BERITA REKAN

Uang Korupsi Pemko Medan Dibagi-bagi

Jakarta (Lapan Anam) - Sejumlah pejabat Kota Medan dan partai politik disebutkan menerima aliran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2002–2006 diduga hasil korupsi. Mantan Kepala Bagian Umum Pemko Medan T Hanafiah membeberkan berbagai jenis alokasi dana yang pernah diberikannya kepada sejumlah pejabat atas perintah atasannya,Wali Kota Medan Abdillah.
Beberapa rekan sang atasan juga pernah menerima uang darinya. ”Tahun anggaran 2002 saya pernah diperintahkan wali kota untuk mencairkan uang yang digunakan untuk THR (tunjangan hari raya) kepada 45 anggota DPRD Medan sebesar Rp208 Juta,” katanya saat memberikan kesaksian pada sidang kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan Abdillah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (30/05/08).

Hanafiah menyebutkan, dana itu berasal dari kas bagian umum yang seharusnya untuk kegiatan umum. Dia tidak memberikan langsung uang tersebut ke pada anggota Dewan karena bukan tugasnya. ”Uang itu saya serahkan ke sekretaris daerah (sekda) yang waktu itu dijabat Pak Ramli (Wakil Wali Kota Ramli). Pak Ramli yang menyerahkan ke DPRD,” bebernya.

Selain ke anggota DPRD, dia juga mengaku pernah diperintahkan oleh asisten wali kota untuk mencairkan uang dari kas tersebut sebesar Rp238 juta. Meski begitu, dia tidak mengetahui uang tersebut diperuntukkan ke siapa. ”Tapi setelah itu, saya juga pernah diperintahkan untuk mentransfer uang kepada Ibu Rosyidah sebesar Rp500 juta,” ujarnya lagi tanpa menjelaskan identitas Rosyidah.

Dalam kesaksiannya, Hanafiah yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengemukakan, pihak-pihak yang ikut menerima uang dari APBD itu di antaranya adalah Nurdin Rp100 juta; rekan wali kota untuk keperluan pembelian tiket Rp50 juta; Yusuf dan Sofyan, keduanya rekan wali kota menerima Rp100 juta dan Rp 25 juta.

”Di tahun 2005 juga saya pernah diperintahkan memberikan uang Rp75 juta ke Partai Demokrat,” paparnya. Hanafiah yang mengaku tidak pernah meminta kuitansi tanda terima atas anggaran yang telah dikeluarkannya, membuat majelis hakim yang diketuai Edward Pattinasarani menilai tindakan itu sangat ceroboh. ”Itu kan uang negara. Kenapa peruntukannya seperti itu? Lalu, bagaimana pertanggung jawabannya di depan DPRD?,” ujar anggota majelis hakim Mansyurdin Chaniago.

Dengan enteng Hanafiah berkata,” Semua laporan keuangan pemko bisa diterima DPRD. Bahkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ditemukan adanya penyimpangan dana APBD. Sebab, semua pengeluaran sudah ada laporan fiktifnya. Dan itu tidak dikoreksi”. Terkait dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar), dia mengaku pada awalnya tidak setuju.

Dia sempat menolak menandatangani surat penganggaran damkar karena tidak ada dalam anggaran 2005.Selain itu, metode penunjukan langsung juga menyalahi peraturan. ”Tapi karena perintah dari atasan (sekda), saya tak kuasa membantahnya,” tandasnya. Ketua Panitia Pengadaan Mobil Damkar Pemko Medan Zulhadi mengungkapkan,sistem penunjukan langsung pada proyek damkar Ladder Truck Morita tipe MLF 4-30 R adalah berdasarkan instruksi Wakil Wali Kota Medan Ramli.
Sementara mengenai perubahan harga dari Rp9 miliar menjadi Rp12 miliar adalah berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Provinsi Sumut. ”Bukan terdakwa (Abdillah) yang menginstruksikan penunjukan langsung itu, tapi wakil wali kota,” ucap Zulhadi menjawab hakim Edward Pattinasarani. Zulhadi juga menyatakan, masalah surat menyurat menyangkut dokumen proyek penunjukan langsung itu merupakan formalitas saja.
Pasalnya, mobil damkar itu sudah terlebih dulu diserahkan kepada Pemko Medan sebelum anggarannya dimasukkan dalam APBD Kota Medan. ”Damkar sudah ada di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) sejak Maret. Sementara transaksinya dilakukan pada November 2005,”paparnya.

Dia menjelaskan, pada saat pencairan dana anggaran pengadaan damkar itu di Bank Sumut, ajudan Wakil Wali Kota Ramli beserta Direktur PT Satal Nusantara Hengky Samuel Daud (perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan pada proyek pengadaan mobil damkar itu) menyerahkan kantong plastik berisi uang kepada Kepala Bagian Keuangan Pemko Medan Datuk Johansyah.

