Orang Gila Mengatur Lalulintas

TADI pagi, Jumat 27 Desember 2008, aku lewat Jalan Kejaksaan, guna mengantar undangan pesta pernikahan putri Sekjen DPP PBI (Persatuan Batak Islam), Drs H Zulpadly Sirait kepada sahabatku Abyadi Siregar di Harian Medan Bisnis Jalan S Parman dan Agus Salim Ujung di KPK Pos Jalan Gatot Subroto Medan.

Ketika melewati persimpangan Jalan Kejaksaan-Jalan Teuku Umar, lalulintas sangat padat. Lampu merah ngadat, sedangkan kenderaan masing-masing membunyikan klakson. Nampak betul setiap orang ingin segera sampai ditujuan.Masing-masing dikejar waktu.

Parahnya petugas Polantas tak ada disana. Malah ada orang gila yang sibuk mengatur lalulintas kenderaan, dengan melambaikan tangan persis seperti dilakukan petugas Polantas. Bah, kemana pula Polantas itu ?

Bayangkanlah jika orang gila mengatur lalulintas. Sedangkan petugas Polantas yang ramah, mengumbar senyum dan sopan, ampun menghadapi ulah pengendara. Konon pula orang gila ? Kacau balau. Semberawut, amburadul, marsamburetan dan heang.Bah, jadi emosi pula aku.

Tapi, beginilah potret buram kota Medan, oknum petugas lalai bertugas. Penyaklit PNS yang ugal-ugalan dalam bekerja, telah menular kepada sahabatku di Polantas. Mereka entah dimana saat rakyat butuh.

Potret serupa juga kita jumpai di persimpangan Jalan Juanda, persis depan Istana Plaza yang sial itu. Disini, tingkah oknum Polantas malah membingungkan rakyat.

Petugas Polantas bukan mengatur lalulintas, tapi malah mengintip siapa yang melanggar lalulintas. Uniknya, petugas Polantas itu sembunyi dibalik tenda yang mereka bngun dipinggir jalan. Mereka bukan mencegah pelanggaran, tapi mengintip siapa yang melanggar.

Setiap kenderaan yang melintasi lampu merah, langsung di stop. Supirnya diajak masuk tenda, entah untuk apa. Setiap keluar dari tenda itu, sopir selalu garuk kepala. Aku pun tak tahu mengapa.

Dunia memang sudah gila. Polantas yang digaji negara untuk mencegah pelanggaran, malah mengintip pelanggaran. Siapa yang salah, apakah tim Psikologi yang menyeleksi mereka dahoeloe kurang selektif hingga orang seperti itu bisa diterima jadi petugas Polantas ?

Tapi siapa sesungguhnya yang gila ? Polantas atau orang gila Polantas ? Peduli amat soal itu, toh si Amat pun tak peduli. ***

Ourel Queen Sinuhaji Ikut Idola Cilik RCTI


Anak Pedagang Tomat Itu
Butuh Dukungan Warga Sumut

Medan (Lapan Anam)
KETIKA disuruh memperagakan gaya diatas pentas, langkahnya mempesona. Bahkan ketika disuruh nyanyi, suaranya bagus dan berkarakter. Itulah Ourel Queen br Sinuhaji, bocah 8 tahun yang kini ikut di kontes Idola Cilik yang ditayangkan RCTI.

Selasa lalu 23 Desember 2008, bersama Namborunya Ferlinda br Sinuhaji, dia bertemu dengan Ketua DPRD Sumut Drs H Abdul Azis Angkat dan anggota dewan lainnya seperti GM Chandra Panggabean dan Analisman Zalukhu. Dia datang mohon doa restu dan dukungan, agar lolos dalam final yang akan digelar Sabtu 27 Desember 2008 di stasiun televisi RCTI pukul 13.00 WIB.

“Kami butuh dukungan masyarakat Sumut. Caranya gampang ketik IC spasi Ourel kirim ke 6288,” ujarnya manja.

Walau baru berusia 8 tahun dan masih siswi kelas 3 SD Methodist Jalan Hang Tuah Medan, namun dia sudah malang melintang di dunia nyanyi dan modelling. Kata tantenya, sejak umur 3,5 tahun Ourel sudah sering mengikuti lomba nyanyi dan model, bahkan berkesempatan juara. Dalam Natal tahun ini juga, jop Ourel untuk membawa acara sangat padat.

Bakatnya di dunia modeling dan tarik suara sudah nampak walau masih bocah. Dan dia memang jebolan lembaga pendidikan musik farabi pimpinan Dwiki Darmawan. Tak heran jika kemudian dara manis berambut panjang ini, berhasil menjebol gawang Idola Cilik II. Ourel menjadi satu dari lima finalis akan bersaing dengan finalis dari kota besar lain yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta.

Ditanya kenapa ayah dan bundanya tidak ikut, Ourel sempat terdiam. Dengan mata sayu, dia menatap satu persatu wajah wartawan unit DPRD Sumut yang mewancarainya.

Untunglah Namborunya yang mendampingi Ourel cepat tanggap. Kata dia, ayahnya Frans Jimmi Sinuhaji dan ibunda Siti Khadijah br Sembiring sedang sibuk. Kedua orangtua Ourel, sehari-harinya hanya berjualan tomat di pasar Sentral Medan.

“Walau hanya anak pedagang tomat, namun Ourel tidak patah semangat”, kata Namborunya Ferlinda br Sinuhaji.

Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat menyambut baik kedatangan Ourel dan berharap semua warga Sumut termasuk di perantauan, agar mendukung Ourel. Dia juga meminta kepada tim yang mendampingi, agar menjaga kesehatan Ourel dengan pola makan yang baik dan istirahat yang cukup.

Ourel sendiri dengan polos mengaku bangga dapat ikut idola cilik, sebab dapat bertemu dengan pejabat dan orang-orang penting. Ditanya, apakah tak takut naik pesawat ? “Ya nggaklah, kan ada tante”, kata dia sambil melirik namborunya Ferlinda br Sinuhaji.

Ketika Ketua DPRD Sumut menanyakan soal tiket rombongan, dengan polos dia juga mengaku sudah ditanggung RCTI. “Kami hanya mohon doa dan dukungan sms. Caranya gampang, ketik IC spasi Ourel kirim ke 6288,” kata Ourel.

Selamat, Ourel maju terus. Kamu pasti bisa. (Mayjen Simanungkalit)

Tiga Gerbong Kereta Api Terbalik


Medan (Lapan Anam)
Tiga gerbong Kereta Api “Puteri Deli” yang akan merapat ke stasiun utama Medan, Senin sekitar pukul 16.30 WIB terbalik. Dua orang menumpang dinyatakan mengalami luka parah dan dilarikan ke RS Kereta Api Jalan Sena Medan.

Pihak PT Kereta Api (KA) masih menyelidiki penyebab kecelakaan Kreta Api Jurusan Tanjung Balai-Medan itu. “Kami sedang lakukan penyidikan dan berupaya mengatasi masalah agar jalur keluar masuk Kreta Api tidak terganggu”, kata Iwan, Kepala Stasiun KA Medan.

Dilapangan terlihat gerbong KA dengan nomor BB 30322 itu terguling dan keluar dari rel di jalur tiga. Dua gerbong di belakang lokomotif dengan nomor K3-07538 dan KMP3-07504 juga ikut keluar dari rel dan terguling. Sementara rel di jalur dua dibagian depan juga terlihat patah akibat hantaman lokomotif KA.

Para korban adalah Fakruroji (39) warga Jalan Sungai Jangkar Kisaran, Donsen Panggabean (40) warga Tanjung Balai Pegawai Dinas Sosial, Syairani (29, Marsino (27), keduanya warga Medan, Halimah Satdiyah (38) warga Lima Puluh Kec. Batubara dan Kurnia (28) warga Medan.

Menurut Kepala Stasiun Besar KA Medan Irwan, anjloknya kereta api yang membawa enam gerbong itu diduga dikarenakan wesel pemindah jalan rel lintasan KA sudah bergeser namun balik kembali, ketika KA hendak memasuki stasiun besar Medan.

“Dugaan motif anjloknya KA tersebut, sudah kita laporkan ke pihak yang berwajib dan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kecelakaan tersebut,” ujar Irwan.

Ia membantah kalau jumlah korbannya enam orang.”Korban hanya dua orang dan belum diketahui identitasnya,itupun hanya menderia luka ringan,” ungkapnya.

Ketika ditanya peristiwa anjloknya kereta api penumpang itu diduga adanya sabotase, Irwan membantah dugaan tersebut.

Peristiwa anjloknya kereta api tersebut sempat mengundang perhatian warga Kota Medan.Ratusan warga mendatangi lokasi kejadian untuk melihat secara dekat.
(ms)

Kado Untuk Ibu

Catatan Mayjen Simanungkalit

IBUKU tidak tahu hari ini adalah hari ibu. Dia terlena dengan kesibukan keseharian untuk mengurus ladang dan sawahnya. Maklum, sudah kebiasaannya untuk mencurahkan perhatian kepada sawah dan ladang peninggalan ayahku.

Usia ibuku persis sama dengan usia kemerdekaan RI, karena memang di KTP tertulis hari lahirnya 17 Agustus 1945. Kami yakin, hari lahir itu hanya pande-pandeaan kakek, sebab masa dahoeloe soal tanggal lahir tidak pernah dicatat.

Ibu yang bermarga Siagian, juga tidak pernah usil untuk mempersoalkan itu. Tidak pula dia peduli hari ini hari apa, besok hari apa dan lusa hari apa. Yang dia tahu, hari ini harus begini, besok harus begitu dan lusa harus begono.

Dia wanita desa yang memiliki kecintaan terhadap tugas dan kewajibannya selaku rakyat biasa. Cita-citanya juga sederhanya, bagaimana agar sawah dan ladangnya terurus sehingga mampu menyekolahkan anak.

Bagi dia, anak harus sekolah. Terserah mau jadi apa, dia pun tak paham. Yang saya ingat, ketika kami sudah kelas lima sekolah dasar di desa, ibuku menyuruh kami anak-anaknya segera meninggalkan desa, berangkat ke kota mencari ilmu.

“Jangan kalian menjadi orang bodoh, maka sekolahlah yang tinggi agar pintar. Jika kalian pintar, tak bisa kalian dibodohi orang lain”, katanya suatu ketika.

Bersama almarhum ayahku, ibuku sangat gigih memperjuangkan perbaikan nasip. Mereka berdua adalah idola kami semua, sampai sekarang. Ibuku dan ayahku, menguasai tiori bertahan hidup secara sempurna. Walau bukan anak sekolahan, mereka berwawasan masa depan.

Ibuku adalah wanita pilihan yang bermental kota. Walau sudah ditinggal almarhum ayahku sejak tahun 1997, ibuku masih tegar. Dia tidak kehilangan kendali, malah makin dewasa sebagai matahari keluarga kami.

Kami sembilan bersaudara, tiga diantaranya berhasil meraih sarjana dan selebihnya lulus SLTA dan program Diploma. Cucunya kini sudah terbilang, tinggal berserak di perantauan. Tapi ibuku tetap saja tinggal di kampung kelahiranku, Hopong Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Desa kami terpencil, hanya bisa dilalui jalan kaki dalam setengah hari. Jika mau belanja ke pasar Simangumban, ibuku harus menempuh jalan terjal, berjalan kaki. Kasihan betul kampung ku itu. Indonesia sudah merdeka, tapi desa itu masih terpencil.

Di desa inilah ibuku tinggal bersama salah seorang anaknya dengan sejumlah cucu. Adikku nomor delapan memang tinggal di kampung. Bersama dialah ibuku tinggal. Walau sudah tua, dia masih bertani. Sesekali dia keliling dari satu kota ke kota lain, dari pulau yang satu ke pulau yang lain, menemui anak dan cucu tercinta. Tapi jangan harap dia mau tinggal di kota.

“Aku masih ingin tinggal disini. Kalu aku rindu, aku akan datang”, katanya kepada seorang cucunya ketika ditanya mengapa tak mau tinggal bersama cucu di Medan.

Ibuku memang cinta kampung halaman. Dia masih terbiasa mandi dipancuran, solat di atas pematang sawah. Memetik sayur yang ditanam sendiri, membuka kolam yang terhampar di sawah.

Anak-anakku memanggilnya “Oppung Sibualbuali”, karena kalau datang ke Medan selalu naik bus Sibualbuali. Aku sering membawa cucunya menjemput dan mengantar ibuku ke stasiun Bus Sibualbuali, sehingga anakku memanggilnya Oppung Sibualbuali.

Hari ini, Senin 22 Desember 2008, bangsa ini memperingati hari ibu. Semua teringat kepada ibunya. Ibu yang melahirkan kita ke dunia. Aku juga teringat ibuku, dan tulisan inilah kado yang bisa kubuat. Aku ingin meneleponnya, mengucapkan selamat hari ibu. Tapi telepon di kampungku belum ada. Sinyal HP tak ada disana.

Aku berbahagia, karena anakku mengajak aku pulang kampung bulan ini, karena mereka libur. Mereka bilang rindu oppugn. Mereka tak tahu sesungguhnya yang paling rindu itu adalah aku, sebab dia ibuku. Inangku. Aku pun bertekad akan pulang. Menemui ibuku tercinta, oppugn dari anakku.

