 2008.

Pasalnya, pasangan ini 11 parpol peserta pemilu 2004 atau setara dengan perolehan 28 %, di antaranya adalah empat dari lima parpol Islam yaitu PPP, PKS, PBB, dan PPNUI. Selain itu juga pasangan Syamsul-Gatot juga telah didukung PW Al-Wasliyah Sumut, yang merupakan ormas Islam terbesar di Sumatera Utara. (ms)

DPRDSU Ingatkan Gubsu

Tidak Mutasi Pejabat di Akhir Masa Jabatan

Medan (Lapan Anam)

Diakhir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan lagi, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Rudolf M Pardede diingatkan untuk tidak melakukan 'bongkar pasang' terhadap pejabat Eselon II di lingkungan Pemprovsu.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua dan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Ir Edison Sianturi dan Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di Medan, Sabtu (15/3).

Kedua anggota dewan ini mengatakan, Komisi A DPRD Sumut mendesak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprovsu diketuai Sekdaprovsu Muhyan Tambuse, harus tegas menolak pergantian pejabat Eselon II diakhir masa jabatan Gubsu tersebut.

Karena, jelas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini, sesuai petunjuk Mendagri, enam bulan sebelum jabatan gubernur berakhir, gubernur tidak boleh mengambil keputusan yang strategis atau mengganti pejabat struktural atau Eselon II.

Kemudian, kata Ikyar, gubernur tidak boleh melakukan MoU permanen dengan pihak lain yang sangat mengikat, serta tidak boleh melahirkan Perda atau Pergub yang mengikat publik.

Diakhir masa jabatannya, menurut Ikhyar, Rudolf M Pardede harus fokus menata kekondusifan pemerintahan serta mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kepada dewan, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan akhir masa jabatan.

Khusus tentang pergantian pejabat Eselon II di lingkungan Pemprovsu, tegas Ikhyar dan Edison, jangan ada lagi pergantian secara permanen.

Jika pergantian pejabat Eselon II sampai terjadi, papar Ikhyar dan Edison, dapat menimbulkan gejolak baru dan rakyat akan menilai adanya permainan uang dalam proses pergantian pejabat tersebut.

"Tentunya ini juga dapat membuat citra negatif kepada Rudolf M Pardede diakhir masa jabatannya yang seharusnya menciptakan kebaikan," kata Ikhyar.

Untuk menghindari kesan negatif dari masyarakat, sebut Edison Sianturi dari Partai Patriot Pancasila Sumut ini, Rudolf jangan melakukan pergantian tersebut.

"Jika Rudolf melakukan pergantian, berarti Rudolf meninggalkan 'bom waktu' dan ini sangat buruk bagi Rudolf diakhir masa jabatannya," ujar Ikhyar.

Karena itu, sebut Ikhyar, Baperjakat harus tegas menolak ini, dimana ketegasan Baperjakat dalam hal ini Sekdaprovsu yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, merupakan bentuk penghargaan terakhir yang harus diberikan kepada bawahannya.

Sambung Edison, Rudolf M Pardede jangan mengeluarkan kebijakan bernuansa politis diakhir masa jabatannya.

"Komisi A DPRD Sumut akan segera memanggil Baperjakat untuk meminta klarifiksasi mengenai adanya informasi tentang pergantian pejabat Eselon II yang akan dilangsungkan dalam beberapa hari ini," ujar Edison.

Sedangkan untuk jabatan Sekdaprovsu yang sebentar lagi juga akan memasuki masa pensiun, papar Ikhyar dan Edison, jabatan tersebut sebagaiknya Plt, tidak boleh definitive. Sebab untuk Sekdaprovsu definitif itu adalah urusan gubernur terpilih nanti, agar Gubsu baru dapat singkron dengan Sekda. Atau, sebaiknya masa jabatan Sekdaprovsu diperpanjang saja hingga terpilihnya Gubsu baru. (ms)

Profil Cagubsu

ABAH WAHAB,

CINTA KELUARGA DAN ADAT LELUHUR

Catatan : Mayjen Simanungkalit

KELUARGA adalah cermin kehidupan seseorang. Sukses yang diraih seseorang , sesungguhnya berawal dari keharmonisan keluarganya. Peran istri dalam hal ini, sangat menentukan. Karenanya, orang-orang sukses, selalu memperhatikan keluarganya.

Demikian juga Abah Wahab, mengaku sukses diraihnya berkat dukungan keluarga dan usaha keras. Karenanya, walau sibuk namun suami dari Hj Atika Rahman Panjaitan ini tetap berupaya meluangkan waktu untuk keluarga. Sesibuk apa pun, dia tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Dia sangat menyayangi keluarga.

Abah Wahab memiliki cara tersendiri untuk selalu akrab dengan semua anggota keluarga. Komunikasi terus dilakukan dan sejauh mungkin dilakukan tegur sapa.

Waktu makan bersama dijadikan sebagai sarana untuk diskusi dalam berbagai hal antar anggota keluarga. Dia juga berupaya mencari waktu yang pas untuk rekreasi bersama semua anggota keluarga.

Anaknya, Harun Alrasyid Dalimunthe, Asnanuddin Dalimunthe, Nazli Dalimunthe, dan Azmila Dalimunthe juga memahami kesibukan orang tuanya. Mereka tidak banyak menuntut, sebab sebagai pejabat publik ayahnya memang harus sering di luar rumah. Mereka sadar betul, Abah Wahab itu milik ummat dan harus melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya.

“Alhamdulillah keluarga saya tidak rewel. Istri dan anak saya bukan tipe yang manja, mereka memahami saya apa adanya”, kata Wahab kelahiran Rantau Parapat 10 Januari 1939.

Adat Leluhur

Dalam perjalanan karirnya di birokrasi dan politik, termasuk kegiatannya di Ormas, Abah Wahab dikenal menghargai adat leluhurnya. Karenanya, dia mendirikan Ikatan Keluarga Labuhan Batu (IKLAB) dan kini dia menjadi penasehatnya.

Berkat kepeduliannya terhadap adat istiadat leluhur, menempatkan Abah Wahab begitu dekat dengan simpul-simpul masyarakat adat. Maka ketika Cagubsu lainnya sibuk menggagas pertemuan dengan kelompok masyarakat di gedung berhawa sejuk, Abah Wahab malah direpotkan mengatur waktu menghadiri undangan bertubi-tubi dari berbagai daerah. Dia disambut dengan acara adat, dielu-elukan dan diupah-upah dibawah tenda yang diterpa panas cahaya matahari.

Setelah resmi menjadi Cagubsu, Abah Wahab harus ikut Road Show ke Tanjung Balai, Labuhan Batu, Paluta, Palas, Tapsel, Sidimpuan dan Madina dan daerah lainnya. Dia disambut acara adat melayu dan mandailing, diulosi dan diupah-upah.

“Ayah dan omakku mandailing, tapi kami adalah keturunan raja melayu.Mana bisa aku lupakan adat mandailing dan melayu”, katanya saat ditanya.

