Ebook Pembuka Rejeki Segera Beredar


Ebook MEMBONGKAR RAHASIA PINTU-PINTU REJEKI DI INTERNET karya monumental Mayjen Simanungkalit (Update Terbaru) segera beredar dijagad online. Bagi kalangan Webmaster diharap bersabar, karena kami sedang membenahi Website www.pinturejeki.com secara menyeluruh.

Ebook ini lebih lengkap dibanding edisi sebelumnya yang sudah beredar sejak tahun 2001. Dilengkapi gambar dan vidio, berikut tutorial tahap-demi tahap guna memudahkan kalangan webmaster dalam membuka pintu-pintu rahasia rejeki di internet.

Soal harga ? Tenang saja, hanya beda tipis dengan harga doeloe. Ini konsekwensi jaminan mutu atau standar Ebook bergaransi. Nantikan segera dijagad online.

Sampai jumpa dipuncak sukses.

(Mayjen Simanungkalit/Pemilik)

KPU JANGAN TERLIBAT KAMPANYE TERSELUBUNG


Medan (Lapan Anam)
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar mengingatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya jangan ikut-ikutan terlibat dalam kegiatan kampanye terselubung yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

“KPU itu penyelenggara, harus fokus pada tugas pokoknya yang kita tahu banyak terbengkalai hingga hari ini,”, katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (31/3).

Kata dia, sejumlah tugas pokok KPU kini masih terbengkalai, mulai dari sosialisasi yang amat minim, DPT yang tidak beres, distribusi logistik yang centang prenang, dan banyak lagi yang lain.

”Jika KPU melakukan pemihakan politik terhadap caleg maupun partai tertentu, hal itu amat menyalahi ketentuan terutama karena mengabaikan prinsip kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu”, katanya.

Sesungguhnya kata dia, hal yang sama berlaku juga utk semua pejabat eksekutif mulai dari Presiden sampai Lurah. Jika selera untuk melakukan pemihakan politik tidak bisa ditahan, lebih baik ambil cuti saja. Itu konsekuensi sebagai negarawan yang tidak boleh sektarian.

Polling politik jujur

Dia mengingatkan, diperlukan kejujuran dalam melakukan polling politik yang sasarannya figur maupun organisasi politik. Di antara kejujuran itu tercermin sangat kuat dalam metode kerja.

“Sebuah lembaga survei misalnya tidak etis hanya mengumumkan hasil temuan tanpa menjelaskan metode yang digunakan”, ujarnya.

Sama halnya dengan polling yang dilakukan oleh media massa khususnya media massa cetak. Paling tidak mereka harus jujur mengumumkan berapa eksemplar penjualan korannya setiap hari, berapa yang memberi respon sesuai ketentuan polling yang digelar dan berapa yang tidak memberi respon sama sekali.

”Tanggung jawab moral pneyelenggara survei dituntut amat tinggi, sehingga bisa dipertanggung jawabnya setiap temuannya”, tegas Shohibul Anshor Siregar juga Koordinator Umum ‘nBASIS.

Menurut dia, pasti akan banyak yang merasa dizholimi jika KPU dan jajarannya memihak peserta pemilu. Kredibilitas sebagai penyelenggara beralih menjadi semacam LSM yang tanpa halangan melakukan inisiatif liar apabila KPU itu melakukan kampanye bagi orang atau partai tertentu.***

Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan:

BPN Harus Ukur Kembali
Lahan PT SHJ di Labuhanbatu

Medan (Lapan Anam)
Kasus sengketa antara petani desa Pare-Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu dengan PT Serba Huta Jaya (SHJ), sampai kini tidak kunjung tuntas.

“Pemerintah tidak pernah serius menuntaskan masalah sehingga kasus makin melebar. Malah akhir-akhir ini masalah makin meluas hingga penangkapan petani oleh aparat Kepolisian”, kata anggota DPRDSU asal pemilihan labuhanbatu Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan di Medan, Selasa (31/3).

Wakil Ketua Partai Demokrat Sumut juga Caleg DPRDSU dari Dapil Labuhanbatu ini menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN, mengukur ulang lahan kebun milik PT SHJ di Labuhanbatu.

“Pengkuran kembali lahan milik PT SHJ sangat penting, agar diketahui pasti mana batas dan areal milik kedua pihak bersengketa”, kata Ikhyar Hasibuan.

Sesuai pengakuan pihak perkebunan, lahan HGU milik PT SHJ adalah seluar 4308 HA. Maka jika setelah diukur ternyata telah terjadi penyerobotan atas lahan milik petani, tentu harus dikenakan pidana.

“Rakyat yakin telah terjadi penyerobotan, maka agar tidak menjadi konplik berkepanjangan sebaiknya dilakukan ukur ulang”, katanya.

Ikhyar Hasibuan juga mengaku prihatin atas berlarutnya kasus dialami petani. Termasuk penangkapan petani H ridho Aman cs, yang dituduh mencuri saat memanen sawit dilahan sendiri.

“Kita sesalkan tindakan pihak kepolisian yang terkesan membela PT SHJ, tanpa pernah berkoordinasi dengan Bupati Labuhanbatu”, katanya.

Kata dia, lahan sengketa kini sudah menjadi bagian dari Kabupaten pemekaran, yakni Labuhan Batu Utara (Labura). Maka sangat diperlukan kearifan dari Bupati Labura menanganinya. “Tentunya dengan semangat dan energi yang baru pula,” ujar Ihkyar Hasibuan.***

Masyarakat Langkat Jangan Golput

Medan (Lapan Anam)
Anggota DPR RI Drs.HN. Serta Ginting ajak masyarakat untuk tidak Golput pada pemilu 9 April 2009 mendatang, karena bila tidak memberikan hak suaranya kita akan merasakan dampaknya 5 tahun kedepan.

Penegasan tersebut dikemukakan Drs.HN.. Serta Ginting yang juga caleg Golkar dapil 3 wilayah Binjai, Langkat, Karo, Dairi, Phak-phak Barat, Batubara, Asahan, Tg. Balai, Sintar dan Simalungun.

Dihadapan masyarakat Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu dan masyarakat Kelurahan Bukit Kubu Batang Selemak Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Senin (29/3) dia mengajak masyarakat untuk jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya.

Kita harus ingat jangan sampai tidak merasakan sentuhan pembangunan segala bidang, terutama pembangunan kesejahteraan rakyat yang keberadaannya sangat dibutuhkan diantara kita.

Bukankah kita menginginkan hidup sehat dan anak berpendidikan,ujar Serta Ginting dengan nada tanya sambil menunjuk seorang bocah yang sedang berlari-lari sebagai mengisyaratkan masa depan anak itu.

Bagaimana caranya dengan hidup serba kekurangan ini tapi anak bisa sekolah dan sehat, bukankah kehidupan masyarakat nelayan dan penarik becak menginginkan berobat secara gratis, imbuhnya lagi.

Oleh karenanya pilihlah caleg yang bisa membawakan aspirasi kita, jangan sampai tidak memilih karena nanti kertas suara kita yang tidak di contreng akan disalahgunakan oknum tertentu untuk kepentingan kelompok.

Di Kelurahan Bukit Jengkol Serta Ginting menyempatkan diri untuk melihat dari dekat Nelayan tradisional di Paloh, diantar oleh Pimpinan Kecamatan Partai Golkar dan tokoh masyarakat.

Disana Serta Ginting dapat masukan dari salah seorang pemilik paloh yang punya anggota mencapai 80 orang, dengan penghasilan rata-rata dibawah standart.***

Warga Desa Dalan Naman Kuala Ulosi Serta Ginting

Langkat (Lapan Anam)
Anggota DPR RI Drs. HN. Serta Ginting menghadiri acara kerja tahun di Jambur Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dan sebagai orang Karo dia diberi penghargaan berupa Uis Gara dari tokoh masyarakat Karo, Senin (29/3).

Dihadapan ribuan masyarakat Karo yang memenuhi Jambur Desa Dalan Naman, dia merasa senang sekali bertemu dengan keluarganya didaerah ini, bisa bertatap muka langsung karena selama ini tinggal di Jakarta.

Serta Ginting merasa bertanggung jawab untuk memperhatikan masyarakat Karo daerah ini, apalagi dengan dirinya yang ditugasi Partai Golkar menjadi Caleg dari Dapil 3 Binjai Langkat dan beberapa daerah lainnya.

“Saya merasa senang sekali bisa ketemu dengan Kalimbubu, malah mengharapkan kepada sanak saudaranya, apabila ketemu dijalanan jangan segan menegur saya,” kata Serta Ginting.

Serta Ginting menyempatkan diri berbaur dengan masyarakat dengan ikut menari karo, dengan mengenakan Uis Gara dibahu dan memakai kain sarung. Serta Ginting malah melantunkan lagu yang diiringi dengan musik Karo.

Begitu juga dengan masyarakat Karo di Kelurahan Tanah Merah, Serta Ginting yang didaulat jadi orang kehormatan dengan menerima Ulos dari tokoh masyarakat Karo sempat terharu ketika menerima Uis Gara itu.

Dia kelihatan tak kuasa menahan rasa haru atas pemberian Uis Gara yang merupakan suatu kehormatan terbesar di adat Karo. Apalagi acara itu dihadiri ribuan masyarakat Karo yang ada di Binjai.***

SIKAP OPOSISIONAL MAHASISWA DAN KAUM INTELEKTUAL INDEPENDEN

Jika banyak mahasiswa yang seakan tak peduli pemilu, itu cuma akibat dari sistem perpolitikan yang destruktif terhadap martabat bangsa. Apatisme mahasiswa bisa dilihat antara lain dari jumlah yang peduli hak pilihnya, termasuk mengurus perpindahan tempat memilih dari TPS dari tempat asal ke tempat baru.

Mungkin benar bahwa di kalangan mahasiswa dan intelektual independen saat ini semakin kuat sikap oposisional dan dalam ekspresinya di lapangan sering terlihat dalam penampakan sinisme terhadap semua yang dianggap berbau pemerintah. SBY misalnya, belum pernah mendapat sambutan hangat di kampus, bahkan beberapa kota yang dikunjunginya diwarnai oleh demonstrasi mahasiswa. Jika pemerintah itu disimbol-puncakkan dengan SBY-JK, maka apa yang terjadi beberapa hari lalu semakin menyempurnakan fakta. Di Yogyakarta Jusuf Kalla juga disambut demonstrasi ketika berkunjung ke kampus (UMY).


Ambisi Kekuasaan di Balik Politik Citra dan artikulasinya

Ambisi kekuasaan yang memicu kemunculan potensi oposisional mahasiswa dan intelektual independen antara lain telah diawali oleh prioritas politik citra SBY. Program populis yang menina-bobokkan rakyat dalam ketergantungan seperti BLT termasuk di antara yang menyulut sikap kritis mahasiswa dan intelektual independen dimaksud. Lahirnya sejumlah partai yang dengan sendirinya memperlemah rivalitas partai-partai besar terhadap partai milik SBY, serta dibarengi dengan munculnya tokoh-tokoh lama dan tokoh baru yang potensinya diragukan dalam pentas perebutan kekuasaan politik yang berlangsung, tidak terkecuali.

Mengakomodasi kelompok-kelompok “kiri” telah dilakukan SBY, namun logika sejarah selalu terulang bahwa kelompok yang pernah menjadi “kiri habis” bisa mengadaptasi diri menjadi kanan sekanan-kanannya bahkan dengan nalar politik yang lebih konservatif di bawah asuhan kekuasaan. Mekanisme pengakomodasian kelompok kiri jelas tidak membantu mereduksi perasaan oposisional mahasiswa dan intelektual independen.

Buruknya Daftar pemilih Tetap (DPT) sebagai salah satu entry point yang lebar untuk kriminalisasi demokrasi dalam pemilu mau tidak mau harus diasosiasikan dengan artikulasi ambisi kekuasaan dalam perhelatan demokrasi di manapun. Seorang Presiden amat bertanggung jawab terhadap penyelanggaraan pemilu di negaranya, dan tanggung jawab itu tidak bisa dilempar kepada Badan Penyelenggara Pemilu (KPU dan jajarannya) atau kementerian yang relevan untuk urusan itu. Meskipun misalnya semua unsur yang terlibat dengan upaya pembuatan DPT Buruk itu masuk penjara, tanggungjawab incumbent jelas tidak bisa ditutup-tutupi. Telunjuk dunia internasional akan diarahkan kepada penguasa, tanpa ampun.


Meski Kritis, wajib diakomodasi

Dalam keadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) “amburadul” bercirikan anti demokrasi --- yang wajib diperbaiki, dan yang dalam hitungan hari ke depan dipastikan tidak mungkin selesai hingga karena itu pemilu 9 April sebaiknya ditunda--- maka KPU dan jajarannya hendaknya mengakomodasi kepentingan penyaluran aspirasi politik mahasiswa, khususnya yang berasal dari luar kota. Kepala Lingkungan dan Lurah di tempat-tempat pemukiman mahasiswa diminta proaktif mendata dan memasukkannya dalam DPT baru hasil perbaikan.

