85 Persen Guru di Sumut Belum Lulus Sertifikasi

Medan (Lapan Anam)

Rektor Unimed Syawal Gultom mengakui sebagian besar guru di Sumut belum berbasis kompetensi. Bahkan 85 persen belum lulus sertifikasi akibat lemah dalam protofolio dan pengembangan profesi.

“Rendahnya persentase peserta yang lulus dari asesmen portofolio yakni 10 persen untuk guru Diknas dan 15 persen guru Depag”, katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRDSU dipimpin ketuanya Rafriandi Nasution SE,MT di gedung dewan, Senin (1/2).

Diungkapkannya, ada 12 catatan penting dari prosedur rangkaian kegiatan sertifikasi guru, diantaranya guru yang lulus melalui asesemen portofolio sangat kecil (15 %), tidak lulus 85 persen, akibat kesulitan memenuhi karya pengembangan profesi atau nilai O, informasi yang dikirim dari kabupaten/kota ke Diknas sering mengalami kendala teknis dan catatan lainnya.

Padahal, katanya, nilai positip sertifikasi guru tujuannya untuk kesejahteraan guru, karena guru yang sudah disertifikasi mendapat tunjangan guru 1 x gaji pokok guru, karena tahun 2008, pusat telah mengalokasikan anggaran di APBN untuk 200 guru yang disertifikasi.

Kadisdiknas Sumut Taroni Hia menyebutkan, jumlah guru negeri/swasta di Sumut mencapai 152.930 guru yang harus disertifikasi, tapi quota dari pusat hanya 112.616 guru. Karena itu, perlu penambahan quota peserta diklat sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing dan diharapkan pusat menambah anggaran mengikuti kualifikasi S1/D4.

Karena itu, Rafriandi Nasution selaku pimpinan rapat menyimpulkan,masalah sertifikasi guru harus dibicarakan kembali ditingkat pimpinan masing-masing instansi terkait, karena terkait masalah data yang belum sinkron merupakan tugas LPMP mengundang LPMP kabupaten/Kota dan Pemkab/Pemko se-Sumut.

Untuk pensosialisasian sertifikasi guru, merupakan tugas Diknas Propsu dan Unimed dan masalah followup sertifikasi guru, perlu dilakukan koordinasi, sinkornisasi dan parrtissipasi kabupaten/kota dan semua stakeholder akan terlibat dalam pertemuan selanajutnya, sedangkan masalah tunjangan profesi perlu disepekati berapa bisa ditampung di APBD Sumut. (ms)

Penetapan Harga
Dasar Gabah Jangan Berkiblat ke Jawa

Medan (Lapan Anam)

Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) Mayjen Simanungkalit, mendesak pemerintah untuk tidak berkiblat ke pulau Jawa dalam nenetapkan Harga Dasar Gabah (HDG). Karena masalah petani tidak selalu sama dengan dihadapi petani di pulau Jawa.

“Pemerintah jangan berkiblat ke pulau Jawa dalam penetapan HDG, sebab kasus dihadapi petani selalu berbeda. Petani di Sumatera Utara (Sumut) malah jauh berbeda dengan petani di Jawa dalam berbagai hal”, katanya kepada wartawan di Medan, Senin (11/2).

Menurut Mayjen Simanungkalit, pemerintah perlu menetapkan HDG secara regional seperti halnya penetapan upah buruh. Karena, sebagai komoditi non migas, pertanian punya karakteristik yang cukup berbeda dan memiliki persoalan tersendiri yang bersifat lokal.

Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) ini juga mendesak pemerintah segera merevisi HDG, karena harga gabah kering panen yang berlaku sekarang ini sudah tidak relevan lagi.

Kata dia, harga patokan dasar gabah kering panen Rp 2000 per kilogram, sudah jauh dari harapan petani. Sebab, ongkos pengolahan tanah saja, yang semula hanya Rp 500 ribu per hektar, pasca kenaikan BBM, naik menjadi Rp 700 ribu per hektar.

Dia mengakui, revisi HDG tidak sertamerta dapat mensejahterakan petani. Namun paling tidak, revisi HDG menjadi Rp 4000 dapat melindungi petani dari permainan harga yang biasanya dikendalikan tengkulak.

“Harga bibit, biaya pengolahan lahan, pupuk serta pestisida semuanya mahal dan sangat tidak sesuai dengan harga jual gabah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mayjen Simanungkalit meminta Bulog agar memprioritaskan pembelian gabah dari petani, untuk menahan harga beras di tingkat petani agar harga tetap stabil.

Pemerintah juga diingatkan untuk professional dalam menyusun tata ruang wilayah, agar areal pertanian tidak terus menyusut. Karena, sepanjang 2004-2005 saja telah terjadi alih fungsi lahan pertanian padi di Sumut hingga sekitar 37 ribu hektare.

Mayjen Simanungkalit optimis, jika HDG direvisi dan disesuaikan dengan kondisi daerah, maka gairah petani meningkatkan produktivitas akan meningkat. Bahkan untuk Sumut sendiri, dia optimis target produksi gabah tahun 2008 sebesar 3,1 juta ton akan tercapai. Sebab tahun 2007 saja, Sumut mampu memproduksi GKG sebesar 3,2 juta ton, atau melebihi target yang dibebankan Departemen Pertanian kepada Provinsi Sumut sebesar 3,1 juta ton GKG. (ms)

PERINGATI HARLAH 35 TAHUN
PPP SIAP MENGABDI UNTUK SEMUA

Medan (lapan Anam)

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara berencana akan memperingati Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan 35 Tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mengambil thema “Mengabdi Untuk Semua”.

Ketua Panitia Harlah PPP Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung mengatakan peringatan Harlah PPP tahun ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu media menyatakan syukur kepada Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan kepada PPP dalam memperjuangkan cita-cita di negera Republik Indonesia. Atas kesyukuran tersebut, kata Hosen, pihaknya telah mempersiapkan berbagai kegiatan yang mayoritas untuk kepentingan umat.

Hosen menyebut seluruh kegiatan akan dilaksanakan di bulan Maret, dimulai dengan mengadakan sunatan missal di Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi pada tanggal 7-8 Maret 2008. Selanjutnya, penanaman pohon di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Langkat pada 9-17 Maret 2008, pengobatan gratis dan donor darah di Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan Kota Medan pada 14-16 Maret 2008, bantuan pendidikan untuk anak yatim di 10 Kabupaten/Kota 15-20 Maret 2008, penyuluhan narkoba bagi pemuda/i di Asrama Haji Medan 20 Maret 2008.

“Kegiatan bakti social yang kita adakan ini merupakan wujud kepedulian social PPP, terutama bagi anggota masyarakat yang secara ekonomi kurang diuntungkan oleh realitas social. Kemudian, kegiatan itu dimaksudkan sebagai wujud terima kasih PPP kepada individu atau
kelompok masyarakat yang selama ini terus men-darmabakti-kan dirinya untuk kebesaran PPP,” kata Hosen Hutagalung, didampingi Sekretaris Panitia M.Budi Nasution dan Wakil Ketua Apriadi Gunawan, Andi Jaya Matondang di kantor DPW PPP Sumut, Senin (10/2).

Hosen mengatakan selain berbagai kegiatan sosial, panitia juga telah mempersiapkan kegiatan lainnya seperti Halaqoh Alim Ulama se-Sumut 21-22 Maret di Asrama Haji Medan, turnamen bola kaki “PPP Cup” 7-15 Maret di Kota Medan, Tabliqh Akbar di Kota Medan 22 Maret dan Kabupaten Mandailing Natal 29 Maret 2008.

Dijelaskan Hosen, kegiatan Tabliq Akbar yang dilaksanakan di dua tempat tersebut akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PPP H.Suryadharma Ali dan Dai Kondang Zainuddin MZ. Menurut Hosen, puluhan ribu kader dan simpatisan PPP akan menghadiri Tabligh Akbar
di dua tempat tersebut.