“Ya Allah, panjangkan umur ibuku, beri dia kesehatan, lindungi dia dan jaga dia”.***

Sibolga-Tapteng Tolak Protap Dukung Protabar


Medan,(Lapan Anam)
Sejumlah elemen masyarakat Tapteng-Sibolga melakukan audiensi ke Wakil Ketua DPRD Sumut, H Hasbullah Hadi SH, SpN, Senin (22/12), menyampaikan secara resmi surat penolakan bergabung ke Provinsi Tapanuli (Protap), dan dukungan atas pembentukan Provinsi Tapanuli Barat (Protabar).

Elemen masyarakat yang beraudiensi ini diantaranya Wakil Ketua KNPI Tapteng, Zulpan Sigalingging, Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tapteng Hamolean Hutagalung yang juga mantan Sekda Tapteng, Sekretaris DPC GAMKI Hisar LM Silaban, Ketua PAN Sibolga Manahan Dalimunthe, Ketua PC GP Ansor Tapteng Samrul Hutabarat, Ketua BKPRMI Tapteng Ismail S.Ag, Imam Supri S dari KNPI Tapteng, Faisal HUtabarat mewakili tokoh masyarakat Tapteng, dan sejumlah tokoh masyarakat Tapteng lainnya.

Delegasi masyarakat Tapteng Sibolga ini selain diterima Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi juga diterima Pelaksana Ketua Fraksi Demokrat A. Samosir S.Ag, penasehat FPD Mutawalli Ginting serta anggota Fraksi Partai Amanat Nasioanl (FPAN), Abdul Hakim Siagian SH M.Hum.

Salah sorang wakil delegasi, Zulfan Sigalingging, ketika membacakan surat No.Ist/2008 tertanggal 21 Desember 2008 itu menyebutkan, pencabutan dukungan ke Protap karena setelah mereka melakukan pengamatan bahwa Pembentukan Provinsi Tapanuli hanya untuk kepentingan segelintir orang dan tidak dilakukan secara objektif dengan mengakomodir seluruh keinginan masyarakat.

“Sehingga kami dari dua daerah Sibolga-Tapteng dengan ini secara tegas dan final menyatakan kami tidak mau bergbung dengan Provinsi Tapanuli khusus bagi Ormas Keagamaan Islam,” kata Zulfan.

Disebutkan pula pada poin kedua bahwa elemen masyarakat Tapteng-Sibolga telah sepakat akan bergbung dengan Provinsi Tapanuli Barat dan telah ditegaskan melalui Keputusan DPRD kedua daerah Sibolga-Tapeng yakni SK Pencabutan No.33/KPTS/2008 Tapteng, dan SK Pencabutan No 15/KPTS/2008 Kota Sibolga.

Dengan adanya pernyataan tersebut, mereka mendesak agar seluruh LembagaPemerintahan yang berwenag agar secara tegas dan final menyetujui bahwa Sibolga-Tapteng tidak akan bergabung dengan Protap sampai kapanpun dengan konsekuensi apapun.

“Dan kami akan berupaya untuk mewujudkan itu dan kami mohon diakomodir,” kata Zulpan.

Adapun Protabar rencananya nanti akan terdiri dari Kabupaten Nias Induk, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat serta Sibolga dan Tapteng.

Menanggapi aspirasi elemen masyarakat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi menyatakan akan menampung aspirasi elemen masyarakat tersebut dan akan menyampaikannya ke instansi berwenang, dalm hal ini Ketua DPR RI, Mendagri, dan Ketua Komisi II DPR RI.

Menurut Hasbullah, juga caleg DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan II Deli Serdang, pihaknya pada dasarnya menyambut baik usulan masyarakat yang menginginkan pemekaran, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Ide membentuk Protabar, itu merupakan hak masyarakat,”, kata Hasbullah.

Namun yang perlu diingat, tambah Hasbullah, bahwa setelah Keluarnya PP No 78 tahun 2008 tentang pemekaran daerah, persyaratan pemekaran daera tidak lagi semudah dahulu, karena ada sejumlah pasal yang berubah.

Diantaranya adalah pasal bahwa pemekaran harus didukung oleh Badan Perwakilan Daerah (BPD), setidaknya 2/3 dari daerah yang bergabung minimal 5 kabupaten. Selain itu daerah yang dimekarkan juga sudah harus berumur 10 tahun.

Sementara Abdul Hakim Siagian dari FPAN menyatakan, menyambut gembira aspirasi tersebut. Untuk itu, kata Hakim juga Caleg DPR RI dari Dapem Sumut 3 perlu dipersiapkan segala sesuatunya. “Karena itu jika ada yang menolak pemekaran harus dipertanyakan,” kata Hakim Siagian. (ms)

Renovasi Gedung DPRD Sumut Sudah Wajar

Medan ,(Lapan Anam)
Anggota DPRD Sumut mengatakan, proyek renovasi gedung DPRD Sumut tidak perlu diperdebatkan. Renovasi sebesar dengan dana Rp144 juta dalam 1 tahun sangat wajar, apalagi yang diperbaiki untuk menambah pelayanan bagi masyarakat.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Ir Edison Sianturi kepada wartawan, Senin (22/12) di gedung Dewan, terkait dengan beberapa proyek APBD Sumut untuk renovasi gedung DPRD Sumut.

Dikatakan Edison, gedung DPRD Sumut bukan hanya untuk anggota dewan, tapi untuk rakyat Sumut. Mengganti keramik setelah bangunan lebih kurang 30 tahun, hal lumrah, karena gedung DPRD Sumut merupakan bangunan yang perlu dilestarikan dan yang membawa citra di Sumut.

Dicontohkannya, perbaikan wc perlu didukung karena merupakan fasilitas umum yang akan digunakan rakyat datang ke dewan. “Kalau untuk anggota sudah ada di komisi atau fraksi. Kita dukung Sekwan yang merencanakan anggaran ini karena mengutamakan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Edison minta anggota DPRD Sumut jangan terjebak masuk ke dalam teknis, karena itu merupakan tugas dinas teknis dan bawasda nantinya melakukan pemeriksaan rutin, tapi mari kita lihat manfaat dari pembangunan itu.

“Kalau kita bandingkan dengan proyek renovasi di Pempropsu, yang di DPRD itu ak ada apa-apanya. Padahal gedung inilah yang paling banyak dikunjungi masyarakat dan instansi pemerintah setiap hari,” katanya seraya minta Sekwan untuk menganggarkan lebih pada APBD yang akan dating, karena yang menikmati pembangunan itu nantinya seluruh masyarakat Sumut.

Menyinggung proyek Rp144 juta dipecah menjadi 3 paket , Edison melihat, hal itu merupakan dukungan bagi pengusaha kecil untuk berbagai rezeki. Kalau perlu dibagi menjadi 10 paket lebih baik lagi, sehingga akan ada 10 perusahaan yang dapat rezeki.

“Terpenting mari kita awasi penggunaan anggaran lain yang nilainya triliunan rupiah yang dilaksanakan dinas-dinas lain berhubungan langsung dengan masyarakat Sumut, tapi jangan yang sifatnya teknis, melainkan manfaat pembangunannya bagi masyarakat,” tambahnya.(ms)

Mahasiswa HMI Tolak UU BHP


Medan,(Lapan Anam)
Puluhan mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat FISIP USU, demo di DPRD Sumut, Senin (22/12), menolak UU Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Dalam orasinya mereka menyebutkan, ada beberapa pasal yang mengarahkan sistem pendidikan di Indonesia mengarah kepada privatisasi dan komersialisasi, serta liberalisasi pendidikan. Yakni pendanaan dalam BHP, otonomisasi kurikulum, superioritas pada organ representasi pemangku kepentingan dan analog BHP dengan perusahaan.

Dari segi pendanaan dalam BHP, berarti mengurangi peran pemerintah dalam sektor financial pendidikan, sementara masih banyak rakyat yang belum menikmati pendidikan. Padahal Negara memiliki peran dan fungsi untuk mensejahterahkan rakyatnya, sehingga Negara berkewajiban mengelola segala yang berhubungan dengan hajar hidup orang banyak termasuk dunia pendidikan.

Diungkapkan, bentuk BHP memungkinkan suatu intitusi pendidikan untuk mengalami pembubaran disebabkan salah satunya karena pailit. Sangat jelas terlihat bahwa BHP menjadikan institusi pendidikan analog dengan perusahaan, dimana ketika terjadi deficit anggaran, isntitusi itu dapat dinyatakan pailit dan bubar.

“Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pendidikan bisa mencapai esensinya ketika penyelenggara pendidikan berorientasi kepad profit dan keuntungan. Inilah yang merupakan suatu bentuk dari privatisasi dan kapitalisasi pendidikan. Hal ini sangat berbahaya bagi kualitas SDM Indonesia,” tegas mereka.

Menyikapi aspirasi itu, anggota Komisi E DPRD Sumut Drs Abul Hasan Harahap mengatakan, persoalan yang disampaikan mahasiswa akan dibicarakan di internal Komisi E dan akan merekomendasikan keinginan mahasiswa untuk menolak UU BHP. Karena selain bertentangan dengan UUD, juga pendidikan merupakan hak dasar rakyat harus ada jaminan dari pemerintah. “Kalau pendidikan dilakukan berdasarkan badan hukum, sudah swastanisasi dan profit,” ujar Abul. (ms)

Analisman Tunjukkan Ijazah Asli ke Panwaslu

Medan ,(Lapan Anam)
Calon legislatif dari PDIP dapem Nias-Nisel untuk DPRD Sumut Analisman Zalukhu SSos MSP, Senin (22/12) mendatangi KPUD dan Panwaslu Sumut memprotes adanya tudingan kedua lembaga penyelenggara Pemilu itu terhadap dirinya menggunakan ijazah bermasalah melalui media massa.

Kedatangan Analisman ke Kantor Panwaslu diterima oleh Ketua Panwaslu Sumut Ikhwaluddin Simatupang,SH,MHum didampingi Sekeretaris Raja Sahnan SSos, Kabag Humas Maizen Saftana SH dan KPUD Sumut, sambil membawa satu bundel bukti-bukti keabsahan Iajzahnya. ”Tak benarlah saya menggunakan ijazah bermasalah. Ini ijazah-jazah saya,“ protesnya kepada Ketua Panwaslu Sumut disaksikan sejumlah wartawan .

Caleg yang telah masuk dalam DCT (Daftar Caleg Tetap) dari PDIP membuktikan dan menjelaskan ke Panwaslu Sumut, dirinya sudah menyampaikan klarifikasi ke KPU Sumut melalui surat PDIP bernomor 270/EXP/PLH-DPD/X/2008 pada 31 Oktober 2008 dimana awal dari permasalahan ini.

”Sudah saya sampaikan surat kelarifikasi melalui surat yang intinya agar KPU mengklarifikasi pernyataannya di sejumlah media yang menyebutkan dirinya menggunakan ijazah bermasalah, tapi kemarin muncul lagi di media massa menyebutkan saya masih menggunakan ijazah bermasalah. Kita menyesalkan, sepertinya tidak ada koordinasi antara KPU dan Panwaslu soal data-data DCT,’ujar Analisman.

Menyikapi sikap protes itu, Ketua Panwaslu Sumut Ikhwaluddin Simatupang SH MHum melihat langsung Ijazah Magister Sarjana Analisman Zalukhu SSos MSP dan menegaskan, ijazah Magister Sarjana milik Analisman Zalukhu asli dan tidak ada permasalahan .

”Ijazah ini sudah kita terima dan jelas tidak ada permasalahan. Kita sesalkan, KPU Sumut tidak menyerahkan data-data tentang Analisman Zalukhu. KPU Sumut selama ini tidak transparan dalam menyampaikan data-data administrasi tentang kelengkapan Caleg tetap, meskipun secara tertulis Panwaslu Sumut sudah memintanya secara resmi kepada pihak KPU Sumut,”ujar Ikhwaluddin.

Selanjutnya Panwaslu Sumut secara resmi meminta KPU Sumut memberikan data-data dan syarat kelengkapan administrasi ke 9 Caleg tetap yang terindikasi bermasalah, ternyata yang dikirimkan oleh KPU Sumut hanya delapan Caleg tetap, sedangkan satu Caleg tetap yakni Analisman Zalukhu tidak dikirimkan .

“Inilah yang menjadi tanda tanya bagi Panwaslu, sehingga timbulah pernyataan tersebut. Dengan adanya kelarifikasi langsung seperti ini Panwaslu menganggap permasalahan terhadap Caleg Analisman Zalukhu sudah selesai dan tidak ada permasalahan lagi, tapi untuk 8 Caleg lagi tetap akan kita permasalahan sebelum adanya klarifikasi resmi dari KPU atau Caleg yang bersangkutan.”ujar Ikhwaluddin.( ms)

CALO CPNS AKAN DILIBAS

Medan (Lapan Anam)
Gubsu H Syamsul Arifin SE menegaskan, siapapun yang terlibat sebagai calo dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di jajaran Pemprovsu akan dilibas. Jika yang bersangkutan adalah oknum pejabat atau staf di Pemprovsu, selain akan dipecat juga akan dilaporkan ke aparat berwajib.