Inilah cara terbaik mengapresiasi mahasiswa asal luar kota, bukan justru mendirikan TPS khusus di kampus seperti pernah kita tolak beberapa waktu lalu. TPS khusus di kampus bukan solusi, bahkan amat rawan kriminalisasi demokrasi.

[Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS].

KONFLIK MENUJU SUKSESI DI TAPANULI SELATAN

Oleh:
Shohibul Anshor Siregar
(Koordinator Umum ‘nBASIS)

Sebagaimana ajeg terjadi di seluruh Indonesia, pengalaman di Tapanuli Selatan tempo hari menunjukkan bahwa setiap aspirasi yang terkait pemekaran selalu dihadapi oleh Bupati dengan kontra-aspirasi.

Sulit mengatakan berapa banyak orang yang pro dan berapa pula yang kontra atas aspirasi pemekaran dan apakah benar-benar aspirasi itu terjemahan dari keinginan rakyat secara sungguh-sungguh. Kali ini konflik lanjutan pemekaran sudah dimulai. Apa yang akan terjadi kelak, menarik dianalisis.

Tetapi sebagaimana diketahui Bupati Ongku Parmonangan Hasibuan akhirnya tak bisa berbuat apa-apa ketika sinergi kepentingan semakin meluas menentangnya hingga pemekaran menjadi keputusan politik yang tak direlakan. Kini ia memulai konflik baru dengan rakyatnya sendiri, ketika Ibu Kota Tapanuli Selatan harus pindah dari Kota Padangsidempuan ke Sipirok. Persoalan utamanya terletak pada interpretasi atas Undang-Undang yang menyebut ibu kota di Sipirok. Sipirok bisa bermakna ganda, Kecamatan Sipirok, Pasar Sipirok atau yang lain.



BERPISAH

Wakil Bupati Tapanuli Selatan Aldinz Rapolo Siregar membuat perhitungan dan langkah kontoversial dengan pindah sendiri (berkantor) ke Sipirok. Menurutnya langkah itu adalah konsekuensi imperative (kemauan) Undang-Undang Pemekaran Tapanuli Selatan yang memberi limit waktu untuk realisasi penentuan Ibu Kota Kabupaten. Bupati dan Wakil Bupati berpisah kantor adalah fenomena aneh, dan itu terjadi di Tapanuli Selatan.

Atas desakan sebuah kelompok masyarakat Tapanuli Selatan Ketua DPRDSU Abdul Aziz Angkat beberapa waktu sebelum meninggal di arena “demo maut” Provinsi Tapanuli sempat mengeluarkan surat untuk mendesak Bupati Ongku Parmonangan Hasibuan agar segera merealisasikan perpindahan ibukota Kabupaten ke Sipirok. Gubsu Syamsul Arifin juga mengeluarkan surat senada, kurang lebih merujuk kepada surat yang ditandatangani Abdul Aziz Angkat.

Salah seorang tokoh masyarakat asal Tapanuli Selatan Dharma Indra Siregar cenderung pesimis jika Ongku Parmonangan Hasibuan mau mengindahkan kedua surat yang ditandatangani oleh petinggi Sumatera Utara itu. Mengapa kedua pejabat yang terpilih dalam satu paket pencalonan Bupati beberapa tahun lalu ini pecah kongsi?



FAKTOR KULTURAL DAN KEPENTINGAN SUKSESI

Ongku Parmonangan Hasibuan dan Aldinz Rapolo Siregar dikabarkan sudah lama mengalami keretakan. Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab, mulai dari aspek kultural (kekurang-keserasian berlatar referensi budaya antara Padangbolak dengan Sipirok), keseharian pengelolaan pemerintahan sampai faktor suksesi menjelang. Ongku Parmonangan Hasibuan berasal dari desa Huristak, Padangbolak (Padanglawas Utara) sedangkan Aldinz Rapolo Siregar berasal dari kawasan Bagasgodang Sipirok. Para pengamat mengatakan bahwa kememangan pasangan ini pada pemilukada lalu sebetulnya terletak pada kombinasi kedua kultur itu. Dalam pasangan yang dinilai paling sedikit mengeluarkan dana kapmanye ini masyarakat menemukan jawaban paling pas untuk referensi kedua budaya dominan, Padangbolak dan Sipirok. Mereka dianggap menjadi representasi paling pas pada saat itu.

Sebetulnya banyak pihak berharap kedua tokoh ini bisa menjadi panutan dalam eksperimen interaksi serasi di antara diskontinum Padangbolak dan Sipirok, dan tampaknya sudah tak mungkin lagi diharapkan. Jaraknya sudah terlalu jauh dan tidak pula ada prakarsawan yang memiliki kewibawaan kultural maupun politik yang bisa membentang tali perujukan untuk mereka tempuh berdua secara suka-rela. Tampaknya kedua pemimpin ini lebih memilih vonis masyarakat sebagai pemimpin yang gagal, ketimbang mereguk kenikmatan harmonis di antara sesama.

Kepentingan pragmatis menghadapi suksesi yang tak lama lagi mungkin telah menjadi faktor utama pemacu eskalasi perpecahan di antara kedua tokoh ini. Memang tak melulu soal itu, karena jika dalam pengelolaan pemerintahan mereka menemukan budaya kerja yang serasi tentu akan ada niat besar untuk melanjutkannya pada periode kedua.

Untuk kepentingan suksesi itu Ongku Parmonangan Hasibuan telah sejak lama berkolaborasi dengan PKS dan Aldinz Rapolo Siregar memilih untuk memimpin sebuah partai pendatang baru, PPRN. Memang ada spekulasi yang mendramatisasi perpecahan kedua tokoh ini sebagai sandiwara belaka yang pada waktunya nanti akan menyatu kembali setelah kedua belah pihak masing-masing mendapatkan dukungan terluas dari yang mungkin mereka berdua dapatkan dari masyarakat.

Orang selalu dengan pesimis memandang Tapanuli Selatan dengan pelesetan akronim Tapsel sebagai Tak Pernah Selesai. Kita lihatlah kedepan, paling tidak sampai hasil pemilu 2009 diumumkan secara resmi.***

Artikel Shohibul Anshor Siregar

MUNDURNYA BAHDIN NUR TANJUNG DARI PENCALONAN DPD
DAN TERDONGKRAKNYA POSISI RADESNIR

Penjelasan yang dimuat oleh beberapa media massa lokal tentang pengunduran diri Bahdin Nur Tanjung, Rektor UMSU, dari pencalonan DPD pada pemilu 2009 pada intinya menjelaskan bahwa hal itu adalah semacam ultimatum dari PP Muhammadiyah.

Alasannya, perangkapan jabatan politik dan jabatan dalam organisasi Muhammadiyah sifatnya terlarang menurut qaedah.

Hal yang amat janggal dalam penjelasan itu ialah, bahwa qaedah yang dimaksud adalah qaedah lama yang mestinya sudah menutup pintu bagi Bahdin Nur Tanjung sebagai Rektor untuk terlibat dalam kegiatan politik. Padahal Bahdin Nur Tanjung adalah seorang pengurus inti DPD Tingkat I Golkar Sumatera Utara sebelum akhirnya mundur karena alasan tertentu. Aktivitasnya yang begitu besar dalam mengembangkan sebuah partai baru yang diklaim sebagai partai orang-orang Muhammadiyah juga tidak mengindahkan qaedah. Jika benar qaedah yang menjadi dasar pertimbangan, maka sesungguhnya sejak awal Bahdin Nur Tanjung tidak boleh mendaftar sebagai calon anggota DPD.
Misteri di balik mundurnya Bahdin Nur Tanjung dari pencalonan DPD itu mengundang spekulasi yang liar di tengah-tengah konstituen Muhammadiyah yang untuk beberapa saat sebelumnya secara resmi sudah dinyatakan sebagai calon dukungan Muhammadiyah. Satu-satunya spekulasi yang tampaknya paling masuk akal ialah kekhawatiran Bahdin Nur Tanjung atas elektibilitasnya dalam pemilu 2009.

Saat ini para analis secara umum mengakui bahwa untuk jatah kursi DPD dari Sumatera Utara hanya tinggal menunggu jatah kursi ketiga dan keempat berhubungan 2 (dua) figur kuat sudah leading terdepan: Rudolf Matzuoka Pardede dan Parlindungan Purba. Kursi ketiga dan keempat amat mungkin diraih oleh Yopie Sangkot Batubara atau Robert Valentino Tarigan.

Ada nama lain seperti Rahmat Shah dan Radesnir. Khusus mengenai Radesnir otomatis akan menjadi calon dukungan Muhammadiyah. Konsolidasi yang mau tidak mau menjadi salah satu tugas internal Bahdin Nur Tanjung menjadi faktor penguat basis dukungan bagi Radesnir. Tergantung kepada konsolidasi dalam 10 hari terakhir, Radesnir yang bernomor urut 23 ini (nomor yang sama dengan Partai Golkar) bisa menduduki ranking ketiga dalam perolehan suara DPD dari Sumatera Utara.

[Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS]




Search Engine Optimization and SEO Tools



AMSON PURBA DAN ABUL HASAN HARAHAP SIAP BANGUN DELI SERDANG


Medan (Lapan Anam)
Dua calon anggota legislatif (caleg) DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Deli Serdang, Drs. Amson Purba (Foto)dan Drs. Abul Hasan Harahap, menyatakan kesiapannya bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang membangun daerah asal mereka itu.

"Sebagai putera daerah kami siap membangun Kabupaten Deli Serdang, terlepas apakah kami nanti duduk di DPRD Sumut atau tidak," ujar Amson Purba didampingi Abul Hasan Harahap di Medan, Senin.

Menurut Abul Hasan, sejumlah daerah di Kabupaten Deli Serdang selama ini masih saja tertinggal ketimbang sejumlah daerah lain, apalagi jika dibandingkan dengan Kota Medan sebagai daerah tetangga. Di Deli Serdang hingga kini masih terdapat simpul-simpul kemiskinan dan keterbelakangan yang harus segera mendapat perhatian semua pihak.

Caleg nomor urut 5 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dapil Deli Serdang itu mencontohkan di Paluh Kurau. Meski daerah itu hanya berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Medan, namun hingga kini masih saja tertinggal karena sulitnya transportasi ke daerah itu. "Ini hanya sekadar contoh, karena banyak daerah lain di Deli Serdang yang mengalami kondisi serupa," ujar Abul Hasan.

Sementara itu, Amson Purba menyebut contoh Kecamatan Gunung Meriah sebagai salah satu daerah yang juga butuh perhatian khusus dari semua pihak, khususnya dari pemerintah daerah. Jalan provinsi yang menghubungkan Gunung Meriah dengan Saran Padang di Kabupaten Simalungun kini rusak parah dan nyaris putus total tanpa mendapat perhatian serius dari pihak manapun.

"Saya masih ingat waktu masih di SMA dulu, ketika jalur Gunung Meriah-Saran Padang yang menghubungkan empat kabupaten di Sumut dapat dilewati bus-bus besar dan berperan dalam perekonomian masyarakat. Sekarang jalur itu justru menjadi simbol keterpurukan, kemiskinan dan ketertinggalan daerah," kata caleg nomor urut 1 dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) untuk dapil Deli Serdang itu.

Karenanya Amson Purba dan Abul Hasan Harahap bertekad mengangkat keterpurukan daerah asal mereka itu. "Hari ini kami bersepakat untuk bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat menggelorakan komitmen untuk meningkatkan derajat kehidupan sekaligus melepaskan ketertinggalan Deli Serdang, tidak peduli apakah kami nanti lolos atau tidak menjadi anggota DPRD Sumut," ujar Amson Purba.***

Prof.Dr.Sri Edi Swasono :


INDONESIA BELUM PENUHI KRITERIA NEGARA MAJU
Medan (Lapan Anam)
Guru Besar Universitas Indonesia Prof.Dr.Sri Edi Swasono mengatakan, Indonesia belum memenuhi kriteria sebagai negara maju.

“Malah bangsa kita masih mirip bangsa kuli. Sikap kita masih seperti anak jajahan saja, minder, tidak kreatif”, katanya dalam perbincangan dengan wartawan di Hotel Tiara Medan, Sabtu malam (28/3).

Didampingi Brigjen TNI (Purn) TH Sinambela SIP yang juga caleg PKP Indonesia untuk DPR RI nomor urut 1 dari dapil Sumut III dan H Edi Syahputra Taher Caleg untuk DPRD Sumut, dia mengatakan kebijakan politik dan kebijakan ekonomi bangsa kita juga belum mengarah kemandirian sebagai satu ciri negara maju.

Edi Swasono prihatin dengan kondisi indonesia yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, sehingga masih tetap sebagai pengeksport tenaga kerja wanita (TKW).

Sementara Afrika, Pakistan dan negara berkembang lainnya sudah mulai menghentikan ekspor TKW. Malah negara India sudah tidak mengekspor TKW, kecuali yang sudah berusia 45 tahun ke atas.