Penghargaan terhadap adat istiadat itu sudah ada dalam keluarganya, jauh sejak Wahab masih anak-anak. Malah dalam keluarganya, bahasa yang dipakai adalah bahasa mandailing dan melayu. Ayah dan omaknya berkomunikasi dengan bahasa mandaling, tapi terhadap anak-anaknya, mereka menggunakan bahasa Melayu. Jadi antara bahasa mandailing dan bahasa melayu di keluarga Wahab sudah lama bercampurbaur.

Abah Wahab menghargai adat leluhurnya, maka dia pun memposisikan diri sesuai tuntutan adat. Kata dia, adat istiadat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adat, komunikasi dan silaturrahmi antar sesama akan terjalin harmonis.

Karena itu, kepada anak-anaknya dia selalu memberi contoh bagaimana menjadi orang beradat. Menghargai perbedaan dan selalu mencari persamaan. Jika orang menghargai adapt,kepribadiannya akan santun dan tidak sombong. Karena adat mengajarkan tatakrama dan filosopi hidup rukun.

Sedangkan bahasa dan adat adalah jati diri. Bahkan menurut dia, salah satu rahasia mengapa Sumut kondusif, tak lain adalah karena adanya kekerabatan masyarakat yang dirajut adat istiadat. Adat istiadat dapat merajud kondusifitas masyarakat sumut yang heterogen. Itu sebabnya, bahasa dan adat daerah leluhur jangan pernah dilupakan.

Dalam Pilgubsu 2008-2013 Abah Wahab mengusung isu kesejahteraan. “Bersama kita bisa menuju Sumut yang sejahtera”. Dia melihat, potensi Sumut luar biasa, namun belum dikelola secara benar dan maksimal, untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

“Jika masyarakat sudah sejahtera, akan ada masa depan. Daerah kita kaya, cuma harus diurus dengan benar”, ujarnya satu ketika.

Dalam setiap kali kunjungan ke daerah bertemu dengan masyarakat dalam sosialisasi pencalonannya sebagai Cagubsu, Abah Wahab tidak pernah mengumbar janji. Dia juga mengingatkan tim sukses dan tim kampanye,agar jangan membodoh-bodohi rakyat dengan janji-janji muluk.

Dalam penilaian Abah Wahab,rakyat Sumut sudah melek politik dan tahu mana loyang dan mana emas. Karenanya, tidak perlu mengumbar janji,apalagi sampai membohongi rakyat. ***

Profil Cagubsu

ABAH WAHAB, DARAH BIRU MANTAN PENJAJA KUE Catatan : Mayjen Simanungkalit TIDAK banyak yang tahu, kalau Cagubsu H Abdul Wahab Dalimunthe SH adalah tokoh berdarah biru. Diam-diam, ternyata lelaki kelahiran Labuhan Batu 10 Januari 1939 itu, masih garis keturunan Raja Bilah. Dalam sejarah, Labuhan Batu memiliki empat kesultanan, yakni Kesultanan Bilah,kesultanan Kualuh, kedultanan Kota Pinang dan kesultanan Panai. Tapi itulah Abah Wahab, walau masih keturunan raja, malah dalam penampilan sehari-hari dia lebih dikenal sebagai manusia biasa. Dia juga tidak memakai gelar kebesaran dalam namanya, semisal sultan atau pangeran atau gelar keberan lainnya. Anak dari H Daud Dalimunthe dan Dinah Ritonga itu,hanya akrab diapanggil “abah” atau Ayah”. Panggilan itu bukan karena status darah biru yang melekat dibadannya, melainkan karena personifikasi dan ketauladanan yang mencerminkan orang tua yang selalu mengayomi, menyayangi dan membimbing. Sesungguhnya, masa kecil Abah Wahab juga tidak jauh beda dengan yang lain. Dalam usia 9 tahun, Wahab sudah menjadi anak yatim. Ayahnya wafat di tahanan tahun 1949 karena dituduh sebagai pengikut NICA. Padahal, dia hanya korban fitnah sebab selama ini dia dikenal sebagai tokoh agama di daerah itu. Keluarga Abah Wahab akrab dengan suasana keislaman yang taat. Ayahnya adalah nasionalis sejati, pernah berguru tentang Islam ke Langkat. Malah, walau suasana masih penjajahan belanda, ayahnya sudah bergelar haji, berangkat ke Makkah dan menetap disana 10 tahun untuk mendalami agama Islam. Sebagai keturunan raja, sesungguhnya Abdul Wahab Dalimunthe bisa hidup bermewah-mewah. Warisan leluhurnya di Rantau Prapat sangat melimpah. Malah kata Abah Wahab, hampir separuh dari toko yang ada di Rantau Prapat dahulu adalah milik keluarganya. Sejak kecil ,Wahab sudah ingin hidup mandiri. Harta melimpah, tidak membuatnya cengeng dan manja, tapi malah ingin maju dan bisa hidup di kota. Itu sebabnya dikalangan orang yang mengenalnya secara dekat, dia disebut sebagai anak desa bermental kota. Lalu apakah menjadi gubernur, merupakan cita-citanya sejak kecil ? Sama sekali tidak. Malah cita-cita dia tidak sampai setingkat gubernur, hanya sekedar jadi Camat pun syukurlah. Itu pun karena waktu anak-anak, dia pernah bertemu seorang camat, yang saat itu dia nilai sangat berwibawa dan disegani. Seperti halnya yang lain, masa kecil Wahab penuh kenangan dan akrab kehidupan pedesaan. Dia suka main bola dan menghabiskan masa kecil di daerah kelahirannya. Sekolah dasar dan SMP dilaluinya di Rantau Prapat. Menjual Kue Karena sudah anak yatim dalam usia 9 tahun, Wahab diasuh neneknya Hj Zubaidah dengan penuh kesederhanaan. Wanita inilah yang selalu mendorong Wahab untuk tetap optimis menghadapi masa depan. Dia sangat disayang sang nenek. Bahkan ketika masih kuliah, nenek selalu membawa Wahab ke Besilam Langkat setiap mau ujian minta didoakan tuan guru. Ketika masih kecil, Wahab berjualan kue keliling kampung. Tiap sore, tangan kiri dan kanannya menjinjing keranjang kue, keliling kampung sambil berteriak kue…kue… Kue. Malah Wahab pernah harus mencari akal, agar sang nenek tidak marah karena semua kue yang dijualnya tumpah. Ceritanya, suatu sore Wahab dan kawan-kawan main bola di lapangan dan keranjang kue miliknya dijadikan sebagai gawang. Naas waktu itu, keranjang tempat kue terdendang bola hingga kue berceceran. Wahab dan kawan-kawan menjadi ketakutan, dan oleh kawannya Wahab disarankan menggosokkan tangan dan kaki ke rumput dan tanah. Tujuannya, agar nenek tidak marah, seolah Wahab terjatuh hingga kuenya terbuang. Saran itupun dilaksanakan, sehingga sampai dirumah sang nenek tidak memarahi Wahab. Setelah tamat SMP tahun 1957 Wahab telah bertekad akan merantau dan melanjutkan pendidikan ke SLTA. Dia pun berangkat ke Medan . Semula dia ingin masuk sekolah perawat, dengan pikiran perawat bisa berpakaian bersih dan merawat orang sakit. Itu pekerjaan mulia. Namun saat akan mengikuti tes masuk sekolah, semua peserta harus diperiksa dan harus buka baju. Wahab waktu itu merasa malu buka baju. Dia mengurungkan niat untukmenjadi perawat. Padahal,neneknya saat itu sudah membelikan Wahab pakaian seragam putih yang baru. Aktivis Kampus Lalu Wahab mendaftar ke SMA 3 Medan dan tamat tahun 1960. Seterusnya melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum USU . Dimasa kuliah, Wahab termasuk aktivis. Dia pernah masuk organisasi Pandu Alwashliyah. Tahun pertama kuliah pernah ikut HMI. Tapi tahun kedua dia masuk ke PMII dan menjadi bagian dari Nahdlatul Ulma (NU). Ketika menjadi aktivis pergerakan di PMII, Wahab aktif bersama pemuda dan mahasiswa lainnya. Dia juga ikut memimpin demo kejalanan meminta pembubaran PKI . Wahab ikut turun kejalan demo menyampaikan tuntutan kepada Pangdam Daryatmo dan Pangkowilhan Mokoginta, agar PKI segera dibubarkan. Ketika terlibat dalam aksi demo bersama aktivis mahasiswa, dia sering ditegor neneknya. “Kau ke Medan bukan untuk demo, tapi sekolah dan mengaji”, kata neneknya. Namun Wahab tidak melupakan tugas pokoknya menimba ilmu. Waktu itu system perkuliahan belum menerapkan system kredit semester (SKS),sehingga Wahab baru mengantongi gelar SH dari USU setelah kuliah 7 tahun.***