“Jangan main-main dengan calo, sebab kita tidak layani. Jika calo itu terbukti, akan dilibas”, katanya menjawab wartawan di gedung dewan, Selasa (16/12) seusai menghadiri pelantikan tiga PAW DPRDSU.

Dilibas bagaimana pak Gubsu ? “Kita tindak dan kita laporkan ke pihak berwajib. Ini tidak main-main”, tegasnya.

Gubsu menghimbau kepada warga yang ikut test CPNS jajaran Pemprovsu tidak tergiur iming-iming oknum tertentu yang berjanji mampu mengurus agar lulus. Apalagi jika sampai ada yang nekad meminta panjar sampai ratusan juta dan akan dikembalikan jika tak lulus, itu hanyalah akal bulus.

“Rekan wartawan saya harap memberi informasi A-1 soal calo CPNS ini. Biar tahu dia, kita akan libas”, kata Gubsu.

Gubsu mengatakan itu terkait pertanyaan wartawan soal sinyalemen bergerilyanya calon CPNS di jajaran Pemprovsu. “Jangan tertipu atas janji seseorang yang mengaku mampu mengurus kelulusan CPNS”, katanya mengulangi.

Seperti diketahui Selasa kemarin sebanyak 5091 orang mengikuti Ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) untuk memperebutkan jatah 105 tempat yang disediakan. Dengan demikian, ribuan peserta berharap agar bisa lolos dan diantaranya akan menempuh berbagai cara, termasuk lewat jalur calo. (ms)

DISTRIBUSIKAN SEGERA TANAH EKS HGU


Medan (Lapan Anam)
Anggota Komisi A DPRDSU H Abdul Hakim Siagian SH,MHum (Foto)mendesak Meneg BUMN segera mendistribusikan tanah eks HGU kepada rakyat.

"Rakyat sudah lama menunggu agar lahan eks HGU PTPN II di distribusikan",katanya kepada wartawan di Medan,Senin (15/12).

Dia mengatakan, penyerahan lahan areal kantor Gubsu kepada Pemprovsu dengan ganti rugi Rp 1000 (Seribu rupiah) adalah langkah positif.Karena selain untuk kepastian hukum kepemilikan, juga sekaligus membuktikan pemerintah memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah berlarut-larut.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tindakan Meneg BUMN menyerahkan lahan areal Kantor Gubsu ke Pemprovsu sebagai awal yang baik. Diharapkan langkah serupa juga dapat segera dilakukan untuk areal eks HGU PTPN II kepada rakyat.

"Jika areal kantor Gubsu diserahkan dengan ganti rugi Rp 1000, maka untuk rakyat tentu dapat diserahkan secara gratis",katanya.

Masalah tanah di Sumut kata Hakim Siagian,merupakan masalah pelik yang tak kunjung tuntas. Khususnya tanah eks PTPN II sudah lama dinantikan rakyat,sebab memang tanah itu sudah milik rakyat.

"Secara hukum PTPN II memang sudah tidak punya hak lagi terhadap areal eks HGU, sehingga sudah saatnya diserahkan kepada rakyat", ujarnya.

Namun bagi areal HGU yang diperpanjang, menurut Hakim Siagian harus diamankan sebagai aset yang terjamin untuk diusahai PTPN II.Karena rakyat pun tak menginginkan PTPN II bangkrut karena diganggu pihak lain.

Karenanya, agar masalah tanah eks HGU tidak berlarut, sebaiknya segera dibagikan kepada rakyat. Dengan membiarkan masalah ini berlarut, sama saja mengundang konplik dan akan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Dalam kaitan penyerahan lahan eks HGU kepada rakyat, Hakim Siagian mengharapkan agar pemerintah tidak mengkambinghitamkan birorasi,sebab aktivitas birokrasi di negeri ini memang masih buruk.(ms)

Pemerintah Perlu Kaji Ulang Tarif Angkutan


Medan, (Lapan Anam)
Pemerintah dinilai perlu segera melakukan kajian untuk menurunkan tarif angkutan, menyusul kembali turunnya harga BBM, mulai Senin (15/12) kemarin. Dengan turunnya harga BBM untuk kedua kalinya ini, wajar bila tarif angkutan umum yang berlaku saat ini dievaluasi kembali, guna mengurangi beban masyarakat yang terhimpit krisis ekonomi secara global.

“Harga BBM kembali turun, sudah sewajarnya tarif angkutan pun dievaluasi kembali,” tutur anggota Komisi B DPRD Sumut, Drs Penyabar Nakhe kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (15/12).
Menurut Nakhe, politisi Partai Damai Sejahtera (PDS), saat pemerintah menurunkan harga BBM untuk pertama kalinya pada 1 Desember 2008 yang lalu, tarif angkutan tidak mengalami perubahan, mengingat turunnya harga BBM hanya sebesar Rp500 per liter.
Namun pada 15 Desember 2008, harga BBM turun untuk kedua kalinya, yakni premium turun Rp500, dari harga Rp5.500 menjadi Rp5.000, dan solar turun Rp700, dari Rp5.500 menjadi Rp4.700. Sehingga wajar pula bila tarif angkutan ikut diturunkan. “Penurunan tarif harus segera dibahas. Janganlah waktu BBM naik pengusaha angkutan langsung berkoak-koak meminta agar tarif segera dinaikkan, namun justru saat BBM sudah dua kali turun pengusaha angkutan seakan tutup mata dan tutup telinga,” kata Penyabar Nakhe.
Meski menurut Nakhe tarif angkutan umum perlu segera dievaluasi, namun dia mengimbau hendaknya pemerintah memprioritaskan tarif angkutan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, misalnya angkutan kota (angkot) serta angkutan umum secara keseluruhan.
Sedangkan tarif angkutan udara, menurut Nakhe, masih bisa bersabar mengingat penggunanya rata-rata berasal dari kelas menengah ke atas. “Kalau tarif angkot langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, sedangkan pengangkutan udara umumnya maskapai sudah mapan,” kata Nakhe.
Dia juga mendesak kepada Pertamina segera membuat persiapan yang matang, seiring turunnya harga BBM, dengan menambah jumlah pasokan. Sebab belajar dari pengalaman naiknya harga BBM pertama kemarin, stok BBM di SPBU seringkali kosong, dan masyarakat yang ingin mendapatkan bahan bakar menjadi kecewa. (ms)

Warga Tebing Tinggi Tuntut Percepatan Proyek RSUD

Medan (Lapan Anam)
Puluhan masyarakat Tebing Tinggi demo di DPRDSU, Senin (15/12) menuntut pelaksanaa proyek APBN untuk RSUD Kumpulan Pane. Mereka menilai alokasi APBN senilai Rp8,4 miliar untuk RS tersebut terancam gagal karena birokrasi yang berbelit.

Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tebing Tinggi (FMTT) ini menilai, dengan tidak terserapnya APBN tersebut, maka program Gubsu ‘rakyat tidak sakit’ akan gagal di Tebing Tinggi. Seharusnya pengadaan alat kesehatan dan KB di Tebing Tinggi itu sudah rampung saat ini.

“Kami telah mempertanyakan ke Pemko Tebing Tinggi, keterlambatan ini alasannya karena seluruh peserta tender belum memenuhi administrasi sesuai eppres No 80 tahun 2003. Masa masalah administrasi jadi menghambat kepentingan rakyat, kami menduga ada kepentingan pejabat di sini, ujar Koordinator FMTT Luga Sitohang.

FMTT meminta agar Gubsu segera membentuk Pansus untuk menangani kasus ini. Kegagalan tender dipandang sarat kepentingan yang akhirnya mengorbankan sarana vital masyarakat.

Berdasarkan informasi FMTT, peserta tender pengadaan alkes di RSUD Kumpulan Pane ada 13 perusahaan. Karena itu, FMTT heran mengapa 13 perusahaan tidak memenuhi administrasi.

“Ini pasti ada kepentingan dari mereka, masa seluruh peserta gagal. Akhirnya korbannya adalah kami yang tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan yang memadai,” tambahnya.

Luga mengungkapkan tender pengadaan peralatan RS itu sudah diadakan tanggal 29 oktober lalu. Seharusnya, jika ada administrasi yang belum lengkap, Pemko sudah harus bertindak bagaimana supaya pengadaan terlaksana tahun ini juga.

Anggota Komisi E DPRDSU yang menyambut massa M Nuh mengatakan akan menyampaikan permintaan dari massa itu ke DPRDSU. Dia berpendapat masalah pengadaan alat-alat kesehatan itu sesuatu yang harus segera dilaksanakan.

“Kita akan sampaikan ke Gubsu. Mereka harus melihat ini sebagai masalah serius karena program nasional yang sedang digalakkan adalah kesehatan dan pendidikan,” katanya. (ms)

FATWA HARAM GOLPUT SALAH KAPRAH

Medan ( Lapan Anam)
Fatwa yang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa golput itu haram benar-benar salah kaprah. Pasalnya, pangkal masalah ialah political trust (kepercayaan politik) yang sirna kepada partai dan segenap elit pengelola Negara karena tidak pernah secara sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Demikian pengamat politik dari Universita Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar, menjawab wartawan di Medan, Senin (15/12), terkait prokontra patwa haram Golput.

Menurut dia, jika ingin masyarakat tidak golput, maka bekerjalah dengan jujur sehingga kekecewaan tidak berujung pada golput. Lagi pula Indonesia menganut sistem pemilu yang “amoral” dalam pengertian, hal yang dipentingkan hanyalah kemenangan semata dan tidak perduli suara siapa mendukung siapa dan dengan cara apa, yang penting perhitungan akhir menang.

Adalah dosa besar arena politik yang kotor semacam ini dipaksakan untuk menjadi urusan yang harus dilegitimasi oleh Islam. Harus pula diingat bahwa UU yang ada tidak mempersoalkan berapa pemilih yang masuk di TPS. “Jadi selain tidak relevan, usul pembuatan fatwa itu benar-benar salah kaprah”, tegasnya.

Semestinya, kata dia, jika agama benar-benar ingin tampil sesuai keinginan agama itu, dan memang betul-betul ingin memperbaiki Negara yang sakit parah ini, maka fatwa yang harus muncul saat sekarang ialah tentang pemilu yang harus “beragama” dalam pengertian bisa menjadi bagian dari ibadah dan tidak boleh menghalalkan segala cara.

Juga fatwa tentang partai dan elit politik yang diharamkan untuk dipilih mengingat manfaat dan mudharatnya sudah nyata-nyata tak seimbang berdasarkan evaluasi empirik di lapangan. Selain itu juga mendeak fatwa tentang bahaya korupsi terhadap aqidah (keyakinan ketuhanan), nilai dan sistem kemasyarakatan, tentang agenda yang wajib dikerjakan oleh pemerintahan 2009-2014, dan tentang sikap Pemerintahan Indonesia terhadap demoralisasi termasuk kecenderungan penghinaan kekuatan dunia terhadap Islam dewasa ini.

Dia mengatakan, terminologi fatwa itu berkonotasi Islam. Oleh karena itu keinginan untuk membuat fatwa anti golput sekaligus juga sebuah penghinaan nyata terhadap umat Islam. Seolah-olah umat Islam ini bodoh dan bisa disesatkan dengan manuver politik yang rendah.

Kemanjaan parpol dan elit politik di Indonesia sudah melebihi batas-batas yang wajar. Sudah korup masih ingin dibela atas nama agama. Fenomena semacam ini sudah berusia panjang. Bukan cuma terjadi selama Orde Baru, juga tidak dimulai oleh Orde Lama.

Dia mensyinyalir, mungkin politik Islam Hindia Belandalah yang menjadi awal kesalahan-kesalahan perlakuan terhadap Islam hingga berlanjut sampai detik ini. (ms)

Mengharap Perubahan di Luat Pahae

Medan (Lapan Anam)
Peluang untuk mendapatkan dukungan masyarakat tetap tidak pernah sama di antara partai dan figur politik, dan jika pun figur tertentu yang kita dukung kelak terpilih mernjadi anggota legislatif, belum tentu ia memiliki kemampuan untuk mengemban aspirasi yang kita ajukan. Itulah kenyataan politik yang harus kita terima. Tetapi saya optimis bahwa Pemilu 2009 dapat menjadi awal munculnya harapan perubahan di Luat Pahae.

Demikian H Burhanuddin Napitupulu dalam sambutannya pada pertemuan masyarakat asal Luat Pahae di kawasan Jalan Medan Tenggara Medan, Sabtu (13/12). Hadir dalam pertemuan itu tokoh-tokoh perantau asal Luat Pahae antara lain Nelson Parapat, Prof.Dr.Harun Sitompul, Tokoh Pers Mayjen Simanungkalit, praktisi hukum Lamsiang Sitompul, tokoh adat Huminsa Sitompul dan lain-lain. Dari kalangan politisi selain H.Burhanuddin Napitupulu hadir Jasa Sitompul (PIS), Jumongkas Hutagaol (PPRN) Husor Sitompul (PDK) dan Abyadi Siregar (PAN).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi paparan Ketua Umum MPP Persatuan Luat Pahae Indonesia Dr.Hulman Sitompul, SpOG tentang peluang dan harapan perubahan Luat Pahae Melalui Pemilu 2009. Dikatakan, untuk kondisi kita di Luat Pahae yang amat memerlukan pengaruh dan kebijakan politik untuk perubahan, amat diperlukan kecermatan menentukan pilihan politik. Faktanya, sampai saat ini kita tidak memiliki anggota legislatif Kabupaten yang berasal dari Luat Pahae. Kelompok politik yang diharapkan mampu membawa aspirasi kita tentu tidak otomatis terdapat di antara parpol yang ada. “Pertanyaannya ialah, siapa yang benar-benar mampu memperjuangkan kemajuan Luat Pahae?”, Tanya Burhanuddin retoris.