“Bangsa kita malah menjadi eksportir TKW terbesar dikawasan asia. Malah TKW kita diperlakukan tidak manusiawi di luar negeri, seperti disiksa oleh majikan, dituduh nyolong dan diperkosa”, ujarnya.

Ketua Dewan Pakar PKPI ini melontarkan konsep pembangunan kerakyatan untuk mengangkat harkat masyarakat miskin di tanah air. Dia tidak setuju jika masih ada pejabat yang berani menggusur orang miskin, tapi tidak mampu menggusur kemiskinan itu sendiri.

Kebijakan ekonomi Indonesia, kata dia, sudah harus dikembalikan kepada pemberdayaan rakyat. Dalam konsep kerakyatan yang menjadi agenda partainya, kemiskinan harus diusir, tetapi orang miskin jangan diusir.

Dalam konsep kerakyat yang ingin dikembangkan, program penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan perempuan merupakan prioritas yang harus menjadi perhatian.
“Mari menjadi tuan di negeri sendiri, jangan menjadi jongos globalisasi” katanya.***

Foto diambil dari sini


SBY Minta Dukungan Masyarakat Sumut


Medan (Lapan Anam)
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta dukungan dan restu dari masyarakat Sumatera Utara (Sumut) untuk memenangkan Partai Demokrat dalam Pemilu legislatif 9 April 2009.

“Jika Partai Demokrat diberi amanah oleh rakyat, maka saya dan Partai Demokrat akan dapat melanjutkan program-program pro rakyat”, kata SBY dalam orasi politik dihadapan puluhan ribu massa dan simpatisan Parta Demokrat yang memadati Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (28/3).

SBY yang mendapat sambutan hangat dari puluhan ribu massa pendukungnya, menyatakan sangat menaruh harapan besar kepada masyarakat Sumut untuk ikut memenangkan Partai Demokrat di Pemilu legislatif 9 April 2009.

Dalam orasinya yang diselingi membawakan tembang lagu bersama grup band papan atas, Andra and The Backbone dengan lagu hitsnya “Sempurna”, SBY juga memuji masyarakat Sumut yang mampu menjaga keharmonisan.

“Saya bangga dengan masyarakat Sumut yang harmonis dan memiliki ketahanan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Sumut sebesar 6,4% itu luar biasa yang berarti diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

SBY juga berjanji jika Partai Demokrat diberi amanah, dia dan Partai Demokrat akan melanjutkan program pembangunan di Sumut yang tumbuh pesat. Termasuk akan melanjutkan pembangunan jalan-jalan tol dan merealisasikan pembangunanan Bandara baru di Kuala Namu.

Karenanya, SBY berharap agar dukungan rakyat Sumut yang pernah diberikan kepada Partai Demokrat dan dirinya selaku Presiden dapat dilanjutkan agar komitmen program pro rakyat juga dapat dilanjutkan.

“Komitmen pro rakyat seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin, pemberian beras miskin (Raskin), dan biaya perobatan gratis, dilanjutkan apa tidak ?”, ujar SBY dengan nada bertanya disambut yelyel pendukungnya.

Di depan puluhan ribu massa, dia juga menjanjikan akan melanjutkan agenda pemberantasan korupsi, melanjutkan agenda pro rakyat lainnya seperti juga halnya PNPM Mandiri yang sudah dirasakan rakyat manfaatnya untuk membangun kecamatan dan pedesaan.

Ketika kampanye di lapangan Merdeka Medan, SBY didampingi sang istri, Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Sekjen Demokrat Marzuki Ali dan Ketua Pemenangan Pemilu Yahya Sucahwirya.

Dalam kampanye tersebut, tampil juga jurkam dari Sumut yakni Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs H Hasbullah Hadi SH,SpN. Hadir juga Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Sumut I H Abdul Wahab Dalimunthe SH.***

Partai Demokrat Serba 31 di Darat dan Udara

Medan (Lapan Anam)
Nomor 31 rupanya tidak hanya tercantum dalam bendera dan iklan Partai Demokrat (PD). Nomor urut parpol yang menjagokan SBY sebagai bakal capres 2009 itu juga ada di udara.

Ini tergambar dalam perjalanan rombongan safari kampanye PD ke Medan, Banda Aceh dan Padang. Ketua Dewan Pembina PD SBY duduk di kursi nomer 31 dalam pesawat menerbangkannya bersama rombongan tim kampanye dari Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.

Selama perjalannya menuju Medan, pesawat carter jenis Fokker 100 itu terbang pada ketinggian 31 ribu kaki. Setidaknya demikian pemaparan CEO FOC Indonesia, Choel Mallarangeng, yang dalam penerbangan menjadi 'tour guide' bagi rombongan.

"Pesawat ini berada dalam ketinggian 31 ribu kaki. Tur kampanye ini juga menjelajahi 3 dan 1 kota, yaitu Medan-Aceh-Padang dan satu lagi Jakarta," ujar dia disambut tawa penumpang.

Bahkan pesawat juga dijadwalkan mendarat di Bandara Polonia, Medan, pada pukul 11.31 WIB. Tapi rupanya kecepatan pesawat terlalu tinggi, sehingga akhirnya roda pesawat menyentuh landasan pada pukul 11.20 WIB atau lebih cepat 11 menit.

Untung saja suhu udara kota Medan masih kompak dengan skenario serba 31 ala PD. Termometer pesawat menunjukkan angka 31 derajat celcius.

(Sumber : Detik.com)

4 JURUS SUKSES BERBISNIS DI INTERNET


SEORANG member www.pinturejeki.com di Papua mengirim email meminta resep sukses bisnis di internet. Masalahnya, member yang sudah menjalankan bisnis di internet dalam enam bulan terakhir, mengeluh atas melorotnya grafik penjualan produk.


Jika semula rekan kita berhasil meraup uang lewat penjualan produk antara kisaran Rp 3 juta s/d Rp 5 juta setiap bulan, kini malah makin melorot. Celakanya, rekan kita tersebut menuding munculnya pebisnis-pebisnis baru di internet sebagai kambing hitam.

"Pintu rejeki yang sudah terbuka lebar, kok kini seperti mulai tertutup", begitu ditulisnya dalam email yang saya terima.

Rekan member PINTU REJEKI dimana pun anda berada, kasus yang dialami rekan kita di Papua hal yang wajar terjadi. Malah diantara anda juga mungkin pernah mengalami hal serupa, disamping tentu ada yang terlanjur kolaps tanpa sempat diselamatkan.

Seperti sudah pernah kita bahas dalam postingan sebelumnya, selain mempromosikan produk secara gencar, bisnis di internet memerlukan jurus lain agar tetap eksis.

Jika di inventarisir secara acak, maka diperlukan jurus-jurus andalan untuk dapat mempertahankan bisnis dari serangan pihak luar. Mirip dengan bela diri, dalam kondisi apapun pebisnis di internet harus memiliki jurus-jurus pamungkas.

Jurus Pertama:
Cintailah bisnis anda

Segala sesuatu, akan sangat baik jika di dasari rasa cinta.Maka cintailah bisnis anda seutuhnya.Perlakukan dia dengan sepenuh hati,jangan lakukan sambil lalu.

Sebagai ujud kecintaan terhadap bisnis ini maka tentu saja, apa yang diperlukan agar bisnis ini tetap eksis akan kita penuhi. Dirawat secara maksimal,sehingga menjadi sumber penghidupan yang dapat diandalkan.

Jurus Kedua:
Cintai member anda

Member adalah kunci keberhasilan bisnis di internet.Maka cintailah member,agar anda dapat memperlakukannya dengan baik.

Seperti halnya manusia, perlakukan dia dengan sangat istimewa. Lakukan tegur sapa,tanyakan apa masalah mereka dan tawarkan solusi yang anda anggap mampu mengatasi masalah mereka hadapi.

Jalin hubungan emosional dengan member,sehingga mereka merasa diperhatikan. Anda menjadi tempat curhat dan jadi konsultan pribadi yang dapat mereka andalkan.

Jadikan member anda sebagai sumber inspirasi dan penuhilah sehala keinginannya. Jangan pelit untuk berbagi informasi, apalagi yang berhubungan dengan bisnis yang anda tekuni.

Apa yang diinginkan mereka bergabung dengan bisnis anda ? Tentu agar mereka dapat uang.Maka berilah mereka tuntunan yang jelas dan mudah mereka pahami.

Misalnya jika anda menjual produk kepada mereka,siapkanlah produk yang dapat mereka manfaatkan.Jagalah kualitas produk agar member anda tidak kecewa. Jangan biarkan mereka dalam kebingungan setelah membeli produk anda.

Jurus Ketiga :
Kuasai Keunggulan Bisnis anda

Kuasai kelebihan dan kelemahan bisnis yang anda kelola..Jelaskan kepada pelanggan anda,bahwa produk yang anda jual memang bermanfafat bagi mereka.

Beri mereka pemahaman tentang manfaat menggunakan produk anda.Sebaliknya jelaskan kepada mereka tentang kelemahan produk anda, dan sedapat mungkin beri penjelasan untuk menyiasati kelemahan produk itu.

Dengan cara ini kredibilitas anda sebagai pebisnis di internet akan terjaga.Anda memiliki citra positif dimata pelanggan, karena anda jujur dan selalu transparan soal keunggulan dan kelebihan produk bisnis anda.

Dalam dunia bisnis di Internet, menjaga kepercayaan pelanggan sangat penting.Sekali saja pelanggan dikecewakan, maka akan berpengaruh terhadap perjalanan nasib bisnis anda.

Apalagi di dunia internet,informasi sangat cepat menyebar dan sulit untuk diklarifikasi. Maka jangan pernah kecewakan pelanggan.

Jurus Keempat:
Selalulah berinovasi

Inovasi tiada henti, sangat penting dilakukan untuk menjamin kelangsungan bisnis di internet. Pesatnya kemajuan dibidang teknologi komunikasi informasi, memaksa anda harus senantiasa menga-update produk anda.

Lakukan inovasi agar produk anda tidak tertingal,sehingga tetap dapat bersaing. Perbaiki segala kelemahan yang ada dan lengkapi segala kekurangannya.

Dengan inovasi tiada henti, akan menjadikan produk anda sebagi produk unggulan yang dicari-cari pelanggan. Anda akan mampu memberi jaminan kepuasan dengan layanan purna jual yang elegan.

Anda harus menyadari, bahwa tiap detik akan muncul pebisnis-pebisnis baru di internet. Sebagian besar diantara mereka adalah pebisnis yang bervisi masa depan dan sarat inovasi.

Jika anda mampu meningkatkan kualitas produk dengan sejumlah inovasi, bisnis anda tidak akan goncang.Bahkan boleh jadi makin berkibar, tengah hiruk-pikuk bisnis di Internet.

Maka lakukanlah inovasi tiada henti. Jangan sungkan mencoba hal-hal baru, walau tanpa harus meninggalkan kekhasan yang dimiliki produk anda. Inilah jurus pamungkas yang dapat digunakan, terutama untuk menghadapi serangan dari kopetitor baru bisnis di internet.

Semoga bermanfaat.Sampai jumpa di puncak Sukses.


MAYJEN SIMANUNGKALIT
www.pinturejeki.com

WASPADAI MARAKNYA AKSI PEMERASAN OLEH OKNUM MENGAKU WARTAWAN

Medan (Lapan Anam)
Ketua Seksi Organisasi PWI Sumut, Mayjen Simanungkalit menghimbau warga masyarakat agar mewaspadai aksi pemerasan oleh oknum mengaku wartawan.

"Praktek pemerasan oleh oknum mengaku wartawan kini sedang marak. Sasaran mereka antara lain para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang menerima dana BOS dan Kepala Desa (Kades) yang menerima Bantuan Desa ", katanya kepada wartawan di Medan,Jumat (27/3).

Mayjen Simanungkalit yang membidangi pembinaan wartawan di PWI Sumut, mengaku banyak menerima pengaduan masyarakat atas tindakan pemerasan oleh oknum mengaku wartawan.

Jumat kemarin misalnya, pihaknya menerima pengaduan dari Kepala SD Pargarutan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel atas ulah tiga oknum mengaku wartawan mencoba memeras. Oknun tersebut dilaporkan meminta uang Rp 800 ribu dan meneror lewat sms, karena Kepala Sekolah diduga lalai mengecet gedung sekolah tersebut.

Tiga oknum tersebut masing-masing Uba N Hsb SH juga mengaku Kordinator LSM PIPF KKN Wilayah I Tabagsel, Syam Lbs mengaku Wartawan Suara Akar Rumput dan MN Dgrn mengaku wartawan Harapan Rakyat, masing-masing terbitan Jakarta.

"Namun ketika media yang mereka sebut dikontak ke Jakarta,ternyata nama media itu tidak dikenal alias diduga piktif. Kasus serupa juga sering terjadi dengan sasaran beragam dan lokasi berbeda", kata Simanungkalit.

Dia juga menegaskan, dari sejumlah daftar nama oknum yang sering melakukan pemerasan itu, ternyata bukan anggota PWI. Mereka diduga adalah kelompok wartawan gadungan,yang gentayangan mencari mangsa.