Profil Cagubsu

ABAH WAHAB, SUKSES DI BIROKRAT

BERJAYA DI POLITIK

Catatan : Mayjen Simanungkalit

BERPENAMPILAN sederhana, selalu menebar senyum dan mampu mencairkan kebekuan suasana. Jika dia berpidato, semua yang mendengarnya akan terkekeh dan terpingkal. Stok humornya lumayan banyak. Dia adalah H Abdul Wahab Dalimunthe SH.

Dalam ranah publik di Sumatera Utara (Sumut),namanya tidak asing lagi. Maklum, selain Ketua DPRDSU, lelaki kelahiran Rantau Prapat 10 Januari 1939 ini adalah mantan Wagubsu, mantan Ketua Partai Golkar Sumut dan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dia tokoh senior dalam birokrat dan politik.

Akhir-akhir ini dia turut memanaskan suhu perpolitikan di Sumut. Karena tanpa diduga, Abdul Wahab Dalimunthe yang akrab dipanggil “Abah” atau Ayah”, maju sebagai Cagubsu priode 2008-2013 berpasangan dengan H Raden Muhammad Syafii SH,MHum.

Pencalonannya sebagai Cagubsu berdampak pada pemecatan dirinya dari Partai Golkar dan direcall dari jabatan Ketua DPRDSU. Wahab yang kini masih menjabat sebagai Mustasyar NU Sumut, dinilai membangkang keputusan partai Golkar yang telah memiliki calon Gubsu.

Karenanya, walau tokoh senior di Golkar dia malah maju sebagai Cagubsu bukan atas usungan Partai Golkar. Dia malah diusung tiga partai (Parpol) reformis yakni Partai Demokrat (PD), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Plus Minus

Dalam konteks Pilgubsu 2008, sejumlah pengamat memperhitungkan Abah Wahab memiliki kans cukup kuat memenangkan pertarungan. Parameternya adalah, plus minus yang melekat dalam diri seorang Abah Wahab.

Malah ada pengamat yang berani berkomentar, Abah Wahab adalah lawan paling tangguh diantara Cagubsu yang ikut bertarung.Karena jika diibaratkan sebagai dagangan, dia dianggap sebagai barang jadi berkualitas “layak jual”.

Setidaknya ada tiga nilai plus dimiliki Abah Wahab dibanding Cagubsu lainnya yang ikut bertarung di Pilgubsu 2008. Pertama, diantara lima Cagubsu hanya Abah Wahab satu-satunya yang merupakan birokrat paling senior dan paling berpengalaman. Buktinya, pernah menjadi Sekda Labuhan Batu, pernah menjadi Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), pernah menjadi Bupati Asahan, Bupati Langkat, Kepala Inspektorat Sumut, Wagubsu dan Ketua DPRDSU.

Kedua, diantara lima Cagubsu hanya Abah Wahab satu-satunya politisi paling senior.Buktinya pernah menjadi Dewan Penasehat (Wanhat) DPD Partai Golkar di Tapteng, Asahan dan Langkat, Ketua Partai Golkar Sumut dan Ketua DPRDSU.

Ketiga, diantara lima Cagubsu Abah Wahab satu-satunya tokoh masyarakat yang telah senior, tapi paling sehat,enerjik, relatif bersih dan hidup tanpa gosip.

Birokrat

Track record Abah Wahab di bidang birokrasi dan politik, menjadi kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki empat Cagubsu lainnya. Dia tokoh yang sukses di birokrat dan berjaya di bidang politik.

Sekedar catatan, Abah Wahab merintis karir di birokrat selalu mulus dan tidak pernah berkasus. Tidak pernah cacat, apalagi berurusan dengan penegak hukum karena kasus dugaan korupsi.

Diawali sebagai Sekretaris Staf Direksi PD Perkebunan tahun 1967-1969 . Selepas dari PD perkabunan, bintangnya terus bersinar dan dia diangkat DPRD Labuhan Batu menjadi Sekretaris daerah (Sekda) di Kabupaten Labuhan Batu, sesuai UU No 16 tahun 1965. Jabatan ini dipegangnya selama 10 tahun dari tahun 1971 s/d 1981.

Karena dinilai berhasil, dia ditarik ke kantor Gubsu di Medan dan menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dari tahun 1081 s/d 1983. Selanjutnya tahun 1983 s/d 1984 menjadi Asisten Kesra merangkap sebagai Plt Bupati Asahan.Bupati Tapanuli Tengah tahun 1988 s/d 1990, Inspektorat Pemprovsu tahun 1990 s/d 1994, Sekwildasu 1994 s/d 1997, Wakil Gubsu Bidang Pembangunan dan Kesos tahun 1997 s/d 2002, juga pejabat Bupati Langkat selama 6 bulan. Terakhir dia menjadi Ketua DPRDSU priode 2004-2009.

Abah Wahab seorang aktivis tulen, disamping sebagai birokrat dia juga aktif di organisasi kemasyarakat (Ormas) dan partai politik (Parpol).Sesuai jabatan dan karir yang dijalani, jabatan di ormas juga hampir seiring dan sejalan.

Sejumlah jabatan di ormas pernah dipegangnya, tercatat antara lain Sekber Golkar di Rantau Prapat (1971 s/d 1980), Wanhat Golkar di Sibolga (1985 s/d 1990), Wantim Golkar di Medan (1994 s/d 1997), Ketua DPD Partai Golkar Sumut (2001-2004) dan kini masih menjabat sebagai Mustasyar NU Sumut. ***

Pemkab Dairi Harus Miliki

Saham di Pertambangan Timah

Medan (Lapan Anam)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat, segera memberikan porsi kepemilikan saham kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi untuk pertambangan Timah Hitam.

"Pemkab Dairi wajar memiliki saham di pertambangan Timah Hitam yang akan beroperasi di daerahnya," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi di Medan, Sabtu (8/3).