Luat Pahae terkenal dengan SDM dan SDA yang menonjol. Jika melihat fakta minimnya infrastruktur dan tingkat kerusakannya saat ini, orang tidak percaya bahwa Menteri Pekerjaa Umum pertama Republik Indonesia adalah putera asal Luat Pahae, yakni Ir Mananti Sitompul. Harapan saya, demikian Burhanuddin Napitupulu, kita perlu sebuah kelompok politik di legislatif Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang dapat menjadi link (jaringan) yang kuat untuk memperjuangkan kemajuan Luat Pahae. Menurut dia, kondisi ini meminta keihlasan kita untuk tidak menonjolkan adanya perbedaan idiologi politik, apalagi agama.

Ketua Umum DPP Persatuan Luat Pahae Indonesia Dr.Hulman Sitompul dalam paparannya merinci kesepakatan kelompok kerja yang dipimpinnya untuk pemetaan politik, kajian popularitas dan elektibilitas di antara parpol dan caleg yang ada serta pencarian metoda yang terbaik untuk memberi pengaruh kepada masyarakat dalam penentuan pilihan dalam pemilu 2009 di kawasan Luat Pahae. Benar kata bang Burhanuddin, jelas Dr.Hulman, Pahae harus kita titipkan sebagai agenda penting yang harus diperjuangkan oleh para politisi kita. Oleh karena itulah kita memerlukan cara terbaik untuk mengarahkan pilihan politik kita agar nanti tidak berakhir sia-sia. Tidak itu saja, kata Dr.Hulman, putera asal Pahae dimana saja, yang saat ini berjuang untuk legislatif melalui pemilu 2009 sesungguhnya wajib kita Bantu. Di sini sudah hadir dan kita sudah kenal perjuangannya selama ini, yakni bang Burhanuddin Napitupulu. Dia salah seorang di antara tokoh penting yang kita miliki dan tentu wajib kita Bantu.


Sementara itu Shohibul Anshor Siregar yang dikukuhkan sebagai Sekretaris Umum DPP Persatuan Luat Pahae Indonesia pada pertemuan itu menyampaikan obsesinya, untuk mengembangkan paguyuban warga Luat Pahae sebagai bentuk solidaritas yang solid di antara para perantau untuk membangun kampong halaman. Agenda kita masih amat besar. Perhelatan politik 2009 memang patut menjadi salah satu urgensi yang perlu kita sikapi segera. Di luar itu agenda lain telah menunggu, misalnya bagaimana meyakinkan semua pembijaksana provinsi dan pusat bahwa rencana pengalihan jalan lintas Sumatera dari Pahae merugikan bagi daerah SUmatera Utara baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Perjuangan ini memerlukan kekuatan riil di legislatif maupun di eksekutif. Itu sebabnya begitu penting memperjuangkan orang-orang kita dalam pemilu 2009.

Selain itu kita perlu kajian tentang pola terbaik yang harus dibangun dalam kerangka interaksi perantau Luat Pahae dengan kampung halaman. Salah satu contoh budidaya coklat yang berkembang saat ini di Luat Pahae adalah inisiatif dari perantau. Petani kita adalah kelas gurem, tanahnya tidak bersertifikat, dan pola pemilikan lahan juga amat terbatas. Wadah Persatuan Luat Pahae Indonesia menginginkan terbangunnya sinergi antara perantau, kampung halaman dan pemerintahan lokal, papar Shohibul.


Persatuan Luat Pahae Indonesia adalah wadah yang dibentuk sebagai wahana perantau asal Luat Pahae di Medan. Dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dijelaskan bahwa wadah ini juga akan dikembangkan ke seluruh Indonesia, di tempat mana terdapat warga perantau asal Luat Pahae. (ms)

Warga Pahae Didukung di Pemilu 2009


Medan (Lapan Anam)
Warga Pahae bertekad akan mendukung dan memenangkan putra daerah asal Pahae, untuk duduk di lembaga legislatif pada Pemilu 2009 tanpa membedakan asal usul partai dan agama. Targetnya, harus ada putra Pahae di DPR RI dan DPRD guna memperjuangkan pembangunan Pahae yang masih tertinggal.

Tekad itu tercetus dalam pertemuan warga Pahae di aula CV Medan Bus Jl Menteng VII Medan, Sabtu (13/12).

Sejumlah tokoh Pahae antara lain Drs Burhanuddin Napitupulu, Ir Nelson Parapat, DR Hulman Sitompul SpOg, DR Shohibul Anshor Siregar MSi, Lamsiang Sitompul, Rusdi Ritonga SH, Prof DR H Harun Sitompul Mpd, Mayjen Simanungkalit (Penggagas Kabupaten Pahae), Drs Husor Parissan Sitompul, Drs Abyadi Siregar dan lainnya hadir dalam pertemuan itu.

Demikian juga para putra Pahae yang ikut Caleg dari berbagai Partai politik (Parpol) yang ikut Caleg pada semua tingkatan di Pemilu 2009, ikut berdialog guna memantapkan langkah.

Burhanuddin Napitupulu (Foto-Red)Caleg DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Sumut-1, mengatakan perjuangan memperkuat putra daerah di lembaga legislatif sangat penting. Karena ketertinggalam pembangunan di wilayah Pahae, termasuk akibat lemahnya posisi tawar warga Pahae di DPR RI dan DPRD.

“Perjuangan politik adalah perjuangan merebut kekuasaan. Suatu kelompok akan kuat jika kelompok itu memiliki kekuatan politik di lembaga legislatif dan eksekutif. Dan satu upaya memperkuat posisi tawar itu di legislatif, adalah dengan memperbanyak putra daerah Pahae di DPR RI dan DPRD”, katanya.

Burhanuddin tidak serta merta meminta agar dirinya didukung, tapi siapapun asalkan putra Pahae yang kredibel dan kompeten. Dia yakin potensi itu sangat memungkinkan, terutama melihat jumlah warga Pahae yang ikut menjadi Caleg di Pemilu 2009.

Pendapat itu didukung Nelson Parapat, yang mengatakan kekuasaan adalah kunci keberhasilan perjuangan. Dengan adanya kekuasaan, akan mudah mengambil kebijakan untuk membangun daerah. Maka dalam upaya memajukan daerah, dia tidak saja mendukung agar putra Pahae diperjuangkan di legislatif, tapi juga di eksekutif.

Demikian juga Jumongkas Hutagaol yang Caleg DPRD Sumut dari PPRN daerah pemilihan Sumut-8 (Taput dan sekitarnya), menilai potensi warga Pahae berkifrah di jalur politik sangat terbuka. Sebagai menantu warga Pahae, dia siap mempasilitasi segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya membangun Pahae.

Terungkap dalam pertemuan sangat akrab dan bersahaja itu, warga Pahae terdiri dari Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, Simangumban, Purbatua, baik yang berada di Parserakan (perantauan seperti kota Medan) maupun yang masih menetap di Bona Pasogit (kampung halaman), akan saling tukar informasi dan bersosialisasi mewujudkan tekad tersebut.

Terkait itu, akan dibentuk tim kecil guna menginventarisasi potensi putra daerah di kancah politik, terutama yang ikut bertarung di Pemilu legislatif tahun 2009. Organisasi Persatuan Pahae Indonesia juga akan diperkuat, dengan memaksimalkan bidang-bidang garapan yang mungkin ditangani dalam waktu dekat dan jangka panjang.

Ketua Persatuan Pahae Indonesia, Hulman Sitompul mengharapkan, warga Pahae tetap solid dalam kebersamaan mewujudkan visi dan misi organisasi. Potensi organisasi akan dimaksimalkan guna mewujudkan peran strategis anggotanya dalam berbagai kegiatan pengabdian membangun bangsa. (ms)



H Abdul Hakim Siagian SH MHum


KONSISTEN MEMBELA PETANI DAN NELAYAN

PERNAH dijuluki sebagai pendekar hukum,karena berani melawan rejim penguasa demi membela rakyat tertindas. Itu terjadi saat dia menjadi advokad dan pengacara. Dan setelah reformasi menyeretnya menjadi politisi, dia dikenal sebagai wakil rakyat yang konsisten membela petani dan nelayan.

Dia adalah H Abdul Hakim Siagian SH,MHum, kini anggota Komisi A DPRDSU dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Pria kelahiran Asahan 15 Agustus 1965 dari pasangan Haji S Siagian dan Hajjah S Boru Tambunan ini, memang politisi yang unik. Mengawali karir sebagai dosen,lalu jadi pengacara dan setelah reformasi terjun jadi politisi. Dalam berpolitik dia mengaku melandaskan keikhlasan dan niat ibadah, bersandar kepada dukungan keluarga dan restu orangtua.

Bagi banyak pihak, konsistensi Hakim Siagian membela nasip petani dan nelayan di jalur politik dipandang sinis. Karena persoalan petani dan nelayan kita sudah sangat kompleks, sulit diurai seperti mengurai benang kusut. Maka jika orang bicara soal nasip petani dan nelayan, seringkali dianggap sekedar wacana tanpa titik.

Namun itulah Hakim Siagian. Soal nasib petani dan nelayan dia selalu bicara lantang.Kata dia,walau seperti berteriak digurun pasir,akan tetap berjuang bagi petani dan nelayan. Bahkan, walau sudah menjadi politisi disegani, cita - citanya justru menjadi petani,terutama kelak dihari tua.

Dia memang asli anak petani di Asahan, yang dikenal sebagai daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara. Maka sebagai anak petani, dia tahu banyak masalah dihadapi petani dan nelayan serta ingin ikut memberi solusi atas masalah pelik itu.

Walau sudah menjadi anggota DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPW PAN Sumut, dia malah masih merasa sebagai petani. Maklum, walau tidak selebar milik konglomerat, dia adalah petani kelapa sawit dan juga karet.

Sejak awal dia sudah memberi perhatian serius untuk memperbaiki nasip petani dan nelayan. Namun dia tidak punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan, guna meretas tirai yang membuat petani dan nelayan kita selalu terpuruk. Maka ketika dia menjadi pengacara dia rela menggulung lengan baju, bertemu petani dan nelayan yang ditindas penguasa dan pengusaha.

Lalu ketika menjadi politisi, perjuangan membela kepentingan petani dan nelayan terus digelorakan. Di DPRD Sumut sendiri, bersama rekan sejawat dari partai lain seperti Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan (Partai Demokrat) dan Ir Edison Sianturi (Partai Patriot), dia bentuk Kaukus DPRD Sumut Peduli Petani dan Nelayan. Mereka kompak memperjuangkan agar porsi anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan terus ditingkatkan di APBD Sumut.

Ayah dari lima orang anak yakni Putri,Balqis,Longgom,Fajar dan Syafira serta suami dari M Boru Butarbutar SH ini, mengaku prihatin menyaksikan perlakuan pemerintah kita terhadap petani dan nelayan. Bangsa kita katanya, telah menzolimi petani dan nelayan.

Bangsa kita hanya berkoar mengatakan petani dan nelayan sebagai tulangpunggung ketahanan pangan, namun tidak diimbangi dengan perhatian serius untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan itu sendiri.

Karenanya, dia sering mengkritisi struktur anggaran APBN dan APBD Sumut yang tidak berpihak kepada petani dan nelayan. Termasuk alokasi anggaran APBD Sumut tahun 2009 sebesar Rp3,5 triliun, menurut dia tidak berpihak kepada petani, peternak, nelayan, juga pelaku Usaha Kecil dan Menengah Mikro (UMKM).

Padahal sesuai pengalaman pada masa-masa krisis beberapa tahun silam, hanya petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah mikro yang paling dapat bertahan menghadapi berbagai krisis. Dengan itu, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mengalokasikan anggaran yang sebanding dengan porsi sektor pendidikan yang mencapai 20 persen dari total APBN dan APBD.

Dia menilai visi dan misi Gubsu agar rakyat tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit dan memiliki masa depan, harus diimbangi dengan peningkatan anggaran untuk petani dan nelayan. Karena sektor pertanian dan nelayan, sangat terkait dengan status taraf hidup masyarakat. Dan mayoritas penduduk Sumut adalah petani dan nelayan.

Konsistensi Hakim Siagian dalam memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan, terus diharapkan masyarakat terutama yang tinggal di pesedaan. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Hakim Siagian, terungkap betapa petani dan nelayan mengharapkan agar konsistensi itu terus dilanjutkan kelak jika Allah Swt merestuinya menjadi anggota DPR RI.

Dalam Pemilu legislatif 2009 mendatang, Abdul Hakim Siagian memang dicalonkan PAN untuk anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut Tiga. Dan ketika orang mempersoalkan sumber dana kegiatan kampanye, dia malah bersyukur lahir sebagai anak petani. Dia mengaku, mengandalkan hasil kebun untuk membiayai kebutuhan pencaleg-annya itu. ***

Soal PHK, PT Unibis Membandel


Medan (Lapan Anam)
Manajemen PT Unibis- perusahaan bergerak dibidang pembuatan roti- masih membandel, untuk tidak bersedia membayar pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak atas 51 orang karyawannya.