"Karena para oknum mengaku wartawan yang melakukan pemerasan bukan anggota PWI, maka secara organisasi kita tidak dapat menindaknya ", kata Simanungkalit seraya menyarankan para korban melaporkan pemeras kepada Polisi.

Disebutkan, modus operandi oknum mengaku wartawan dalam beberapa kasus pemerasan yang dilaporkan umumnya sama. Mereka biasanya datang secara berkelompok, menuding mangsanya telah korupsi dan memaksa korban agar memberi sejumlah uang.

Tragisnya,oknum mengaku wartawan tersebut sering juga mencatut dirinya sebagai aktivis LSM. Juga tidak segan-segan mencatut nama-nama media tertentu, dengan tujuan untuk menakuti korbannya.

"Oknum tersebut dapat eksis menekuni habitatnya,karena selama ini dilayani pihak-pihak yang memang bersalah.Maka jika masyarakat menjadi korban kelompok itu sebaiknya lapor segera ke Polisi", ujar Simanungkalit. ***

SBY AKAN KAMPANYE DIHADAPAN 60.000 MASSA PARTAI DEMOKRAT

Medan (Lapan Anam)
Sekitar 60.000 massa kader dan simpatisan akan menghadiri kampanye akbar Partai Demokrat yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu hari ini (28/3). Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono—yang juga Presiden RI—akan menyampaikan orasi politik selama satu jam.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Eddy Ramli Sitanggang SH didampingi Mustofawiyah Sitompul, Indra Utama, Drs Bigsolon Sihombing dan Humas Edison Lumban Batu di sekretariat Bappilu Partai Demokrat Jalan Suprapto Medan, Jumat (27/3).

Menurut Eddy Ramli, sama dengan orasi politik di sejumlah daerah lainnya (Bali, Ujung Pandang, Banten, Bandung, Lampung dan Palembang), di Medan, SBY juga akan menyampaikan keberhasilan pemerintah selama dalam kepemimpinannya. “Isu yang akan disampaikan Pak SBY, masih masalah keberhasilan pemerintah selama dalam kepemimpinannya,” kata Eddy Ramli.

Menyambut kehadiran SBY, panitia pelaksana akan mengerahkan sekitar 60.000 massa dari Medan, Langkat, Binjai, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi. “Kami meminta maaf kepada masyarakat, jika terjadi gangguan arus lalulintas, sebelum dan sesudah kampanye akbar,” kata Eddy Ramli yang menjelaskan bahwa dalam pengaturan arus lalulintas, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Poltabes MS.

Eddy Ramli mengimbau massa kader maupun simpatisan Partai Demokrat, agar menjaga ketertiban lalulintas serta mematuhi peraturan. “Kami minta, petugas tidak sungkan menindak kader maupun simpatisan yang tidak mematuhi peraturan perlalulintasan. Walau mereka menggunakan atribut partai, jika melanggar peraturan, harus tetap ditindak,” katanya.

Kemudian, ia juga mengingatkan, agar para orangtua, kader maupun simpatisan tidak membawa atau melibatkan anak-anak dalam kampanye akbar tersebut. “Kami harapkan, anak-anak tidak diikutsertakan dalam kampanye akbar besok,” kata Eddy Ramli.

Kampanye akbar Partai Demokrat akan menampilkan artis ibukota Dwi Yul, Cici Paramida dan Band Cungcuters. Dijadwalkan SBY tiba di Medan, besok Sabtu (28/3) sekitar pukul 12.30 WIB, menuju Grand Angkasa Hotel dan pukul 14.30 WIB menyampaikan orasi politik didamping Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Sekjen Marzuki Ali dan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Yahya Secahwirya.***

MENUNDA PEMILU PASTI LEBIH BAIK

Medan (Lapan Anam)
Pakar politik di Sumut, Shohibul Anshor Siregar berpendapat, pilihan menunda Pemilu dari jadwal semula 9 April 2009 jauh lebih baik bagi Indonesia.

“Menunda pemilu akan lebih baik. Yakinlah. Karena faktanya persiapan tidak beres dan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum tuntas”, katanya menjawab wartawan di Medan, Selasa (25/3).

Kata dia, tidak usah didramatisir akan terjadi chaos dan hal-hal lain yang tidak perlu. Andaikan pun ada potensi untuk itu, maka sejak dini harus dapat diantisipasi, bukan justru membiarkan tersebarnya rasa takut yang mengancam, seperti bola salju.

“Pemilu itu sebuah proses suksesi, bukan sekadar ritus lima tahunan berbiaya mahal”, ujar Shohibul Anshor Siregar juga Kordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & wadaya).

Secara ekstrim kata dia, Pemilu sama sekali tidak diperlukan jika tidak ada jaminan proses itu benar-benar perwujudan keinginan sungguh-sungguh dari rakyat untuk mencari wakil dan pemimpin terbaik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sirkulasi kekuasaan sama sekali bukan target, melainkan hanya konsekuensi belaka dari penyaluran aspirasi politik rakyat, yang diyakini memuat keinginan luhur untuk mendapatkan hal yang lebih baik.

“Substansinya, bagaimana rakyat menentukan siapa yang akan mengendalikan Negara ini”, ujarnya.

Dia menyebutkan, kata kunci pemilu adalah “pilih”. Dalam kata “pilih” itu terkandung pengertian proses kategorisasi objektif dan faktual paling tidak atas 2 (dua): komponen utama: siapa yang berhak memilih dan siapa yang berhak untuk dipilih.

Kemudian, dengan cara apa pilihan itu dilakukan (dulu coblos, sekarang contreng). Berapa banyak pun UU diterbitkan dan berapa pasal pun dicantumkan untuk masing-masingnya, substansinya hanya satu: seluruh rakyat yang berhak harus dijamin secara jujur dan adil dalam menentukan siapa wakil dan pemimpinnya. Sebaliknya jika memang takut rakyat akan menentukan sesuatu yang lain, maka jangan menyelenggarakan pemilu sebagai mantel demokrasi. Itu berbahaya.

TAK MUNGKIN DIPERBAIKI

Untuk pengkategorian siapa yang berhak memilih turunanya (derivasi) diwujudkan dalam dokumen bernama Daftar Pemilih Tetap (DPT). UU Pemilu Indonesia menempatkannya sebagai salah satu tahapan amat penting, dan dibiayai amat mahal. Meskipun berbiaya amat mahal, hasilnya amat buruk.

Dia mencontohkan hasil penelitian yang dilakukan ‘nBASIS, yang dua malam lalu mengundang dua orang tokoh dari Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Di depan mereka dia buka Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS yang terdapat di Kelurahan tempat mereka tinggal.

Soft-copy DPT itu dia dapatkan dari KPUD Kota Medan, dan setelah dia bandingkan dengan soft-copy yang ada pada beberapa caleg di Kota Medan , semuanya sama. Berarti data yang digunakan ‘nBASIS mutawatir (yang juga ada pada banyak orang).

Kata dia, paling tidak terdapat 4 (empat) kategori masalah. Pertama,, nama double. Rusniati Nasution (NIK 1271185910620002) yang beralamat di Jalan Permai Nomor 38 di tulis 2 kali. Juga Fathul Umra (NIK 1271181503820004) Jl.Permai No.42 B Medan , Lismah (NIK 1271184310580003), Sri Wulandari (NIK 1271184409900001), Yunus Anis Siregar (NIK 1271180203590002), M.Azhari Siregar (NIK 1271180401880002),

Kedua, orang yang sudah lama meninggal masih dicantumkan juga. Sebutlah almarhum anggota keluarga Napitupulu yang tinggal di Jalan Permai Gg Sion. Tidak elok menyebut nama-nama almarhum itu di sini. Ketiga, 5 orang yang termasuk keluarga dekat Hasanuddin Siagian (NIK 1271181604630003) telah pindah sejak tahun 2002 ke Pasar Miring, Kabupaten Deliserang, begitu juga anak kandungnya yang sudah 3 tahun di Malaysia, ada dalam DPT.

Keempat, orang yang tidak jelas juga ada dalam DPT. Untuk hal ini ‘nBASIS sendiri memang belum begitu haqqul yakin 100 %, karena kedua orang yang diajak melihat DPT bisa saja tidak mengenal keseluruhan orang yang terdaftar pada TPS 19 yang mereka jadikan sample penelaahan di Kecamatan Medan Perjuangan itu.

Tetapi kata dia kuat dugaan, orang yang tak jelas pun ada dalam DPT. Misalnya nama-nama yang tidak mempunyai NIK (Rosti Aminah, Pdt. Feferson S. Sth, Ev. Maudur Sitompul, Aprizal Irahmadi, Saida Abdilah, dan Rafika Sari. Juga di Alamat yang berbeda tanpa NIK Rudy Simorangkir, Murni R. Sormin, Ilham Nainggolan, Sumiaty, Rifai Suputra, Samsidar Wati, Mangara Simanjuntak, dan Herita Simare-Mare). Mungkin saja orang-orang itu penduduk di Sidorame Timur, tetapi dengan tiadanya NIK tentu mereka seolah menjadi penduduk yang tak jelas.

“Apa yang kita tahu dari kasus serupa di Jawa Timur, di Tapanuli Utara, di Karo dan tempat-tempat lain, mengindikasikan tingkat permasalahan yang rumit dan tidak mungkin diperbaiki dalam hitungan hari ke depan”, tegasnya.

Sedangkan untuk menghasilkan DPT amburadul yang sekarang sudah berlangsung sekian lama dan berbiaya besar, apalagi untuk merombaknya menjadi lebih baik. “Itu mustahil”, ujarnya berargumen.

Menjawab wartawan Shohibul Anshor Siregar khawatir kekuatan anti demokrasi telah menyusup dalam proses dan kelembagaan yang bekerja untuk demokrasi. Ini menurut dia sangat tragis.***

Jangan Sengsarakan Petani Kopi


Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRDSU Ir Edison Sianturi mengingatkan pihak pengusaha PT Wahana Graha Makmur (WGM) jangan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Khususnya bagi petani kopi di daerah itu, jangan bertambah sengsara hanya karena kehadiran perusahaan.

“Harus ada jaminan dari pemerintah bahwa PT WGM hadir untuk membantu para petani kopi, sehingga menjadi tuan dinegerinya sendiri. Maka tata niaga kopi di daerah sentra kopi tersebut, jangan dikendalikan dengan system persaingan tidak sehat”, kata Edison di Medan, Selasa (24/3) seusai menerima pengaduan petani kopi atas kehadiran PT WGM di Pakpak Bharat.

Dia menyarankan agar Gubsu H Syamsul Arifin melindungi petani dan pedagang kopi di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, dari permainan pengusaha bermodal besar yang mendirikan industri pengelolaan kopi.

“Rakyat mulai mengeluh karena pihak perusahaan membeli langsung Red Cherry (biji merah) dari petani, sehingga mematikan industri kopi milik rakyat yang sebelumnya sudah beroperasi”, ujar Edison.

Sebelumnya, politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini, sudah bertemu dengan masyarakat petani dan pedagang kopi di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi pada 19 Maret 2009. Masyarakat mengeluhkan keberadaan PT WGM yang mendirikan industrinya di Kabupaten Pakpak Bharat.

Akibatnya, ungkap Edison yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, omset para pedagang kopi menjadi merosot hingga 60 persen. Pencurian biji kpopi milik petani juga menjadi marak, karena perusahaan membeli biji merah tanpa lebih dahulu digiling seperti selama ini.

“Karena biji merah sudah bias dijual, maka pencurian biji kopi pun marak. Sedangkan sebelumnya, kejadian nyaris tidak terjadi karena akan diketahui siapa yang menggiling kopi”, tegasnya.

Selain itu kata Edison, dengan mempertimbangkan Undang-undang Monopoli dan Persaingan Usaha, diharapkan pemerintah mempertimbangkan keberadaan ribuan masyarakat yang selama ini hidup dari berdagang kopi akan kehilangan pendapatannya dan berpotensi jadi pengangguran.

Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini menegaskan, PT WGM yang membuka perkebunan kopi seluas 500 hektar di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, jangan membangun pabrik pengolahan biji merah menjadi gabah dan pengeringan dengan mekanis secara besar-besaran.

Disatu sisi, sebut Caleg DPRD Sumut dari Partai Patriot nomor urut 1 daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, petani memang diuntungkan karena dapat menjual langsung biji baru petik.

Namun disisi lain, ungkap Edison, uang yang seharusnya tinggal di masyarakat menjadi tersedot karena biaya menggiling dan pengeringan sudah dilakukan di pabrik.

”Padahal pemerintah selama ini berupaya untuk membuat dana komoditi itu sebanyak-banyaknya tinggal di masyarakat,” ujar Edison.***

Mega Akan Kampanye Akbar di Sergai dan Brastagi

Medan (Lapan Anam)
Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dipastikan menghadiri kampanye akbar DPD PDI-P Sumut yang akan dilangsungkan di dua daerah di Sumatera Utara, Kamis ( 26/3).