Hosen menuturkan seluruh kegiatan yang dirancang tersebut sebagai media untuk mengevaluasi diri, sekaligus melakukan refleksi atas performance partai dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang di-Ridhoi Allah SWT, Baldatun Tayyibatun Wa Rabbul Ghafur dalam wilayah Negara kesatuan RI.

“Dalam usia 35 tahun ini, adalah sangat logis jika segenap elemen partai mensyukuri posisi PPP saat ini. Karena itu, panitia khusus mengisi peringatan Harlah PPP sebagai media untuk mengevaluasi diri sekaligus refleksi atas performance partai,” kata Hosen.(ms)

Ngomong Soal Kader Terbaik
Retorika Murahan Marwan Dasopang

Medan, (Lapan Anm)

Penjelasan H Marwan Dasopang, oknum Ketua Tanfidz DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut tentang Cawagubsu Ir HS merupakan kader terbaik PKB, dinilai sebagai manuver murahan yang tidak dapat diterima segenap pengurus partai itu.

“Ir HS sebagai kader terbaik sehingga harus diusung, hanya retorika murahan dan tak bermoral Marwan-Abbas yang mengusung paket RES dan Ir HS,” kata Wakil Ketua Tanfidz Amiruddin Hasibuan kepada wartawan, Senin (11/2), di Medan.

Komentar Amiruddin yang juga mantan anggota DPRD Binjai ini menyusul penjelasan Marwan Dasopang tentang Ir HS kader terbaik partai sehingga harus diusung oleh PKB. “Saya melihat ada dua persoalan yang oleh Marwan Dasopang berupaya menghindar dari esensi persoalan sebenarnya,” tegas Amiruddin.

Pertama, kata Amiruddin, pengusungan RES dan Ir HS sebagai Cgubsu dan Cawagubsu cacat hukum karena dilakukan tanpa mengacu kepada mekanisme yang diatur ditubuh PKB. “Kepada rekan-rekan pers sudah saya jelaskan bersama bukti otentiknya, bahwa pengusungan itu hanya dilakukan secara pribadi oleh Marwan Dasopang dan Abbas Nasution dengan membawa-bawa nama PKB masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Tanfidz PKB Sumut,” katanya.

Menurut Amiruddin, usungan itu tidak berdasarkan hasil rapat, dan kesepakatan pengurus secara kolektif, dan surat pengusulan paket calon kepala daerah itu tidak ketahui dan tidak ditandatangani Dewan Syuro sebagai pengambil keputusan tertinggi partai.

Kedua, lanjut Amiruddin, tentang Ir HS sebagai kader terbaik partai hanya penilaian pribadi Marwan Dasopang dan Abbas Nasution, bukan penilaian DPW PKB Sumut secara paripurna. Alasannya, kata Amiruddin, Ir HS adalah orang yang baru diketahui bergabung di PKB dan selama ini tidak banyak yang dilakukan terhadap upaya membesarkan partai.

Amiruddin mencontohkan, kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah I PKB beberapa waktu lalu, Ir HS di SK-kan oleh DPW sebagai Ketua Panitia Pelaksana, tapi hanya sekadar nama dalam kepanitiaan. “Terus terang sejak awal hingga usainya kegiatan tampang Ir HS tidak pernah kelihatan, jangankan tanggungjawabnya sebagai ketua yang sama sekali tidak terlihat sehingga yang puntang-panting para wakil ketua dan panitia lain. Inikah namanya kader terbaik, sangat tidak berterima di hati kami,” papar Amiruddin.

Ini, kata Amiruddin, bukan soal hujat menghujat atau perang di media massa, aktifitas tak bermoral yang dilakukan kedua oknum petinggi partai itu memang harus diangkat ke permukaan, agar duduk persoalannya jelas kepada masyarakat, sehingga tidak gampang terkecoh dengan apologi murahan yang dilontarkan kedua oknum.

Para DPC PKB di Sumut juga, kata Amiruddin, sudah berang dan telah menyampaikan usulan kepada DPP PKB untuk membekukan kepengurusan DPW PKB Sumut, dengan harapan, simpatik masyarakat dalam upaya PKB merebut suara pada Pemilu mendatang lebih baik di Sumut, tidak bertambah anjlok seperti perolehan suara pada Pemilu 2004 jauh lebih merosot dan anjlok pada Pemilu 1999.

“Jika PKB pada pemilu mendatang ingin mendapat tempat di hati masyarakat, maka DPP harus segera mengambil sikap menyerahkan stir PKB Sumut kepada kader yang dinilai mampu dan bermoral,” katanya. (ms)

Kecewa Kepemimpinan Ketua DPD
Pengurus PAN di Binjai Barat Siap Mundur

Medan, (Lapan Anam)

Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) se Kecamatan Binjai Barat menyatakan kecewa dengan Ketua DPC PAN Medan Barat, Nurhamidah dan Ketua DPD PAN Kota Binjai Ir Irwan Yusuf. Pengurus DPRt itu menuding Nurhamidah dan Irwan Yusup tidak mampu melaksanakan tugas,memberikan pengarahan, bimbingan dan konsolidasi ke tingkat ranting.

Hal itu dikemukakan pengurus DPRt PAN se Kecamatan Binjai Barat lewat surat yang diajukannya ke DPD PAN Kota Binjai yang diterima wartawan, Senin (11/2). Surat itu berstempel dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPRt se Kecamatan Binjai Barat yakni Dedi Handoko dan Dedi Kurnianto (DPRt Kelurahan Suka Maju), Junaidi dan Diansyah (PAN Kelurahan Suka Ramai), Muhsin Nuddin dan Surya Darma Atmaja (PAN Kelurahan Bandar Senimbah), Ismawan dan Isnanda (DPRt PAN Kelurahan Limau Mungkur), dan Suarmen dan Supriadi (DPRt PAN Kelurahan Paya Roba).

Dalam surat itu disebutkan, sejak Nurhamidah terpilih sebagai ketua DPC PAN Binjai Barat di Muscab PAN tahun 2005, hingga kini dirinya tidak pernah melaksanakan tugas partai ke ranting-ranting. Mereka mengaku kecewa keberaan Ketua DPC PAN Medan Barat dimana sekretariatnya hingga kini tidak jelas serta saat ini telah terjadinya kefakuman di kepengurusan DPC PAN Binjai Barat. "Sehingga kami menganggap DPC PAN Binjai Barat tidak ada lagi (caos)," katanya.

Pengurus DPRt PAN se Kecamatan Binjai Barat dalam surat itu juga mengaku kecewa dengan Ketua DPD PAN Kota Binjai, Irwan Yusuf. Sebab setelah terpilih di Musda PAN Kota Binjai tahun 2005, Irwan Yusup tidak pernah berkunjung dan konsolidasi ke tingkat cabang dan ranting, sehingga seakan-akan Irwan Yusup tidak memperhatikan lagi keberadaan PAN di Binjai Barat.

Mengamati tidak jelasnya DPC PAN Binjai Barat dan DPD PAN Kota Binjai, Pengurus DPRt se Kecamatan Binjai Barat menyatakan siap mengundurkan diri dari pengurus DPRt. Para pengurus DPRt se Kecamatan Binjai Barat itu berharap DPW turun tangan mengatasi persoalan internal PAN di Kota Binjai khususnya di Binjai Barat. ( ms)

Terkait Anggaran Panwas Pilgubsu
Pempropsu Didesak Sahkan Pergub

Medan, (Lapan Anam)

Panitia Pengawas (Panwas) Pilgub 2008 Propinsi Sumut dikhawatirkan tidak dapat bekerja maksimal. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Propinsi Sumatera Utara di bawah komando Rudolf M. Pardede belum juga mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang honor Panwas dan Anggaran Pendahuluan untuk Panwas Sumut.

Kekhawatiran itu disampaikan Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (Lampik), Drs. Mayjen Simanungkalit dan Sekretaris Karang Taruna, Fakhruddin di Medan, Senin (11/2). Karenanya, baik Mayjen maupun Fakhruddin mendesak Pempropsu segera mengesahkan Pergub dan Anggaran Pendahuluan tersebut.

