Media LAPAN ANAM

Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Labura

2011-11-15T10:43:00.004+07:00

Hari ini, 15 November 2011, genap setahun kepemimpinan H Khairuddin Syah Sitorus akrab disapa H Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) priode 2010-2015.

Dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan mantan aktivis OKP, pengusaha dan politisi tersebut, banyak catatan yang pantas digoreskan. Sebagai sahabat yang pernah kenal dan dekat dengan beliau, catatan ini mungkin sangat subjektif.

Namun dengan jujur harus diakui, H Buyung telah meletakkan pondasi yang kokoh bagi pemerintahan di kabupaten Labura. Paling tidak, dalam setahun kepemimpinannya, H Buyung telah dengan sukses menggalang dan membangkitkan semangat segenap komponen masyarakat Labura, untuk sama-sama berperan aktif membangun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagi daerah yang baru dimekarkan seperti Labura, langkah ini tentu menjadi modal yang baik untuk menghadapi tantangan kepedepan yang sudah pasti akan semakin berat. Gebrakannya menjalin komunikasi aktif dengan tokoh lintas agama dan memberdayakan kearifan lokal, menjadi pintu masuk bagi H Buyung untuk selalu bersama rakyat dalam membangun Labura.

Di awal pemerintahannya, terutam saat H Buyung menyusun kabinetnmya agar menjadi pemerintahan yang kuat dan kompak, sejumlah cercaan datang dari berbagai penjuru. Antara lain, H Buyung dituding tidak menghargai putra daerah. Karena sejumlah posisi penting di Pemkab Labura, diduduki pejabat import dari luar.

Paling pedas lagi, H Buyung dituding telah menjadikan Laburan sebagai “penampungan” pejabat yang terbuang di daerah lain. Cercaan dan makian datang silih berganti, baik melalui pemberitaan di media, bahkan juga lewat aksi demo di kantor Bupati Labura.

Namun H.Buyung bukanlah tipe pengecut, apalagi lari dari tanggungjawab. Dia tetap istiqomah menjalankan amanah sebagai pemimpin di daerahnya. Apalagi sejak awal, niatnya menjadi Bupati bukan sekedar gagah-gagahan. Dia tampil menjadi Bupati di Labura, semata untuk pengabdian. Tidak lebih!

Sebagai Bupati di daerah yang baru mekar, H Buyung menyadari betul masalah yang akan dihadapi sangatlah berat. Karena itu dia sudah siap mengorbankan segalanya, termasuk harta, waktu dan pemikiran demi niat tulusnya membangun Labura.

Karenanya, walau banyak yang mencerca dan meragukan kemampuannya, dia tetap tegar dan malah menjadi semakin semangat untuk membuktikan diri dia mampu membangun Labura. Karena itu, dia siap dikritik dan membuka diri dengan siapa saja untuk berdialog, sepanjang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Labura kini dan mendatang.

Langkah awal dilakukan H Buyung adalah, meminta masukan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama. Bahkan dia berkenan masuk ke “Parsulukan” guna merekam aspirasi rakyat dan memetakan masalah.Dia juga tidak begitu saja menerima laporan stafnya, tapi turun langsung ke tengah-tengah masyarakatnya.

Ketika bincang- bincang dengan penulis di gedung DPRD Sumut pekan lalu didampingi Ketua Bappeda Dani Setiawan dan Ketua DPRD Labura Drs. Ali Tambunan, H Buyung mengatakan, walau sudah banyak yang dicapai dalam satu tahun pemeritahannya bersama Wabup Syahminan, namun capaian indikator progres pembangunan belum optimal.

Sebagai daerah yang baru mekar, sejumlah masalah masih perlu dituntaskan dengan kerja keras dan keikhlasan. Sarana dan prasarana belum memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga menjadi belum maksimal.

Sesungguhnya siapa pun pasti memahami, betapa berat beban dihadapi H Buyung dalam merubah Labura menjadi daerah yang sejahtera. Sebab angka kemiskinan di Labura masih tinggi. Dengan jumlah penduduk sekitar 75 ribu KK, pengangguran terbuka mencapai 9% dan penduduk miskin menurut BPS Sumut 2007 mencapai 21 %.

Selain itu, untuk memacu pembangunan di daerah itu, Pemkab harus ekstra keras mencari peluang-peluang pendapatan. Sebab, jika hanya mengandalan APBD yang tahun 2011 hanya Rp 573 milyar tentulah sangat sulit.

Sebagai catatan, Kabupaten Labura resmi terbentuk pada 15 Januari 2009 berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008. H Buyung sebagai Bupati pertama dipilih langsung oleh rakyat, harus bertanggungjawab penuh terhadap nasip daerah yang luasnya 3.571 km2, berpenduduk 323.740 jiwa, dengan 8 kecamatan, 8 kelurahan dan 82 desa.

Dalam satu tahun kepemimpinannya menjadi Bupati Labura, H Buyung juga menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan yang belum lengkap. Karena hampir semua kantor pemerintahan yang ditempati saat ini, masih sangat terbatas. Pemkab Labura belum memiliki kantor Bupati yang representatif.

Pemkab Labura masih memperjuangkan status peruntukan lahan bagi kantor bupati, dan masih tersangkut permasalahan dengan pihak PTPN III .Lokasi pembangunan kantor bupati itu sendiri berada di wilayah eks HGU PTPN III Membang Muda.

Keterbatasan lahan akibat dikepung perkebunan milik PTPN dan swasta juga menjadi masalah pelik bagi Pemkab Labura mengembangkan ibukota Aek Kanopan. Kota ini sulit diperluas kalau tidak ada partisipasi pihak perkebunan.

Maklum, secara geografis Aekkanopan dikelilingi perkebunan seperti di sebelah barat Perkebunan Sinar Mas, sebelah Timur PT Sei Perlak dan PTPN III Mambang Muda, sebelah Selatan juga Mambang muda sedangkan di sebelah utara berbatas dengan Ledong Barat, Asahan.

Begitupun, dengan pendekatan dan upaya tak henti H Buyung yakin segala rintangan akan dapat diatasi. Apalagi pihak swasta sendiri di Labura, memiliki nasionalisme yang kuat dan keinginan sama memajukan Labura.

Itikad baik pihak swasta tersebut setidaknya telah dicontohkan managemen PT Sei Perlak, yang telah menghibahkan 6 hektar lahannya untuk Pemkab Labura di desa Sukarame, kecamatan Kualuhhulu.

Dengan partisipasi pihak swasta ini, tentu menjadi motivasi bagi Pemkab Labura untuk terus maju. Sebab di areal yang dihibahkan itu nantinya dapat dibangun fasilitas umum seperti Gedung Olah Raga (GOR) dan lainnya.

Karenanya, walau baru satu tahun memimpin Labura, sejumlah prestasi sudah tercapai. Pembangunan sudah dilaksanakan, seperti berbagai sarana dan prasarana jalan maupun jembatan. Pembangunan dan rehab berbagai sekolah yang ada di daerah tersebut.

Bahkan dalam satu tahun pemerintahan H Buyung di Labura, semangat membangun dikalangan masyarakat sendiri telah bergelora. Dibuktikan dengan pembangunan sarana bisnis pertokoaan dan lainnya di kota Aek Kanopan sebagai pusat pemerintahan kabupaten Labura. Begitu juga kegiatan pembangunan di hampir semua daerah di Labura.

"Saya sudah bertekad selama periode kepemimpinan ini akan terus mengutamakan masalah sarana transportasi, akses jalan keseluruh desa harus bisa dilalui mobil, untuk mendukung program ini Pemkab Labura akan menyediakan alat berat seperti beko, greder dan lainnya," katanya suatu ketika.

Demi pembangunan Labura, H Buyung tak segan merogoh kocek sendiri. Dia juga lebih banyak menggunakan mobil pribadi dalam operasional pemerintahan, dan tidak menggunakan pasilitas pemerintah saat tugas keluar daerah. Istilah dia, Bupati dan pimpinan SKPD, termasuk anggota DPRD Labura masih “puasa” untuk tidak menikmati pasilitas.

Dia menyadari, Labura masih miskin dalam berbagai hal. Maka kerja keras harus dilakukan, mengejar sejumlah ketertinggalan pembangunan. Sumberdaya alam yang melimpah tidak akan maksimal untuk kemakmuran rakyat, jika tidak digali dan dimanfaatkan dengan menyiapkan sumber daya manusia dan partisipasi aktif rakyat.

H Buyung memang sudah dikenal sebagai sosok pekerja keras yang ulet dan selalu ikhlas dalam menjalankan tugas dan mencintai masyarakat. Rasa cintanya kepada masyarakat, menjadi modal utama baginya untuk selalu ikhlas menjalankan amanah menjadi Bupati Labura.

Dengan gaya kepemimpinnya yang bersahabat, semua orang merasa terlibat dalam pemerintahan mulai dari tingkat kampung-kota dan terlibat dalam pembangunan. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan agar tercipta kemadirian dan kesejahteraan.

H Buyung terkenal dan dicintai rakyatnya, karena kepiawaiannya mendekati warga di wilayah-wilayah pedesaan. Dia adalah Bupati yang merakyat. Dia bisa saja hadir dari rumah ke rumah.

Ketika pembangunan di Labura bergeliat menuju perubahan walau masih satu tahun dibawah kepemimpinannya, orang lain tidak merasa heran. Sebab dia terjun langsung bekerja dengan masyarakat.

Dia tidak sungkan berbasah-basah dengan nelayan, dengan masyarakat korban banjir. Bertemu langsung dengan warganya adalah kunci kedekatannya dengan kebutuhan warga. Jika dia rela berbasah -basah dan menemui warga korban banjir ditengah malam dan menginap bersama warga, itu karena komitmen yang kuat pada masa depan daerahnya.

H Buyung berhasil memimpin Labura karena dia memahami filosofi pembangunan yang melayani. Dia memahami betul kondisi daerah yang berciri perkebunan sawit dan persawahan, lalu meramunya dengan pengembangan kapasitas sumberdaya manusianya.

H Buyung adalah Bupati dengan karakter seorang ayah yang selalu mengayomi rakyat.Karakter ini pula diharapkan banyak pihak tetap dipertahankan H Buyung hingga sisa empat tahun kepemimpinannya, agar impiannya membawa perubahan Labura menuju masyarakat sejahtera dapat terujud.***(Mayjen Simanungkalit)

H Buyung Bupati Berwatak Aktivis

2011-11-15T10:38:00.003+07:00

SEJAK awal, H Khairuddin Syah Sitorus SE akrab disapa H Buyung memang sudah membulatkan tekad untuk sepenuh hati membangun Kabupaten Labura. Dia juga siap mengorbankan segalanya untuk membangun daerah tersebut. Segenap waktu, pikiran, dana dan tenaga akan dia abdikan sepenuhnya untuk kemajuan Labura.
H Buyung merupakan sosok yang dikenal luas di Labura karena daerah itu telah menjadi lapangan pengabdiannya dalam separuh usinya. H Buyung lahir di Pematang Siantar, 09 Maret 1965, suami dari Hj. Elli Zarwaty dan ayah dari tiga putra-putri masing-masing Hendrianto Sitorus, Erni Arianti br Sitorus, Tria Novi Khairani br Sitorus.

Sebelum menjadi Bupati, H Buyung dikenal sebagai pengusaha sukses di Labuhanbatu dan aktivis organisasi kepemudaan. Karena itu, dalam kesehariannya watak aktivis tersebut tercermin dalam berbagai tindakannya memimpin Labura. Dia tidak mau diam melihat masalah, dia penuh kreatif dan selalu berinovasi.

Beberapa organisasi yang pernah dipimpinnya antara lain- Ketua GM FKPPI Rayon Kecamatan Na. IX-X Labuhan Batu Tahun 1990-2004, Ketua GM FKPPI Cabng 0209 Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2000-2005, Ketua Dewan Pertimbangan PW PRI Sumut Tahun 2003-2007, Dewan Penasehat Palang Merah Indonesia (PMI) Labuhan Batu Tahun 2003 hingga sekarang.

Sukses sebagai pengusaha, H Buyung bergabung ke Partai PBR di Labuhanbatu dan menjadi ketua DPC PBR di Labuhanbatu priode2002-2007. Dia pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Periode 2004-2009. Bahkan juga dipercaya sebagai - Ketua DPW Partai Bintang Reformasi Sumatera Utara Tahun 2006-2011, juga mengantarkannya anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014.

Namun pria berbadan tambun ini, tidak menghabiskan periode anggota DPRD Sumut karena ikut bertarung menjadi calon Bupati Labura yang baru dimekarkan. Dia terpanggil untuk membangun Kabupaten Labura dan panggilan inilah yang membulatkan tekadnya maju sebagai kandidat Bupati Labura.

Sebelumnya, pilkada Labura yang pada 27 September 2010 diikuti tiga pasangan calon yakni pasangan Khairuddin Syah dan Syahmenan (nomor urut satu), Daudsah dan Subari (nomor urut dua) dan Salomo Hutabarat dan Untung Priyanto (nomor urut tiga).

Dalam penghitungan suara, Khairuddin Syah dan Syahmenan yang didukung delapan partai politik (parpol), diantaranya Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) meraih 74.487 suara atau 44,69 persen.

Pasangan itu mengungguli pasangan Daudsah dan Subari yang didukung enam parpol, diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan peraihan 44.815 suara atau 26,89 persen.

Sedangkan peringkat ketiga ditempati pasangan Salomo Hutabarat dan Untung Priyanto yang didukung Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang meraih 44.773 suara atau 26,86 persen.

Dibawah kepemimpinan H Buyung, masyarakat Labura berharap munculnya perubahan di segala sektor pembangunan. Sebab tujuan pemekaran Labura dari Kabupaten induk Labuhanbatu, juga didasari keinginan agar terjadi perubahan kea rah lebih maju, berkeadilan dan berkesejahteraan.

Disisi lain, H Buyung visi dan misinya adalah terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu Utara sejahtera. Misinya adalah meningkatkan kualitas ketaqwaan & keimanan, memerangi kemiskinan, melalui maksimalisasi kekayaan Sumber Daya Alam ( SDA), memberantas kebodohan dengan wajib belajar 9 (sembilan ) tahun tanpa membebani masyarakat, Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja, Memaksimalkan pelayanan kesehatan dengan pola birokrasi sederhana, terjangkau dan efisien untuk meningkatkan kualitas kesehatan.(Mayjen Simanungkalit)

AGENDA PEANORNOR

2011-07-11T16:03:00.003+07:00

Oleh Shohibul Anshor Siregar

SAYA memulai seakan "mengabsen" nama-nama alumni yang saya kenal baik, namun tidak hadir dalam pertemuan alumni ini. Semua teman yang tahu sebuah rahasia kecil tergelak ketika saya mulai dengan nama seorang teman yang tidak tahu berbahasa Batak, Mulianis. Ia gadis Minang yang ramah dan pandai pula bergaul.

Dari atas podium di ketinggian 1,5 meter itu saya saksikan Prof.Dr. Ibrahim Gultom terbahak paling kuat ketika saya sebut nama ini, dan itu sudah saya perhitungkan sebelumnya. Selain nama seorang adik kelas kami Mulianis, saya juga menyebut nama-nama yang hanya sebagian orang saja yang faham betul mengapa saya sebutkan itu. Mereka adalah kakak kelas kami Mawahiddin Tambunan dari Soporaru (Tapanuli Utara), dan teman sekelas kami Nurhayati Tambunan dari Sigotom (Tapanuli Utara).

Saya menyaksikan reaksi yang juga sudah saya perhitungkan sebelumnya dari sebagian audiens, terlebih Bismar Rambe, teman sekelas yang hingga usia di atas 50-an ini masih tetap memiliki kegigihan yang amat menonjol. Mengapa saya sebutkan nama-nama itu, memanglah tidak untuk dibincangkan secara terbuka. Biarkanlah keengganan saya menceritakan maksud penyebutan nama-nama itu apa adanya.

Posting ini saya maksudkan sebagai pemaparan ringkas tentang apa yang saya pikirkan amat serius tentang pendidikan Peanornor, dan yang sebagiannya sempat saya sampaikan saat didaulat memberi pokok pikiran dalam satu sesi acara (sarasehan) dalam pertemuan alumni Pendidikan Penornor yang berlangsung tanggal 2 dan 3 Juli 2011 itu. Beberapa catatan lain tentu akan saya fokuskan kepada hasil-hasil pertemuan. Nanti akan saya awali dengan menceritakan tempat apa itu Penornor.

Saya juga menyebut nama-nama yang benar-benar saya maksudkan hanya untuk saling mengingatkan keberadaan teman-teman. Tak pernah bertemu sejak tahun 1974, maka patutlah saya sebut Tumpak Tambunan yang kini menjadi guru di Tapanuli Tengah. Leonardo Siregar, Kores Siregar dan nama-nama lainnya yang saya sendiri tidak tahu di mana mereka sekarang.

Abdul Rahman Gultom sudah meninggal beberapa tahun lalu di Medan. Ia adalah seorang anak muda klimis, rapih dan necis di antara siswa yang ada. Menyebut nama ini untuk sebagian besar teman dan para guru dengan sendirinya akan mengingatkan nama lain, Dolok Panjaitan. Ia adalah sepupu bagi alm Abdul Rahman Gultom. Keduanya nyaris tak pernah akur, dan tak jarang pertengkaran mereka harus diakhiri dengan perkelahian yang menghebohkan. Tetapi keduanya akan selalu kompak menghadapi "lawan".

Lembah Kecil di Sela Pebukitan
Peanornor adalah nama sebuah desa kecil di Tapanuli Utara, sekitar 18 km dari kota Tarutung. Desa kecil ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pahae Julu. Tadinya hanya ada 8 (delapan) keluarga di desa lembah yang dihiasi hutan-hutan kecil berbukit di perlintasan jalinsum ini.

Di desa inilah sekitar tahun 60-an didirikan sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar yang diasuh oleh sebuah badan usaha bernama Yayasan Pendidikan Islam Pahae Julu (YAPIPJU). Sebagai daerah yang berpenduduk muslim minoritas, murid-murid sekolah ini berasal dari berbagai desa terpencil dan memiliki jarak yang cukup jauh dari Peanornor.

Di antara mereka yang kemudian menjadi saya kenal baik dan menjadi teman sepermainan saat menjadi siswa pada PGA Negeri Peanornor, termasuk Abdul Baduali Sinaga dan Kiyamuddin Siagian (Aek Sitapean), Saur Gultom (saya tak ingat nama kampung dia) Huntal Sitompul (Lumban Garaga), Musannif Sitanggang, Amarullah Hutabarat, Amiruddin Hutabarat (berasal dari desa Pantis). Juga Zainun Munthe dari Pearaja (menurut beberapa teman beliau pun sudah meninggal). Bakajar Simamora dan saudara-saudaranya seperti Marhanda Simamora serta penduduk Peanornor lainnya seperti Choiriyah Sitompul, Lahmuddin Hutagalung, Hizbul Wathan Panggabean dan saudara-saudaranya, Agussalim Panggabean dan saudara-saudaranya, adalah murid-murid yang paling dekat jaraknya dengan lokasi sekolah.

Didorong oleh keresahan atas perkembangan dakwah Islam yang begitu lambat, beberapa inisiator yang selama ini menekuni pendidikan tingkat dasar ini kemudian merencanakan pendirian pendidikan agama lanjutan. Keluarga Ahmad Muda Panggabean (lebih dikenal dengan Parjanggut) berperan sangat penting terutama karena mereka adalah kaum terpelajar yang memiliki sedikit banyaknya jaringan ke luar. Pengorbanan mereka luar biasa, termasuk merelakan tanah warisan orang tua mereka untuk dijadikan sebagai pertapakan sekolah.

Keluarga inilah yang kemudian melakukan roadshow ke seluruh Tapanuli Utara dan bahkan ke Medan, Dairi, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Mereka menemui para tokoh dan minta bertemu dengan masyarakat Islam di tempat-tempat yang mereka kunjungi untuk meminta kesediaan mengirimkan siswa ke sekolah yang akan dibuka. Mereka sudah bertekad bulat, bahwa sekolah yang didirikan adalah sekolah pendidikan guru agama yang dulu dikenal dengan nama Pendidikan Guru Agama (PGA).

Usaha mereka membuahkan hasil yang menggembirakan. Secara berangsur kesulitan membangun gedung diatasi dengan cara yang amat khas, yakni melibatkan para siswa yang lebih senior untuk bergotong royong secara berkala mengambil kayu di hutan-hutan sekitar untuk dijadikan bahan bangunan. Tepaslah dinding sekolah yang dapat diwujudkan. Lantai bangunan cukup tanah saja, tak lebih.

Mayoritas siswa berasal dari luar Peanonornor dan itu membutuhkan pemondokan. Dinding bangunan asrama terbuat dari papan tanpa penghalusan. Ruang-ruang asrama diisi paling banyak 6 siswa. Lantainya juga tanah. Hanya ada papan yang disusun sedemikian rupa untuk menjadi tempat tidur dengan kolong setinggi satu meter yang sekaligus dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang. Asrama untuk putera tidak berbeda dengan asrama untuk puteri yang bangunannya memanjang seperti barak yang di antarai oleh ruangan khusus untuk Kepala Sekolah yang kondisinya juga tak berbeda (berlantai tanah, beratap seng) tanpa plafon, meski berukuran lebih besar. Abdul Madjid Panggabean, Kepala sekolah pertama dan yang paling berpengaruh di sekolah ini, tinggal di sini.

Keluarga Panggabean tampaknya tidak pernah memaksudkan sekolah ini untuk menjadi milik keluarga. Setelah memiliki kecukupan syarat minimum, maka perjuangan selanjutnya adalah mengusulkan agar sekolah ini menjadi milik pemerintah. Hal itu terselesaikan dalam waktu relatif singkat. Dengan status itu siswa pun semakin banyak. Sebelum dilikwidasi, PGA memiliki dua jenjang. Jenjang pertama 4 tahun dan sebelum memasuki jenjang berikutnya (PGA 6 Tahun) diwajibkan mesti lulus. Untuk memasuki PGA 6 Tahun dilakukan test yang bahannya distandarkan menurut rayon yang ada.

Keluarga Panggabean juga banyak memberi masukan kepada Kementerian Agama RI agar sesegera mungkin (setelah tamat) siswa-siswa yang diluluskan dapat bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah pemerintah dan sedapat mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah Tapanuli Utara. Tetapi tidak semua alumni sekolah ini bekerja sebagai guru. Ada juga yang menjadi anggota TNI seperti Perwira pertama Rahmat Manullang, Abdul Baduali Sinaga dan Kiyamuddin Siagian. Bahkan Letkol Arifin Sitanggang yang kini bertugas di Mabes AD. Ada juga yang menjadi Ketua Pengadilan Agama seperti Jamalaba Malau yang kini bertugas di Nias.

Mengapa Degradasi?
Pada tahun-tahun 70-an sampai 80-an,praktis hanya ada 3 pilihan sekolah pendidikan agama di wilayah Tabagsel, yakni Peanornor di Utara, Purba Baru di Selatan dan KH A Dahlan di Sipirok (Tengah). Degradasi (dalam arti nyaris kekurangan siswa) ketiga sekolah ini terjadi seolah tanpa disadari. Apakah gerangan penyebabnya? Menurut saya ada dua faktor umum, yakni internal dan eksternal. Faktor internal sebaiknya dibicarakan secara internal saja dan kini ingin saya tawarkan jalan pikiran saya menganalisis permasalahan ini berdasarkan pengenalan terhadap faktor-faktor eksternal.

Hampir tak disadari oleh banyak kalangan bahwa faktor demografis begitu besar andilnya. Keberhasilan Keluarga Berencana tentu sudah menghasilkan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin kecil. Sebagai contoh di Sipirok berepa tahun terakhir telah dilakukan merger (penggabungan) beberapa sekolah dasar karena kekurangan murid. Dengan cara itu sekolah yang tersisa tidak juga mendapatkan murid untuk sebuah kelas besar.

Mungkin tidakpernah dibayangkan secara serius bahwa perubahan politik dan pemerintahan juga begitu besar dampaknya. Otonomi dan pemekaran wilayah telah mewajibkan daerah-daerah otonomi baru untuk memenuhi sendiri kebutuhannya termasuk dalam halpendidikan. Jika dulu di Tapanuli Utara hanya ada satu PGA yang akhirnya dilikwidasi menjadi Madrasyah Aliyah Negeri (MAN), maka kini sekolah sejenis sudah ada di hampir setiap daerah pemekaran yang kini sudah menjadi empat. Masih ada lagi sekolah swasta.

Di Aek Botik sudah ada Tsanawiyah Negeri, Di Tarutung sudah ada ALiyah Swasta, di Bulu Payung sudah ada Pesanteren. Daerah Eks Tapanuli Selatan pun masing-masing sudah memiliki lembaga pendidikan agama tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas. Alasan apa pula seorang tua menyekolahkan anaknya jauh-jauh (misalnya dari Aek Botik) jika di depan rumahnya sudah ada sekolah sejenis? Hal serupa akan menjadi alasan bagi orang yang bermukim di Porsea, Humbahas, Samosir dan daerah-daerah lain yang tadinya menjadi pemasok siswa untuk Peanornor.

Hallain yang patut diperhatikan tentulah perubahan nilai dalam memandang dan memperlakukan sekolah atau pendidikan. Pendidikan itu kini sudah menjadi komoditi banyak wajah.Ia bisa sebagai industri yang memperkaya, dan juga bisa menjadi komoditi politik. Untuk bisa survive tentulah harus ada keunggulan kompetitif di samping keunggulan komparatif. Jika sebuah sekolah dikelola dengan apa adanya dan tanpa keunggulan yang merupakan scarcity (kelangkaan), maka sesungguhnya sekolah itu sudah kalah bersaing. Tidak ada norma dalam rivalitas ini, dan tampaknya hanya modal (capital) yang menjadi andalan.

Pada saat pembukaan pertemuan ini ada 2 orang alumni yang diberi kesempatan memberi sambutan mewakili keseluruhan. Mereka adalah Letkol Arifin Sitanggang dan Rohimah Panggabean. Rohimah panggabean selama ini bekerja sebagai guru. Beberapa waktu ke depan ia akan memasuki usia pensiun. Mengisi hari-harinya setelah pensiun ia akan mengasuh sebuah lembaga pendididikan di kampung halamannya (Janji Angkola) yang tak begitu jauh dari Peanornor. Tidak ada hukum yang melarangnya "membunuh" pendidikan di Penornor dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang akan menjadi pesaing itu.

Hasil Pertemuan
Pertemuan ini boleh disebut sebagai pertemuan pertama. Selain menghasilkan keputusan penghunjukan sejumlah orang untuk organisasi alumni yang dibentuk, pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah pokok pikiran dan rekomendasi tertulis. Dalam rekomendasi yang mereka lahirkan jelas sekali mereka berfikir tentang upaya penyelamatan dari degradasi. Beberapa di antaranya simaklah berikut ini:

(1) Mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pusat maupun lokal, khususnya Kementerian Agama, agar mendorong pengembangan ruh, visi dan misi keislaman dalam pendidikan di Peanornor.

(2) Alumni berpendapat sebaiknya pola pengelolaan dilakukan lebih intensif dengan mengadopsi model pendidikan pondokpesanteren dengan aksentuasi pada kompetensi tertentu sesuai dengan dukungan aspek-aspeklingkungan. (3) Pendidikan Peanornor telahmencatat sejarah dalam kaitan dakwah dan akan tetap memerlukan upaya yang setiap saat diperbarui sebagai sebuah keniscayaan belaka.

(3) Sumberdana dianggap sebagai salah satu faktor paling musykil dalam rencana revitalisasi. Alumni mengusulkan mendirikan badan usaha milik sekolah yang bergerak dalam bidang agrobisnis untuk menanggulangi konsekuensi-konsekuensi langkah revitalisasi.

(4) Dulu ada hibah lahan seluas 3,6 ha dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang hingga kini belum dimanfaatkan. Lahan itu akan dijadikan sebagai modalusaha bagi badan usaha milik sekolah yang berbentuk koperasi.

Organisasi Alumni berhasil dibentuk dengan nama Ikatan ALumni MAN Peanornor. Mengapa MAN? Para ahli pendidikan yang ikut merumuskan organisasi ini berpandangan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku sebuah organisasi alumni harus sesuai dengan sekolah yang ada. Dengan menyebut Alumni PGA Peanornor sudah barang tentu secara legal-formal tidak ada sangkut-paut dengan sekolah yang ada sekarang (MAN dan Tsanawiyah). Itu alasan mengapa bukan alumni PGA yang dibuat sebagai dasar perumusan nama organisasi alumni.

Lalu mengapa tidak dicakup Tsanawiyah? Itu juga didasarkan pada fakta bahwa saat ini masih terasa begitu sulit untuk membagi permasalah-permasalahan yang dihadapi kepada segenapalumni. Dominasi alumni PGA begitu besar dalam pertemuan ini baik secara jumlah maupun secara pengaruh. Bahkan jika dipaksakan untuk membentukorganisasi alumni Tsanawiyah, dikhawatirkan hanya akan mencatatkan nama sejumlah orang yang tidak diketahui kesediaan dan loyalitasnya. Karena itulah organisasi alumni yang dibentuk dipandang bertanggungjawab untuk meletakkan dasar-dasar keorganisasian yang kuat serta memfasilitasi terbentuknya organisasi alumni Tsanawiyah dan pendidikan dasar YPIPJU.

Penutup
Saya orang pertama yang hadir di sekolah ini pada saat diadakannya pertemuan. Saya disambut oleh panitia yang belum pernah saya kenal.Tetapi dari raut wajahnya saya bisa memastikan siapa mereka. Mereka adalah alumni-alumni yang jauh lebih muda dari saya dan adik atau anak-anak dari orang-orang yang dulu saya kenal di sini.

Uban saya cepat tumbuh, begitu kesan yang saya dapatkan dari banyak orang yang tidak mengenal saya setelah sekian lama tidak berftemu. Sebaliknya dengan lancar saya sebut nama-nama orang yang saya temui dan pada umumnya mereka bereaksi "ise do hamu" (siapa gerangan) saat saya panggil nama mereka dengan keras pada waktu bersua itu.

Empat putera saya sudah saya bawa ke sini sambil berusaha pada kesempatan berkunjung itu menceritakan kepada mereka bahwa di sini sebuah tahapan hidup keluarga kita pernah dimulai dengan patrian kuat dan mendalam. Saya menyaksikan mereka berusaha memahami antara lain dengan ajuan-ajuan pertanyaan yang detil. Tetapi ketika mereka bertanya "di mana ruang kelas ayah dan di mana kamar tidur ayah", maka saya pun bersedih. Semua bangunan yang ada di sekolah ini sudah bangunan baru. Situs Shohibul Anshor Siregar sudah tak ditemukan lagi di sini.

Selain Kepala Sekolah pertama Abdul Madjid Panggabean hadir juga beberapa guru dan mantan guru yang saya tidak kenal lagi. Tetapi, hingga kini saya belum mampu menuliskan sebait saja pun dari semua kalimat yang disampaikan dalam pidato orang yang amat berjasa ini saat pembukaan pertemuan. Tetapi saya tahu beliau menangis saat menceritakan semua sepak terjang yang dibingkai kesulitan besar waktu dulu. Saya merasakan air mata saya berulangkali menetes saat pidato berdurasi sekitar 35 menit itu. Ia seakan mengiba menawarkan agar para alumni bersedia mendirikan sebuah Yayasan pendidikan.

Saya meraba perasaannya yang paling dalam dan saya merasa yakin ia sedang berfikir menawarkan "maukah kalian, wahai anak-anakku tidak membiarkan lembaga pendidikan ini gulung tikar? Dirikanlah sebuah yayasan yang kuat untuk mengantisipasi itu".

Semua orang yang hadir di sini sangat berterimakasih kepadamu, guru, pembimbing dan teman terbaik. Semoga Allah Swt memuliakanmu dan semua orang yang berjasa untuk perjuangan panjang ini.***

Spanduk Pun Dirampas

2011-06-17T21:29:00.002+07:00

MEDAN – Setelah berhasil merampas Masjid Al Ikhlas dengan cara meruntuhkannya hingga rata dengan tanah, kini malah spanduk pun ikut dirampas. Keterlaluan bah!
Tak percaya ? Kenyatan ini terjadi, Kamis (16/6/2011) pagi saat kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri ke Medan. Ya, spanduk selamat datang yang dibentangkan jamaah Masjid Al-Ikhlas, dirampas.
Dua pria cepak yang mengenakan seragam safari itu langsung membawa spanduk tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza BK 1278 KA, yang selanjutnya kabur ke dalam areal Bandara Polonia Medan.

"Kami tidak terima dengan perampasan ini, dan akan melaporkannya langsung ke Panglima TNI," kata Sekretaris Pemuda Muslim Medan, Muslim Kamal.
Menurut Rabu Alam , salah seorang peserta aksi, Spanduk yang berisikan "Ahlan Wasahlan Hadir Disini Saudaraku Panglima TNI dan Kapolri, Tolonglah Bangun Kembali Rumah Allah di jalan Timor (Masjid Al-Ikhlas).. Aliansi Ormas Islam" tersebut, bukanlah merupakan hal-hal yang melanggar UU.
"Undang-undang mana yang kami langgar Bang??" tanyanya pada Pria Cepak yang mengambil paksa Spanduk yang mereka pajangkan tepat di bundaran Bandara Polonia Medan.
"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk santun dalam menyampaikan permohonan kami, mohon aparat penegak hukum menghargai usaha kami" pinta Ust Heriansyah yang juga salah seorang Ketua Forum Umat Islam Sumatera Utara
Masjid Al-Ikhlas yang berdiri di eks Markas Hubdam I/BB dirubuhkan sekitar dua bulan lalu setelah Kodam I/BB memutuskan memindahkan markas tersebut.
Para jamaah yang merasa dirugikan hingga kini terus berjuang menuntut Kodam I/BB mendirikan masjid Al Ikhlas ditempat semula, sebab proses Ruislagh serta sertifikat yang dimiliki oleh Kodam I/BB cacat hukum.(Gandi)

Komisi C DPRDSU Kaji Tiga Pansus

2011-06-17T21:28:00.000+07:00

MEDAN - Komisi C bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah membuat kajian terkait rencana pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) di lembaga legislatif tersebut.
"Pimpinan Dewan meminta kita membuat kajian dan saat ini tengah kita siapkan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Mustofawiyah Sitompul di Medan, Kamis.

Tiga Pansus yang sebelumnya diusulkan Komisi C DPRD Sumut untuk dibentuk masing-masing Pansus Perusahaan (PD) Perhotelan, Pansus Pajak dan Pansus Aset.
Mustofawiyah menjelaskan, Pansus PD Perhotelan harus dibentuk karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sama sekali tidak lagi menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola perhotelan.
Dalam beberapa tahun terakhir PD Perhotelan hanya mengelola simpanan dalam bentuk deposito dari dana hasil penjualan eks Hotel Angkasa Medan.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, pembentukan Pansus PD Perhotelan sangat penting karena menyangkut aset daerah yang telah dikelola secara semena-mena dan serampangan.
Selain karena tidak ada lagi hotel yang dikelola, DPRD juga ingin mendalami kasus Hotel Dirga Surya di Jalan Imam Bonjol Medan yang tidak jelas ujung pangkalnya serta keberadaan Hotel Angkasa yang kini menjadi Hotel Grand Angkasa.
Pansus nantinya akan membongkar kembali persoalan "build operate transfer" (BOT) selama 60 tahun atas Hotel Grand Angkasa yang dinilai di luar kewajaran. "Dulu katanya BOT, informasi yang kita dapat justru sekarang sudah lepas seluruhnya," katanya.
Pansus rencananya juga akan mendalami kerja sama operasi (KSO) dengan pihak pengelola Crystal Square yang membangun proyek di lahan eks Dirga Surya Medan, dimana pelaksana proyeknya bahkan sudah tiga kali pindah tangan dan tidak kunjung selesai dibangun.
Mustofa menegaskan, lahan Hotel Grand Angkasa dan proyek Cristal Square sesungguhnya merupakan aset daerah yang dikelola pihak investor dengan menyertakan Pemprov Sumut sebagai pemilik saham.
Seperti halnya di proyek Crystal Square, Pemprov ternyata hanya kebagian 21 persen saham. "Kita akan dalami kenapa hanya 21 persen, padahal itu lahan Pemprov Sumut. Juga ada dugaan lahan itu diagunkan pihak ketiga untuk membangun proyek Crystal Square," jelasnya.
Terkait Pansus Pajak, menurut Mustofawiyah Sitompul, Komisi C akan membuat kajian seputar pendapatan asli daerah (PAD) Sumut dari pajak yang selama ini dipungut pemerintah pusat.
"Kita akan cari kejelasan bagaimana dan seperti apa pungutan pajak dilakukan pusat. Soalnya, kita tidak pernah tahu berapa sesungguhnya pajak yang dipungut dan berapa bagian dari pajak itu yang menjadi hak masyarakat Sumut," katanya.
Selain itu, Pansus nantinya juga akan menelusuri informasi tentang tertunggaknya pajak yang menjadi bagian daerah itu selama bertahun-tahun yang besarannya mencapai Rp19 triliun lebih.
Pansus ketiga yang kajiannya tengah dibuat Komisi C DPRD Sumut adalah terkait aset Pemerintah Provinsi Sumut. Menurut Mustofawiyah, dewasa ini sangat banyak aset Pemprov Sumut yang sama sekali tidak terdata dan bahkan ada di antaranya yang terkesan disembunyikan atau menjadi "aset terselubung".
"Kita tidak mau ada kebohongan terkait aset daerah ini. Aset pemprov Sumut sangat-sangat besar, jauh lebih besar dibanding yang telah terdata sebesar Rp9,3 triliun, apalagi jika disesuaikan dengan NJOP (nilai jual objek pajak) saat ini," katanya.
Semua kajian yang saat ini tengah dibuat, menurut dia, akan disampaikan dengan konstruktif demi kepentingan masyarakat dan daerah. "Kajian-kajian ini akan kita siapkan sesegera mungkin dan paling lambat sudah disampaikan akhir bulan ini," ujar Mustofawiyah Sitompul. (Jen)

Fraksi Gerindra dan PDS Interpelasi Gatot

2011-06-17T21:27:00.000+07:00

MEDAN - Fraski Gerindra Bulan Bintang Reformasi dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) DPRDSU, secara resmi mengajukan surat ke pimpinan DPRDSu, perihal desakan hak interpelasi terhadap keputusan Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho. Hal itu terkiat pengangkatan 110 pejabat eselon III dan pemberhentian 26 pejabat eselon III menjadi staff (non job).
Ketua Fraski Gerindra Bulan Bintang Reformasi , H Yan Sahrin SE dan anggota Fraksi PDS DPRDSU Ir Marasal Hutasot didampingi Oloan Simbolon mengatakan itu kepada wartawan secara terpisah di gedung dewan, Jumat (17/6).

Sambil menunjukkan copy surat resmi yang disampaikan kepada pimpinan dewan, Yan Sharin dan Marasal Hutasoit menegaskan, hak interpelasi terhadap kebijakan Plt Gubsu akan terus dikawal untuk segera direalisasi. Mereka berharap kepada pimpinan dewan maupun fraksi lainnya agar turut serta mengajukan hak interpelasi terhadap Plt Gubsu.
Hal ini menurut kedua fraksi itu sangat perlu dilakukan, mengingat kebijakan Plt melantik 110 pejabat eselon II dan memberhentikan 26 pejabat eselon III menjadi staf akan berimbas terganggunya kelancaran kinerja di Pemprovsu.
BAPERJAKAT BAYANGAN
Frakasi Gerindra dan Fraksi PDS DPRDSU sangat yakin jika saat ini ada Baperjakat bayangan yang gentayangan di Pemprovsu, setelah Gatot Pudjonugroho menjadi Plt Gubsu. Indikasinya, pengangkatan dan pemberhentian pejabat sudah tidak melalui mekanisme yang benar.
Bahkan Baperjakat sama sekali tidak dilibatkan dalam hal ini, kecuali oleh pribadi Gatot dan orang-orangnya yang diyakini berada di luar instansi Pemprovsu.
Dewan menegaskan, pihaknya sudah tanyakan kepada pihak-pihak terkait di Baperjakat Pemprovsu, namun mereka sama sekali tak tahu. Sejumlah pimpinan SKPD juga mengaku tak tahu menahu soal pengangkatan 110 pejabat yang dilantik 26 diberhentikan Gatot.
Karenanya, dalam surat pengajuan hak interplasi yang sudah disampaikan kepada pimpinan DPRDSU itu disebutkan, bahwa alasan pengajuan hak interpelasi, karena adanya pelanggaran terhadap PP No 10 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Juga Perubahan PP No 13 tahun 2003 Pasal 5 ayat d, pasal 6, pasal 9 ayat 2, pasal 10 dan pasal 14.
Baik Yan Syahrin maupun Marasal Hutasoit mengaku, pengangkatan pejabat eselon tersebut memang kewenangan pimpinan pemerintahan daerah. Namun pengangkatan tersebut hendaknya jangan dilakukan dengan cara semena-mena, dengan mengabaikan etika dan Bapaerjakat.
Ditegaskan, pada rapat pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi pada Senin (20/6), hendaknya segera diputuskan untuk dilaksanakannya hak interpelasi terhadap Plt Gubsu. Mereka berkeyakinan pengajuan hak intepelasi terhadap Plt Gubsu akan digulirkan juga oleh fraksi lain. Bahkan saya mendengar, PAN, PDI Perjuangan, Demokrat, PPRN, PPP dan Golkar juga akan melayangkan surat ke pimpinan dewan untuk mengajukan hak interpelasi.
CALO JABATAN
Disisi lain, yan Syahrin dan Marasal Hutasoit juga mengaku menerima informasi dari kalangan pejabat di lingkungan Pemprovsu khususnya yang dicopot, adanya calo pejabat di lingkungan Pemprovsu. Bahkan informasi tersebut menyebutkan bahwa calo pejabat tersebut disebut-sebut merupakan 'anak main' atau orang dekat Plt Gubsu.
Informasi ini semakin marak kita dengar di lingkungan dan dan pegawai Pemprovsu. Apalagi mengenai adanya pertemuan-pertemuan di hotel dan plaza, dilakukan calo tersebut untuk memanggil pejabat yang mau dilantik. (Jen)

Kepengurusan PPP Sumut Dilantik

2011-06-17T21:26:00.000+07:00

MEDAN - Ketua DPW DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut H Fadly Nurzal meminta segenap pengurus dan kader PPP untuk tidak ragu mengatakan PPP sebagai partai Islam.
“PPP merupakan rumah besar politik Islam, jadi jangan pernah ragu mengatakan partai kita sebagai partai Islam”, katanya dalam pidato pada pelantik dan mengukuhkan Pengurusan DPW PPP Sumut periode 2011-2016 di asrama Haji pangkalan Masyhur Medan, Jumat sore (17/6).

Fadly Nurzal yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut menyebutkan, sejauh ini PPP merupakan satu-satunya partai yang tetap mempertahankan Islam sebagai asasnya.
"PPP tidak khawatir untuk mengatakan kita partai Islam, karena Islam itu sendiri adalah kebaikan bagi semua, Islam itu 'rahmatan lil'alamin', rahmat untuk seluruh alam. PPP dapat bekerja sama dengan siapa saja sepanjang identitas kita tidak terganggu," katanya
Kepengurusan DPW PPP Sumut itu dilantik Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP KH Chozin Chumaidy. Jumlah pengurus terdiri atas 60 orang Pengurus Harian DPW PPP Sumut beserta majelis pakar dan majelis pertimbangan, serta 250 orang pengurus dari 23 biro dan lajnah.
Kepengurusan DPW PPP Sumut periode 2011-2016 kembali dipimpin H Fadly Nurzal, sementara posisi sekretaris dipercayakan kepada H Yulizar Parlagutan Lubis menggantikan H Ali Jabbar Napitupulu dan bendahara Hj Fitri Siswaningsih.
Prosesi pelantikan dan pengukuhan yang juga dihadiri Ketua DPP PPP H Hasrul Azwar dan Wakil Sekjen DPP PPP Lukman Hakim Hasibuan itu juga ditandai dengan pengambilan sumpah dan ikrar seluruh jajaran kepengurusan PPP Sumut.
TIGA PROGRAM
Fadly Nurzal dalam pidatonya juga mengatakan, tiga program utama kepengurusan yang dipimpinnya adalah memperkuat basis kaderisasi, memperkuat basis keumatan dan memperkuat opini pembangunan partai.
"Inilah yang menjadi arahan program partai lima tahun ke depan. PPP Sumut sendiri akan berjuang untuk Islam, berjuang untuk Sumut, dan berjuang untuk PPP," ujarnya.
Sementara KH Chozin Chumaidy dalam amanatnya mengingatkan kepengurusan baru PPP Sumut bahwa periode 2011-2016 merupakan periode yang berat sekaligus strategis, karena akan dihadapkan pada perjuangan menghadapi Pemilu 2014.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya berharap PPP Sumut menghasilkan program kerja yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumut.
"Sinergi itu penting karena daerah ini tidak bisa dibangun oleh satu partai saja. Apalagi Islam juga sudah mengajarkan kepada kita perihal sinergitas dan bekerja secara terkoordinasi," katanya. (Jen)

2011-06-09T19:04:00.001+07:00

Fakhruddin Pohan

2011-03-14T15:45:00.001+07:00

DPRDSU Tak Berwenang Tolak Hasil Kerja Pansel KIP

2011-03-14T15:43:00.001+07:00

MEDAN - Direktur Bidang Hukum (Dirbidkum) Jurnalis Muslim Club (JMC) Fakhruddin Pohan menegaskan, Komisi A DPRD Sumut tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi, apalagi menolak hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut.

“Sikap Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi menolak hasil kerja keras Pansel KIP terlalu mengada-ngada, emosional dan tidak mendasar serta dinilai arogan”, kata Fakhruddin Pohan kepada wartawan di Medan, Senin (14/3).

Bahkan kata Fakhruddin, jika benar ada pernyataan Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi menolak hasil kerja Pansel karena dianggapnya sebagai sampah, ini adalah pernyataan orang yang emosional dan arogan. “Jangan karena mentang-mentang memiliki jabatan, sehingga arogan melontarkan tudingan sesuka hati”.

Disebutkan Fakhruddin Pohan yang juga Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut ini, sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, tugas Komisi A DPRD Sumut hanya terlibat dalam melanjutkan proses seleksi KIP yang telah dihasilkan Pansel, yakni melakukan fit and proper test.

"Pak Hasbullah harusnya tahu undang-undang, sebab dia itukan memimpin komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum, dan dia menyandang titel sarjana hukum,” ujarnya.

Fakhruddin Pohan yang juga Sekretaris Karang Taruna ini memaparkan, sejak 23 Desember 2010, Panitia Seleksi (Pansel) telah menyampaikan 15 nama calon komisioner KIP Sumut ke Komisi A DPRDSU untuk menjalani test and propertest. Namun apa yang terjadi ? Ketua Komisi A DPRDSU Drs H Hasbullah SH,SpN dinilai berupaya menghalang-halanginya, menuding Pansel curang dengan berbagai dalih.