Kampanye terbuka yang juga dihadiri sejumlah fungsionaris DPP PDI-P itu diawali di Lapangan Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) pada pukul 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan di Lapangan Hotel Bukit Kubu, Kota Brastagi, Kabupaten Tanah Karo pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB.

”Dengan kedatangan Ketua Umum (Mega-red) besok akan melecut semangat kader dan simpatisan untuk merebut kembali kemenangan PDI-P di Sumut. Kita juga akan merebut kembali kejayaan partai seperti pada pemilu 1999,” kata Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut Japorman Saragih di sekretariat partai itu Jalan Hayam Wuruk Medan, Selasa (24/3).

Didampingi fungsionaris PDI-P Sumut seperti Baskami Ginting, Taufan Agung Ginting dan Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu PDI-P Sumut Akhyar Nasution, Japorman mengatakan selain menghadiri kampanye akbar itu, Megawati juga akan menggelar ramah-tamah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan adat di dua daerah itu.

”Kita mengimbau seluruh kader dan simpatisan PDI-P agar menghadiri dan menyukseskan kampanye akbar nanti untuk mendengar orasi politik ibu Mega. Kita perkirakan puluhan ribu massa akan membanjiri lapangan di dua daerah itu,” katanya.

Sementara Akhyar Nasution menambahkan kampanye akbar PDI-P Sumut digelar di dua daerah itu, untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di daerah pinggiran yang juga menjadi basis terbesar partai ini.

”Kalau kita laksanakan di Medan, kita khawatir massa yang datang bisa membludak sehingga dapat menimbulkan kemacetan lalulintas,” katanya.

Pada kampanye akbar PDI-P Sumut ini, ia juga mengimbau agar kader dan simpatisan partai menjaga ketertiban dan tidak dibenarkan membawa anak-anak. Bagi kader yang menggunakan kendaraan roda dua diharuskan memakai helm.

Megawati Soekarnoputri berangkat dari Medan menuju Lapangan Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai sekitar pukul 09.00 WIB lewat jalan darat setelah sebelumnya istirahat di Hotel Grand Angkasa Jalan Perintis Kemerdekaan.***

BERBAHAYA JIKA PEMILU DITUNDA

Medan (Lapan Anam)
Anggota DPR RI Drs HN Serta Ginting berpendapat, menunda Pemilu 2009 bukan jalan terbaik guna mensukseskan pesta demokrasi. Malah menunda jadwal dari yang sudah ditetapkan pada 9 April 2009, mengandung kerawanan sosial dan sangat berbahaya.

“Suasana bakal makin kacau jika Pemilu ditunda, karena akan menambah beban anggaran negara, merugikan partai dan menyengsarakan para calon legislatif”, katanya menjawab wartawan di Medan, Senin (23/3).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, langkah yang paling bijak dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi dan menuntaskan pemutakhiran data DPT sebelum hari “H” Pemilu.

Seperti diberitakan, wacana menunda Pemilu 2009 muncul karena fakta dilapangan sosialisasi sangat kurang, ditambah kacaunya pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karenanya, kta Serta Ginting, jika KPU memang tidak sanggup melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai jadwal, sebaiknya berkordinasi dengan pemerintah dan kelompok independen. Intinya, KPU harus bertanggungjawab dengan tugasnya, melalui pengerahan seluruh potensi dan tenaga yang dimiliki.

“Pelaksanaan Pemilu merupakan tugas KPU, namun pemerintah juga tidak boleh lepas tangan. Maka agar berjalan sesuai jadwal, KPU harus minta bantuan dan berkordinasi”, tegasnya.

Dalam kaitan itu, seluruh elemen KPU dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota harus kerja keras melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Manfaatkan waktu menjelang maupun masa minggu tenang, untuk menjaga tidak terjadinya kesalahan dalam menentukan pilihan pada hari H.

Serta Ginting yang baru melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di daerah pemilihannya di Kabupaten Langkat, Binjai, Asahan, Dairi, Tanah Karo, Tanjungbalai dan Pakpak Bharat, mengakui betapa masyarakat belum memahami tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu.

Diungkapkannya, kurang pahamnya masyarakat, khsususnya di tingkat pedesaan, akan berpengaruh pada kualitas pelaksanaan pemilu legislatif.

Serta Ginting menganjurkan agar KPU menggandeng perangkat-perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa maupun lingkungan/rt-rw serta lembaga-lembaga independen untuk ikut serta dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu legislatif.

“KPU harus melibatkan berbagai pihak agar sosialisasi benar-benar tepat sasaran dan masyarakat memahaminya,” katanya.

TUNDALAH PEMILU

Ditempat terpisah, fakar ilmu Politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar menyatakan jika Pemilu hanya sebagai ritus lima tahunan belaka, tak begitu bermanfaatlah kiranya mempersoalkan siapa yang akan terpilih.

Tetapi karena pemilu itu bertujuan untuk menempatkan orang dalam rezim pemerintahan, maka harapan perubahan harus diagendakan. Oleh karena itu tidak ada salahnya ----bahkan itu lebih baik--- jika pemilu 2009 yang untuk saat ini dipastikan tidak mampu membuat DPT yang benar, ditunda saja sampai sahih dibuatnya DPT sungguhan.

Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya) ini mengatakan, sikap KPU tampak amat konservatif dan tidak mengesankan kenegarawanan. Bahkan ada ancaman lebih baik mundur jika pemilu harus diundur.

“Dalam hati saya berfikir “memang kenapa kalau anda-anda mundur dari KPU itu? Jangan-jangan anda semua itu tak mempunyai kredibilitas, hingga seakan pagar makan tanaman”, ujarnya dengan nada bertanya.

Kata dia, DPT buruk adalah awal dari kriminalisasi pemilu 2009, itu sudah pasti. Jika ada orang, apalagi tokoh, yang menolak usulan penundaan pemilu, tentu perlu dipertanyakan integritas dan kenegarawanannya. Sebab belasan hari ke depan dipastikan tidak mungkin memperbaiki tingkat kesalahan DPT yang begitu parah.

“Kalau harus dipaksakan pemilu 9 April 2009, kita pun wajib bertanya “pemilu itu untuk apa?”, tegasnya.***

Gubsu Didesak Kukuhkan Kembali Pejabat Sekdaprovsu

Medan (Lapan Anam)
Gubsu H Syamsul Arifin didesak segera melantik dan mengukuhkan kembali pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu).

Demikian ditegaskan Anggota Komisi A DPRDSU Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di gedung dewan, Senin (23/3).

Pelantikan dan pengukuhan kembali pejabat Sekdaprovsu ini, ungkap Ikhyar, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang diimplementasikan dengan telah disahkannya Perda No 7, 8 dan 9.

Menurut politisi Partai Demokrat Sumut ini, perlunya pelantikan dan pengukuhan kembali pejabat Sekdaprovsu agar ada legitimasi terhadap pejabat-pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Pelantikan dan pengukuhan pejabat Sekdaprovsu ini sesuai dengan rujukan PP 41 tahun 2007 dan Perda No 7, 8 dan 9, agar pejabat tersebut legitimet,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini.

Soal siapa nantinya menjadi Sekdaprovsu, kata Ikhyar, itu merupakan wewenang Gubsu H Syamsul Arifin. “Apakah RE Nainggolan yang saat ini menjabat sebagai Sekdaprovsu dilantik kembali atau dicari orang baru untuk jabatan Sekdaprovsu. Itu terserah Gubsu,” katanya.

Gubsu, tegas Ikhyar Hasibuan lagi, harus segera memproses pengukuhan dan pelantikan kembali pejabat Sekdaprovsu, termasuk pejabat eselon II, III dan IV yang sampai saat ini belum dilantik kembali.

“Sangat aneh bila pejabat Sekdaprovsu tidak dilantik kembali, sebab pejabat eselon II saja dilantik kembali oleh Gubsu,” tutur Anggota Dewan asal daerah Kabupaten Labuhanbatu ini.

“Pelantikan dan pengukuhan pejabat Sekdaprovsu ini tidak boleh diperlama-lama lagi, karena legitimasi jabatan Sekdaprovsu sangat diperlukan merujuk kepada PP 41 tahun 2007 dan Perda No 7, 8 dan 9,” katanya.

Ikhyar mengungkapkan, walaupun Sekdaprovsu RE Nainggolan baru saja dilantik oleh Gubsu H Syamsul Arifin, tapi dilantiknya RE Nainggolan itu masih menggunakan Perda yang lama.

Artinya, sebut Ikhyar, pelantikan RE Nainggolan sebagai Sekdaprovsu itu masih menggunakan Perda yang lama. “Sedangkan sekarang ini sudah ada Perda baru, jadi Pejabat Sekdaprovsu harus dilantik dan dikukuhkan kembali. Soal siapa penggantinya, itu wewenang Gubsu,” kata Ikhyar.

Ditambahkan Ikhyar, tidak tertutup kemungkinan RE Nainggolan diganti oleh Gubsu H Syamsul Arifin dalam pelaksanaan PP 41 tahun 2007. Namun bisa juga RE Nainggolan tetap dilantik kembali oleh Gubsu menjadi Sekdaprovsu.

Ikhyar Hasibuan mencontohkan hal itu tidak masalah, sebagaimana juga pelantikan terhadap pejabat lama seperti Kadis Pendapatan,Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan dan lainnya. Mereka-mereka ini sudah menjabat sebelumnya, namun memang harus dilantik kembali oleh Gubsu sesuai amanat PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.***

Drs HN Serta Ginting Dukung Program Bupati Langkat

Langkat (Lapan Anam)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Drs HN Serta Ginting mendukung sepenuhnya program Pemkab Langkat yang saat ini dipimpin Bupati Ngogesa Sitepu. Hal tersebut disampaikannya dalam acara silaturahim dengan ratusan warga Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat di Rindu Alam Hotel, Jumat (20/3).

“Saya mendukung sepenuhnya program Bupati dalam membangun Langkat secara keseluruhan,” katanya. Pernyataan tersebut disambut gembira oleh warga yang hadir dalam acara silaturahim itu. Serta Ginting mengungkapkan, sudah saatnya ia memberikan perhatian khusus terhadap pembangun Langkat. Ia mengaku, setelah melakukan perjalanan dari Medan sampai Bahorok, Bukit Lawang, pembangunan infrastruktur jalan sangat memprihatinkan.

“Saya melihat belum ada kemajuan pembangunan kawasan objek wisata. Masih diperlukan perjuangan untuk pembangunan ke kawasan Bahorok. Bagaimana wisatawan mau datang , kalau jalan rusak dan kawasan wisata tidak ditata dengan indah dan nyaman,” kata Serta Ginting.

Menyikapi kondisi tersebut, Serta Ginting menegaskan, bahwa sekembali ke Jakarta, amanah yang akan dibawanya adalah rencana pembangunan jalan dan pengembangan kawasan wisata Bahorok. “Saya akan sampaikan kepada Menteri Pariwisata, agar kawasan objek wisata Bahorok diperhatikan. Yang bisa saya selesaikan, akan diselesaikan. Yang bisa saya bantu, akan saya bantu,” katanya.

Serta Ginting yang juga anggota Panitia Anggaran DPR RI mengatakan, ia kan memperjuangkan anggaran pembangunan jalan menuju kawasan wisata Bahorok pada agenda pembahasan P-APBN. “Saya akan perjuangkan, agar jalan menuju kawasan Bahorok benar-benar bagus dan wisatawan akan datang. Kehadiran wisatawan dengan fasilitas memadai, akan menambah penghasilan masyarakat di kawasan Bahorok,” katanya.

Ketua Ikatan Muslim Karo, Budi Ginting menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan dengan membangun rumahsakit. “Kemudian, perlu dilakukan rehab terhadap sekolah yang banyak rusak, agar anak-anak dapat mengecap pendidikan lebih baik,” kata Budi Ginting.

Mengenai permintaan tersebut, Serta Ginting berjanji akan membicarakannya dengan Bupati. Demikian juga dengan pembangunan rumahsakit an masalah pendidikan yang masih memprihatinkan di Bahorok.

“Salah satu dari sekian banyak permintaan warga tersebut, akan saya realisasikan secepat mungkin,” kata Serta Ginting yang selama berada di DPR RI telah berhasil memperjuangkan anggaran untuk pembangunan Deliserdang dan rumahsakit di Serdang Bedagai.

Pada kesempatan itu, Serta Ginting membagikan buku pelaksanaan pesta dan adat Karo yang diterima secara simbolis oleh 4 warga Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Serapit.***

TPF Tragedi 3 Pebruari DPRDSU Minta Masukan Pakar

Medan (Lapan Anam)
Guna membuat kasus Tragedi 3 Pebruari DPRDSU semakin terang dan agar pengusutannya berjalan proporsional dan professional, Panitia Khusus (Pansus) Tim Pencari Fakta (TPF) sampai kemarin masih bekerja.