“Selain tidak bekerja maksimal, penundaan pengesahan Pergub dan Anggaran Pendahuluan tersebut juga berdampak pada carut-marutnya Pemilihan Gubernur di Sumut ini,” ujar Mayjen.
Dikatakan Mayjen, jika dikaitkan dengan jadwal kerja Panwas Sumut, seharusnya sekarang ini program kerja Panwas Sumut adalah membentuk Panwas Kabupaten/Kota. Tetapi, sambungnya, jadwal pembentukan itu terpaksa ditunda karena persoalan Pergub dan Anggaran Pendahuluan Panwas Sumut yang belum juga disahkan.

“Saya yakin, mereka (Panwas Sumut-red) tidak akan maksimal bekerja membentuk Panwas Kabupaten/Kota tanpa ada Pergub itu,” tandas Mayjen yang juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) itu.

Dibagian lain, Fakhruddin mengatakan, pengesahan Pergub dan Anggaran Pendahuluan tersebut bertujuan untuk menggerakkan mesin Panwas baik yang berada di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota sampai di level Kecamatan dan Panwas Lapangan. Salah satu dari tugas pokok mereka, lanjutnya, adalah mengawasi jalannya proses Pilgubsu 2008. “Jadi kalau mereka tak bekerja dikarenakan pengesahan Pergub dan Anggaran belum juga dilakukan, ke mana masyarakat mengadu jika terjadi penyimpangan dalam Pilgubsu? Apa Pempropsu mau disalahkan?” tanyanya.

Menurutnya, saat ini, Panwas Pilgubsu yang dibentuk beberapa waktu lalu ibarat bayi yang lahir prematur dan dipaksa berlari tanpa anggaran. “Siapa yang mau bekerja tanpa ada anggaran?” tanya Fakhruddin.

Lebih lanjut, Fakhruddin menilai, tindakan Pempropsu yang menunda pengesahan Pergub dan Anggaran Pendahuluan Panwas Sumut terkesan menghambat kinerja Panwas Sumut. Padahal, kata dia, seharusnya tahapan kerja Panwas Sumut saat ini adalah pembentukan Panwas di tingkat Kabupaten Kota. Dirinya berharap pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Lapangan tidak mengalami persoalan yang sama dengan Panwas Sumut. “Kalau pembentukan lembaga pengawas ini saja sudah dihambat, siapa yang mau mengawasi kalau saja terjadi penyimpangan dalam proses Pilgubsu ini. Terus bagaimana masyarakat bisa merasakan proses demokrasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Karenanya, Mayjen Simanungkalit maupun Fakhruddin mengisyaratkan Pempropsu untuk tidak menganggap remeh persoalan Pergub dan Anggaran Pendahuluan.

“Masalah peraturan gubernur (pergub) tentang honor pengawas dan anggaran pendahuluan jangan dianggap remeh. Apalagi, berdasarkan jadwal seluruh Panwas Kabupaten/Kota sudah harus dilantik pada 15 Februari 2008 ini, dan tahapan akan dilanjutkan dengan pembentukan Panwas Kecamatan,”ujar mereka. (ms)

Dituduh Curi Start Kampanye
Cawagubsu dari PKS Sumut Pasrah

Medan (Lapan Anam)

Gatot Pudjonugroho, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut juga calon Wakil Gubernur Sumut berpasangan dengan H Syamsul Arifin SE, mengaku "pasrah" jika safari dakwah sekaligus deklarasi cagubsu dan cawagubsu PKS di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (9/2) dituduh sebagai curi start kampanye.

"Ya, kami pikir terserah Panwaslah. Ini tergantung sudut pandang kita masing-masing. Karena bagi kami sebenarnya safari dakwah ini memang agenda partai. Nah kalau kemudian ada acara perkenalan kami sebagai pasangan cagubsu, ini hanya bagian sosialisasi saja,' ujar Gatot kepada para wartawan seusai acara tersebut.

Dia menjelaskan, sebenarnya deklarasi PKS atas mereka berdua adalah salahsatu bentuk komunikasi struktur partai terhadap para kader yang dinilai masih belum banyak mengetahui persis siapa Syamsul Arifin sebenarnya.

"Substansi yang kami lakukan ini ya itu tadi, komunikasi struktur partai kapada kadernya. Salahsatu caranya adalah ya safari dakwah ini yang juga kami gelar di berbagai daerah, termasuk di Aceh," ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Sumut, David Susanto SE, saat dihubungi wartawan melalui saluran telepon mengungkapkan kegiatan PKS tersebut sulit untuk dikategorikan sebagai curi start kampanye.

"Masyarakat juga banyak bertanya mengenai kegiatan parpol dan cagubsu lainnya. Tapi bagaimana kami mau katakan mereka curi start kampanye kalau keputusan KPUD sumut tentang penetapan pasangan cagubsu belum ada," ujarnya.

Di samping itu David kembali menyoroti lambannya langkah KPUD Sumut dalam menyosialisasikan berbagai tahapan pilkada ke masyarakat. Baginya, reaksi masyarakat atas sikap parpol dan lima pasangan cagubsu adalah cerminan dari ketidaktahuan atas berbagai tahapan pilkada Sumut.

"Ya begitulah, kalau masyarakat bertanya terus kan karena enggak tahu kapan setiap tahapan pilkada digelar," ujarnya. Lagipula, David mengungkapkan modus kegiatan yang dilakukan PKS dan pasangan cagubsu yang diusung, juga dilakukan oleh pasangan yang lain.

"Tengok aja pasangan cagubsu atau parpol pengusungnya, ada lah yang buat kegiatan atas nama Imlek, ada pula yang bikin kegiatan tapi intinya ya memerkenalkan si calon. Kalau mau mengadu, sebaiknya masyarakat menyampaikannya ke Panwasli sumut agar ditanggapi,' tegasnya. (ms)

Dua Alasan PKS Tetapkan Syamsul Jadi Cagubsu

Medan (Lapan Anam)

Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring membeberkan alasan partainya menetapkan Syamsul Arifin SE menjadi Cagubsu 2008. Dalam Safari Dakwah di lapangan benteng Medan, Sabtu (9/2), dia mengatakan, setidaknya ada dua alas an.

"Pertama, secara prinsipil PKS mengusung tema bersih, perduli, dan profesional. Syamsul Arifin dan Gatot sesuai dengan kriteria tersebut. Tentang keperdulian sosial, coba tanyakan kepada para tukang becak, pedagang, serta kaum papa lainnya di sumut serta Langkat khususnya, pastilah Bupati Langkat ini dikenal secara luas oleh kaum papa," ujarnya.

PKS sendiri sudah setahun terakhir membahas hal tersebut secara mendalam, termasuk dengan parpol-parpol Islam yang disebut Koalisi Parpol Islam, namun akhirnya pecah berantakan. Alasan kedua, Syamsul Arifin sudah sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Sumut.

Dengan demikian, mereka lalu mengeluarkan surat dukungan resmi partai yakni Keputusan Presiden PKS Nomor 003/D/SKEP/DPP PKS/1429 Hijriah tentang Cagubsu - Cawagubsu.Tifatul kemudian menambahkan kalau penetapan pasangan tersebut justru merepresentasikan pilihan ummat Muslim di Sumut yang jumlahnya mayoritas.

Jika ummat tidak bersatu dalam pilgubsu nanti, Tifatul mengingatkan akan tipisnya peluang pasangan cagubsu Muslim untuk menang. Untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam mengusung paket Syamsul - Gatot, Tifatul memimpin langsung pembacaan ikrar kesetiaan untuk memenangankan pasangan itu. (ms)

Oknum Anggota

Pandu Keadilan PKS over acting

Medan (Lapan Anam)

Oknum anggota Pandu Keadilan (semacam Satgas-red) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bertindak over acting dihadapan wartawan, saat Safari Dakwah digelar partai itu di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (9/2).