Bahkan Hasbullah melaksanakan rapat tertutup di Komisi A DPRD Sumut hanya dihadiri 6 orang anggota komisi A, dan dia (Hasbullah) memutuskan hasil Pansel ditolak dan dikembalikan ke 30 peserta. "Ada apa ini ? Apalagi dengan emosional menuding 15 nama yang diajukan Pansel sebagai SAMPAH”.

Padahal Pansel itu terdiri dari orang-orang kapabel, yakni, Ketua MUI Prof DR Mohd Hatta, Ketua PWI Sumut M Syahrir, Guru Besar USU Prof DR Suwardi, Kepala Kominfo Drs H Eddy Sofian MAP dan unsur LSM Ir Benget Silitonga.

Dibagian lain, ketika menjawab pertanyaan wartawan, dikatakan Fakhruddin, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pada Pasal 32 ayat 1, mengamanahkan Gubernur mengajukan paling sedikit 10 orang calon dan paling banyak 15 orang anggota KIP hasil rekrutmen Pansel ke DPRD. Khususnya Pasal 32 ayat 2 mengamanahkan DPRD Provinsi memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Surat Keputusan Ketua KI Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KIP ditetapkan dan ditandatangi Ketuanya Ahmad Alamsyah Saragih di Jakarta pada 23 oktober 2009. Dalam ketentuan itu, DPRD Provinsi diamanahkan untuk memilih calon anggota KI Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Jadi sikap ngotot Ketua Komisi A DPRDSU menolak hasil Tim Pansel, terlalu akal-akalan dan dibuat-buat dengan cara mencari-cari dalih semata”, tegas Fakhruddin, seraya menyebutkan tidak ada ketentuan dalam UU yang memberi celah bagi DPRD untuk menganulir atau menolak hasil kerja Tim Pansel KIP.

Menyinggung tudingan kecurangan Pansel seperti diindikasikan dengan dualisme pengumuman di media massa, sebut Fakhruddin, persoalan itu sudah teratasi dengan sendirinya dengan adanya ralat pada penerbitan berikutnya, dengan memuat daftar 15 nama yang dinyatakan lulus.

“Bukankah media itu telah melaksanakan ketentuan Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik yang mengamanahkan Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf ?", katanya.

Demikian juga soal komentar seorang anggota Pansel yang mengaku tidak ikut menandatangani hasil Pansel, tegas Fakhruddin, hal itu sebagai masalah teknis di internal Pansel yang juga tidak boleh di intervensi pihak lain.

"Sesuai ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KIP, sudah jelas disebutkan bahwa Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Bahkan dalam ketentuan itu juga ditegaskan, bahwa keputusan Tim Seleksi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir," tandasnya.

Menyinggung soal rapat tertutup Komisi A DPRDSU yang hanya dihadiri 6 orang, Fakhruddin menilai, Komisi A DPRDSU itu beranggotakan 19 orang. "Ada apa ini, apa ada persoalan pribadi atau kepentingan pribadi, sehingga Hasbullah Hadi dengan menyampingkan keberadaan 19 orang anggota Komisi A, lalu dengan seenaknya Hasbullah mengambil keputusan yang terlalu dipaksakan terkait soal KIP," ketusnya bertanya.(Ucok)

Hasbullah Ngotot Tolak Hasil Pansel KIP

2011-03-08T18:42:00.001+07:00

Ketua Komisi A DPRD Sumut Drs H Hasbullah Hadi SH, SpN berupaya menggiring komisi dipimpinnya, untuk menolak hasil Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut.

Sikap Hasbullah Hadi tersebut, terlihat dari pernyataannya atas nama ketua komisi, Selasa (8/3), yang menyebutkan komisi dipimpinnya menolak 15 nama calon anggota KIP hasil Pansel dan menyatakan harus diulang dan kembali diikuti 30 peserta.

”Keputusan penolakan itu berdasarkan rapat tertutup komisi hari ini di gedung dewan,”, kata Hasbullah kepada wartawan.

Sementara, dalam rapat tertutup Komisi A DPRD Sumut kemarin, hanya diikuti enam orang. Yakni Hasbullah (pimpinan rapat), Syamsul Hilal, Oloan Simbolon, Pasiruddin Daulay, Amarullah Nasution dan Khairul Fuad.

"Setelah semua melakukan kajian, mengumpulkan alasan-alasan yang kuat dan mempertimbangkan semua masukan, akhirnya kami putuskan menolak hasil seleksi Pansel itu. Kita tidak mau membahas "sampah" di komisi ini," jelas Hasbullah.

Namun pernyataan Hasbullah tersebut ternyata dibantah anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya. Sebab selain hanya dibicarakan 6 (enam) orang dari 19 anggota Komisi A DPRD Sumut, penentuan sikap resmi Komisi terhadap KIP belum dijadwalkan.

“Hasbullah tidak boleh memutuskan sendiri sikap resmi Komisi A DPRD Sumut terhadap persoalan KIP. Rapat yang dia gelar itu tidak quorum, sebab sebagian besar anggota komisi kini sedang tugas di luar provinsi”, kata anggota Komisi A DPRD Sumut H Hardi Mulyono SE,MAP yang dihubungi via telepon selular.

Karenanya, kata Hardi, jika Hasbullah menglim komisi menolak hasil Pansel KIP, tentu sudah tidak benar. Hardi dan anggota lainnnya yang merasa tak dilibatkan akan mempertanyakan itu. Sebab rapat di komisi tidak boleh liar sebab ada Tatib yang mengaturnya.

“Hari ini tak ada jadwal membahas sikap komisi soal Pansel KIP, kok tiba-tiba Hasbullah memutuskannya ? Itu tak betul, kita akan pertanyakan”, kata Hardi juga Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Isma Fadli Arya Pulungan yang kini sedang tugas di luar provinsi, juga mengaku terkejut mendengar kabar Hasbullah telah mengklim Komisi A DPRD Sumut menolak hasil Pansel KIP. “Saya sedang diluar provinsi, kami belum bicarakan jadwal membicarakan sikap resmi soal KIP”, kata politisi Partai Golkar itu.

Demikian juga anggota dewan dari Partai Gerindra, Yan Sahrin, tegas menyatakan belum ada putusan resmi Komisi A DPRD Sumut soal KIP. “Tak bisa diputuskan begitu saja oleh ketua dan beberapa anggota. Harus dimusyawarahkan bersama semua anggota, sebab Komisi A itu ada dewan dari partai lain. Jadi belum tentu semua anggota komisi sependapat dengan Hasbullah”, katanya.

Namun Yan Sahrin tak bersedia berkomentar lebih jauh, sebab dia sendiri merasa masalah KIP belum diputuskan komisi A. “Tak ada itu, belum ada sikap resmi komisi A DPRD Sumut soal KIP”, tegasnya.

ADIK KANDUNG

Sementera keterangan diperoleh wartawan dari sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut, upaya Hasbullah Hadi menggiring Komisi dipimpinnya untuk menolak hasil Pansel KIP, terkait dengan tidak masuknya nama adik kandungnya dalam 15 daftar nama yang akan mengikuti Fit and Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi A DPRD Sumut.

Kata anggota dewan tersebut, jika seleksi diulang dan kembali diikuti 30 peserta, Pak Hasbullah berharap adiknya lolos dalam 15 daftar nama yang akan mengikuti Fit and Proper Test di Komisi A DPRD Sumut.

Indikasi penggiringan menolak hasil Pansel KIP itu, kata anggota dewan yang enggan nama ditulis itu, terlihat dari langkah-langkah Hasbullah sejak Pansel menyerahkan 15 daftar nama calon anggota KIP ke Komisi A DPRD Sumut pada Rabu 23 Desember 2010.

Sejak saat itu, Hasbullah berupaya menolaknya dengan dalih Pansel curang dan terjadi dualisme pengumuman di salah satu Koran terbitan Medan. Padahal,Koran yang memuat pengumuman yang salah itu, sudah meralatnya pada esok harinya. Bahkan Pansel juga sudah memberi klarifikasi, namun Hasbullah tetap ngotot pada pendiriannya.

Puncaknya, Selasa kemarin usai mendengar penjelasan ahli komputer terkait dugaan kecurangan Pansel, Hasbullah menyatakan pihaknya (Komisi A) menolak 15 nama calon anggota KIP hasil Pansel. Dengan kata lain, seleksi keanggotaan KIP harus diulang dan kembali diikuti 30 peserta. (Jen)

Jangan Benturkan Gubsu dengan Wagubsu

2011-02-14T18:45:00.002+07:00

MEDAN - Ketua GM FKPPI Sumut, H Nazaruddin Sihombing meminta semua pihak, agar jangan membenturkan Wagubsu Gatot Pudjo Nugroho dengan Gubsu H Syamsul Arifin SE lewat isu disharmonisasi, seolah keduanya tidak harmonis. Sebab, faktanya saat ini hubungan keduanya tetap solid, tidak pecah dan cukup harmonis.

"Baik Gatot maupun Syamsul, keduanya tetap komit untuk mewujudkan visi dan misi hingga akhir masa jabatan tahun 2013. Saya menjamin itu, apalagi keduanya adalah Wakil ketua Dewan Pertimbangan GM FKPPI Pusat dan Penasehat GM FKPPI Sumut", katanya kepada wartawan di Medan, kemarin.

Menurut Nazaruddin, jika ada di media massa diberitakan seolah mereka tidak harmonis, itu merupakan isu keliru. Sebagai Ketua GM FKPPI Sumut dia tahu persis, dalam diri Gatot dan juga Syamsul tidak ada jiwa penghianat.

Dia yakin, Gatot dan Syamsul masing-masing menghargai dan menempatkan diri sesuai tugas dan fungsinya, sehingga tidak ada benturan yang perlu dipermasalahkan. Sebab, lanjut dia, sebagai kader GM FKPPI, keduanya tidak mudah dibenturkan oleh siapapun.

Menurut Nazaruddin Sihombing, isu disharmonisasi antara Gatot dan Gubsu diduga sengaja dilontarkan pihak-pihak tertentu, dengan maksud yang tidak baik.Sehingga, jika isu tersebut terus dipressure di ranah publik, bukan tidak mungkin akan menjadi pemicu konflik horizontal yang dapat mengusik iklim kondusif Sumut yang sudah terbina dengan baik.

"Kepada semua komponen masyarakat Sumut, diharapkan untuk tidak terpancing dengan isu disharmonisasi Gatot dan Syamsul. Karena isu sesat itu sangat merugikan masyarakat Sumut, serta dapat menghambat program pembangunan,"kata Nazaruddin.

Sedangkan kepada para pejabat di pemprovsu juga diminta untuk tidak terpengaruh dengan gonjang-ganjing yang dialamatkan kepada Gatot dan Syamsul yang seolah diberitakan sedang tak harmonis. Faktanya, walau sedang menghadapi masalah hukum, secara realitas politik Syamsul masih diakui dan sah sebagai Gubsu.

Karenanya semua pihak diharapkan tenang dan tidak mudah terprovokasi. “Pejabat di Pemprovsu juga hendaknya tetap kompak dan solid, agar visi dan misi Gubsu dapat diwujudkan dalam kenyataan.

"Kita berharap para pejabat di setiap SKPD Pemprovsu dapat bekerja seperti biasa, jangan bersikap gamang untuk menjalankan tugas dan fungsi, hanya karena gonjang-ganjing isu diharmonisasi Gubsu dan Wagubsu,"tegas Nazaruddin.

Semantara kepada Gatot Pudjo Nugroho, Nazaruddin juga mengharapkan dapat menjaankan tugas-tugasnya secara baik sesuai perundang-undangan. GM FKPPI siap dibarisan terdepan menghadapi pihak-pihak yang berupaya menjatuhkan kredibilitas Gatot dengan isu-isu murahan.
"Jalankan tugas dan funsgi sebagaimana mestinya, dan GM FKPPI siap mendukungnya di garis terdepan,"katanya.

Selanjutnya kepada warga Sumut, Nazaruddin Sihombing mengimbau agar tetap berdoa untuk Syamsul Arifin, untuk selalu tegar menghadapi masalah hukum yang menimpanya.

"Masyarakat Sumut diharapkan tidak terjebak dan terkondisi dengan pihak-pihak yang ingin mengacaukan situasi dan kondusifitas di Sumut,"katanya. (Jen)
Sumber : http://medansatu.com/node/3532

Pembentukan KIP Sumut Terganjal di DPRDSU

2011-01-24T21:17:00.000+07:00

MEDAN - Pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), masih terganjal di DPRDSU. Padahal, sejak 23 Desember 2010 silam Panitia Seleksi (Pansel) telah menyampaikan 15 nama calon komisioner KIP Sumut ke Komisi A DPRDSU untuk menjalani test and propertest.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRDSU dipimpin Ketuanya Drs H Hasbullah Hadi dengan Pansel KIP Sumut diketuai Drs H Eddy Syofian MAP, Senin (24/1), kepastian tindaklanjut pembentukan KIP Sumut belum tergambar dengan jelas.

Malah dalam rapat itu, Komisi A DPRDSU lebih banyak mempertanyakan kinerja Pansel. Termasuk mempertanyakan keabsahan 15 nama calon anggota KIP yang diajukan ke dewan.

Dalam rapat itu, Hasbullah mempertanyakan adanya dua pengumuman hasil seleksi KIP yang dilaksanakan bulan November 2010 yang lalu. Juga mengkonfirmasi pengaduan delapan bakal calon KIP ke Komisi A DPRDSU karena curiga Pansel main curang.

Menanggapi pengumuman diterbitkan Harian Medan Bisnis yang isinya berbeda dengan nama yang diumumkan di Sekretariat Pansel (Dinas Kominfo Sumut) dan di Website serta Harian SIB dan Waspada, Eddy Sofian mengatakan, Harian Medan Bisnis telah meralat dan memperbaiki pada esok harinya.

Kesalahan pengumuman di Medan Bisnis terjadi karena surat pengantar yang bersamaan dengan CD rekapitulasi yang disampaikan isinya berbeda. "CD yang disampaikan adalah rekapitulasi yang pertama, sedangkan yang benar ada di surat pengantar. Jadi rekap yang benar adalah yang tertera di surat pengantar,"kata Eddy.

Eddy Sofian juga menyatakan, kesalahan ini bukan sepenuhnya karena kesalahan komputer. Namun dia mengelak jika disebut curang dan dengan tegas menyatakan Pansel tidak ada memperjuangkan titipan nama dari siapa pun.

Senada itu, Wakil Ketua Pansel KIP Sumut, Prof DR H Mohammad Hatta juga membantah pihaknya curang dalam melaksanakan seleksi. Malah, pihaknya telah mengupayakan seleksi calon KIP semaksimal mungkin.

“Kami sudah berupaya maksimal melaksanakan tugas dengan baik, termasuk memperbaiki kekeliruan kami sendiri. Hasilnya adalah 15 nama yang diajukan ke Komisi A DPRDSU untuk mengikuti uji kelayakan”, kata guru besar IAIN Medan yang juga Ketua MUI Medan itu.

Anggota Komisi A DPRDSumut Hardi Mulyono memberi apresiasi kepada Pansel yang sudah bekerja maksimal sesuai batas kewenangannya. Maka dia berharap, agar Komisi A segera mengagendakan pelaksanaan uji kelayakan agar segera tuntas.

“Dinamika dalam seleksi pejabat publik itu biasa, dan kerja keras Pansel harus dihargai. Kemandirian Pansel juga harus dijaga dan tidak perlu di intervensi”, katanya.

Sedangkan anggota komisi A lainnya, Syamsul Hilal menegaskan pelaksanaan seleksi KIP harus menghindari kecurigaan. "Karena ada dua pengumuman yang hasilnya justru berbeda, maka wajar Pansel mengklarifikasinya’, kata Suamsul Hilal.***

15 Calon KI Sumut Akan Ikuti Fit and Proper Test

2010-12-25T22:14:00.001+07:00

MEDAN - Sebanyak 15 calon anggota Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara akan mengikuti Fit and Proper Test (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi A DPRD Sumut.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon anggota KI Sumut masing-masing Drs H Eddy Sofian MAP, Prof DR H Mohammad Hatta (Wakil Ketua), Prof Swardi, Drs M Syahrir dan Benget Silitonga, telah menyerahkan 15 daftar nama, yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan kepada Komisi A DPRD Sumut, Rabu (23/12).

Berkas Daftar 15 calon anggota KI Sumut itu resmi diterima staf Komisi A DPRD Sumut, Erni Rambe, karena semua anggota Komisi A sedang kunjungan kerja ke provinsi Sulawesi Selatan.

Ke 15 nama tersebut adalah mereka yang sebelumnya dinyatakan lulus tes Dinamika Kelompok dan test wawancara. Mereka adalah masing-masing Akhmad Kadri H, David Susanto SE, Iswan Kaputra SSos, M Natsir Isfa Drs MM, M Syahyan Sag, M Zaki Abdullah, Mardaus Purba ST SE, Mayjen Simanungkalit Drs, Pangihutan Sirumapea Drs, Panogari Panggabean SH,MSi, Rabualam Syahputra Drs, Ramdeswati Pohan, Robinson Simbolon Drs, Septalina Elisabeth Pardede, Valdesz Junianto.

Namun jadwal uji kepatutan dan kelayakan tersebut belum diketahui, karena Komisi A DPRD Sumut masih di luar provinsi.

Sesuai mekanisme penjaringan calon anggota KI Provinsi sebagaimana Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, dalam Fit and Proper Test itu Komisi A DPRD Sumut akan memilih 5 calon anggota KI Provinsi Sumut dan selanjutnya akan ditetapkan Gubernur sebagai anggota KI Sumut.

Sesuai Pasal 33 UU No 14 tahun 2008, anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. (Jen)

Mayjen Simanungkalit 42 Tahun

2010-12-20T22:03:00.003+07:00

JAM menunjukkan pukul 21.30 WIB di lobi Hotel Niagara Parapat, 18 Desember 2010. Musik keras dengan penyanyi-penyanyi dadakan, hingar bingar. Malam itu, baru saja penutupan Raker DPRD Sumut, dilanjutkan hiburan keyboard.

Seorang kawan yang dari tadi memelototi laptop, tiba – tiba bangkit. Dia menjulurkan tangan arah saya. “Selamat ulang tahun ke 42 Jenderal. Panjang umur dan sukses selalu”, katanya.

Bah, baru sadar saya betapa usia saya sudah 42 tahun. Bohado ?

Soal-Soal CPNS 2010 Lengkap

2010-11-24T22:07:00.004+07:00

Dapatkan soal-soal CPNS lengkap dan kunci jawabannnya. KLIK DISINI

Syamsul Arifin Didoakan Agar Tegar Hadapi Cobaan

2010-10-25T00:39:00.002+07:00

JAKARTA - Ratusan warga dari berbagai daerah di tanah air, silih berganti mengunjungi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin SE di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (24/10).

Pertemuan antara teman, sahabat dan kerabat itu berlangsung sangat mengharukan. Pengunjung datang untuk memberi semangat kepada Gubsu pilihan rakyat ,yang dikenal sebagai sahabat semua suku itu agar tetap tegar menghadapi cobaan yang menimpanya.

Begitu berjumpa kadang tidak disadari, air mata pun ikut menetes. Mereka menyapa dan saling berpelukan. Syamsul Arifin pun dicium, dipeluk lalu saling menanyakan kondisi masing-masing.

Bahkan Ketua Umum Majelis Zikir Tazkira Sumut KH Amiruddin MS yang mengunjungi Syamsul Arifin kemarin, didaulat memimpin doa untuk Syamsul agar diberi ketabahan dan ketegaran hati menghadapi kasus dialaminya.

Bersama KH Amiruddin MS, sejumlah tokoh Sumut seperti Ketua SPSI Sumut Mukhyir Hasibuan, Dirut PTPN II, Ketua Partai Golkar Medan H Syaf Lubis, Komisaris PT KIM H Sulben Siagian, Politisi PBB Sumut H Burtinursyah Uca Sinulingga dan lainnya, turut khusuk memanjatkan doa bersama ratusan pengunjung yang berada di lantai dua Rutan tersebut.

"Bapak harus tegar karena ini cobaan dari Allah. Kami yakin Bapak tidak bersalah”, kata para tamu dan kerabat yang mengujungi Syamsul.

Syamsul sendiri nampak tetap seperti biasanya, ramah dan sesekali melucu hingga membuat para tamu yang mengunjunginya terpingkal. Dia mengatakan, kasus dialaminya merupakan pelajaran berharga terutama untuk lebih dalam memahami arti kehidupan.

Karenanya dia meminta kepada siapa saja yang datang mengunjunginya, agar tetap menghargai proses hukum yang telah berjalan. Jangan melakukan tindakan yang justru menghambat proses hukum, karena kasus dihadapinya adalah kasus hukum.

“Saya dan siapun tentu harus patuh terhadap hukum, namun tentu hukum harus benar-benar berjalan sesuai aturan yang ada yakni demi keadilan. Saya yakin tidak bersalah, tapi proses hukum sedang berjalan dan pengadilan lah yang akan membuktikannya”, ujarnya.

Syamsul yang Ketua DPD Golkar Sumut itu sejak Jumat (22/10) malam ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Langkat Tahun 2000-2007. Sejak diberitakan ditahan di Rutan Salemba, tamu dari berbagai daerah di tanah air silih berganti mengunjunginya. Pejabat, tokoh partai, mantan pejabat, kerabat dan sahabat, juga warga Sumut di Jakarta dilih berganti mengunjungi Syamsul.

“Saya sehat-sehat saja, tak usah memaksakan diri datang ke sini. Doakan saja kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Swt. Ini resiko seorang pemimpin”, katanya. (Jenderal)

Kumpulan Soal Test CPNS Pemprovsu dan Pemko Medan

2010-10-15T22:42:00.007+07:00

Jadwal testing ujian CPNS di Pemprovsu, Pemko Medan dan sejumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sudah semakin dekat. Persiapkan diri, miliki soal-soal yang akan diujikan.klik disini

Dispendasu Buka Gerai Samsat di Marelan

2010-10-14T14:29:00.001+07:00

MEDAN - (Lapan Anam)
Dinas Pendapatan Sumatera Utara (Dispendasu) membuka gerai Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) di Marelan, kota Medan. Presmiannya dirangkai jamuan anak yatim dari Panti Asuhan Alwasliyah Pulau Brayan Medan, Kamis (13/10).

H Syaiful Bahri mewakili Kadispendasu dalam sambutannya mengatakan, pembukaan gerai Samsat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Peresmian dihadiri pejabat dari Poldasu yakni Kasat PJR AKBP Murbani Pitono, Anggiat Simanjuntak (Jasaraharja), Direktur Umum Bank Sumut M Yahya. Gerai Samsat Marelan memiliki pasilitas lengkap berupa loket informasi, pendaftaran, penetapan dan validasi.

“Terobosan pelayanan dalam pembayaran PKB dan pengesahan tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), telah dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Marelan”,kata Syaiful Bahri Kabid PKB Dispendasu itu.

Dengan hadirnya gerai Samsat di Marelan, dia berharap wajib pajak di daerah sekitar seperti Belawan, Marelan dan Hamparan Perak dapat membayar pajak kenderaannya dengan cepat dan murah.

“Kita akan manjakan wajib pajak dengan pengoperasian Gerai Samsat ini. Pelayanannya cepat dari segi waktu dan mudah dari sisi transparansi, efesiensi dari sisi jangkauan pelayanannya”, kata Syaiful Bahri.

Peresmian layanan unggulan Samsat ini juga diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan kemauan para wajib pajak kendaraan bermotor untuk menyelesaikan kewajibannya.

Bank Sumut sendiri seperti dikemukakan Direktur Umum M Yahya mendukung pembukaan Gerai Samsat Marelan. Karena akan bermuara pada meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Apalagi jenis pajak daerah ini merupakan salah satu penerimaan yang berkontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut selama ini.

“Kami sengaja menempatkan staf yang professional guna mendukung kelancaran operasional Samsat ini. Bahkan jika Teller kami dianggap lamban, laporkan akan segera kami ganti”, katanya.

Demikian juga Kasat PJR Poldasu AKBP Murbani Pitono menyatakan, Gerai Samsat penting dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Pelayanan di gerai Samsat akan lebih cepat dan dekat, tidak lagi seperti selama ini mesti ke kantor Samsat Medan Utara, yang jaraknya jauh dari Marelan.

Dengan dibukanya gerai tersebut, masyarakat juga akan mengetahui kejelasan prosedur, yakni mekanisme suatu dokumen. Tempatnya nyaman, petugasnya professional. Bahkan Gerai Samsat akan bebas dari calo.

Biasanya masyarakat sehari-harinya sibuk dan tidak sempat ke kantor Samsat di Medan Utara. Maka dengan dibukanya Gerai Samsat di Marelan, wajib pajak cukup datang ke Kompleks Pertokoan Pasar 2 Marelan.

Pimpinan Gerai Samsat Marelan, Zubaidah, mengatakan sebanyak 7 orang personil setiap jam kerja stanbay di tempat. Terdiri dari 2 orang petugas Polisi, 1 orang Jamsostek, 1 orang dari Bank Sumut dan 3 orang dari Dispendasu.

Gerai Samsat Marelan diproyeksikan akan melayani 60 sampai 80 berkas setiap hari, meliputi pembayaran PKB dan pengesahan tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berlokasi di kawasan strategis komplek ruko pasar 2 Marelan. (Jen)

Warga Labuhanbatu Jangan Lupa Daerah Asal

2010-10-13T19:08:00.002+07:00

JAKARTA - Warga Labuhanbatu yang berada di perantauan khususnya di Jakarta dihimbau untuk tidak melupakan daerah asalnya. Sebaliknya harus meningkatkan kepedulian terhadap kemajuan daerah asalnya yakni Labuhanbatu. (Baca juga di :http://medansatu.com/node/3106)

Demikian disampaikan Brig.Pol.(Purn).Drs.H. Dfafar Siregar MM sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Labuhan Batu (IKLAB) Jakarta dan Sekitarnya, pada temu kangen dan Halal Bi Halal IKLAB Jakarta dan Sekitarnya, di Aula Gedung LIPI Jakarta, Minggu (10/11).

Dfafar Siregar mengatakan, semakin kita peduli maka akan semakin erat hubungan yang terjalin antar masyarakat Labuhanbatu. Maka warga Labuhanbatu jangan lupa semboyan,jangan tanyakan apa yang telah diberikan Labuhanbatu kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada Labuhanbatu.

“Semboyan ini harus tetap tertanam dihati masyarakat Labuhanbatu, sehingga memotivasi kita untuk terus berbuat dan berkarya. Dengan kata lain Motto IKA BINA EN PABOLO sebagai semboyan masyarakat Labuhan Batu tetap relevan hingga saat ini”, katanya.

Sementara Ketua Panitia Hasan Basri Sagala menyampaikan, selain acara puncak Halal Bi Halal dan Temu Kangen ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada mantan Ketua Umum IKLAB. Diantaranya Alm.H. Jamaluddin Tambunan SH (mantan Gubernur Jambi), Alm.Kolonel.H.Jalaluddin Pane (Mantan Bupati Labuhan Batu), Alm. Brigjen.TNI AD. H. Nazaruddin Rambe, Alm. H. Fatullah Nasution, H. Aziddin SE, H.Ahmad Munir MA dan Letkol.(Purn). H. Agus Salim Nasution.

“Penghargaan dimaksudkan agar masyarakat Labuhan Batu dapat mengapresiasi usaha mereka dalam mengembangkan IKLAB Jakarta”, kata Hasan Basri Sagala.

Penghargaan juga diberikan kepada Surya Fachrizal Ginting /putra Labuhan Batu satu-satunya sebagai aktivis kemanusiaan. Karena beliau turut menjadi korban penembakan tentara Israel di Tepi Barat (kasus Maximarmara) beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan ceramah agama diisi oleh Ustadz H.Maskhuril Khomis SH diselingi tausiyah oleh Zagar Tua Ritonga (Zagar si Dai Cilik).

Sagala juga menyampaikan terimakasih kepada ketiga Pemda Labuhanbatu yang telah berpartisipasi dalam acara tersebut.

Salah satu tokoh Labuhanbatu yang hadir H.Abdul Wahab Dalimunthe SH (Anggota DPR RI Fraksi Demokrat), yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga persatuan diantara masyarakat Labuhanbatu.

Sekalipun Labuhan Batu telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara), namun semangat kebersamaan diantara ketiga kabupaten ini tidak boleh pudar dan harus ditingkatkan.

Abah Wahab menambahkan, IKLAB Jakarta lebih memperjuangkan siswa dan Mahasiswa asal Labuhan Batu untuk memperoleh beasiswa dari ketiga Pemda yang ada di Labuhanbatu. Karena dengan pendidikanlah kemajuan suatu daerah dapat ditingkatkan.

Menyinggung Pilkada putaran kedua di Labuhanbatu Selatan nanti, Abah Wahab mengingatkan agar masarakat Labuhanbatu Selatan tetap menjaga kondusifitas dan saling menghormati.(Rel)

KPK Bantah Panggil Paksa Syamsul Arifin

2010-10-12T22:55:00.000+07:00

JAKARTA - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil paksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin seperti diberitakan Surat Kabar Sumut Pos hanyalah rumor belaka.

Dalam pemberitaannya edisi Selasa (12/10) berjudul "KPK Siapkan Tim Jemput Paksa" surat kabar Sumut Pos menuliskan jika tim penyidik akan melakukan upaya penjemputan
paksa, informasi ini diperoleh dari salah satu sumber orang dalam KPK. Syamsul dijemput paksa lantaran dinilai tidak kooperatif.

“Kami sedang mempersiapkan upaya lain,” tulis Sumut Pos mengutip SMS dari sumber internal KPK.

Berita dari Sumatera Utara itu langsung mendapat reaksi keras dari Juru bicara KPK Johan Budi SP. Ia menilai berita itu hanya rumor belaka dan tak perlu dipercaya.
Sebab, sebagai institusi penegak hukum, KPK memiliki prosedur untuk memanggil seseorang dalam perkara tindak pindana korupsi.

"Itu rumor ya, dan KPK kan mekanismenya nggak kaya begitu. Yang pertama kita panggil-kan dia memberikan pemberitahuan bahwa ada rapat, ya nanti kita panggil lagi,"
ungkapnya.

Saat ditanya soal bocoran pemanggilan paksa Syamsul ke media lokal di Sumut oleh orang dalam KPK. Johan Budi menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar.

“Itu menurut siapa ? Itukan bisa aja, internal kata siapa. Saya kan orang KPK. Nggak ada itu, jawabannya itu nggak ada,” tegasnya seraya mengatakan "Saya kan orang KPK
juga. Saya juga menyatakan bahwa itu tidak benar. Nanti memang ada pemanggilan, dijadwal ulang,” katanya.

Berkali-kali wartawan mendesak kebenaran yang diwartakan media lokal di Sumut, Johan Budi bersikeras membantah adanya internal KPK yang memberitahukan ihwal
pemanggilan paksa Syamsul Arifin.

“Memberitahukan seperti apa ? Kamu kan seolah bahwa ini bener, Kamu yakin klo berita ini bener? Saya bilang ini nggak benar,” tandasnya kesal.(wnc/Jen)

Masjid Jamik Hopong Sudah “Marhillong”

2010-09-16T21:50:00.003+07:00

Catatan Mudik : Mayjen Simanungkalit

INILAH masjid yang punya benang merah tentang sejarah masuknya Islam ke Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut). Masjid tua berusia ratusan tahun, dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Paderi dari Sumatera Barat, baru dapat direhap setelah 65 tahun usia kemerdekaan RI.

Masjid tersebut adalah Masjid Jamik, Dusun Hopong, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Taput, Sumut. Berkukuran 8 x 10 meter , persis di arah utara dusun yang dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di provinsi Sumut itu.

Dusun Hopong jauh dari keramaian kota, tak terjangkau mobil innova, tak ada penerangan listrik PLN, tak terjangkau siaran TVRI, tak terjangkau sarana telekomunikasi telepon dan tak terjangkau sinyal handphon (HP).

Menuju dusun Hopong harus menempuh perjalanan kaki tidak kurang 24 KM dari jalan beraspal. Maka untuk sampai ke desa berpenduduk 40 KK dengan penduduk 100 persen beragama Islam itu, adalah perjuangan melelahkan. Dusun itu, dapat dilalui lewat jalur pekan Simangumban. Atau dari desa Padang Mandailing, Kecamatan Saipar Dolok Hole Tapsel melalui hutan belantara.

Di musim kemarau, memang ada alernatif lain untuk sampai ke Dusun Hopong, yakni dengan menggunakan mobil tua jenis Jeep bergardan dua. Namun penumpang harus punya nyali kuat dan merasa punya nyawa cadangan, karena rawan kecelakaan.

Hopong adalah satu dari 5 dusun di desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simanguban, Taput. Yakni dusun Hopong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga.

Jalan yang dibuka Pemkab Taput dengan pasir dan batu (Sirtu) sepanjang 8 KM, kondisi rusak parah. Batu pengeras jalan sudah bertebaran, disamping ancaman jatuh ke jurang di sisi kiri dan kanan sepanjang perjalanan.

Maka agar lebih aman dan tidak waswas, warga masih lebih melilih jalan kaki menuju dusun tersebut. Agar sampai ke Hopong, harus melewati dusun Lumban Garaga, Pansinaran, Panongkalan, dengan menelusuri celah-celah bukit barisan yang terjal.

Satu – satunya yang menyenangkan kalau menuju dusun Hopong, hanyalah saat menenemukan panorama alam yang asri, hutan perawan yang hijau dan hamparan lahan tidur yang luas.

MARHILLONG

Bersyukur saat mudik lebaran idul fitri 1413 H tahun ini, penulis berkesempatan mengunjungi dusun yang juga tempat kelahiran. Alhamdulillah, penulis pun berkesempatan menjadi imam khatib sholat ID di dusun Hopong.

“Alhamdulillah bere.., nga marhillong be masojid taon”, kata Pagibulan Siagian (64) tokoh pemuka Islam dusun Hopong saat penulis memasuki masjid itu.

Penulis sempat kaget tentang makna “Marhillong” yang dia maksud. Ternyata maksudnya adalah, masjid tua yang sudah berusia 100 tahun lebih itu, akhirnya jadi juga direhab. Marhillong artinya berkilau, karena sudah berlantai keramik.

Masjid Jamik Hopong memang kini sudah berlantai kramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara (TOA) yang dapat mengumandangkan azan radius 5 KM. Setelah direhap, tak ada lagi suara “Rukrek” seperti dahoeloe saat orang masuk Masjid itu.

Sajadah kumal yang daholoe terbuat dari tikar pandan sudah tak Nampak. Mimbar yang daholoe kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan berketam. Atap yang dahoeloe sering bocor jika turun hujan kini sudah diganti seng baru berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh.

Kegiatan mengaji atau membaca Al-Qur’an dikalangan anak-anak pun, sudah dapat dilaksanakan malam hari. Penerangan lampu listrik tenaga surya sudah dapat dipadakan.

Bahkan air udhu yang daholoe sering “mellep” (tak jalan), kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu, kini juga sudah menjadi tempat mandi yang mengasikkan dengan air yang jernih dan deras. Warga dusun Hopong pun sudah dapat menggunakan pancuran itu sebagai tempat MCK utama.

Penulis menyaksikan sendiri betapa khusuknya umat Islam di Hopong melaksanakan sholat subuh, diterangi listrik tenaga surya. Betapa bersyukurnya mereka memperoleh tempat bersujud yang bersih dan “Marhillong”. Malam takbiran disana pun, lebaran tahun ini sudah semarak. Allahu Akbar.

Masuknya Islam

Menurut cerita orang-orang tua yang diwariskan turun-temurun, Masjid Jamik Hopong pertama kali dibangun Laskar Paderi dari Sumatera Barat sekitar tahun 1816. Semula terbuat dari bangunan tepas bambu beratap ilalang.

Beberapa tahun kemudian saat Laskar Pelangi singgah di Hopong dipimpin oleh Tuanku Rao, Masjid tersebut diperluas. Bahkan dikabarkan, saat itu ratusan KK penduduk desa menganut pelebegu diislamkan.

Dalam perjalanan berikutnya, Masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Berubah kemudian sekitar tahun 1950, diganti atapnya menjadi seng.

Karena itu banyak pendapat mengatakan, Masjid Hopong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam ke Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama seteah masuknya pengaruh Kristen yang dikembangkan Missionaris Jerman Pendeta Nommensen dari arah kawasan Toba. Begitupun, di desa itu pernah bermukim tokoh tasauf yang punya berpengaruh seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian dan lainnya.

Perjuangan Panjang

Perubahan masjid Jamik Hopong dari yang reot menjadi “marhillong” tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang ummat islam dan perantau desa itu. Ummat islam disana, sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid itu, namun baru tahun ini terujud. Alhadulillah juga.

Penulis masih ingat betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jamik Hopong seperti kondisi saat ini. Maklum, walau 100 persen penduduknya beraga Islam, tapi hanya petani tradisional yang miskin. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Mengharap bantuan Bazis Sumut ? Tak usalah. Percuma saja, sebab mereka tak pernah peduli.

Untungnya tahun 2009 silam penulis bincang-bincang dengan Sigit Praono Asri SE, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut waktu itu dan kini Wakil Ketua DPRD Sumut. Atas advokasi beliaulah, Masjid Jamik Hopong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan kemasyarakatan Pemprovsu sebesar Rp 50 juta tahun anggaran 2010.

Sajadah dari karpet itu juga dari bantuan pribadi Arifin Nainggolan SH,MSi, yang saat itu juga anggota Fraksi PKS DPRD Sumut dan kini Ketua Komisi C DPRD Sumut. Dialah yang membeli dua gulungan karpet dan mengirimkan sendiri sampai ke Hopong.

Sedangkan pasilitas sambungan air minum sepanjang 4 KM lebih yang kini sudah lancar hingga mampu melayani dusun Hopong dan tiga dusun di sekitarnya, juga berkat advokasi Daudsyah MM yang saat itu Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Pemprovsu.

Penulis meminta langsung kepada beliau, agar lewat program PNPM Mandiri yang berada dalam kewenangannya, memprogramkan hal itu. Dia merespon positif dan berkordinasi dengan pihak-pihak di PNPM Mandiri yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), guna mengatasi permasalahan pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan direhapnya Masjid Jamik Hopong, warga sangat bersyukur. Walau hanya rehap sederhana, masih berdinding papan, ummat Islam sudah berterima kasih. Dalam ukuran desa itu, Masjid Jamik Hopong saat ini sudah merupakan nikmat luar biasa. Mereka merasa masih berkesempatan menikmati pembangunan walau setelah 65 tahun Indonesia meredeka.

Mereka berharap, jika pemerintah berkenan, bantuan rehap untuk Masjid Jamik Hopong kiranya dilanjutkan. Karena masjid itu belum memiliki kamar dan bak udhu, bagian teras belum di kramik.

Warga Hopong juga masih berharap kiranya jalan ke desa dibangun pemerintah, sehingga dapat dilalui kenderaan roda empat dengan mulus. Ya, mumpung kiamat belum tiba. ***

Gempa Meulaboh 7,2 SR Terasa di Medan

2010-05-09T14:43:00.003+07:00

MEDAN – Gempa berkekuatan 7,2 SR yang terjadi di Meulaboh Aceh, Minggu (9/5) pukul 12.59 WIB barusan, juga dirasakan warga kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Bahkan keluarga besar Harian Medan Pos yang baru saja mengikuti acara Hut ke 44 Koran tersebut, berhamburan dari lantai Tiga gedung Medan Pos Jalan Siswomiharjo Medan. Guncangan terjadi beberapa detik, membuat wartawan dan undangan waswas.

Pihak BMKG Wilayah I Medan seperti dikuitif dari www.medansatu.com menyebutkan, gempa terjadi pukul 12.59 WIB. Berpusat di 66 km barat daya Meulaboh, atau 110 km barat daya Blangpidie, 126 km barat laut Labuhanhaji, 138 km barat laut Sinabang, dan 1.634 km barat laut Jakarta.

“Pusat gempa di kedalaman 30 km”, kata petuigas BMKG.

Saat gempa terjadi, warga di pusat-pusat perbelanjaan seperti Sun Plaza, Medan Fire Plaza, Medan Mall dan gedung-gedung bertingkat juga berhamburan keluar.

Sejauh ini belum ada laporan tentang kerusakan akibat gempa itu di Medan. Namun wartawan Medansatu.com di Tapanuli, Rantauprapat dan Tanah Karo melaporkan, guncangan gempa juga sangat dirasakan didaerah itu. (Jen)

Warkop Daud Tempat Nongkrong Aktivis Medan

2010-04-30T16:55:00.000+07:00

TIDAK sulit menemukan tempat nongkrong aktivis di kota Medan. Datang saja ke warung kopi (Warkop) Daud di Jalan IAIN Medan, pasti anda ketemu para aktivis di sana.

Warkop Daud yang memang dikelola pria tambun bernama Daud, sudah dikenal luas di seantero negeri. Warkop yang daholoe tempat ngutang para mahasiswa, kini menjadi tempat nongkrong aktivis dan mantan aktivis.

Daholoe Warkop itu hanya satu dari sekian jejer kantin, apalagi ketika kampus IAIN Medan masih disana. Namun setelah kampus pindah ke Jalan Willem Iskander Medan Estate, tinggallah Warkop Daud sendiri.

Daud pun tak mau pindah ke kampus baru, sebab para aktivis tetap saja menjadikan warkop miliknya sebagai homebase. Tiap hari puluhan aktivis kampus dan mantan aktivis, nongkrong disini.

Papan catur tersedia dan menu teh susu telor (TST) tak ketingggalan telor setengah masak menjadi menu utama warkop ini. Kue yang tersedia juga tak istimewa, hanya gorengan jenis bakwan dan risol yang kalau sore hari sudah pasti loyot.

Mejanya hanya dua dengan kursi panjang lusuh, atapnya pun hanya plastic terpal. Namun kondisi ini, tidak dianggap sebagai masalah serius. Malah, di meja kusam inilah para aktivis dan mantan aktivis kota Medan membahas berbagai hal. Ngolor ngidul, kombur malotup, bahkan patentengan.

Disini tak ada kesepakatan dan tak ada kesimpulan apapun. Semua isu aktual dibahas, lengkap dengan argumen-argumen orisinil dan berbobot. Tak ada pimpinan rapat, semua boleh berbicara dan protes.

Tidak heran dari warkop ini muncul gagasan-gagasan cerdas seputar masalah bangsa. Siapa yang layak jadi gubernur, jadi walikota juga dibahas disini. Semuanya tuntas dan logis.

Karena hangatnya isu yang sering dibahas, orang Medan acap menyebutnya sebagai warkop komisi D, yakni komisi warkop Daud. Seolah menjadi personifikasi dari Komisi D di lembaga legislatif, yang menangani bidang pembangunan.

Pemilik warkop, Daud, tak pernah buka suara soal keuntungan dan kerugiannya mengelola warkop itu. Karena, walau banyak yang nembak tak bayar, malah banyak juga yang bayar lebih, tak mau menerima uang kembalian saat membayar.

“No commen”, kata Daud setiap kali ditanyakan soal penghasilannya mengelola warkop itu. Maka jangan coba mengusutnya seperti Pansus Bank century mengusut aliran dana, sebab percuma dan tak akan dia komentari.

Pastinya yang duduk diwarkopnya adalah aktivis dan mantan aktivis. Jangan heran jika sewaktu-waktu anda jumpa disana seorang anggota dewan, pengacara, dosen, pengusaha dan orang terkenal duduk santai mengunyah bakwan,minum kopi dan main catur.

Sesuai dengan sebutannya warkop tempat nongkrong aktivis, disana para mantan aktivis kampus yang kini sudah menjadi orang tetap hadir. Mereka lupa sudah menjadi orang dan tetap saja nonggrong di warkop Daud. Tak percaya ? Singgahlah. (Mayjen Simanungkalit)

10 Tahun Ahmad Hazazi Simanungkalit

2010-04-27T20:05:00.003+07:00

ANAKKU Ahmad Hazazi Simanungkalit, merayakan Hut ke 10 pada Sabtu 23 April 2010. Dia anak kedua dari tiga bersaudara. Perayaan Hut berlangsung sangat sederhana, namun khidmat.

Walau ayahnya Jenderal, tak ada upacara dan kata sambutan dari siapapun dalam acara Hut itu. Hanya ada kue tar ukuran kecil. Dan dia pun nampak ragu memotong kue itu, mungkin takut tak cukup jika akan dibagi kepada ayah dan mamaknya, abang dan adeknya, serta dua orang anak tulangnya yang juga tinggal bersama kami.

"Potong saja kuenya bang......pande-pande kaulah membaginya,yang penting aku dapat", kata Nabila Febriani adiknya yang perempuan.

PERAN MEDIA MASSA DALAM MENSUKSESKAN PILKADA DI KOTA MEDAN

2010-04-16T21:02:00.001+07:00

Oleh Mayjen Simanungkalit

BANYAK pihak mengatakan, media massa memiliki fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat. Disatu sisi bisa menciptakan masyarakat hidup damai dan harmonis. Namun di sisi lain akibat pemberitaan media massa, suasana kedidupan kemasyarakatan bisa terjadi disharmonisasi bahkan bisa memunculkan huru-hara.

Dalam kaitan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Medan yang akan digelar pada 12 Mei 2010, peran media massa juga begitu strategis. Media massa dan Pilkada adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan.

Sudah fitrah media massa lewat wartawannya untuk meliput Pilkada. Memberitakan tahapan-tahapan Pilkada, meniup peluit peringatan jika ada indikasi pelanggaran.

Wartawan juga ikut memandu publik untuk menentukan pilihan kandidat pasangan calon kepala daerah yang terbaik.

Karena fungsi dan perannya yang strategis itu pula, disadari atau tidak media massa sering dimanfaatkan para pemangku kepentingan (Stakeholder) Pilkada, dengan alasan mensukseskan Pilkada.

Jika di kalkulasi, setidaknya ada tiga jenis cara Stakeholder memanfaatkan media massa dalam kegiatan Pilkada.

Pertama, menjadikannya sebagai media komunikasi langsung dari pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini media massa dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah. Contoh, saat ini gambar para pasangan calon kepala daerah mulai dipampangkan di Koran.

Kedua, media massa dimanfaatkan sebagai sarana propaganda dan sarana informasi khusus. Dalam kasus ini, media massa dimanfaatkan Stakeholder untuk memberitakan tentang calon dan membangun citra positif terhadap pasangan calon kepala daerah.

Ketiga, memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi Pilkada, media penyebar informasi pendidikan untuk pemilih. Informasi ini menyangkut partisipasi pemilih, proses pemilihan, cara memilih dan lain-lain.

Kecenderungan memanfaatkan media massa dalam kepentingan Pilkada tidak saja dilakukan para calon atau tim sukses pasangan calon kepala daerah, tapi juga KPU dan Panwas sebagai penyelenggara Pilkada.

Para Stakeholder Pilkada ini, selalu menjadikan media massa sebagai kekuatan terdepan untuk mewujudkan keinginannya.

Mereka lihai merangkul media massa untuk mensosialisasikan program kerjanya, seolah menjadi sahabat sejati. Agar media massa turut mensukseskan tugasnya, mereka biasanya selalu mengedepankan jargon bahwa media massa adalah mitra kerja.

Namun sesungguhnya kemitraan itu tidak murni seratus persen, sebab dalam berbagai hal mereka malah tidak peduli dengan mitranya. Misalnya, dari sekian banyak anggaran penyelenggaraan Pilkada yang diberikan negara kepada KPU dan Panwas, anggaran untuk media massa tidak pernah ada.