Senin kemarin (23/3) misalnya, TPF mengundang pakar komunikasi dan pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU). Pertemuan digelar di ruang rapat pimpinan DPRD Sumut, dipimpin Ketua Pansus TPF, Abdul Hakim Siagian anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Abdul Hakim Siagian mengungkapkan, Pansus TPF telah menerima masukan dari pakar komunikasi yang diwakili Amir Purba dan Warjio, berkaitan dengan peranan publikasi media sebelum dan sesudah tragedi 3 Februari.

Hanya saja, kata dia, konteks kehadiran ahli komunikasi tersebut, tidak pada tataran untuk mengambil kesimpulan apakah media terlibat dalam memprovokasi massa pendukung Protap yang akhirnya bertindak anarkhis.

“Pansus hanya menerima masukan-masukan agar ditemukan kejelasan permasalahan, khususnya peranan publikasi yang dilakukan media,” kata Abdul Hakim Siagian.

Mengenai kehadiran pakar hukum, Abdul Hakim mengungkapkan, keterangan ahli hukum dibutuhkan Pansus TPF, agar masalah penanganan hukumnya menjadi jelas dan terang.

“Hal ini berkaitan dengan tindakan hukum pidana yang sedang dan akan diberikan kepada para tersangka,” kata Abdul Hakim Siagian yang menjelaskan, Pansus TPF menginginkan penanganan masalah ini dikerjakan secara profesional.

Ia menerangkan, penerapan pasal-pasal yang ditetap bagi para tersangka tersebut, banyak menimbulkan perdebatan. Dicontohkannya, terjadi perdebatan karena adanya ahli yang menyatakan para tersangka harus dijerat Undang-undang Terorisme dan perencanaan pembunuhan.

Berkaitan dengan masalah ini, menurut Abdul Hakim Siagian, pakar hukum masih melakukan kajian dan belum sampai pada kesimpulan. “Pakar hokum yang kita undang menyatakan dibutuhkan bukti-bukti yang kuat sebelum menetapkan pasal yang berkaitan dengan terorisme,” kata Abdul Hakim.***

DPT BURUK AWAL KRIMINALISASI PEMILU 2009

Catatan : Shohibul Anshor Siregar

TAMU harap melapor 1x24 jam. Papan bertuliskan peringatan tu masih banyak terpasang di banyak lingkungan di Kota Medan. Sepintas hal itu mengesankan betapa baiknya administrasi kependudukan di negeri ini, dan betapa bagusnya system deteksi dini atas potensi kejahatan atau ancaman terhadap keamanan di negeri kita.

Sosiolog dari UGM, Nasikun, mengidentifikasinya sebagai formalitas yang melambangkan syahwat haus kekuasaan dan merupakan warisan mental dan paradigma pemerintahan repressif yang akan lama pupusnya. Sialnya, hal itu merasuk ke berbagai institusi yang berdiri terdepan dalam menghambat proses pembentukan civil society (masyarakat madani).

Tak selalu disadari memang, tetapi lembaga anti civil society bisa seperti pendulum jam yang bolak-balik ke tempat yang itu-itu juga sesuai dengan ritme politik yang dirancang oleh penguasa.

Tadi malam saya mengundang dua orang tokoh dari Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Di depan mereka saya buka Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS yang terdapat di Kelurahan tempat mereka tinggal.

Soft-copy DPT itu saya dapatkan dari KPUD Kota Medan, dan setelah saya bandingkan dengan copy yang ada pada beberapa caleg di Kota Medan, semuanya sama. Berarti data saya adalah data yang mutawatir (yang juga ada pada banyak orang).

Alangkah terkejutnya membaca data itu. Paling tidak terdapat 4 (empat) kategori kesalahan. Pertama,, nama double. RUSNIATI NASUTION (1271185910620002) yang beralamat di Jalan Permai Nomor 38 di tulis 2 kali. Juga FATHUL UMRA (1271181503820004) Jl.Permai No.42 B Medan, Lismah (1271184310580003), Sri Wulandari (1271184409900001), Yunus Anis Siregar (1271180203590002), M.Azhari Siregar (1271180401880002), dan lain-lain.

Kedua, orang yang sudah lama meninggal masih dicantumkan juga. Sebutlah almarhum anggota keluarga Napitupulu yang tinggal di Jalan Permai Gg Sion. Tidak elok menyebut nama-nama almarhum itu di sini.

Ketiga, 5 orang yang termasuk keluarga dekat Hasanuddin Siagian (1271181604630003) telah pindah sejak tahun 2002 ke Pasar Miring, Kabupaten Deliserang, begitu juga anak kandungnya yang sudah 3 tahun di Malaysia, ada dalam DPT. Di Medan orang sering pindah-pindah rumah karena memang belum sanggup kecuali sekadar menyewa untuk beberapa tahun saja, atau bahkan beberapa bulan. Pekerjaan mahal update data pemilih sebagai tahap awal proses pemilu tidak mampu (atau sengaja tidak mau?) mendeteksinya.

Keempat, orang yang tidak jelas juga ada dalam DPT. Untuk hal ini saya sendiri memang belum begitu haqqul yakin 100 %, karena kedua orang yang saya ajak melihat DPT bias saja tidak mengenal keseluruhan orang yang terdaftar pada TPS 19 yang kami jadikan sample penelaahan tadi malam.

Tetapi kuat dugaan, orang yang tak jelas pun ada dalam DPT. Perhatikanlah misalnya nama-nama yang tidak mempunyai NIK Rosti Aminah, Pdt. Feferson S. Sth, Ev. Maudur Sitompul, Aprizal Irahmadi, Saida Abdilah, dan Rafika Sari. Juga di Alamat yang berbeda tanpa NIK Rudy Simorangkir, Murni R. Sormin, Ilham Nainggolan, Sumiaty, Rifai Suputra, Samsidar Wati, Mangara Simanjuntak, dan Herita Simare-Mare.

Dalam sample yang kami periksa memang tidak ditemukan nama balita (anak berusia di bawah lima tahun). Tetapi saya yakin orang-orang yang tak jelas bisa kemungkinan adalah balita, hingga teman saya dari Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan itu belum kenal, karena totalitas hidupnya memang masih di sekitar makan, tidur, dan di gendong ibunya ---belum bersosialisasi di luar rumah.

Fokus pemeriksaan tadi malam juga belum sampai menginventarisasi berapa banyak warga berhak memilih yang tidak dicantumkan dalam DPT. Tiap hari ke depan, akan diteruskan menelaah DPT kecamatan lain di Medan.

Jika di Medan ternyata kelak DPT itu begitu buruk, hal itu cukuplah menjadi gugatan kuat atas buruknya DPT se SUmatera Utara yang sesungguhnya sejak sekarang juga sudah bisa diasumsikan seperti itu. ‘nBASIS menghimbau semua warga melakukan hal yang sama, terutama kelompok-kelompok mahasiswa seperti IMM, HMI, PMII, PMKRI, dan lain-lain.***

TUNDALAH PEMILU

Jika Pemilu hanya sebagai ritus lima tahunan belaka, tak begitu bermanfaatlah kiranya mempersoalkan siapa yang akan terpilih. Tetapi karena pemilu itu bertujuan untuk menempatkan orang dalam rezim pemerintahan, maka harapan perubahan harus diagendakan.

Oleh karena itu tidak ada salahnya ----bahkan itu lebih baik--- jika pemilu 2009 yang untuk saat ini dipastikan tidak mampu membuat DPT yang benar, ditunda saja sampai sahih dibuatnya DPT sungguhan.

Sikap KPU tampak amat konservatif dan tidak mengesankan kenegarawanan, bahkan ada ancaman lebih baik mundur jika pemilu harus diundur. Dalam hati saya berfikir “memang kenapa kalau anda-anda mundur dari KPU itu? Jangan-jangan anda semua itu tak mempunyai kredibilitas, hingga seakan pagar makan tanaman”.

Dibentuk sebagai lembaga independent penyelenggara pemilu, tahunya tak mampu memfasilitasi tugas pokok yakni menyalurkan suara rakyat sesuai aspirasi politiknya. Pemilu itu kata kuncinya adalah “pilih”. Pekerjaannya begitu sederhana: memilih (menetapkan) siapa yang akan memilih (DPT), menetapkan siapa yang akan dipilih (partai dan atau calon yang diajukan partai serta perorangan), dan memfasilitasi penyaluran aspirasi politik masyarakat dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Kejurdilan pemilu akan tergantung terhadap bagaimana proses pokok ini dikelola. Nah, jika KPU tidak mau terbuka dan legowo menanggapi semua temuan tentang DPT bermasalah itu, tentu sudah wajiblah mencurigai eksistensi KPU itu sebagai alat yang distir oleh scenario “tangan gaib” atau proforma demokrasi yang sia-sia. Jangan sampai KPU sendiri tidak faham makna dan tujuan sesungguhnya dari penyelenggaraan Pemilu yang berbiaya amat besar itu.

Memang jika dilihat ke belakang tentang bagaimana proses “penunjukan” orang-orang KPU, percayalah kita bahwa tingkat kejurdilan demokrasi pastilah akan sukar ditegakkan dari proses awal yang sudah menyalah.

Rizal Ramli dari Blok Perubahan menengarai bahwa pemilukada di Jawa Timur telah dijadikan sebagai proses belajar untuk mencurangi pemilu 2009. Jelas sekali arah tuduhan itu. Rizal Ramli mungkin tak tahu pemilukada Tapanuli Utara yang memiliki hanya 15 Kecamatan dan 14 di antaranya diwajibkan melakukan pemungutan suara ulang karena berbagai kecurangan yang memalukan termasuk pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, mobilisasi orang-orang yang mustahak ke TPS, money politics, dan lain-lain yang sebetulnya pantang bagi masyarakat bermarftabat.

Rizal Ramli tidak tahu bahwa saat ini di Tapanuli Utara (dan amat potensil terhadi di hamper seluruh daerah di Indonesia) ada TPS siluman alias tak jelas ada di mana. Ini akibat penggelembungan jumlah penduduk untuk mendapatkan jatah kenaikan kursi DPRD dari 30 menjadi 35. Seorang Ketua Partai di Tapanuli Utara, Jasa Sitompul, yang minta pension dari Kepolisian untuk terjun ke politik ----mirip tapi tidak sama dengan kasus mantan Kapolda Jawa Timur--- mempersoalkan hal ini kepada KPUD Tapanuli Utara. Tidak ada jawaban, dan tidak ada solusi. Karena tidak ada jawaban dan tidak ada solusi, maka sesungguhnya makin jelas apa yang ditengarai oleh Rizal Ramli bahwa semua ini scenario yang sistematis, meluas dan berani tak bermartabat.

Pemilukada ulang Jawa Timur dan Pemilukada ulang Tapanuli Utara sama-sama digugat untuk kasus yang berhasil diajukan pada putaran pertama, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak menganggapnya penting. Mahkamah Konstitusi dengan argumennya sendiri menganggap kasus yang sama itu cukup sekali saja disidangkan.

Saya yang bukan orang hukum amat keliru memandang posisi dan peran Mahkamah Konstitusi selama ini, dan runtuhlah respek saya kepada lembaga yang dibentuk sebagai salah satu hasil reformasi itu. Sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semula begitu menggairahkan dalam persepsi saya dalam memulai perang baru terhadap korupsi sebagai salah satu musuh besar Negara Republik Indonesia saat ini. Agus Condro dari PDIP sudah lama “minta ditangkap”, tetapi tampaknya tak ada gairah KPK menjawabnya.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra yang ketika menjadi Menteri Kumdang juga ramai diperbincangkan kenapa kasusnya tidak ditindaklanjuti sedangkan para staf seperi Romli sudah jelas-jelas membeberkan indikasi kuat bahwa itu tidak sesuatu yang dibuatnya sendiri dan untuk tanggungjawabnya sendiri.

Akhirnya Al-Amin Nasution dan Abdul Hadi Jamal (keduanya anggota DPR RI) hanyalah orang-orang bernasih sial di bawah penegakan hokum yang pilih bulu.


Kembali ke pokok masalah, DPT buruk adalah awal dari kriminalisasi pemilu 2009, itu sudah pasti. Jika ada orang, apalagi tokoh, yang menolak usulan penundaan pemilu, tentu perlu dipertanyakan integritas dan kenegarawanannya. Sebab belasan hari ke depan dipastikan tidak mungkin memperbaiki tingkat kesalahan DPT yang begitu parah. Kalau harus dipaksakan pemilu 9 April 2009, kita pun wajib bertanya “pemilu itu untuk apa?” *****

(Shohibul Anshor SIregar, Koordinator Umum ‘nBASIS -----Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya), tinggal di Medan, HP 081396032444.

BERAPA ANGKA GOLPUT PADA PEMILU 2009?

PAGI tadi sekitar pukul 10.00 seorang wartawan harian lokal meminta keterangan saya tentang kemungkinan golput dalam pemilu 2009. Atas dasar telaahan terhadap DPT tadi malam, saya pun mengatakan kemungkinan dapat mencapai 40-50 %. Alasannya, golput di Indonesia sejatinya adalah golput by design (yang sengaja dirancang) dengan tak mendaftar warga sebagai peserta pemilih.