Jika Pemkab Dairi tidak memperoleh kepemilikan saham atas pertambangan Timah Hitam di Kabupaten Dairi, akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Bisa saji kelak, warga hanya memperoleh dampak dari limbah tanpa dapat menikmati keuntungan.

“Bahkan, khawatir nantinya mengambil limbah-pun masyarakat Dairi dilarang, seperti yang terjadi di Freeport”, ujarnya.

Karena itu, papar Politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini, dia mengharapkan agar Pemkab Dairi berjuang untuk mendapatkan saham yang menjadi hak masyarakat tersebut.

"Dengan kepemilikan saham-lah jaminan untuk kesejahteraan masyarakat Dairi dapat dipertanggungjawabkan. Dan sewajarnya-lah daerah yang mendapat anugerah dari Tuhan mendapatkan juga hasil yang sepantasnya," ujar Edison.

Dari informasi yang dia terima, kepemilikan saham pertambangan Timah Hitam di Kabupaten Dairi akan dialihkan kepada pihak ketiga.

"Saham pertambangan Timah Hitam yang dimiliki Australia sebesar 80 persen dan Aneka Tambang, sedangkan sebesar 20 persen informasinya akan dialihkan kepada pihak ketiga," kata anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

Karena itu, tegas Ketua Bidang Idiologi dan Politik MPW Pemuda Pancasila Sumut, kalau mereka tidak mampu mengelola pertambangan tersebut, serahkan ke Pemkab Dairi untuk mengelolanya, bukan harus diserahkan ke pihak ketiga. (ms)

PPP Sumut Tanam 2000 Pohon Mangrove

Medan(Lapan Anam)

DPW PPP Sumut akan menanam 2000 batang pohon bakau (Mangrove) di Serdang Bedai dan Langkat. Kegiatan itu, sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Lahir (Harlah) ke 35 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Penanaman pohon mangrove juga bukti kepedulian PPP terhadap lingkungan”, kata Ketua panitia harlah PPP Sumut Drs Ahmad Hosen Hutagalung didampingi Humas Mursal Harahap dan Tazmir Panggabean kepada wartawan di Medan,Sabtu (8/3).

Disebutkan, sebanyak 1000 pohon mangrove akan ditanam di kabupaten Serdang Bedagai pada 11 Maret 2008, lokasi Desa Boga Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu. Sedangkan di Langkat dipusatkan di tiga lokasi yakni Desa Stabat, Gebang dan Secanggang juga 1000 pohon pada 17 Maret 2008.

Dikatakan Hosen, masyarakat dunia sudah merasakan akibat dari pemanasan global dan itu diakibatkan rusaknya lingkungan hidup, termasuk hutan mangrove. Untuk itu harus ada upaya simultan dari seluruh masyarakat dunia untuk memperbaiki lingkungan hidup.

"Lagi pula kehidupan di dunia ini harus ada keseimbangan dan itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam rangka menjaga keseimbangan itulah PPP ikut berperan melestarikan lingkungan hidup,"ucapnya.

Sementara Ketua DPC PPP Serdang Bedagai Usman Effendi Sitorus S.Ag, menyambut positif penanaman pohon mangrove yang akan diselenggarakan DPW PPP Sumut. Untuk itu, PPP Sergai akan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

"PPP dan masyarakat Sergai khususnya di Kec Teluk Mengkudu akan berpartisipasi," ucapnya. (ms)

Panwas Kecamatan se Kota Medan Dilantik
AWASI KEMUNGKINAN EKSODUS PEMILIH

Medan (Lapan Anam)

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, David Susanto SE menginstruksikan semua anggota panwaslih bekerja maksimal mengawasi tahapan Pilgubsu.

”Pilgubsu sangat rawan kecurangan dan pelanggaran, maka Panwaslih harus bekerja maksimal dan lebih cerewet”, katanya dalam sambutan pelantikan anggota Panwas Kecamatan se kota medan di gedung PKK Jalan Sei Rotan Medan,Sabtu (8/3).

David mengatakan, keramanan pelanggaran Pilgubsu 2008 antara lain adanya kemungkinan eksodus pemilih dari daerah luar provinsi dan manipulasi suara. Kerawanan juga dimungkinkan terjadi pada distribusi logistik, apalagi pencetakan surat suara dan kertas suara berada di pulau Jawa.

”Selain pengawasan distribusi logistik,pelanggaran-pelanggaran kampanye juga menjadi titik pengawasan paling serius”, ujarnya.

Dia juga menekankan, karena struktur Panwaslih Kota Medan sudah terbentuk dan lengkap hingga ke kecamatan, maka ada dua tugas mendesak yang harus segera dilaksanakan oleh Panwaslih Kota Medan.

Tugas tersebut, ungkap David, Panwas Kota Medan segera melakukan rapat kerja dengan Panwaslih tingkat Kecamatan. ”Tugas kedua, segera lakukan bentuk sekretaris dan bendahara serta rapat kerja dengan sekretaris dan bendahara,” kata David.

Panwas Kecamatan, kata David, adalah ujung tombak pengawasan Pilgubsu ini yang tugasnya pasti lebih berat, karena banyak tahapan Pilgubsu yang akan dihadapi.

Segera tertibkan Spanduk

Sementara Ketua Panwaslih Kota Medan Rahmad Kartolo Simanjuntak mengatakan, dalam waktu dekat Panwas segera menertibkan spanduk, baleho dan poster pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara yang sudah terpampang sebelum masa kampanye.

”Kita sudah menyurati Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar menggunakan Peraturan Daerah (Perda) untuk segera menertibkan spanduk, baleho dan poster pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur itu,” katanya.

Pelantikan turut dihadiri semua anggota panwaslih Provinsi, Walikota Medan diwakili Kakan Kesbang Linmas Kota Medan Delsi Syamsumar, Waka Poltabes Medan AKBP Yasdan Rivai, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Medan, Hakim PN Medan Ahmad Sema SH.

Pada kesempatan itu Rahmad Kartolo memaparkan, karena Panwaslih tingkat Kecamatan sudah terbentuk, pihaknya mohon dukungan dari kepolisian, mungkin dalam waktu dekat akan ada aksi dari Panwaslih Kota Medan.
Selain itu, Rahmad juga mengingatkan kepada seluruh Anggota Panwaslih tingkat Kecamatan yang baru saja dilantik, jangan bermain mata dengan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
”Bila nanti diketahui ada yang bermain mata dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, maka kita tidak segan-segan mengambil tindakan tegas,” tegas Rahmad Katolo.
Rahmad Kartolo juga meminta agar Panwaslih tingkat Kecamatan se Kota Medan segera memiliki sekretaris dan bendahara , direkrut dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan Kakan Kesbang Linmas Kota Medan Delsi Syamsumar menyatakan, Pemko Medan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan Panwaslih Kota Medan beserta jajarannya. Pihaknya siap memfasilitasi Panwaslih Kota Medan dan jajarannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

”Pelantikan Panwas tingkat Kecamatan ini merupakan awal dari pengantar tugas Panwaslih. Laksanakan tugas Panwaslih sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Delsi Syamsumar.