Struktur anggaran KPU dan Panwas misalnya, sama sekali tidak mencantumkan nomenklatur anggaran untuk media massa selaku mitra kerja. Bahkan, tragisnya walau disebut sebagai mitra kerja, KPU dan Panwas juga pasangan calon kepala daerah selaku peserta Pilkada, sangat alergi jika media massa mengkritik dan mengoreksi pelanggaran yang mereka lakukan.

Walau mengaku peran media massa sangat penting dalam menunjang tugas-tugas mereka, namun tetap saja mereka sering bermuka dua terhadap media massa. Kadang kala sebagai mitra, tapi lebih sering menganggap sebagai musuh. KPU dan Panwas maupun pasangan kepala daerah, hanya menganggap media massa sebagai mitra kerja sepanjang keberadaannya masih menguntungkan. Untuk akses informai misalnya, mereka tetap saja tertutup.

Kondisi inilah yang sering menimbulkan masalah dilapangan, khususnya bagi rekan-rekan wartawan yang bertugas meliput kegiatan Pilkada. Sehingga sadar atau tidak, khususnya dalam melakukan liputan Pilkada dikalangan wartawan sering muncul celoteh : Orang mau berkuasa, wartawan yang sibuk. Kasihan betul.

Sikap Wartawan

Pilkada dapat membuahkan hasil yang diterima rakyat, jika benar-benar terlaksana dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Wartawan harus menyadari hal ini sejak awal, agar tidak terjebak kepentingan pihak lain dalam meliput Pilkada.

Untuk memenuhi prinsip itu, KPU sebagai penyelenggaraan Pilkada harus dikontrol dan dikritisi. Itu sebabnya media harus independent, agar Pilkada mendapat pengawasan yang memadai. Jika media berpihak atau terkooptasi kepentingan tertentu, niscaya fungsinya sebagai anjing penjaga (watch dog) sulit dijalankan. Dengan demikian kehidupan berdemokrasi akan berjalan timpang.

Pemerintah memang telah menyiapkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) untuk mengawasi jalannya Pilkada. Namun karena Panwas adalah bentukan dari KPU, biasanya pengawasan tidak maksimal. Faktanya, Panwas selalu sungkan mengawasi penyelenggara Pilkada, apalagi dalam undang-undang tidak ada regulasi bagi Panwas yang memberi hak untuk mengeksekusi KPU jika lalai dalam melaksanakan Pilkada.

Karena itu,masyarakat memberikan harapan cukup besar bagi media massa untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Menjadi unsur pendukung serta merupakan saksi rakyat, mengontrol pelaksanaan Pilkada dan menyiarkan/memberitakan hasil kontrolnya, sehingga diketahui rakyat.

Mengingat posisi media massa yang begitu penting dalam mengawasi Pilkada, maka strategi liputan juga harus menyeluruh dan dengan perencanaan yang matang. Salah satu strategi liputan yang bisa dilakukan adalah, dengan memfokuskan liputan kepada tiga komponen yang terlibat langsung dalam kepentingan pilkada tersebut.

Ketiga komponen Pilkada itu yakni KPU dan Panwas sebagai penyelenggara Pilkada, pasangan calon kepala daerah sebagai peserta, dan komponen masyarakat sebagai pemilih.

Wartawan yang setiap saat berada dilapangan untuk menjalankan fungsi dan tugas media massa, dituntut kejeliannya mengawasi sepakterjang ketiga komponen tersebut. Peluang untuk melakukan pelanggaran atau kriminalisasi demokrasi, sama-sama terbuka dalam tiga komponen itu.

KPU sebagai penyelenggara Pilkada, dimungkinkan untuk main curang dengan berlindung dibalik kewenangan dan independensi yang dimilikinya. Anggota KPU dimungkin diintervensi penguasa atau pihak lain, apalagi jika sejarah masuknya oknum menjadi anggota KPU adalah atas rekomendasi tokoh berpengaruh.

Pasangan calon kepala daerah juga, dimungkinkan melabrak segala aturan main demi upaya merebut kemenangan dalam Pilkada. Berbagai intrik akan muncul dan jika tidak dikontrol akan sangat mencederai demokrasi, apalagi kuatnya hubungan emosional pasangan calon kepala daerah dengan tim suksesnya.

Demikian juga masyarakat selaku pemilih, dimungkinkan akan memboikot Pilkada akibat kekecewaan pribadi atau kelompok, termasuk akibat kurangnya sosialisasi Pilkada tersebut. Masyarakat juga dimungkinkan menjadi sasaran intimidasi, teror dan bentuk lain yang mengharuskan mereka memilih pasangan calon tertentu.

Dari tiga komponen yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkada, institusi KPU dan Panwas sebagai penyelenggara diyakini paling berpeluang besar untuk melakukan pelanggaran. Dengan kewenangannnya yang penuh, KPU dimungkinkan melakukan kriminalisasi demokrasi, seperti memanipulasi suara untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang bukan pilihan rakyat.

Kasus yang terjadi dalam Pilkada Lampung Utara, menjadi salah satu pelajaran berharga bagi pers dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya. Karena, seperti pernah diberitakan media massa cetak dan elektronik di tanah air, Polda Lampung terpaksa menjadikan seluruh anggota KPUD Lampung Utara sebagai tersangka atas kecurangan politik yang mereka lakukan pada Pilkada Lampung Utara.

Status tersangka tersebut disandang anggota KPU Lampung Utara, berkat kejelian wartawan di daerah itu mengawasi dan membongkar kebobrokan kinerja anggota KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Dengan pemberitaan media yang gencar, Polda Lampung melakukan penyelidikan dan terbukti KPU melakukan pelanggaran yang telak.

Strategi Liputan

Bercermin dengan apa yang terjadi di Lampung Utara, hal serupa juga berpeluang terjadi pada Pilkada kota Medan 12 Mei 2010 ini. Potensi ini menguat, apalagi kondisi masyarakat kota Medan yang memiliki kekerabatan kental ditambah angggota KPU Medan saat ini ditengarai memiliki hubungan emosional dengan para pasangan calon Kepala daerah.

Karenanya, wartawan yang meliput kegiatan Pilkada kota Medan harus melakukan liputan-liputan seputar tahapan Pilkada tersebut secara maksimal.

Wartawan harus proaktif dalam meliput tahapan-tahapan Pilkada. Jangan hanya melipat tangan, menunggu, termasuk dalam mengkritisi track record sang calon pejabat publik itu, tapi bukan membuka aib.

Ada banyak bentuk penyajian liputan yang bisa dilakukan wartawan dalam meliput Pilkada. Antara lain, menerapkan jenis Straight News ( berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas). Namun agar lebih greget, biasakan menyajikan berita liputan Pilkada dengan jenis berita Depth News ( berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan) dan bahkan Investigation News ( berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber).

Kecenderungan saat ini adalah, wartawan lebih fokus pada kegiatan para pasangan calon kepala daerah dengan berkutat pada jenis berita Straight News, tanpa memperhatikan kepentingan publik. Akibatnya, sengaja atau tidak wartawan telah melakukan agenda setting yang ikut menjauhkan publik dari proses politik yang sehat.

Dalam meliput Pilkada, wartawan jangan terjebak menjadi Public Relations (PR) bagi pasangan calon kepala daerah. Karenanya, model liputan investigasi menjadi sangat penting, agar publik tidak dibohongi.

Misalnya, jika ada pasangan calon kepala daerah yang tampil dengan slogan "pendidikan gratis", wartawan harus melakukan fact-check yang memadai dengan menganalisa strategi pencapaian slogan tersebut. Jika pasangan calon lainnya mengatakan "sudah terbukti, kami pasti bisa, teruskan….peduli .dst", seharusnya wartawan membeberkan bukti-bukti apa yang dimaksud pasangan calon kepada daerah itu dalam liputan medianya.

Jika wartawan ingin menjalankan fungsi pendidikan politik yang sehat, belumlah terlambat untuk mulai kritis dalam meliput Pilkada. Model peliputan yang monoton, yakni pasangan calon melakukan apa, dimana, harus diperbaiki dengan mengedepankan model peliputan yang memihak pada kepentingan publik.

Dari sisi kepentingan rakyat, sebisa mungkin wartawan harus jeli melihat kemungkinan terjadinya praktek intimidasi calon atau tim suksesnya kepada rakyat miskin. Salah satu bentuk intimidasi yang sering terjadi adalah pemaksaan, yang dilakukan sekelompok orang terhadap beberapa orang untuk memilih calon tertentu.

Masyarakat miskin, biasanya menjadi sasaran empuk intimidasi itu. Mereka diancam gusur jika tidak mau memilih calon tertentu. Intimidasi ini bisa juga dalam bentuk pemberian sembako atau langsung berupa uang terhadap warga miskin sebelum pemberian suara di TPS.

Para petualang politik yang ingin merebut kursi kekuasaan, sangat paham bahwa kelompok miskin hampir dipastikan sangat minim menerima informasi Pilkada.

Karena kurangnya sosialisasi soal Pilkada, maka pikiran warga biasanya pendek saja, siapa yang memberi uang maka itulah yang dia ikuti. Jika ini terjadi, dampaknya sangat berbahaya bagi demokrasi.

Wartawan juga harus mengontrol tahapan penghitungan suara dan penetapan pemenang Pilkada. Karena kebocoran suara justru lebih sering terjadi dalam tahapan ini, walau tidak menapikan kebocoran suara di tingkat TPS.

Menjaga Profesionalistas

Media massa ditantang untuk menjaga integritas profesionalismenya. Karena meski media massa memiliki fungsi penyebar informasi, membentuk opini publik, mendidik dan menghibur, media massa juga harus melaksanakan fungsi sosial kontrolnya.

Disamping itu, media juga dapat berperan secara kritis dalam pendidikan kepentingan umum dan dalam meningkatkan peran serta pemilih secara kelompok, seperti kelompok marginal, petani dan nelayan yang selama ini memiliki minat memilih yang lebih rendah. Media seharusnya mendorong golongan-golongan tersebut untuk ikut terlibat dalam Pilkada. Media juga bersama masyarakat dan Panwas agar bisa berjalan dengn jujur dalam peliputan kampanye melalui berita dan informasi.

Dan yang tidak kalah pentingnya media harus mengikuti kode etik pers supaya bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Media juga perlu memberi penyadaran kepada pasangan calon kepala daerah maupun pendukung bahwa kalah dalam sebuah Pilkada adalah biasa. Karena di negeri ini jarang sekali pihak yang kalah mau menerima kekalahan dengan lapang dada.

Banyak contoh dalam Pilkada disejumlah daerah seperti di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Pihak-pihak yang kalah tidak mau menerima, sehingga memunculkan persoalan baru seperti munculnya bentrok dan tindak anarkis yang juga melibatkan pendukung masing-masing kontestan.

Agar peran media massa lebih maksimal mensukseskan Pilkada, tentu profesionalisme dan netralitas harus dikedepankan. Dengan itulah kita berharap Pilkada di Kota Medan dapat berjalan bersih dan konsekwen.***

*Disampaikan pada Sosialisasi Pilkada dengan Insan Pers di Kota Medan digelar Media Centre KPU Kota Medan di Ruang Oval Lantai II Hotel Asean Jalan H Adam Malik Medan, Jumat 16 April 2010.

Jalan Tembus Langkat - Karo Rusak Parah

2010-03-20T18:58:00.003+07:00

Medan (Lapan Anam)
JALAN tembus menghubungkan Kabupaten Langkat dan kabupaten Tanah Karo, kini rusak parah. Ruas jalan sudah kupak kapik, aspal terkelupas hingga meningggalkan batu berserakan. Menurut warga, jalan tembus itu pertama dan terakhir kali diaspal pada masa pemerintahan Soeharto.

Rusaknya jalan membuat puluhan desa di dua kawasan terisolasi. Warga berharap agar pemerintah segera membangun jalan tersebut.

Dalam gambar diambil Sabtu siang (20/3/2010), dua pelajar SMU mengendarai sepeda motor melewati Desa Simpang Sukaramai, Kecamatan Sei Bingei,Langkat, terpaksa ekstra hati-hati menghindari kubangan jalan. (Mayjen Simanungkalit)

Pemkab Batubara Perjuangkan Saham di PT Inalum

2010-03-17T21:40:00.002+07:00

BATUBARA - Pemkab Batubara memperjuangkan pemilikan saham di PT Inalum, guna memaksimalkan manfaat kehadiran perusahaan peleburan Alumunium itu kepada kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

“Saya sudah surati Presiden agar Kabupaten Batubara diberi kesempatan berperan di PT Inalum, sehingga masyarakat Batubara merasa ikut memiliki, tidak sekedar memperoleh Csr dan annual fee”, kata Bupati Kabupaten Batubara OK Arya Zulkarnain SH,MM menjawab wartawan diruang kerjanya, Jumat (12/3), pekan lalu.
.
Didampingi Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batubara, Sofyan Alwi MM, dia menjelaskan sejumlah upaya dilakukan Pemkab guna mewujudkan Kabupaten Batubara yang Berjaya. Segenap potensi dimliki akan dimaksimalkan, guna mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Maka selain berjuang memiliki saham di perusahaan raksasa tersebut, Pemkab Batubara juga tengah menjalakan program-program pemberdayaan rakyat lewat berbagai sektor. Intinya memaksimalkan potensi dimiliki baik potensi SDM maupun potensi SDA berukut peluang yang mungkin diujudkan.

“Jika pemerintah memberi kesempatan pada Pemkab Batubara untuk berperan di PT Inalum, maka akan banyak peluang yang dapat diraih. Kita juga yakin putra daerah mampu mengelolanya dengan sangat baik”, katanya.

OK Arya punya obsesi bagaimana produk Inalum keluar dari Kabupaten Batubara tidak lagi sekedar alumunium batangan. Tapi sudah dalam bentuk olahan berupa barang jadi, seperti plag mobil, furniture dan produk-produk berbahan baku alumunium.

“Konstribusi PT Inalum bagi Kabupaten Batubara tidak sampai Rp 1 miliar setiap tahunnya, sementara kekayaan alam daerah ini yang dikeruk perusahaan konsorsium 12 perusahaan di Jepang itu sangat besar”, kata OK Arya.

Terkait itu, Pemkab Batubara memberikan kesempatan luas kepada Investor untuk berinvestasi di sana. Bahkan untuk itu pihaknya memberikan berbagai kemudahan dan melakukan sosialisasi di setiap kesempatan baik itu melalui media maupun kegiatan Expo.

“Sebagai daerah yang baru mekar, potensi dimiliki Kabupaten Batubara sangat menjanjikan. Karenanya, Pemkab tidak akan mempersulit para investor untuk menanamkan modalnya.

"Kami sudah berkomitmen dalam membangun Kabupaten Batubara,maka sepanjang batas kemampuan dan kewenangan yang ada semua akan kami kerahkan guna kesejahteraan rakyat”, ujarnya.

Lintasan Kreta Api

OK Arya menyebutkan, Kabupaten Batubara daerah yang memiliki potensi luar biasa dan menjadi daerah investasi sangat aman dan menjanjikan. Dia mencontohkan salah satu program yang segera dilaksanakan bersama PT Kreta API Indonesia (PT KAI), untuk mengembangkan perlintasan kereta api angkutan barang antara Tebing Tinggi hingga Kuala Tanjung.

PT KAI pusat dan Dirjen Perhubungan Darat sudah memberi sinyal menyetujui program tersebut, yang direncanakan dimulai pada awal 2011 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun yang sama. Proyek ini meliputi perpanjangan rel sepanjang 25 kilometer dengan dana yang ditaksir mencapai Rp 280 miliar.

Pemkab Batubara kata OK Arya, telah menyediakan lahan sepanjang 18 km untuk keperluan pembangunan jalur kereta api tersebut. Meliputi lahan yang berada pada samping kiri dan kanan jalan menuju PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Lahan ini merupakan hibah dari PT Inalum kepada Pemkab Batubara, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan untuk dibangunkan jalur kereta api.

Dengan pembangunan jalur baru lintasan Kreta Api tersebut, OK Arya berharap kelak beban jalan raya dapat digeser ke Kreta Api. Bahkan dengan ini akan mempermudah pengangkutan hasil bumi berupa minyak sawit mentah (CPO) dan pengangkutan peti kemas.

Dengan proyek ini kata OK Arya, manfaatnya bagi Pemkab Batubara sangat besar. Sebab akan membuka akses tranfortasi lebih luas, disamping tentu saja mengurangi biaya perawatan jalan,juga safety dan kenyamanan, serta menekan emisi dan pengiritan penggunaan BBM.

Dalam sektor pertanian juga, Pemkab Batubara tengah mepasilitas pemngembangan lahan tidur menjadi lahan produktif. Sasaran pertama adalah, memanfaatkan lahan tidur dibawah jaringan sambungan tegangan tinggi (Sutet). Luas lahan ini saja mencapai lebar 50 meter dengan panjang 60 KM lebih.

“Kami bersyukur Kabupaten Batubara memiliki potensi luar biasa. Kami juga membuka diri bagi pelaku usaha untuk berinvestasi disini”, kata OK Arya juga pejuang pemekaran Kabupaten Batubara. (Mayjen Simanungkalit)

2010-01-28T20:36:00.001+07:00

DAFTAR NOMOR TELEPON PENTING KOTA MEDAN
Nama Alamat Telepon
Ambulance - 118, (+62 61) 453 5981
Badan SAR Nasional Jl.Bandara Polonia Medan (+62 61) 4565777
Bandar Udara Polonia Jl. Bandara Polonia Medan (+62 61) 4155599
BKM Masjid Raya Medan Jl. K.H Zainul Arifin (+62 61) 8911399
Departemen Pertahanan & Keamanan Jl. Pengadilan (+62 61) 4557432
Depot Logistik Jl. Gatot Subroto No.180 (+62 61) 8451361
Gas Negara PT.Persero Jl. Iman Bonjol No. 15 D (+62 61) 4538655
Gereja Methodist Jl. Pemuda No.51 (+62 61) 8960437
Informasi Gangguan PLN Cabang Medan Jl.Kom. L. Yos Sudarso No.284 123
Informasi Pelayanan Jasa Pos Jl. Balai Kota (+62 61) 4568940
Kantor PT.PLN (Persero) Jl. Kom. L. Yos Sudarso No.284 (+62 61) 6615155
Kejaksaan Negeri Medan Jl. Adinegoro No.05 (+62 61) 4569804
Kejaksaan Tinggi Medan Jl. Kejaksaan No.01 (+62 61) 4514290
Masjid Agung Medan Jl. Olah Raga No.02 (+62 61) 8826660
Perusahaan Daerah Kebersihan Jl. Pinang Baris No.114 (+62 61) 8452022/ 845899
Pemadam Kebakaran Kota Medan Jl. Candi Brobudur +6261-4515356
Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No.08 (+62 61) 4515847
Pengadilan Tinggi Medan Jl. Pengadilan No.10 (+62 61) 4538659
Kapoltabes Medan Sumatra - (+62 61) 4520794
Waka Kapoltabes Medan Sumatra - (+62 61) 4521607
Poltabes Medan Jl. HM Said No.01 (+62 61) 4520971
Polsekta Medan Kota Jl. Simeru (+62 61) 4556732
Polsekta Medan Teladan Jl. Stadion Teladan (+62 61) 7366770
Polsekta Medan Timur Jl. Veteran (+62 61) 4534856
Polsekta Medan Barat Jl. Budi Kemuliaan (+62 61) 6614776
Polsekta Medan Baru Jl. Nibung Baru (+62 61) 4523141
Polsekta Sunggal Jl. Sunggal (+62 61) 8459110
Polsekta Belawan Jl. Serma Hanafiah (+62 61) 6941110
Polsekta Percut Sei Tuan Jl. Letda Sujono (+62 61) 7369110
Polsekta Labuhan Deli Jl. Labuhan Deli (+62 61) 6851001/6851536
Polsekta Delitua Jl. Pekan Delitua (+62 61) 7030378
Pengaduan Gangguan Air (PDAM Tirtanadi) Jl. Sisingamangaraja No.01-03 (+62 61) 4512555
Palang Merah Indonesia Cabang Medan Jl. Palang Merah (+62 61) 4530198
Perusahaan Umum Pegadaian Jl.Brastagi No.104 (+62 61) 8364218
Perusahaan Umum Pegadaian Jl.Pegadaian No.112 (+62 61) 4566248/4567247
Rumah Sakit Umum Dr.Pirngadi Jl. Prof.H.Yamin SH No.47 (+62 61) 4536022
Rumah Sakit Mata USU Jl. Dr.Mansyur (+62 61) 8213595
Rumah Sakit H.Adam Malik Jl. Bungalau No.17 (+62 61) 8360381
Rumah Sakit Herna Jl. Mojopahit No.118 A (+62 61) 4510766
Rumah Sakit Elizabeth Jl. H.misbah No.07 (+62 61) 4144737
Rumah Sakit Umum Permata Bunda Jl. Sisingamangaraja No.07 (+62 61) 7362777
Rumah Sakit Materna Jl. Teuku Umar No.9-11 (+62 61) 4156787
Rumah Sakit Gleneagles Jl. Listrik No.06 (+62 61) 4566368
Rumah Sakit Umum Martha Friska Jl. Kom L Yos Sudarso No.91 (+62 61) 6610910
Stasiun Kereta Api Medan Jl. Stasiun No. 01 (+62 61) 4514114
Tim Pemburu Preman - +628137667983
Wihara Sahassa Budha Jl. Dr. Wahidin No.220 (+62 61) 4523610
Yayasan Kebahktian Budha Jl. MH.Thamrin No.101 (+62 61) 7362158

2010-01-24T08:01:00.000+07:00

KISAH RAJA NAIPOSPOS DAN KETURUNANNYA

2009-11-22T20:33:00.003+07:00

ditulis oleh: Ricardo Parulian Sibagariang

Naipospos adalah salah satu marga (nama keluarga) dalam suku bangsa Batak khususnya Batak Silindung yang merupakan keturunan dari Raja Naipospos. Raja Naipospos sendiri memiliki 5 keturunan yang menghasilkan 7 (tujuh) marga. Hal tersebut menyebabkan keturunan Raja Naipospos disebut sebagai Naipospos silima saama pitu marga (Naipospos si lima satu bapak tujuh marga).

Kisah Raja Naipospos dan Keturunannya

Raja Naipospos mempunyai 5 (lima) orang putera yang secara berurutan, yaitu:

1. Donda Hopol, yang merupakan cikal-bakal marga Sibagariang.
2. Donda Ujung, yang merupakan cikal-bakal marga Hutauruk
3. Ujung Tinumpak, yang merupakan cikal-bakal marga Simanungkalit
4. Jamita Mangaraja, yang merupakan cikal-bakal marga Situmeang
5. Marbun, yang merupakan cikal-bakal marga Marbun Lumban Batu, Marbun Banjar Nahor, Marbun Lumban Gaol

Gelar lain Raja Naipospos adalah MARTUASAME. Gelar Martuasame ini didapat Raja Naipospos karena dia mengambil isteri yang kakak-beradik.

Umbahen namambuat boru namarpariban (saama) Raja Naipospos jala alani namasa di tingki marsame Raja Naipospos marbunibuni mambuat tuanboruna napaduahon, gabe digoari ma ibana Martuasame. Jadi Martuasame, goargoar ni Raja Naipospos do i. Ndada goar ni anakna, songon pandok ni nadeba. (bahasa Batak)

Beberapa dari keturunan Naipospos selalu menyebut Naipospos dengan Toga Naipospos dan bukan Raja Naipospos. Perintis merasa lebih baik menyebut Naipospos dengan Raja Naipospos. Karena dalam bahasa Batak, toga berarti kumpulan ataupun dalam bahasa Batak, punguan. Jadi apabila meggunakan kata toga dalam kalimat Punguan Toga Naipospos, kalimat itu dapat diartikan Kumpulan-Kumpulan Naipospos. Apalagi disebut Raja Toga Naipospos, maka artinya semakin amburadul atau tidak baku lagi atau rancu atau bahkan tidak punya arti. Ada baiknya disebut dengan Punguan Raja Naipospos. Sejak dulu pun Naipospos selalu disebut Raja Naipospos dan bukan Toga Naipospos.

Ada baiknya menyebut Raja Naipospos dan bukan Toga Naipospos.

Silsilah Naipospos

Raja Naipospos merupakan putera bungsu dari 8 (delapan) bersaudara, yaitu:

1. Sibagotnipohan
2. Sipaettua
3. Silahisabungan
4. Raja Oloan
5. Raja Hutalima
6. Raja Sumba
7. Raja Sobu
8. Raja Naipospos

Anak laki-laki 8 (delapan) bersaudara itu merupakan hasil perkawinan Tuan Sorbadibanua dengan Nai Antingmalela boru Pasaribu sebagai isteri I (pertama) dan Boru Sibasopaet sebagai isteri II (kedua).

Raja Sumba, Raja Sobu, dan Raja Naipospos merupakan hasil perkawinan Tuan Sorbadibanua dengan Boru Sibasopaet yang konon dikatakan sebagai puteri Kerajaan Majapahit.

Raja Naipospos dan Keturunannya

Setelah keturunan Tuan Sorbadibanua dari isterinyanya Nai Antingmalela boru Pasaribu berpisah dengan keturunan Tuan Sorbadibanua dari isterinya Boru Sibasopaet, maka Raja Sumba, Raja Sobu, Raja Naipospos, bersama dengan ibunda mereka Boru Sibasopaet pergi ke arah Pintupintu hingga tiba di daerah Silindung.

Selanjutnya Raja Sumba yang menurunkan Toga Simamora dan Toga Sihombing, pergi ke arah Meat.

Sedangkan Raja Sobu dan Raja Naipospos membuka perkampungannya yang bernama Lobu Tangga di daerah Sipoholon, Silindung.

Mangihuthon baritana, tartanom do Boru Sibasopaet di sada tor nadi Hutabarat, Silindung. I do umbahen namargoar tor i ro di nuaeng “Sibasopaet”. Ia hinamborna, ima hatubuan ni hau sitorngom natubu di bona ni tor nadisi. Parsombaonan do i najolo. (bahasa Batak)

Sumber informasi lain menerangkan bahwa Raja Sumba, Raja Sobu, dan Raja Naipospos berpisah di Pariksabungan. Raja Sumba ke daerah Banualuhu Butar, Raja Sobu ke Sihujur, dan Raja Naipospos ke Bahalbatu yang kemudian pindah dan membuka perkampungannya di Dolok Imun, tepatnya dekat Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara sekarang.

Raja Naipospos mempunyai 2 (dua) orang isteri yang merupakan kakak-beradik (marpariban) boru Pasaribu. Raja Naipospos memiliki dua isteri karena ia tidak sabar menunggu keturunan dari isteri I (pertama) boru Pasaribu. Sehingga secara diam-diam ia menikahi isteri kedua yang adalah adik dari isteri pertama. Tanpa diduga isteri pertama dan kedua sama-sama mengandung. Isteri pertama lebih dahulu melahirkan anak bagi Raja Naipospos yang kemudian diberi nama Donda Hopol, kemudian isteri keduapun melahirkan anak bagi Raja Naipospos dan diberi nama Marbun. Isteri pertama melahirkan 3 (tiga) orang putera lagi bagi Raja Naipospos, yaitu: Donda Ujung, Ujung Tinumpak, Jamita Mangaraja. Putera dari isteri kedua hanyalah Marbun dan dianggap sebagai putera bungsu karena dalam silsilah Batak bahwa keturunan dari isteri yang memberi putera sulung bagi suaminya akan dianggap lebih sulung dan ditulis lebih dahulu kemudian diikuti keturunan isteri lainnya.

Jadi, putera Raja Naipospos adalah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:

1. Donda Hopol, yang merupakan cikal-bakal marga Sibagariang
2. Donda Ujung, yang merupakan cikal-bakal marga Hutauruk*)
3. Ujung Tinumpak, yang merupakan cikal-bakal marga Simanungkalit
4. Jamita Mangaraja, yang merupakan cikal-bakal marga Situmeang
5. Marbun, yang merupakan cikal-bakal marga Marbun Lumbanbatu*), Marbun Banjarnahor*), Marbun Lumbangaol*)

*)Penulisan marga yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

Donda Hopol (Sibagariang)

Donda Hopol adalah putera sulung Raja Naipospos dari hasil perkawinannya dengan isteri pertama boru Pasaribu. Keturunan Donda Hopol pada awalnya bermarga Sinagabariang, karena sesuatu hal kemudian menjadi Sibagariang. Hingga kini keturunan Donda Hopol bermarga Naipospos Sibagariang.

Donda Ujung (Hutauruk)

Donda Ujung adalah putera kedua Raja Naipospos dari hasil perkawinannya dengan isteri I (pertama) boru Pasaribu. Keturunan Donda Ujung bermarga Hutauruk. Hingga kini keturunan Donda Ujung bermarga Naipospos Hutauruk.

Ujung Tinumpak (Simanungkalit)

Ujung Tinumpak adalah putera ketiga Raja Naipospos dari hasil perkawinannya dengan isteri I (pertama) boru Pasaribu. Keturunan Ujung Tinumpak bermarga Simanungkalit. Hingga kini keturunan Ujung Tinumpak bermarga Naipospos Simanungkalit.

Jamita Mangaraja (Situmeang)

Jamita Mangaraja adalah putera keempat Raja Naipospos dari hasil perkawinannya dengan isteri I (pertama) boru Pasaribu. Keturunan Jamita Mangaraja bermarga Situmeang. Hingga kini keturunan Jamita Mangaraja bermarga Naipospos Situmeang.

Marbun

Marbun adalah putera bungsu Raja Naipospos dari hasil perkawinannya dengan isteri II (kedua) boru Pasaribu.

Marbun mempunyai 3 (tiga) orang putera yang secara berurutan, yaitu:

1. Lumban Batu, yang merupakan cikal-bakal marga Marbun Lumban Batu
2. Banjar Nahor, yang merupakan cikal-bakal marga Marbun Banjar Nahor
3. Lumban Gaol, yang merupakan cikal-bakal marga Marbun Lumban Gaol

Hingga kini keturunan Marbun bermarga Naipospos Marbun Lumbanbatu, Naipospos Marbun Banjarnahor dan Naipospos Marbun Lumbangaol.

Bukti lain bahwa Raja Naipospos mempunyai 5 putera

Telah jelas kita ketahui bersama bahwa tarombo Naipospos yang benar adalah bahwa Raja Naipospos mempunyai 5 (lima) orang putera yang secara berurutan yaitu: Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang, dan Marbun.

Nama-nama putera Raja Naipospos yang memiliki makna saling berhubungan dan pembagian warisan ogung menjadi bukti lain bahwa Raja Naipospos mempunyai 5 (lima) putera.

Makna nama-nama putera Raja Naipospos

Raja Naipospos adalah sosok yang gabe dengan mempunyai 5 (lima) orang putera. Bagi Raja Naipospos, nama-nama puteranya tersebut memiliki makna dan menjadi doa kepada Sang Pencipta.

Berikut ini adalah makna nama-nama putera Raja Naipospos yang saling berhubungan satu sama lain.

1. Donda Hopol, mengandung makna sahala hadumaon dengan harapan agar roh (tondi) Donda Hopol masihopolan saling pegang teguh dengan roh (tondi) saudara-saudaranya.
2. Donda Ujung, mengandung makna sahala habeguon dengan harapan masioloan atau seia-sekata dengan saudara-saudaranya.
3. Ujung Tinumpak, mengandung makna sahala panggalangon dengan harapan menjadi parhata sioloan.
4. Jamita Mangaraja, mengandung makna sahala harajaon dengan harapan menjadi sipatangitangion.
5. Marbun, mengandung makna sahala hagabeon dengan harapan menjadi sipatimbotimboon.

Pembagian warisan ogung

Raja Naipospos adalah sosok yang adil dalam membagi warisan terhadap 5 (lima) orang puteranya.

Pada suatu malam, Raja Naipospos menyuruh lima orang puteranya tersebut untuk mengambil ogung (gong) dan memainkannya. Sebenarnya mereka berlima tidak tahu apakah tujuan ayahanda mereka dalam hal itu. Mereka hanya berpikir bahwa Raja Naipospos hendak mendengar suara ogung tersebut.

Pada zaman dahulu, ogung adalah barang yang mahal.

Mereka berlima pun memainkan ogung tersebut. Sambil memainkannya, Raja Naipospos pun menggantikan ogung milik yang satu dengan yang lain hingga bunyi ogung nampak harmonis atau pun cocok.

Raja Naipospos pun menyerahkan ogung tersebut menjadi warisan bagi lima puteranya sesuai dengan ogung yang ada pada mereka masing-masing.

Raja Naipospos pun menyertakan berkat dan nasihat dalam menyerahkan ogung tersebut. Raja Naipospos memesankan agar lima puteranya tersebut menyatukan ogung yang ada pada mereka masing-masing untuk dimainkan pada pesta mereka agar suara ogung nampak bagus terdengar. Suatu pesan yang sangat berharga pula agar mereka berlima harus turut serta seia-sekata jika ada pesta yang dilangsungkan.

1. Donda Hopol mendapatkan warisan Ogung Panggora
2. Donda Ujung mendapatkan warisan Ogung Pangihut yang bernama Sipalangka.
3. Ujung Tinumpak mendapatkan warisan Doal yang bernama Doal Piimbo.
4. Jamita Mangaraja mendapatkan warisan Doal Oloan yang bernama Doal Sidambirdambir
5. Marbun mendapatkan warisan Jerek.

Tampak begitu adilnya Raja Naipospos dalam membagikan warisan. Raja Naipospos menyerahkan jenis ogung yang sesuai dengan kemampuan putera-puteranya dalam memainkan ogung tersebut.

Hubungan dengan Sihotang

Seluruh keturunan Raja Naipospos diikat janji (padan) untuk tidak menikah dengan keturunan Raja Oloan yang bermarga Sihotang. Sehingga Sihotang disebut sebagai dongan padan.

Memang pada awalnya pembentuk janji ini adalah Marbun. Namun ditarik suatu kesepakatan bersama bahwa keturunan Raja Naipospos bersaudara (namarhahamaranggi) dengan keturunan Sihotang. Hal ini dapat kita lihat bersama bahwa hingga saat ini seluruh marga NAIPOSPOS SILIMA SAAMA (Sibagariang-Hutauruk-Simanungkalit-Situmeang-Marbun) tidak ada yang menikah dengan marga Sihotang.

Pendapat Lain

Telah menjadi suatu kebiasan bagi umat manusia untuk berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapat tentang silsilah dalam suatu marga sungguh jarang ditemukan. Sehingga muncul suatu keprihatinan tertentu yang bersifat individu dengan adanya perbedaan pendapat mengenai berapa dan siapa putera Raja Naipospos di kalangan keturunan Raja Naipospos sendiri.

Saat ini begitu banyak pendapat tentang berapa dan siapa putera Raja Naipospos. Berikut ini 2 (dua) pendapat yang memang tak dapat dibuktikan kebenarannya namun sangat berkembang dan acap kali menjadi bahan pertentangan diantara keturunan Raja Naipospos.

Toga Sipoholon dan Toga Marbun

Raja Naipospos mempunyai dua orang putera yang secara berurutan, yaitu:

1. Toga Sipoholon, yang merupakan cikal-bakal marga Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang
2. Toga Marbun, yang merupakan cikal bakal marga Lumbanbatu, Banjarnahor, Lumbangaol

Pendapat di atas jelas-jelas adalah salah.

Toga Marbun dan Toga Sipoholon

Raja Naipospos mempunyai dua orang putera yang secara berurutan, yaitu:

1. Toga Marbun, yang merupakan cikal bakal marga Lumbanbatu, Banjarnahor,Lumbangaol
2. Toga Sipoholon, yang merupakan cikal-bakal marga Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang

Pendapat di atas pun jelas-jelas adalah salah.

Kesimpulan

Telah jelas kita ketahui bersama bahwa Raja Naipospos mempunyai putera sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:

1. Sibagariang
2. Hutauruk
3. Simanungkalit
4. Situmeang
5. Marbun

Sehingga apabila ada individu yang mengatakan bahwa anak Raja Naipospos lebih atau kurang dari lima orang serta mengkarang-karang nama putera Raja Naipospos, itu bukanlah suatu hal yang perlu diiyakan ataupun dimaui.

Berbagai buku yang telah beredar di masyarakat hingga informasi yang ada di berbagai situs internet sebahagian berpendapat bahwa Raja Naipospos mempunyai 2 (dua) orang putera, yaitu: Toga Sipoholon dan Toga Marbun atau Toga Marbun dan Toga Sipoholon. Namun perlu kita ingat bahwa belum tentu semua informasi yang telah kita dapat itu benar. Melainkan kita harus tetap menguji segala sesuatu dan memegang yang baik.

Taingot jala taulahon ma hata ni Tuhanta

* Ai nasa na patimbohon dirina, sipaoruon do; jala na paoru dirina, i do sipatimboon! Lukas 14:11

* Alai molo mardosa donganmi, topot jala ajari ibana, holan hamu padua. Molo ditangihon ho, dapot ho do ibana gabe donganmu muse.Mateus 18:15

* Laos songon i ma hamu, angka na umposo, unduk ma hamu di angka na tumunggane! Alai saluhutna ma hamu manolukkon haserepon sama hamu, ai dialo Debata do angka na ginjang roha, alai dilehon do asiasi tu angka na serep marroha. I Petrus 5:5

* Tangkasi hamu ma saluhutna; na denggan i ma tiop hamu! I Tesalonika 5:21

Mengenai siapa yang pertama sekali mengutarakan dua pendapat di atas tidaklah penting. Yang terpenting sekarang adalah agar kita kembali ke silsilah (tarombo) Raja Naipospos dahulu kala, yaitu:

Raja Naipospos mempunyai 5 (lima) orang putera (SIBAGARIANG-HUTAURUK-SIMANUNGKALIT-SITUMEANG-MARBUN).

Toga Sipoholon bukan putera Naipospos

Mengenai Toga Sipoholon bahwa kisah hidup Toga Sipoholon hingga saat ini tidak dapat dibuktikan atau diketahui, karena memang Sipoholon bukanlah nama putera Raja Naipospos melainkan salah satu nama daerah persebaran keturunan Raja Naipospos. Dan seandainya Sipoholon adalah ayahanda Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang, tentu Sipoholon akan dijadikan menjadi marga seperti halnya Marbun. Namun Sipoholon bukanlah ayahanda Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang, sehingga Sipoholon tidak penah dan tidak akan pernah menjadi marga. Melainkan bahwa Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang, adalah putera Raja Naipospos sendiri dari isterinya yang pertama boru Pasaribu. Sehingga fakta mengatakan, marga Naipospos yang dapat kita temukan dan bukan marga Sipoholon.

Marbun bukanlah putera sulung

Mengenai pendapat yang mengatakan Marbun sebagai putera sulung Raja Naipospos, itu merupakan hanyalah karena unsur kepentingan individual agar lebih dihormati. Perlu kita ketahui bersama bahwa pendapat yang mengatakan Marbun sebagai putera sulung ada sejak ± tahun 1983.

Catatan kaki (referensi dan sumber)

Mansai harop do nian roha asa unang tapauba naung tarsurat di panorangion sisaotik on. Alai tapadimpudimpu jala tatambai ma natarsurat on molo tung adong nataboto taringot turiturian pinompar ni Raja Naipospos. Alai tong ma taingot unang tapauba naung tarsurat di panorangion sisaotik napinatupa on. Jala unang lupa hamu manurat goarmuna songon sipanambai dohot mual panorangionmuna di toru on. Porlu taboto molo adong turiturian taringot pangalaho naso patut sitiruon sian ompunta, unang pola tapabotohon tu situan natorop. Sae ma holan hita naumbotosa. (bahasa Batak)

* Ricardo Parulian Sibagariang (Naipospos Sibagariang), penulis artikel “Naipospos.”
* Haran Ompu Basar Solonggaron Sibagariang (Alm), mantan Kepala Negeri Hutaraja sebagai sumber tertulis dalam buku sederhana susunannya sendiri tentang Raja Naipospos dan Keturunannya.
* Laris Kaladius Sibagariang, seorang yang dituakan dan kepala adat di Hutaraja Sipoholon sebagai sumber lisan.
* W. M. Hutagalung, sebagai sumber pembanding dalam bukunya yang bejudul PUSTAHA BATAK Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak
* D. J. Gultom Raja Marpodang, sebagai sumber pembanding dalam bukunya yang berjudul Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak tentang marga keturunan Raja Batak…

Penulis: Ricardo Parulian Sibagariang

Artikel dicopot dari SINI

2009-11-10T21:32:00.010+07:00

Soal Ujian Test CPNS 2009. Mau ?

2009-10-24T12:21:00.003+07:00

Anda mencari bocoran soal-soal ujian test CPNS 2009-2010 ?klik disini

INGIN SUKSES TEST CPNS 2009 ?

2009-10-24T12:16:00.003+07:00

RIBUAN kursi disiapkan pemerintah untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Namun jutaan orang akan memperebutkannya. Maka perlu persiapan matang agar sukses mengikutinya dan tampil sebagai pemenang.

Rebut kesempatan ini. Dapatkan contoh-contoh soal Test CPNS 2009-2010 secara lengkap.klik disini

2009-10-20T19:31:00.001+07:00

2009-10-20T18:31:00.002+07:00

Eceknya, merdeka !

2009-08-15T10:28:00.004+07:00

JANGAN paksa rakyat harus menyemarakkan hari kemerdekaan. Jangan ancam rakyat harus memasang bendera di depan rumah (kontrakan) masing-masing. Sekali lagi, atasnama kemerdekaan jangan ada main paksa.

Boleh saja setiap 17 Agustus, dikenal sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Dan dunia mengakuinya, sebab 17 Agustus 1945 Soekarno – Hatta atasnama bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Namun jangan lupa, bahwa dengan proklamasi yang konon berkumandang ke seluruh negeri itu, tidak serta-merta membuat rakyat negeri ini seratus persen telah merdeka. Boleh jadi, bagi sebagian besar anak bangsa di negeri ini, makna kemerdekaan itu masih sekedar ecek-ecek alias pura-pura.

Bagi rakyat, tak ada arti kemerdekaan jika cari makan masih susah. Berobat masih mahal, sekolah masih bayar. Cari kerja harus sogok, buat KTP harus bayar, tempat berjualan digusur paksa.

Tidak ada arti kemerdekaan, jika saat perut lapar Negara tidak peduli. Tidak ada arti kemerdekaan jika saat anak butuh buku pelajaran, uang tak ada membelinya. Tidak ada arti kemerdekaan jika rumah warisan nenek moyang digusur paksa tanpa gantirugi, dengan mengatasnamakan pembangunan.

Kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Dan oleh sebab itu, maka kemerdekaan Indonesia harus diujudkan. Kalimat ini, dengan sangat manis dikutif dalam pembukaan UUD 1945. Hampir semua anak sekolah dasar di negeri ini hapal kalimat ini, sebab dibacakan setiap hari Senin pada apel pagi di Sekolah.

Kalimatnya bagus,redaksionalnya mantap. Namun memaknai isinya, ternyata sangat sulit. Kemerdekaan yang dimaksudkan dalam kalimat itu, malah masih jauh dari harapan.

Bangsa ini memang terlalu pandai berkata-kata, tapi kurang melaksanakan apa yang dikatakan. Bangsa ini lupa, bahwa tidak semua masalah dapat diatasi dengan kata-kata. Parahnya lagi, apa-apa yang pernah dikatakan, dengan mudah dilupakan begitu saja.

Bung Karno dan Bung Hatta saat memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini 17 Agustus 1945 telah mengatakan, masih banyak masalah yang harus diselenggarakan setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Tapi, mereka juga tidak pernah menyelesaikan apa yang dikatakannya itu tepat waktu.

Lihat misalnya dalam teks proklamasi; “…hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya…”

Masalah pemindahan kekuasaan dari penjajah Belanda ke Indonesia, memang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dan itu sudah dianggap tuntas. Namun soal “dan lain-lain”, sampai kini nampaknya belum dapat diselenggarakan dan dituntaskan.

Janji negara akan menyelenggarakan “dan lain-lain” dengan sesingkat-singkatnya tak pernah dapat ditepati. Maka ketika kedaulatan negara Indonesia sudah ditangan, pemimpin kita lebih fokus memikirkan kekuasaan.

Pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sedangkan “dan lain-lain” tidak pernah diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Konsekwensinya adalah, bangsa kita hanya disibukkan urusan pemindahan kekuasaan. Maka rakyat pun terjebak rutinitas agenda politik untuk memilih pemimpin. Hak-hak mereka untuk dipimpin, terabaikan.

Lihatlah betapa dalam kesehariannya, rakyat harus ke TPS untuk memberi hak pilih kepada calon Presiden, calon Bupati/Walikota, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD, calon anggota DPRD, calon Kepala Desa.

Jika demikian, kapan rakyat menikmati kemerdekaan ? Kapan rakyat betul-betul merdeka ?

Kondisi Indonesia sekarang, memang sudah semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Yaitu Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Maka para pemimpin negeri ini, cepatlah sadar dan kembali ke jalan yang benar. ***

Jangan Katakan Dengan BOM

2009-07-23T11:22:00.003+07:00

Oleh Mayjen Simanungkalit

MASYARAKAT luas memiliki cara beragam dalam mengungkapkan perasaan. Di beberapa daerah belahan dunia, Bunga dipercaya memiliki makna yang bisa mewakili setiap perasaan.

Malah lagu-lagu cinta paling popular yang pernah tercipta di dunia, sering kali menyisipkan kata-kata "bunga" di dalamnya. Maka tidak mengherankan jika kemudian ada ungkapan, "katakan dengan bunga" .

Lihatlah ketika seorang pejabat dilantik, karangan bunga berjejer memenuhi tempat. Mulai dari tempat acara pelantikan hingga jalan utama sekitar gedung, dipenuhi papan bunga ucapan selamat dari kerabat dan rekan bisnis.Demikian juga saat terjadi dukacita, ucapan belangsungkawa dinyatakan lewat bunga.

Sesungguhnya, pemberian bunga ditujukan agar yang menerimanya tahu, bahwa si pengirim bunga ikut berbahagia atas kebahagiaan yang dirasakan si penerima bunga. Atau sebaliknya, juga turut belangsungkawa atas musibah yang di derita si penerima bunga. Jadi dengan bunga, akan tergambar perasaan seseorang.

Namun sayangnya, tidak semua orang memahami perasaan orang lain hanya dengan lambang-lambang abstrak seperti penggunaan media bunga. Mungkin karena hati dan perasaan manusioa sudah ditakdirkan berbeda. Banyak orang punya perasaan halus , tapi tidak sedikit pula yang memiliki perasaan bebal, budeg atau keras kepala.

Orang yang memiliki perasaan halus, memang akan mudah tersentuh dengan idiom atau lambang-lambang abstak seperti memahami makna pemberian Bunga. Namun, bagi orang yang memiliki perasaan sangat bebal, budeg dan keras kepala, diperlukan cara lain yang lebih keras.

Munculnya aksi demonstrasi, unjukrasa adalah akibat lambannnya seseorang memahami perasaan orang lain. Sehingga sekelompok orang merasa perlu menunjukkan perasaannya (unjuk-rasa), termasuk lewat cara-cara anarkis.