Dengan gaya khasnya, dua oknum anggota pandu Keadilan bernama M Hanif dan Zulfikar menghardik wartawan yang mencoba mengambil foto Presiden PKS Tipatul Sembiring, saat menyampaikan tausiah di atas pentas.

“Bapak mau kemana dan dari media mana. Sebaikya turun dan jangan foto bapak itu dari dekat. Tidak ada yang boleh memfoto dari dekat. Sekali lagi saya ingatkan, cepat tinggalkan tempat”, katanya saat wartawan media ini mencoba mendekati Presiden PKS Tipatul Sembiring ketika memberi tausiah di atas pentas.

Wartawan mencoba menjelaskan, pengambilan foto untuk kepentingan berita. Karena wartawan melihat sambutan histeris ribuan massa saat Tipatul Sembiring menyampaikan tausiah, sangat menarik diabadaikan.

Tapi penjelasan apapun memang tidak diterima dua oknum itu, sehingga terjadi dialog cukup sengit walau tanpa adu jotos. “Kau siapa ? Mengapa pula kau melarang aku memoto ?”, tanya wartawan.

Oknum anggota Pandu Keadilan itu malah terdiam dan merentangkan dua tangan agar wartawan tidak mengambil foto. Akhirnya, wartawan mundur dan minta kedua anggota Pandu Keadilan itu bergaya untuk difoto.

“Kalau begitu, kalian berdua saja bergaya disitu biar kufoto. Kalau tidak bisa memfoto Ustad Tipatul Sembiring, yah..minimal aku foto kalian”, ujar wartawan itu sambil mengarahkan kamera. Uniknya, keduanya pun bergaya seolah tak ada masalah. Dalam foto terlihat bagaimana gaya oknum mencegah wartawan yang akan memoto ke atas pentas.

Pantauan wartawan, dalam Safari Dakwah kemarin nampak betapa oknum di PKS masih ada yang belum bisa ikhlas berbaur dengan publik. Termasuk di jajaran kepanitiaan, belum dapat menyajikan image PKS sebagai partai yang sejuk kepada publik.

Acara itu dihadiri ribuan ummat Islam yang sejak zuhur sudah memadati lapangan. Namun akhirnya banyak kecewa tidak dapat melihat idolanya Presiden PKS Ir Tipatul Sembiring secara dekat. Pihak panitia memasang pagar pembatas dari besi beton setinggi dua meter ditengah lapangan, sehingga jarak pentas dan tempat duduk Tipatul dan rombongan tidak bisa terlihat jelas. “Tiga jam awak menunggu, tapi nampak pun tidak bapak itu”, kata Ny. Dahlia warga Helvetia.

Bahkan Menpora Adhyaksa Dault, Cagubsu H Syamsul Arifin SE dan Cawagubsu juga Ketua DPW PKS Sumut Gatot Pudjo Nugroho ST, hanya dapat dipandangi massa dari kejauhan karena dibatasi pagar besi.

Tidak ada informasi dari panitia, mengapa tempat duduk Presiden PKS dan undangan ditempatkan jauh dari massa, demikian juga pentas tempat petinggi PKS itu untuk menyampaikan tausiah. Massa hanya bisa menatap dari kejauhan, seolah pihak panitia takut jika petinggi PKS itu dekat dengan ummat yang memadati lapangan Benteng tempat acara Safari Dakwah itu berlangsung.(ms)

Ribuan Massa Hadiri Safari Dakwah PKS
Pilgubsu Momentum Merubah Nasib Ummat

Medan (Lapan Anam)

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ir Tipatul Sembiring mengajak ummat islam di Sumut, bersatu dalam menghadapi Pilgubsu 2008. Jika ummat tidak bersatu, ummat akan kehilangan kesempatan untuk memiliki pemimpin yang amanah dan peduli ummat.

“Pilgubsu 2008 momentum penting bagi ummat islam untuk merubah keadaan kearah lebih baik”, katanya dalam tausiah dihadapan ribuan ummat Islam dalam Safari Dakwah PKS di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (9/2).

Selain menampilkan Tipatul Sembiring, safari Dakwah PKS itu juga menampilkan Menpora Adiyaksa Dault, Cagubsu H Syamsul Arifin dan Cawagubsu Gatot Pujo Nugroho juga Ketua DPW PKS Sumut.

Menurut Tipatul, persatuan ummat menjadi kekuatan besar tak terkalahkan dalam segala hal, termasuk dalam menentukan calon pemimpin. Maka jika ummat bersatu banyak yang bisa diperoleh, namun jika tidak ummat hanya akan menjadi penonton tanpa peran.

Terkait itu, dia menjelaskan alasan PKS memilih pasangan H Syamsul Arifin SE dan Gatot Pudjo Nugroho ST sebagai Cagubsu/Cawagubsu 2008-2013. Alasan mendasar kata dia, karena sosok Syamsul-Gatot dinilai bermoral, shaleh dan anti KKN.

“Perseoalan bangsa kita saat ini adalah moral,maka masalah moral menjadi perhatian penting. Berbagai bencana di tanah air juga adalah akibat dari rusaknya moral bangsa kita”, katanya.

Dalam memilih pemimpin kata dia, PKS selalu berupaya memilih sosok yang dapat mewakili kepentingan ummat. Karena hanya pemimpin yang peduli ummat yang dapat merubah nasib ummat kearah lebih baik.

“Kita ingin pemimpin yang siap memperhatikan rakyat,bukan yang duduk di menara gading.Orang yang pedulilah yang mampu merubah nasib bangsa. Maka kita harus bulatkan tekad dan menyatukan pilihan”, katanya.

Sementara Cagubsu Syamsul Arifin antara lain mengatakan, maju sebagai Cagubsu untuk melaksanakan amanah ummat. Dia yakin jika ummat tidak bersatu, memang tantangan dihadapi sangat besar.

“Banyak pihak mengatakan, jika PKS berkuasa semuanya akan diharamkan. Padahal, itu sengaja dihembuskan pihak lain dengan tujuan tertentu”, katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Tipatul Sembiring membacakan kebulatan tekad pengurus dan kader PKS se sumut, untuk sosialisasi dan memenangkan pasangan Syamsul-Gatot dalam Pilgubsu 2008.

Syafari Dakwah PKS itu mendapat sambutan dari ummat muslim kota Medan dan sekitarnya. Buktinya, sejak zuhur massa sudah memadati lapangan, sehingga pihak Polantas harus bekerja keras agar lalulintas tidak macet.

Sayangnya, pihak panitia terkesan kurang profesional dalam pengaturan tempat acara. Sebuah pagar pembatas dari besi beton dipasang ditengah lapangan, seolah mencegah massa mendekati presiden PKS dan Cagubsu serta petinggi PKS lainnya.

Akibatnya massa hanya bisa menatap petinggi PKS itu dari kejauhan, tanpa leluasa memandang dari jarak dekat.

Acara itu juga dicederai ulah oknum anggota Pandu Keadilan (Semacam Satgas-red) M Hanif dan Zulfikar yang menghalangi wartawan yang bermaksud mengabadikan sambutan massa terhadap Presiden PKS dari atas pentas. (ms)

Mahasiswa Dapat Berperan Sebagai Pengawas Pilkada

Medan (Lapan Anam)

Pemilihan Langsung Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 16 April 2008 mendatang , mahasiswa dapat berperan sebagai pemantau Pilkada maupun pengawas Pilkada.

"Mahasiswa dapat bekerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk mensukseskan Pilgubsu," kata Ketua Panwaslih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, David Susanto dalam acara Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumut di Asrama Haji Medan, Kamis (7/2).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution, Kapoldasu Irjen Pol Nurudin Usman, Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe, Sekdaprovsu Muhyan Tambuse dan DR Ir Akbar Tandjung sebagai Keynot Speaker.

Pada kesempatan itu, David menyampaikan mahasiswa dapat memilih mau di posisi yang mana pada Pilgubsu nanti, tapi bagi Panwas peran mahasiswa sebaiknya berada di sisi pengawasan Pilkada.