Untuk kasus Indonesia, hal ini amat menonjol. Keributan di mana-mana sering terjadi saat di TPS warga tak diperkenankan memberi suara karena tak terdaftar. Ironisnya, yang orang yang tak diberi hak memilih di TPS itu sering adalah tokoh terkenal. Bahkan bukan tidak mungkin ia seorang Kadhi Nikah yang menikahkan satu atau lebih anggota PPS yang bertugas, dan mereka satu kampung memang.

Tetapi golput mungkin juga berasal dari komunitas orang-orang apatis yang diperkirakan cukup besar hingga ada pesanan kepada MUI agar menerbitkan “fatwa haram golput”. Orang-orang apatis ini relatif cerdas, karena kecerdasannya itu ia menjadi sadar tidak ada manfaat pemilu. Toh yang itu-itu juga akan terpilih. Toh tidak akan ada perubahan jika ikut memilih. Begitu kira-kira pandangan mereka.

Dengan melihat tingkat ketidak-beresan DPT Pemilu 2009 yang diasumsikan terjadi secara menyeluruh di Wilayah Indonesia, maka angka golput 40-50 % itu amat mendekati kebenaran barangkali. Tetapi persoalan yang paling mendasar ialah, mengapa harus begitu buruk DPT itu, siapa yang menginginkannya dan bagaimana melakukan kejahatan itu. Ini pidana yang dapat menyeret pelaku dan otak intelektualnya ke penjara. Undang-undang mengaturnya secara jelas.

Tingkat partisipasi politik di Indonesia sebenarnya masih amat tinggi. Penyelanggaralah (KPU) yang tidak perduli tentang keinginan partisipasi itu. Disebut tidak peduli adalah karena di tangan mereka ada wewenang dan bahkan kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh warga yang berhak memilih telah terdaftar pada DPT. Jika ternyata terdapat unsure kesengajaan dalam keburukan DPT itu, siapa pun tahu itu bukan cuma maslah politik yang harus dilupakan satu dua hari kemudian. Itu pidana.

(Shohibul Anshor SIregar, Koordinator Umum ‘nBASIS ----Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya), tinggal di Medan. HP 081396032444.

REKAMAN ANEKA PERBINCANGAN AWAM dan INTELEKTUALTENTANG PEMILU 2009

Banyak hal jenaka, menyedihkan dan mendidik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu 2009. Dari pengalaman bertemu dan berbincang dengan beberapa aktivis, orang-orang PPK, pengurus partai dan calon legislatif, diperdapat banyak informasi yang bermanfaat untuk ditelaah. Di bawah ini diceritakan sebagian dari temuan.

Kasus 1: REXONA KAM BILANG DARI TADI, KAN SUDAH BERES !!!!

Seorang Ketua partai terbahak-bahak menyadari cara jitu “nande-nande” (kaum ibu) di sebuah tempat terpencil di Deliserdang, Sumatera Utara, dalam mengenali cara memberi suara di TPS pada Pemilu 2009. Tanpa alat peraga, dalam sebuah pertemuan baru-baru ini, ketua partai itu menyempatkan diri untuk menjelaskan cara memberi suara. Sambil berusaha melukiskan cara contreng dengan telunjuk, ia menuntun: “contreng atau centang memang bukan bahasa kita di sini, tetapi itu yang disebut dalam ketentuan. Maksudnya seperti memberi tanda benar, atau tanda bagus ketika guru mengkoreksi hasil ujian murid di sekolah. Ya contreng yang begini bu, sambil memperagakan dengan telunjuk”.

Sesaat nande-nande peserta tertemuan saling pandang, lalu gerr tertawa. Sang ketua partai penasaran dan bertanya “Mengapa ibu-ibu menertawakan saya?”

Seseorang dengan lugas berkata “REXONA KAM BILANG, KAN SUDAH” (Rexona Bapak bilang kan sudah dapat kami fahami). Rupanya peserta pertemuan lebih faham simbol yang terdapat pada produk deodorant bermerek rexona ketimbang contreng atau centang.

Kasus 2: ANTARA IBRAHIM SAKTY BATUBARA DAN ABYADI SIREGAR, SIAPA YANG KITA PILIH?

Seorang auto didak di Medan, berusia 73 tahun, yang banyak memberi perhatian terhadap masalah-masalah sejarah dan filsafat, rupanya belum tahu bahwa pemilu itu diatur sedemikian rupa hingga seorang pemilih akan memberi suara kepada 4 orang calon sekaligus dengan menggunakan 4 kertas suara.

“Ini masalah serius, antara Ibrahim Sakty Batubara dan Abyadi Siregar, siapa yang kita pilih? Mereka berdua satu partai dan sama-sama kita kenal dan dekat dengan kita”, begitu orang tua ini bertanya.

Ibrahim Sakty Batubara adalah caleg DPR-RI bernomor urut 1 untuk Daerah Pemilihan Sumut 1 (Medan, Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi) sedangkan Abyadi Siregar adalah Caleg Daerah Pemilihan Medan 2 (Tuntungan, Selayang, Medan Sunggal, Medan Baru, Medan Maimun, Gedung Johor, dan Medan Polonia untuk DPRD Kota Medan). Setelah diberi buku dan bahan-bahan bacaan secukupnya, 2 hari setelah peristiwa, orang tua itu akhirnya aktif memberi pencerahan kepada keluarga di berbagai tempat, bahkan sampai pulang kampong ke Sipirok. Ia menikmati pekerjaan baru itu. Katanya, hitung-hitung bisa memperkecil golput. Apa komentarnya tentang golput? “Saya belum pernah lihat orang menjadi tewas karena kerja keras. Yang saya fahami, kebimbangan adalah kuburan tanpa batu nisan”.

“Perhatikan calonnya, dari partai mana dan diajukan dari Daerah pemilihan mana. Tri Tamtomo di Sumut 3 tidak saling mengakahkan dengan Chairuman Harahap di Sumut 2, begitu pun Abdul Wahab Dalimunthe di Sumut 1. Tifatul Sembiring juga tidak terganggu berapa pun suara yang diperoleh Muflih Simanullang, walaupun mereka satu partai. Tetapi suara Hanfnida Dalimunthe pasti mengganggu bagi Anang Anas Azhar karena mereka berebut suara dari Labuhanbatu untuk kursi di DPRD Sumatera Utara. Begitu pun David Susanto pasti menjadi lawan tanding dalam gugus yang sama bagi sesama calon DPD, seperti Robert Valentino, Radesnir, tetapi jelas bukan lagi Bahdin Nur Tanjung karena sudah mengaku kalah sebelum bertanding. Sudah jelas itu?”, sergahnya dengan tangkas dan suara meninggi.

“Kenaifan seorang intelektual” juga terjadi dalam pemilu 2009. Artinya, bukan orang awam saja yang bisa keliru. Orang intelektual pun bisa tak faham sama sekali karena asik dengan kepintaran dan dunia yang digelutinya. Maka, sosialisasi yang tak seberapa gencar hingga saat inilah jawabannya sekaligus letak permasalahannya..

Kasus 3: BUKAN ZAMAN ORDE BARU LAGI, BUNG

Seputar mundurnya Bahdin Nur Tanjung sebagai calon anggota DPD dari Sumatera Utara, banyak spekulasi bermunculan. Tetapi cerita ini adalah rekaman perbincangan di sebuah warung, bukan soal spekulasi liar itu.

Seseorang berkata, “padahal kalau ia tidak mundur pasti menang. Selain Bahdin Nur Tanjung, Jumiran Abdi juga pasti menang. Bahdin Nur Tanjung itu punya relasi di KPUD Sumut sampai ke hampir seluruh Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara. Sama halnya Jumiran Abdi yang mantan anggota KPUD Sumut. Kedua orang ini sebetulnya sudah pasti dilantik”.

Bah, bah, bah. Ini bukan zaman orde baru lagi, bung. Emang KPU itu apa, drakula suara ha? Emang mereka mau tidur di penjara? Bantah yang lain.

Kausus 4: TAK ADA FOTO KAU, BAGAIMANA AKU BISA MEMILIHMU?

“Ini kartu nama saya, wak. Di situ tertera nama saya, partai dan nomor urut. Wak jangan salah pilih. Bawa kartu ini ke TPS tanggal 9 April 2009”.

Orang yang dipanggil wak itu tak pandai membaca, hanya bisa mengenali sosok lewat foto. Dalam “marsak” (bingung) yang serius dan dengan logat Batak yang kental dia berkata “Tak ada foto kau, bagaimana aku bisa memilihmu? Jadi untuk apa kau taruh fotomu di kartu ini dan kulihat balihomu pun besar-besar di simpang-simpang jalan. Yang menipunya kalian semua?”

Kasus 5: SUARA PARTAI KEMANA, BANG?

Padot: Sistem suara terbanyak itu pada prinsipnya adalah fakta pengarus-utamaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi politik setelah sekian lama kita tak ubahnya hanya memilih “kucing dalam karung.

Pungkas: Aku tahulah itu. Pertanyaanku, jika contreng lambang partai kemana suaranya, bang? Menurutku karena lambang partai yang dicontreng, maka suaranya jatuh ke pengurus teras partai yang pada umumnya menempati nomor urut 1.

Padot: Kau bandel karena bodoh atau karena tak mau berubah ke alam demokrasi? Sudah kubilang system suara terbanyak itu pengarus-utamaan kedaulatan rakyat, kau kacaukan lagi ke system lama. Sekarang ini, tahu kau, tak ada lagi suara cuma-cuma sebagai persembahan kepada petinggi partai. Kalau pun ada suara partai karena orang mencontreng lambang partai, suaranya harus jatuh ke calon dengan perolehan suara terbanyak dalam partai dalam satu daerah pemilihan itu. Di mana otak kau? Kalau kau misalnya sebagai ketua partai, tetapi dikalahkan oleh dua atau 3 orang sainganmu, maka jika kau tetap ngotot mau duduk jadi anggota legislatif, pecat sajalah rekan separtai yang mengalahkanmu itu. Hanya itu cara bodoh sebodoh pikiranmu. Ah, muak pula aku nengok kau.

Pungkas: Jadi kenapa masih ada diterangkan jika member suara dengan mencontreng lambing partai tetap saja sah?

Padot: Tanya saja sama yang buat aturan itu. Mancing-mancing kekeruhan saja itu. Sudah pun alam fikiran demokrasi warganya buruk begini, dibuat pula lagi aturan yang memperburuk. Ah, bingunglah aku.

Kasus 6: VERYFIKASI LEMBAGA PEMANTAU: KENAPA KPUD?

Leman: Aku besok ke KPUD minta veryfikasi LSM yang kupimpin untuk disertakan sebagai pemantau. Aku sudah lengkapi semua yang diminta, susunan pengurus, program kerja dan jadwal rinci, budget dan sumber, dan lain-lain. Kalau kau mau ikut, nama kau masih bisa kucantumkan.

Muzdakkir: Kenapa ke KPUD?

Leman
: Memang ke KPUD, itu aturannya.

Muzdakkir: Kalau kau minta legitimasi KPUD berarti kau tunduk kepada KPUD. Apa yang bisa kau pantau jika kau saja dilahirkan oleh KPUD?

Leman: Kau bacalah ini hah, ini berkas-berkas persyaratannya. Dan sini sudah diterangkan semua tentang apa yang kau bantah itu.

Muzdakkir: Gobloklah itu. Pemilu itu kan pekerjaan KPUD yang diikuti oleh seluruh masyarakat yang berhak untuk memilih calon yang disediakan oleh partai. Jadi kalau berfikir benar, KPU itu juga harus menjadi salah satu objek pantauan manatau ia ikut terlibat dalam jual-beli suara atau pelanggaran lain. Apa kau tak merasa aneh, Panwas dibentuk belakangan, padahal fungsinya mengawasi keseluruhan proses pemilu. Pemilu itu sendiri punya tahapan, mulai dari pemilihan anggota KPU. Jadi, negeri kita ini negeri lawak-lawak, tahu kau? Mestinya Panwas itu duluan dibentuk agar bisa mengawasi seluruh proses pemilu. Jadi bukan hanya baliho yang dia ributkan. Itu kerjaan orang yang tak faham saja.

Leman
: Jadi, bagaimana sebaiknya?

Muzadakkir
: Sebaiknya, legitimasi pemantau harus dari lembaga lain yang kira-kira memiliki kedudukan dan kewenangan hukum yang kuat. Ya, bisa juga Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan jajarannya sampai ke bawah.

Leman: Kalau Kejaksaaan, bagaimana?

Muzdakkir: Terserah kau, asal jangan KPU. Jika KPU yang member legitimasi, itu kan sama saja legitimasi dari parpol. Mending ormas seperti NU atau Muhammadiyah saja. Tetapi yang penting kau ingat, di Negara yang menerapkan prinsip good governance semua warga Negara punya hak dan porsi partisipasi untuk berbuat baik. Berbuat baik itu termasuk menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar.

Leman: ????????!!!!!!!