Pengunjukrasa ingin menunjukkan perasaannya. Mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka sedang marah. Mereka ingin diperhatikan. Mereka menagih hak. Mereka menuntut keadilan.

Sesungguhnya jika pengambil keputusan memiliki kepekaan perasaan dan mau bertindak cepat mengambil keputusan, unjukrasa tidak akan terjadi. Jika sila ke lima dari Pancasila,”Kkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sudah direalisasikan penguasa,maka tidak akan ada aksi unjukrasa, demo anarkis.

Karenanya, ketika BOM meledak lagi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta tempo hari, tidak lepas dari ungkapan perasaan pihak tertentu. Bisa jadi, BOM tersebut diledakkan karena kekecewaan sekelompok orang terhadap sesuatu. Bisa saja mereka adalah kelompok-kelompok yang lapar dalam pengertian luas, yang merasa aspirasinya tidak direspon penguasa.

Maka selain mengusut siapa dalang teror BOM, sebaiknya harus diusut juga apa yang sesunguhnya mereka inginkan. Pasti ada yang tidak beres, sehingga seseorang harus merasa perlu melakukan BOM bunuh diri. Seseorang tidak akan rela bunuh diri, jika masih ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk hidup damai.Bukankah hidup damai bahagia lebih baik daripada mati menderita ?

Penguasa dan pengambil kebijakan seharusnya mempertajam kepekaan sosialnya, guna merespon semua perasaan anak-anak negeri. Mereka juga adalah pemilik asli negeri ini, yang punya hak untuk ikut tertawa ditengah pesta yang sedang berlangsung.

Penguasa hendaknya jangan makan sendiri dan jangan menang sendiri. Negeri kita kaya raya, jangan biarkan rakyat lapar dan kesusahan. Negeri kita sudah merdeka, jangan biarkan dijajah lagi. Negeri kita beragama, jangan biarkan kezoliman disini.

Penguasa jangan zolim, pengusaha jangan sok alim. Rakyat sudah cerdas,mereka tahu ada haknya di negeri ini. Saatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia direalisasikan. Lebih cepat lebih baik, walau tak mungkin dengam Sim Salabim.bla...bla...bla.

Tuhan memberikan perasaan kepada manusia dan itu menjadi kelebihan dibanding mahluk lainnya. Karena sifatnya abtrak, perasaan itu memang harus diungkapkan agar orang lain mengetahui. Kepada Tuhan pun kita bacakan doa, sebagai ungkapan perasaan sebagai mahluk.Konon pula kepada penguasa, kita perlu ungkapkan perasaan dan isi hati.

Protes, demonstrasi, unjukrasa adalah bagian dari cara mengungkapkan perasaan. Dalam Negara demokrasi, cara ini diakui sebagai bentuk penyaluran aspirasi. Ungkapkan dengan berbagai cara, tapi mohon : Jangan katakan dengan BOM.***

DPRDSU Desak Gubsu Copot Kadishubsu Naruddin

2009-07-15T19:08:00.002+07:00

Medan (Lapan Anam)
Tim VI Kunker DPRDSU menilai kinerja Kadis Perhubungan Sumut (Kadishubsu) Naruddin Dalimunthe, masih diragukan dan terkesan tidak mendukung kebijakan Gubsu. Karenanya, Naruddin harus segera dicopot dari jabatannya dan di gantikan pejabat baru.

Penilaian itu disampaikan jurubicaranya Drs Usman Hasibuan dalam rapat paripurna dipimpin ketuanya Dra Hj Darmataksiah di gedung dewan, Rabu (14/7).

Dalam kesempatan itu, Tim VI Kunker DPRDSU menyampaikan desakan agar Naruddin Dalimunthe dicopot, setelah meninjau proyek-proyek Dishubsu dalam kunker di kota Padang Sidimpuan, Tapsel,Madina,Paluta dan Palas.

Dilaporkan, saat dewan mengunjungi proyek-proyek Dishubsu anggaran 2008 sama sekali tidak ada pejabat Dishubsi mendampingi. Akibatnya, petugas yang dijumpai dilapangan sama sekali tidak mengetahui hal ikhwal proyek.

Disisi lain, fungsi pengawasan terhadap kenderaan angkutan barang pada UPPKB Jembatan Timbang Pal XII kurang berjalan sebagaimana mestinya. Kenderaan yang lewat melebihi 40-60 ton, sama sekali tidak dibongkar sesuai Perda Sumut.

Atas berbagai masalah yang ditemukan dilapangan, tim menilai kinerja Kadishubsu masih diragukan. Bahkan terkesan tidak mendukung kebijakan Gubsu dan harus dicopot dan menggantinya dengan pejabat baru.***

Realisasi Belanja APBD 2008 Memprihatinkan

2009-07-15T19:07:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Fraksi-fraksi di DPRDSU menilai pelaksanaan pembangunan dan realisasi belanja belum dilakukan secara fair, terbuka dan sangat memprihatinkan. Bahkan temuan saat Kunker dewan, hampir di semua kabupaten/kota terjadi penyelewengan penggunaan APBD 2008.

Demikian terungkap dalam paripurna DPRDSU penyampaian pandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap ranperda PJP (Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan) APBD TA 2008, dipimpin Ketuanya Dra.Hj Darmataksiah di gedung dewan, Rabu (15/7).

Dalam pandangan umum masing-masing fraksi dihadiri Sekdaprovsu RE Nainggolan dan pejabat eselon II, terungkap sejumlah proyek didanai APBDSU 2008 bermasalah. Selain banyak yang tidak tepat sasaran, diantaranya malah berkualitas jelek sehingga tidak bermanfaat maksimal bagi rakyat.

Fraksi Demokrat misalnya, melalui jubirnya Aliozisokhi Fau mengungkapkan karena belum terbukanya secara fair pelaksanaan pembangunan, hasil pembangunan tidak sesuai dengan diharapkan. Karenanya Pemprovsu harus segera mengevaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Khusus bagi pelaku telah melakukan penyimpangan agar diblacklist dan tidak diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dan beri kesempatan yang sama bagi semua masyarakat, berkompetisi secara sehat memberikan yang terbaik bagi setiap kesempatan dan peluang yang ada.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Fraksi Demokrat menyarankan, Pemprovsu untuk mencari terobosan dan menggali sumber potensi PAD yang baru. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari PAD dari PKB dan BBN-KB.

Sementara Fraksi PDIP lewat jubirnya Analisman Zalukhu mengungkapkan, realisasi belanja masih sangt memprihatinkan. Hal itu sangat mempengaruhi penaggulangan kemiskinan di Sumut baik kemiskinan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Jika Pemprovsu tidak dapat memberikan penjelasan secara konkrit, penyenan realisasi belanja sudah tentu tidak akan dapat dipersiapkan solusi yang tepat mengatasinya. Akhirnya kinerja Pemprovsu akan terus tidak dapat diperbaiki atau disempurnakan dimasa mendatang,” ujar Analisman.

Fraksi PDS melalui jubirnya Sobambowo Bu’lolo mengungkapkan kondisi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan APBD 2008 yang terjadi hampir di semua kabupaten/kota. Menyikapi kondisi itu, Gubsu segera membentuk tim khusus mengusut temuan-temuan anggota dewan.

Fraksi PDS berharap, temuan-temuan dewan di lapangan dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam manajemen APBD-APBD tahun anggaran nberikutnya, khususnya APBD TA 2009.***

Gubsu Ajukan Pengganti Afifuddin Lubis

2009-07-15T19:06:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Gubsu Syamsul Arifin SE sudah mengajukan tiga nama pejabat Pemprovsu ke Mendagri, untuk menjabat Walikota Medan menggantikan Afifuddin Lubis yang akan pensiun.

“Gubsu sudah rekom ke Depdagri untuk digodok. Sebab yang berwenang menentukan siapa yang layak nantinya adalah Mendagri,” kata Sekdaprovsu RE Nainggolan kepada wartawan di sela rapat paripurna di gedung DPRD Sumut, Rabu (15/7).

Hanya saja Sekda tidak mau mengungkapkan identitas ketiga calon penjabat wali kota Medan yang telah diusulkan tersebut. RE hanya menyebut ketiganya adalah pejabat eselon II dari jajaran Pemprovsu.

Namun Sekdaprovsu masih merahasiakan ketiga nama itu, kecuali menyebutkan ketiganya kini pejabat eselon II. Rekomendasi ini, menyusul akan pensiunnya Afifuddin Lubis pada 22 Juli mendatang.

RE menambahkan tiga nama calon penjabat wali kota Medan yang diusulkan itu, sebelumnya telah digodok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (Baperjakat) Pemprovsu. Jadi mereka sangat memahami dunia pemerintahan dan seluk-beluknya.

RE sendiri mengaku tidak mengetahui kapan mendagri akan menetapkan nama penjabat wali kota Medan nantinya. Namun dia mengakui, Afifuddin Lubis memasuki masa pensiun pada 22 Juli 2009 dan SK pengangkatannya berakhir pada 20 Agustus 2009.***

DPRDSU Sahkan Tiga Ranperda

2009-07-06T15:22:00.000+07:00

Gubsu Minta Agar Tujuan dan Manfaat Perda Disosialisasikan
Medan (Lapan Anam)
DPRDSU menetapkan tiga Perda yakni Perda Hidrologi, Perda PDAM Tirtanadi dan Perda Pembangunan dan Penataan Menara Bersama Telekomunikasi. Penetapan dilakukan lewat voting dalam paripurna dewan dipimpin ketuanya Dra Hj Darmataksiah YWR di gedung dewan, Senin (6/7).

Didampingi Wakil Ketua DPRDSU Drs H Hasbullah Hadi SH,SpN, H Ali Jabbar Napitupulu dan Japorman Saragih dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin SE, penetapan tiga Ranperda tersebut berlangsung alot. Fraksi PKS lewat juru bicaranya Timbas tarigan dengan tegas menolak Ranperda PDAM Tirtanadi, karena bertentangan dengan UU No.5 tahun 1962.

Demikian juga Fraksi PAN DPRDSU lewat juru bicaranya Drs Parluhutan Siregar meminta pengesahan Ranperda PDAM Tirtanadi ditunda. Mereka meminta agar sebelum Ranperda disahkan, dilakukan audit menyeluruh kepada PDAM Tirtanadi oleh BPK, dilakukan hearing seluas-luasnya kepada public.

Fraksi PAN DPRDSU juga meminta klarifikasi tentang biaya administrasi Rp 3000 yang diberlakukan manajemen terhadap pelanggannya. Sehingga ketika kelak Ranperda PDAM Tirtanadi disahkan, tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Namun karena jumlah fraksi yang menyetujui tiga Ranperda itu disahkan menjadi Perda, maka rapat dewan dilanjutkan. Dengan berdebatan cukup alot, akhirnya pimpinan dewan memutuskan voting.

Dalam voting dihadiri 48 anggota dewan, sebanyak 38 dewan menyatakan setuju dan 8 dewan menyatakan tidak setuju dan 2 orang abstain. Dengan demikian, tiga Ranperda tersebut dinyatakan sah dan ditandatangani Gubsu Syamsul Arifin dan ketua DPRDSU Hj Darmataksiah YWR.

SOSIALISAI

Gubsu dalam sambutannya mengharapkan agar tiga Ranperda tersebut, terutama Perda Pembangunan dan Penataan Menara Bersama Telekomunikasi dan Perda Hidrologi. Dengan demikian, Kabupaten/Kota dapat memahami tujuan dan manfaat kehadiran Perda tersebut.

“Sosialisasi penting dilakukan agar tidak muncul perbedaan persepsi dalam memahami masalah. Karena tujuan Perda jelas untuk mensejahterakan masyarakat dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD)”, kata Gubsu.

Khusus tentang Perda PDAM Tirtanadi, secara khusus Gubsu mengharapkan agar Perda tersebut mampu meningkatkan kinerja, guna menwujudkan tugas dan fungsinya menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat.

Kata Gubsu, dalam waktu dekat pada bulan Juli ini juga, akan dilakukan 3547 sambungan baru di perkampungan nelayan Belawan. Sambungan baru ini, dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat nelayan.***

Ribuan Mahasiswa di Medan Tak Ikut Pilpres

2009-07-06T10:58:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Akibat tidak memiliki kartu undangan untuk memilih, ribuan mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi di Medan terancam tidak ikut memberikan suara pada Pilpres 8 Juli 2009.

Demikian terungkap dalam sosialisasi Pilpres digelar Kajian Informasi dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) menghadirkan anggota KPUD Sumut, Surya Perdana Ginting, Pengurus BEM Perguruan Tinggi, Jurnalis, penyandang Tunanetra dan aktivis NGO Sumut di Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu (4/7).

Disebutkan, umumnya mahasiswa dari luar daerah yang jumlahnya diperkirakan ribuan orang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi di Medan, tidak memperoleh formulir C-4 untuk memilih di Pilpres.

Mahaiswa juga mengkritik kebijakan KPU yang tidak membolehkan Kartu Tanda penduduk (KTP) sebagai bukti kepesertaan untuk memilih. Mereka mengaku terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tapi lokasinya di kampung halaman.

“Tak mungkin saya harus pulang ke Kalimantan, hanya untuk Pilpres. Padahal, kalau regulasi untuk mahasiswa ada, tentu kami dapat menggunakan hak pilih di Medan”, kata Sulastri mahasiswa di Medan asal Kalimantan Timur.

Anggota KPUD Suimut,Surya Perdana dalam kesempatan itu malah tidak mampu memberi solusi, sebab mengaku aturannya memang tidak boleh menggunakan KTP untuk alat kepesertaan pemilih. Dia menyarankan agar mahasiswa mengurus formulirA-7, agar dapat memberikan suara di Medan atau pulang kampung saat Pilpres. ***

Jangan Mati Sebelum Wisata ke Tongging

2009-07-04T20:04:00.002+07:00

Catatan : Mayjen Simanungkalit

TONGGING hanya desa kecil di pinggiran Danau Toba. Namun nama desa ini cukup kesohor ke seluruh negeri. Letaknya dibawah bukit terjal, dengan panorama alam yang sangat menawan. Tongging masuk dalam kawasan Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo.

Selama ini Tongging sering diabaikan para pelancong. Kalah bersaing dengan kota Parapat dan Tao Ajibata, Tuktuk Siadong dan Tomok. Padahal, Tongging tidak kalah menariknya. Diam-diam, Tongging menyimpan berbagai keindahan objek wisata.

Saya dan keluarga yang liburan ke objek-objek wisata Danau Toba selama 5 hari lima malam penuh pekan lalu, merasa wajib menginap di Tongging selama dua malam. Kami tegoda keindahan alamnya.

Pagi hari di Tongging, sangat menyasikkan. Malam hari, sangat menggoda. Gemercik air danau dengan ombak kecil saat angin berhembus, mampu menghilangkan kejenuhan yang mengurung kita dalam kesibukan ibukota.

Jarak Tongging dengan Kabanjahe, hanya 35 KM. Jadi sangat mudah ditempuh dengan kenderaan roda empat. Disiang hari, selain menyaksikan keindahan alam danau Toba, pengunjung juga dapat menyaksikan aktivitas warga desa berpenduduk 300 KK itu.

Jangan lupakan Tongging. Disana warga hidup dari pertanian, menanam bawang merah, sebagian juga padi. Dipinggir danau, warga memelihara Ikan Mas dan Mujair dengan memanfaatakn kawasan sebelah utara Danau Toba dengan membuat Keramba.

Saat ini Tongging sedang musim buah Mangga Udang yang rasanya sangat manis. Malah ketika sore hari duduk memandang Danau, sesekali buah mangga jatuh kepangkuan. Maklum, di depan Tongging Beach Hotel tempat kami menginap, ada pohon mangga besar sedang berbuah lebat.

Maka sebelum ajal anda menjemput, berkunjunglah ke Tongging. Janganlah mati sebelum melihat Tongging. Sungguh. Jangan sampai anda menyesal.***

Temuan Narkotika

2009-07-04T19:14:00.002+07:00

Narkotika - Sejumlah petugas Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) A2 Medan memberi keterangan terkait temuan narkoba seberat 535,3 gram dan bahan baku sabu-sabu seberat 1 kg yang dibawa tersangka BS (tengah) di duga berasal dari Malysia, Sabtu (4/7).

DPP PPRN Protes KPUD Simalungun

2009-07-04T19:11:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
DPP PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) memprotes keras KPUD Simalungun yang tidak mengikutkan Caleg terpilih dari PPRN atas namaTumpak Siregar, SH dalam pengumuman penetapan anggota DPRD Simalungun priode 2009 - 2014, padahal Tumpak caleg PPRN yang memperoleh suara terbanyak.

Protes keras itu diungkapkan Tim Advokasi DPP PPRN Porman Hutabarat, SH kepada wartawan, Sabtu (4/7) di Medan menanggapi sikap KPUD Simalungun yang tidak mengikutkan Caleg dari PPRN dalam pengumuman penetapan anggota DPRD Simalungun.

"Kita kecewa dan kesal atas sikap KPUD Simalungun yang terkesan ragu-ragu menetapkan Caleg terpilih dari PPRN. Padahal, DPP melalui suratnya bernomor 153/DPP-PPRN/BL/VI/2009 yang ditandatangi Ketua Umum Amelia A Yani dan Sekjen Dr Yansen Sitorus, MKes sudah mendesaknya agar ditetapkan," ujar Porman Hutabarat.

Diakui Porman, awal keraguan KPUD menetapkan Tumpak Siregar, SH sebagai calon terpilih dari Dapem Simalungun II, ketika munculnya surat palsu bernomor 248.5/DPP/SU/VI/2009 mengatas-namakan DPP PPRN yang meminta KPUD tidak melantik Tumpak dan diusulkan sebagai penggantinya Jhonter Poltak Simbolon.

"Setelah diteliti, ternyata surat tersebut palsu, baik tanda-tangan Ketua Umum maupun Sekjen yang menandatanganinya (HVTA Simanjuntak) sudah tidak menjabat Sekjan PPRN lagi," ujar Porman seraya menyebutkan atas kasus pemalsuan surat DPP ini, partai akan menempuh jalur hukum.

Melihat adanya ketidak beresan tersebut, ujar Porman, DPP PPRN pada 1 Juli 2009 segera menyurati KPUD Simalungun dan menyatakan surat yang mengatas-namakan DPP PPRN No248.5/DPP/SU/VI/2009 palsu dan dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab dengan memalsukan tanda-tangan Ketua Umum dan Sekjen.

"DPP nyatakan surat tersebut tidak berkekuatan hukum. Apalagi nama HVTA Simanjuntak yang tertera dalam surat sebagai Sekjen sangat keliru. Begitu juga nomor surat, bukan penomoran yang dikeluarkan DPP PPRN," katanya.

Sesuai dengan poin tersebut, maka DPP PPRN meminta KPUD Simalungun mengabaikan surat tersebut dan tetap melaksanakan penetapan Caleg terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai ketentuan UU dan peraturan KPU atas nama Caleg terpilih PPRN Tumpak Siregar, SH.

"DPP PPRN juga menegaskan, di tubuh PPRN termasuk DPD PPRN Simalungun tidak ada pemecatan/pemberhentian anggota seperti yang ditulis surat yang mengatasnamakan PPRN dimaksud," ujar Porman.

Diungkapkannya, dalam kasus ini pihaknya juga telah menghubungi Sekretaris KPUD Simalungun Sabar Silalahi melalui telepon agar mengabaikan surat palsu tersebut dan menyatakan Caleg terpilih PPRN tetap Tumpak Siregar, SH, tapi ternyata KPUD mengabaikannya, sehingga sangat disesalkan.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua KPUD Simalungun Nurdin Sinaga melalui telepon menyatakan, tidak ikutnya Tumpak Siregar, SH dalam pengumuman penetapan Caleg terpilih, dikarenakan adanya dua surat yang berbeda dari DPP PPRN.

"Kita akan klarifikasi ke DPP PPRN di Jakarta, mana sebenarnya surat yang asli, apakah surat bernomor 248.5/DPP/SU/VI/2009 yang dituduh dipalsukan atau surat yang terakhir No153/DPP-PPRN/BL/VI/2009. Baru bisa kita tetapkan siapa yang terpilih," katanya.***

DPRDSU Tak Mau ABS Soal Ranperda PDAM Tirtanadi

2009-06-24T18:48:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
DPRD Sumut tidak mau sekedar ‘menonton’ atau menerima laporan ‘ABS’ (Asal Bapak Senang), terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PDAM Tirtanadi.Sebaliknya akan lebih berperan terutama dalam penetapan tarif air minum, kerjasama kepada pihak ketiga maupun penyertaan modal.

“Dalam ranperda PDAM Tirtanadi sudah diatur bagaimana peran DPRD Sumut, sehingga jika Tirtanadi kerjasama dengan pihak ketiga terlebih dahulu harus dikonsultasikan ke DPRD Sumut”, kata Ketua Pansus (Panitia khusus) Ranperda PDAM Tirtanadi, Mutawalli Ginting kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (24/6).

Peran DPRD Sumut juga dicantumkan pada Ranperda PDAM Tirtanadi dalam menetapkan dan memutuskan besar tarif air minum dan air limbah. “Untuk menentukan dan menetapkan besarnya tariff air minum ke depan tidak cukup keputusan kepala daerah atas usul direksi, tapi dikonsultasikan ke dewan,” ujarnya.

Demikian halnya dalam penyertaan modal dasar PDAM Tirtanadi, dirubah menjadi penyertaan modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dilakukan dengan persetujuan gubernur dengan terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD..

Mutawalli Ginting juga penasihat FP Demokrat menyebutkan, materi-materi yang akan dicantumkan dalam ranperda PDAM Tirtanadi berpedoman pada Permendagri No 2 tahun 2007, karena banyak perubahan yang prinsipil harus dilakukan PDAM Tirtanadi.

Permendagari No 2 tahun 2007 merupakan pedoman penyusunan ranperda PDAM Tirtanadi, walaupun bukan mutatis dan mutandis, sesuai petunjuk Mendgari saat diikonsultasikan. Kalau ada masalah maupun saran dan pendapat yang perlu ditambah pasal-pasal dalam ranperda PDAM Tirtanadi boleh-boleh saja, asal tidak terlalu jauh dari Permendagri No 2 tahun 2007.

Menyangkut masalah status atau kedudukan PDAM Tirtanadi, Mutawalli mengatakan, tergantung kepada daerah dimana Perda itu diberlakukan. Namun, dari hasil konsultasi dengan Departemen Keuangan RI, harus diputuskan orientasi PDAM Tirtanadi ke depan. Apakah bisnis/ekonomi orientet atau semata-mata public orientet.

Tapi, ungkap Ginting, dari beberapa pemikiran di pansus, di PDAM Tirtanadi harus ada keseimbangan antara bisnis orientet dengan public oritentet. Karena PDAM Tirtanadi sekarang yang diatur dalam Perda tahun 1999 masih mengarah kepublik orientet, meski tidak meninggalkan porsi ekonomi orientet.

Perubahan lain yang dicantumkan dalam ranperda PDAM Tirtanadi ke depan, tambah Mutawalli, terkait lulus uji kelayakan dan kepatutan selama ini dilakukan tim ahli kini dirubah menjadi tim independent. Laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan harus diaudit BPK atau akuntan dihunjuk BPK.***

DATA KEANEKARAGAMAN HAYATI PENTING BAGI KONSERVASI

2009-06-24T18:45:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah memiliki profil keanekaragaman hayati yang dapat diakses di website www.blh.sumutprov.g.id. Namun data yang disusun tersebut belum sempurna, karena baru hanya 12 Kabupaten/Kota yang memberikan data profil keanekaragaman hayati di daerah masing-masing.

Demikian dikatakan Kepala Badan lingkungan Hidup (BLH) Sumut Prof H Syamsul Arifin SH,MH saat membuka Rapat Kerja Teknis Balai Kliring Keanekaragaman Hayati di Hotel Antares Medan, Rabu (24/6).

Menurut dia, profil keanekaragam hayati sangat penting, karena konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan memerlukan informasi yang lengkap,akurat dan terbarukan.

“Kita memerlukan profil yang lengkap mengenai status ekosistem, spesies flora dan fauna pada kawasan konservasi. Termasuk kawasan penyangga dan kawasan lain yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tingkat tinggi serta serta sumber daya genetik.
Kata dia, informasi profil keanekaragaman hayati harus dikelola dalam status basis data yang baik, agar mampu menjadi dasar bagi proses monitoring dan penyusunan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Sumut.

“Menyikapi hal inilah maka kementerian lingkungan hidup dan BLH Sumut mengadakan rapat kerja teknis dan pelatihan pembuatan website keanekaragaman hayati bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota”, katanya.

Karenanya, Syamsul Arifin mengharapkan semua peserta agar memanfaatkan rapat teknis tersebut sebaik-baiknya. Rapat teknis yang dirangkaikan dengan pelatihan pembuatan website tersebut, menjadi langkah awal untuk membuat sistem data online keanekaragaman hayati.

PETA KAWASAN
Sementara Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Dra Masnellyarti Hilman MSc dalam kesempatan yang sama menyatakan, potret keanekaragaman hayati yang lengkap sangat diperlukan dalama penataan lingkungan.

Dengan gambaran yang lengkap soal keanekaragaman hayati tersebut, maka akan jelas terpetakan mana kawasan yang harus dipertahankan fungsinya untuk menjaga ketersediaan air, berapa jumlah populasi spesies, di mana persebarannya serta spesies mana yang sangat potensial untuk dikembangkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Guna melengkapi data informasi keanekaragaman hayati tersebut, kata Masnellyarti, Kementerian Lingkungan Hidup mempasilitasi ketersediaan dan pertukaran informasi diantara pemangku kepentingan. Baik pada skala nasional maupun lokal, bahkan hingga skala internasional melalui Balai Kliring Keanekaragaman Hayati.

Dengan misi ini, maka Balai kliring Keanekaragaman Hayati akan menjadi media yang sangat penting bagi penyampaian bahan masukan terhadap kebijakan,strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati. Juga berperan sebagai sarana komunikasi,edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.***

Menolak Bea Administrasi PDAM Tirtanadi

2009-06-19T17:11:00.002+07:00

(Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Hajat Hidup Orang Banyak)

Oleh: Alfiannur Syafitri

“Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) bukanlah angka yang berarti bagi segelintir pejabat, atau beberapa kelompok tertentu yang perekonomiannya dapat bertahan dalam era krisis. Namun untuk sebahagian besar masyarakat awam dinegeri ini, jumlah tadi bukan tidak mungkin mengandung banyak arti. Dengan uang itu ( tiga ribu ), seorang buruh serabutan dengan istrinya dan 4 orang anak mereka, bakal memperoleh 2. 500 – 3. 000 gram beras raskin, atau 5. 00 gram gula pasir, bisa juga 5. 00 gram minyak goreng. Tentunya itu cukup buat makan seadanya bagi keluarga mereka untuk satu dua hari."

Dalih Permendagri

PDAM Tirtanadi mempunyai kewajiban mengelola hajat hidup orang banyak, yakni menyediakan air yang dapat dipakai untuk minum serta mandi oleh masyarakat Sumatra Utara, selain dari sisi bisnis mencari keuntungan bagi pemasukan kas daerah. Kewajiban sebagai perusahaan daerah membuat PDAM dalam proses manajemen administrasi dan kinerja produksinya, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan terakhir yang harus dipedomani, Permendagri No. 23 tahun 2006, tentang Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 diatas, ada memuat sekitar 144 komponen yang harus dijumlahkan bagi penentuan tarif air(tarif rendah), yang selanjutnya menjadi patokan bagi penentuan tarif progresif(tarif subsidi). Artinya bagi setiap keluarga yang terdiri dari 6 orang, jumlah kebutuhan dasar keluarga akan air adalah 10 M3. Bila pemakaian diatas kebutuhan dasar 10M3 itu, maka berlakulah tarif progresif(tarif subsidi bertingkat).

Berdasarkan Permendagri tadi, PDAM Tirtanadi menentukan tarif rendah/sosial (Gol A) berkisar antara Rp. 500 – Rp. 690, tarif dasar non niaga/rumahtangga (Gol B) antara Rp. 5.00 – 2.355, tarif penuh/niaga(Gol. C) Rp. 1. 175 – 3.620, dan tarif khusus/industri(Gol. D) kesepakatan antara Rp. 2. 960 – Rp. 7.750. Tarif air yang dipergunakan Tirtanadi diatas merupakan tarif baru, perubahan atas tarif yang sebelumnya berlaku sebagaimana diatur oleh Permendagri No. 2 tahun 1998(tabel I penghitungan tarif).

Dari 391.000 pelanggan PDAM Tirtanadi yang tersebar pada sejumlah kota dan kabupaten di Sumatra Utara(PDAM KSO-kerjasama operasional), dalam tahun 2009 ini, Kota Medan memiliki jumlah pelanggan terbesar, mencapai 348.000 pelanggan(sekitar 85% dari keseluruhan pelanggan). Presentase yang cukup tinggi, bila dibanding jumlah pelanggan pada kota-kota lainnya yang hanya mencapai kisaran antara 0,8 – 3,5 % saja bila melihat kondisi pelanggan pada tahun 2006(tabel II). Dari seluruh pelanggan tadi, maka kelompok RT-2 menjadi kelompok pelanggan terbesar, disusul kelompok pelanggan lainnya yang sangat tidak berimbang dengan kelompok rumahtangga-2( tabel III)

Meskipun menggunakan tarif progressif(subsidi bertingkat), namun setiap tahunnya PDAM Tirtanadi terus meraup keuntungan, dan hingga tahun 2009 mencapai puluhan milliaran rupiah(tabel IV). Aneh meski untung, tetapi sangat mengherankan sikap PDAM yang kembali mengenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah). Padahal dalam tatacara penentuan tarif sebagaimana diatur Permendagri No. 23, biaya administrasi sudah termasuk dalam 144 komponen penghitungan tarif dasar. 144 Komponen yang merupakan biaya langsung dan biaya tidak langsung itu, diklasifikan atas 6 kelompok besar komponen bagi penentuan biaya dasar, yakni: 1). Biaya Sumber Air, 2). Biaya Pengelolaan Air, 3). Biaya Transimisi dan Distribusi, 4). Biaya Kemitraan, 5).Biaya Umum dan Administrasi, dan 6) Biaya Keuangan Setahun.

Tanpa Transparansi

Jika merujuk kepada Permendagri diatas, jelas pengenaan tarif administrasi sebesar Rp. 3000,- selain tidak berdasar, juga sangat bertentangan dengan peraturan pedoman penentuan tarif yang ditandatangani menteri dalam negeri. Apalagi, pada peraturan sudah ditetapkan, tatacara penentuan tarif berdasarkan penjumlahan komponen-komponen yang ada(144). Penentuan besaran tarif dari komponen yang ada itupun harus dilandasi terhadap kinerja pada keterjangkauan dan keadilan; mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi pemakaian air; transparansi dan akuntabilitas; serta perlindungan air baku. Bahkan Permendagri itu juga mengatur tentang tentang teknis pelaksanaan dan sosialisasi tarif kepada masyarakat, seperti; Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Untuk melihat adanya ketidakseimbangan persentase dari tarif administrasi terhadap tiap kelompok pelanggan, mari kita lihat contoh perbandingan perhitungan tarif rekening air berikut ini. Sample diambil dari tarif kelompok pelanggan terbesar, yakni kelompok Rumahtangga-2(R-2), Niaga Kecil(N-1) dan Rumahtangga 1(R-1). Pada sebuah keluarga yang berjumlah 6 orang menggunakan air rata-rata sebanyak 15M3/bulannya, jumlah rekening keluarga itu adalah; 630 X 10= 6. 300,- ditambah 1. 160 X 5= 5. 800, penjumlahan keduanya menjadi Rp. 12. 100. Jumlah ini kemudian ditambah lagi P.Pn 15%(Rp. 1. 815), hingga keseluruhan tarif menjadi Rp. 13. 915,-(jumlah rekening yang biasa tanpa biaya administrasi 3.000). Bila kemudian angka itu ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 3.000, - maka rekening keluarga R-2 menjadi Rp. 16. 915,-. Itu artinya pada tarif baru dengan adanya penambahan biaya administrasi, selain terjadi dua kali(2X) pengenaan tarif untuk komponen yang sama(administrasi), penambahan biaya administrasi 3.000 sama dengan sekitar 13% dari biaya rekening air(Rp.13.915 ).

Bila pada pelanggan pada kelompok RT-2 tadi mendapat biaya administrasi sebesar 13%, maka kondisi ini berbeda dengan kelompok pelanggan lainnya, yang kali ini masuk dalam kelompok niaga dan membayar rekening air sebesar Rp. 300.000/bulannya. Dengan adanya biaya administrasi Rp. 3000, maka pelanggan ini akan membayar rekening air sebesar Rp. 303.000,-.

Berarti terhadap pelanggan yang masuk kelompok niaga ini, hanya mendapatkan penambahan administasi sebesar 1% dari jumlah rekeningnya airnya. Lebih tragis lagi dari kelompok R-2, dan Niaga tersebut diatas, terjadi pada pelanggan yang masuk dalam kategori kelompok pelanggan terendah yakni kelompok R-1, yang setiap bulannya hanya menggunakan air sebanyak 10M3 dengan tarif rata-rata kisaran Rp. 6. 500,-/bulan. Dengan adanya administrasi 3.000, kini rekening airnya menjadi Rp. 9. 500,-/bulan. Berarti persentase penambahan bea administrasi kelompok R-1 ini mencapai 45%. Adanya perbedaan persentase dalam biaya administrasi Rp. 3000,-, berbanding masing-masing rekening kelompok pelanggan sebagaimana yang telah kita uraikan membuktikan, PDAM Tirtanadi dalam hal penambahan rekening lewat biaya administrasi berlaku gegabah dan terburu-buru, tanpa mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit Menyeluruh

Bila melihat kenyataannya bahwa PDAM Tirtanadi terus mendapatkan keuntungan milliaran rupiah setiap tahunnya dari pelanggannya, maka administrasi 3.000,- harus ditolak, karena bertentangan dengan Permendagri No. 23 tahun 2006. Apalagi penerimaan dana yang diperkirakan mencapai Rp. 1. 174.245,-(satu milliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh lima rupiah) tiap bulannya, dan bila berjalan mulus dalam satu tahun berjalan maka akan diperoleh dana dari masyarakat sebesar Rp. 14. 090.990,-(empat belas milliar sembilanpuluh juta sembilanratus sembilanpuluh rupiah).

Uang puluhan milliar rupiah itu sekitar 200%, dari laba bersih PDAM Tirtanadi dalam tahun 2008. Keuntungan yang melebihi 100% itu, tentunya terindikasi diluar batas kewajaran bagi keuntungan sebuah perusahaan daerah. Apalagi, pihak Tirtanadi sendiri tidak transparan menjelaskan penggunaan dana puluhan milliar rupiah yang cukup besar ini.

Sudah selayaknya, bila melihat berbagai keganjilan yang terjadi dalam tubuh PDAM Tirtanadi tadi, BPK RI-Perwakilan Sumut dan DPRD-SU sebagai perpanjangan tangan rakyat Sumatra Utara, melakukan audit investigasi serta penelusuran khusus terhadap manajemen dari gonjang-ganjing biaya administasi yang telah diberlakukan terhitung Mei 2009 itu. Ada apa dibalik pengutipan Rp. 3000,-/pelanggan, yang dananya mencapai milliaran rupiah dalam setahun tersebut.

Tampaknya tersimpan sebuah agenda besar yang disembunyikan para petinggi PDAM Tirtanadi, dan harus ditutupi dengan berbagai dalih hingga melahirkan konflik antara yang pro dan kontra ditengah publik, sebagaimana yang kini menyita perhatian masyarakat lewat media massa.(data dihimpun dari audit BPK RI, serta data situs Manajemen PDAM Tirtanadi)

*Artikel telah dimuat Harian ANALISA, Selasa 9 Juni 2006 hal. 20 dan bersambung ke hal.22(red-lapananam)

Penulis Jurnalis di Medan, Alumni ICIP Jakarta, dan aktif mensosialisasikan informasi publik sebagai Direktur Eksekutif Civil Information for Contribution of Learn(LSM-CIKAL) Medan

Aparat Jangan Tekan Rakyat di Pilpres 2009

2009-06-16T18:05:00.001+07:00

Medan ,(Lapan Anam)
CAPRES Megawati Soekarnoputri meminta aparat negara seperti intel, Polisi, Babinsa, Koramil tidak menekan rakyat dalam menentukan pilihan pada Pilpres 6 Juli 2009.

Permintaan itu disampaikannya dalam kampanye akbar dihadapan ribuan massa yang memadati lapangan Merdeka Medan,Selasa (16/6).

Dalam kampanye dihadiri Sekjen PDIP Pramono Anung Medan, Puan Maharani, Penasehat Tim Pemenangan Mega-Prabowo Sumut Panda Nababan, Ketua tim kampanye Mega-Prabowo Medan Drs Baskami Ginting, para pengurus DPD PDIP Sumut, DPD Gerindra Sumut, para pengurus partai koalesi,Yasona Laoly dan Firman Jaya Daely, Megawati juga menandatangi kontrak politik dengan kelompok petani, buruh, kaum perempuan, kaum miskin kota dan pedagang pasar.

Dalam pidato politiknya Megawati antara lain mengajak massa agar menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 8 Juli 2009. Pilih Capres yang pro rakyat, gunakan waktu 5 menit untuk menentukan nasib bangsa dan jangan mau ditekan-tekan apalagi dibayar.

Kontrak politik menurut Megawati hanya merupakan simbolis, sebagai awal komitmen antara dia dengan rakyat. Namun penting bagaimana agar Mega-Prabowo dapat terplih pada Pilpres 8 Juli 2009 agar kontrak poliik itu dapat diujudkan.

Dia mengingatkan agar rakyat tidak tergiur janji-janji semata. Jangan mau ditekan-tekan apalagi dibayar untuk menentukan pilihan.

“Saya juga minta agar aparat jangan menekan rakyat untuk menentukan plihan di Pilpres. Biarkan rakyat mentukan pilihannya, sebab ini pendidikan politik”, katanya.
Dia juga mengatakan asalannya mengapa maju lagi sebagai Capres. Katanya, tidak tahan melihat derita rakyat, dibalut kemiskinan dan penderitaan.

“Saya prihatin rakyat negeri ini masih ditindak dan hidup sengsara, sedangkan proklamator Bung Karno yang tak lain adalah ayah saya sudah keluar masuk penjara demi kemerdekaan negeri ini”, ujarnya.

Maka agar rakyat tidak tertindas dan menderita, maka dia mencalonkan diri jadi Capres. Dia yakin, jika rakyat memberi amanah, insya Allah rakyat tidak akan menderita lagi.

Namun dia juga prihatin dengan adanya upaya pihak tertentu mempermainkan suara rakyat, bermain curang dan main intimidasi seperti pada Pilleg yang lalu. Maka jika dalam Pilpres masih saja ada kecurangan, dia berjanji akan membongkarnya.

Kampanye Megawati tersebut berlangsung semarak dengan sambutan massa sangat antusias dari pendukungnya. Sayangnya, kalangan media mengeluhkan sikap oknum di sekretariat DPD PDI Sumut, yang masih pola orde baru mempersoalkan Badge wartawan dengan keharusan menandatangani daftar peliput kampanye.***

Café d’News Akan Ditutup Paksa

2009-06-12T21:15:00.000+07:00

FPI : Siap Kerahkan Ratusan Anggota

Medan (Lapan Anam)

Keberadaan Café dan Resto d’News Jalan Dr Mansyur Medan yang berada tepat dengan dua rumah ibadah, yakni Masjid Istiqomah dan Gereja GISI, semakin membuat masyarakat marah. Sebab, pengelola Café d’News, semakin nekad memberikan penampilan seronok dalam setiap acara live musicnya. Warga bertekad akan menutup paksa.

“Kita sudah kumpulkan ratusan tandatangan dari masyarakat sekitar, dan akan berkoordinasi dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menutup tempat maksiat tersebut,” ujar Ade H, tokoh masyarakat setempat, kepada wartawan, Jumat (12/6), di Medan.

Masyarakat, katanya, sudah melakukan cek dan ricek terhadap keberadaan Café d’News. Mereka menemukan adanya beberapa penampilan seronok, seperti sexy dance saat acara Mulan Jameela, beberapa waktu lalu. Bukti-bukti photo sudah dikumpulkan dan juga guntingan beberapa koran sudah menjadi senjata ampuh untuk segera menutup Café d’News tersebut.

“Café d’News tidak mengindahkan jam tayang yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, karena saat Adzan Subuh di Masjid didepannya, live music jalan terus hingga mengganggu konsentrasi jemaah yang sedang shalat,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Front Pembela Islam Sumut, Indra Suheri SAg, ketika dihubungi wartawan, mengatakan siap menggempur Café d’News apabila bukti-bukti termasuk dukungan dari masyarakat sudah lengkap sebagai pegangan mereka untuk melakukan tindakan.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk turun ke lokasi untuk menutup paksa Café d’News. Paling lambat Senin (15/6) ini, dukungan masyarakat sudah sampai ke kita,” ujarnya.

FPI sendiri, lanjutnya, sangat menyayangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan yang tidak bernyali untuk menutup tempat tersebut yang jelas-jelas melanggar peraturan yang telah ditentukan.

“Kemarin saya dengar pihak Disbudpar Medan, diusir mentah-mentah oleh pengelola Café d’News. Jadi kesimpulan saya, Pemko Medan ini tidak ada marwahnya,” katanya. (Rel)

PERMADI DAN DJAMIN SUMITRO:

2009-06-12T21:10:00.003+07:00

DUA PARANORMAL MENDUKUNG PRABOWO

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

SAYA pernah bertemu dengan Permadi di Senayan dan berbincang sejenak. Itu sudah lebih dari satu tahun lalu. Ketika datang ke Medan untuk membantu pemenangan pasangan Calon Gubernur Sumut Tritamtomo dan Benny Pasaribu, April tahun lalu, saya tidak bertemu tokoh “hitam” (maksud saya yang selalu suka pakaian warna hitam) ini.

Pagi tanggal 5 Juni 2009 lalu, saya diundang untuk bertemu lagi dengan beliau. Djamin Sumitro, temannya sesama paranormal di Medan, yang mengundang. Kata Djamin Sumitro, akan ada Dr.H.Idham, ahli Agraria yang baru saja pulang dari kunjungan ke China, dan mungkin juga H.Irmadi Lubis, seorang anggota DPR RI yang selalu menolak plesiran ke luar negeri kecuali ke 2 negara yang ia bilang memang benar-benar diperlukan untuk memperoleh infromasi bandingan tentang pajak.

Tulisan ini saya selesaikan sebelum berangkat menuju pertemuan dengan Permadi dan menjadikannya sebagai missi bertemu paranormal kondang ini.

PRABOWO DAN SUTRISNO BACHIR

Prabowo Subianto, teman yang membuat beliau terpaksa kembali satu tim dengan Mega dan sejumlah orang yang sudah dibencinya karena arah perjalanan partai mereka berlambang moncong putih itu, adalah magnit penting yang powerfull dalam pasangan Mega-Pro.

Jika Prabowo Subianto tempo hari berhasil meyakinkan Amien Rais, maka berpasangan dengan Sutrisno Bachir akan menjadi warna yang amat kontras dan amat memikat dalam pentas pilpres 2009. Itu bisa menjadi pasangan yang akan menjadi faktor pemicu raksasa fenomena swing votter konstituen partai dalam perhelatan 2009.

“Muda, energik, banyak uang, mampu mengerjakan hal-hal yang bagi orang lain impossible, serta tak suka mempertengkarkan hal-hal kecil yang seharusnya memang menjadi urusan anak buah”, itulah kesan pertama yang akan muncul dari kombinasi itu.

Sebagaimana diketahui, Prabowo berhenti menjadi tentara dan tak mau berlama-lama dalam duka itu untuk langsung terjun dalam bisnis yang bukan gerogotan kepada APBN dan bisnis pemicu kerugian negara lainnya. Sutrisno Bachir adalah seorang pedagang yang membawa uang ke PAN.

“Jangan ceritakan kepada saya bagaimana menjadi seorang menteri, apalagi menjadi seorang Anggota Dewan. Saya hanya mau mengalahkan partai-partai besar di negeri ini supaya Indonesia bisa diperbaiki”.

Itu yang selalu dia ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya sambil mengucurkan cash money untuk membiayai obse-obsesi politiknya yang sedikit banyaknya telah membuat Amien Rais akhirnya bukan lagi seorang calon Presiden. Dia pesan “Hidup Adalah Perbuatan”, sebuah iklan politik perdana yang menggetarkan untuk musim politik 2009, kepada Fox Indonesia sebelum konsultan politik yang aneh ini menjadi salah satu komponen di belakang SBY.

“Hidup Adalah Perbuatan” adalah salah satu dari rencana besar untuk “serbuan udara” yang seyogyanya akan disusul dengan serangan darat yang taktis. Bukankah gagasannya yang menggetarkan (suara terbanyak dalam pileg) menjadi mainstream politik Indonesia 2009?

Jika Golkar dan PDIP dari awal memang ingin suara terbanyak, mereka bisa membungkam DPR untuk keputusan itu. Sutrisno Bachirlah orang pertama yang mengundang para artis ke politik sebelum akhirnya dirame-remaken secara nasional, karena ia memang ingin suara mayoritas dalam sistem politik yang cocok dengan itu.

Tetapi badai moneter membuat pengusaha ini kehilangan puluhan trilyun dalam masa yang amat singkat, hingga membuat gerakan partainya hanya mampu menonton rival-rival menerapkan gagasan yang ia ajukan mendegradasi posisi partainya meskipun hanya dalam hitungan persentasi nol koma.

Itulah. Tanpa Sutrisno Bachir di pentas, Prabowo masih tetap orang besar dan bagaimana memanfaatkan kebesarannya untuk akumulasi positive image yang terus-menerus di tengah-tengah rakyat mayoritas miskin tanpa idiologi, itu yang harus dikerjakan oleh orang-orang di belakang Prabowo.

Yakinlah, Sutrisno Bachir belum kemana-mana dan tak akan kemana-mana. Ia hanya santun kepada senior dan guru politiknya Amien Rais. Tak akan dibiarkannya Prabowo frustrasi di gelanggang. Saya amat yakin itu. Tak akan ada untungnya membantu SBY-Budiono ditinjau dari perspektif kepentingan partai.

Lihatlah proses pengerdilan hampir seluruh partai yang “ngelendot” di “ketiak” kekuasaan SBY. Elitnya mungkin menjadi kaya raya, tetapi partainya terpuruk. Maka jika disadari benar, berdasarkan pengalaman empiris selama 4 tahun lebih, adalah kerugian besar bergabung dengan SBY.

Atau sebaiknya tanyakan resep kepada PKS, bagaimana mereka —seperti pepatah orang Minang— iyokan nan diurang lalukan nan diawak, amini saja permintaan orang tetapi ambil sebesar yang mungkin untuk diri sendiri. Sutrisno Bachir dan Prabowo adalah 2 fighter yang memperoleh akumulasi pengalaman dari dua bidang kehidupan paling liar di dunia ini, milter dan bisnis.

PRABOWO HARAPAN BARU?

Prabowo Subianto tidak perlu mencampuri urusan internal PDIP. Biarkan Mega selalu memekik “Merdeka” sambil mengacungkan kepalan tangan ke udara. Mega harus menghindari jebakan dialog di media, karena akan selalu kontraporoduktif.