Malah setiap kali pemerintah dan DPRD Sumut menjembatani untuk menyelesaikan masalah, pihak perusahaan sengaja mengutus orang berbeda yang tidak mengerti persoalan. Dengan itu, walau karyawan PHK sudah menginap sebulan di gedung DPRD Sumut menuntut hak-haknya, namun tetap saja tidak bisa dituntaskan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD Sumut dipimpin Ketuanya Ir Budiman Nadapdap dihadiri Kadis Nakertrans Sumut Drs Rapotan Tambunan, Wakapoltabes Medan AKBP Drs H Asdan Rifai di gedung dewan, Jumat (12/12), pihak PT Unibis juga tidak menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan masalah.

Dalam pertemuan, PT Unibis malah mengutus Ketua Apindo Kota Siantar, Mangasi Simanjuntak untuk mewakili perusahaan. Bersamanya, ada seorang wanita yang juga tak jelas kapasitasnya apa, kecuali hanya senyum dan mangguk-angguk saat rapat berlangsung.

Tidak Diusir

Wakapoltabes, Kadisnakertrans Sumut, Kadis Naker Medan dan anggota Komisi E DPRDSU, mengaku kecewa atas sikap manajemen PT Unibis yang tidak menghormati pemerintah dan karyawan. Karenanya, dalam rapat kemarin, utusan PT Unibis disuruh meninggalkan ruangan (tidak diusir), karena dinilai tidak punya manfaat untuk menyelesaikan masalah.

”Kami harap Saudara Ketua Apindo Siantar Mangasi Simanjuntak, keluar saja dari ruangan ini. Kami ingin pihak direksi yang hadir agar masalah tuntas”, kata anggota dewan Ustad Muhammad Nuh.Desakan itu diamini anggota dewan lainnya Drs Abul Hasan Harahap, Usman Hasibuan Sag, Drs Parluhutan Siregar, Hj Wardati, Syukran Jamilan Tanjung. Dan utusan PT Unibis itu pun hengkang tak berkutik.

Dalam pertemuan itu, buruh korban PHK melalui pengurus serikatpekerja mendesak agar Polisi menangkap Bos PT Unibis atas tindakan sepihak memPHK karyawan. Demikian juga sikap perusahaaan yang tidak memiliki iktikad baik menyelesaikan tanggungjawabnya atas masalah karyawan.

Setelah utusan PT Unibis hengkang dari ruang rapat, akhirnya rapat dewan memutuskan Selasa depan Komisi E DPRD Sumut bersama pejabat Disnakertrans Sumut dan Medan, Poldasu dan Poltabes, Jamsostek akan menemui manajeman PT Unibis dikantornya.

Jika dalam pertemuan itu tak juga ada isyarat perusahaan menuntaskan masalah PHK sepihak atas karyawannya itu, maka DPRD Sumut akan memanggil paksa untuk rapat pada kamis depan. Jika itupun gagal, akan dibentuk pansus (Panitia Khusus), guna mengkaji lebih menyeluruh tentang apa dan siapa dibalik PT Unibis hingga berani membandel.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Budiman nadapdap menjawab wartawan mengatakan, masalah PT Unibis sebenarnya sepele. Namun perusahaan tetap membandel dan tidak bersedia menyelesaikan masalah.

“Buruh siap di PHK tapi menuntut pesangon. Sebaliknya, buruh siap bekerja kembali asal upah selama mogok dan THR dibayar. Itu tuntutan yang logis dan wajar sebagai asset perusahaan”, kata Nadapdap.

Sementara seorang wanita utusan PT Unibis yang hadir dalam pertemuan itu, saat dikonfirmasi wartawan tetap saja hanya bengong. “Kita lihat saja nanti”, katanya dengan suara pelan saat didesak apa sikap PT Unibis soal hasil rapat dengan dewan.

Sebelumnya 51 buruh PT Unibis itu sudah sebulan menginap di DPRD Sumut. Mereka minta perlindungan hukum atas sikap dan tindakan sewenang-wenang pengusaha. Sesuka hati melakukan tindakan skorsing tanpa batas, PHK, memaksa buruh perempuan bekerja diluar jam kerja tanpa menghitung lembur dan pelanggaran hak normatif lainnya.

Dalam gambar, utusan PT Unibis dipimpin Ketua Apindo Siantar Mangasi Simanjuntak saat hengkang dari ruang rapat dewan.(ms)

Pempropsu Prioritaskan Anggaran Pembangunan

Medan (Lapan Anam)
Gubsu H Syamsul Arifin SE menyatakan, Pempropsu selalu konsekuen dalam mengalokasikan anggaran skala prioritas, bagi pembangunan yang dituangkan di RAPBD 2009. Diantaranya pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBDSU sesuai UUD dan UU No 20/2003.

Demikian nota jabawan Gubsu atas pemandangan Umum fraksi-fraksi tentang RAPBDSU 2009 disampaikan Sekdapropsu RE Nainggolan dan Asisten II Ekbang Kasim Siyo, dalam rapat paripurna dewan dipimpin ketua dewan Abdul Azis Angkat, didampingi Pimpinan Dewan Hasbullah Hadi, Ali Jabbar Napitupulu, Japorman Saragih di gedung dewan, Jumat (12/12).

Kata Gubsu, pembangunan infrastruktur mendapat alokasi anggaran terbesar kedua, disusul prioritas kesehatan, pertanian dan pemberdayaan UMKM dalam
rangka mengentaskan/mengurangi angka pengangguran.

Demikian halnya terhadap anggaran untuk infrastruktur, jalan, jembatan dan irigasi serta revitalisasi pertanian ditingkatkan, akan menjadi perhatian Pempropsu dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Upaya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, Gubsu menjelaskan, Pempropsu terus menerus menetapkan pertanian salah satu prioritas pembangunan . Sejak tahun 2006 pemerintah telah melasanakan program SP3 (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian) berusaha untuk memadukan pola pembelanjaan APBN dengan sistem perbankan.

Mengenai pupuk murah dan tidak palsu, dijelaskan Gubsu, pada tahun 2008 Pempropsu telah mengalokasikan dana pemberian bantuan pupuk organik cair ke 5 kabupaten pada sentra produksi tanaman pangan (Langkat, Deliserdang, Simalungun, batubara, Asahan) dan tahun 2009

melalui dana APBD telah dialokasikan kegiatan pemberian bantuan pupuk non subsidi ke sumber-sumber produksi. Untuk benih berkualitas, Pempropsu akan melaksanakan bantuan benih bermutu baik bersumber dari dana APBD maupun APBN.

Gubsu juga sependapat agar anggaran wajib kesehatan dialokasikan Rp300 milyar, mengingat kemampuan dana yang tersedia sangat terbatas, maka Pempropsu akan terus diupayakan ditingkatkan setiap tahun. Untuk tahun 2009 baru dapat dialokasikan anggaran pendidikan 20 persen atau Rp705 milyar dari APBD.

Terkait Untuk usulan alokasi anggaran perbaikan jalan tembus Langkat-Karo Desa Gelagah, Gubsu menyatakan sudah ditampung Rp2,3 milyar di RAPBD 2009 dan Rp3,940 milyar dari DAK. Sedangkan usulan bantuan untuk alokasi anggaran pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan di Kabupaten Humbahas, akan menjadi perhatian Pempropsu, jika anggaran memungkinkan.

Pengalokasian anggaran bagi setiap SKPD, Gubsu mengatakan, Pempropsu selalu menitikberatkan pada tupoksi dan arahan perencanaan pembangunan yang digariskan dalam RPJMD transisi Propsu 2006-2009 maupun dalam RKPD 2009, serta tetap mengacu pada KUA dan PPAS yang disepekati dewan dan Pempropsu. (ms)

Soal Pupuk, Karo "Dianaktirikan" Pemerintah


Medan (Lapan Anam)
Tragis benar nasib para petani di Kabupaten Tanah Karo Simalem. Bagaimana tidak, ketika musim tanam tiba pupuk bersubsidi menghilang dari pasaran. Dan saat panen datang harga malah anjlok.Sementara Pemkab Karo, tidak sedikitpun menaruh perhatian untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Masyarakat petani di "Bumi Turang" Tanah Karo Simalem benar-benar "dianaktirikan" pemerintah dalam hal pupuk bersubsidi, karena hanya memberikan kuota 30 persen dari kebutuhan sebenarnya," tegas Anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Ir Edison Sianturi kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (11/12).

Menurut politisi dari Partai Patriot Pancasila ini, dari 48 ribu ton kebutuhan pupuk untuk Tanah Karo, kuotanya hanya 16 ribu ton. "Inilah yang menyebabkan langkanya pupuk bersubsidi di "Bumi Turang" itu," ujar Ir Edison Sianturi yang juga Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini.

Ir Edison Sianturi yang saat ini duduk sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini mengungkapkan, siapapun tahu Tanah Karo Simalem merupakan etalase pertanian di daerah ini yang mengangkat dan mengharumkan nama Sumut sampai ke luar negeri.

Namun, kesal Edison Sianturi, perlakuan pemerintah yang hanya memberikan kuota 30 persen dari kebutuhan pupuk yang sebenarnya, dinilai sebagai bentuk "anak tiri". Sementara, lanjut Edison, banyak daerah lain di Sumut yang mendapatkan kuota sampai 90 persen.

Edison mengakui Pemkab Karo juga kurang menaruh perhatian serius terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi yang telah "menyengsarakan" petani di Tanah Karo.

"Seharusnya, kelangkaan pupuk ini menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Perdagangan serta bupati Karo untuk memperjuangkan penambahan kuota ke pemerintah pusat sebagai wujud keperdulian kepada masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian," papar Edison.

Dengan demikian, kata Edison, kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi langganan dan masalah yang tidak pernah terselesaikan, tidak akan pernah terjadi lagi.

Selain soal pupuk, Pemkab Karo juga harus memproteksi para petani di daerah itu dari anjloknya harga komoditi hasil pertanian. Selama ini Pemkab Karo cenderung melepas harga sesuai pasar yang hanya menguntungkan pedagang.

"Inilah yang membuat posisi tawar petani menjadi lemah. Sudah selayaknya Pemkab Karo memiliki Cool Storage untuk bisa menampung hasil pertanian sementara menunggu harga jual membaik. Bila perlu bentuk Perusahaan Daerah yang mengelola/membeli hasil tani masyarakat dengan harga yang tidak meřugikan petani," jelas Edison.

Kalau itu yang dilakukan Pemkab Karo, lanjutnya, masyarakat petani akan merasa pemerintah sebagai pelindung mereka. Selain itu, katanya, Pemkab Karo juga perlu menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota di Sumut maupun propinsi lain sebagai lahan pemasaran hasil pertanian tersebut.

"Selama ini 'kan tidak, petani menilai Pemkab Karo belum berpihak kepada rakyat, sehingga timbul sikap apatis terhadap pemerintah. Masyarakat pernah menyampaikan kepada saya bahwa tidak ada gunanya pemerintah bagi mereka. Imej ini 'kan harus segera diubah sehingga rakyat merasa terlindungi," tandas Edison Sianturi. (ms)

Festival Takbir Akbar Perebutkan Piala Gubsu

>>Release
Medan ( Lapan Anam)
Ketua DPP Partai Golkar, Drs H Burhanuddin Napitupulu,membuka Festival Takbir Akbar ke 13 memperebutkan piala Gubernur Sumatera Utara, Minggu malam (6/11) di lapangan bola Desa Kelambir Lima Kebun, Kec Hamparan Perak, Kab Deliserdang.

“ Ini sebuah kegiatan yang sangat positif dalam upaya membina ummat terutama generasi muda dalam menjauhkan mereka dari hal-hal yang bersifat negatif, seperti terlibat penyalah gunaan Narkoba,” ujarnya usai melepas peserta.

Menurut Buhanuddin yang juga Caleg DPR RI, dari Dapem Sumut I ini, keunikan Festival ini selain menyebarkan syiar Islam, juga memiliki link, dimana saat-saat jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, ummat Islam yang ada di daerah ini juga berkumpul di satu lapangan dan mengumandangkan Takbir dan Tahmid, hingga keliling kampung yang ada di sekitar wilayah ini.

Burnap begitu tokoh asal Sumatera Utara itu disapa juga menyebutkan, Festival Takbir Akbar yang digagas oleh tokoh Sumut, H Wagirin Arman ini dinilai memiliki keunikan tersendiri, dan belum ditemukan di provinsi lain. Soalnya syiar agama Islam ini sudah berlansung selama 13 tahun terus menerus, bahkan sudah bebrapa kali pergantian Gubernur. “Ini sebuah event yang luar biasa, karena itu juga mendapat perhatian dari masyarakat yang luar biasa,” katanya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Meutiya Hafid, yang juga Caleg DPR RI dari Partai Golkar, untuk Dapem Sumut I. Menurut Meutiya Reporter salah satu televisi swasta yang sudah melanglang buana ke berbagai tempat ini, ia baru melihat betapa partisipasi masyarakat dalam festival ini cukup besar dan sangat luar biasa. Tak cuma peserta festival yang memenuhi lapangan, tapi juga masyarakat yang mencapai 10 ribu orang ikut memadati lapangan, ditambah lagi masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui oleh peserta festival.