Anggota Panwaslih tingkat Kecamatan se Kota Medan itu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin langsung Hakim Pengadilan Negeri Medan Ahmad Sema SH. Anggota panwas yang dilantik sebanyak 63 orang, terdiri 21 orang dari unsur tokoh masyarakat, 9 orang dari unsur akademisi, 10 orang unsur pers, 21 orang unsur kepolisian dan 2 orang unsur kejaksaan. (ms)

FSUI Optimis Menangkan WaRas

Medan,(Lapan Anam)

Forum Suara Ummat Islam (FSUI) merasa optimis untuk memenangkan Cagubsu/Cawagubsu Wahab Dalimunthe/Raden Syafii (WaRas) pada Pilkada yang akan digelar tanggal 16 April 2008 ini.

Rasa optimis itu muncul, karena FSUI merupakan forum yang terdiri dari ulama-ulama dan ormas- ormas Islam se- Sumut. Ditambah hasil keputusan pada tanggal 23 Februari 2008, ditetapkanlah satu pasang calon dari 3 pasang calon yang pasangan calon Islam- Islam.

Pasangan WaRas berdasarkan Scoring yang dilakukan FSUI, di Kantor MUI Sumut, Jalan Sutomo Ujung Medan, memproleh suara terbanyak dari pasangan H Syamsul Arifin SE/Gatot Pujonogroho dan Ali Umri/Maratua Simanjuntak.

Dan hasil keputusan ini akan segera disosialisasikan ke daerah- daerah sampai tingkat kelurahan, oleh masing- masing ulama dan ormas- ormas Islam yang ada, ujar Ketua FSUI Prof Dr Bakhtiar Fanani didampingi Sekertaris Sarwo Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua di Muhammadiyah Sumut, HM Hanif Rai, anggota MUI SUmut Maslin Batu Bara, Sabtu (6/3) di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut.

Bakhtiar Fanani menjelaskan, FSUI merupakan lembaga yang mandiri dan tidak berada dibawah satu organisasi manapun. FSUI hanya bertujuan membangun kebersamaan, karena yang mau diselamatkan dalam hal ini adalah umat. Untuk itu tambahnya, perlu kebersamaan antara ormas- ormas Islam dan para ulama mengusung satu calon yang akan diusung dan dimenangkan umat Islam pada Pilkada yang akan digelar 16 April 2008.

Sekretaris FSUI Sarwo Edi menambahkan keputusan mengusung satu calon yaitu, Wahab Dalimunthe/Raden Syafii adalah wilayah kebijakan bukan wilayah politik. Sebab, sudah menjadi tugasnya ulama memberikan pencerahan kepada ummat, sekaligus memberikan jawaban kepada masyarakat yang menunggu jawaban siapa yang akan dimenangkan pada Pilkada yang akan digelar 16 April 2008.

Jadi ini bukan masuk pada areal politik. Harapan Kita ini bisa menjadi kebijakan ummat dalam menentukan pilihan, ujar Sarwo Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Sumut(ms).

MENGENAL CAGUBSU ABDUL WAHAB DALIMUNTHE SH

GAYA : Cagubsu H Abdul Wahab Dalimunthe SH bergaya dalam suatu kesempatan (kiri) dan Wahab bersama keluarga. Siapa Wahab sesungguhnya ? Benarkah dia tokoh berdarah biru ? Malah pernah menjadi penjaja kue ? Bagaimana rekam jejaknya selalu tokoh birokrat dan politisi senior ? Apa pula pandangannya terhadap Sumut ? Nantikan profil lengkapnya, segera di posting disini secara lengkap oleh Mayjen Simanungkalit. Selamat Mengikuti.

Jurnalis Harus Jadi Pengawal Moral Bangsa

Medan, (Lapan Anam)

Kalangan jurnalis di Indonesia diminta selalu aktif mengawal moral bangsa, lewat peningkatan profesionalisme dan berbasis kompetensi. Peran jurnalis dalam mengawal moral bangsa sangat dibutuhkan ,karena jurnaslis menjalankan fungsi penyebaran informasi, hiburan, edukasi dan kontrol sosial.

Hal itu dikemukakan Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWP2N), Drs Mayjen Simanungkalit saat menerima kunjungan silaturahmi Jurnalis Muslim Club (JMC) di Kafe Teras Jalan Mengkara Medan, Kamis (6/3).

Mayjen saat itu didampingi Bendahara dan Humas (KWP2N) Jamaluddin SPd dan Heru Kurnia, sedang dari JMC yang hadir yakni Amru Lubis SAg (Sekretaris Jenderal) dan sejumlah pengurus divisi yakni M Syafi’i Sitorus, Suardi Sinaga, Zainul Abdi, Fachruddin Pohan dan M Iqbal.

Kita berharap pengurus JMC menjadi sarana keunggulan di kalangan wartawan tanah air khususnya Kota Medan. Jadikan JMC ini tidak semata sebagai wadah silatrurahmi atau kumpul-kumpul, melainkan sebagai wadah untuk meningkatkan eksistensi dan kualitas serta kompetensi di kalangan jurnalis atau wartawan, sebut Mayjen.

Di a mengatakan, dengan dibentuknya JMC maka diharapkan akan semakin berekembangnya lagi wadah di kalangan jurnalis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Sehingga dengan meningkatnya wadah wartawan maka akan berimbas terhadap eksistensi dan kualitas wartawan juga akan semakin baik dan banyak. “Sehingga wartawan memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari,” katanya.

Saat ini kata dia, sangat dibutuhkan wartawan yang memiliki kompetensi. Yakni, kompetensi moral dan etika, kompetensi ilmu pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

Kompetensi moral dan etika ini harus ada dimiliki dalam diri kalangan wartawan. Sebab lewat kompetensi moral dan etika akan menjadikan wartawan sebagai pengawal moral bangsa, yang tujuannya sudah pasti untuk mencerdaskan bangsa, bukan menyesatkan, tegasnya.

Sedangkan kompetensi keterampilan, menurut Mayjen yakni keterampilan wartawan dalam membuat berita, investagasi, serta bidang keilmuan wartawan lainnya yang baik dan benar dan sesuai aturan. Selanjutnya kompetensi ilmu pengetahuan yakni bertujuan agar kalangan wartawan mampu mengikuti dan nggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini.

Pada pertemuan itu, Mayjen juga menyampaikan rencana kegiatan KWP2N yakni menggelar pelatihan teknik meliput pemilu bagi kalangan wartawan di Kota Medan. “Kita berharap JMC turut serta dan mau bekerjasama dalam menyukseskan acara pelatihan ini nantinya,’ sebutnya.

Sementara pada pertemuan itu, Amru Lubis mengatakan, kunjungan silaturahmi JMC ke KWP2N, yakni terkait JMC akan dideklarasikan pada 15 Maret 2008 di Dhaksina Hotel Medan. Dalam deklarasi itu, JMC juga akan menggelar acara dialog terbuka bertema “Peran Jurnalis Menyukseskan Pilgubsu 2008”, dengan menghadirkan sejumlah pembicara yakni Ketua PWI Sumut H Muhyan AA, Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH, Ketua Panwaslih Sumut David Susanto SE, dan Kaban Infokom Provsu Eddy Sofyan MAP. (ms)

PRSU Masuk Agenda IMT-GT

Medan (Lapan Anam)

Ketua Yayasan PRSU H Panusunan Pasaribu mengatakan, penyelenggaraan PRSU ke 37 tahun 2008 ini sudah termasuk agenda IMT-GT 2008, yakni segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia Malaysia dan Thailand.