Kasus 7: NAMANYA USAHA, BANG!!!

Partono pulang laruta malam. Saat akan masuk ke rumah, ia merasakan ada suara dan bayangan sekelebatan melewati halaman depan rumah dan berhenti kira-kira 3 meter di balik pohon bambu yang rimbun. Karena merasa curiga (dalam hati Partono berfikir: jangan-jangan ini pencuri yang kemarin menggondol jemuran tetangga sebelah) Partono mendekat.

Diam-diam dia perhatikan apa yang dilakukan sesosok manusia yang rada gesit itu. Semakin didekati, semakin jelas apa yang dilakukannya. Terjadilah dialog.

Partono
: Eh kaukah itu Isak?

Isak
: Iya, bang.

Partono: Ngapain kau di situ?

Isak: Aku sedang nempeli alat peraga. Aku kan caleg, bang. Tadi siang sudah kutulis pesan-pesan menggungah warga. Lalu kufotocopy. Sekarang saya mau temple sekeliling kampong.

Partono: Bah, begini alat peragamu, Isak? Ditulis tangan, difotocopy dan ditempel sendiri?

Isak
: Namanya usaha, bang. Abang mau pilih aku kan?

Kasus 8: DAERAH PEMILIHAN SAYA BUKAN DI SINI

Rombongan anak muda pengurus remaja mesjid mendatangi rumah pak Caldewanlegister Bakhil Naif. Setelah mengawali dengan pembicaraan basa-basi, salah seorang di antara anak-anak muda itu pun menyodorkan proposal rencana kegiatan Maulid di mesjid yang berada di lingkungan tempat mereka tinggal.

“Mohon bantuan bapak, dana yang tersisa pada kas kami tidak mencukupi untuk penyelenggaraan peringatan maulid besok, pak. Kedatangan kami ini sekaligus menyampaikani undangan untuk kehadiran Bapak”.

Rombongan anak muda itu terdiam karena heran bercampur sedih mendengar jawaban dari pak Caldewanlegister Bakhil Naif. Lalu mereka pulang dengan tangan hampa.

Maaf ya adik-adik, daerah pemilihan saya bukan di sini” (Caldewanlegister Bakhil Naif).

Kasus 9: IKLAN SELAMAT MERAYAKAN PERINGATAN MAULID

Aku heran Ton, ada iklan ucapan selamat merayakan peringatan Maulid disiarkan di tv, kata Sabil memulai pembicaraan. Seumur hidupku iklan itu termasuk pelopor dalam siar agama.

Tono menjawab dengan ketus, itu iklan kan?, dan itu politik, kan? Politik itu akronim “peol otik” (tidak pernah benar). Bukan gambaran kehidupan. Kita sedang bersandiwara untuk mendapatkan suara 25 % dari semua scenario yang bisa dijalankan. Kalau dikonfirmasi kepada Megawatisoekarnoputri, pasti dia bilang yoyo.

Kasus 10: PAJONGJONG MA NEGARAM (DIRIKANLAH NEGARAMU)

Jasa Sitompul, seorang pemuda yang minta berhenti dari dinas Kepolisian dan langsung pulang kampung ke Tapanuli Utara untuk bergabung dengan sebuah partai. Tiga minggu lalu para ketua partai diundang oleh KPUD Tapanuli Utara. Hadir juga unsur-unsur Muspida.

Pada kesempatan yang tepat Jasa Sitompul mengajukan pertanyaan. Di Tapanuli Utara bukan hanya ada NIK ganda, tetapi juga terdapat kurang lebih 41 TPS siluman yang tak jelas di mana wujudnya. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008, daerah tertentu dengan jumlah penduduk tertentu mendapat jatah jumlah kursi legislatif tertentu. Nah, daerah kita, Tapanuli Utara, pada pemilu 2009 dinaikkan jatah kursinya dari 30 menjadi 35. Saudara Ketua KPUD, Tanya Jasa Sitompul, tolong jelaskan kepada saya dimana letak permasalahan ini dan apakah Saudara tidak merasa bertanggungjawab soal pelanggaran besar ini?

Usai pertemuan, Jasa Sitompul ditegur oleh rekan pengurus partai lain. Terjadi dialog sengit.

Pengurus Partai lain
: Bagaimana cara berfikir saudara? Kan mestinya kita senang ditambah kursi agar peluang kita lebih besar?

Jasa Sitompul
: Saudara tidak sadar bahwa scenario buruk itu akan mensengsarakan rakyat? Dari mana dapat gajinya? Kan dari rakyat? Saya tak tahu apa tujuan Saudara mencalonkan diri, apa pula tujuan Saudara aktif berpolitik. Kalau mau kursi sebanyak-banyaknya “Pajongjong ma Negaram (Dirikan sendirilah negaramu).

Dari kasus ini ditengarai bahwa kasus serupa terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Jadi, protes Parbowo Subianto dan Megawati amat beralasan untuk menunda saja pemilu 2009 jika daftar pemilih saja tidak bisa dibuat.

Pemerintahan bermartabat tidak mungkin lahir dari pemilu anti martabat.

Catatan : Artikel ini dikirim "Shohibul Siregar" khusus untuk pembaca setia Media LAPAN ANAM.

Transmigran Bagan Toreh Surati Menteri Kehutanan

Medan (Lapan Anam)
Sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) masyarakat Transmigrasi Bagan Toreh, Desa Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu menyurati Menteri Kehutanan dan Menteri Transmigrasi memohon perubahan status lahan usaha pungut seluas satu hektar per KK menjadi dua hektar per KK.

Demikian dikatakan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di Medan, Jumat (20/3) usai menerima pengaduan masyarakat Transmigrasi Bagan Toreh.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Demokrat Sumut ini menjelaskan, permohonan perubahan status tersebut karena PT Sinar Belantara Indah (SBI) selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dan tidak pernah serius melakukan pembinaan terhadap masyarakat transmigrasi.

Hal ini, ungkap Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut ini, dapat kita lihat dari lahan usaha hak pungut yang diperuntukkan bagi masyarakat transmigrasi tidak dikelola dengan baik oleh PT SBI.

“Sehingga masyarakat transmigrasi mengelola lahan tersebut dengan usaha sendiri yang berdampak pada hasil produksi sangat jauh dari standart kelayakan,” kata Ikhyar Hasibuan.

Selain itu, kata putra asli Kabupaten Labuhanbatu ini, wilayah kerja PT SBI selaku pengelola HTI Transmigrasi saat ini sudah nyaris seluruhnya dikuasai oleh masyarakat luar dan sebagian sudah bertanam, berproduksi dan menjadi pemukiman penduduk.

Ikhyar yang sangat vokal membela kepentingan rakyat ini menegaskan, persoalan masyarakat transmigrasi dengan PT SBI yang berada di atas lahan PT Inhutani IV ini harus segera diselesaikan oleh PT SBI.

“Dan kita juga meminta kepada PT Inhutani IV segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Bila perlu mengevaluasi keberadaan PT SBI, karena di lapangan terlihat PT SBI tidak mengelola dengan baik lahan yang diperuntukkan untuk masyarakat transmigrasi,” ujarnya.

Caleg DPRD Sumut dari Partai Demokrat Sumut untuk daerah pemilihan Kabupaten Labuhanbatu ini meminta kepada Pemkab Labuhanbatu konsisten dengan sikap awalnya untuk menyelesaikan persoalan PT SBI dengan masyarakat transmigrasi.

Dan kepada Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, tegas Ikhyar, harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini, sebab yang mengetahui secara persis tentang sejauh mana perjanjian itu dilaksanakan adalah Dinas Transmigrasi Provinsi Sumut.

“Bila kita memperlama persoalan ini, berarti semakin memperlama benturan yang terjadi antara masyarakat transmigrasi dengan perusahaan. Yang penting dalam penyelesaian persoalan ini tidak seperti belah bambu, satu dipijak satu diangkat,” katanya.

Kepada Depertemen Kehutanan (Dephut) karena ini persoalan kawasan hutan, papar Ikhyar, kelihatan perusahaan tidak mengelolanya dengan baik, kenapa tidak diberikan saja kepada rakyat untuk menjadi hutan tanaman rakyat, terbukti rakyat sudah lama menguasai lahan itu, bahkan sudah ada yang menjadi pemukiman penduduk.

“Dephut diminta mengevaluasi kembali kerjasama antara PT Inhutani IV dengan PT SBI dengan maksud evaluasi itu bisa saja PT SBI menjadi Bapak Angkat dalam mengelola lahan itu,” kata Ikhyar.

Persoalan ini, sebut Ikhar, jangan dibiarkan begitu saja, harus ada kepastian hukum, karena rakyat sudah berjuang di atas lahan itu, tapi tidak ada kepastian kepada masyarakat.

“Demikian juga dengan perusahaan, bila tidak bisa mengelola lahan, ganti saja perusahaannya dengan perusahaan yang mampu mengelola lahan itu. Tapi bila mampu mengelola lahan dan menjadi Bapak Angkat, lanjutkan perjanjian itu,” katanya.

Karenanya, pinta Ikhyar, Dinas Kehutanan, Dinas Transmigrasi, Gubsu, Pemkab Labuhanbatu, perusahaan dan masyarakat transmigrai harus duduk bersama membahas persoalan ini.

Ikhyar menilai, solusi terbaik dalam mengatasi persoalan dengan masyarakat transmigrasi maupun dengan masyarakat petani luar yang sudah bercocok tanam di lahan itu adalah menjadikan PT SBI sebagai Bapak Angkat, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang saling dirugikan dari persoalan ini.***

REKENING KHUSUS KAMPANYE PARTAI, BUKAN REKENING PRIBADI


Catatan : Shohibul Anshor Siregar

Seorang wartawan media ibukota yang sering mengajukan pertanyaan kepada saya kali ini bertanya “apa pendapat anda sewaktu KPUD Binjai dan Panwaslu Binjai mengancam coret partai yang ternyata diketahui menyerahkan rekening pribadi, bukan rekening khusus kampanye partai?"

Saya katakan, benar kata anda bahwa ketentuan itu adalah kemauan undang-undang. Pernahkah orang mencoba menelaah ruh dari ketentuan itu? Tidak lain untuk akuntabilitas parpol dalam hal anggaran kampanye politik. Mungkin juga untuk mengontrol agar jangan ada sumber-sumber yang tak perlu, misalnya dari luar negeri atau badan-badan yang dikhawatirkan akan mengekang dengan prasyarat-prasyarat politik yang menyulitkan Indonesia kelak.

Banyak partai tidak mendapat penjelasan secukupnya terhadap ketentuan ini.Jadi, tidak usah terlalu dihebohkan, apalagi sampai mengancam coret sebagai peserta. Itu murni kesalahan administratif, tanpa motif lain. Berilah peringatan, tagih dengan memberi limit waktu. Selesai.

Toh kita semua tahu tak ada yang jujur memberi laporan keuangan kampanyenya kelak. Lihatlah indikasi awal, bahkan ada partai yang cuma mengajukan dana kampanye Rp 100.000,-. Secara substatif sesuai ruh UU, ini juga salah. Tetapi saya lebih memahaminya sebagai sebuah teguran yang amat cerdas.

KPU dan Panwas harusnya mengerti masalah mana yang dijadikan prioritas kerja. Analoginya kira-kira begini : Jika pakai baju dan celana saja belum, jangan persoalkan soal jenis dan warna dasi yang harus dikenakan.
Ada-ada saja.***

Azhar Karim Lubis Sekretaris Golkar Sumut

Medan (Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menetapkan H Azhar Karim Lubis sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara menggantikan Alm H Abdul Azis Angkat.

Informasi yang dihimpun wartawan, Kamis (19/3) menyebutkan, penetapan H Azhar Karim Lubis sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : Kep-323/DPP/GOLKAR/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2004-2009 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sumarsono.

Berdasarkan informasi, sehubungan dengan meninggalnya Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Alm Abdul Azis Angkat pada 3 Februari 2009, maka terjadi jabatan lowongan antar waktu pada jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut dan hal tersebut berdampak pada tergangungnya roda organisasi Partai Golkar Sumut.

Karena itu, DPD Partai Golkar Sumut melalui surat nomor : PB-1169/GK-SU/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 dan PB-1170/GK-SU/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 mengajukan permohonan penggantian jabatan lowong antar waktu dan mengusulkan H Azhar Karim Lubis untuk mengisi jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut.
Dalam surat keputusan tersebut juga dijelaskan, berdasarkan AD/RT Partai Golkar, pengisian jabatan lowong antar waktu DPD Provinsi disahkan oleh DPP Partai Golkar.

Berdasarkan surat permohonan DPD Partai Golkar Sumut tersebut, DPP Partai Golkar memutuskan tentang pengesahan penggantian antar waktu jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2004-2009 yakni H Azhar Karim Lubis menggantikan Alm H Abdul Azis Angkat.

Dengan disahkannya pergantian antar waktu jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut sebagaimana tersebut diktum pertama, maka komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2004-2009 yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-130/DPP/GOLKAR/XII/2006 mengalami perubahan. ***