Sementara itu, Ketua DPRD Seliserdang, H Wagirin Arman yang juga sebagai penggagas dilaksanakannya festival ini menyebutkan, partisipasi ummat dalam ikut mensukseskan festival ini cukup besar. Dari tahun ke tahun, peserta terus bertambah untuk ikut menyemarakkan festival ini. Saat ini saja peserta sudah meliputi 3 daerah tingkat 2, yakni Deliserdang, Medan dan Binjai.

Menurut H Wagirin, sejak event ini digelar ada beberapa tokoh Nasional pernah berkunjung ke Desa Kelambir Lima Kebun ini, di antaranya H Wiranto, Agung Laksono, Akbar Tanjung dan bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta beberapa tokoh lainnya.

Turut melepas peserta festival antara lain, yang mewakili Gubsu, mewakili Bupati Deliserdang, para caleg dari Partai Golkar, di antaranya, Reza Fahrumi Taher, Iman Swadiri Ginting, Darwin Harahap, Muspika Kecamatan Hamparan Perak, serta petinggi kebun Kelambir Lima.***

Pemerintah Tak Perlu Ragu Turunkan Harga BBM

Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian SH M.Hum menilai, pemerintah tak perlu ragu untuk kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menyusul turunnya harga minyak dunia. Bahkan tak perlu menunggu sampai Januari 2009 untuk mengumumkan penurunan harga BBM.

Pemerintah juga harus mengetahui bahwa turunnya harga BBM akan langsung menyentuh perekonomian rakyat dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah tak perlu menunggu sampai Januari untuk menurunkan harga BBM, sehingga kita tidak perlu menunggu untuk mensejahterakan rakyat,” tutur Abdul Hakim Siagian SH,M.Hum kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (10/12).

Menurut Hakim, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kepada publik secara transparan tentang harga BBM, baik itu meliputi berapa besar sesungguhnya kebutuhan Dalam Negeri, dari mana BBM tersebut dipasok, dan berapa besar biaya pengolahannya sampai pada tata cara pendistribusiannya.

Selain itu, pemerintah juga wajib menjelaskan hubungannya dengan fluktuasi harga BBM di tingkat dunia. “Saat ini informasinya simpang siur. Paling tidak ada beberapa sumber yang layak dipercaya, bahwa sesungguhnya kebutuhan BBM dalam negeri masih bisa dipenuhi. Artinya tak perlu membeli, pemerintah hanya mengeluarkan biaya mengolahnya saja,” tutur Caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut 3.

Berdasarkan informasi, menurut Hakim Siagian, untuk mengolah BBM dibutuhkan biaya maksimal Rp600-Rp700 per liter. Dengan demikian, penetapan harga premium di level angka sekarang jelas menyengsarakan rakyat yang tentunya sangat memberatkan rakyat.

Seandainya premium dijual Rp4.000 dipotong biaya distribusi Rp700 per liter, maka pemerintah masih bisa untung Rp3.300 per liter. Jumlah itu kalau dikalikan dengan kebutuhan BBM dalam negeri, maka untung yang diperoleh pemerintah masih bisa untuk menutupi defisit APBN.

“Oleh karena itu pemerintah seharusnya tak perlu menaikkan harga BBM dulu. Bahkan setelah angka BBM di pasar dunia turun lebih setengah, sudah seharusnya pula pemerintah kembali menurunkan harga BBM sejak dini dari harga awal,” kata Hakim Siagian.

Dia menilai, tindakan pemerintah sekarang kontradiktif dengan kewajibannya, dan bahkan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, dengan tetap ‘memelihara’ harga BBM tinggi, maka hanya akan membuat rakyat sengsara.

“Saya bahkan memiliki firasat bahwa dengan membuat harga BBM tinggi, maka bisa untuk mencicil hutang luar negeri yang sudah mencapai Rp1,6 tiliun, lebih besar dari APBN,” kata Hakim Siagian. (ms)

APBD Sumut 2009 Tak Berpihak Pada Petani

Medan (Lapan Anam)
Alokasi anggaran APBD Sumut tahun 2009 sebesar Rp3,5 triliun, tidak berpihak kepada petani, peternak, nelayan, serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah Mikro (UMKM). Demikian menurut anggota DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian SH, M.Hum, Rabu (10/12), menanggapi RAPBD Sumut 2009.

Kata dia, APBD Sumut 2009 tidak memberi arti kepada petani, peternak, nelayan dan usaha kecil menengah mikro. Demikian juga terhadap angka pengangguran, ini sangat berbahaya.

Oleh karena itulah, menurut Hakim, sebelum terlambat—walau saat ini sesungguhnya sudah, pihaknya meminta kepada Pemprovsu mengalokasikan anggaran untuk segera mengantisipasi krisis global dan dampaknya di Sumut.

Bila melihat pengalaman pada masa-masa krisis beberapa tahun silam, hanya petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah mikro yang paling dapat bertahan menghadapi berbagai krisi pada masa lalu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan bagi mereka bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. “Tentunya yang sesuai dengan visi dan misi Gubsu,” ujar Hakim bersungguh-sungguh.

Selain itu, Pemprovsu juga dipandang perlu untuk memaksimalkan sektor pendapatan, utamanya dari sektor perkebunan guna meningkatkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha kecil menengah dan mikro.

Dia mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan membedah RAPBDSU 2009 dengan pendekatan kaca mata petani, peternak, nelayan serta usaha kecil menengah mikro. “Kita akan bedah sejauhmana keberpihakan Pemprovsu kepada petani dan nelayan”, katanya. (ms)

Permudah Pencairan Tunjangan Profesi Guru

Medan (Lapan Anam)
Pimpinan MajelisDaerah (PMD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Binjai dan Langkat bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Al Ishlaiyah Binjai mengadakan Seminar Pendidikan Nasional, di gedung Az Zahra Kota Binjai, Minggu (712).

Acara digelar dalam menyambut Hari Guru itu secara resmi dibuka Ketua Umum Pimpinan Majelis Wilayah KAHMI Sumut H Raden Muhammad Syafii SH Mhum akrab disapa Romo.

Romo dalam sambutannya berharap event-event intelektual seperti ini hendaknya mampu mewujudkan cita-cita KAHMI, yakni berperan serta dalam meningkatkan wawasan para guru.

Seminar dengan tema Sertifikasi Menuju Profesionalisme Guru itu merupakan ide Ketua PMD KAHMI Binjai Prof DR Effendy Delux Putra SU Apt yang merupakan guru besar USU.

Tampil sebagai pembicara Rektor Unimed Prof Syawal Gultom MPd, anggota DPRD Sumut Drs Asyirwan Yunus dan dosen Fakultas Teknik USU Prof DR Ir Darmayanti Lubis yang dipandu moderator DR HM Jamil MA.

Pada seminar yang diikuti sekitar 700 peserta itu, para guru berterimakasih kepada panitia karena dapat membantu proses sertifikasi guru dan wawasan tentang pendidikan dari narasumber.

Ketua Panitia Pelaksana Drs Rulianto MPd dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta atas apresiasi dan kepedulian kepada dunia pendidikan.

Sementara Asyirwan Yunus juga caleg DPRD SU dari PBR dapem Langkat dan Binjai Nomor Urut 1 dalam materinya meminta kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi agar tidak mempersulit pencairan dana tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifkasi.

Kepada guru yang telah lulus sertifikasi, Asyirwan berharap agar program pemerintah ini betul-betul dapat meningkatkan kualitas mereka, seiring pelaksanaan amanah UUD 1945 tentang 20% alokasi anggaran pendidikan dari APBN/APBD mulai tahun 2009 ini betul-betul dapat direalisasikan.

Menanggapi pertanyaan peserta tentang dana lauk pauk yang dua tahun terakhir ini tidak lagi mereka terima, Asyirwan meminta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota segera mencairkannya. “Sebab di saat krisis global ini dana tersebut sangat meringankan beban para guru,” ungkap Asyirwan.

Seminar berjalan sukses itu diakhiri panitia dengan melakukan lucky draw 5 unit handphone dan puluhan hadiah hiburan lainnya. (ms)

Pemkab Karo Gagal Serap Dana BDB Rp 8 Miliar

Medan (Lapan Anam)
Kinerja Pemkab Karo di bawah kepemimpinan DD Sinulingga benar-benar "lemah". Buktinya, dari Rp 8 miliar dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang bersumber dari APBD Sumut, hanya Rp 200 juta yang diserap Pemkab Karo.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Ir Edison Sianturi kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (10/12).

"Kalau saja Pemkab Karo bisa menyerap seluruh dana BDB itu, sedikit banyaknya akan bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun jalan, irigasi, pertanian dan lainnya," kata Ir Edison Sianturi.

Politisi dari Partai Patriot Pancasila ini mengungkapkan, alasan Pemkab Karo tidak bisa menyerap dana APBD Sumut dan P-APBD Karo 2008 tidak ada, bukan alasan yang tepat.

Sebab, ujar Edison Sianturi, kabupaten/kota di Sumut juga banyak yang seperti itu tapi kenapa mereka bisa menyerap dana BDB, malah mereka meminta agar dana itu bisa ditambah lagi tahun berikutnya.

Ir Edison Sianturi menilai, gagalnya Pemkab Karo menyerap dana BDB akibat aplikasi komunikasi administrasi yang kurang baik, sehingga dampaknya sangat merugikan masyarakat Karo.

"Ini menunjukkan kelemahan aparat Pemkab Karo yang tidak jeli dan kurang konsultasi dengan Pemprovsu untuk bisa menyiasati keadaan, misalnya melakukan pendahuluan anggaran," tegas Ir Edison Sianturi yang juga Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini.

Edison Sianturi menyesalkan kinerja Pemkab Karo tersebut, karena dana Rp 8 miliar itu seharusnya sudah dapat dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan yang intinya akan mempengaruhi perekonomian rakyat.

"Karena itu kita berharap di tahun 2009 Pemkab Karo tidak mengulangi kesalahan yang sama karena akan merugikan masyarakat dari sisi pelayanan pemerintah. Dan kegagalan di tahun 2008 ini akan menjadi catatan yang tidak baik bagi Pemkab Karo," imbuh Edison Sianturi.

"Secara institusi, saya meminta maaf kepada masyarakat atas kelemahan Pemkab Karo. Padahal, kita sudah berjuang tapi belum dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemkab Karo," ujar Edison Sianturi. (ms)

Masyarakat Sipil Demo di DPRDSU

Medan (Lapan Anam)
Seribuan massa dari berbagai kelompok antara lain menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Sipil Sumut, berdemonstrasi di gedung DPRDSU d kantor Gubsu, Rabu (10/12), menuntut pelaksanaan UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Reformasi Agraria.

Dalam orasinya di depan gedeung dewan dan kantor Gubsu, mereka juga menuntut pemerintah mencabut peraturan bersama 4 menteri, laksanakan Tap MPR No 11 Tahun 1998, hentikan kekerasan terhadap masyarakat oleh aparatur pemerintah, berikan pendidikan gratis, hapus Perda No 04 Tahun 2008 Tentang Penertiban Anak Jalanan, bertanggung jawab atas kehidupan yang layak bagi masyarakat miskin, berantas perbudakan/traficking terhadap perempuan dan anak serta berikan anggaran 5 persen untuk jaminan kesehatan rakyat miskin.

Sementara itu massa Formadas Medan menyerukan pendidikan gratis untuk rakyat, tanah untuk petani, laut untuk nelayan, hapuskan buruh kontrak, berikan upah yang layak untuk buruh, hentikan penggusuran terhadap PKL, berikan lapangan pekerjaan dan stop kekerasan.

Sedangkan sekelompok massa menuntut agar Bupati Nias Binahati B Baeha segera ditangkap terkait kasus dugaan korupsi. Massa ini menilai bupati Nias merupakan koruptor No 1 dan mendesak aparat hukum segera turun tangan melakukan pengusutan secara tuntas.

Sementara, kelompok masyarakat sipil dalam demo itu mengusung sejumlah spanduk yang mengecam keberadaan perusahaan perkebunan, termasuk perusahaan trans-national coorperations (TNC), lembaga-lembaga negara, serta mengusung foto-foto korban yang meninggal karena korban penculikan dan kekerasan.

Erwin salah satu demonstran dalam orasinya menyebutkan, enampuluh tahun setelah Deklarasi Universal tentang HAM ditandatangani ratusan negara, termasuk Indonesia, pada 10 Desember 1948, kondisi penegakan dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia tidak kunjung membaik.

"Karena itu kami menuntut pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk serius memerbaiki sikapnya dalam penegakan HAM. Jangan lagi ada kekerasan terhadap masyarakat," tegas Erwin.(ms)

Ada Mafia di Balik Eksekusi Tanah Pantai Labu

Medan (Lapan Anam)
Masyarakat Dusun Anggrek Baru, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Rabu (10/12) demo di gedung DPRD Sumut, memprotes penetapan eksekusi atas tanah mereka yang dikeluarkan PN Lubuk Pakam No 13/eks/2008/63/Pdt.g/2000/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2008.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zakaria Bangun, SH, MHum, Anggota Komisi E Budiman Nadapdap yang menerima massa berjanji akan bekerja secara marathon untuk menyelesaikan berbagai tuntutan massa tersebut.