Untuk itu harus dibangun istana berjalan untuk Mega, agar ia bisa nyaman memimpin kafilah politik dari satu ke lain daerah dengan penuh mobilitas. Kecuali debat yang merupakan mandatory speech yang diselenggarakan KPU nanti, Mega benar-benar tak perlu lagi berbicara ke media.

Biarkan media memuat gambar dan uraian sendiri dari semua aktivitas yang tak berhenti sejenak dalam satu bulan lebih penentuan politik ini. Jika Probowo di samping Mega, orang terakhir merasa dirinya yang harus sentral figur, sedangkan kemampuan untuk itu ada pada orang yang disebut pertama. Improvisasi Prabowo akan terkendala, maka grand scenario kampanye disepakati segera, setelah itu berbicara lewat udara saja.

Prabowo Subianto itu ditunggu-tunggu di banyak tempat di Indonesia sambil berharap “perubahan apa gerangan yang akan membahagiakan kita”. Megawati hanya perlu memanggil pulang seluruh banteng kesasar dan frustrasi.

Artinya, hampir dapat dipastikan bahwa pertambahan pemilih dari kantong selain abangan marhaenis adalah sesuatu yang mustahil dari kalkulasi politik tentang Mega. Mengurangi kesan-kesan feodaliosme amat penting bagi Mega, dalam bahasa bibir apalagi bahasa tubuh. Terlalu didewikan dalam waktu yang amat lama di PDIP, memang membuat Mega sudah amat tak realistis dan tak mengerti denyut nadi rakyat. Pergilah ke luar tanpa para hipokrit yang tentu sudah tahu siapa-siapa itu.

****
Salah satu fakta yang menorehkan keraguan elektibilitas Mega-Pro adalah mobilisasi kekuatan PDIP yang sejauh ini amat diragukan. Adalah orang-orang penting di sekitar Mega yang sempat mengatakan bahwa Prabowo adalah masa lalu ketika dalam dinamika yang begitu cepat Mega sudah seolah diposisikan di kubu SBY pasca kunjungan 2 kali Hatta Rajasa: pertama, memberi tahu status rumah yang ditempati Mega dan, kedua, kata Pramono Anung sinis, mengantarkan surat rumah. Memang saya sendiri merasa amat hambar melihatnya waktu itu, apakah sebuah rumah akan menjadi sogok yang menggadaikan agenda penting kepartaian. Tetapi akhirnya Mega pun pada kesempatan lain mengklarifikasi: “Ketua Umum PDIP itu saya, tidak ada orang lain yang boleh menentukan seenaknya”.

Memang Permadi pun berceritalah mengenai hal ini, dan tetap meragukan kesungguhan orang-orang di sekitar Mega akibat sudah sempat berkomitmen untuk SBY. Jangan-jangan Mega-Pro discenariokan untuk mengalahkan JK-WIN.

DELAPAN RESEP

Jika PDIP tidak serius memenangkan pasangan ini, maka sesungguhnya sudah tidak perlu lagi mengerjakan apa-apa. Gerindra adalah sebuah partai pendatang baru yang semua orang sudah tahu sepak terjang yang dapat dilakukannya untuk pemenangan Mega-Pro. Harus ada langkah alternatif yang benar-benar jitu:

Pertama, tim resmi yang praktis di bawah kendali orang PDIP harus dianggap tidak memadai dan tidak mampu. Relawan lain dengan kecukupan standar kwalifikasi personal, jaringan dan budgetting harus segera dibentuk. Sambil melakukan diplomasi dan perang urat syaraf, Fadli Zon tentunya memiliki keterandalan untuk tugas ini.

Kedua, tidak usah ditargetkan bisa mengumpul orang dalam jumlah besar-besaran di tempat-tempat tertentu, karena keunggulan SBY salah satunya memang di situ dan tidak mungkin diimbangi karena banyak faktor yang terkait status incumbent-nya.

Ketiga, gagasan dan sergahan-sergahan besar Prabowo khususnya yang bernada dakwaan keras itu harus segera dapat dibahasakan menurut alam pikiran grass root. Rakyat hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengancam martabat bangsa Indonesia.

Keempat, Tidak dapat saya yakini bahwa pilpres akan menjadi peragaan demokrasi yang amat bersih dan tanpa money politics. Oleh karena itu orientai pembentukan jaringan harus memperhatikan pentingnya mendulang suara di setiap TPS tanpa kecuali meskipun di tempat itu tidak pernah dilakukan sosialisasi dalam bentuk apa pun. Juga tidak dapat saya yakini jajaran KPU dan Bawaslu akan bekerja profesional. Terutama jajaran KPU, amat penting dijaga. Jika bisa dijinakkan, jinakkanlah. Jika tidak, dipentung saja (maaf, ini hanya bahasa sederhana untuk melukiskan betapa buruknya pekerjaan mereka saat pileg kemaren).

Kelima, Prabowo diperkirakan merupakan “Jenderal Penutup” dalam kancah politik Indonesia sebelum bergeser ke sebuah bentuk baru yang lebih memberi ruang gerak yang sungguh-sungguh kepada sipil. Apresiasi di tengah militer aktif maupun para purnawira, sudah barang tentu diungguli Prabowo.

Sejumlah kendala hidup yang diderita TNI saat ini, antara lain yang dapat tercermin dari aneka permasalahan yang mengemuka (kasus Ambalat dan kewibawaan Indonesia di perairan, minimnya anggaran, insiden penerbangan TNI, kekacauan internal dan antar komponen pemegang senjata di negara ini, pengusiran para purnawira dari perumahan Kostrad, dan lain-lain), sedikit banyaknya telah mengukir image yang merugikan SBY sebagai incumbent.

Keenam, tentu basis sosial dukungan untuk figur TNI di pentas politik Indonesia masih bisa dikelola untuk lebih memihak kepada Prabowo.

Ketujuh, tanpa harus mengatakan salah atau benar, ramalan para para normal yang sudah mulai mengemuka tentang keniscayaan Prabowo sebagai Presiden RI dalam masa 2009-2014, bukan tidak ada kerugian politiknya. Di Jawa faham-faham klenik serupa memang masih dapat diandalkan. Tetapi di luar itu, orang tidak bisa diyakinkan. Geopolitik dan geostrategis benar-benar harus difahami.

Itu juga sebabnya kecintaan meluao-luap seorang Permadi terhadap Bung Karno tidak banyak menolong, apalagi jika Prabowo diposisikan sebagai Bung Karno Kecil. Itu dapat amat kontraproduktif terutama di luar konstituen abangan. Dari segi ini sebenarnya Permadi harus beriring dengan Mega kemana saja untuk saling memperkuat dan mempertajam fanatisme mantan banteng yang eksodus untuk bersatu kembali untuk Mega-Pro.

Kedelapan, ekspresi dan bahasa tubuh Prabowo begitu mengesankan sebagai seorang fighter yang siap tempur. Tetapi itu amat perlu diselang-selingi dengan tampilan lain yang lebih santai dan untaian kata yang berbau diskursus dan persuasi. Bahasa komando tidak selalu terterima di setiap jengkal wilayah politik Indonesia kontemporer.

Rivalitas pilpres 2009 tampaknya memang sudah ditakar untuk tidak menyamaratakan semua lawan. Adalah suatu perhitungan cermat jika benar-benar sudah terbangun komitmen yang kuat di antara Mega-Pro dan JK-WIN untuk tidak saling menyalahkan apalagi saling meninggalkan jika perhelatan ni benar-benar akan berlangsung dalam 2 babak.

Banyak sekali keuntungan SBY sebagai incumbent. Raskin sebentar lagi akan dikucur menyusul BLT yang masih dijalankan bahkan lebih serius dibanding sebelumnya. Tokoh-tokoh politik survei masih tetap setia kepada SBY, dan jajaran pemerintahan juga kelihatannya masih akan memihak SBY. Prediksi kemenangan tipis dengan persentase tipis yang tidak mampu mengantarkan untuk menjadi pememang, memang sudah semakin terasa akan dicatat oleh SBY-Budiono. Mega-Pro perlu amat realistis, dan hal yang sama berlaku untuk JK-WIN.

Permadi bertemu teman lama sesama paranormal, Djamin Sumitro, memang membuat ramalan. Tetapi tulisan ini tidak untuk membicarakan itu.***

Perda Menara Bersama

2009-06-11T16:11:00.000+07:00

Akan Ayomi Kepentingan Kabupaten/Kota
Medan (Lapan Anam)
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Menara Bersama yang sedang tahap pembahasan di DPRDSU, bukan untuk mengintervensi kewenangan dari kabupaten/kota. Malah Perda tersebut akan mengayomi kepentingan hak-hak kabupaten/kota.

“Dengan Perda menara bersama akan ada sinergi antara kabupaten/kota se Sumatera. Dengan demikian hak-hak daerah terlindungi dan memiliki payung hukum untuk membuat Perda tehnis pengelolaan Menara Bersama di daerah masing-masing”, kata Kadis Kominfo Provsu Drs Edi Sofian Purba menjawab wartawan usai mengikuti rapat Pansus pembahasan Ranperda Menara bersama di DPRDSU, Rabu (10/6).

Eddi Sofian menyebutkan, kabupaten/kota yang hadir dalam rapat Pansus Menara Bersama ini mendukung dibuatnya Perda Menara Bersama. Karena memang salah satu tujuan Perda ini adalah untuk melindungi kepentingan Kabupaten/Kota dan menjadi payung hukum membuat Perda tehnis pengelolaannya di daerah.

Pada kesempatan itu, Eddi juga menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang Ranperda Menara Bersama ini ke kabupaten/kota se Sumut ketika ada Peraturan Gubernur (Pergub).

“Bahkan sebelumnya, draf Ranperda tentang Menara Bersama ini juga sudah pernah dibahas bersama dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum kabupaten/kota se Sumut,” ujar Eddi.

Maka tahapan berikut yang akan dibahas Pansus Ranperda ini, sebut Eddi, kita ingin menyempurnakan masukan-masukan dari daerah. “Masukan dari operator dan Kabupaten/Kota yang hadir tadi diantaranya Binjai, Deliserdang, Tapanuli Utara dan Tobasa”, ujarnya.

Khusus kepada kabupaten/kota se Sumut, katanya, Gubsu H Syamsul Arifin akan melakukan pertemuan untuk memberikan pemahaman. Perda ini bisa memberikan satu regulasi yang baik dan bisa memberikan ketenangan bagi investasi. Dapat memberikan gambaran lebih rinci, karena memang daerah punya kewenangan dalam mengatur tata ruang.***

Usut Penganiaya Pekerja di Hotel Cambridge

2009-06-11T16:05:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kota Medan mendesak aparat kepolisian menindak tegas aksi premanisme sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap dua anggotanya saat bekerja melakukan bongkar muat barang di Hotel Cambridge Jalan Zainul Arifin, Selasa (9/6).

Ketua K-SPSI Kota Medan, Maruli W Sihombing didampingi Sekretaris Alimuddin Siregar dan Wakil Ismayadi SH, mengatakan akibat penganiayaan itu dua anggota Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) Kota Medan yang dibawah naungan SPSI Kota Medan, Juli Napitupulu dan Bima Napitupulu terpaksa menjalani perawatan medis.

“Aksi penyerangan sekelompok oknum yang mengatasnamakan SPSI Kota Medan terhadap kedua anggota kita itu merupakan tindakan brutal. Polisi kita minta mengambil tindakan tegas atas penyerangan itu,” kata Maruli W Sihombing di sekretariat SPSI Kota Medan, Rabu (10/6).

Peristiwa pengeroyokan itu sendiri terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Saat kedua anggota SPTI itu tengah bekerja melakukan bongkar muat di Hotel Cambridge, tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang dan memukuli keduanya.

“Ini kan namanya tindakan brutal. Jadi harus diusut tuntas,” katanya.

Menurut Maruli yang juga Ketua F-SPTI Kota Medan ini, legalitas kedua anggotanya yang bekerja sebagai pekerja bongkar muat barang di kawasan Zainul Arifin itu dilindungi UU No. 21/2007 dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 16/2001 tentang keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh.

“Makanya kami kaget ketika ada orang-orang yang melakukan penyerangan itu mengatasnamakan SPSI Kota Medan. Kami juga tidak mengenal mereka di serikat pekerja ini,” ujar dia.

Ia berharap aparat kepolisian secepatnya menindaklanjuti kasus penyerangan tersebut. Sebab, kata dia, ekses dari kasus ini dikhawatirkan berdampak luas.

“Ini menyangkut persoalan 'perut' anggota kita yang tengah memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski begitu kita tetap mengingatkan anggota kita agar taat hukum. Biarkan persoalan ini ditindaklanjuti secara hukum,” katanya seraya menambahkan bahwa kasus penyerangan itu sudah secara resmi mereka adukan ke polisi.***

PIDANAKAN PENYELENGGARA PEMILU DI SUMUT

2009-06-11T16:00:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Efendi Naibaho, menyatakan semua anggota KPUD Sumut harus diganti. Karena putusan MK yang memerintahkan contreng ulang di Nisel, merupakan akibat pelanggaran penyelenggara Pemilu menggelembungkan suara.

“Anggota KPUD Sumut dan KPUD Nisel tidak bisa lepas tangan begitu saja, selain dipecat juga harus dipidana” katanya di Medan, Rabu (10/6).

MK dalam amar putusannya di Jakarta, Selasa (9/6),memerintahkan KPU Sumut melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nisel paling lambat dalam 90 hari ke depan.

MK memutuskan pemilu ulang untuk DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten, sementara untuk DPD hanya diperintahkan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dalam tempo 60 hari.

Keputusan MK tersebut sekaligus menggugurkan hasil penghitungan ulang surat suara di enam kecamatan di Nisel yang dilakukan KPU Sumut pada 7-17 Mei lalu, berdasarkan instruksi KPU Pusat menyusul dugaan penggelembungan suara di daerah itu.

Menurut Effendy Naibaho, keputusan MK membuktikan telah terjadi praktik pelanggaran pemilu di Nisel. Karenanya sanksi yang layak diterima para anggota KPUD Sumut dan KPUD Nisel tidak hanya berupa pemecatan, tapi juga harus dibawa ke proses hukum.

KPUD Sumut harus bertanggungjawab penuh atas apa yang telah terjadi, karena gagal melaksanakan tugasnya dalam memberikan supervisi bagi penyelenggaraan pemilu di Nisel.

KPU Sumut juga tidak perlu kecewa dengan keputusan MK, karena kinerja KPUD sendiri juga buruk. “Tidak perlu cari-cari alasan. Ketua KPUD-nya saja lebih memilih jalan-jalan ke Amerika ketimbang ikut menyelesaikan berbagai agenda pemilu dan pilpres di daerah ini,” katanya.

Terkait penolakan dari sejumlah caleg terpilih terhdap keputusan MK, Effendy Naibaho mengatakan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilu ulang karena keputusan MK bersifat mengikat.

“Caleg yang menolak berarti hanya mementingkan diri sendiri. Ada kepentingan yang jauh lebih besar di sini, jadi jangan terlalu haus kekuasaan. Kalau mau terpilih, terpilihnya itu, jadi fair saja,”ujarnya.

Menyangkut keluhan soal dana, menurut dia semua itu sudah menjadi resiko yang harus dihadapi. “Tidak ada yang mudah. Tapi kalau keputusan MK tidak dihormati, mau macam mana negeri kita ini,” ujarnya.***

Kinerja Koalesi Parpol Diyakini Tak Maksimal

2009-06-09T20:36:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Kinerja koalesi partai pendukung pasangan Cawapres diyakini tidak akan maksimal, menyusul tidak solidnya partai menggalang kekuatan sampai ke daerah.

“Kinerja koalisi parpol pendukung Cawapres tidak akan maksimal, karena faktanya pendukung partai tidak satu komando dari tingkap pusat sampai ke daerah”, tutur Anggota DPRD Sumut, Rafriandi Nasution SE, MT menjawab wartawan di Medan, Selasa (9/6).

Dalam berkoalisi, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, serta Partai Indonesia Sejahtera (PIS), PNI Marhaen, dan sejumlah partai gurem lainnya.

Sementara pasangan SBY-Boediono yang menempati nomor urut 2 didukung 24 parpol, diantaranya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan sejumlah partai lainnya.

Demikian juga Pasangan JK-Win hanya didukung Partai Golkar dan Partai Hanura, yang merupakan partai pengusung kedua pasangan tersebut.

Namun kenyataannya di lapangan, meski sejumlah parpol peserta koalisi telah bertekad untuk memenangkan suatu pasangan capres, kenyataannya di tingkat daerah anggota parpol peserta koalisi justru mengambil langkah berbeda.

Menurut Rafriandi, hal ini sangat memungkinkan mengingat sejumlah alasan tertentu. Seperti Partai Amanat Nasional (PAN), meski di tingkat pusat PAN sudah bertekad mendukung SBY-Boediono, namun di tingkat arus bawah kader PAN ramai-ramai mendukung pasangan Mega-Prabowo.

Namun Rafriandi yang juga Wakil Ketua DPW PAN Sumut ini secara pribadi mengaku justru menjadi simpatisan pasangan Capres-Cawapres no urut 3, Jusuf Kalla –Wiranto.

Dia juga menyatakan keraguannya bahwa kader parpol lain juga akan mengikuti perintah DPP dalam dukung mendukung salah satu capres. “Seperti PKS yang selama ini dikenal sebagai partai yang solid, meski di tingkat elit mereka komitmen mendukung SBY-Boediono, namun saya ragu apakah di tingkat bawah mereka juga akan melakukan serupa. Sebab menantu Wiranto adalah kader PKS,” kata Rafriandi. ***

JK-Win Berpeluang Menang di Luar Jawa

2009-06-09T20:35:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut, Rafriandi Nasution SE,MT memprediksi kemenangan pasangan JK-Win di Pilpres 8 Juli mendatang. Pasalnya, pasangan yang diusung Partai Golkar ini mampu membangkitkan rasa nasionalisme.

“Paling tidak diluar pulau Jawa, kemenangan JK-Win akan sangat signifikan”, katanya menjawab wartawan di Medan, Selasa (9/6).

Kata dia, nasionalisme masyarakat akan muncul terhadap pasangan JK-Win, mengingat JK yang berasal dari Sulawesi beristrikan seorang dari Sumatera Barat. Sementara wakilnya Wiranto yang merupakan seorang suku Jawa, beristrikan seorang dari Sulawesi.

“Kita yakin JK akan menang di luar Pulau Jawa dan akan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab pasangan SBY – Boediono yang selama ini diunggulkan banyak pihak justru dinilai terlalu kaku karena sama-sama berasal dari Jawa Timur,” kata Rafriandi.

Dia juga menyatakan keyakinannya pasangan JK-Win bakal mampu mempertahankan NKRI, Bhineka Tungal Ika serta membuat masyarakat termotivasi tidak ada lagi dikotomi bahwa Presiden harus orang Jawa.

“Sehingga tak salah bila JK menyatakan meski busnyan parkir di SBY tapi masyarakat sebagai penumpangnya berserak dimana-mana,” ujar Rafriandi.***

Jangan Larang Hak Demokrasi Anggota DPD

2009-06-09T20:34:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRDSU, H Raden M Syafi'i SH MHum menilai, tidak ada larangan bagi anggota DPD ikut dalam tim sukses pasangan capres. Sebab anggota DPD juga punya hak demokrasi dalam menentukan sikap dan pilihan dirinya di Pilpres.

"Jangan larang hak demokrasi anggota DPD dalam pelaksanaan Pilpres 2009, jika mereka ikut menjadi tim sukses pasangan capres. Sebab tidak ada aturan dan larangannya, anggota DPD ikut menjadi tim sukses pasangan capres," tegas Raden M Syafi'i akrab disapa Romo kepada wartawan di gedung dewan, Selasa.

Menurut Romo, bukan persoalan serius jika anggota DPD jadi tim sukses pasangan capres. "Jika para kepala daerah bisa menjadi tim sukses pasangan capres, mengapa anggota DPD tidak. Sangat tidak beralasan jika adanya pernyataan bernada protes dan larangan anggota DPD tidak bertetika politik, karena terpilihnya mereka dari rakyat lintas parpol," tukasnya.

Selain kepala daerah, banyak juga anggota DPR yang ikut jadi tim sukses pasangan capres, bukan dari partainya sendiri. "Jika anggota DPR yang ikut tim sukses pasangan capres dari luar partai yang didukungnya, lantas mengapa ini tidak dipersoalkan. Mengapa anggota DPD yang benar-benar tulus ikut tim sukses pasangan capres lantas dipersoalkan," katanya.

Sebab lanjut Romo, di lingkungan grass roat (rakyat) sendiri sangat beragam sikap politiknya. Misalnya, jelas Romo, di pemilihan legislatif lalu masyarakat yang memilih partai A belum tentu di pilpres akan juga memilih pasangan yang diusung partai A sebelumnya.

"Jadi sangat tidak beralasan, jika protes atau larangan anggota DPD jadi tim sukses pasangan capres dikaitkan dengan status mereka yang dari pilihan rakyat lintas parpol dan etnis tadi. Anggota DPD juga punya sikap politiknya di pilpres, yang juga diyakini untuk kepentingan rakyat," katanya.

KEBABLASAN

Berbeda dengan itu, anggota DPRDSU Rafriandi Nasution menilai langkah anggota DPD terpilih utusan Sumut mendukung dan bahkan menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres tertentu sebagai sesuatu yang kebablasan.

"Itu langkah yang kebablasan. Seharusnya mereka mengawal jalannya proses demokrasi yang akan berlangsung, bukannya terlibat aktif mendukung salah satu pasangan calon," ujarnya.

Namun anggota KPU Sumut, Surya Perdana, mengatakan, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang anggota DPD berpihak dalam pilpres.

"Tidak ada larangan. Ini hanya masalah etika, karena capres diusung parpol sementara DPD justru merupakan representasi pilihan seluruh rakyat tanpa dibedakan parpol," katanya.

Menurut Rafriandi Nasution, seharusnya anggota DPD tetap independen dan tidak menunjukkan keberpihakannya dalam pilpres. Seharusnya independensi itu dipertahankan karena mereka dipilih dan didukung rakyat dari lintas parpol.

Wakil Ketua DPW PAN Sumut itu bahkan berpendapat langkah yang diambil para anggota DPD yang seyogyakan membawa aspirasi daerah itu membahayakan posisinya sebagai representasi rakyat, apalagi jika pasangan capres-cawapres yang didukung gagal terpilih.

"Saudara-saudara kita itu hendaknya kembali ke jalan yang benar dan lebih memberi pembelajaran politik yang dewasa kepada rakyat yang telah mendukung mereka pada pemilu legislatif lalu," ujarnya.

Sementara itu anggota DPRD Sumut dari PBR, H Bustinursyah "Uca" Sinulingga mengaku tidak mempersoalkan jika anggota DPD mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, apalagi tidak ada aturan yang melarangnya.

"DPR dan DPD sama-sama legislatif, hanya cara masuknya saja yang berbeda, jadi tak ada masalah," katanya.

Ketika disinggung soal etika dalam berpolitik, Sinulingga justru menanyakan etika mana yang dimaksudkan. "Etika apa? Etika yang mana? Siapa pula yang benar-benar beretika hari ini," ujarnya.***

MK Perintahkan Nisel Contreng Ulang

2009-06-09T20:33:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Mahkamah Konstitusi (MK) RI memenangkan gugatan terhadap hasil Pemilu Nisel. Mereka memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Pemilu ulang untuk DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di Nisel. Sementara untuk DPD, MK memutuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang.

“Keputusan MK agar dilakukan pemungutan suara ulang di Nisel,” kata anggota KPUD Sumut, Surya Perdana Ginting kepada wartawan melalui telefon usai mengikuti sidang gugatan hasil Pemilu MK di Jakarta, Selasa (9/6).

Namun Surya tidak menjelaskan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan MK dalam mengambil keputusan soal Pemilu ulang tersebut.

Plt Ketua KPUD Sumut, Turunan Gulo yang dikonfirmasi wartawan membenarkan MK memerintahkan Pemilu ulang di Nisel. “Saya belum mendengar secara pasti isi amar putusannya, namun MK memang memutuskan untuk dilaksanakan Pemilu ulang,” katanya.

KPUD Sumut sendiri, kata Gulo, belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakannya Pemilu ulang Nisel tersebut. Mereka masih harus berkoordinasi dengan KPU pusat terlebih dahulu.

Namun yang jelas, tambahnya, Pemilu ulang itu membutuhkan persiapan dan anggaran yang cukup besar. “Semua terserah KPU pusat. Bisa jadi baru kita lakukan setelah Pilpres. Namun yang jelas kita harus menyiapkan logistiknya terlebih dahulu. Seperti pencetakan surat suara, dan logistik-logistik lainnya,” kata Gulo.

Dijelaskannya, berdasarkan data Pemilu legislatif April lalu, jumlah pemilih di Nisel mencapai sekitar 198.000 orang, yang tersebar di 1000 tempat pemungutan suara (TPS)

Gulo menambahkan, dengan keputusan MK untuk melakukan Pemilu ulang Nisel di tersebut, berarti hasil perhitungan suara ulang Pemilu Nisel yang dilakukan KPUD Sumut di Asrama Haji Medan beberapa waktu lalu tidak diakui.

Anggota KPUD Sumut lainnya, Nurlela Djohan mengatakan, selain Pemilu ulang Nisel, masih ada kemungkinan MK akan memutuskan Pemilu ulang di beberapa daerah lain di Sumut, yang hasil perhitungan suaranya juga digugat.

“Kemungkinan masih ada, sebab MK baru akan menyelesaikan seluruh sidang gugatan Pemilu pada 13 Juni mendatang,” katanya.

Menanggapi itu, anggota KPU Pusat, Abdul Azis mengatakan KPU pusat masih akan membahas kembali mengenai pelaksanaan Pemilu di Nisel. “Yang jelas Pemilu ulang harus dilaksanakan. Karena keputusan MK itu berkekuatan hukum tetap dan mengikat,” katanya.

Abdul Azis juga tidak membantah Pemilu ulang akan mempengaruhi pelantikan Caleg terpilih baik itu DPRRI baik dari Sumut I, II dan III serta Caleg DPRDSU terpilih. “Paling tidak, untuk pelantikan seluruh Caleg DPRRI terpilih dari Sumut akan ditunda sampai Pemilu ulang,” katanya.***

Irham, Pulanglah Dari AS !

2009-06-09T20:32:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Tindakan Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH,MHum yang nekad ke Amerika Serikat (AS), ditengah kesibukan KPU menyongsong Pilpres 8 Juli menulai protes dari anggota KPU Pusat Abdul Aziz.

Karenanya, kepada wartawan di Hotel Tiara Medan, Selasa (9/6), Abdul Azis meminta dengan sangat agar Irham Buana Nasution segera pulang ke Medan. Selain mengingat sumpah jabatan penyelenggara Pemilu harus mementingkan tugas ketimbang urusan pribadi, juga guna mensukseskan Pilpres yang sudah diambang pintu.

“KPUD Sumut harus bekerja maksimal untuk melaksanakan Pemilu ulang ini. Karena itu kita minta Ketua KPUD Sumut dapat segera pulang,” kata Abdul Aziz.

Penyelenggara Pemilu kata Abdul Azis sudah tidak punya waktu untuk bersantai dengan berkunjung ke luar negeri. Karena tugas-tugas mendesak kini sudah menumpuk, terutama menghadapi Pilpres dan berbagai persoalan pasca Pilleg yang baru usai.

Tugas anggota KPU Sumut kata Abdul Azis, kini makin berat apalagi terkait keputusan MK soal Pemilu ulang serta perhitungan suara ulang DPD RI Nias Selatan (Nisel).

Abdul Aziz menambahkan, sebenarnya sisa anggota KPUD Sumut yang tetap setia menjalankan tugasnya saat ini dapat menjalankan tahapan Pemilu. Namun karena ada keputusan MK soal Pemilu ulang, maka diperlukan ada supervisi yang optimal dari seluruh anggota KPUD Sumut termasuk Irham Buana selaku Ketua KPUD Sumut.

Ketua Panwaslu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang menyesalkan keberangkatan Irham Buana. Sebab hal seperti ini ternyata tidak terprediksi. Akan sangat rawan bagi KPU Sumut dalam mengambil kebijakan jika saat bersamaan harus melakukan supervisi pemungutan suara ulang dan menjalankan tahapan Pemilu Presiden (Pilpres).

“Kondisi sedang genting kok malah Ketua KPUD Sumut masih sempat berkunjung ke AS. Ini sangat mengecewakan bagi masyarakat dan Panwaslu Sumut”, kata Ikhwaluddin.

Menurut dia, jika anggota KPUD Sumut hanya berempat, akan menyulitkan kordinasi untuk menjamin suksesnya Pilpres. Apalagi keputusan pleno harus dihadiri minimal 4 orang, sementara Ketua KPUD Sumut malah masih berada di negeri pamansyam.

Karena itu dia berharap Ketua KPUD Sumut tersebut dapat segera kembali ke tanah air untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pemilu. Sebab banyak hal di luar dugaan yang muncul selama tahapan berlangsung. Seperti yang sebelumnya diprediksi tidak mungkin lagi dilakukannya pemungutan suara ulang ternyata itu pula yang diputuskan MK.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRDSU, Edison Sianturi pun mengaku sangat menyesalkan keberangkatan Irham. Dari awal pihaknya sudah mengingatkan agar hal itu tidak dilakukan mengingat banyak tahapan yang harus diawasi. “Ketua KPUD Sumut terlalu anggap sepele dengan tahapan yang berlangsung,” kata Edison.

Komisi A DPRDSU, katanya akan memanggil KPUD Sumut pada 15 Juni mendatang. Awalnya agenda tersebut untuk mempertanyakan persiapan Pilpres dan kepergian Ketua KPUD Sumut. Namun karena adanya insiden dilakukannya pemungutan suara ulang, maka pihaknya akan mengagendakan hal tersebut juga.

Dia juga menekankan bagi kelima anggota KPUD Sumut untuk kembali ingat akan komitmen dan sumpah jabatan sebelum diangkat menjadi penyelenggara pemilu. Bahwa akan memprioritaskan penyelenggaraan Pemilu dari pada kepentingan lain.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution berangkat ke Amerika Serikat (AS) sejak 1 Juni lalu. Keberangkatan tersebut guna memenuhi undangan dari pemerintah bersangkutan dalam melakukan perbandingan sistem Pemilu. Ketika itu Irham mengaku kepergiannya tidak akan mengganggu tahapan Pemilu yang sedang berlangsung.***

Panwaslu Sumut Batalkan Jalan Santai SBY

2009-06-09T20:30:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Ketua Panwaslu Sumut Ikhwaluddin Simatupang meminta agar kegiatan jalan santai bersama SBY yang difasilitasi Pemko Medan dibatalkan. Sebab kegiatan tersebut rawan pelanggaran pidana pemilu.

“Ini pasti rawan pelanggaran. Selain SBY adalah salah satu peserta Pemilu Presiden (Pilpres), kegiatan itu juga dilakukan pada masa kampanye rapat umum. Apalagi kegiatan itu difasilitasi Pemko Medan,” kata Ikhwaluddin kepada wartawan di kantornya, Selasa (9/6).

Ikhwaluddin mengaku sudah mendengar jalan santai SBY itu adalah kegiatan informal. Karena itu, dia menilai kalau jalan santai yang diadakan pada masa tahapan kampanye rapat umum sangat kental muatan politisnya.

Menurutnya, jika tetap dilakukan, maka Panwaslu akan memberikan perhatian serius pada pelaksanaan tersebut. Sedikit saja terucap atau ditemukan ada atribut kampanye, maka akan langsung ditindak tegas dengan pelanggaran pidana pemilu.

“Kita tidak main-main. Kalau ada yang menyatakan dukungan siapapun itu apalagi ada embel-embel atribut kampanye itu sudah pelanggaran pidana,” tegasnya.

Karena itu, untuk menghindari polemik, Ikhwaluddin menyarankan agar kegiatan itu ditiadakan atau ditunda hingga seluruh tahapan Pilpres berakhir. Sebab masyarakat saat ini sudah cukup pintar dan kritis. Tidak mungkin hal seperti itu tidak ada muatan politisnya.

Dia menambahkan, kesan negatif atas ketidaknetralan ataupun pemanfaatan situasi akan dijadikan komoditi negatif campaign (kampanye negatif) bagi peserta Pilpres lainnya.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Medan, Rahmat Kartolo Simanjuntak juga menyarankan kegiatan gerak jalan santai Pemko Medan bersama Presiden SBY diundur pasca pelaksanaan Pilpres.

Rahmat menilai walaupun kegiatan tersebut bukan bagian dari kampanye Pilpres, namun sangat rawan dengan pelanggaran dan mobilisasi massa. Apalagi kegiatan yang digelar pada Bulan Juni tersebut bertepatan dengan tahapan kampanye Pilpres.

“Memang katanya itu bukan bagian dari kampanye. Tapi semua orang pasti tahu kalau SBY saat ini selain menjadi presiden merupakan calon presiden (capres). Dan kegiatan tersebut juga diadakan bertepatan dengan tahapan kampanye,” jelas Rahmat.

Jadi katanya, tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran dan pengerahan massa yang dilakukan pihak tertentu yang melibatkan aparat pemerintah daerah ataupun fasilitas pemerintah.

Kalau memang tujuannya bukan untuk kepentingan Pilpres maka akan lebih baik dilakukan tanpa SBY ataupun di luar masa tahapan Pilpres. Agar tidak muncul kesan ada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Rahmat pun meminta Panwaslu untuk menelusuri rencana kegiatan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran maka dapat dilakukan penindakan segera. KPUD Medan sendiri tidak bisa berbuat lebih jauh selain menghimbau kepada Pemko Medan untuk tidak melakukannya.

Jika mendapatkan bukti ada pelanggaran pidana seperti pengerahan massa oleh aparat Pemko Medan serta pemakaian fasilitas pemerintah, dapat diteruskan ke kepolisian. “Kami kan sifatnya hanya administratif. Panwaslu yang punya wewenang untuk melakukannya. Dan untuk kasus ini Pemko yang menjadi sorotan,” ujarnya.***

Caleg Terpilih Nisel Ancam Boikot Pilpres

2009-06-09T20:29:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya pemungutan suara (Pemilu) ulang untuk Nias Selatan ditingkat DPRRI, DPRD Tingkat I dan Tingkat II membuat sejumlah caleg asal Kabupaten yang baru dimekarkan itu berang.

Rendos Halawa caleg terpilih asal Partai Pemuda Indonesia untuk DPRD Nisel mengaku keputusan MK itu terlalu mengada-ada. Bahkan menurutnya keputusan itu terkesan tumpang tindih.

Pasalnya kata dia, sebelumnya KPU sudah memutuskan penghitungan ulang. Namun ternyata masih diragukan hingga dilakukan Pemilu ulang. “Ini namanya main-main. Mereka terlalu remeh terhadap kami di sini,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya akan menolak dilaksanakannya Pemilu ualng tersebut. Sebab akan banyak dana yang dikeluarkan. Bahkan kata dia dari tahapan yang dilakukan pihaknya sudah dirugikan. Sebab dari perhitungan awal pihaknya mendapat tiga kursi, namun diperhitungan ulang jadi dua kursi. “Kalau begini bisa hancur kami,” berangnya.

Jika MK dan KPU tetap ngotot melaksanakan Pemilu ulang kata dia, pihaknya akan memboikot pelaksanaan Pemilu Presiden mendatang. Dia mengatakan, dijanjikan malam ini seluruh pengurus partai melakukan pertemuan membahas masalah tersebut. “Yang jelas kami tidak mau. Ini menghabiskan banyak biaya,” pungkasnya.

Di tempat lain caleg terpilih DPRRI asal Partai Hanura Herri Lottung juga mengeluhkan hal serupa. Dia mengatakan, Pemilu ulang tersebut akan membuat kerancuhan khususnya partai yang tak lolos Parlementary Thresolt. “Mereka inikan sudah tak lolos. Dan ini akan jadi ajang jual beli suara baru,” ungkapnya.

Karenanya Heri juga mengaku tak setuju dengan putusan MK itu. Terlebih kata dia, masing-masing partai saat ini sudah kandas dalam pendanaan dan tengah konsentrasi untuk pilpres, sehingga akan berakibat buruk pada masing-masing partai dan caleg.

Namun begitu kata Heri, pihaknya sejauh ini belum ada rencana apapun terkait masalah itu. Namun dia mengaku masih akan membahas itu ditingkat internal partainya. “Dan kemungkinan ini akan jadi bahasan antar parpol,” tandasnya.

Di tempat terpisah Ketua DPW PPI Sumut Ardiansyah Tanjung mengaku jika pihaknya yang paling dirugikan dengan putusan itu. Sebab dari perhitungan sebelumnya pihaknya sudah kehilangan satu kursi.

Kondisi itu kata dia akan semakin parah jika dilakukan Pemilu ulang. Sebab kata dia saat ini pihaknya sudah tak memiliki dana untuk kampanye. Terlebih partainya sendiri partai kecil. Karenanya pihaknya menolak putusan itu. “Kita akan gunakan berbagai cara untuk menghempang putusan ini,” ujar Wakil Ketua KNPI Sumut itu.

Sementara itu caleg DPDRI terpilih yang hasil perhituangan suaranya di Nisel akan dihitung ulang mengaku tak ada masalah. Sebab kondisi itu tak akan mengubah kenyataan dan jadwal pelantikan.

Parlindungan Purba salah satu caleg terpilih mengaku hal tersebut tak akan menghambat pelantikan dirinya Oktober mendatang. “Saya rasa tidak akan menghambat pelantikan karena jadwal pelantikan adalah awal oktober, dan cukup waktu untuk hal tersebut,” ujarnya.

Namun kata dia, keputusan itu jadi pembelajaran bagi semua pihak. Sebab ketidak jujuran dalam Pemilu akan berakibat fatal. “Inikan jadi pelajaran bagi semuanya agar bersikap profesional,” tuntasnya.***

80 Persen DAS Danau Toba Kondisi Kritis

2009-06-09T20:28:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Kondisi Danau Toba di Pulau Samosir yang menjadi salah satu ikon Sumatera Utara kian terancam. Selain ancaman limbah, sekitar 80 persen Daerah Aliran Sungai (DAS) Danau Toba juga saat ini berada dalam kondisi kritis.

Demikian diungkapkan Kasatker Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Pardomuan Sitompul, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumut, Selasa (9/6), yang dipimpin Ketua Komisi D, Sobam Bowo Bu’Ulolo.

Rapat juga dihadiri sejumlah anggota diantaranya Sudjarwono, Zulkarnain ST, Irma Julita Ginting, HM Marzuki, Elbiner Silitonga dan Analisman Zaluckhu.

Dikatakan Sitompul, sebagai danau yang terbesar di Indonesia terdapat 145 buah sungai yang masuk ke Danau Toba. Sedangkan yang keluar dari Danau Toba hanya Sungai Asahan.

Menurut perkiraan debit air yang masuk ke Danau Toba pada kondisi normal sebanyak 215,70 m3/s, debit air pada kondisi banjir 515,05 m3/s. Perhitungan tersebut menurutnya belum termasuk debit akibat direct rain fall dan dengan asumsi bahwa kondisi DAS Danau Toba adalah baik, dengan luas 364.854 Ha, yang terdiri dari Perairan Danau Toba 110.260 Ha dan daratan 254.594 Ha.

”Namun kenyataannya berdasarkan kondisi sungai yang ada di atas diperkirakan 80 persen adalah kritis dan diperkirakan debit yang masuk sekitar 70-80 persen m3 per detik,” katanya.

Menurut Pardomuan Sitompul, kondisi DAS Danau Toba yang kritis ini telah menjadi perhatian dan mereka juga tengah berupaya melakukan upaya penyelamatan dan konservasi termasuk terhadap kualitas air akibat keberadaan kerambah ikan.

Dia menilai kondisi DAS yang kritis ini akibat gundulnya daerah di sekitar aliran sungai sehingga sungai tidak lagi memiliki pertahanan.

Menanggapi kritisnya aliran DAS Danau Toba ini, Anggota Komisi D Analisman Zaluckhu mendesak agar segera dilakukan upaya pencegahan dan penanganan. ”Sebab Danau Toba merupakan aset dan ikon Sumatera Utara yang perlu kita jaga kelestariannya,” kata Analisman.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti penanganan irigasi di daerah-daerah dimana pembagian kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten.

Menurut Analisman, areal sawah dengan luas mencapai 1000 Ha menjadi kewenangan kabupaten/kota, sehingga bisa dikatakan wewenang kabupaten/kota menjadi paling luas. ”Ada nggak solusi yang bisa ditawarkan,” kata Analisman.

Menurut Pardomuan Sitompul, berdasar Undang-Undang No 7 tahun 2004 tidaklah kaku. Meski dinyatakan kewenangan pemerintah pusat hanya mengelola 12 DI namun masih ada kewenangan pemerintah pusat untuk menangani irigasi provinsi dan kabupaten/kota dengan mengajukan surat permohonan.

Dia mencontohkan irigasi di Nambo Rambe dengan luas 900 ha, yang membutuhkan dana Rp25 miliar. “Namun karena ketiadaan dana ini ditangani oleh pemerintah pusat dan kini sudah berfungsi,” ujarnya.***

PWI Sumut Kecam Dosen USU

2009-06-09T20:26:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Sumut, Muchyan AA, mengecam keras aksi kekerasan fisik dan intimidasi yang dilakukan oleh Drs Wara Sinuhaji, seorang dosen Universitas Sumatera Utara (USU), kepada wartawan MedanBisnis (MB), Hadi Oki Cahyadi, Sabtu (6/6).

Kekerasan itu dilakukan Wara Sinuhaji saat MB meliput tertangkapnya pelaku ujian UMB-SPMB yang diduga telah berbuat curang.

"Kami meminta Hadi Oki Cahyadi untuk segera membuat laporan ke aparat ke polisian atas penganiayaan tersebut. Sayang laporannya ini terlmabat, kalau tidak, kan bisa segera dibuatkan visum nya," ucap Muchyan AA kepada wartawan, Selasa (9/6).

Saat diberitahu kalau Hadi mengalami trauma sehingga baru berani berterus-terang beberapa hari kemudian, Muchyan mengaku terenyuh.Karena itu, selain mendorong ke arah proses hukum, dirinya juga menyarankan Rektot USU Prof DR Chairudin Lubis untuk menindak Wara Sinuhaji atas aksi brutalnya tersebut.

Muchyan juga meminta pihak rektorat untuk membersihkan kampus USU dari praktek-praktek premanisme. "Kalau dia (Wara -red) memang berani, coba tempeleng Ketua PWI Sumut. Coba, berani dia tidak menempeleng saya yang pernah menjadi mantan Dewan Penyantun USU?" kata Muchyan dengan suara tinggi.

Ia menyebutkan, aparat kepolisian saja yang notabene memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan mengusut sebuah peristiwa, tidak pernah sembarangan menggunakan kekerasan fisik dan psikologis dalam menjalankan tugasnya.

Ia menyebutkan, jika memang seorang wartawan dinilai menggangu proses sebuah acara, pihak yang merasa terganggu bisa menyampaikan keluhannya itu ke satuan pengamana (satpam) sekitar.

"Kalau dia merasa wartawan mengganggu atau tak ingin diliput wartawan, dia bisa meminta satpam USU untuk bertindak persuasif kepada jurnalis agar tidak diliput. Bukan dengan cara membentak, menempeleng (menampar -red) serta menunjang wartawan. Polisi dan Rektor USU harus usut hal ini," tegas Muchyan.

Sebagai informasi, Wara Sinuhaji, selain menjadi dosen, saat ini juga tercatat sebagai Penanggungjawab Keamanan UMB SPMB 2009. Kekerasan yang dilakukannya terhadap Hadi terjadi di gedung Cikal USU Medan, Sabtu (6/6).

Semula Hadi yang saat ini tercatat sebagai wartawan yang tengah menjalani proses megang selaku wartawan, datang ke gedung itu pukul 11.50 WIB guna meliput pelaksanaan UMB SPMB. Di saat bersamaan, pihak Penanggung jawab Keamanan sedang menahan seorang peserta ujian yang kedapatan membawa HP ke dalam ruangan ujian.

Peserta tersebut kala itu sedang diinterogasi. Hadi menanyakan kasus itu kepada pihak penanggjuwab keamanan, sekaligus bertanya kepada peserta yang diduga melakukan kecurangan itu demi perimbangan berita.

Namun saat itu pelaku tidak bersikap kooperatif dan mengklaim telah menjadi korban kekerasan Hadi saat sedang ditanya. Ia lalu mengadu kepada Wara Sinuhaji selaku penanggungjawab dan menuduh Hadi telah melakukan aksi kekerasan terhadap dirinya.

Tanpa melakukan kroscek, Wara menelan bulat-bulat omongan pelaku kecurangan ujian. Ia mendatangi MedanBisnis, membentak-bentak, lalu menampar sebanyak satu kali ke bagian telinga pipi dan kemudian diikuti tendangan ala kungfu ke arah lutut wartawan MedanBisnis tersebut.

Wara lalu mengusir Hadi yang telah mengalami kekerasan dari ruangan itu. Aksi kekerasan itu telah membuat trauma Hadi, sehingga berpotensi mengganggu kinerjanya dalam meliput berita.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (7/6) malam lalu, Wara mengakui aksi kekerasan itu. "Wartawan itu memukul tersangka yang melakukan kecurangan UMB SPMB dan disaksikan petugas polisi. daripada polisi itu yang mukul ya lebih baik saya yang mukul. Urusannya juga sudah selesai karena wartawan itu sudah minta maaf," ujar Wara sembari menyangkal telah menendang wartawan MedanBisnis.(Rel)

MEGA-PRABOWO TARGETKAN 40 PERSEN SUARA DI MEDAN

2009-06-08T20:53:00.002+07:00

Medan, (Lapan Anam)
Tim Kampanye Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Prabowo) Kota Medan, menargetkan 40 persen suara bagi pasangan capres-cawapres itu pada pilpres 8 Juli mendatang.

"Target meraih 40 persen suara di Kota Medan adalah target minimal pada pilpres putaran pertama nanti," ujar Ketua Tim Kampanye Mega-Prabowo Kota Medan, Baskami Ginting di Medan, Senin (8/6).

Didampingi Sekretaris Tim Kampanye Mega-Prabowo Kota Medan Icuk Sukoco, Bendahara Hasyim, SE dan sejumlah personil tim lainnya (Foto)ia mengaku sangat optimis target tersebut akan tercapai.

"Kita akan merangkul semua lapisan masyarakat guna menggalang suara memenangkan pasangan Megapro," ujar Baskami.

Untuk mewujudkan target tersebut, Tim telah membuka posko pemenangan bagi semua relawan dan simpatisan di Jalan Sisingamangaraja No.41 Medan. Juga mengundang para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membicarakan langkah-langkah, sekaligus strategi yang akan digunakan untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara di kota Medan.

"Tim kita tidak hanya mengandalkan kekuatan parpol pendukung untuk merebut hati sekaligus suara rakyat, tetapi juga melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bersama mereka kita akan merebut kantong-kantong suara di seluruh wilayah Kota Medan," ujar Baskami Ginting.