Menurut David, kontribusi mahasiswa dalam Pilkada ikut mensukseskan proses demokrasi di Sumatera Utara, karena netralitas dan energik mahasiswa yang selalu menyuarakan aspirasi masyarakat.

David menjelaskan, Pilkada juga menjadi proses pembelajaran budaya politik masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi politiknya. Memilih figur atau sosok pemimpin kepala daerah sesuai dengan hati nurani.

"Proses pemilihan yang demokratis akan memperkuat posisi kepala daerah dan memperkuat otonomi daerah demi kemajuan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar David.

Netral

David juga menegaskan, Panwas berkomitmen netral dalam mengawal peraturan serta tidak memihak salah satu calon kepala daerah. "Panwas akan menjaga dan mengawal proses demokrasi agar berjalan lancar dan sukses, hingga mengantarkan Gubsu dan Wagubsu periode 2008-2013 yang legitimet dan diakui masyarakat Sumut," katanya.

Sementara, Kapoldasu Irjen Pol Nurudin Usman menyampaikan, Polri berkomitmen mengamankan proses pelaksanaan Pilgubsu ini. "Kita akan melakukan antisipasi dari segala aspek, baik itu ekonomi, budaya, geografi, keamanan dan aspek politik”, katanya. (ms)

Arsip Rekan

" Seorang rekan dari Sulawesi melalui Email bertanya, apakah Mayjen Simanungkalit benar ikut menandatangani Deklarasi Medan Untuk kebebasan pers ?. Saya pun sempat terhenyak. Itu pula yang ditanya kapan ini. Tapi memang betul itu, komandan. Lae tidak salah, ini arsip rekan kita yang masih mencatat peristiwa itu. Terima Kasih atas tanggapannya. Horas."

DEKLARASI MEDAN UNTUK KEBEBASAN PERS

Kemerdekaan pers bukan hanya merupakan hak wartawan, tetapi juga kewajiban bersama untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab Untuk itu pers dan masyarakat harus melawan ancaman terhadap kebebasan pers yang terlembaga maupun tidak Untuk melawan ancaman terhadap kebebasan pers tersebut maka pers:
1. Menolak segala bentuk tindak kekerasan terhadap wartawan dan pers pada umumnya;
2. Menolak segala bentuk Kriminalisasi pers terutama sebagaimana yang terdapat dalam praktik-praktik peradilan terhadap karya jurnalistik;
3. Menolak pasal-pasal kriminalisasi terhadap pers yang terdapat dalam RUU KUHPidana misalnya pasal tentang pornografi, pencemaran nama baik; penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat yang bisa menghambat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi;
4. Menuntut pemberlakuan UU Pers No.40/1999 secara konsisten sebagai lex specialis di kalangan penegak hukum;
5. Mengantisipasi usaha-usaha mendiskreditkan reformasi yang berupaya mengembalikan suasana represif;
6. Menyerukan pers harus meningkatkan profesionalisme;
7. Membangun solidaritas di kalangan pers untuk menghadapi kekerasan dan segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan pers dan berekspresi.
REKOMENDASI
1. Mengadakan pertemuan nasional yang dihadiri oleh seluruh wartawan dan wakil-wakil organisasi kewartawanan Indonesia untuk mendesak pemerintah dan DPR RI menghapus pasal-pasal hukum yang represif terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi;
2. Pembentukan tim kelompok kerja dari berbagai elemen masyarakat untuk membahas pasal-pasal RUU KUHP yang membelenggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi;
3. Membangun jaringan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami wartawan dan pers, khususnya Sumatera.
Medan, 14 Juni 2005
1. Atmakusumah Astraatmadja
2. Goenawan Mohamad
3. Sofyan Harahap
4. Victorawan M. Sophiaan
5. Mayjen Simanungkalit
6. Hasan Hanafi
7. Erwinsyah
8. Asril Kasuma
9. H. Darlis Sofyan
10. Hasnul Amar
11. Azryn Marida
12. Akmal Ibrahim .

(Dikutip dari : http://kippas.wordpress.com/2007/06/11/deklarasi-medan-untuk-kebebasan-pers/

Pilgubsu 2008 Kurang Sosialisasi

Medan (Lapan Anam)

Kurangnya sosialisasi Pilgubsu menyebabkan banyaknya masyarakat tidak mengetahui tahapan-tahapan perhelatan demokrasi itu. Malah disejumlah daerah,banyak beranggapan masa kampanye telah mulai dan Calon Gubsu telah ditetapkan.

Demikian dikemukakan Ketua Panwaslih Pilgubsu, David Susanto,SE di KPUD Kota Medan dan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Ir Edison Sianturi, Rabu (6/2).

David Susanto menilai, sosialisasi Pilgubsu belum maksimal sehingga masyarakat tidak tahu tahapan-tahapan yang sudah berjalan. Padahal, informasi tahapan-tahapan Pilgubsu ini sangat krusial, agar masyarakat pemilih tahu jadwal dan tahu kapan menggunakan hak pilih.

David menyatakan, sosialisasi perlu digencarkan terutama karena beberapa tahapan Pilgubsu ada yang mengalami perubahan.

Ketika di KPUD Medan dan DPRDSUterungkap, kurangnya sosialisasi bukan karena kelalaian KPUD Sumut. Sebab ternyata, dana sosialisasi diambil alih Badan Indformasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut.

Infokom Sumut ditengarai hanya menghabiskan anggaran sosialisasi, lewat kegiatan-kegiatan internal. Mereka hanya menggelar pertemuan ddi sejumlah daerah, dengan mengundang Sekdaprovsu dan pejabat Pemprovsu sebagai pembicara.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Sigit Pramono Asri juga prihatin kurangnya sosialissi pilgubsu. Kata dia, saat ini kita sedang memasuki masa krusial dan ini selalu menjadi kontroversi secara nasional, yakni tentang daftar pemilih.

Tingkat sosialisasi tahapan Pilgubsu maupun sosialisasi daftar pemilih kata dia, tetap masih sangat 'miskin' dan dia merasakan hal itu.
Sigit mengungkapkan, pihaknya malah belum mengetahui berapa jumlah pemilih per kecamatan. Dan ini belum didapatkan termasuk juga tentang tahapan pelaksanaan Pilgubsu maupun revisinya.

"Masalah jumlah pemilih ini selalu menjadi kontroversi secara nasional, karena daftar pemilih tetap ini merupakan hal paling krusial," ujar Sigit. (ms)

POLDASU HARUS ANTISIPASI
KONPLIK JELANG PILGUBSU

Medan (Lapan Anam)

ANGGOTA Komisi A DPRDSU Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan meminta Poldasu mengantisipasi kerawanan konplik menjelang Pilgubsu 2008. Sebaliknya para tim sukses dan pendukung Cagubsu,diingatkan untuk menjaga kondusifitas dengan membangun komitmen terujudnya Pilgubsu damai dan bermartabat.

"Pilgubsu 2008 rawan konplik terutama akibat panatisme berlebihan dari masing-masing pendukung Cagubsu", kata wakil rakyat membidangi hukum dan pemerintahan itu kepada wartawan di gedung dewan,Rabu (6/2).

Guna mewujudkan Pilgubsu damai, dia menyarankan agar Polri, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan tim sukses bersinerji. Komitmen bersama harus dibangun,sehingga Pilgubsu benar-benar menjadi perhelatan demokrasi bagi rakyat Sumut dalam memilih Gubsu priode 2008-2013.

"Kita yakin Poldasu dapat mengantisipasi kerawanan konplik tersebut, namun peran masyarakat juga sangat menentukan terujudnya Pilkada damai", kata politisi Partai Demokrat hasil pemilihan Labuhanbatu.

SAWER

Menurut Ikhyar Hasibuan, menjelang Pilgubsu banyak hal menimbulkan kerawanan.Mulai dari masa sebelum kampanye,saat kampanye dan malam menjelang pencoblosan.