Menurut petani, mereka baru tahu menjadi tereksekusi setelah keluarnya penetapan eksekusi PN Lubuk Pakam tersebut. Masyarakat juga mengaku telah diperlakukan sewenang-wenang, dan diancam untuk segera meninggalkan lahan dan tempat tinggal mereka selama ini.

Mereka menilai, kesewenang-wenangan itu sangat bertentangan dengan prinsip Hak Azasi Manusia (HAM), karena tidak menghormati hak hukum rakyat petani sesuai peraturan pemerintah N0 24 Tahun 1997.

Karena itu, mereka menuding Ketua PN Lubuk Pakam telah bertindak otoriter dan melanggar peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1999, dengan mengusir paksa rakyat petani dari tanah tempat tinggal dan mencari nafkah bagi keluarga.

"Kami menuntut berhentikan Ketua PN Lubuk Pakam dari jabatan dan profesi hakim yang telah mengeluarkan penetapan eksekusi atas lahan kami," kata salah seorang warga.

Massa juga menuntut agar diterbitkan status administrasi hak penguasaan atas tanah yang telah mereka kuasai dan usahai selama 20 tahun.

"Cegah tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari orang-orang yang mengaku aparat hukum yang ingin memaksa eksekusi lahan kami. Begitu juga dengan mafia tanah yang kami duga "bermain" di balik penetapan eksekusi itu, harus diberantas habis," tegas masyarakat. (ms)

Bahaya Laten Korupsi


Oleh Mayjen Simanungkalit

BELAHAN dunia menjadikan 9 Desember sebagai hari anti korupsi. Sebegitu pentingkah ? Spanduk raksasa dan baleho terpampang dihampir setiap sudut kota, seperti juga di kota Medan, guna mengingatkan hari itu sebagai hari anti korupsi.

Terlepas dari prasangka, biaya pengadaan spanduk dan baleho itu juga patut dicurigai sebagai praktek korupsi. Berani taruhan ? Periksa dan usut berapa biaya yang dikeluarkan untuk spanduk dan baleho itu. Dari mana sumber dananya, siapa yang mengordernya ?

Jika prasangka itu betul, tentu sangat tragis. Karena untuk mengingatkan orang lain agar jangan korupsi justru dilakukan dengan korupsi. Sebab disana ada praktek mark up, penggelembungan dana yang merugikan keuangan Negara dan memperkaya seseorang atau kelompok.

Kalau mau jujur, gerakan anti korupsi yang muncul belakangan ini belum sesuai harapan. Pemerintah memang telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah menahan sejumlah koruptor, tapi itu hanya bagian kecil.

Diakui ada kemajuan dalam menindak koruptor, namun masih banyak yang tidak dijerat. KPK masih perlu kerja keras.Kita setuju agar KPK dibentuk di Provinsi, guna mempercepat penindakan kasus korupsi itu.

Kita juga sarankan agar korupsi dijadikan sebagai bahaya laten, seperti halnya bahaya laten komunis. Maka Kepres tentang Korupsi, perlu dikeluarkan dengan sejumlah konsekwensi.

Salah satu diantara konsekwensi Kepres Korupsi bahaya laten, kiranya semua administrasi kenegaraan harus dilengkapi bukti bukan keluarga koruptor. Misalnya, pejabat yang akan naik pangkat, harus melampirkan surat keterangan bukan sebagai keluarga koruptor.

Paling tidak dalam mengurus lamaran kerja, seseorang harus melampirkan surat keterangan bukan koruptor dan bukan keluarga koruptor. Dengan itu, orang terindikasi korupsi tidak bisa masuk jajaran pemerintah dan profesi lainnya, termasuk menjadi pejabat publik.

Sebelum ini terujud, pemerintah juga harus konsisten dalam menangani administrasi keuangan. Agar anggaran Negara tidak bocor dan tidak tepat sasaran, sebaiknya penggajian ganda dihapuskan.

Selama ini, penggajian ganda ini jamak terjadi. Misalnya, ada anggota DPRD yang masih rangkap gaji sebagai komisaris BUMD. Ada pengurus KPUD rangkap gaji sebagai dosen dan sebagainya.

Seseorang dapat menduduki dua jabatan publik sekaligus dan memperoleh gaji dari Negara di dua profesi itu. Administrasi Negara kita lemah, sehingga orang dapat terima gaji di dua tempat.

Padahal seharusnya, jika seorang dosen melamar menjadi komisaris BUMD, dia harus memilih satu diantaranya. Jika memilih jadi komisaris, maka gajinya sebagai dosen harus distop. Sebab dia sudah digaji atas jabatan komisaris.

Tapi itulah Negara kita. Teriak bisa kuat, tapi berbuat tidak kuat. Bukankah masih ada anggota KPK, KPU, dan lainnya yang rangkap gaji ?

Jika rangkap gaji tidak dapat dihapuskan, jangan cerita soal anti korupsi. Itu hanya sekedar cakap-cakap, kombur malotup, atau malah sekedar cerita pelipur lara. Amangoi Fuang.***

Pemprovsu Harus Gali Sumber PAD Baru

MEDAN,SELASA-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), diluar sumber-sumber yang selama ini menjadi andalan. Misalnya melalui bagi hasil pajak sumberdaya perkebunan, pertambangan serta kelautan dan perikanan.

Demikian disarankan Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut kepada Pemprovsu, dalam pemandangan umum fraksi terhadap R-APBD Sumut 2009 yang disampaikan jurubicara H. Syukran J. Tandjung, di Medan, Selasa (9/12).

Dalam pemandangan umum fraksinya terhadap R-APBD Sumut 2009 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumut, ia mengatakan sumber utama pendapatan Sumut masih sangat didominasi PAD dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah.

Sedangkan sumber pendapatan lain yang bersal dari retribusi daerah, hasil
pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah belum
signifikan. "Ini menggambarkan masih lemahnya struktur sumber-sumber pendapatan daerah Sumut," katanya.

Pendapatan Sumut pada R-APBD 2009 diproyeksikan Rp3,249 triliun dan belanja Rp3,526 triliun. Perolehan utama dari pendapatan daerah berasal dari PAD sebesar Rp2,104 triliun lebih, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp1,946 triliun lebih.

Sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari dana perimbangan yang diproyeksikan sebesar Rp1,118 triliun lebih dan terdiri atas bagi hasil pajak sebesar Rp316 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp1,367 miliar dan dana alokasi umum Rp800,702 miliar.

Sumber pendapatan lain yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah hanya
sebesar Rp26,729 miliar lebih, terdiri atas sumbangan pihak ketiga sebesar Rp3,8
miliar, "annual fee" Rp22,5 miliar dan dana alokasi cukai hasil tembakau sebesar
Rp428,097 juta.

Menurut Sukran J. Tandjung, ke depan Sumut tidak bisa lagi hanya bersandar pada
pajak daerah. Partai Golkar memandang Pemprov Sumut perlu melakukan berbagai
terobosan yang inovatif dengan upaya-upaya diversifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan yang lain.

"Langkah inovatif lain yang juga bisa dikembangkan adalah dengan memberikan
jangkauan pelayanan yang luas bagi seluruh masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bermotor. Tapi harus diingat dalam peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah jangan sampai terlalu membebani masyarakat," katanya.

Pada bagian lain Syukran J. Tandjung juga berharap RAPBD Sumut 2009 dapat
memprioritas kepentingan masyarakat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sumut.

"RAPBD Sumut 2009 dengan pendapatan yang diproyeksikan hanya sebesar Rp3,249
triliun dan belanja Rp3,526 triliun itu bukanlah nilai yang fantastis yang akan
membuat ruang gerak pembangunan daerah kita lebih leluasa," katanya.(ms)

Waspadai Migrasi Setan Timur Tengah


Oleh Mayjen Simanungkalit

MUSIM haji telah tiba. Jutaan warga Indonesia yang tahun ini melaksanakan ibadah haji ke tanah suci akan segera pulang. Kita perlu was-was, sebab setan-setan baru akan masuk ke Indonesia, dengan membonceng jamaah haji tersebut.

Kita sering lalai soal ini. Setiap kita menyambut kedatangan jamaah haji, kita hanya terfokus pada idiom haji mabrur. Yakni manusia-manusia yang suci, yang berjiwa Makkah dan berhati Madinah. Tamu-tamu Allah itu, seolah semuanya sudah mencapai haji yang mabrur.

Padahal, sesungguhnya, setiap kita menyambut kedatangan jamaah haji dari Makkah, kita harus waspada terhadap masuknya setan-setan baru. Sebab, dari sekian juta penduduk kita yang berangkat ke tanah suci Makkah, tidak sedikit yang justru tertumpangi setan-setan Timur Tengah yang bersemayam dihati jamaah haji itu.

Jangan silap, jajirah Timur Tengah seperti Makkah dan Madinah adalah basis massa setan-setan professional. Itu sudah diakui kitab-kitab agama samawi (agama yang diturunkan dari langit), sehingga Allah Swt sendiri merasa perlu menurunkan Nabi dan Rasulnya hanya di Timur Tengah.

Adakah nabi diturunkan di Pulau Samosir ? Tentu tidak, tapi semuanya di Timur Tengah. Kenapa? Antara lain, karena di Timur Tengah itulah basis kebobrokan moral yang tentu dimotori mahluk penantang Allah Swt yakni SETAN.

Sementara, setiap musim haji puluhan juta ummat islam dari belahan dunia berkunjung ke makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Dari tanah air, mereka sudah membawa setan yang bersemayam dihati masing-masing, lalu sampai di Makkah dan Madinah, mereka bertemu lagi dengan setan-setan baru yang datang dari belahan dunia.

Nah, setan-setan ini tentu akan berdiskusi dan berdialog, bertukar informasi tentang teknik-teknik mutakhir untuk menyesatkan manusia sebagai misi tunggal mahluk Setan. Setan dari belahan dunia saling berbagai strategi.

Disisi lain, jamaah haji kita tidak semua mampu menjadi haji yang mabrur. Maklum, ongkos yang mereka gunakan untuk naik haji juga banyak yang tidak halal. Malah ada yang menggunakan hasil korupsi, hasil menipu. Diantaranya malah, dengan membebankan ongkos kepada jamaah lain dengan dalih sebagai pejabat pemerintah, pejabat Depag, atau pimpinan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Dari ongkos saja sudah tak benar, bagaimana pula mau jadi haji Mabrur ?

Kelompok-kelompok jamaah haji macam inilah yang rentan terhadap migrasi setan Timur Tengah. Mereka pun sesungguhnya sadar tak layak menjadi tamu Allah di tanah suci, karena menggunakan ongkos yang tidak halal. Eceknya, undangn untuk mereka tidak asli. Mereka datang sendiri tanpa diundang, tanpa dipanggil.

Ingat, yang wajib naik haji itu adalah ummat islam yang memiliki kesanggupan dari berbagai hal. Sanggup dari segi kesehatan, ilmu pengetahuan, ongkos yang halal.

Ibadah Haji, menurut Wahbah Zuhaeli dalam bukunya Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, berarti mengunjungi Kabah untuk melaksanakan beberapa perbuatan tertentu, di tempat-tempat tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Kegiatan ibadah itu dengan sendirinya mengandung makna ritualitas yang sangat tinggi baik dari segi simbol, sejarah, maupun sosiologi.

Semua ritual tersebut bersifat simbolik. Semuanya memiliki makna tersendiri. Melempar jumrah, misalnya. Secara simbolik, ritual ini berupa kegiatan melemparkan batu-batu kecil ke sebuah tugu yang berdiri tegak, sebagai asumsi pelemparan dan permusuhan terhadap setan dan iblis.

Secara substansial, ritual simbolik ini dapat diinterpretasikan sebagai komitmen seorang muslim untuk mengekang segala bentuk tindak pembudakan yang diarahkan nafsu setaniahnya. Ritual melempar jumrah dapat diartikan sebagai simbol komitmen pembebasan seorang muslim dari potensi orientasi-orientasi kejahatan yang ada dalam dirinya.

Jemaah haji seharusnya menjadi haji mabrur. Karena inilah predikat tertinggi yang ingin dicapai dalam menjalankan ibadah itu. Rasulullullah SAW bersabda tentang haji mabrur: Artinya; ‘Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. (HR. Al-Bukhari 1773, Muslim 1350).

Tentang ini, Al-Allamah Al-Munâwi berkata ketika menjelaskan makna ‘haji mabrur’ : ‘Maknanya adalah haji yang diterima, yaitu haji yang tidak tercampur dengan dosa apapun, dan diantara indikasi diterimanya adalah ia kembali melakukan kebaikan yang pernah ia lakukan dan ia tidak kembali melakukan kemaksiyatan.’ (Faidhul Qadîr oleh Al-Allamah Al-Munâwi 3/520)

Namun jika keberangkatan naik haji ke baitullah, diawali dengan menipu Allah Swt, bagaimana mungkin hal itu terujud ? Jika ongkos naik haji dari hasil korupsi, menipu dan sejenisnya, apa bisa haji mabrur ?