Ditanya strategi yang akan dipakai untuk memenangkan pasangan Mega-Prabowo di ibukota Provinsi Sumut itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Mega-Prabowo Kota Medan, Mangarimpun Parhusip mengatakan timnya akan berupaya menjaga konstituen parpol pendukung agar tidak beralih ke pasangan capres-cawapres lain.

Para konstituen yang pada pemilu legislatif 9 April lalu memilih parpol-parpol yang saat ini berkoalisi mendukung Mega-Prabowo, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Barnas, PPNUI, PSI, PIS dan PNI Marhaenisme, akan dipastikan memilih pasangan itu pada pilpres nanti.

"Selain itu kita tentu juga harus bisa 'mencuri' suara pemilih yang pada pemilu legislatif lalu bukan konstituen parpol pendukung Mega-Prabowo," ujarnya.

Sebagai langkah awal pihaknya kini sedang melatih ribuan saksi yang akan ditempatkan di semua TPS. Termasuk juga menyiapkan regu penggerak pemilih (GURAKLIH) guna memastikan pendukung Megapro terdaftar di DPT dan mengajaknya ke TPS.

“Tim kami mengawal suara pendukung Megapro dati DPT hingga penghitungan suara di TPS. Kita tidak ingin suara rakyat dipermainkan penyelenggara Pilpres”, kata Baskami Ginting.***

RUTR Sumut Semakin Memprihatinkan

2009-06-08T20:46:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Memperingati hari lingkungan hidup, belasan mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup unjukrasa di gedung DPRDSU, Senin (8/6).

Mereka menyoroti kondisi tata ruang di Sumut yang semakin memprihatinkan, karena sistim tata kelola dan peruntukannya diperjualbelikan sehingga tidak sesuai fungsinya.

Selain berorasi, para pengunjukrasa yang tergabung dari berbagai LSM Lingkungan itu, juga membawa maket wilayah kota Medan yang tidak sesuai tata ruang. Gedung-gedung tinggi berdiri diantara rumah warga. Ruang terbuka hijau diisi dengan proyek perumahan dan berubahnya fungsi hutan menjadi kawasan industri.

Mereka juga melakukan aksi tetrikal yang menggambarkan seorang pengusaha dengan gampangnya menggusur masyarakat, hanya melalui calo dan melibatkan angota dewan dan pejabat pemerintahan lainnya .

“Tidak adanya RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) membuat tak ada tindakan tegas dapat diberikan. Ini bisa jadi masalah serius kalau dibiarkan begitu saja,” kata koordinator aksi, Muhrizal dalam orasinya.

Dalam pernyataan sikapnya pengunjukrasa mengatakan, dua juta hektar hutan Indonesia musnah setiap dua tahun. Lebih 85 persen kualitas daerah aliran sungai (DAS) merosot tajam.

Seperti Medan, karena tidak jelasnya RUTRW membuat pembangunan di Medan semrawut. Sebab izin peruntukan diubah semau pemilik kepentingan. Saat ini ratusan bangunan berdiri tanpa menghiraukan kondisi wilayah sehingga banyak gedung berdiri di tempat tak semestinya.

“Kawasan Polonia salah satu bukti konkret amburadulnya RUTRW di kota ini. Sejak awal kawasan tersebut diperuntukkan sebagai kawasan resapan air. Namun tanpa adanya RUTRW membuat kawasan itu sekarang jadi lahan bisnis,” kata Muhrizal.

Namun tak seorang pun dari anggota DPRDSU yang bersedia menerima aksi dan pesan moral, yang ingin disampaikan para aktivis lingkungan tersebut .***

Relawan SBY-Boediono Jangan Gunakan Jurus Mabuk

2009-06-04T18:02:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Ketua Umum Tim Kerja Nasional Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) Pro SBY - Boediono, Edi Ramli Sitanggang SH, mengimbau tim relawan pemenangan pasangan capres-cawapres jangan menggunakan jurus mabuk. Karena akan membingungkan rakyat dan menimbulkan kebencian serta ketersinggungan.

”Kita harus mengutamakan sikap santun dan etika karena rakyat sangat cerdas menilai keberhasilan yang telah dilakukan SBY sebagai presiden. Sikap santun dan elegan sebagaimana yang dipertunjukkan SBY sebagai politisi yang beretika”, kata Edi Ramli Sitanggang di Medan, Kamis (4/6).

Berbicara usai melantik Tim Kerja Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) Pro SBY - Boediono Propinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan dia meminta agar tim jangan membuka peluang untuk saling berpolemik dengan tim pemenangan pasangan capres-cawapres lainnya.
Selain itu, satukan visi dan misi bahwa pasangan SBY-Boediono, sudah menjadi harga mati sebagai presiden RI masa kini dan masa datang.

”Meski popularitas SBY yang sampai hari ini di atas 50% berdasarkan hasil polling yang dilakukan lembaga survei, tapi tidak otomatis sosoknya bisa dijual ke masyarakat tanpa adanya jaringan pemenangan pasangan ini. Jadi inilah tugas tim kerja selama satu bulan ini untuk mencari simpatik masyarakat,” sebut dia.

Ia juga membantah bahwa pasangan capres-cawapres ini menganut sistem ekonomi neoliberalisme dalam menjalankan roda pemerintahannya jika kembali terpilih kelak. Sebab, sistem ini sejak dulu memang tidak diberlakukan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.

”Dalam UUD 1945, sokoguru perekonomian kita adalah ekonomi kerakyatan. Jadi tidak masuk di kal jika SBY akan melanggar dasar-dasar sistem pemerintahan di negara ini,” katanya menjelaskan.

Wakil Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara, Mustofawiyah Sitompul, menilai saat ini muncul kecenderungan dua pasangan capres-cawapres pesaing saat ini sudah terlihat 'membabibuta' dan melakukan berbagai bahasa untuk menghujat pasangan SBY-Boediono.

”Ada tim pemenangan pasangan capres-capres sepertinya mulai menggunakan jurus mabuk dalam menghujat pasangan SBY-Boediono. Salah satunya mereka mempersoalkan jilbab dan isu neoliberalisme. Oleh sebab itu kita harus sabar. Mungkin ketika terjepit di situ ada peluang,” katanya.

Susunan kepengurusan Tim Kerja Gerakan Indonesia Bersatu Pro SBY-Boediono Propinsi Sumatera Utara itu diketuai Sudiarto Naibaho S.Sos.I dan Sekretaris Legirun S.Ta. Sebagai pensehat tim kerja itu yakni antara Tuan Guru Babussalam Syekh Haji Tajuddin Muhammad Daud Wahab Rokan, Ir H Jamal Abdul Naser MM MHA, Drs H Leo Jamariah Damanik, Letkol TNI (purn) H Amir Damanik H Siregar.***

Menara Tak miliki IMB Dipangkas

2009-06-04T18:00:00.001+07:00

Medan,(Lapan Anam)
Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumatera Utara akan ‘memangkas’ tower-tower telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini menyusul akan segera diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemanfaatan Tower Bersama oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Drs Eddy Syofian MAP, Kamis (4/6), menanggapi akan segera diberlakukannya Perda tentang Pemanfaatan Tower Bersama, yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut.

Menurut Eddy Syofian, Perda tentang Pemanfaatan Tower Bersama ini dimaksudkan untuk mengatur tata ruang kabupaten/kota dan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten/kota.

“Diberlakukannya Perda tentang pemanfaatan tower bersama ini akan mengatur tata ruang kabupaten/kota dan medatangkan PAD bagi Pemprovsu,” tutur Edy Syofian.
Menurut Eddy Syofian, setidaknya ratusan miliar rupiah akan mengalir ke kas Pemprovsu dan kabupaten kota dengan system pembagian 70: 30, yakni 70 persen untuk kabupaten/kota bila lahan tersebut berada di lahan kabupaten/kota. Namun bila tower dibangun di atas lahan milikn Pemprovsu, maka seratus persen akan masuk ke kas Pemprovsu.

Eddy Syofian mengakui saat Perda ini sejumlah operator seluler enggan menyerahkan data mengenai keberadaan menara telekomunikasi yang mereka miliki. Padahal dari 12 operator seluler secara nasional yang ada di Indonesia, 11 diantaranya juga berada di Kota Medan.

Sementara di Sumut sendiri, hanya sekitar 1.003 menara yang terakreditasi di Ditjen Pos dan Telekomunikasi (Postel). “Bayangkan bila masing-masing operator seluler membangun menara masing-masing, bagaimana kedepan wajah kota kita nantinya,” kata Eddy Syofian seraya menyatakan dengan Perda, operator wajib menyewa menara bersama.

Menurut Eddy Syofian, Perda Provinsi inilah yang nanti akan memayungi kabupaten/kota. “Karena kita khawatir kabupaten/kota akan mengeluarkan perda masing-masing. Sebab perda yang dikeluarkan kabupaten/kota akhirnya perlu dilegitimasi oleh Pemprovsu. Kita tidak ingin pemberlakuan Perda menjadi tumpang tindih,” kata Eddy Syofian.

Pihaknya juga menargetkan, bila Perda tentang Pemanfaatan Menara Bersama diberlakukan, maka nantinya pembangunan menara dapat dilakukan hingga ke daerah-daerah terpencil yang hingga saat ini masih tertinggal.

Dia juga berharap operator telekomunikasi dapat mendukung pemberlakuan Perda ini, karena nantinya pemanfaatan menaran bersama akan dilakukan secara nasional.
Eddy Syofian juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung diberlakukannya Perda ini dengan mempersiapkan lahan yang akan dijadikan lokasi untuk pembangunan menara.

Terkait pembahasan Ranperda tentang Pemanfaatan Tower Bersama ini, Pansus DPRD Sumut yang diketuai H Raden Muhammad Syafii SH telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang terlebih dahulu telah memiliki Perda serupa yakni ke Badung di Provinsi Bali dan ke Pulau Batam.***

PRRI PERMESTA

2009-06-04T17:57:00.001+07:00

Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Banyak hikmah yang wajib kita pelajari dari sejarah negeri ini. Sebutlah PRRI Permesta, mengapa terjadi dan bagaimana memelihara keutuhan bangsa ini tanpa mengabaikan perlindungan terhadap warga negara dan mensejahterakannya

PENULIS asing, dan pada umumnya kalangan yang berlatar belakang karir militer, banyak yang menuduh PRRI Permesta hanyalah gerakan politik separatisme yang didasarkan pada unsur sakit hati dan berbau kedaerahan pula. Tetapi Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Jenderal Prabowo Subianto, ada di situ. Maka kalau PRRI Permesta itu pemberontakan kesukuan, maka suku manakah gerangan yang akan dibela dan diatasnamakan oleh Begawan Ekonomi itu? Bergabung dengan PRRI orang tua ini jelas mengambil resiko besar.

Ada kegamanangan di antara para elit nasional ketika Bung Karno dinilai sudah semakin mementingkan sesuatu yang bukan bangsa secara keseluruhan. Harus ada menara tertinggi di kawasan Melayu, dibangunlah Monas. Harus ada Mesjid terbesar di kawasan rumpun Melayu, dibangunlah Istiqlal. Harus ada ini, harus ada itu dan harus terbaik di antara negara-negara di sekitar. Rakyat dimamah terus dengan pidato-pidato politik dan dikatakan revolusi belum selesai. Ada tuduhan megalomania, dan tuduhan mengabaikan hakekat perjuangan memerdekakan Indonesia. Lupa membangun Indonesia, dengan rakyat yang sejahtera dan berdaulat.

Mengisis kemerdekaan yang direbut dengan penuh pengorbanan tidak mudah. Sesama perjuang pun bertengkar. Bukan hanya dalam bentuk pecahnya dwitunggal dengan mengundurkan dirinya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. PRRI Permesta adalah salah satu bentuk ketidak-cocokan di antara para pendiri bangsa. Dalam PRRI Permesta tentu saja ada cacat cela, tetapi tidak perlu menghilangkan fakta tentang gagasan besar pemakmuran negeri, sebuah interupsi besar yang membuat bangsa ini pernah bergolak.

Federalisme atau Otonomi Daerah

Riyaas Rasyid adalah seorang pemikir terkemuka selain M.Amien Rais berkenaan dengan upaya memajukan Indonesia dengan penempatan unitarianisme pada proporsi yang tak perlu mengganggu laju dan kreativitas daerah mengembangkan kemampuannya sepenuh-penuhnya tanpa harus komando tunggal Jakarta. M.Amien Rais menyebut federalisme, yang terbukti amat asing bagi banyak orang, terutama pemikir berlatar belakang militer. Dengan gagasan itulah M.Amien Rais tesudut dinyatakan sebagai agen Amerika, dan popularitas politiknya pun merosot tajam.

Riyaas Rasyid. mempersiapkan sofware dalam nama Otonomi Daerah. UU nomor 22 tahun 1999 adalah wujudnya. Gagal secara terhormat dalam perjuangan ini, Riyaas Rasyid pun menggap tak bermanfaat lagi untuk duduk sebagai menteri, lalu mengundurkan diri. Harus dicatat bahwa baik Riyaas Rasyid maupun M.Amien Rais telah sama-sama berusaha keras, termasuk mendirikan dan membangun partai, namun hasilnya belum tercapai.

Dukungan rakyat terlalu kecil untuk partai yang mereka dirikan dan komandokan sendiri. Gagasan besar tanpa aparat dan infrastruktur politik yang bisa diandalkan untuk memperjuangkannya, tentulah akan menjadi sebuah pemikiran belaka.

Gus Dur (Presiden) tidak berkenan mendiskusikan semua gagasan Riyaas Rasyid dan di antara puluhan peraturan pelaksanaan yang dituntut oleh UU Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 itu, pemerintah hanya menunjukkan inisiatif untuk membuat beberapa saja di antara yang dibutuhkan itu. Terjadilah pengutukan nasional, hingga endingnya dianggap tepat merevisi UU Nomor 22 Tahun 1999. Terbitlah UU baru Nomor 32 tahun 2004 yang memangkas sampai 70 % hakekat otonomi sebelumnya.

Dalam sebuah seminar di Medan beberapa tahun lalu, secara ekstrim Riyass Rasyid mempertanyakan untuk apa pemerintahan jika tidak mampu melindungi hak-hak rakyat dan apalagi mensejahterakannya. Dalam otonomi Daerahlah (UU 22 Tahun 1999) hal itu dijabarkan dalam pengaturan yang serius. Keseriusan mensejahterakan rakyat secara berdaulat dan cerdas itu tidak mengancam terhadap keutuhan NKRI sama sekali.

Jangan Dukung Yang Neolib
Kini tahun 2009 Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan diberi mandat memerintah untuk periode 2009-2014. Aspirasi daerah amat sepi dalam perhelatan ini. Iklim ini amat sejalan dengan pemangkasan potensi aspirasi daerah sebagaimana pola pembangunan partai yang amat oligarkis.

Beberapa bulan lalu misalnya, tidak ada suara protes yang memadai ketika Menteri BUMN Sofyan Djalil akan memprivatisasi beberapa BUMN termasuk PTPN. Alasannya efisiensi. Padahal dalam kondisi seperti ini masyarakat seyogyanya melakukan bargaining politik kepada ketiga pasangan agar kebun yang luas dan menghasilkan besar sekali uang dari daerah (Sumatera Utara) dapat dibagi adil dengan pusat. Siapa yang bukan neolib pasti bersedia berkompromi tentang bagi hasil PTPN. Pasangan yang paling mengakomodasi kepentingan masyarakat, itu yang pantas didukung. Itu sebagai contoh kecil saja.

Meneg BUMN Sofyan Djalil ingin memprivatisasi BUMN ini dengan maksud perolehan uang lebih besar. Jika alasan efisiensi dan maksimasi profit, tentu saja negara pun (Indonesia) bisa kita tawarkan kepada dunia untuk diurus oleh sebuah badan khusus yang terdiri dari orang-orang paling profesional dan paling rasional dari berbagai negara di dunia, dan dijamin bisa membuat negeri ini lebih menghasilkan dan dijamin pula tanpa korupsi. Prinsip korporatokrasi tentu dapat saja menghalalkan itu, dan perasaan nasionalisme mempertahankan hak-hak tradisonal sebuah bangsa dalam konteks ini dapat dianggap kuno oleh agen-agen neo liberalisme.

Prabowo Subianto tampaknya tidak berfikir merujuk pemikiran ayahandanya Soemitro Djojohadikoesoemo. Dari latar belakang dan basis pemikiran para Capres/cawapres saat ini, kemungkinan besar SBY juga tidak akan tertarik, apalagi Mega. Seyogyanya JK akan lebih mudah memahami dan meneruskan gagasan itu berhubung latar belakang sebagai pengusaha.

Kita tidak tahu apakah Debat Capres yang diselenggarakan KPU nanti akan membuka pembahasan ke arah itu. Anies Baswedan, dia saya kira yang ditunjuk sebagai moderator untuk topik Otonomi daerah.

Bagaimana menurut Anda, Anies? Untuk memperbesar manfaat debat ini, alangkah baiknya jika anda rekomendasikan KPU secara khusus memberi waktu kepada M.Amien Rais dan Riyass Rasyid berbicara tentang agenda rakyat yang terkendala ini. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin pun kiranya wajib hadir dan menyampaikan tawaran konsep bagi hasil yang adil dari keuntungan PTPN yang ada di daerah ini.

Kenanglah Soemitro Djojohadikoesoemo.

Kritis di Tahanan, Tewas di Rumah Sakit

2009-05-30T19:43:00.000+07:00

Kematian Juliman Panggabean Mencurigakan
Medan (Lapan Anam)
Seorang tahanan Polisi di Mapolsek Helvetia Medan, Juliman Panggabean (39), meninggal setelah sebelumnya dilaporkan kritis dan dilarikan ke di RS Brimob Jalan Wahid Hasyim Medan. Keluarga almarhum curiga ada sesuatu yang tidak beres.

“Ajal memang ditangan Tuhan dan siapapun tidak dapat menolaknya. Namun kematian almarhum sangat mencurigakan bagi keluarga kami”, kata HSD Panggabean keluarga almarhum sesaat setelah prosesi pemakaman di pekuburan Umum Jl Marelan Medan, Sabtu (30/5).

HSD Panggabean yang mantan anggota DPRD Sumut menjelaskan, pihaknya tidak rela ada sesuatu yang tidak beras yang menjadi penyebab meninggalnya almarhum. Sebab korban yang sudah 8 hari ditahan di Mapolsek Helvetia atas kasus perkelahian, tiba- tiba dilaporkan kritis dan sudah menjadi mayat di rumah sakit.

Disebutkan, korban ditahan di Mapolsek Helvetia sejak Kamis 21 Mei 2009 , atas pengaduan seseorang, yang merasa terganggu karena dilarang pacaran diteras rumah korban sehari sebelumnya.

Pagi itu sekitar pukul 8.30 WIB, Juliman Panggabean membuka pintu dan menemukan seseorang berpacaran di teras rumahnya. Korban menegornya dan menasehati agar tidak berpacaran di teras rumahnya, karena selain tidak sopan juga hari sudah terang dan banyak orang lewat.

Namun orang tersebut malah marah dan melontarkan makian, sehingga antara Juliman Panggabean dan orang pacaran tersebut terjadi perkelahian. Saat itu Juliman memang memenangkan perkelahian dan berhasil memegang leher orang pacaran itu.

Diduga karena tidak senang, orang pacaran yang diketahui juga adalah warga setempat melapor ke Polisi. Besoknya Juliman Panggabean ditangkap dan ditahan di Mapolsek Helvetia.

Saat penangkapan itu berlangung, Polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Surat penangkapan justru diberikan setelah korban dijebloskan ke ruang tahanan.

Setelah satu minggu ditahan, tepatnya 28 kamis Mei 2009 salah seorang keluarga korban menjenguk. Saat itu korban masih nampak sehat seperti sedia kala, walau mengaku tertekan karena penahanan terkesan direkayasa.

Namun besoknya tepatnya Jumat sekitar pukul 14.00 WIB, keluarganya mendapat telepon menyebutkan Juliman Panggabean sudah dilarikan ke RS Brimob Jalan Wahid Hasyim karena kritis. Bahkan saat keluarga korban tiba di RS Brimob sekitar pukul 15.30 WIB, ternyaa Julian Panggabean dinyatakan sudah meninggal.

Tragisnya lagi, saat keluarga meminta agar dilakukan Otopsi terhadap jenazah di RSU Pirngadi Medan pada Sabtu 30 Mei 2009, malah pihak RS Brimob melakukan otopsi sendiri pada Jumat malam 29 Mei 2009 dari pukul 21.00 – 23.00 WIB.

Kelurga korban juga meminta hasil otopsi tersebut, namun dinyatakan belum bisa diperoleh. Jenazah korban akhirnya dibawa keluarga dan dikebumikan di pekuburan umum Jalan Marelan Medan sabtu kemarin.

Ditengah duka dan kecurigaan menyelimuti keluarga, di sejumlah Koran malah dokter RS Brimob sudah menyebutkan penyebab kematian korban karena sesak napas.

“Hasil otopsi belum diketahui, tapi malah pihak RS Brimob sudah buru-buru menyebut penyebab kematian korban karena sesak napas. Kami makin curiga ada yang tidak beres”, kata HSD Panggabean juga Ketua DPP Persatuan Batak Islam.***

GUBSU SUKSES KELOLA KEUANGAN DAERAH

2009-05-28T17:50:00.003+07:00

Rekomendasi DPRDSU Tentang LKPj Gubsu
Medan (Lapan Anam)
DPRDSU menilai Gubsu H Syamsul Arifin SE sukses mengelola keuangan daerah. Untuk itu, dewan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi yang diperoleh tersebut.

Demikian terungkap dalam rekomendasi DPRDSU atas Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubsu tahun 2008, disampaikan dalam paripurna dewan dipimpin ketuanya Dra Hj Darmataksiah YWR , Kamis (28/5).

Dewan juga mengucapkan terimakasih kepada Gubsu karena telah membuat satuan khusus Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru saja disyahkan oleh Lembaga Legislatif. Dewan yakin lembaga tersebut akan bekerja secara maksimal dalam rangka mengelola Keuangan Daerah Sumut.

Dewan mencatat dibawah kepemimpinan Gubsu Syamsul Arifin, satuan kerja Pemprovsu mampu menaikkan tingkat pendapatan dari target yang direncanakan. Antara lain terlihat dari realisasi penerimaan PAD sebesar 104 %, Retribusi Daerah sebesar 139,06 %, Retribusi Jasa Daerah sebesar 137,87 %, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar sebesar 114,42%.

Naiknya prosentase penerimaan ini menurut dewan, menunjukkan tingkat partisipasi rakyat Sumut mencapai angka yang sangat signifikan. Oleh sebab itu program-program peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat sudah dapat ditingkatkan.

Namun demikian, dalam rekomendasinya kepada Gubsu, dewan menyarankan agar Gubsu melakukan sejumlah langkah konkrit termasuk dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran.

Misalnya, khusus di bidang perkebunan kelapa sawit sudah saatnya Sumut mengeluarkan kebijakan mengurangi Eksport Crud Palm Oil (CPO). Eksport minyak sawit ini hanya boleh dilakukan pada turunan keduanya yaitu Olin, Sterin dan Acid.

Menurut dewan, banyak sekali impact yang kita peroleh bila kita melakukan eksport turunan kedua CPO tersebut. Oleh sebab itu pemerintah melalui BUMD atau BUMN perlu membangun dan mendorong pembangunan pabrik Rafinarry pengolahan minyak CPO yang mengurai menjadi olin, sterin, dan acid.

Dengan demikian, menurut dewan, Sumut akan mendapat nilai tambah dan akan mendapat PAD dari Pabrik Rafinarry dan tambahan tenaga kerja. Selain itu secara tidak langsung akan memunculkan home industry pengolahan minyak makan, mentega serta sabun di daerah-daerah sentra sawit.

Menyangkut kebijakan Gubsu tentang Pendapatan Daerah dari Pemerintah dijadikan faktor penunjang, dewan menyatakan sangat setuju. Namun perlu diupayakan terobosan-terobosan dan inovasi yang dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
Pada sisi kebijakan pendapatan, khususnya yang berkaitan dengan PAD, dewan memberi catatan soal realisasi penerimaan mencapai sekitar 104,35 % dari target yang ditetapkan. Sebab mayoritas PAD tersebut didominasi dari sumber penerimaan Pajak Daerah yang mencapai porsi sangat besar sekitar 93,3 %. Sementara itu kontribusi PAD lainnya masih sangat kecil.
Pada bagian lain, DPRDSU menyarankan agar Pemprovsu menggenjot meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan dan di sudut-sudut kota. Selain karena penduduk Sumut mayoritas tinggal di desa, juga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada kalangan ekonomi atas saja.

Demikian juga agar pada tahun 2010 alokasi anggaran Pendidikan ditingkatkan lagi dan Pemprovsu juga memberi perhatian terhadap sekolah-sekolah Swasta baik Sekolah Umum maupun agama. Karena sekolah swasta juga merupakan Lembaga Pendidikan yang berperan secara signifikan terhadap peningkatan mutu Pendidikan dan akhlak di Sumatera Utara.

Agar masyarakat di pedesaan khususnya di daerah terpencil mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, maka penyebaran Tenaga Kesehatan harus mendapat perhatian dari Pemprovsu. Disamping itu agar para Tenaga Kesehatan termotivasi untuk bertugas di pedesaan khususnya di daerah terpencil maka perlu diperhatikan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan tersebut.***

Abdul Azis Angkat Akan Jadi Nama Jalan di Dairi

2009-05-28T17:48:00.003+07:00

Juga Jadi nama Ruang Sidang Paripurna DPRDSU
Medan (Lapan Anam)
Gubsu H Syamsul Arifin SE mendukung usulan DPRDSU agar nama Drs. H. A. Abdul Aziz Angkat, MSP ditabalkan sebagai nama jalan di Kabupaten Dairi, juga nama Ruang sidang Paripurna DPRDSU.

“Kita mendukung usulan itu sebab Dairi merupakan kampung kelahiran almarhum dan ruang sidang paripurna DPRDSU memiliki historis bagi almarhum selaku pimpinan dewan”, katanya menjawab wartawan usai paripurna LKPj Gubsu tahun 2008 di gedung dewan, Kamis (28/5).

Usulan penabalan nama Abdul Azis Angkat sebagai nama jalan dan nama ruang sidang paripurna DPRDSU, disampaikan sebagai salah satu usulan dan rekomendasi dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubsu tahun 2008 dalam paripurna dewan dipimpin ketuanya Dra Hj Darmataksiah YWR kemarin.

Menurut Gubsu, usulan tersebut sangat wajar dan simpatik, apalagi almarhum Abdul Azis Angkat meninggal dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRDSU. Namun untuk merealisasikan usulan itu, Gubsu sepenuhnya menyerahkan kepada dewan.

Sebagai catatan, almarhum meninggal dalam demo anarkis pendukung Provinsi Tapanuli (Protap), yang dikenal sebagai Tragedi 3 Pebruari 2009 DPRDSU. Persidangan para tersangka demo maut itu kini masih berlangsung di PN Medan, serta menjadi tragedi yang menyita perhatian khalayak. ***

Dirut Syahril Efendi Bungkam

2009-05-26T18:36:00.001+07:00

PERDA TENTANG PDAM TIRTANADI AKAN DIUBAH
Medan (Lapan Anam)
Dirut PDAM Tirtanadi Medan Syahril Efendi Pasaribu memilih bungkam, saat dicecar sejumlah wartawan tentang pungutan biaya administrasi Rp 3000 bagi pelanggan yang memicu prokontra.

Bahkan saat dicegat usai mengikuti rapat Pansus Ranperda PDAM Tirtanadi dipimpin Wakil Ketua Hasbullah Hadi di Aula Dewan, Selasa (26/5) untuk mengucapkan kata “no comment” pun dia enggan.

Demikian juga tentang keharusan perusahaan mengembalikan pungutan biaya administrasi yang sempat dikutif, Syahril Efendi hanya melirik wartawan. Dengan langkah tenang seolah tak ada masalah,Syahril tidak menjawab tapi terus berjalan meninggalkan wartawan.

Sementara Hasbullah Hadi menyatakan,pertemuan dengan PDAM Tirtanadi tidak membahas biaya administrasi Rp 3000 itu. Malah pihaknya sedang membahas perubahan Perda yang mengatur tentang BUMD milik Pemprovsu itu.

“Pertemuan dengan PDAM Tirtanadi hanya menyangkut pembahasan Ranperda. Pembahasan masih tahap mendengar ekspos dari perusahaaan”,kata Hasbullah.

Tidak ada rencana mencopot Dirut PDAM Tirtanadi ? “Sama sekali tidak ada,karena ini masalah Pansus Ranperda. Bukan menyangkut pro kontra pungutan administrasi”, ujar Hasbullah lagi.

Lindungi Pelanggan

Hasbullah mengatakan, Ranperda PDAM Tirtanadi ini sama sekali bukan karena manajemen perusahaan yang bobrok. Bukan pula karena pro kontra tentang kutipan biaya asministrasi yang berbuah pro kontra.

Ranperda tentang PDAM Tirtanadi kata Hasbullah diubah untuk disesuaikan dengan Permendagri No.2 tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007. Karena Perda yang saat ini mengatur PDAM Tirtanadi masih Perda No 3 tahun 1999 tanggal 29 April 1999 yang mengacu pada Permendagri No 7 tahun 1998 tanggal 5 Nopember 1998.

Perda lama PDAM Tirtanadi sudah dianggap tidak efekif dan relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam mewujudkan misi perusahaan sebagai perusahaan milik Pemprovsu.

Intinya kata dia, Perda baru PDAM Tirtanadi dimaksudkan untuk melindungi pentingan masyarakat sebagai pelanggan, kepentingan pemerintah sebagai pemilik, kepentingan perusahaan dan agar tidak bertentangan dengan perundangan yang ada.

“Dengan Perda baru ini nantinya Direksi PDAM Tirtanadi tak boleh seenaknya menaikkan tarif. Kepentingan pelanggan, pemerintah dan perusahaan juga akan dilindungi dan tidak boleh bertentangan dengan penrundangan”, ujar Hasbullah.***

PDAM Minta Tambahan Modal Rp400 Miliar

2009-05-26T18:34:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Belum reda pro kontra kebijakan Direksi PDAM Tirtanadi mengutip biaya administrasi Rp 3000 setiap pelanggan, kini malah managemen meminta setoran modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebesar Rp400 miliar.

Permintaan penyertaan modal ini terungkap melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang PDAM Tirtanadi, yang Selasa (26/5) kemarin mulai dibahas panitia khusus (pansus) DPRDSU.

Anggota Pansus PDAM Tirtanadi Timbas Tarigan membenarkan adanya permintaan dana oleh perusahaan milik Pemprovsu itu. Tetapi, masalah modal ini, menurut dia, belum dibahas secara mendalam di rapat pansus.

“Tadi kita masih sekedar mendengar ekspos dari Dirut PDAM Tirtanadi, sehingga pansus juga belum mendapat penjelasan yang detail mengenai dasar permintaan dana sebesar itu”, kata politisi PKS itu.

Secara sekilas oleh dirut (Direktur Utama PDAM Tirtanadi Syahril E Pasaribu) diungkapkan, telah terjadi kekurangan produksi air. Sehinga memerlukan modal untuk membangun instalasi baru sebesar Rp60 miliar per tahun.

Namun dia mengakui, dana Rp400 miliar merupakan jumlah yang sangat besar dan bisa menjadi beban APDB Sumut. Yang menjadi kekhawtiran lagi, jika dalam pelaksanaan nantinya, dana itu tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara dalam draf Ranperda pada bagian kedua, pasal 7 disebutkan, modal setor yang telah direalisasikan Pemprov Sumut baru sebesar Rp 116, 7 miliar dari Rp250 miliar yang ditetapkan sebelumnya. Dalam poin berikutnya disebutkan, pemberian modal setor direalisasikan sebesar Rp60 miliar per tahun. Dengan demikian, kalau permintaan ini disetujui, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut akan terbebani sebesar Rp 60 miliar setiap tahunnya.

Usulan managemen PDAM Tirtanadi ini, menambah daftar panjang pro kontra terutama terkait masalah manajemen keuangan. Apalagi, dalam rapat Komisi C DPRD Sumut dengan PDAM Tirtanadi baru-baru ini, perusahaan itu mengalami defisit sebesar Rp 3 miliar.
Kebocoran air terus bertambah hingga 2008, mencapai 24,79 persen atau 42,280 juta m3 per tahun. Atas kondisi ini pula yang membuat sejumlah anggota Komisi C DPRD Sumut mendesak agar dilakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap PDAM Tirtanadi.

“Sebenarnya (modal setor Rp 400 miliar) tidak menjadi masalah asal maksudnya jelas dan peruntukannya untuk apa,” kata Timbas.

Dia belum memastikan apakah pansus akan menyetujui usulan modal setor yang diusulkan. Pansus masih akan mencari data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk memperkaya pembahasan ranperda ini. Pansus juga mempertimbangkan rencana revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM yang menjadi dasar penyusunan ranperda. Selain itu, Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah yang sedang dibahas pansus di DPR belum disahkan.

“Kita akan konsultasi dulu ke Departemen Dalam Negeri dari pada nantinya tidak sinkron dengan ketentuan di atasnya,” kata Timbas.

Di Palembang, ranperda tentang PDAM terpaksa diberhentikan sementara karena rekomendasi Departemen Dalam Negeri. Pemberhentian ini menunggu keputusan tentang revisi Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.***

Dirut PDAM Tirtanadi Didesak Letakkan Jabatan

2009-05-22T15:31:00.000+07:00

Sudah Tidak Kreatif dan produktif

Medan (Lapan Anam)
Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRDSU, Drs H Rahmad Pardamean Hasibuan meminta Dirut PDAM Tirtanadi Syahril Efendi Pasaribu segera meletakkan jabatannya.

“Meletakkan jabatan merupakan langkah paling terhormat bagi Syahril Efendi Pasaribu, ketimbang memaksakan biaya administrasi Rp 3000 bagi pelanggan”, kata Rahmad menjawab wartawan di gedung dewan, Jumat (22/5).

Menurut Rahmad juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, kebijakan kutipan administrasi Rp 3000 bagi pelanggan sangat tidak populis. Sekaligus menjadi isyarat betapa BUMD milik Pemprovsu itu sudah nyaris kolaps sejak dipimpin Syahril Efendi.

“Sepertinya keuangan PDAM Tirtanadi sudah sangat sulit, sehingga harus membebankan biaya administrasi bagi pelanggannya”, kata Rahmad P Hasibuan.

Kebijakan Dirut ini, katanya, juga membuktikan betapa Syahril Efendi sudah tidak produktif dan kreatif lagi. Karena sudah linglung, maka Dirut menggunakan jurus mabuk untuk mengumpul uang secara gampang dan cepat.

“Kutipan biaya administrasi yang dia terapkan, satu bukti dia sudah linglung. Dia sudah tak mampu mencari solusi keuangan yang lebih beradab”, kata Rahmad.

Sebagai BUMD yang mengaku sudah mengantongi sejumlah sertifikat ISO, seharusnya PDAM Tirtanadi tidak lagi mengalami kesulitan keuangan.

Perusahaan seharusnya sudah professional dan mampu menjadi sumber pendapatan asli (PAD) bagi Pemprovsu. Tidak lagi malah menjadi beban APBDSU setiap tahunnya.

“Kutiapan Rp 3000 bagi pelanggan dengan dalih biaya administrasi, menggambarkan betapa managemen PDAM Tirtanadi kesulitan keuangan”, ujarnya.

Maka demi menyelamatkan perusahaan dan menjaga mutu pelayanan kepada pelanggan, maka Syahril Efendi sebaiknya meletakkan jabatan. Tidak perlu sungkan, karena memimpin BUMD sebesar PDAM< Tirtanadi butuh figur professional, kretaif dan penuh inovasi.

“Memimpin BUMD sekelas PDAM Tirtanadi tidak boleh hanya mengandalkan cara konvensional dengan membebani pelanggan dan Pemprovsu semata”, ujar Rahmad.

Ditambahkannya, kebijakan menerapkan kutipan administrasi, menjadi bukti Syahril Efendi sudah layak meletakkan jabatan. Dia sudah tidak kreatif mencari solusi keuangan yang tidak membebani pelanggan.***

Penegak Hukum Harus Adil dan Berimbang

2009-05-18T17:10:00.002+07:00

16 Tersangka Protap Disidangkan
Medan, (Lapan Anam)
Wakil Ketua DPRD Sumut H Hasbullah Hadi SH, SpN mengharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pelaksanaan sidang para tersangka kasus Protap yang akan digelar 19 Mei besok.

Sidang ini bukanlah menyidangkan kelompok agama tertentu, suku tertentu dan bukan pula menyidangkan peserta demonstrasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), yang menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat pada 3 Februari lalu.

Namun yang disidangkan, menurut Hasbullah Hadi, adalah mereka yang menjadi tersangka karena melakukan pelanggaran hukum karena menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumut, dan mereka yang menjadi tersangka karena melakukan pengrusakan fasilitas Negara serta berupaya melakukan pembubaran rapat paripurna DPRD secara paksa.

“Karena itulah menjelang dilakukannya persidangan kita berharap agar masyarakat dapat memahami dan jangan mencampuradukkan persoalan ini,” tutur Hasbullah Hadi kepada wartawan di Medan, Senin (18/5).

Politisi Partai Demokrat ini juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi hasutan-hasutan orang-orang yang tidak menginginkan Sumut dalam kondisi aman, sejak terjadinya ‘insiden 3 Februari’, hingga pemilu legislatif serta menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden pada Juli mendatang.

“Penanganan kasus ini kita serahkan seluruhnya kepada proses hukum dan aparat yang berwenang,”kata Hasbullah.

Kepada pengadilan, Wakil Ketua DPRD Sumut ini mengimbau agar melaksanakan peradilan yang jujur, adil dan transparan sesuai undang-undang yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian pula halnya kepada aparat kejaksaan, Hasbullah juga mengaku yakin bahwa jaksa dalam melakukan tuntutan akan melaksanakan fungsinya melakukan penuntutan dan penyidikan sesuai denga ketentuan yang berlaku.

“Sebab kita yakin dan percaya bahwa kejaksaan dalam melakukan penuntutan bukanlah menuntut kelompok agama tertentu, ataupu menyidangkan suku tertentu dan bukan pula menuntut demonstran Protap. Tapi yang mereka tuntut adalah mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum saat insiden 3 Februari terjadi,” ujar Hasbullah Hadi.
Sebelumnya, berkas 16 tersangka kerusuhan Protap ini sudah bolak-balik dari Polda Sumut ke Kejatisu, hingga akhirnya siap disidangkan pada 19 mei mendatang.***

Dewan Desak PDAM Tirtanadi Audit Investigasi

2009-05-18T17:07:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Komisi C DPRDSU mendesak agar dilakukan audit investigasi terhadap managemen PDAM Tirtanadi, terkait kinerja BUMD milik Pemprovsu itu. Pihak managemen mengeluhkan kesulitan keuangan, sementara laporan neraca keuangan tidak pernah transparan diketahui publik.

“Kita menilai PDAM Tirtanadi saat ini tidak professional, tidak efektif, tidak efisien dan tidak transparan. Maka agar rakyat tidak curiga ada apa dan apa ada, maka audit investigasi perlu dilakukan terhadap managemen”, kata anggota Komisi C DPRDSU Rafriandi Nasution SE,MT dalam rapat lanjutan antara Komisi C DPRD Sumut dengan manajemen PDAM Tirtanadi, dipimpin ketua komisi Drs H Yulizar P Lubis, Senin (18/5).

Dengan audit investigasi kata politisi PAN itu, akan nampak dimana kelemahan managemen hingga munculnya kesulitan keuangan. Apalagi karena alasan kesulitan keuangan itu, managemen terpaksa memberlakukan kutipan biaya adminitrasi Rp 3000 bagi pelanggannya.

Senada dengan itu anggota Komisi C DPRDSU dari PKS, H Hidayatullah menganjurkan agar pemberlakuan biaya administrasi jangan dipaksakan. Pelanggan masih menolak kebijakan itu, sebab perusahaan belum memberikan pelayanan maksimal.

“Kami mendukung surat pimpinan dewan agar PDAM Tirtanadi menunda kebijakan biaya administrasi itu. Masalah ini sangat serius dan menyangkut uang rakyat”, kata Hidayatullah.

Pembahasan biaya administrasi itu berlangsung a lot di DPRDSU, sebab antara anggota dewan sendiri masih pro kontra. Karenanya, rapat tersebut sepakat akan menemui Menteri dalam negeri dan menteri keuangan, mempertanyakan soal payung hukum terkait penerapan pengenaan biaya adm (administrasi) Rp3000.

Sementara menyangkut kinerja dan manajemen diserahkan kepada Pansus Perda Tritanadi, yang sudah dibentuk DPRD Sumut. Diharapkan Pansus akan membongkar permainan ditubuh manajemen, termasuk penyebab munculnya kesulitan keuangan.

“PDAM Tirtanadi adalah BUMD milik Pemprovsu yang diharapkan menjadi sumber potensial PADS. Namun ternyata jika malah menjadi beban APBDSU, tentu ada yang tak beres”, kata Rafriandi Nasution.

Rapat diikuti anggota komisi C antara lain Andjar Amry, Eddy Rangkuti, Rafriandi Nasution, Hidayatullah, Amas Muda Siregar, Soejono Humardhani, Uca Sinulingga.

Sebelumnya pimpinan rapat Yulizar P Lubis memaparkan alas an Dirut PDAM Tirtanadi Syahril Effendi Pasaribu tentang pengutipan biaya administrasi Rp3000. Antara lain karena kesulitan keuangan, terutama untuk beberapa komponen biaya, seperti biaya blangko kwitansi rekening air, biaya percetakan rekening air, biaya materai dan biaya penagihan.

Dirut PDAM Tirtanadi Syahril Effendi Pasaribu didampingi para direktur dan staf menyebutkan, komposisi biaya administrasi untuk biaya blangko kwitansi rekening air Rp52.910.000, biaya pencetakan rekening air Rp50.341.700, biaya materai Rp35.000.000, biaya penagihan Rp1.090.114.930 dengan total biaya yang dikeluarkan per bulan Rp1.228.366.630 dari 391.045 pelanggan. Terkait losses (kebocoran air) sejak tahun 2005-2008 diatas 20 persen. Untuk tahun 2008 losses 24,79 persen atau 42,280 juta m3, baik akibat kebocoran dari pipa-pipa rusak.

Direksi PDAM Tirtandi juga menyampaikan terkait penyesuaian dan perhitungan tariff air berdasarkan Permendagri no 23/2006 dan surat Meneg Otda No 690/243/Otda tahun 2000. Usulan penyesuaian tariff dilatarbelakangi peningkayan biaya operasional, antara lain komponen biaya produksi, biaya investasi, biaya pinjaman dan tariff yang belum dapat menutupi tingkat pemulihan biaya. ***

Sikap DPRDSU Tentang Kejibakan PDAM Tirtanadi

2009-05-16T21:18:00.001+07:00

TOLAK DAN GERTAK DULU, SETUJUI SETELAH JELAS
Medan (Lapan Anam)
Protes keras DPRDSU terhadap PDAM Tirtanadi terkait kebijakan biaya administrasi Rp 3000 pada pelanggannya tiap bulan, mulai berubah menjadi sangat lembek. Bahkan melihat perubahan sikap itu, hampir dipastikan pada akhirnya lembaga legislatif itu akan menyatakan setuju dan mendukung.

“Dari awal kita sudah menduga hal itu, DPRDSU akan menyatakan setuju PDAM Tirtanadi membebani pelanggan membayar biaya administrasi Rp 3000. Mereka kini sedang mencari dalih yang lebih pas”, kata Amani Waridi salah seorang pelanggan kepada wartawan di Medan, Sabtu (16/5).

Isyarat akan berbalik arah untuk mendukung, sebelumnya juga sudah tergambar dari hasil pertemuan Komisi C DPRDSU dengan Direksi PDAM Tirtanadi pada Selasa 12 Mei 2009 dan akan dilanjutkan pada Senin (18/5) lusa. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi C DPRDSU Drs H Yulijar Parlagutan Lubis, tidak membicarakan substansi kecuali sekedar meminta agar PDAM Tirtanadi melakukan sosialisasi lebih gencar.

Dengan demikian, surat protes DPRDSU kepada Gubsu Nomor 165/18/Sekr. tanggal 6 Mei 2009 ditandatangani ketuanya Dra Hj Darmataksiah YWR, tidak lebih sekedar gertak sambal.
Indikasi ini makin jelas, apalagi dalam surat DPRDSU itu hanya meminta agar kebijakan sepihak itu ditunda, sampai ada pertemuan lebih lanjut antara Direksi PDAM Tirtanadi dengan DPRDSU.

Begitupun sejumlah anggota Komisi C DPRDSU enggan mengomentari tudingan yang berkembang, seputar skenario dewan untuk berbalik arah memuluskan kebijakan PDAM Tirtanadi itu. Termasuk sinyalemen tidak sedap, dibalik prubahan drastis dari sikap keras menjadi lembek yang ditunjukkan DPRDSU.

“Ibarat dokter yang sedang memeriksa penyakit pasien, Komisi C DPRDSU tengah melakukan medical cek up. Dengan itu dewan akan mengetahui apa saja penyakit PDAM Tirtanadi hingga harus menerapkan biaya administrasi Rp 3000 kepada pelanggan”, kata anggota Komisi C DPRDSU H Amas Muda Siregar.

Dengan pertemuan dengan Direksi PDAM Tirtanadi, kata dia, semuanya akan jelas. Jika ternyata memang penyakit PDAM memerlukan obat berupa biaya administrasi, tentu akan didukung.

“Kita akan setujui setelah jelas duduk masalahnya. Jangankan Rp 3000, mungkin Rp 5000 pun akan kita setujui. Tapi jelas dulu dong alasannya”, kata Amas.

Dipihak lain, PDAM Tirtanadi gencar menghimpun dukungan dari simpul-simpul masyarakat, agar kebijakan biaya administrasi Rp 3000 itu tidak dipermasalahkan. Mulai dari meminta Gubsu Syamsul Arifin SE menandatangani surat persetujuan, meminta Kadis Kominfo Eddy Sofian berkoar di media, sampai menghimpun opini dari pihak-pihak yang dianggap dapat memuluskan keputusan Direksi No.39/KPTS/2009 tanggal 31 Maret 2009 itu.

Upaya memobilisir dukungan opini tersebut juga dirasakan mujarap, dibuktikan melembeknya sikap tokoh yang selama ini dikenal sangat kritis dan vokal membela kepentingan rakyat. Ketua Fraksi PBR DPRDSU H Raden Muhammad Syafii SH,MH misalnya, dalam keterangan kepada wartawan malah sangat setuju PDAM Tirtanadi memberlakukan biaya administrasi Rp 3000 bagi pelanggan.

Sampai kemarin, hanya tinggal dua orang anggota Komisi C DPRD Sumut yang tetap menolak kebijakan direksi PDAM Tirtanadi itu. Yakni Hidayatullah dan Rafriandi Nasution, kedua malah mengusulkan pembentukan tim investigasi untuk mendalami seluruh masalah di PDAM Tirtanadi.***

KEUNGGULAN ELEKTIBILITAS SBY TEREDUKSI OLEH BUDIONO

2009-05-16T18:00:00.001+07:00

Budiono adalah sebuah resiko bagi SBY, elektibilitasnya tereduksi kuat dan inilah yang menjadi faktor resistensi sejumlah kalangan termasuk PKS, PAN, PPP dan kalangan kampus serta LSM. Sebaliknya hal ini menjadi keuntungan bagi pesaing (Mega-Prabowo dan JK-Win).