"Jika ada tim sukses memberi uang,sebaiknya diterima saja. Namun saat mencoblos rakyat harus tetap menggunakan hati nurani", katanya.

Gerakan para tim sukses Cagubsu menjelang pencoblosan bisa saja sangat gencar,termasuk sawer guna mempengaruhi masyarakat pemilih. Maka selain mewaspadai sawer dan intimidasi,masyarakat pemilih harus jeli dan istiqomah pada hati nurani.(ms)

Ketua Panwaslih,David Susanto SE :
KANDIDAT CAGUBSU JANGAN "SOOR" SENDIRI
Medan (Lapan Anam)

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pilgubsu 2008, David Susanto SE, mengingatkan para kandidat Cagubsu jangan "soor" sendiri dengan membiarkan gambar dalam spanduk dan baleho terpampang di sejumlah tempat.

"KPU belum menetapkan nama-nama Cagubsu priode 2008-2013, maka jika masih ada oknum mengaku Cagubsu memasang gambar dalam spanduk dan baleho sebaiknya segera ditertibkan",katanya menjawab wartawan di sekretariat Panwaslih Jalan Mengkara No.1 Medan,Rabu (6/2).

David Susanto mengatakan itu,sehubungan pro kontra gambar oknum tertentu dalam spanduk dan baleho terpampang di sejumlah lokasi, dengan mencatut dirinya Cagubsu priode 2008-2013.

"Darimana dia tahu sebagai Cagubsu, sementara KPU sendiri belum menetapkan nama-nama Cagubsu.Itu kan namanya soor sendiri",kata David Susanto.

Terkait itu, dia meminta kesadaran sendiri dari oknum yang mencatut dirinya sebagai Cagubsu untuk menurunkan gambar dalam spanduk dan baleho itu.Demikian juga Pemkab/Pemko setempat boleh saja menertibkannya, sebab merusak keindahan kota.

"Panwaslih belum bisa bertindak karena belum ada penetapan KPU soal nama - nama Cagubsu.Namun dari etika politik tentu spanduk dan baleho mencatut sebagai Cagubsu tidak etis", katanya.(ms)

DPRD Sumut Usul Pengemis Pakai Izin dan Bad Nama

Medan (Lapan Anam)

Anggota DPRDSU Usman Hasibuan mengusulkan, agar Dinas Sosial (Dinsos) Sumut mengharuskan gepeng memiliki izin mengemis dan bad nama saat melakukan aktifitas mengemis.

Usul politisi PAN itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi E dengan Kepala Dinsos Sumut, Drs Nabari Gibting MSi, di ruang rapat pimpinan dewan, Rabu (6/2) pagi.

Selain dihadiri Usman Hasibuan, rapat itu juga dihadiri Rafriandi Nasution ST MT (ketua Komisi), Abu Hasan, Rini Bertauhid, Sukran Tandjung, Mursito Kabukasuda, serta para anggota lainnya. Sementara Nabari Ginting didampingi sejumlah stafnya.

Usman sendiri saat menyampaikan "ide orisinilnya" itu dilandasi karena kondisi si gepeng yang tetap memilih untuk menjadi gepeng. "Sebab saya yakin mental mereka memang sakit sehingga mereka memilih untuk menjadi pengemis," ujarnya.

Bila Dinsos melaksanakan idenya tersebut, Usman yakin hal itu sejalan dengan semangat dari ranperda Gepeng, yang saat ini diupayakan pembahasannya oleh sebuah tim pansus yang belum kunjung terbentuk.

Namun sayangnya hingga rapat berakhir, usul Usman Hasibuan itu tidak terlalu mendapat tanggapan dari Kepala Dinsos Sumut, Nabari Ginting, dan para anggota dewan lainnya.

Modernisasi Dinsos

Ketua Komisi E, Rafriandi Nasution, dalam RDP itu berharap agar Dinsos berupaya melakukan modernisasi pelayanan dan berbagai kerja lainnya terkait ruang lingkup kerja dinas tersebut.

Salahsatu tujuannya, ujar Rafriandi Nasution, agar akses data jumlah warga miskin yang ditangani Dinsos bisa diketahui publik, termasuk pemerintah sendiri yang bertekad menguapayakan pengurangan jumlah orang miskin melalui berbagai pemberdayaan.

Nabari Ginting dalam kesempatan itu menyambut baik saran dan masukan dari Rafriandi Nasution. Sebab hal itu sesuai dengan tugas pokok dinsos seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 3/2001 yang mengharuskan mereka melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian integral pembangunan Sumut.

Tetapi Nabari khawatir dan menyebutkan ide itu bisa terbentur pada minimnya anggaran yang ada pada dinsos Sumut. Bahkan dalam berkas laporannya kepada Komisi E itu, Nabari menyebutkan kondisi Kantor Dinsos Sumut yang tidak memadai untuk menampung semua pegawai. (ms)

Deklarator PBR Siap Menangkan Pasangan Syamsul - Gatot

Medan (Lapan Anam)

Deklarator dan sejumlah kader Partai Bintang Reformasi (PBR) Sumatera Utara, menyatakan mendukung sekaligus siap memenangkan pasangan H Syamsul Arifin - Gatot Pudjo Nugroho, pada Pilgub Sumut tanggal 16 April 2008 lalu.

Pernyataan itu disampaikan Robert Situmorang salah seorang deklarator PBR Sumut dan sejumlah kader PBR di antaranya, Gunawan, Yusnardi dan Subakti Manik kepada wartawan di Hotel Emerald Garden Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (7/2).

Pernyataan mendukung sekaligus memenangkan pasangan Syamsul - Gatot tersebut, menurut Robert, sejalan dengan sikap Da'i sejuta umat KH Zainuddin MZ (mantan Ketua Umum DPP PBR--red). Saat itu Zainuddin menyampaikan dukungannya kepada Syamsul - Gatot pada peringatan Harlah (Hari Lahir) PPP ke 35 yang dilaksanakan DPC PPP Batubara di Lima Puluh, Minggu (3/2) lalu.

"Saat itu, Zainuddin telah menyatakan dukungannya pada pasangan Syamsul-Gatot," kata Robert Situmorang.

Menurut Robert Situmorang, yang juga mantan Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut itu, pihaknya tetap komit mendukung pasangan Syamsul - Gatot. Pasalnya, empat dari lima Partai Islam peserta Pemilu 2004, yakni PPP, PKS, PBB dan PPNUI telah mendukung pasangan ini.

"Jujur kami katakan, sikap PBR yang berbeda dengan empat Parpol Islam lainnya, telah mengecewakan pendiri, kader dan simpatisan PBR. Ini membuktikan bahwa pimpinan PBR lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umat," kata Robert Situmorang.

Robert yakin dengan didukung empat Parpol Islam, ditambah 7 Parpol lainnya, yakni Partai Patriot (PP), PKPB, PKPI, PSI, PPDK, Partai Merdeka dan PDI, pasangan Syamsul - Gatot akan menang dalam Pilgub Sumut 16 April 2008.

"Dalam waktu dekat, kita akan segera mengkoordinir kader dan simpatisan PBR yang ada di Sumut untuk berjuang memenangkan pasangan Syamsul - Gatot. Bagi kader dan simpatisan yang ingin bergabung dapat menghubungi nomor 08126306660. Apapun resikonya kita memang sudah siap," kata Robert. (ms)

AMK Sumut Akan Masuk Kampus

Medan (Lapan Anam)

Angkatan Muda Ka’bah (AMK) akan mengembangkan sayap ke kampus-kampus dan madrasah sebagai upaya perekrutan kader-kader baru ke AMK. Wilayah Kampus, Sekolah dan Madrasah merupakan wilayah potensial bagi pengembangan AMK ke depan.

“ AMK akan masuk kampus mengembangkan organisasi guna mencari kader-kader baru, ”, kata kata Ketua PW AMK Sumut Aswan Jaya ,SH di dampingi Sekretaris H Irsal Fikri,S Sos kepada sejumlah wartawan Minggu (7/2) di Medan.