Jelasnya, tidak semua jamaah haji kita akan memperoleh predikat haji mabrur. Mereka-mereka ini mungkin malah menjadi penyebar setan-setan baru. Mereka gagal membunuh setan yang bersemanyam dihatinya, tapi malah menambah jumlah setan dihatinya.

Setan-setan Timur Tengah yang selama ini bergerilya di tanah suci, masuk kehati jamaah dan bergabung dengan setan yang sudah ada sebelumnya. Setan-setan ini, diantaranya akan ikut terbawa ke Indonesia, saat jamaah haji itu kembali ketanah air.

Jamaah yang tertular setan Timur Tengah ini sulit dideteksi, sebab bersifat ghoib dan tidak kasat mata. Paling-paling untuk menandai adanya jemaah haji yang tertular setan Timur Tengah, adalah dengan melihat prilaku sang Haji itu setelah tiba di tanah air.

Adakah mereka makin baik prilakunya ? Adakah ibadahnya makin khusuk ? Apakah mereka akan berhenti korupsi ? Berhenti menipu ?

Jika setelah kembali ketanah air, jamaah haji masih korupsi atau malah makin serakah, itu berarti setan masih bersemayam dihatinya. Malah bisa jadi, setan tanah air yang selama ini menguasai hatinya, berkolaborasi dengan setan Timur Tengah yang dibawanya saat naik haji, menjadikan jiwanya makin kosong.

Kita harus waspadai setan-setan baru yang menyusup dihati jamaah haji yang akan segera tiba ditanah air. Karena jika setan-setan itu terus berkembang biak, menyebar dan tertular kehati kita yang belum haji, dampaknya akan berbahaya bagi bangsa kita.

Cukuplah setan yang ada ditanah air menjadi musuh kita, tidak perlu ditambah lagi dengan setan-setan baru yang berdedikasi tinggi dan terlatih. Maka hati-hatilah migrasi setan Timur Tengah. ***

IBADAH KURBAN DAN KESALEHAN SOSIAL

Oleh Mayjen Simanungkalit

KETIKA musim haji tiba, kalangan binatang yang masuk kategori hewan kurban gelisah bukan main. Was-was tidak ketulungan. Kambing berusia 1 tahun dan sapi berusia 2 tahun, paling takut. Terutama yang pisiknya sehat dan terawat, hampir pasti akan menghadapi eksekusi mati, sesaat setelah ummat Islam melaksanakan sholat Idul Adha.

Jika kita mengerti bahasa binatang, maka pada bulan-bulan haji akan kedengaran betapa hewan yang dikategorikan haram untuk dimakan, menjadi sangat angkuh. Mereka merasa diatas angin, karena tidak akan diganggu walau berbadan sehat dan gemuk.

Seekor anak Babi malah akan sesumbar mengatakan : “ …Mampus lu kambing, akan di eksekusi mati. Syukur saya jadi anak Babi, tidak ikut diseret-seret untuk kurban karena ayahku haram…..”

Nyatanya, jutaan kambing dan sapi menjadi janda, jutaan anak-anak kambing dan sapi menjadi yatim. Anak-anak pemilik kambing dan sapi juga tak sedikit yang menangis, karena harus merelakan sapi dan kambing kesayangannya meregang nyawa demi kepentingan ibadah kurban.

Sudah takdir hewan kurban ini menjadi sasaran eksekusi saat ritual ibadah kurban dilaksanakan ummat Islam. Ini konsekwensi kebijakan penguasa langit dan bumi yakni Allah Swt mengkonversi Ismail menjadi hewan kurban, saat ayahnya Ibrahim AS istiqomah melaksanakan perintah agar menyembelih anak kesayangannya itu.

Sebagaimana di firmankan oleh Allah didalam surat ASH-Shaffaat ayat 103-107: "Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya telah membenarkan mimpi itu), sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor hewan sembelihan yang besar ".

Asbabun Nujul atau latar belakang sejarahnya perintah kurban adalah, ketika nabi Ibrahim bermimpi (ruyal Haq). Dalam mimpinya ia mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Itulah yang dijelaskan dalam surat Ash-Shaffaat ayat 102.
Setelah terjadi dialog dengan putranya. Ibrahim mengajak putranya Nabi Ismail, untuk melaksanakan perintah Allah Swt itu. Namun saat ritual eksekusi itu dilaksanakan, Allah Swt mengkonversi nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar seperti diceritakan dalam Alquran surat ASH-Shaffaat ayat 103-107 itu.

KESALEHAN SOSIAL

Banyak orang menganggap masalah ibadah kurban sebagai ibadah sepele. Sehingga untuk melakanakannya tidak begitu diminati. Padahal, dibanding dengan perintah kepada nabi Ibrahim AS yang harus menyembelih putranya, menyembelih hewan kurban tidaklah begitu sulit.

Apalagi hikmah dikandung ibadah kurban sangat besar. Lewat kurban, kita membunuh sifat kebinatangan yang bersemanyam dalam hati. Membunuh keserakahan jiwa, membagi kesalehan sosial dengan masyarakat.

Ibrahim AS tidak bisa tidur sebelum menjalankan perintah menyembelih anaknya. Dia gusar, seolah ada yang belum lengkap jika tidak menyembelih anaknya Ismail. Untungnya, Ismail dikonversi menjadi hewan sembelihan yang besar.

Kita-kita juga, sesungguhnya harus mengambil makna dari peristiwa kurban ini. Sudah harus diupayakan untuk ikut berkurban, walau dalam bentuk paling sederhana. Kuncinya adalah ikhlas, bukan karena pamer atau paksaan.

Jika dikonversi dengan kehidupan saat ini, seharusnya kita berkurban untuk kesalehan sosial. Kita harus mau berkorban untuk kemaslahatan ummat, bangsa dan Negara. Bekerja maksimal sesuai peran dan profesi masing-masing secara benar, dengan landasan ibadah.

Jika ibadah dilaksanakan dengan ikhlas, keridhoan Allah Swt yang akan diperoleh.
Sebaliknya, jika hanya untuk pamer, maka ibadah tidak akan bermakna apa-apa.

Orang sering bertanya, apa yang disebut ikhlas ? Saya sering katakan, ikhlas itu adalah sesuatu yang jika dilaksanakan kita merasa tenang dan puas tanpa beban.

Ibarat kita terdesak akan buang air kecil. Kita akan cari tempat yang nyaman untuk membuangnya, seperti kamar kecil atau bahkan dibawah pohon rindang. Kita belum tenang sebelum bisa kencing, dan akan terasa nyaman jika sudah kencing. Seperti itulah ikhlas dalam beramal, kita belum tenang jika belum melaksanakannya dan merasa nyaman jika sudah melaksanakannya.

Dalam konteks ibadah kurban, seharusnya keikhlasan ini harus ditonjolkan. Dengan itu, hewan kurban bisa dinikmati orang miskin tanpa harus berdesak-desakan seperti kita lihat dilayar televisi. Kita juga nyaman menyaksikan hewan yang dikurbankan, benar-benar bermanfaat bagi orang lain.

Ibadah Kurban wajib bagi orang yang mampu atau berkecukupan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan : "Barang siapa yang sudah mampu dan mempunyai kesanggupan tapi tidak berkurban, maka dia jangan dekat-dekat kemushallahku."

Hadis tersebut merupakan sindiran bagi orang-orang yang mampu dan banyak harta tapi tidak mau berkurban. Maka sebelum terlambat, berkurbanlah. Bunuhlah sifat kebinatangan yang bersemayam dihatimu. Berkorbanlah barang sedikit untuk diri dan orang lain. ***

Nelayan Deliserdang Keluhkan Pukat Trawl

Medan (Lapan Anam)
Masyarakat nelayan tradisional yang berada di kawasan Pantai Deliserdang mengeluhkan maraknya Pukat Trawl yang beroperasi menangkap ikan di wilayah penangkapan ikan para nelayan tradisional.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara asal daerah pemilihan Kabupaten Deliserdang Abul Hasan Harahap kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (4/12), usai melakukan kegiatan reses di Kabupaten Deliserdang.

Pada pertemuan dengan nelayan tradisional Pantai Deliserdang, Abul Hasan melihat kehidupan nelayan tradisional saat ini cukup memprihatinkan dan menyedihkan.

Pasalnya, ungkap dia, saat melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan bertemu langsung dengan nelayan tradisional, mereka mengeluhkan hampir seluruh lahan sepanjang Pantai Deliserdang telah menjadi milik para pemilik modal untuk dijadikan tambak.

“Sehingga nyaris kawasan hutan bakau yang menjadi tempat ikan dan udang bertelur tidak ada lagi, karena hutan bakau telah ditebangi,” kata Abul Hasan Harahap.

Diperparah lagi, kata Abul Hasan, adanya Pukat Trawl yang selama ini beroperasi menangkap ikan di wilayah perairan para nelayan tradisional menangkap ikan. “Pukat-pukat Trawl tersebut memiliki alat penangkap ikan yang dapat merusak biota laut, seperti terumbu karang,” kata Abul Hasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Akibatnya, nelayan-nelayan tradisional yang selama ini menangkap ikan di wilayah perairan sekitar empat mil dari garis pantai, sekarang tidak bisa lagi menangkap ikan.

“Karena ikan-ikan di wilayah itu tidak ada lagi yang bisa ditangkap. Sedangkan untuk menangkap ikan di tengah laut, nelayan tradisional tidak memiliki alat yang canggih seperti yang dimiliki Pukat Trawl,” ujarnya.

Diperparah lagi, terjadinya global warming (pemanasan global) yang membuat seringnya terjadi gelombang laut yang sangat berbahaya bagi perahu motor kecil.

Keadaan seperti inilah, tambah Abul Hasan yang membuat para nelayan tradisional kita hidup dalam kesengsaraan. “Tidak jarang mereka kembali dari laut tanpa mendapat apa-apa,” kata Abul.

Karena itu, Abul Hasan berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk serius dan segera memecahkan persoalan ini.

Jika selama ini kebijakan pemerintah hanya dengan memberi bantuan alat-alat tangkap bagi para nelayan tradisonal, sambung Abul Hasan, kalau tanpa diiringi dengan perbaikan alam disepanjang pantai serta penegakan hukum yang tegas, dia yakin hal ini tidak dapat merubah nasib para nelayan tradisional kita. (ms)

Pemerintah Didesak Segera Realisasikan Sekdes Jadi PNS

Medan (Lapan Anam)
Pemerintah Pusat didesak segera mengangkat Sekretaris Desa (Sekdes) yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Utara (Provsu) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara asal daerah pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di Medan, Kamis (4/12), usai melakukan kegiatan reses ke Kabupaten Labuhanbatu.

Politisi Partai Demokrat Sumut ini mengungkapkan, pada pertemuan dengan masyarakat/konstituen di Kabupaten Labuhanbatu, sejumlah Sekdes di Kabupaten Labuhanbatu mempertanyakan soal pengangkatan mereka menjadi PNS.

Sebab, kata Ikhyar Hasibuan, sampai saat ini di Kabupaten Labuhanbatu belum terealisasi program Pemerintah Pusat yang akan mengangkat Sekdes menjadi PNS.

Karena itu, tegas Ikhyar, Tim Reses DPRD Sumut Dapem V (Kabupaten Labuhanbatu) mengharapkan kepada Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin segera mensosialisasikannya kepada Bupati/Walikota se Sumatera Utara tentang rencana pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

“Gubsu juga harus mensosialisasikan hambatan-hambatan yang mengakibatkan terkendalanya program Pemerintah Pusat dalam hal pengangkatan PNS bagi Sekdes,” pinta Ikhyar.
Perbaiki Tanggul

Selain itu, Ikhyar Hasibuan juga mendesak Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara lebih proaktif dan segera turun ke lapangan serat secepatnya memperbaiki tanggul Sungai Marbau yang jebol di Desa Tubiran, Desa Pulo Bargot dan Desa Pare-pare Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu.

Pasalnya, ungkap Ikhyar, pada pertemuan dengan masyarakat dalam rangka kegiatan reses beberapa waktu lalu di Kecamatan Marbau, masyarakat mengeluhkan jebolnya tanggul Sungai Marbau tersebut.

Ketika dilakukan peninjauan ke lapangan, sebut Ikhyar, tanggul Sungai Marbau yang jebol sudah terjadi sejak bulan Agustus 2007 dan sampai saat ini belum ada perbaikan serta perhatian dari Pemkab Labuhanbatu maupun Pemprovsu.

Menurut Ikhyar, kerusakan tanggul Sungai Marbau terjadi di tiga lokasi dengan panjang keseluruhan lebih kurang 90 meter dan berakibat rusaknya lahan perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang diperkirakan mencapai 500 hektar.

“Masyarakat bersama Kepala Desa dan Kepala Dusun telah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Pemkab Labuhanbatu dan Pemprovsu, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pemerintah,” kata Ikhyar dengan kesal.

Ditambahkan Ikhyar, jebolnya tanggul Sungai Marbau di tahun 2007 sangat merugikan masyarakat, karena telah merusak lahan perkebunan yang selama ini merupakan sumber kehidupan mereka.

“Jika tanggul tersebut tidak segera diperbaiki, akan berakibat fatal terhadap sumber pendapat masyarakat dan saat ini telah terjangkit wabah demam berdarah akibat genangan air tersebut,” katanya. (ms)