Memang, untuk setiap periode survey yang dilaksanakan oleh ‘nBASIS selama 2008-2009, baik diselenggarakan sendiri maupun dengan kolaborasi bersama pihak lain, SBY adalah figur calon Presiden RI tanpa tandingan. Memang ada catatan kemerosotan popularitas ketika terjadi kenaikan harga BBM tempohari. Namun terbukti bisa naik kembali setelah kebijakan baru yang langsung diumumkan oleh SBY.

Faktor “kemaha-beruntungan” sebagai incumbent menjadi kunci. Dalam “kemaha-beruntungan” sebagai incumbent ini SBY bahkan telah menjadi faktor yang terlalu kuat hingga melampaui kekuatan partai yang dibinanya sendiri (Demokrat) yang ditengarai akan mengalami degradasi besar setelah SBY tidak lagi menjadi presiden pasca 2009-2014. Perhatikan pula jargon yang digunakan, semua harus kembali ke SBY. SBY-Berbudi, itu artinya Budiono tidak ada, hanya SBY yang memiliki keunggukan normatif “berbudi”. Perhatikan pula siapa-siapa yang hadir dalam deklarasi di Bandung . Ada gubernur dan ada Menteri. Semua orang menganggap SBY masih sebagai Presiden, padahal statusnya mesti harus sebagai seorang politisi yang bertarung melawan politisi lain merebut kursi kepresidenan. Semua itu faktor “kemaha-beruntungan” incumbent.

Jika pilpres 2009 berlangsung dengan partisipasi politik yang maksimum (tak ada orang yang digolputkan oleh KPU), tanpa kecurangan (money politik, intimidasi dan pencurian suara) maka prediksi hasilnya adalah sbb:

(1) SBY-Berbudi unggul, tetapi terpaksa harus berhadapan lagi dengan Mega-Prabowo pada babak kedua;

(2) JK-WIN akan menjadi ganjalan kemenangan SBY-Berbudi, karena dukungan politiknya pasti kepada Mega-Prabowo. Namun sekali lagi berbagai keunggulan sebagai incumbent akan berpeluang mengantarkan SBY-Berbudi menjadi pemenang. Dengan kata lain hanya karena keunggulan sebagai incumbent inilah SBY-Berbudi bisa keluar sebagai pemenang;

(3) Jika JK-WIN dan kedua partai yang mereka pimpin dan ditambah lagi seluruh mitra koalisinya dapat diyakinkan secara sungguh-sungguh bahwa Indonesia perlu berubah dengan mengalahkan SBY-Berbudi, maka peluang Mega-Prabowo untuk menang amat kuat. Ini memang sulit dan berbiaya besar.

(4) Sayangnya kemampuan untuk mengontrol swing voter baik pada babak pertama maupun putaran kedua nyaris tidak dimiliki oleh partai manapun kecuali PKS mengingat hanya partai inilah yang secara idiologis telah melakukan hal yang diperlukan untuk sebuah soliditas partai modern berdasar agama. Dengan kekuatan money politik sekalipun kemungkinan SBY-Berbudi tidak bisa digoyahkan, karena jika merujuk pada pemilu legislatif 2009, sumberdaya terbatas membuat pesaing-pesaing tereliminasi dan itu “makanan” empuk pemberi keberuntungan yang memihak SBY.

DAYA TARIK UTAMA

Daya tarik utama Mega-Prabowo adalah putera Sumitro Djojohadikoesoemo yang mantan Panglima Kostrad ini. Mega tak ubahnya adalah harapan hampa yang stagnan, tetapi bukan tidak mungkin akan bangkit setelah gabungan chemistry dengan Prabowo. Keduanya harus berbagi tugas menyapa konstituen, dan di lapangan orang hanya akan menunggu kabar-kabar baru dari Prabowo. Oleh karena itu Mega sebaiknya bertugas internal PDIP untuk tidak mengalami fenomena swing voter. Mega juga bisa menyapa seluruh banteng-banteng tua, marhaenis-marhaenis masa lampau yang sempat kecewa berat saat Mega berkuasa tak hirau wong cilik tempo hari. Sejumlah konflik internal PDIP di berbagai daerah akibat salah urus oleh manajer-menajer penentu partai harus dibereskannya segera. Ada bahasa khas yang bisa diramunya untuk memanggil kembali seluruh Soekarnois lama yang sekarang lebih apatis.

Akan halnya JK-WIN akan sangat tergantung kepada mantan Panglima TNI yang dulu mengeksekusi pemberhentian Letjen TNI Prabowo Subianto itu dari karir militer. Indonesia masih belum dapat keluar mulus dari peta politik lama dengan basis kekuatan Jawa dan tentara sebagai yang tak dapat diabaikan, menyusul Cina sebagai kelompok “anak emas” negeri baik selama penjajahan maupun Orde Baru dan hingga zaman pemerintahan SBY-JK. JK harus mengawasi Akbar Tanjung yang masih memiliki agenda “dendam politik” berwujud “dang di ho dang di au tumagon di allang begu” (biar jadi abu saja ketimbang untuk anda). Hamengkubuwono X adalah anak bapaknya yang berfilosofi “tahta untuk rakyat”, maka ia takkan menyeleweng. JK harus sowan-sesowan-sowannya ke istana Yogya, agar dengan senang hati dan penuh gairah Sultan yang sempat berambisi itu mau turun gunung.

ISYU KAMPANYE

Selain itu JK-WIN dan Mega-Prabowo harus memiliki agenda khusus mempreteli semua kebijakan dan karakteristik kepemimpinan SBY untuk dinyatakan sebagai faktor sulit dalam progress Indonesia . Semua itu harus dibahasakan sesuai alam fikiran rakyat jelata, tidak oleh komentator-komentator sewaan yang hanya akan didengar oleh kaum elit perkotaan. Jika hari ini DPR misalnya “menyandera” SBY untuk berbagai kebijakan seperti BLT (tidak seperti gaya PDIP yang setengah hati melakukan koreksi), buruknya infrastruktur, fakta-fakta pemberantasan korupsi yang dapat membongkar retorika, Pengusaan asing dalam ekonomi Indonesia, Kerusakan lingkungan dan peran SBY dalam kehadiran perusahaan-perusahaan raksasa multinasional pada proyek-proyek pertambangan, dan lain-lain, keadaan bisa berubah 350 derajat. Selama ini rakyat hanya dibiarkan tidak boleh tahu keadaan sesungguhnya Indonesia, dan semua pihak (parpol) yang “ngelendot” di ketiak kekuasaan SBY amat berjasa menjadi piranti lunak dalam pendongkrakan popularitas dan elektibilitas SBY.

KESETIAAN PKS DAN PAN

PKS tentu pandai menentukan gaya agar jikja SBY menang kesan tunggal harus memberi kredit point besar kepada partai yang paling gencar melawan pencapresan Budiono ini. Tetapi tentu saja mereka tidak akan mau konyol. Dalam perhitungan mereka sendiri sebetulnya bergabung ke SBY-Berbudi adalah ibarat makan buah simalakama. Tergatung kepada SBY-Berbudi membuka diplomasi substantive agar PKS setia. Tugas itu akan gagal jika SBY mendelegasikan kepada orang lain, apalagi sekaliber Ruhut Sitompul yang amat kontraproduktif.

PAN tidak mungkin membela SBY-Berbudi karena alas an yang amat idiologis. Amien Rais dan Sutrisno Bachir kini sudah bertemu dalam pemahaman baru setelah terpecah akibat ulah Hatta Rajasa yang ditengarai berpoeran hanya menjadi orang SBY di tubuh PAN dan sama sekali tidak pernah mendapat sign dari SBY untuk dicalonkan sebagai cawapres mendampinginya. Dengan kebulatan kedua tokoh penentu ini, PAN bisa bulat ke JK-WIN, karena tampaknya chemistry-nya lebih cocok.

SBY Lebih Was-was Prabowo

Selama kampanye pileg tidak ada isyu central yang menggema kecuali dari Prabowo.Tetapi bukan hanya itu yang membuat SBY lebih was-was kepada Prabowo. Prabowo mendapat kedudukan signifikan untuk setiap kali periode survey. Sayangnya Prabowo dengan teman-teman seperti Rizal Ramli masih belum bergerak ke akar rumput untuk membahasakan derita Indonesia agar dapat difahami dengan baik. Infrastruktur partai Gerindra amat sederhana, dan kebanyakan tidak memiliki ketajaman visi karena, paling tidak selama kampanye pileg, jaringan partai hanyalah orang-orang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan cara sendiri, tanpa pemahaman yang cukup atas platform partai.(Shohibul Anshor Siregar)

"SBY-Berbudi " Dideklarasikan

2009-05-15T22:54:00.003+07:00

Susilo Bambang Yudoyono (SBY akhirnya memilih Boediono menjadi Cawapres yang akan mendampinginya memimpin bangsa Indonesia priode 2009-2014.

Deklarasi pasangan 'SBY-Berbudi' itu berlangsung sangat meriah di Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Jumat(15/5/2009) mulai pukul 21.24 WIB.
.

Pemprovsu Segera Terapkan Menara Selular Bersama

2009-05-14T20:52:00.004+07:00

Medan (Lapan Anam)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera akan menerapkan menara telekomunikasi bersama berbagai operator selular.

Payung hukumnya tengah disiapkan dengan peraturan daerah (Perda), yang kini tengah memasuki pembahasan tim Panitia Khusus (Pansus) di DPRDSU.

“Dengan Perda ini nantinya pembangunan satu tower untuk dua atau tiga operator selular,” papar Kadis Kominfo Drs H Eddy Sofian Purba kepada wartawan seusai mengikuti rapat dengan tim Pansus Menara bersama di gedung dewan, Kamis (14/5).

Penggunaan menara bersama dinilai akan lebih menguntungkan bagi operator sekaligus bagi Pemprovsu. Juga lebih murah bagi operator, karena sewa dibagi berbagai pihak, dan operator tidak perlu investasi membangun tower.

Di pihak lain, kata Eddy Sofian, bagi Pemprovsu dan Pemkab/Pemko akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD. Sebab selama ini konstribusi PAD dari menara operator selular tidak ada, kecuali sekedar pajak bangunan dan IMB.

Manfaat lainnya, menara bersama akan menghindari hutan tower dan akan ditata secara estetika sehingga menjadi lebih indah. Bahkan penggunaan menara bersama, akan mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan.

“Nantinya akan ada desain lokasi-lokasi yang dimungkinkan untuk pembangunan menara telekomunikasi secara bersama-sama berbagai operator selular”, kata Eddy Sofian.

Cara Sewa

Desain itu akan memperhatikan berbagai aspek seperti radius pancaran, keamanan bagi warga dan lain sebagainya. Pembangunannya dilaksanakan provider yang ditentukan lewat lelang, selanjutnya operator selular tinggal memanfaatkannya dengan cara sewa.

Eddy menjelaskan sebenarnya ranperda menara bersama itu sudah diawali oleh pembentukan Peraturan Gubsu (Pergub) No 2/2007 dan telah mendapatkan dukungan dari Pemkab/Pemko. Namun karena dirasa kurang memiliki kekuatan hukum dan politik, maka pihaknya menggagas pembentukan perda tersebut.

Ranperda dibuat setelah muncul payung hukum dari pemerintah pusat melalui Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo, dan Kepala BKPMD Nomor 18/2009 – Nomor 07/PRT/M/2009 - 19/PERI/M.Kominfo/03/2009 – Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembanghunan Menara Bersama Menara Telekomunikasi.

Dengan demikian, jika terwujud, Eddy menyebutkan semua operator telekomunikasi tidak lagi diizinkan membangun menara telekomunikasi secara sendiri-sendiri. Perda menara bersama juga membuat pemkab/pemko tidak akan bisa membuat peraturan secara sendiri-sendiri.

Lalu, bagasimanakan konsep pembagian keuntungan antara Pemprop dan Pemkab/Pemko? Eddy Sofian mengatakan Pemkaab/Pemko akan mendapatkan porsi terbesar dibanding Pemprop dari penerapan perda menara bersama. Pemkab/Pemko pun akan berpeluang menambah kas PAD dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) atas menara bersama.

“Minggu depan kamai akan mengundang operator telekomunikasi untuk membincangkan ranperda ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, perda ini juga untuk mengatasi kawasan yang belum terjangkau sarana komunikasi selular. Juga mewujudkan visi Indonesiaa Terjangkau Telekomunikasi tahun 2015, termasuk internet hingga kepedesaan. ***

PECAT DAN PENJARAKAN SEMUA ANGGOTA KPUD SUMUT

2009-05-13T19:42:00.001+07:00

Medan, (Lapan Anam)
Mantan Ketua Panwaslu Sumut, Choking Susilo Sakeh, menilai semua anggota KPUD Sumut harus dipecat dan dipenjarakan. Pasalnya, pelaksanaan Pemilu legislatif 9 April 2009 menjadi kacau balau karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu bermain curang.

“Kacaubalaunya Pemilu di Sumut justru karena kecurangan anggota KPU itu sendiri. Maka selain harus dipecat, semua anggota KPUD Sumut pantas dipenjarakan”, katanya di Medan, Rabu (13/5).

Menurut dia, kecurangan Pemilu oleh pengelenggara di sejumlah daerah termasuk Nisel, tidak lepas dari kelalaian KPUD Sumut. Kasus Nisel lebih disebabkan lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan KPU Sumut.

Pada Pemilu 2004 katanya, Nisel juga sudah bermasalah dan semestinya pada pemilu tahun ini KPU Sumut memberi perhatian lebih pada daerah itu.

Jadi kasus di Nisel tidak mutlak hanya kesalahan KPU Nisel beserta PPK dan KPPS-nya, tapi lebih karena kesalahan KPU sumut.

“ Karenanya KPU Pusat jangan hanya memecat anggota KPU, PPK dan KPPS di Nisel, tetapi juga harus memecat semua anggota KPU Sumut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," katanya.

Pendapat senada juga disampaikan anggota DPRDSU Effendy Naibaho yang mendesak KPU Pusat dan Panwaslu Sumut membawa kasus-kasus kecurangan pemilu ke pihak yang berwajib. Tidak sekadar memecat petugas di lapangan, apalagi sekedar mencari kamping hitam atas kecurangan penyelenggara Pemilu.

Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu menunjuk kecurangan pemilu di Kabupaten Nias Selatan (Nisel), yang kemudian mengakibatkan harus dilakukannya penghitungan ulang surat suara di daerah itu.

"Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution bahkan mengakui kecurangan di Nisel terjadi secara sistematis. Maka KPU Pusat tidak cukup hanya sekadar memecat tetapi juga harus membawa kasus ini ke Polisi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat kecurangan dilakukan anggota KPUD selaku penyelenggara Pemilu, KPU Sumut memerintahkan penghitungan surat suara dari enam kecamatan di Nisel .

Jumlah suara sah di kabupaten itu tercatat mencapai 210.571 suara, sementara DPT-nya saja hanya 198.094 orang. Kasus ini terjadi karena anggota KPUD menggelembungkan suara.

Penghitungan ulang surat suara mengakibatkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan, dalam perolehan suara sejumlah partai di daerah pemilihan (dapil) Sumut-II yang didalamnya termasuk Kabupaten Nisel.

Partai Demokrat yang sebelumnya ditetapkan memperoleh 436.856 suara untuk DPR RI di dapil Sumut-II berdasarkan rapat pleno KPU Sumut pada 29 April 2009, setelah penghitungan ulang yang ditetapkan dalam rapat pleno pada Selasa (12/5) ternyata hanya meraih 386.353 suara.

Perolehan suara Partai Golkar juga berkurang dari 262.751 menjadi 261.450 suara, PDI Perjuangan dari 227.519 menjadi 199.292 suara dan PAN dari 72.674 menjadi 63.950 suara, sementara suara PKS bertambah dari 80.706 menjadi 80.855 suara.

"Saya sependapat dengan Ketua KPU Sumut bahwa kecurangan terjadi secara sitematis. Karena itu KPU Pusat harus memecat anggota KPUD dan mengadukan kasus ini ke Polisi," kata Efendy Naibaho.

Pada kesempatan itu ia juga meminta KPU Pusat menelusuri modus operandi petugas di lapangan yang mengutak-atik suara rakyat. "Tahapan pemilu harus tetap lanjut, tetapi kita tentu tidak mau kasus serupa kembali terulang pada pilpres nanti," katanya.***

DPRDSU akan ke Mabes TNI Selesaikan Ruislag Komplek CPM Bata

2009-05-13T19:41:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Komisi A DPRDSU akan ke Mabes TNI di Jakarta, guna menyelesaikan rencana pemindahan atau ruislag Komplek CPM Bata Pomdam I/BB di Jalan KL Yos Sudarso Medan. Kunjungan dilakukan untuk meminta klarifikasi sejumlah surat dikeluarkan dari petinggi Kodam I/BB terhadap ruislag komplek tersebut.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi A DPRDSU dengan pihak Kodam I/BB, develover dan warga penghuni komplek CPM Bata di gedung dewan, Rabu (13/5).

Rapat dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi A DPRDSU, Zakaria bangun SH dan Drs H Hasnan Said, dihadiri dua anggota yakni H Raden M Syafi’i SH MHum dan Fitri Siswaningsih.

Komisi A DPRDSU juga meminta, sebelum adanya kesepakata atau musyawarah bersama antara pihak Kodam I/BB, developer dan penghuni komplek, maka di lokasi komplek jangan ada aktifitas apapun khususnya pemindahan warga. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab selama ini pihak developer sendiri belum ada melakukan musyawarah menyelesaikan pemindahan yang tidak mmerugikan warga penghuni.

Apalagi setelah mempelajari sejumlah data dan surat yang ada khususnya surat BPN, ternyata lahan 10 KK atau penghuni lainnya di kompleks CPM Bata telah memiliki alas hak atau sudah termasuk dalam sertifikat lahan hak pakai nomor 121 dengan luas 29498 atas nama Dephan RI . Untuk itu, dewan meminta BPN agar menjelaskan lebih konkrit tentang alas hak tanah tersebut, demi memperkuat status hukumnya.

Komisi A DPRDSU juga memberikan kesempatan pada Pangdam dan Developer agar bersikap netral dalam menyikapi ruislag komplek CPM Bata.

“Kita berharap dalam pemindahan komplek CPM Bata ini, tidak ada satupun yang dirugikan khususnya para penghuni. Jika pemindahan dilakukan, maka hendaknya harus diatur dengan diberikan ganti yang sesuai atau lokasi lain,” kata Romo.***

KORUPSI PEMILU ANCAMAN BARU DEMOKRASI INDONESIA

2009-05-12T20:52:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Kepala Divisi Korupsi Politik ICW ( Indonesia Corruption Watch ) Abdullah Dahlan mengatakan, Korupsi pemilu merupakan ancaman baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

“Korupsi Pemilu ibarat virus ganas yang mulai menggerogoti sendi-sendi demokrasi kita”, katanya dihadapan peserta Training Jurnalisme Pemilu "Peliputan Kritis Korupsi Pemilu" yang digelar Kippas (Kajian Informasi,Pendidikan dan Penerbitan Sumatera) di Hotel Garuda Plaza Medan,Selasa (12/5)

Menurut dia, korupsi pemilu sangat berbahaya jika tidak segera diantisipasi dan ditangani secara tuntas dengan terapi yang tepat. Antara lain dengan memaksimalkan pengawasan Pemilu dan penerapan hukum yang tegas sesuai aturan berlaku.

“Tiadanya sanksi yang berat menyuburkan praktek korupsi Pemilu di Indonesia. Maka jangan heran ketika dalam laporan dana kampanye peserta pemilu, kita mendapati nama penyumbang fiktif”, katanya.

Dia mencontohkan sejumlah modus korupsi Pemilu yang sudah mulai marak, seperti penyalahgunaan fasilitas negara dan jabatan untuk keperluan atau tujuan kampanye. Penyalahgunaan jabatan merupakan hal yang kerap terjadi pada saat pemilu.

Bentuk penyalahgunaan jabatan kata dia, sangat beragam mulai yang paling sederhana sampai ke kategori korupsi menurut UU Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan kampanye, memobilisasi PNS mendukung calon tertentu hingga penggunaan dana APBD/APBN untuk pembiayaan kampanye.

Karena itu, dia berharap Pers ambil bagian guna membatasi ruang gerak korupsi pemilu. Selain untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadaphasil pemilu, sekaligus menjamin legitimasi pemilu dan hasilnya.

“Semua pihak termasuk pers harus mengambil peran untuk mengawasi jalannya Pemilu”, ujarnya seraya menyatakan tidak masanya lagi berharap banyak kepada Bawaslu dalam mengawasi setiap pelanggaran pemilu.

Dalam prakteknya, korupsi pemilu terdiri atas tiga bentuk. Pertama, penerimaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, manipulasi laporan dana kampanye, dan ketiga pembelian suara (money politics).

Pemicu Korupsi

Sementara akademisi dari Fisipol USU Ridwan Rangkuti menyebutkan,munculnya korupsi Pemilu disebabkan tiga faktor yakni sistem undang-undang yang memang memberi peluang untuk korupsi, kelembagaan penyelenggaran Pemilu yang bobrok, dan prilaku politik yang menyimpang.

"UU sulit diharapkan untuk mencapai keadilan,karena lebih banyak bicara kebebasan", katanya.

Demikian juga penyelenggara Pemilu, sejak awal sudah menunjukkan kebobrokan.Diperparah lagi prilaku politik masyarakat kita yang menyimpang, seperti kecenderungan money politic.***

ENAM KEKHAWATIRAN SBY MENATAP 2009-2014

2009-05-12T20:51:00.000+07:00

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Dengan deklarasi pasangan JK-WIN maka satu kekhawatiran kubu SBY sudah pupus, yakni kemungkinan jika tak ada calon pesaing hingga terpaksa melawan kotak kosong. Boleh dikatakan langkah-langkah menuju pilpres tampak lancar-lancar saja. Paling tidak dari apa yang diberitakan media. Tetapi kemungkinan SBY saat ini sedang pusing juga. Apa yang membuatnya khawatir?

Pertama, bagaimana jika mayoritas, apalagi semua, warga Negara yang golput atau yang digolputkan tidak mau memilih SBY pada pilpres. Apalagi ditambah konstituen yang pada pemilu legislatif kemaren tidak memilih partai nomor 31 atau orang-orang yang dicalonkan oleh partai itu.

Ingat, sakit betul rasanya jika hak konstitusional diabaikan apalagi dengan tanpa alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Ingat juga bahwa dengan hiruk-pikuk koalisi ini banyak sekali konstituen yang merasa muak terhadap elit politik yang membangun koalisi untuk tujuan pilpres.

Kedua, bagaimana jika JK-Wiranto benar-benar mendapat simpati yang terus-menerus makin meluas dan membesar karena semakin disadari telah terzdholimi oleh proses “perceraian dengan SBY” yang mau tidak mau dikaitkan dengan sikap SBY yang terasa semakin kurang etis meski selalu diungkapkan dengan kesan penuh kesantunan.Komunikasi politik pasangan ini semakin menyentuh dan hari-hari ke depan pasti semakin terbuka rahasia-rahasia pemerintahan SBY-JK yang menempatkan JK dalam ranah image yang makin bagus.

Ketiga, bagaimana jika Prabowo Subianto benar-benar lolos dari bottle neck hingga berhasil menjadi salah seorang Calon Presiden dan belajar dari pengalaman pemilu legislatif kemaren dapat menemukan teknik jitu mengalahkan siapa pun pesaing?

Wajar saja SBY merasa lawan yang sesungguhnya adalah Prabowo. Belum pernah tercatat dalam jajaran pemerintahan secara langsung kecuali dalam jajaran kemiliteran, Prabowo jelas berbeda dengan Mega dan JK. Ranah sorotan Prabowo dalam tema-tema kampanyenya pada pemilu legislatif jelas berbeda dengan tokoh-tokoh lain. Tentu begitu sukar dibayangkan, bagaimana jika Prabowo setelah resmi menjadi capres berhasil pula menjadi solidarity maker baru menarik sejumlah partai tertentu yang sudah sempat masuk di “kantong” SBY karena factor kecewa.

Keempat, bagaimana jika isyu ketidak-beresan penyelenggaraan pemilu legislatif diblow up oleh semua lawan politik dengan sistematis hingga menjadi dosa politik yang dianggap harus ditimpakan ke pundak SBY?

Sampai saat ini rakyat masih membiarkan KPU dan pemerintah saling lempar tanggungjawab. Titik sorot ini bias berkembang dan bias pula amat liar.

Kelima, bagaimana jika karena kesalahan dalam menetapkan calon wakil menyebabkan eksodus sejumlah partai yang tadinya sudah di dalam “kantong” SBY.

Pola koalisiyang dibangun sampai sejauh ini tak bergeser dari soal dagang sapi. Jika ternyata partai tertentu tidak happy dengan pola yang dijanjikan, tentu ia bisa lompat dari “kantong” SBY.

Keenam, bagaimana setelah memenangkan pilpres akan mengkristal partai oposisi yang akan melahirkan iklim politik yang lebih menyulitkan dibanding periode kepresiden pertama?

Sangat mungkin disadari oleh partai yang tidak mendapat posisi bagus dalam pemerintahan dengan dimotori oleh partai pengusung capres kalah, berdiri sebagai pengikut pasti akan merugikan untuk hasil pemilku 2014. Diputuskan untuk menjadi kritis kepada kebijakan pemerintah karena rakyat benar-benar membutuhkan itu.

Meskipun partainya sudah keluar sebagai pemenang pemilu legislatif 2009, secara teoritis tidak ada jaminan bagi SBY otomatis akan menang dalam pilpres. Wiranto sudah mengalami hal itu, diusung oleh pemenang pemilu tetapi kalah dalam pilpres. Megawaty juga sudah mengalami hal itu, meski kasus berbeda. Hal yang menguntungkan tentunya bahwa ada pengalaman empiris bahwa ketika lembaga survey jauh-jauh hari memprediksi Partai Demokrat akan keluar sebagai pememang, akhirnya diikuti pula oleh fakta di lapangan.

Masih ada kekhawatiran lain? Tentu mungkin saja masih ada, baik terhadap sesuatu kemungkinan yang bisa diperhitungkan secara dini, maupun yang tak terduga. Tak ubahnya seorang juara tinju sejati sekaliber Tyson yang konon setiap akan bertanding tetap saja berhadapan dengan detik-detik awal yang mencemaskan. Hal-hal seperti itu terjadi pada siapa saja. ***

UNTUNGLAH INDONESIA PUNYA SRI BINTANG PAMUNGKAS

2009-05-11T08:58:00.000+07:00

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Data resmi dari Pleno KPU menyebutkan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2009 sebanyak 171.068.667, Sebanyak 67.058.882 di antaranya golput, belum termasuk kemungkinan tambahan dari 17.488.581 suara yang dikategorikan tak sah. Sebab di TPS terbukti ada juga golput dengan modus sengaja merusak kertas suara atau tidak mencontreng kertas suara. Apabila ditambahkan jumlah warga yang tidak masuk dalam DPT, tentu persentase angka golput masih lebih besar lagi.

DPT itu memang benar-benar bermasalah dari awal dan anehnya didiamkan sampai saatnya banyak pihak melemparkan tudingan. UU mewajibkan pemutakhiran data pemilih yang diduga keras tak pernah dilakukan meski biaya untuk itu habis. Pemerintah dan KPU saling lempar tanggungjawab, jauh dari suasana pembelajaran. Tetapi caci-maki sesama mereka tidak dapat menghilangkan tanggungjawab hukum.

Gambaran demokrasi dari snapshot pemilu 2009 ini memang jelas sebuah set-back yang tidak masuk akal. Pemilu dengan design pengabaian hak konstitusional warga Negara, jelas tidak dapat diterima dan harus ada yang bertanggungjawab untuk pekerjaan politik yang amat nakal itu.

Keberanian Mengungkap Perasaan Rakyat

Agaknya itulah yang “ditonjok” keras oleh Sri Bintang Pamungkas (SBP) dengan menggelar Kongres Nasional Golongan Putih di Yogyakarta akhir pekan lalu. Gerakan SBP bukanlah sekadar interupsi politik yang memancing sikap canggung dan sedikit kurang santun dari kepolisian yang membubarkan perhelatan itu. SBP dan jaringannya dengan kongres itu tampak memiliki motif kuat untuk memberi pmbelajaran politik yang sehat kepada semua pihak.

Akumulasi kekecewaan terus berlangsung di tengah masyarakat berkenaan dengan proses pemilu 2009. Siapakah gerangan di negeri ini yang belum tahu atau belum mau mengakui bahwa Pemilu 2009 terburuk setelah reformasi? Jajaran KPU yang di antaranya sudah ada yang berstatus dalam ancaman pemecatan atau pidana itu? Pihak atau para pihak yang diuntungkan oleh buruknya pemilu 2009? Masihkah untuk pemilu yang sudah terbukti tanpa ruh ini akan tetap menguat usaha untuk berlindung di balik kalimat pembodohan lama (yang selalu ditonjolkan setiap pemilu) bahwa pemilu 2009 berlangsung “aman dan damai” sambil menegakkan negasi atas tuduhan buruknya pemilu 2009?

Tetapi multi kompleks permasalahan sosial dan ekonomi saat ini menyebabkan masyarakat tak punya daya untuk menyatakan penolakan terhadap segala macam ketidak-beresan sistem yang dihadapinya. Apatisme makin bertambah terlebih minggu-minggu terakhir institusi yang ada, termasuk seluruh parpol, sudah memilih pilpres dan bagi-bagi kekuasaan sebagai urusan tunggal untuk motif yang jauh dari kemaslahatan rakyat. Untunglah ada SBP. Jika tidak, rakyat yang kebanyakan relatif masih berhati mulia meski kurang pengetahuan dan kesadaran politik itu, tidak akan terwakili dalam ekspresi penolakan terhadap pemilu 2009 yang tidak bermartabat itu.

Gerakan SBP dan jaringannya agaknya tidak akan melahirkan perubahan sikap masyarakat secara signifikan. Namun SBP telah menunaikan kewajiban seorang warga Negara yang penuh ketauladanan. Tak ubahnya seperti mengambil alih sebuah kewajiban fardhu kifayah (sempurna apabila seorang saja mengambil alih kewajiban seluruh warga).

Sayangnya gerakan SBP menyisakan sebuah pertanyaan, mengapa tidak dimulai dari awal, misalnya menolak pemilu legislatif dengan sejumlah alasan, di antaranya ketidak beresan DPT. Kesalahan memilih momentum akhirnya dapat terkesan ingin memusuhi naiknya kembali SBY ke kursi kepresidenan setelah partainya memenangkan pemilu legislatif dan bertabur dukungan politik menuju pilpres. Tentu SBP punya alasan di balik gerakan itu. ***

SELAMAT DATANG WAKIL RAKYAT

2009-05-11T08:54:00.000+07:00

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Akhirnya tuntas juga perhitungan suara pemilu legislatif 2009. Meskipun demikian masih akan ada kemungkinan perubahan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Juga kemungkinan gugatan hukum berkonsekuensi pidana dan atau perdata bagi sengketa yang tak ditampung MK. Sambil menanti pelantikan untuk 4 calon DPD mewakili Sumut, 30 untuk DPR RI, 100 untuk DPRD Sumut dan ratusan untuk DPRD Kabupaten/Kota, saatnya tepat berbicara membangun Sumut 5 tahun ke depan.

Memajukan Sumut

Amat disadari bahwa pemilu yang mengunggulkan kandidat-kandidat ini bukan tanpa catat-cela yang mungkin saja menjadi penyebab kandidat terbaik tak terpilih. Tetapi baiklah diajukan seberkas usul. Barangkali penting meletakkan fokus pembicaraan tentang ”degradasi” Sumut yang terjadi terus menerus dalam berbagai bidang.

Kepentingan daerah yang sedang menagih para pemegang mandat saat ini, di antaranya:
Pertama, perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Pada dasarnya hanya Belandalah, untuk kepentingan kolonialismenya, yang tercatat membuat jalan sampai saat ini. Belanda punya pelabuhan di Belawan dan di Sibolga, maka ia buat jalan menghubungkan daerah penghasil komoditi dari dan menuju ke pelabuhan itu. Belanda punya kilang minyak di Brandan, maka dia buat pula jalan ke situ, sama dengan Sumatera Timur yang kaya potensi perkebunan dia buat pula jalan dan rel kretaapi.

Indonesia yang sudah 60-an tahun merdeka hanya menambal sulam jalan buatan Belanda.
Ada saja jalan kampung dibuat dengan cara ”goteng royong”, tetapi itu bukan prestasi sebuah pemerintahan. Besar sekali kebutuhan penambahan jalan baru untuk dinamisasi sosial dan ekonomi masyarakat. Hanya pemerintahan yang, maaf, meminjam bahasa populer di Medan, ”pauk” lah yang tak faham manfaat pembangunan jalan. Hanya yang tak berperikemanusiaanlah yang memark up dan lalu mengkorupsi pula biaya pembuatan jalan yang mengakibatkan rakyat harus mengeluarkan berlipat ganda biaya.

Kedua, urgensi pembentukan Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (KOMDA HAM). Daerah lain seperti Aceh dan Sumatera Barat sudah memilikinya. Undang-undang membuka peluang ke arah itu. Pasti dapat dirasakan nanti peningkatan ”frame of thingking” masyarakat yang lebih menghargai sesama dengan peran KOMDA HAM itu.

Ketiga, perjuangan pemekaran mestinya tidak boleh surut meski ada tragedi maut protap Februari lalu. Sumut amat memerlukan pemekaran karena berdasarkan pengalaman empiris selama berpuluh tahun setelah merdeka, tak seorang pun Gubernur yang memiliki kemampuan managerial untuk memajukan daerah ini.

(Mungkin penghormatan wajib diberikan kepada Gubernur Abdul Hakim yang dalam keadaan budget cekak mampu membangun Medan Baru, Stadion Teladan dan USU). Para Gubernur tampak lebih banyak mengurusi stabilitas kekuasaan, bukan rakyatnya. Dengan agenda pengawetan kekuasaan itu praktis tak cukup waktu memikirkan nasib rakyat. Jangan dihubung-hubungkan dengan kondusivitas, atau tak seorang pun lagi yang faham apa itu makna kondusivitas? Rakyat ingin merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan cakrawala berfikir yang terbelakang.

Memekarkan Sumut tak ada kaitan dengan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keutuhan NKRI justru amat bisa terancam oleh kondisi ekonomi buruk (salah satu contoh yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi buruk masyarakat saat ini ialah kecenderungan pilihan politik pada setiap suksesi yang selalu didasarkan pada transaksi rendahan yang sesungguhnya merupakan proses pengerdilan bargaining position masyarakat sebagai stakeholder). Jangan takut, ada sebuah usul untuk memekarkan Sumut menjadi 11 (sebelas) provinsi kecil agar lebih terurus.

Di provinsi kecil itu Gubernur akan banyak mengurus rakyat, dan jika ia korupsi segera saja akan ketahuan dan akan diprotes. Ini rumus hidup di lingkungan yang pengawasan sosialnya begitu ketat karena lingkungan kecil dan berpola hubungan akrab sesama warga. Bayangkan seorang Gubernur bergotong royong bersama rakyat bukan untuk kepentingan suksesi, tetapi sebagai keniscayaan dari jabatannya itu.

Bayangkan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang merata, tak menumpuk untuk hanya dikuasai raksasa ekonomi seperti sekarang. Bayangkan juga masyarakat di mana pun sepanjang sejarah sungguh tak membutuhkan pemerintahan yang tidak mampu, apalagi tak mau, mengurusi kepentingan kemajuan. Ini bukan pernyataan makar, melainkan pernyataan keprihatinan belaka dalam membaca fakta empiris.

Penutup
Untuk saat ini sesungguhnya masih amat banyak permasalahan yang harus diagendakan penanggulangannya pada tingkat pengambil kebijakan di pusat kekuasaan maupun lokal. Sinergitasnya perlu dibangun.

Bagi para caleg yang tak beruntung memenangkan perebutan ini sebaiknya dianggap saja bahwa Tuhan belum menghendaki. Jika masih mempunyai “uang berlebih” bentuk saja yayasan yang bergerak dalam community development dan community organization. Itu identik dengan syahwat politik yang belum tercapai, dan obsesi kenegarawanan akan tersalur secara sehat. Nikmat juga bekerja tak memikirkan kekuasaan pragmatis.

DPRDSU Layangkat Surat Protes Kepada Gubsu

2009-05-08T08:03:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Pimpinan DPRDSU melayangkan surat kepada Gubsu H Syamsul Arifin SE, terkait Keputusan Gubsu menyetujui pemberlakuan biaya administrasi sebesar Rp 3000 perbulan bagi setiap pelanggan PDAM Tirtanadi.

Lewat surat resmi Nomor 165/18/Sekr. tanggal 6 Mei 2009 ditandatangani ketuanya Dra Hj Darmataksiah YWR, meminta Gubsu menunda pemberlakuan administrasi rekening air pelanggan PDAM Tirtanadi. DPRDSU meminta agar kebijakan sepihak itu ditunda sampai ada pertemuan lebih lanjut antara Direksi PDAM Tirtanadi dengan DPRDSU.

"Para pelanggan air PDAM Tirtanadi sangat keberatan dengan pemberlakuan biaya administrasi bagi pelanggan. Karena mutu pelayanan baik kuantitas,kualitas maupun kontinuitas air produk PDAM Tirtanadi belum memadai", demikian ditulis dalam surat yang ditujukan kepada Gubsu H Syamsul Arifin SE itu.

Surat protes DPRDSU itu sendiri disampaikan kepada Gubsu, terkait Surat Gubsu Nomor 690/2131/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal persetujuan pemberlakuan administrasi rekening air yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirtanadi dengan tembusan DPRDSU.

Sementara menjawab wartawan, pimpinan DPRDSU mengaku pihaknya belum pernah membicarakan rencana biaya administrasi itu secara serius dengan Direksi PDAM Tirtanadi. Malah pihaknya terkejut membaca ekspos Kadis Kominfo Drs H Eddi Sofyan MAP di sejumlah media cetak, yang seolah pemberlakuan biaya administrasi itu telah disetujui DPRDSU.

"Kita heran mengapa Eddi Sofyan menjadi seolah juru bicara PDAM Tirtanadi, menggalang opini publik untuk memaksakan pemberlakuan biaya administrasi itu. Apa kepentingannya disana, mengapa bukan Humas PDAM Tirtanadi yang berperan", kata Wakil Ketua DPRDSU H Ali Jabbar Napitupulu.

Ditegaskan, pemberitaan yang menggiring opini seolah DPRDSU telah menyetujui biaya adminstrasi bagi pelanggan PDAM Tirtanadi adalah tindakan tidak terpuji. Maka agar rakyat tidak salah memahami persoalan atas kebijakan kontroversial PDAM Tirtanadi dan keluarnya surat persetujuan dari Gubsu, maka DPRDSU menyurati Gubsu secara resmi.

"Seperti surat yang sudah dikirimkan kemarin, DPRDSU dengan tegas menolak pemberlakuan biaya administrasi itu. Kita meminta Gubsu untuk menundanya sampai ada pertemuan lebih lanjut antara Direksi PDAM Tirtanadi dengan DPRDSU", kata Ali Jabbar. ***

Olo Panggabean, Apa Kata Orang ?

2009-05-07T08:24:00.002+07:00

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Sepenggal Cerita dari “Ucok Majestik” Yan Paruhum Lubis (1)

OLO PANGGABEAN. Ia misterius dan amat berpengaruh. Coba saja katakan tidak, tetapi dalam hati pasti tak bisa mungkir: ia memang orang yang amat penting. Anehnya, pentingnya Olo atau tingginya pengaruh Olo bukan saja bagi orang yang mengenal dan memiliki kepentingan langsung terhadapnya, melainkan juga bagi orang yang sama sekali tak pernah bertemu dan tak mengenal.

Ucok Majestik, seorang sesepuh yang bernama asli Yan Paruhum Lubis, pernah bercerita kepada saya tentang Olo. Cerita ini melukiskan Olo sebelum terkenal dan berpengaruh besar. Sekitar 5 tahun lalu saya terima penuturan itu.

Olo anak buah saya dulu. Tahulah kau, kami-kami yang dulu aktif sebagai motor penggerak pemuda di daerah ini sering berpangkalan di sekitar bioskop. Anggota kita banyak, sebagian ada yang menjadi calo tiket. Masih ingat bioskop Majestik? Itu pangkalan sayalah. Orang menyebut saya Ucok Majestik, ya karena penguasa di Majestik itu. Ha ha, begitulah kira-kira.

Jadi saya sedang makan mie rebus ketika seseorang berlari menghampiri saya. “Bang Ucok, Bang Ucok, Olo dihajar orang di depan bioskop Majestik”. Esprit de coprs amat penting bagi saya, wajib bela anak buah dan teman. Saya tinggalkan mie rebus saya dan langsung berlari ke Majestik yang memang tidak jauh jaraknya dari warung tempat saya makan. “Ini bang yang memukul saya, kata Olo menunjuk kepada seseorang”. Tanpa pikir panjang saya hajar orang itu habis-habisan.

Tetapi setelah menyadari kemungkinan yang saya hajar itu adalah seseorang dari korps tertentu, saya langsung ambil sikap. “Olo, kau sembunyi dulu beberapa hari, tunggu kabar dari saya. Cepat pergi. Begitu saya perintahkan kepada Olo yang langsung meninggalkan tempat kejadian. Saya sendiri bergegas ke rumah Mas Soekardi, Komandan PM waktu itu. Saya laporkan kejadian yang baru saya alami. Bang Soekardi faham dan dengan kalem berkata: “ya sudah, kau jangan kemana-mana. Di sini saja kau 3 hari ini. Lain kali hati-hati, jangan sembarang hantam di jalanan.

Ucok Majestik tak menjawab ketika saya tanyakan apakah Olo pernah melawan kepadanya. Olo itu tidak boleh tidak, harus tetap hormat kepada saya. Ini cuma soal regenerasi. Siapa yang mampu melawan usia? Ucok Majestik adalah Ucok Majestik dan Olo adalah Olo. Ia menggantikan generasi di atasnya dan mengembangkan apa yang menjadi bakatnya, jelas Ucok.

Bukan kali ini saja saya mendapat cerita mengenai Olo. Tahun 1995 misalnya, saya menginap di sebuah hotel kecil di Balige. Berseberangan dengan kamar saya menginap pula seorang yang akhirnya saya ketahui petugas intel kepolisian dari Polda Sumatera Utara yang sedang bertugas dalam kasus kerusuhan internal pada HKBP (Huria Kristen Batak Protestan). Saya rasakan betul ia mencurigai saya kemungkinan sebagai provakator yang bekerja untuk menaikkan tensi kericuhan internal HKBP.

Hal itu saya ketahui saat pertama kali berpandangan mata, saat tengah malam saya mulai menginap. Meski ia tak bicara, sorot matanya begitu curiga. Ketika itu saya sedang penelitian tentang Ugamo Malim yang sedang mengadakan upacara SI Paha Lima (salah satu ritus tahunan penting) di Desa Huta Tinggi.

“Kenapa kamar saya diacak-acak? Apa pangkatmu, saya ini kalau di militer atau kepolisian setara perwira menengah, apa yang kau cari?” Begitu saya katakan ketika pulang dari lapangan dan menyadari letak semua peralatan dan pakaian yang sudah saya atur sedemikian rupa berubah posisi dan ia tak menyadari kesemberonoan pekerjaannya. Setelah ia minta maaf dan menyatakan semua itu hanya untuk tugas, maka kami akhirnya berteman untuk beberapa hari saja. Petugas intel ini juga saya ajak bercerita tentang Olo, dan ia pun bertutur banyak dan tentu saja dari perspektifnya.

Dua hari sebelumnya saya berkenalan dengan nara sumber lain. “Ibu saya orang Cina tetapi saya bermarga Simatupang. “Ampara (saudaraku), kita sama-sama Lontung (sebuah rumpun marga dalam etnis Batak)”, kata seseorang kepada saya dalam perjalanan naik bus ALS menuju Tapanuli tahun 1995 yang lalu. Ketika itu ia saya tegur saat saya lihat begitu sembrono mengamankan pistolnya di pinggang hingga jatuh ke sisi kiri saya di bawah jok. Orang ini anggota polisi yang pindah tugas ke Tarutung. Kami banyak bercerita tentang Olo, ciri-ciri fisik, kebiasaan-kebiasaan, harisma, pengaruhnya dalam konstelasi politik dan kekuasaan, seteru-seterunya, bidang-bidang usaha, kemahirannya berbahasa Cina, dan lain-lain.

Selain itu berulangkali saya dengar cerita dari sumber-sumber yang berbeda bahwa Olo tidak pernah menikah sebagai konsekuensi dari kepercayaan magis yang ia pegang teguh untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Juga sering saya dengar Olo amat humanis, suka membantu orang susah, dan amat haru setiap mendengar sebuah lagu Batak berjudul “Inang” yang kurang lebih bagai ratapan kepasrahan seorang anak yang tetap berharap bukan cuma keabadian kasih sayang, tetapi juga semacam sahala (berkat) dari seorang ibu yang amat dicintai. Saya dengar juga Olo itu penguasa judi yang tidak boleh disaingi oleh siapapun dan dalam menjalankan usaha ini begitu besar jaringan dan pengaruhnya ke masyarakat dan semua jajaran pemerintahan sipil dan militer. Dalam kaitan itu pula sering saya dengar Olo disebut-sebut sebagai pemimpin kelompok yang amat disiplin dan amat tegas. Ia tak segan memberi reward yang merangsang prestasi dan punishment yang amat mengerikan kepada anak buahnya.

Maka ketika Olo meninggal, koran lokal menyebut nama aslinya Sahara Oloan Panggabean. Saya berfikir, agak tak masuk akal nama itu. Mungkin mestinya Sahala Oloan Panggabean. Antara Sahara dan Sahala, itu jauh berbeda. Malah saya tak tahu apakah orang Batak mengenal kosa kata Sahara. Saya akan ke Simasom (Pahae Julu, dekat kota Tarutung, kampung asal Olo) untuk mengecek kepada keluarganya di sana.***

Tokoh Penting Dalam Transisi (2)

Beberapa tahun lalu seorang wartawan dari mingguan lokal menceritakan kesulitan mencari narasumber yang bersedia diwawancarai tentang ketokohan Olo. Saya katakan tulislah keterangan saya, bahwa Olo itu tokoh terkemuka yang dibutuhkan oleh zamannya dan pantas diberi penghargaan resmi oleh pemerintah. Penghargaan itu harus diawali secara lokal oleh Gubernur Rizal Nurdin. Saya ingin semua jujur dan apa adanya.