Aswan menjelaskan, pembentukan Komisariat ini akan disosialisasikan pada acara Up Grading dan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) yang akan dilaksanakan Jumat (8/2) ke seluruh Pimpinan Cabang (PC) di Wisma PHI Medan dan diharapkan bisa menjadi program kerja di Sumut dalam jangka waktu dua tahun ini.

“Pembentukan komisariat ini sesuai dengan AD/ART AMK yang menyebutkan bisa dibentuk usaha-usaha yang betujuan untuk membesarkan AMK, dan salah satu upaya untuk membesarkan itu adalah pembentukan komisariat ini,”, tegas Aswan .

Dijelaskannya, pihaknya sudah banyak di datangai sejumlah aktifis kampus untuk masuk menjadi anggota AMK. Hal peluang sehingga keluarlah ide untuk membentuk komisariat di kampus. (ms)

Megawati Akan Panen Padi “eMeSPe” di Sumut

Medan,(Lapan Anam)

Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memanen padi varietas "eMeSPe" (Mari Sejahterakan Petani) di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Ketua Umum akan datang memanen padi varietas baru itu bulan depan," kata Ketua DPP PDI-P Theo Syafei di sela panen perdana padi varietas "eMeSPe" di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Selasa (5/2).

Ia mengatakan Megawati akan memanen padi unggul yang sudah bisa dipanen dalam waktu 95 hari itu pada beberapa kabupaten di Sumut, termasuk di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

"Setelah itu baru Ketua Umum akan melakukan hal yang sama di beberapa kabupaten di Sumbar," katanya.

Namun demikian Theo Syafei memastikan panen padi varietas "eMeSPe" di Sumut dan Sumbar tersebut baru sebatas langkah awal sebagai pengenalan padi varietas baru itu kepada masyarakat.

Pada Maret 2009, Megawati Soekarnoputri bahkan dijadwalkan melakukan panen padi varietas yang sama yang luasnya mencapai 4 juta hektare yang tersebar hampir di seluruh provinsi di tanah air.

"Padi yang akan dipanen sekitar Maret 2009 itu masih varietas 'eMeSPe', hanya saja bukan lagi disebut dengan varietas 'Mari Sejahterakan Petani' melainkan varietas 'Megawati Soekarno Putri'," katanya.

Untuk kelangsungan program panen padi seluas 4 juta hektare itu, PDI- P akan membagi-bagikan bibit padi varietas "eMeSPe" secara gratis kepada para petani. Bibit akan disediakan para anggota legislatif PDI- P dari seluruh penjuru tanah air.

"Program panen padi varietas 'eMeSPe' seluas 4 juta hektare itu harus terlaksana karena ini merupakan perintah Ketua Umum," kata Theo Syafei.

Pada bagian lain ia mengatakan, PDI-P menilai program pengembangan padi varietas "eMeSPe" di areal seluas 4 juta hektare itu sebagai sesuatu yang penting mengingat dewasa ini masyarakat semakin kesulitan mendapatkan beras.

Kalau beras ada, harganya terus melambung tanpa terkendali, sementara di sisi lain pemerintah terus saja melakukan impor beras.

Menurut dia, rakyat bisa tenang, tidak bergejolak dan tidak memiliki keinginan untuk berevolusi jika mereka tidak lagi memikirkan masalah perut. Karena itu PDI-P kini mencoba memberi perhatian lebih kepada para petani.

"Yang 'mengisi perut' kita itu petani, bukan Presiden. Beras adalah karya besar petani, karena itu kita sangat peduli dengan nasib petani," ujar Theo Syafei.(ms)

PLN Harus Jamin Listrik Tidak Padam Saat Imlek

Medan,(Lapan Anam)

DPRD Sumatera Utara meminta PT. PLN (persero) Sumatera Utara untuk menjamin agar listrik tidak padam pada perayaan Imlek yang jatuh tanggal 7 Februari 2008.

"Kita tidak ingin pemadaman listrik terjadi pas perayaan Imlek berlangsung. PLN Sumut harus menjamin agar pemadaman tidak terjadi," kata Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE MT kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (5/2).

Politisi PAN Sumut ini mengemukakan hal itu mengingat belakangan ini pemadaman listrik di Sumatera Utara khususnya Medan mulai terjadi lagi terlebih-lebih menjelang perayaan Imlek.

Ia juga meminta PLN untuk menjamin agar pemadaman listrik tidak terjadi khususnya di tempat-tempat umum seperti pusat-pusat perbelanjaan atau di permukiman masyarakat Tionghoa yang ada di Medan.

"Mungkin saja bila pemadaman listrik terjadi disaat perayaan Imlek berlangsung bisa mengurangi kekhusukan masyarakat yang tengah merayakannya," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara Ahmad Ihyar Hasibuan menegaskan PLN Sumut harus memberikan kepastian kepada masyarakat agar listrik tidak padam pada saat hari-hari besar keagamaan.

"Kita tidak ingin pemadaman listrik terulang lagi seperti yang pernah terjadi menjelang pelaksanaan salat tarawih perdana beberapa waktu lalu. Ini seharusnya menjadi catatan bagi PLN agar cepat mengantisipasi pasokan listrik agar tidak padam disaat umat Tionghoa tengah khusuk merayakan Imlek," kata Ikhyar.

Dia juga menekankan agar PLN Sumut terus berupaya mencari terobosan-terobosan dalam mengantisipasi krisis listrik di Sumatera Utara mengingat listrik sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat dari segala sector.(ms)

DPP PDIP Belum Bersikap Soal Nasip Rudolf

Medan,(Lapan Anam)

DPP PDIP hingga kini belum menentukan sikap kepada mantan Ketua DPD PDIP Sumut Rudolf M Pardede, menyusul yang bersangkutan mengeluarkan statemen bahwa DPP tidak memiliki etika politik dalam menetapkan pasangan cagub/cawagub dari partai itu.

"Tak ada sikap kita terhadap beliau. Hanya saja, beliau sebagai kader jangan seperti itu," kata Wakil Sekjen DPP PDIP Agnita Singadikane kepada wartawan seusai meninjau panen padi varitas EMESPE sekaligus penyerahan bibit padi kepada kelompok tani di Kecamatan Labuhan Deli Desa Pematang Johar Kab. Deli Serdang, Selasa (5/2).

Rudolf sendiri yang juga berencana maju pada Pilgub Sumut dalam satu penerbitan di media massa beberapa waktu lalu mengatakan DPP PDIP tidak memiliki etika politik dalam menetapkan pasangan cagub/cawagub.

Sebagai Ketua DPD PDIP Sumut dirinya seolah dilangkahi lantaran penetapan pasangan Tritamtomo dan Benny Pasaribu lantaran tanpa ada koordinasi dengan dirinya.

Menurut Agnita, DPP PDIP dalam menetapkan pasangan cagub/cawagub Sumut tetap berada dalam koridor dan mekanisme yang ada dalam AD/ART partai. "Pokoknya kita berjalan sesuai mekanisme partai," ujar dia.

Sebelumnya sejumlah pengurus DPD PDI-P Sumut meminta DPP dan meminta agar status mereka dipulihkan. "Harapan kita status kepengurusan DPD PDI-P Sumut segera dipulihkan DPP sesuai janji Pak Panda Nababan," ujar Sekretaris DPD PDI-P Sumut, H. Alamsyah Hamdani, beberapa waktu lalu.

Kepengurusan DPD PDI-P Sumut sendiri dibekukan menyusul penetapan cagub/cawagub Sumut dari partai itu pada 24 Januari lalu. Justru keputusan tersebut ditolak DPD PDI-P Sumut yang diikuti dengan tidak bersedianya Ketua DPD PDI-P Rudolf M Pardede mendaftarkan cagub/cawagub yang telah ditetapkan DPP tersebut di KPUD Sumut.