”Uang itu dibawa ke rumah wakil wali kota dan diserahkan kepadanya.Tapi, saya tidak tahu berapa jumlahnya,” ucapnya. Zulhadi juga mengaku menerima uang sebesar Rp60 juta dari uang tersebut. ”Uang itu diberikan sebagai honor panitia, bukan untuk saya. Saya simpan di rumah. Tapi, sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”ujarnya.

Penuturan Kepala Subbagian Perlengkapan Pemko Medan itu yang kerap berubah- ubah sempat membuat majelis hakim mengulang pertanyaan seraya menggelengkan kepala. ”Saudara saksi nggak perlu takut atau gugup. Sampaikan saja apa yang Saudara saksi ketahui,” kata Edward Pattinasarani. Seperti diketahui, Wali Kota Medan Abdillah dikenakan dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhibuddin.

Selain didakwa melakukan korupsi dalam proyek pengadaan mobil damkar dengan kerugian negara Rp3,69 miliar, Abdillah juga didakwa melakukan penyelewengan dana APBD yang merugikan negara sebesar Rp50,58 miliar. Dari dua kasus tersebut, JPU menilai bahwa negara telah dirugikan sekurang-kurangnya Rp54,2 miliar.

Dalam gambar nampak Wali Kota Medan Abdillah (kiri) serius mendengarkan bisikan penasihat hukumnya saat Kepala Subbagian Perlengkapan Pemko Medan Zulhadi memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (30/05/08). (rahmat sahid/SINDO)


PRO KONTRA KENAIKAN BBM AKAN REDA

Medan (Lapan Anam)

Pro kontra seputar kebijakan pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM dipastikan segera reda. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah mengundang tokoh media di tanah air bertemu di istana kepresidenan baru-baru ini.

Kepastian ini, karena media berperan penting mensosialisasikan aspirasi penolakan kenaikan BBM yang muncul di sejumlah daerah. Jika media sudah diam, unjukrasa apapun tak akan ada lagi gaungnya.

Sejumlah pimpinan media massa sudah duduk satu meja dengan Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus mendengarkan Presiden bicara. Artinya, dipastikan pro kontra soal kenaikan BBM akan reda. Apalagi dalam pertemuan itu, tidak ada satu pun pimpinan media massa yang tertidur.

Makanya, bikinlah media massa milik sendiri agar selalu jumpa Presiden dan Wapres saat ada masalah serius dihadapi bangsa. (ms)


Syamsul Arifin SE:
Masyarakat Harus Selalu Sabar Hadapi Persoalan

Medan, (Lapan Anam)

Gubsu terpilih H Syamsul Arifin SE mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara selalu bersabar dan tidak emosional, dalam mengahadapi segala persoalan. Masyarakat hendaknya tidak berputus asa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, jika menerima cobaan.

“Kita sedang mengahadapi berbagai persoalan, seperti kenaikan harga BBM yang diiringi dengan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Mari kita hadapi segala persoalan yang ada dengan sabar dan berserah diri kepada Allah SWT," katanya dalam sambutan di Acara Syukuran/Silaturrahmi dan Peletakan Batu Pertama Al Qah Blok III Thariqat Naqsabandiyah Yayasan Jabal Qubis di Tanjung Morawa Jum'at (30/5).

Hadir di acara tersebut, Ketua Panitia Syukuran/Peletakan Batu Pertama Al Qah Blok III, Kh Ir Bustinursyah Uca Sinulingga MSC IAI, Ketua Yayasan Jabal Qubis juga Guru Besar Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah, Saidi Syekh H Ghazali An Naqsyabandi, sejumlah pengurus ormas dan parpol.

Pada sambutannya Syamsul Arifin mengaku, kemenangannya sebagai gubsu merupakan beban, amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk menyahuti aspirasi dan mensejahterakan rakyat. Apalagi, lanjut Syamsul, amanah menjadi gubsu tersebut merupakan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat Sumatera Utara, yang harus diemban selalu untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

"Amanah sebagai gubsu ini tidak mudah dijalankan selama lima tahun kedepan. Makanya saya akan selalu mengusahakan menjalankan amanah ini, dengan selalu berdoa kepada Allah SWT agar mendapat kekuatan dan perlindungan," katanya.

Ketua Yayasan Jabal Qubis, Saidi Syekh H Ghazali An Naqsyabandi dalam sambutannya mengatakan, Syamsul Arifin sudah tidak asing bagi keluarga yayasan. Makanya dia juga mendoakan syamsul senantiasa sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai gubsu, mengemban amanah masyarakat Sumatera Utara.

Hal senada disampaikan Ketua Panitia Pelaksana juga arsitek pembangunan Al Qah Blok III Thariqat Naqsyabandiyah Yayasan Jabal Qubis, Uca Sinulingga menyatakan, Syamsul Arifin bukan orang lain di keluarga jamaah jabal qubis. Uca juga mendoakan Syamsul Arifin dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubsu selama periode 2008-2013 benar-benar diridhoi Allah SWT.

Uca mengatakan, lewat pembangunan blok III Al Qah ini maka akan dapat menampung jamaah sebesar 1500 jamaah laki-laki dan perempuan. Dia berharap, lewat pembangunan blok III tersebut dapat menjadi sarana bagi masyarakat mendekatkan diri dan waktu menhadap Allah SWT dan menuntut ilmu agama.