"PRSU kali ini merupakan PRSU Plus Visit IMT-GT 2008. Diharapkan Thailand dan Malaysia pada kesempatan ini akan mengirimkan tim kesenian," kata Panusunan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRDSU, Rabu (5/3).

PRSU diharapkan merupakan salah satu barometer laju perekonomian di Sumut, dengan melihat transaksi penjualan yang terjadi pada setiap penyelenggaraannya.

Rapat yang dihadiri Anggota Komisi B diantaranya H Mahmuddin, Pangihutan Siagian, Tosim Gurning, Sahat Situmorang, Zakaria Bangun dan A. Samosir dewan menyarankan pelaksanaan PRSU 2008 dilaksanakan pada 19 Maret hingga 15 April 2008.

Anggota Komisi B DPRDSU Belly Simanjuntak juga menyarankan, pelaksanaan PRSU dimajukan satu bulan lebih awal dari yang biasanya. "Hal ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa pada empat tahun terakhir, curah hujan pada bulan April cukup tinggi," ujar Belly.

Kesimpulan lainnya, papar Belly, barang-barang yang dipromosikan dari tahun ke tahun sepertinya masih monoton. "Untuk itu Komisi B DPRD Sumut mengharapkan agar terus meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dan instansi terkait," ujar Belly.

Belly juga menjelaskan, Komisi B DPRD Sumut akan merekomendasikan usulan Yayasan PRSU untuk perbaikan dan penambahan prasarana melalui APBD Sumut tahun 2008 dan 2009 termasuk peningkatan biaya promosi. (ms)

Mangasi Sidabutar Tewas Dibantai OTK

Medan (Lapan Anam)

Seorang tokoh pemuda di Medan, Mangasi Sidabutar (40) tewas dibantai sekelompok orang tidak dikenal (OTK) di lingkungan VI kawasan Labuhan Deli, Rabu (5/3) sore. Tubuh korban penuh bacokan dan tikaman, leher bolong diduga dihantam pakai parang.
Diduga sebelum dibunuh korban sudah diintai. Kelompok OTK datang dan secara membabi buta, membacok dan menghujami tikaman di kepala dan sekujur tubuh sehingga korban rubuh bersimbah darah.

”Pelaku diduga berjumlah sebelas orang dan yang terindikasi baru enam orang,” kata Kanit Jahtanras Poltabes Medan , AKP Achiruddin Hsb SH Achiruddin saat dihubungi wartawan.

Ketika ditemukan warga, korban sudah sekarat dan tidak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kejadiannya sekitar pukul 17.00 WIB.

Poltabes Medan masih menyelidiki motif tewasnya korban, apakah karena dendam lama atau motif lainnya. (ms)

Petani Tolak HGU PTPN IV

Medan, (Lapan Anam)

Seratusan petani tergabung dalam Gerakan Solidaritas Petani Sumatera Utara menolak Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Adolina Unit Bangun Purba Deli Serdang. Penolakan itu disampaikan mereka lewat aksi unjukrasa di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (4/3).

Dalam aksinya, massa menuturkan, hingga kini petani di Desa Damak Maliho Kabupaten Deli Serdang sering menjadi korban tindak kekerasan dari aparat Polres Deli Serdang. Kejadian ini, murni tanggung jawab PTPN IV Adolina Bah Jambi yang sengaja memanfaatkan aparat kepolisian untuk mengusir petani dari lahannya.

"Ini tanggung jawab PTPN IV karena mereka ingin menguasai tanah milik petani," ungkap salah seorang massa yang disambut teriakan massa lainnya.

Tanah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan Perintah Presiden Soekarno tentang Land Reform yang tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960, dan peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Batas Luas Pertanian.

"Implementasi dari kebijakan ini adalah diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk mengelola tanah seluas 2 hektar," ungkap massa.

Karenanya, dalam pernyataan sikapnya, massa meminta PTPN IV segera mengembalikan lahan petani Desa Damak Maliho seluas 198 hektar. Selain itu, massa juga menuntut instansi terkait untuk mengusut tuntas perusakan lahan petani di desa tersebut.

Petani tersebut diterima anggota Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Hilal dan Edison Sianturi. Kedua wakil rakyat ini mengatakan akan menampung aspirasi massa dan berjanji akan membawanya dalam rapat komisi. (ms)

Sosialisasi Pilgubsu Tak Maksimal
Panwaslih Diminta Gunakan Jurus “ Kungfu”

Medan (Lapan Anam)

DPRDSU menilai sosialisasi Pilgubsu tidak maksimal, sehingga banyak warga tidak mengetahui tahapan-tahapan Pilgubsu tersebut. Bahkan dewan yakin, masyarakat Sumut termasuk pemilih potensial, tidak banyak mengetahui kalau pilgubsu akan berlangsung 16 April 2008 mendatang.

"Partisipasi masyarakat di Pilgubsu diyakini sangat rendah karena kurangnya sosialisasi”, ujar anggota Komisi A DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A dengan Panwaslih, KPU, serta Desk Pilkada Sumut, di ruang rapat pimpinan, Senin (3/3).

Selain Sigit, hadir dalam RDP itu Amas Muda Siregar (Ketua Komisi), Penyabar Nakhe (Sekretaris), serta para anggota seperti I. Hasibuan, Arifin Nainggolan, Kamaluddin Harahap, Banuaran Ritonga, BM Bangun, Syamsul Hillal, serta lainnya.

Sementara dari KPU Sumut hadir Irham Buana Nasution (ketua), Abu Hanifah (Sekretaris), serta Ir Turunan B Gulo (Divisi Sosialisasi dan Kampanye). Dari Panwaslih hadir Pangihutan Nasution SH dan Drs Zakaria. Dari Desk Pilkada Sumut hadir Nouval Machyar (Wakil Sekretaris).

Dalam kesempatan itu, dewan mendesak Panwaslih lebih kritis mengawasi tahapan-tahapan Pilgubsu. Sikap kritis dan tegas harus dilakukan, agar Pilgubsu berjalan lancer tanpa kecurangan dan pelanggaran.

“Jika perlu, Panwaslih harus menggunakan jurus-jurus “Kungfu”, agar sama kuat dengan jurus yang dimainkan KPU “, kata anggota komisi A DPRDSU H Arifin Nainggolan SH,MSi dengan nada bergurai dan disambut tawa peserta rapat.

Dalam kaitan itu, Panwaslih diminta menebarkan berbagai buku saku, buku panduan program dan cara kerja Panwaslih ke Panwaslih di kecamatan.

Terkait kurangnya sosialisasi Pilgubsu, Arifin Nainggolan mengutif hasil survey yang dimuat media massa, yakni 30 persen pemilih potensial di Sumut tidak tahu kapan pelaksanaan pilkada.


Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution dan anggotanya Turunan Gulo menyebutkan, pihaknya dalam memersiapkan DPT berdasar data yang diberikan pemda cq dinas kependudukan.