Penolakan itu berbuntut penonaktifan kepengurusan DPD PDI-P Sumut dan DPP menunjuk Panda Nababan sebagai Plh Ketua DPD PDI-P Sumut dan Dudy M Murad sebagai sekretaris.

Panda Nababan sendiri mengatakan pembekuan hanya bersifat sementara untuk kepentingan pendaftaran cagub/cawagub. "Setelah ini posisi kepengurusan DPD PDI-P Sumut akan dikembalikan ke kondisi semula," katanya.(ms)

Hakim Siagian :
Privatisasi PTPN3 Harus Ditolak

Medan,(Lapan Anam)

Anggota Komisi B DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian SH MHum menegaskan,rencana privatisasi PTPN3 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 45, karenanya rencana itu harus ditolak dan dibatalkan.

"Sejalan dengan Pasal 33 UUD 45, prinsip ekonomi yang dikembangkan di negeri kita adalah koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa,"kata Hakim Siagian kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (5/2).

Menurut Wakil Ketua DPW PAN Sumut ini, selain tidak memiliki landasan hukum yang kuat, privatisasi juga merupakan konsep dan produk Barat yang dikembangkan dalam rangka melakukan penjajahan ekonomi.

"Privatisasi tiada lain merupakan bentuk neo liberalisme pihak Barat
yang ingin memporak-porandakan perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia," sebut Hakim.

Dikatakannya, privatisasi PTPN3 patut dipersoalkan kembali, karena
PTPN3 sekarang justru berada dalam kondisi yang sehat. "Kalau sudah sehat dan untung, untuk apa lagi privatisasi ?," ujarnya.

Di sisi lain, tambah Hakim, selama ini hampir semua perusahaan yang
melakukan privatisasi, kesandung masalah baru yang membuat perusahaan itu semakin parah kondisinya.

Karenanya, dalam pandangan Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Asahan,yang terkenal vokal dan kritis ini, rencana privatisasi hendaknya dipertimbangkan secara matang sisi plus dan minusnya bagi kepentingan rakyat.

Dengan kata lain, Hakim Siagian berharap agar rencana privatisasi
PTPN3 hendaknya terlebih dahulu dikaji dari berbagai aspek.

"Privatisasi harus dicermati dari perspektif buruh, ekonomi, hukum,
politik, karena PTPN3 ini merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan diselamatkan dari kemungkinan terseret dalam arus penjajahan ekonomi melalui privatisasi," imbaunya. (ms)

DPRDSU Desak Polres Madina
Luruskan Kasus Wartawan RCTI

Medan, (Lapan Anam)

Komisi A DPRD Sumatera Utara meminta aparat kepolisian resort (polres) Mandailing Natal (Madina) untuk meluruskan persoalan pengaduan yang dilakukan Dinas Pendidikan Madina terhadap wartawan RCTI di Madina, Ahmad Husein Lubis, yang dituduh melakukan penganiayaan, dan memeras Kepala Sekolah Dasar Negeri 142544 Sihepeng Gonggom Lubis.

“Berdasarkan pengakuan tertuduh (Ahmad Husein Lubis-red), ada semacam pembelokan fakta dari peristiwa yang sesungguhnya. Kita meminta Kapolres Madina meluruskan persoalan ini,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Ir Edison Sianturi saat menerima pengaduan wartawan RCTI Madina Ahmad Husein Lubis didampingi Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) Syaiful Anwar beserta unsur pengurus lainnya di gedung dewan, Senin (4/2).

Pengaduan Dinas Pendidikan Madina terhadap wartawan RCTI tersebut terjadi atas munculnya penayangan berita di RCTI tentang keluhan para guru di SDN 142544 Sihepeng, Madina. Para guru mengaku terkait kutipan dan pungutan yang dilakukan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siabu yang mereka nilai tidak wajar.

Pengakuan guru-guru tersebut berlangsung pada sharing antara anggota DPRD Madina Binsar Nasution, saat melakukan peninjauan sekaligus mencari informasi dan keluhan guru selama mengabdi di Madina.

Pengakuan wartawan RCTI tersebut, dia berupaya mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan Madina guna kebenaran pengakuan guru-guru tersebut. Namun tidak ada yang bersedia dimintai tanggapannya. Lalu hasil liputan wartawan RCTI itu dikirim ke Redaksi RCTI dan ditayangkan pada program bulletin siang.

Ternyata tayangan tersebut berdampak serius bagi kalangan Dinas Pendidikan di sana. Bahkan 3 guru yang berkeluh kesah karena wajahnya tampil di televisi, dimutasi oleh Dinas Pendidikan Madina ke sekolah dasar lain yang jaraknya ratusan kilometer dari tempat tinggal mereka.

Kemudian wartawan tersebut melanjutnya pemberitaan sebelumnya dan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Madina, mengenai layak tidaknya mutasi terhadap 3 guru tersebut. Hasil liputan tersebut kembali dikirim ke Redaksi RCTI.

Namun berbagai upaya juga dilakukan kepala sekolah SDN 142544 Sihepeng untuk membela diri, dengan mengorbankan ketiga guru termasuk mengirim surat ke DPRD Madina bersama sejumlah pernyataan masyarakat yang mendukung mutasi guru tersebut.

Bahkan surat itu diembel-embeli tudingan bahwa pemberitaan RCTI tidak benar. Ternyata surat itu rekaya belaka setelah pihak wartawan RCTI tersebut menelusuri keberadaan surat yang ternyata dibuat Kepala SDN 142544. Kepala sekolah itu memelas agar surat rekayasa itu tidak dipersoalkan. Bahkan ia mencoba menyuap wartawan tersebut.

Belakangan kepala sekolah itu didampingi kasubdis Diknas (Jamil Kholik) dan Kasubdis Program (Imron Lubis) Dinas Pendidikan Madina justru melaporkan wartawan RCTI tersebut ke Polres Madina dengan tuduhan percobaan pemerasan.

Menurut Edison, yang didampingi anggota Komisi A lainnya, hari itu juga dirinya mengkonfirmasi ke Kapolres Madina terkait tuduhan PGRI terhadap wartawan RCTI, dan yang bersangkutan berjanji akan meluruskan pengaduan tersebut.
Komisi A juga akan menyurati Kapolda Sumut agar aparat di jajarannya, lebih mengedepankan UU Pers dalam menangani persoalan wartawan.

“Bila hal ini berlarut-larut juga, kita akan turun ke Madina dan bertemu Bupati terkait masalah ini,” demikian Edison.(ms)

Ratusan Buruh Demo di DPRDSU

Medan, (Lapan Anam)

Ratusan buruh dari berbagai perusahaan industri di kawasan Medan, unjukrasa di gedung DPRDSU dan kantor Gubsu, Senin (4/2).

Mereka menuntut pemerintah agar tidak menjadikan buruh sebagai ladang penindasan. “Stop perbudakan gaya modern," demikian buruh dalam orasinya.

Massa buruh tiba di gedung wakil rakyat sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang dengan mengusung sejumlah spanduk dan poster-poster, mereka mengeluarkan tiga tuntutan rakyat (Tritura) agar pemerintah menurunkan harga, menaikkan upah buruh dan menghapuskan perbudakan.

"Jangan jadikan buruh sebagai sapi perahan untuk legitimasi politik," pekik Tohonan Tampubolon, Korwil salah satu organisasi buruh juga pimpinan aksi, lewat pengeras suara.

Menurut dia, apa yang menjadi realitas perburuhan saat ini merupakan gambaran betapa buruknya perlindungan pemerintah terhadap kaum buruh. Gebrak juga menilai rendahnya komitmen dan kemauan politik pemerintah untuk perbaikan nasib kaum buruh akibat pemerintah lebih mengutamakan kepentingan modal.

Massa buruh itu diterima anggota Komisi E DPRD Sumut Abul Hasan, dan Soebambowo. Dewan menilai segala persoalan yang menimpa kaum buruh tetap menjadi polemik. Mereka juga sependapat dengan buruh agar pemerintah meninjau sistem undang-undang perburuhan. (ms)