Saya katakan kepada wartawan itu niat untuk menulis biografi Olo. Saya sudah bertemu, mengenal dan pernah berbincang dengan banyak tokoh lokal yang lebih tua atau sebaya dengan Olo dalam proses transisi ini seperti Effendi Keling, Dalmy Iskandar, Zakaria Siregar, Burhanuddin Napitupulu, Dharma Indra Siregar, Ben Sukma, Bambang Irsyad, Yan Paruhum Lubis, Amran YS, Ibrahim Sinik, Djanius Djamin, HMR Matondang dan lain-lain. Olo belum. Saya lihat Olo amat penting dalam transisi yang belum selesai ini. Tetapi semua orang yang saya minta menyampaikan gagasan itu kepada Olo tak pernah melaporkan hasil yang saya harapkan. Saya sendiri tak pernah berniat menyampaikan langsung ide itu kepada Olo di Gedung Putih, markasnya di sekitar daerah Sekip yang amat terkenal itu.

Dilema civil society dan Demokrasi
Sebuah bunga rampai berjudul Preman State (Negara preman) melukiskan Negara yang tak menerapkan hukum dalam supremasinya. Dalam kerangka membentuk masyarakat madani berat sekali hambatan-hambatan yang dihadapi. Indonesia begitu sukar menghindar dari pengaruh semacam “fasisme militer” meski sudah memisahkan TNI/POLRI dan menutup program kekaryaan ide Jenderal Nasution yang disalah-terapkan itu. Memang kelompok tertentu banyak memanfaatkan militer untuk kepentingan dalam politik apalagi bisnis.

Dunia kepemudaan termasuk penerima pengaruh militerisme. Perhatikanlah kebiasaan berbicara dan ber sms melalui HP. “Dimana posisi Ketua? Apa petunjuk? Segera merapat” dan lain sebagainya. Telaahlah secara kritis dari tradisi mana asal istilah-istilah itu. Kelompok pemuda tak hanya gandrung memakai nama (Remaja Mesjid misalnya menggunakan nama Brigade untuk salah satu divisinya) dan simbol-simbol militer seperti loreng dan baret sebagai bukti kuat pengaruh alam fikiran militer. Selain mata kuliah pesanan, kampus dengan Menwanya mencopy 100 % tradisi militer. Kalau STPDN Jatinagor ya sudahlah, malah mereka kebablasan sampai bunuh-membunuh sesama praja yang katanya merupakan bawaan lain dari kesalah-kaprahan meniru tradisi militer. Tentu, maraknya Satma perpanjangan tangan OKP juga menjadi bukti lain tentang digandrunginya tradisi militer di kampus sambil menjauhi tradisi ilmiah.

Dalam dunia politik tak sulit mendeskprisikan. Partai Demokrat adalah design militer yang boleh disebut tak begitu perduli dengan struktur partai. Para penentunya para mantan militer. Golkar juga begitu. Hanya Sarwono Kusumaatmadja-lah orang sipil yang pernah menjadi Sekjen partai berlambang beringin ini. Pilpres lalu partai ini mengajukan mantan Panglima menjadi Capres, sekarang tokoh yang sama diajukan sebagai Cawapres. PDIP tak terkecuali. Saat ini partai moncong putih tampak sedang berfikir melakukan regenerasi orang-orang mantan militer dalam struktur. Adakah partai besar yang tak memiliki orang militer? Banyak fenomena quasi civil society yang tampil seolah representasi rakyat padahal perpanjangan tangan anti civil society. Demonstrasi besar tahun 1996 menuntut pengembalian tanah di Tanjung Morawa setelah HGU berakhir masanya di PTP itu akhirnya hanya melegalkan tanah yang direbut menjadi milik beberapa local big boss.

Tema serupa itulah yang pernah diajukan secara analitis oleh almarhum Amir Nadapdap, seorang dosen departemen Antrhopologi USU, pada lokakarya Agenda 100 Hari Pemerintahan 2005-2009 yang di antara nara sumbernya ada Bambang Wijayanto dari ICW dan Harbinder Singh Dillon dari Kemitraan. Amir Nadapdap dalam semangat yang menggebu sengaja saya tantang dan berusaha mementahkan argumen-argumennya untuk maksud memancing agar ia mengungkap tuntas apa yang ia tahu mengenai apa yang saya tahu tentang tema telisik kesulitan Negara dalam transisi ke civil society. “Aku sadar dikompori, katanya terbahak setelah lokakarya bubar”. Amir tidak menyebut nama, tetapi jelas ia maksudkan bahwa local big boss adalah fenomena yang erat kaitannya dengan kebobrokan pemerintahan, birokrasi dan politik. Local big boss adalah fungsi dari buruknya kinerja pemerintahan, politik dan kekuasaan serta korupsi yang bermaharaja-lela.

Seingat saya rekan Syamsu Rizal Panggabean Direktur Institut Perdamaian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pernah meneliti hal yang kira-kira mirip dengan apa yang saya gambarkan ini. Ia juga menyebut terminologi “local big boss” sebagai salah satu kata kunci yang mempersulit proses ke masyarakat madani itu. Local big boss itu sangat mutualistis dengan kekuasaan dan terkadang malah lebih berkuasa dari pemerintah. Waktu itu Syamsu Rizal Panggabean juga datang ke Medan untuk sebuah proyek penulisan terkait studi keamanan. Baginya Medan amat penting sebagai asal-muasal terminology preman. Pada tingkat lokal ia juga melihat Olo dan para local big boss lainnya amat penting dalam proses transisi yang belum selesai di Indonesia.***

Menerima Sumbangan Uang dari Gedung Putih (3)

Saat bergolak reformasi saya menangkap semangat mahasiswa untuk menghabisi segala yang berbau Orde Baru. Awalnya memang ada kecanggungan. Orang tidak tahu harus mendukung mahasiswa atau melawannya. Banyak tokoh membuat pernyataan menentang, bahkan menuduh mahasiswa didalangi komunis. Ada yang amat galak, akan mengawal pemerintahan pak Harto dan tidak segan-segan melakukan tindakan apa pun jika terpaksa. Orang itu sekarang tanpa malu sudah berlagak reformis sejati. Saya klipping koran yang memuat pernyataannya.

Di tengah mahasiswa saya sadari betul gejolak itu amat panas. Gerakan mereka begitu sistematis, nyaris tak dikenal sebelumnya. Angkatan 66 termasuk di antara pihak yang dihujat sebagai pemberi cek kosong kepada Pak Harto dan dengan suka cita mengamini saja apa kata Pak Harto. Ada demonstrasi yang khusus mengecam Angkatan 66, termasuk membakar tugu Angkatan 66 di Jalan Kereta api Medan.

Mengawal Reformasi
Saya katakan kepada mahasiswa, reformasi harus kawal. Kita tidak diberi hak oleh undang-undang untuk, katakanlah, membunuh pak Harto dan semua yang terkait dengan dosa kolektif masa lalu itu. Semua harus dilakukan secara santun dan dalam koridor hukum. Peradilan terhadap Pak Harto saya anggap tepat. Tetapi yang paling saya khawatirkan ialah gerakan sistematis yang membonceng di belakang arus besar reformasi. Jika itu terjadi, maka gerakan mahasiswa sedang mengikuti perulangan sejarah Angkatan 66. Mereka direkrut ke pentas kekuasaan, dan memberi cek kosong kepada Pak Harto. Akhirnya bertindak sebagai pengawal dalam kedaan pak Harto itu benar atau salah. Tidak ingat Tritura yang mereka gelorakan di zamannya mestinya harus diteriakkan ke telinga pak Harto, sebab persamaan situasinya amat sangat mirip. Reformasi sukar seperti patah arang, melainkan seperti patah tebu yang serabut patahan itu berhubungan erat dengan masa lalu yang kuat jika mahasiswa sebagai komponen paling strategis tidak berhasil melawannya. Sekarang, hal itu telah terbukti. Satu dasawarsa reformasi tak menghasilkan harapan untuk politik, ekonomi dan apalagi hukum. Semua centang prenang, meski banyak tokoh begitu lagak mangaku sukses dan tepuk-tepuk dada.

Angkatan 66 di Sumatera Utara melalui beberapa tokoh seperti dr Zakaria Siregar, Sofyan Edihar Harahap, HM Noerni’mat dan lain-lain amat menerima gagasan saya bersama Dr.Syaiful Sagala dan Joharis Lubis dari IKIP Medan untuk mempertemukan dua ufuk pemikiran generasi yang bersitegang. Sebaiknya dipicu sinegri semua komponen. Dirancanglah sebuah forum membahas 10 topik penting menyangkut reformasi yang harus dikawal dan harus tepat arah. Dari Jakarta didapatkan kesediaan hadir dua tokoh di antaranya Nurcholis Madjid. Saya minta Nur Ahmad Fadil Lubis (sekarang Rektor IAIN Medan) ikut berbicara. Saatnya kita memperkenalkan tokoh baru seperti dia, Ibnu Hajar Damanik IKIP), Arif Nasution (USU), Zulkarnaen Lubis (rektor UMA waktu itu) dan M Ridwan Rangkuti (USU). Selain Usman Pelly, B.A.Simanjuntak sesama ahli antropologi juga diikutkan, begitu juga ahli Hukum tata Negara M.Solly Lubis, seorang yang lebih muda yang juga ahli hukum OK Saidin, dan praktisi ekonomi mantan Rektor UDA Polin Pospos. Syahrum Razali (waktu itu Rektor ITM) juga ikut. Usai pelaksanaan forum itu hasil-hasilnya saya bukukan, bahkan dibawa dialog kepada Panglima Kodam I/BB, Kapolda Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara dan DPRD Kota Medan.

Mahasiswa yang hadir begitu antusias dalam jumlah yang banyak dari berbagai perguruan tinggi. Mereka perlu tahu bahwa yang sedang menghadang gerakannya sekarang justru pembonceng yang akan mengalihkan fokus gerakan. Itulah salah satu pesan terpenting yang harus ditangkap oleh semua pihak lewat forum itu. Bagi para pelaku sejarah Angkatan 66 saya tegaskan bahwa forum ini akan menjadi proses belajar lanjut di masa tua layaknya sebuah andragogi (pendidikan buat orang dewasa) agar tak pernah lagi merasa paling benar, paling tahu dan paling-paling yang lain.

Bantuan dari Gedung Putih?

“Ada pesan dari Gedung putih agar Anda mengambil bantuan sebesar 10 juta”, kata seorang teman. Saya heran, kok ada bantuan Gedung Putih?. Akhirnya saya sadari bahwa seseorang yang dengan caranya sendiri telah mencuri proposal dan mengajukan ke Gedung Putih. Saya bawa ke rapat masalah yang aneh ini. Dr Zakaria Siregar mendinginkan saya.

“Katakanlah seseorang telah melakukan kecurangan dengan membawa proposal ke Gedung Putih dan berharap ia mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Memang kita tak pernah berniat meminta bantuan, tetapi jika Gedung Putih sudah mengalokasikannya bagaimana untuk tidak menerima? Kita santun saja, buat surat kuasa agar seseorang mengambilnya ke Gedung Putih”. Saya ikut saran Dr.Zakaria Siregar dan kepada si seseorang yang diberi mandat mengambil uang itu diberi 10 % (upah loja? Ha ha ha)..

Dari kalangan mahasiswa aktivis akhirnya saya tahu bahwa Gedung Putih banyak “membantu” kelompok-kelompok mahasiswa dan pemuda. Bukan hanya beberapa kelompok mahasiswa yang tadinya saya kenal amat aktif menggerakkan demonstrasi saat reformasi ----bahkan pernah mogok makan beberapa hari--- yang akhirnya bergabung ke sekitar Gedung Putih, katanya melalui CV Cheraz. Saya sendiri sampai sekarang tidak tahu apa itu CV Cheraz, apa bidang usahanya dan bagaimana sepak terjangnya. Jadi? ***

Bagaimana Mendefinisikan Pemuda (4, habis)

Iklan ucapan belasungkawa pada media massa dari Syakhyan Asmara (waktu itu Kadispora Sumuter) atas meninggalnya bapak almarhum Syamsul Samah membuat saya berfikir keras. Disebut dalam iklan itu bapak Syamsul Samah adalah seorang tokoh pemuda.

Padahal menurut ingatan saya beliau tutup usia 60-an tahun. Bapak Syamsul Samah adalah salah seorang pengurus inti sebuah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang dipimpin Olo. Siapakah pemuda? Apa kesulitan sebuah bangsa yang tak memberi batasan secara jujur tentang apa yang disebut pemuda? Inilah gejolak batin saya ketika membaca iklan Syakhyan Asmara. Kisah-kisah berikut merupakan keresahan fikiran saya berhadapan dengan fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan pemuda dan kepemudaan.

Suatu malam sebuah pertemuan dengan Ketua Umum DPP KNPI sekitar tahun 80-an saya hadiri di Hotel Polonia Medan. Saya kaget sebab yang saya temukan sebagai pemuda waktu itu adalah tokoh-tokoh yang layaknya sesusia dengan orang tua saya, termasuk mereka yang sudah menjadi pejabat dalam instansi pemerintahan. Pertemuan itu amat tak “nyambung” ke dalam pikiran. Pragmatisme amat menonjol dan saya tegaskan kepada teman saya tak usah lagi ikut-ikutan dalam kegiatan serupa.

“Boikot” kami lakukan, termasuk untuk tidak perlu menghadiri acara-acara yang diatur oleh Kaditsospol yang waktu itu dipimpin oleh Kolonel (purn) Mudyono. Saya kira Mudyono mencatat betul perilaku organisasi kami, dan dilampiaskannyalah catatannya itu saat berbicara dalam sebuah forum di Jalan Gedung Arca Medan. Berulangkali ia menyebut IMN untuk memaksudkan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Ia tak mungkin salah menyebut nama semua organisasi sosial kemasyarakatan yang daftar, nama personal pengurus dan AD/ART-nya ada pada instansi yang ia pimpin.

Usai berbicara, saya tanyakan apakah IMM dianggap harus belajar nasionalisme lagi karena tak pernah mau memenuhi undangan Kaditsospol dalam acara-acara apel bersama komponen pemuda dan mahasiswa yang lain? Saya tegaskan IMM adalah intelektual muda yang berusaha sekuatnya untuk menghindar dari mobilisasi dan seremoni yang tak berkaitan dengan masa depan sesungguhnya dari negeri ini.

Sama seperti komponen mahasiswa lain seperti HMI, PMII, PMKRI dan lain-lain, mestinya tidak boleh diintervensi atas nama dan untuk pengamanan kekuasaan. Itu terlalu berbahaya bagi eksistensi sebuah Negara. Berikan fasilitasi kepada komponen mahasiswa ini untuk melakukan eksperimen-eksperimen akademis yang meneguhkan bukan saja idealisme dan pendirian, tetapi juga kompetensi keilmuannya secara sehat dan leluasa.

Negeri ini akan rugi besar meski kerugiannya tidak tampak sekarang karena puluhan tahun kedepan akibatnya baru terasakan, jika mobilisasi pragmatis untuk menjadikan pemuda semacam bumper kekuasaan tak peduli dalam keadaan salah atau pun benar. Intinya, kekuasaan tidak boleh mengembangkan umpan-umpan pragmatis dalam berbagai modus yang intinya membuatnya pemuda menjadi hipokrit, pragmatis dan tak terangsang memupuk kualitas diri.

Satu ketika Ketua DPD KNPI Sumut Wahab Sugiarto datang ke sebuah acara IMM. Ia berceramah dengan aroma yang bertendensi pragmatisme. Amat mengganggu gagasan-gagasan yang ia sampaikan, sehingga setelah ia bersama rombongan meninggalkan acara saya buka lagi dialog untuk meluruskan hal-hal yang amat perlu. Saya merasa pemuda dimanapun berada tak elok menjadi pengintai kekuasaan apalagi hannya berfikir menjadikan wadahnya menjadi institusi pemaksa dalam bargaining dagang sapi. Itu low politics.

High politics yang tak berurusan sama sekali dengan motif kekuasaan amat diperlukan. Sebagai gantinya kompetensi diperlukan yang jika dimiliki banyak kesempatan menanti kehadiran putera terbaik bangsa dalam rivalitas yang sehat dan merit system. Posisi pemuda disitu. Pemuda hanya akan mengikuti alur fikiran filosofis dalam mekanisme kaderisasi “tumbuh sebelum patah, berganti sebelum hilang.

Hidup-hidupilah Negerimu, jangan cuma tahu mencari hidup di dalamnya sambil tak peduli merusak atau membangun”. Tidak menjadi eksklusif bukan berarti harus mengikuti proses gagal melting pot yang melahirkan hipokritas dan formalisme. Dimensi pragmatisme ini begitu sulit dihindari komponen pemuda, dan fakta pengistimewaan KNPI dalam mekanisme politik bipolar and segmentary process, kelak pasti luar biasa bahayanya bagi negeri ini. Itu renungan yang saya sampaikan waktu itu.

Kebesaran Olo Panggabean

Pada segi tertentu dalam kepemudaan di daerah ini Olo terasa benar sebagai sebuah preseden. Ia mempengaruhi fikiran dan tindakan banyak orang, termasuk institusi. Olo sebagai seorang tokoh, dalam usia yang sepuh masih pemuda, betapa sukar bagi zaman untuk berhadapan dengan itu, di daerah ini.

Jenderal Tri Tamtomo diangkat menjadi adik Olo Panggabean dan dianugerahi marga Panggabean. Dia adalah Panglima Kodam I/BB waktu penobatan itu. Hal ini amat memudahkan bagi sebuah analisis dan pemaparan betapa besar pengaruh Olo. Bahwa Djamin Sumitro, Ketua FKWJ Sumut, mengaku sebagai salah seorang supir yang membawa sekelompok anggota Brimob ketika melakukan penyerangan dengan menembakkan senjata ke Gedung Putih beberapa tahun lalu, itu pun sebuah fakta bahwa ada yang tak sepenuhnya setuju, termasuk Sutanto yang tak mau “diatur” oleh apapun selain hukum.

Semua itu adalah bagian-bagian kecil dari banyak alasan mengapa saya pernah berniat dan tak-kesampaian untuk menulis biografi Olo Panggabean atas keizinannya. Bisa saja ia harus disejajarkan dengan Tjong Afie, atau tokoh-tokoh lain. Bisa saja namanya diikutkan dalam pertimbangan untuk penentuan nama yang tepat untuk Bandara Kualanamu yang proses pembangunannya bernasib tak menentu itu. Ada plus dan ada minus, itu prinsipnya.

Sekali lagi, Olo orang penting dan amat berpengaruh, terserah seberapa besar pro kontra yang akan muncul untuk ini. Selamat jalan Olo Panggabean dan semoga semua pihak dapat memetik pelajaran terbaik untuk kebaikan tertinggi menghadapi masa depan melalui transisi yang belum selesai ini. ***

PANWASLU DESAK KPU BUKA KOTAK SUARA DI BATUBARA

2009-05-05T18:17:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Utara merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batubara untuk membuka kotak suara di sejumlah TPS yang bermasalah agar berbagai kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

"Kita sudah rekomendasikan agar kotak suara sejumlah TPS yang bermasalah di Batubara segera dibuka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang merugikan partai atau caleg tertentu," ujar Ketua Panwaslu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang di Medan, Selasa.

Ia mengakui telah mendapatkan sejumlah bukti terkait praktik kecurangan pemilu di beberapa TPS di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara.

Ia mencontohkan di TPS 6 Desa Bagan Dalam. "Di sana nyata-nyata ada kecurangan. Jumlah perolehan suara beberapa parpol yang tertera pada formulir C1 diberi tanda silang (dicoret, red) dan diganti dengan angka lain yang berbeda, sehingga jumlah perolehan suara parpol dan caleg tertentu bertambah sementara parpol dan caleg lain dirugikan," jelasnya.

Ikhwaluddin menyebut perihal berkurangnya jumlah perolehan suara Partai Kedaulatan dan bertambahnya perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR). Jumlah perolehan suara caleg PBR yang semula tertera 14 dicoret dan diganti menjadi 41 atau bertambah 17 suara, sementara suara caleg Partai Kedaulatan berkurang 17 suara.

"Semua bukti itu kita dapati dari formulir C1 dan hal ini juga memunculkan dugaan terjadinya jual beli suara. Karena itu kita merekomendasikan agar KPU Batubara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang di sana," tegasnya.

Menurut dia, KPU Batubara sebagai penyelenggara pemilu di daerah itu harus bertanggung jawab melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Apalagi sejumlah parpol dan caleg yang merasa dirugikan telah berencana mengajukan gugatah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lebih baik sekarang diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki dan nanti terbukti di MK, dapat disimpul ada keberpihakan KPU terhadap kecurangan dan itu akan berdampak fatal bagi penyelenggara pemilu di daerah itu," ujarnya.

Jika hal itu sampai terjadi, Panwaslu Sumut akan membawa kasus itu ke Dewan Kehormatan KPU Sumut dan para anggota KPU Batubara bisa diancam dengan sanksi pemecatan dan bahkan pidana.

"Sekarang mereka (KPU Batubara, red) tinggal pilih. Mau meluruskan sekarang atau berhadapan dengan Dewan Kehormatan KPU Sumut," kata Ikhwaluddin Simatupang. ***

PDAM TIRTANADI HARUS TUNDA BEBAN BIAYA ADMINISTRASI

2009-05-05T18:15:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Komisi C Bidang Keuangan DPRD Sumatera Utara meminta PDAM Tirtanadi menunda pembebanan biaya administrasi sebesar Rp3.000 dalam setiap tagihan pelanggan sampai ada kejelasan soal alasan pengenaan biaya tambahan tersebut.

"Kita minta pembebanan biaya tambahan itu ditunda sampai ada kejelasan apa tujuan dan alasannya,"ujar Ketua Komisi C DPRD Sumut, H Yulizar Parlagutan Lubis di Medan, Selasa.

Menurut dia, Komisi C DPRD Sumut telah meminta pimpinan dewan untuk menyurati PDAM Tirtanadi agar perusahaan milik daerah tersebut menunda pemberlakuan biaya tambahan tersebut.

"Kita sudah surati pimpinan dewan dan pimpinan dewan akan menyurati Tirtanadi agar menundanya. Dewan tidak akan menyetujuinya sampai ada penjelasan secara rinci soal pemanfaatan pemasukan tambahan yang cukup besar itu," tegasnya.

Sejumlah anggota DPRD Sumut sebelumnya bahkan mengecam keras kebijakan manajemen PDAM Tirtanadi yang menambahkan biaya administrasi sebesar Rp3.000 per bulan pada tagihan para pelanggannya.

"Kebijakan ini jelas akan sangat memberatkan pelanggan, apalagi pelayanan PDAM Tirtanadi selama ini tidak pernah memuaskan," ujar anggota Komisi C DPRD Sumut, H Hidayatullah.

Menurut dia, dengan pengenaan biaya administrasi sebesar Rp3.000 per bulan terhadap sekitar 340 ribu pelanggan, PDAM Tirtanadi akan memperoleh penambahan pemasukan Rp1 miliar lebih per bulan atau lebih Rp12 miliar per tahun.

Ketua Komisi C Yulizar Parlagutan Lubis juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait rencana pemanfaatan pemasukan tambahan tersebut dari pihak PDAM Tirtanadi. "Kalau tidak jelas untuk apa dana itu, tentu kita tidak bisa menyetujuinya. Karenanya kita minta agar ditunda sampai ada penjelasan dari Tirtanadi," ujarnya.

Bantah Gravitasi

Pada kesempatan itu Yulizar Parlagutan Lubis juga membantah sinyalemen sejumlah anggota yang menyebutkan pimpinan Komisi C DPRD sumut telah menerima sejumlah dana grativitasi dari pihak PDAM Tirtanadi untuk meloloskan usulan pembebanan biaya administrasi sebesar Rp3.000 per bulan tersebut.

"Tidak ada itu. Kalau benar silakan buktikan sekaligus laporkan (kepada pihak berwenang, red)," tegasnya.

Sinyalemen itu juga dibantah Humas PDAM Tirtanadi, Delfriandi. "Itu tidak benar," katanya.

Hanya saja, seorang anggota DPRD Sumut memastikan manajemen PDAM Tirtanadi telah "menyetor" sejumlah uang kepada pimpinan Komisi C DPRD Sumut. Bahkan anggota dewan yang lain mengaku mengetahui secara persis jumlah uang yang diberikan berikut siapa yang menerimanya.

"Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus tahun 2006, ketika PDAM Tirtanadi mengajak sejumlah anggota Komisi C jalan-jalan ke China hanya untuk meloloskan usulan kenaikan tarif air bersih," ujar anggota dewan yang meminta jati dirinya untuk sementara dirahasiakan.

Namun demikian, sinyalemen itu dibantah, baik oleh pimpinan Komisi C DPRD Sumut maupun oleh pihak PDAM Tirtanadi. Menurut Parlagutan Lubis, Komisi C dijadwalkan baru akan bertemu manajemen PDAM Tirtanadi untuk membahas pembebanan biaya adminitsrasi itu pada 12 Mei mendatang.***

Ruas Jalan Aek Nabara-Negeri Lama Rusak Parah

2009-05-05T17:55:00.003+07:00

Medan (Lapan Anam)
Kerusakan jalan yang terjadi disepanjang jalan Aek Nabara-Negeri Lama hingga menuju ke Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, sudah pada tingkat meresahkan warga di Kabupaten Labuhanbatu .Pasalnya, selain tidak ada tanda-tanda untuk diperbaiki, kini malah bebas dilewati truk melebih tonase.

Tokoh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Ir Wira Abdi Dasopang kepada wartawan di Medan , Selasa (5/5) mengatakan, aparat Dinas Perhubungan Sumut tidak respek dengan kondisi tersebut. Malah membiarkan truk-truk pembawa kayu balog dari Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang melintasi jalan rusak itu.

“Jalan itu kini kondisinya sudah hancur kembali, padahal saat ini sedang dilakukan pengerjaan jalan secara multiyears di ruas jalan Aek Nabara-Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang,” ujar Wira.

Intensitas pengangkutan ini kata Wira cukup padat dan diperkirakan perharinya mencapai ratusan truk yang melintas mengangkut kayu menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang. Diduga ada main mata antara oknum Dishub Sumut di jembatan timbang, dibuktikan dengan lolosnya truk melebihi tonase tanpa tindakan apapun.

Dia mengharapkan agar Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Dishubsu) dan Dishub Kabupaten Labuhanbatu, segera tanggap dengan kondisi ini. Karena selain menjadi jalan utama bagi warga, kondisi ini juga menghambat arus transfortasi bagi warga dalam memasarkan hasil produksi pertanian ke luar daerah.

“Jangan sampai rakyat Labuhanbatu marah akibat jalan rusak yang disebabkan angkutan melebihi tonase. Sebab, Kabupaten Labuhanbatu tidak mendapat pendapatan dari truk yang melintas itu,” katanya.

Ditambahkan Wira, ruas jalan Aek Nabara-Tanjung Sarang Elang yang rusak sepanjang 74 kilometer baru dikerjakan sepanjang 27 kilometer. Namun kini sudah rusak kembali akibat truk berlebihan tonase melitas di kawasan tersebut.***

Pergeseren Jabatan di Sekretariat DPRDSU

2009-05-05T17:11:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Lima pejabat setingkat Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat DPRDSU diserahterimakan, dalam acara sangat sederhana namun khidmad di aula dewan, Selasa (5/5).

Kelima pejabat tersebut selengkapnya Drs Satudin Wade menjadi Kabag Informasi dan Protokol (Inpro) yang sebelumnya Kabag Keuangan, mengantikan Drs Rahmadsyah yang memasuki masa pensiun.

Benny Miraldi SE,MSP menjadi Kabag Hukum dan Perundang-Undangan yang sebelumnya Kabag Umum. Drs Rusdi Batubara menjadi Kabag Umum yang sebelumnya Kepala Tata Usaha di Biro Keuangan kantor Gubsu, Dra Nirmaya menjadi Kabag Keuangan yang sebelumnya Bendahara Pengeluaran (Pemegang Kas), Drs Toman Nababan MSP menjadi Kabag Persidangan dan Risalah yang sebelumnya dijabat Drs Harwis.

Jalin Kebersamaan

Sekretaris DPRDSU Drs H Ridwan Bustan dalam arahannya meminta agar semua pejabat dan staf di lingkungan sekretariat dewan, tetap kompak. Jalin kebersamaan dan tingkatkan kinerja guna menghadapi tantangan kerja yang makin berat.

Dia mengatakan, pertukaran posisi jabatan di sekretariat dewan, selain mengimplementasikan amanah PP N0.41 tahun 2008 tentang susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), juga untuk penyegaran dan peningkatan karir.

“Pergantian pejabat setingkat Kabag, bukan karena adanya masalah. Tapi semata untuk penyegaran dan peningkatan jenjang karir. Maka jangan ada yang merasa bersalah atau ada masalah, kita tetap kompak”, katanya.

Sekwan Ridwan Bustan mengingatkan para staf dilingkungan dewan, tentang berbagai tugas berat yang akan dihadapi ke depan. Ini antara lain konsekwensi bertambahnya jumlah anggota dewan menjadi 100 orang dari sebelumnya hanya 85 orang.

“Dengan bertambahnya jumlah anggota dewan,maka bertambah pula ragam dan watak yang harus kita layani. Tetaplah bekerja secara baik, ramah dan tahan emosi”, ujarnya.

Dia berulangkali meminta agar kebersamaan tetap dijaga, karena pola kebersamaan akan meningkatkan kinerja ketimbang pola komando. “Sistem yang kita bagun tetap kebersamaan, bukan pola komando. Saya tidak memandang jabatan atau status, tapi mengutamakan kinerja”, ujarnya.***

PDI-P Akan Gugat Bupati Tapteng

2009-05-05T17:08:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
DPD PDI Perjuangan Sumut akan menggugat Bupati Tapteng (Tapanuli Tengah) ke pengadilan, karena dianggap telah merugikan partai dengan menahan-nahan alias tidak meneruskan/memprose surat PAW (pengganti antar waktu) 3 anggota F-PDIP DPRD Tapteng ke Gubsu H Syamsul Arifin, SE.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD Perjuangan Sumut yang juga Ketua F-PDIP DPRD Sumut Edi Rangkuti kepada wartawan, Selasa (5/5) di DPRD Sumut seusai menerima pengaduan DPC PDI Perjuangan Tapteng soal ditahan-tahannya proses PAW terhadap 3 anggota F-PDIP DPRD Tapteng.

“Dengan tidak diteruskannya surat Bupati untuk memproses PAW terhadap 3 anggota F-PDIP DPRD Tapteng ke Gubsu, berarti Bupati diduga telah menganiaya serta merampas hak-hak politik PDI-P, sehingga DPC, DPD dan DPP PDI Perjuangan telah sepakat akan menggadukan Bupati ke aparat penegak hukum,” ujar Edi.

Ditambahkan Edi, sebenarnya tidak ada hak Bupati menahan-nahan PAW anggota DPRD dan hal itu sudah diatur oleh undang-undang, karena Bupati sifatnya hanya meneruskan surat ke Gubsu, setelah adanya surat usulan PAW dari Partai ke DPRD dan KPUD.

Apalagi tiga anggota F-PDIP yang diusulkan di PAW masing-masing Ir Antonius Hutabarat (telah pindah ke Partai Demokrat), Hj Halimatussadiah Nasution (pindah ke Partai Buruh) dan Tulus Hitabarat (pindah ke PNI Marhaenisme), tentunya sudah menjadi keharusan bagi partai untuk memecat dan merecalnya.

Namun yang sangat disayangkan oleh partai, ujar Edi, proses PAW yang diusulkan partai sebagai pengganti yang sudah “lompat partai” (masing-masing Syahbullah Silitonga, Jamarlin Purba dan Patarsono Tinambunan) hingga kini belum diproses atau diteruskan Bupati ke Gubsu sesuai mekanisme PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota.

“Padahal semua prosedural telah kita penuhi, mulai dari surat usulan PAW dari partai ke DPRD Tapteng. Kemudian DPRD meneruskannya ke KPU dan KPUD kemudian mengembalikannya ke DPRD. Selanjuntnya DPRD telah meneruskan ke Bupati pada 04 Februari 2009. Tapi ternyata macet di meja Bupati alias hingga kini belum meneruskannya ke Gubsu, sehingga belum bisa dilakukan PAW,”ujar Edi Rangkuti.

Atas dasar penunda-nundaan proses PAW ini, ujar Edi, partai menduga Bupati telah menzolimi hak-hak politik partai dan kader-kader PDI-P yang efek negatifnya, segala kebijakan-kebijakan politik partai di Tapteng menjadi mandek alias tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kebijakan dan kesewenang-wenangan ini jelas merugikan secara politis bagi partai dan kader-kader partai, sehingga kita di rumah besar kaum marhaenis telah sepakat akan menempuh jalur hukum,” ujar Edi Rangkuti seraya menambahkan partai saat ini sudah mempersiapkan gugatannya. ***

PDAM Tirtanadi Hianati Visi dan Misi Gubsu

2009-05-05T14:46:00.001+07:00

Medan (Lapan Anam)
Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) , Mayjen Simanungkalit menyatakan, kebijakan biaya administrasi sebesar Rp 3000/perbulan bagi setiap pelanggan lebih sadis dari kenaikan tarif.

“Kebijakan ini sangat sadis dan kental sebagai modus baru korupsi,sekaligus mengelabui pelanggan”, katanya di Medan, Selasa (5/5).

Membebankan biaya administrasi kepada pelanggan, merupakan bukti betapa PDAM Tirtanadi tidak berorientasi pada kualitas layanan kepada pelanggan. Padahal, biaya administrasi merupakan bagian dari biaya operasional yang sudah dibebankan dalam APBDSU setiap tahun anggaran.

“Jarang sekali BUMD yang membebankan biaya administrasi bagi pelanggannya, namun PDAM Tirtanadi masih akan memberlakukannya”, ujar Simanungkalit.

Dia melihat kebijakan biaya administrasi tersebut sebagai kebijakan yang menentang visi kerakyatan Gubsu Syamsul Arifin SE. Karenanya perlu dilakukan audit investigasi oleh lembaga independent, tidak sekedar auditor peliharaan PDAM Tirtanadi.

“Visi dan misi Gubsu antara lain adalah menjadikan rakyat jangan lapar, tapi malah PDAM Tirtanadi menggiring kesengsaraan bagi rakyat”, kata Wakil Ketua GP Ansor Sumut itu.

Menurut Mayjen Simanungkalit, kebijakan biaya administras lebih sadis dibanding rencana kenaikan tarif yang ditentang DPRDSU. Karena dengan skenario beban administrasi, berarti semua pelanggan dipukul rata menanggung beban yang sesungguhnya tidak perlu diberlakukan.

Sedangkan jika kenaikan tarif dilakukan, maka beban pelanggan disesuaikan dengan besaran pemakaian meteran.

Mayjen Simanungkalit sependapat dengan sinyalemen anggota dewan, bahwa pemberlakuan biaya administrasi adalah modus baru korupsi. Kebijakan tidak popular yang sarat skenario sekedar mengelabui pelanggan.

“Kebijakan ini lebih sadis dari kenaikan tarif. Kalau dalam peperangan, ini yang disebut serangan mendadak dan pukulan telak”, kata Mayjen Simanungkalit.

Karenanya, dia juga berharap agar Gubsu H Syamsul Arifin mengevaluasi posisi Dirut PDAM Tirtanadi serta jajaran Direksinya yang cenderung menzolimi pelanggan. Sebab sebagai BUMD yang mengaku telah mengantongi sejumlah ISO, sudah saatnya PDAM Tirtanadi diurus kalangan professional.

“Saya menjadi ragu ISO-ISO yang dimiliki PDAM Tirtanadi, jangan-jangan sertifikat ISO itu mereka beli. Sebab faktanya, PDAM belum professional, malah membebani biaya administrasi bagi pelanggan”, kata Simanungkalit.

Dia mengakui, PDAM Tirtanadi memberi konstribusi bagi PAD Sumut dan jabatan Dirut dan direksinya menjadi rebutan pejabat. Namun jangan lupa BUMD milik Provprovsu itu juga masih menjadi beban anggaran APBDSU setiap tahunnya.***

BAHASA INDONESIA TERANCAM PUNAH

2009-05-05T08:44:00.002+07:00

Medan (Lapan Anam)
Penggunaan bahasa Indonesia di lembaga penyiaran kini dinilai tak lagi baik dan benar, para pembawa acara maupun penyiar kerap berbicara dengan menggunakan bahasa brokem atau bahasa gaul dalam penyampaiannya.

Balai Bahasa Medan (BBM) melalui Kordinator Perencananan, Syahril menyampaikan hal tersebut ketika beraudensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) senin (4/5)

Balai Monitoring medan banyak menemukan stasiun Radio swasta dalam siarannya belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan Benar, Hal ini belum mencerminkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. “Bahasa yang disajikan oleh Lembaga Penyiaran seperti Radio dan Televisi telah banyak menyimpang dari aturan dan tata cara berbahasa Indonesia.” tutur Syahril.

Untuk itu mereka menilai perlu adanya kerja sama dengan KPID-SU dalam melakukan kegiatan pelatihan penyuluhan dan pembinaan kepada lembaga penyiaran Swasta (LPS).

KPID Sumut menyambut baik kerja sama tersebut guna menjalankan undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana pada bagian kedua pasal 37 mengenai bahasa siaran yang menyebutkan bahasa pengantar utama dalam penyelanggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“MoU ( Monitoring of Understanding ) segera kita buat untuk tetap menjaga bahasa Indonesia dipergunakan dengan baik dan benar” kata ketua KPID-SU, H. Abdul Harris Nasution

Sementara itu korbid Kelembagaan KPID-SU Usep Kurnia mengatakan bahasa adalah identitas sebuah negara,

“Bahasa Indonesia adalah Identitas Negara kita, untuk itu kerja sama ini perlu segera dilakukan agar para penyiar memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun tetap enak didengar oleh pemirsanya.”. tandas Usep Kurnia.(Rel)

PAN SUMUT TAK AKAN HADIRI RAKERNAS DI JAKARTA

2009-05-04T16:22:00.000+07:00

Medan,(Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara dipastikan tidak akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang rencananya bakal di gelar di Jakarta, Sabtu (9/5) mendatang.

"PAN Sumut sudah memutuskan untuk tidak menghadiri rakernas yang rencananya digelar sebagai tandingan dari Rakernas Yogyakarta itu," ujar Wakil Ketua DPW PAN Sumut, Anang Anas Azhar, SAg ketika menjawab wartawan di Medan, Senin.

Pada rakernas yang berlangsung di Hotel Sheraton Yogyakarta, Sabtu (2/5) lalu, PAN telah mengambil sikap untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat pada pilpres 8 Juli sekaligus menetapkan Hatta Rajasa sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan rakernas lainnya adalah memerintahkan DPP dan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) menindaklanjuti hasil rakernas tersebut, yaitu melakukan komunikasi politik dengan Partai Demokrat serta dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Rakernas itu sendiri ditutup oleh Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan, namun tidak dihadiri Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir.

Anang Anas Azhar yang ditemui sepulang dari mengikuti Rakernas PAN di Yogyakarta mengatakan, keputusan Rakernas Yogyakarta sudah final dan mengikat sesuai AD/ART partai yang menyebutkan bahwa rakernas hanya dilakukan sekali dalam setahun, sehingga tidak boleh ada lagi rakernas lain pada tahun yang sama.

"Dari 33 DPW PAN se Indonesia hanya DPW Papua Barat yang tidak hadir. Seluruh DPW yang hadir kecuali DPW Jawa Timur mendukung keputusan rakernas yang menduetkan SBY-Hatta," ujarnya.

Ditanya alasan rakernas memutuskan PAN harus merapat ke Partai Demokrat, Anang Anas Azhar mengatakan karena parpoal-parpol "papan tengah" juga sudah merapat ke partai yang sudah memastikan kembali mengusung Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Pertimbangan lain, untuk memperkuat parlemen," ujarnya.

Ia mengakui ada sekelompok kecil elit yang menolak keputusan Rakernas Yokyakarta dan berencana menggelar rakernas tandingan di Jakarta, 9 Mei mendatang. Kelompok kecil elit itu disebut-sebut mendukung Soetrisno Bachir maju pada pilpres mendatang, baik sebagai bakal capres maupun cawapres dari bakal capres tertentu.

Anang Anas Azhar setelah berkonsultasi dengan Ketua DPW PAN Sumut, H Kamaluddin Harahap dan Sekretaris Parluhutan Siregar mengatakan PAN Sumut tidak akan mengirim utusannya ke Rakernas jakarta tersebut.

"Setelah kita konsultasikan dengan ketua dan sekretaris, diputuskan Ketua DPW PAN Sumut Kamaluddin Harahap tidak akan menghadiri rakernas itu," ujarnya.

Menurut dia, PAN Sumut sendiri dijadwalkan menyosisalisasikan keputusan Rakernas Yogyakarta di Hotel Grand Antares Medan, Selasa (5/5). "Hari Selasa mulai mulai pukul 14.00 WIB kita akan menyampaikan laporan terkait keputusan Rakernas Yogyakarta kepada seluruh 28 DPD PAN se Sumut," katanya. ***

Darmataksiah Resmi Pimpin DPRD Sumut

2009-05-04T15:15:00.000+07:00

Medan (Lapan Anam)
Dra Hj Darmataksiah YWR, anggota fraksi Partai Golkar akhirnya secara resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Sumut sisa masa bhakti 2004-2009.Pelantikan dilakukan di gedung paripurna dewan, Senin (4/5), dihadiri anggota dewan, Gubsu Syamsul Arifin, serta unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida)Propsu.

Darmataksiah menduduki posisi tersebut menggantikan Abdul Aziz Angkat yang wafat dalam tragedi demonstrasi anarkis pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli pada 3 Pebruari lalu. Dia terpilih dalam pemilihan ketua yang berlangsung 15 April 2009 mengalahkan rekan sepfraksinya H Amas Muda Siregar SH.

Darmataksiah sendiri menjadi satu-satunya politisi perempuan di Sumut yang berhasil menjadi Ketua DPRD Sumut. Dalam acara itu tepuk tangan membahana berkali-kali untuk Dharmataksiah, khususnya saat mantan dosen IAIN Medan itu duduk di kursi dewan untuk memimpin sidang seterusnya.

Dalam sambutannya Darmataksiah menekan fokus perhatiannya pada persoalan pendidikan dan pengangguran. Darmataksiah berharap Pempropsu bisa mewujudkan program pendidikan terjangkau bagi masyarakat. Ia juga meminta Pempropsu untuk mengatasi persoalan guru, baik terkait kesejahteraan maupun pemerataan kualitas guru.

Sementara Gubsu Syamsul Arifin menyatakan keyakinannya akan kualitas kepemimpinan Darmatksiah. Ia yakin selama sisa masa bhakti kepemimpinan Darmataksiah, hubungan dan kerjasama antara Pempropsu dan DPRD Sumut bisa berjalan baik.***

Caleg Demokrat Jangan Saling Jegal

2009-05-04T13:19:00.002+07:00

Medan, (Lapan Anam)
DPP Partai Demokrat menginstruksikan kepada seluruh calon legislatif (Caleg) bagi untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota agar jangan saling ‘menjegal’. Terutama terkait penghitungan perolehan suara Pemilu legislatif 9 April 2009.

Instruksi tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo dan Sekjennya H Marzuki Alie, SE, MM melalui surat DPP bernomor 27/INT/DPP PD/IV/2009 yang dibacakan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Belly Simanjuntak, H Ismail, Wakil Sekretaris Togar Manurung dan Ketua Bappilu Partai Demokrat Sumut G Setiawan Sirait kepada wartawan, Minggu (3/5) di Medan.

Sebagaimana diketahui, Pemilu legislatif telah selesai dilaksanakan dan saat ini PPK/KPUD sedang dalam proses penghitungan suara untuk menetapkan calon anggota legislatif dari Parpol yang terpilih. DPP telah menginstruksikan agar kadernya jangan saling menjegal dan mencuri suara," ujar Belly Simanjuntak.

Bahkan DPP menegaskan, ujar Belly senada dengan Ismail, dalam rangka proses pengawalan dan pengamanan penghitungan suara ini hendaknya mengedepankan semangat sportivitas dan kebersamaan antara sesama Caleg demi kepentingan partai.

Instruksi ini dikeluarkan DPP, ujar Belly, karena pelaksanaanya di lapangan masih adanya laporan "saling menjatuhkan" antara sesama Caleg Partai Demokrat dengan melakukan perbuatan yang kurang terpuji, sehingga berdampak negatif bagi partai yang sedang membangun budaya bersih, cerdas dan santun.

Berkaitan dengan itu, ujar Sekretaris FP Demokrat DPRD Sumut itu, DPP memberikan peringatan keras kepada Caleg semua tingkatan yang masih melakukan tindakan-tindakan kontra produktif serta tidak terpuji yang merugikan partai, akan diberi tindakan tegas hingga pemecatan sebagai anggota partai.

Ancaman pemecatan dan sanksi organisasi dari DPP partai ini hendaknya jangan dianggap main-main. DPD dan DPC harus segera menindak-lanjutinya," ujar Setiawan Sirait sembari bertanya apakah DPD Sumut sudah melaksanakan instruksi dimaksud demi menjaga citra partai.

Karena berdasarkan laporan yang diterima DPD, sudah ada dua Caleg Partai Demokrat yang melaporkan adanya kecurangan perolehan suara antara sesama Caleg, tapi belum ada tindaklanjutnya, sehingga Ketua dan Sekretaris DPD harus turun tangan secara netral dengan mengayomi semua Caleg.***

Endang A Syarwan Hamid :

2009-05-04T13:12:00.001+07:00

Dra Hj Darmataksiah Pemimpin Bersahaja

Medan (Lapan Anam)
KETUA Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Endang A Syarwan Hamid yakin Dra Hj Darmataksiah YWR mampu mengemban amanah, memimpin DPRDSU sisa masa bakti 2004-2009. Karena selain kader terbaik Perempuan Partai Golkar, dia perempuan bersahaja yang sudah terlatih dan memiliki pengalaman kepemimpinan.

“Kami bangga Hj Darmataksiah terpilih memegang amanah Ketua DPRDSU. Dia kami yakini akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik”, kata Endang kepada wartawan seusai pelantikan Hj Darmataksiah YWR menjadi Ketua DPRDSU di gedung paripurna dewan, Senin (4/5).

Endang yang datang ke Medan untuk menghadiri pelantikan mengatakan, sosok Hj Darmataksiah memiliki ketauladanan. Dia tidak saja menjadi kebanggaan bagi Perempuan Partai Golkar, tapi juga bagi semua perempuan di Indonesia.

Dia secara khusus memberi apresiasi polisitif kepada pimpinan dan segenap anggota DPRDSU, yang telah memberi kepercayaan kepada perempuan menjadi Ketua DPRDSU. Kepercayaan itu tentu diharapkan akan mampu dilaksanakan Hj Darmataksiah sampai akhir masa jabatan secara baik dan maksimal.

“Ini kepercayaan luar biasa bagi Perempuan Partai Golkar karena belum pernah terjadi perempuan diberi amanah menjadi Ketua DPRDSU”, kata Endang.

Dia mengakui, banyak tantangan mendesak yang akan dihadapi Hj Darmataksiah dalam memimpin DPRDSU, terutama karena menjelang akhir jabatan priode 2004-2009. Namun dengan kemampuan dan pengalamannya, tugas-tugas berat itu akan dapat dilaksanakannya dengan baik.

“Selama menjadi Ketua KPPG Sumut, saya melihat Hj Darmataksiah sangat bersahaja. Maka dalam memimpin DPRDSU saya yakin juga dia dapat menjadi panutan”, ujarnya optimis. ***