Sementara bagi Desk Pilkada Sumut, komisi mengkritik ketidakhadiran Muchyan Tambuse selaku Ketua Desk Pilkada dan hanya mengutus staf yang tidak bisa menjelaskan secara jernih soal keberadaan dan fungsi Desk Pilkada itu sendiri.

"Dari sekian ratus orang anggota Desk Pilkada, masak cuma kau yang hadir di sini," ujar Arifin Nainggolan menunjuk Nouval Machyar, yang hanya bisa duduk diam termangu. (ms)

Sumut Rawan Kasus Traficking
Medan (Lapan Anam)

Wakil Direktur Reskrim Poldasu AKBP S. Darmawan mengatakan, Sumut masih daerah rawan trafficking. Karenanya, dibutuhkan tim terpadu melibatkan lintas instansi guna meminimalisir praktek penjualan manusia tersebut.

“Sepanjang 2007 Poldasu menangani 25 kasus traficking dan 16 kasus di antaranya telah diselesaikan”, katanya menjawab wartawan seusai mengikuti rapat kerja dengan DPRDSU di Medan, Senin (3/3).

Dalam rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE,MT itu, juga hadir pejabat dari Dinas Sosial Sumut, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Dikatakan, kasus trafficking sulit ditangani karena melibatkan sindikat dengan jaringan cukup rapi. Selain itu, korban juga merasa malu dengan kejadian yang dialaminya dan merasa hal itu adalah aib yang harus ditutupi.

“Persoalan traficking juga terkait masalah ekonomi keluarga dan lapangan kerja. Karenanya, tim terpadu melibatkan lintas inatansi dianggap mendesak”, ujar Darmawan.

Poldasu juga meminta Perda tentang Traficking kembali diaktifkan. Sebab, Perda tersebut akan menjadi payung hukum bagi korban traficking.

Di tempat yang sama, Kepala BP3TKI, Vita Lestari Nasution mengatakan, salah satu penyebab TKI menjadi korban traficking adalah ketidakpahaman calon TKI terhadap prosedur penempatan, perlindungan TKI dan resiko bekerja di luar negeri. Kemudian, banyaknya TKI yang terjebak dalam praktik Pekerja Seks Komersil (PSK) di luar negeri. (ms)

MUI Sumut Diprotes Ormas

Medan (Lapan Anam)

Sejumlah ormas keagamaan mendesak agar MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumut memberikan klarifikasi, atas keterlibatannya mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tertentu dalam Pilkada Sumut. Pasalnya, rekomendasi yang bermuatan ajakan itu dinilai sudah menyeret MUI Sumut ikut politik praktis dan berpotensi memecah belah umat beragama.

‘’Meski mengatasnamakan pengurusnya, mestinya MUI tidak terjebak pada politik praktis seperti itu,’’ kata Ketua Baitul Muslimin Indonesia Sumut, Drs Anwar Noor Siregar kepada wartawan, kemarin (3/3).

Menurutnya, ajakan yang bisa dikategorikan sebagai fatwa MUI itu, dianggap sudah menyalahi tujuan dari keberadaan MUI.

Sebagaimana dinyatakan FSUI akhir pekan lalu (1/3), MUI Sumut bersama dengan ormas Islam lainnya akan memberikan rekomendasi agar umat Islam memilih pasangan Abdul Wahab Dalimunthe/Raden Muhammad Syafei. Rekomendasi itu berdasarkan hsil rapat pengurus MUI se-Sumut dan unsur ormas Islam, yang melakukan penilaian terhadap tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sumut.

‘’Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi umat Islam untuk menentukan cagub/cawagub yang akan dipilih dalam Pilkad tanggal 16 April nanti,’’ kata Fanany Lubis, Ketua Umum ICMI Sumut, yang memimpin rapat FSUI tersebut.

Menurut Anwar Noor, sebagai lembaga bentukan pemerintah, semestinya MUI mengayomi semua ummat beragama. Tidak malah berpihak pada kelompok tertentu, apalagi terkait dalam hal Pilkada yang bukan menjadi domain MUI.

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumut, Anang Anas Azhar, juga menyesalkan wacana yang berkembang di lingkungan MUI Sumut tersebut. "Kalau benar adanya wacana tersebut dengan keras kita akan menolak " tandasnya.

Pihakya mendesak agar MUI Sumut mengklarifikasi atau menarik pernyataannya atas keterlibatannya dalam isu yang sensitif ini.

Ketua Ikatan Dai Sumut, Drs H Sakhira Zandi MAg, juga meminta agar MUI Sumut tidak mengeluarkan fatwa politik untuk mengarahkan umat mendukung salahsatu cagubsu dalam Pilkada Sumut. Karena fatwa politik itu bukan malah menyatukan umat, namun sebaliknya akan memicu konflik horizontal di masyarakat bawah. (ms)

Arsip

Foto kenangan Mayjen Simanungkalit saat membacakan Deklarasi Barisan Hijau pendukung Wiranto Solahuddin Wahid pada pilpres 2004 di Garuda Plaza Hotel Medan.

BERITA REKAN

Pasca Operasi,

Kain Kasa Masuk Ke Tenggorokan


Seorang ibu rumah tangga tak mampu menutupi kesedihannya setelah melihat penderitaan yang dialami putrinya pasca operasi di RSU Dr. Pirngadi Medan. Bayangkan saja, sehelai kain kasa masuk ke tenggorokan hingga membuat mahasiswi salah satu perguruan tinggi itu sulit menelan air.

Kamis (28/2) sore, ibu bernama N. Br. Sihombing, 47, warga Tebing Tinggi itu, mendatangi Instalasi Informasi dan Unit Pengaduan Masyarakat RSU Dr. Pirngadi untuk menyampaikan keluhannya.

"Saya tidak habis pikir, kenapa kain kasa itu bisa masuk ke dalam tenggorokan anak saya," ujarnya kepada wartawan yang kebetulan berada di Instalasi Informasi dan Unit Pengaduan Masyarakat tersebut.

Kemudian, Sihombing menceritakan kronologi kejadian yang dialami anaknya, Siska, 21. Awalnya, Siska yang didiagnosa menderita sinusitis dibawa ke RSU Dr. Pirngadi Medan pada Minggu (24/2). Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, Siska diharuskan operasi dan ditangani oleh dr. R, SpTHT.

Pada Selasa (26/2) pagi sekira pukul 09:00, Siska dibawa ke ruang bedah untuk menjalani operasi. Tiga jam kemudian, tepatnya pukul 12:00, Siska keluar dari ruang bedah Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) dan dipindahkan ke ruang perawatan VIP I.

"Tapi saya heran, kenapa kedua lubang hidungnya dioperasi. Hasil pemeriksaan dokter sebelumnya, diketahui hanya sebelah kanan yang kondisinya cukup parah. Anehnya, kenapa sebelah kiri ikut dioperasi," ujar Sihombing seraya menambahkan, dr. R, SpTHT tidak ada memberikan penjelasan tentang dioperasinya kedua lubang hidung Siska.

Setelah siuman sekira pukul 14:00, Siska merasa haus dan ingin minum. Saat itu, perawat mengatakan, sesuai prosedur rumah sakit Siska belum bisa minum sebelum buang angin.

"Setelah dia buang angin, saya mencoba memberinya minum dengan cara meneteskan air dengan sendok. Tiba-tiba dia merasakan sakit pada bagian tenggorokannya," tambah Sihombing.

Mendengar keluhan Siska tersebut, Sihombing meraba leher anaknya dan terasa ada sesuatu benda yang cukup keras. Namun Sihombing tidak ada menaruh curiga terhadap benda tersebut. "Kemungkinan ini hanya dampak dari operasi," tambahnya.

Selanjutnya pada Rabu (27/2) pagi, Siska dibawa kembali ke ruang bedah THT untuk memeriksakan hasil operasinya. Saat itu, penjelasan lebih lanjut dari dr. R, SpTHT atau perawat tentang benda keras yang terdapat di tenggorokannya.

Siska pun dibawa kembali ke ruang rawat inap. Namun Siska kembali merasakan sakit pada bagian tenggorokan ketika hendak minum. Akhirnya pada Rabu (27/2) sore, Siska dibawa kembali ke ruang bedah THT untuk memeriksakan tenggorokannya. Alangkah terkejutnya Sihombing ketika melihat seorang perawat mengeluarkan kain kasa dari tenggorokan Siska.

"Saya sangat terkejut kenapa ada kain kasa di tenggorokannya. Tapi, tidak ada dokter atau perawat yang bisa menjelaskannya. Saya mencoba menemui Direktur RSU Dr. Pirngadi dr. H. Sjahrial R. Anas, MHA, tapi beliau tidak ada di tempat. Makanya, saya memilih untuk menceritakan masalah ini kepada wartawan," ujar Sihombing dengan mata berkaca-kaca.

Atas kejadian ini, Sihombing berencana mengadukan kasus tersebut kepada Menteri Kesehatan RI agar ditindak lanjuti. "Saya sudah berusaha minta penjelasan dari pihak rumah sakit, tapi tidak ada menemui titik terang," ujarnya.

Bukan Malapraktik
Menanggapi pengaduan pasien tersebut, Kepala Instalasi Informasi dan Unit Pengaduan Masyarakat RSU Dr. Pirngadi Indah Kemala Hasibuan, S.Psi dengan tegas mengatakan bahwa kasus yang dialami Siska bukan merupakan malapraktik.

Kepada wartawan Indah mengaku sudah menghubungi dr. R, SpTHT untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut. "Menurut dr. R, SpTHT, kain kasa yang ditemukan di tenggorokan Siska merupakan tampon yang digunakan untuk menutupi lubang hidung. Kemungkinan, tampon tersebut jatuh ke belakang hidung hingga masuk ke tenggorokan," jelas Indah di dampingi Kepala SMF THT RSU Dr. Pirngadi Medan dr. Hj. Dewi Fauziah, SpTHT.

Indah menilai kasus yang dialami Siska tersebut akibat terjadinya miskomunikasi antara dokter dan pasien. "Kendati demikian, saya mewakili dr. R, SpTHT menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Siska," ujar Indah.

Mengenai penyelesaian dari kasus itu, Indah mengatakan, pihak Komite Medik RSU Dr. Pirngadi Medan akan memanggil dr. R, SpTHT untuk meminta penjelasannya. Setelah itu, baru bisa diambil keputusan tentang tindakan yang diberikan.

(Sumber : WASPADA Online/Jumat, 29 Pebruari 2008 23:33 WIB )

Abdul Hakim Siagian SH,MHum :
APBDSU 2008 BELUM MEMIHAK RAKYAT

Medan (Lapan Anam)

Anggota DPRDSU H Abdul Hakim Siagian SH,Mhum menilai, APBDSU 2008 yang telah dievaluasi Mendagri dan di-Perda-kan DPRDSU, Jumat (29/2) sebesar Rp 3,2 triliun belum memihak kepada kepentingan rakyat.

”Struktur alokasi anggaran APBDSU masih lebih berpihak kepada pejabat, ketimbang kepentingan rakyat. Buktinya antara lain, kecilnya jumlah anggaran kepada petani dan nelayan”, katanya di Medan, Jumat (29/2) seusai menghadiri paripurna persetujuan APBDSU 2008.

Politisi PAN itu menilai, evaluasi yang dilakukan Mendagri hanya memperpanjang birokrasi dan tidak menyentuh substansi masalah. Depdagri hanya sekedar membolak-balik buku APBD tersebut lalu merubah posisi sebagian kecil mata anggaran.

Secara makro katanya, berbagai hasil evaluasi Mendagri tersebut sama sekali tidak mempengaruhi drap yang sudah di setujui dewan. Maka ketimpangan anggaran skala prioritas, tetap lolos tanpa koreksi.

”Pertanian menjadi skala prioritas pembangunan Sumut, namun anggaran untuk sektor ini malah sangat kecil. Ini aneh”, katanya.

Dengan kata lain, Mendagri sama sekali tidak mengoreksi agar Pempropsu memprioritaskan anggaran untuk memberdayakan para petani dan dunia pertanian di Sumut .

Padahal, sebagai prioritas pembangunan Sumut seharusnya masalah ini menjadi sangat serius. Karena jika pertanian diberdayakan, tentu tidak akan ada krisis kedelai, cabai, atau produk pertanian lainnya.

Dia juga yakin jika Pempropsu memerhatikan persoalan perberasan di Sumut, tentu tidak akan ada disparitas harga beras yang cukup tajam antara kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur.

”Evaluasi Mendagri ternyata juga tidak mampu memaksa Pempropsu mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Padahal ini ketentuan undang-undang. Jadi kita semua sebenarnya sudah melanggar UUD 1945,” tegasnya. (ms)

Syamsul Arifin SE

Didukung Muballigh Jadi Gubsu
Medan (Lapan Anam)

Cagubsu Syamsul Arifin mendapat dukungan dari DPD Himpunan Mubaligh Sumatera Utara (HIMSU), untuk menjadi Gubsu priode 2008-2013. Dukungan disampaikan penyampaian ikrar dalam acara Silaturrahim digagasi Ketua DPD HIMSU Medan Drs H. Sempurna Silalahi dan pengurus HIMSU di 21 kecamatan kota Medan di Asrama Haji Medan, Sabtu (1/3).

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul Arifin berucap majunya ia sebagai Cagubsu bukan bermaksud ingin memecah suara umat islam, mengingat ada dua lagi pasangan islam-islam yang maju.

Dikisahkannya, jauh hari sebelum ada komitmen 11 parpol untuk mengusungnya, ia bersama istri telah bersilaturrahim dengan sejumlah tokoh yang dinilainya paling pantas untuk diusung sebagai Cagubsu. Akan tetapi ketika itu tidak ada seorang pun yang menyatakan ingin maju, sehingga kabar tersebut menjadi dasar pertimbangan parpol yang berkoalisi untuk mengusungnya.

Kenyataannya sekarang, yang maju lima pasangan calon. Dia tidak berani mengatakan dialah yang terbaik. Karena sebagai manusia dia juga punya kelemahan yang perlu dikoreksi terutama oleh ulama dan mubaligh.

"Maka bermunajatlah kepada Allah, siapa sesungguhnya yang paling pantas memimpin Sumut yang heterogen dalam banyak hal ini," ungkapnya. (ms)