Dia menjelaskan, jenis bangunan blok III yang akan dibangun diambil dari model aristektur negara Turki. Al Qah blok III akan dibuat 2 lantai, yakni lantai pertama sebagai tempat parkir roda 4, sedangkan lantai 2 untuk pengajian jamaah.

"Dana pembangunan Al Qah Blok III ini rencananya akan menghabiskan dana sebesar Rp 2,2 milyar. Sedangkan luasnya yakni luas 20 x 40," jelas Uca Sinulingga juga Anggota DPRDSU dari Partai Bulan Bintang. (ms)


Pempropsu Diminta Segera Tetapkan Tarif Angkutan

Medan (Lapan Anam)

Pempropsu didesak segera menetapkan tariff angkutan di Sumut, baik angkutan dalam kota maupun angkutan antar kabupaten/Kota. Jangan menunggu sampai terjadi mogok massal, sebagai dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan pengusaha dan supir angkutan umum kelimpungan.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Drs Penyabar Nakhe dan Sekretraris FPPP DPRD Sumut dari PBB (Partai Bulan Bintang) Drs H Banuaran Ritonga kepada wartawan di gedung dewan, Jumat (30/5.

Penyabar Nakhe maupun Banuaran Ritonga juga minta Pempropsu segera membahas penetapan tariff angkutan di daerah dengan pihak Organda dan pengusaha angkutan umum, khususnya angkutan luar kota antar kabupaten/kota agar tidak dilakukan perkiraan-perkiraan tarif.

Penyabar yang juga anggota FPDS itu mengingatkan Pempropsu agar jangan menambah-nambah penderitaan rakyat dengan menunda-nundanya penetapan tariff angkutan di Sumut, karena masalah tariff angkutan juga sangat mempengaruhi kenaikan harga barang-barang akibat bertambahnya cost biaya angkutan barang.

Menurut Nakhe, Pempropsu harus segera memanggil instansi-instansi terkait dalam penentuan tarif angkutan, seperti dinas perhubungan, Organda, pengusaha angkutan umum membahas berapa persentase kenaikan tarif angkutan yang akan diterapkan sehubungan dengan kenaikan harga BBM.

Kalau pemerintah tidak segera ditetapkan tariff angkutan, tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin bertambahnya penderitaan masyarakat, tapi juga akan menambah persoalan baru. Dengan naiknya harga BBM, rakyat sudah amenderita, hendaknya jangan ditambah penderitaan dari persoalan baru yang timbul akibat ditunda-tundanya penetapan tariff angkutan” tambah Nakhe.

Hal senada juga diungkapkan Banuaran Ritonga, karena penetapan tarif angkutan sudah menjadi keharusan guna menghindari dan mengantisipasi terjadinya mogok massal dari pihak angkutan. Sebab pemerintah daerah dinilai kurang peka dengan situasi dan kondisi diakibatkan kenaikan harga BBM.

“Kita tahu, masalah kenaikan tariff angkutan jadi dilemma dan pasti memberatkan masyarakat penumpang, tapi disisi lain para supir angkutan atau pengusaha jasa angkutan terbebani dengan kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan pemerintah. Jika tariff angkutan tidak dinaikkan, otomatis armada angkutan tidak jalan alias mogok. Ini yang tidak kita inginkan,” ujar Banuaran. (ms)

Anggota Dewan Kepanasan
Dituding Terima “Ipit-Ipit” dari Bank Sumut

Medan (Lapan Anam)

Tudingan anggota Komisi C DPRD Sumut, Hidayatullah, yang menyebutkan seolah sejumlah anggota dewan menerima imbalan uang dari Bank Sumut guna mendukung Gus Irawat menjadi Dirut untuk kali ketiga, membuat panas anggota DPRDSU lainnya.

Sobambowo juga anggota Komisi C DPRDSU menjawab wartawan di gedung dewan, Jumat (30/5) menilai pernyataan Hidayatullah sebagai fitnah keji. Tudingan sejumlah anggota dewan telah menerima “uang ipit-ipit” dari PT Bank Sumut, dia nilai sebagai tudingan yang terlalu emosional.

“Hidyatullah telah melakukan fitnah yang amat keji dengan melontarkan pernyataan itu,” kata.
Diakui Sobambowo, ia bersama sejumlah anggota Komisi C lainnya dan sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Sumut ikut menghadiri dan meyaksikan acara pemberian The Best Overall Award kepada Bank Sumut, yang dianggap sebagai bank daerah terbaik dalam pelayanan kepada nasabah, di Hotel Mulia Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Namun saya bersumpah tidak ada menerima sesuatu baik dalam bentuk tiket maupun uang saku. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan pengangkatan dan memuluskan Gus Irawan menjadi Dirut Bank Sumut untuk periode ketiga," ujar Sobambowo dengan nada tinggi.

Menurutnya, keberangkatan anggota dewan menghadiri pemberian award tersebut tak lebih memanfaatkan waktu senggang setelah Komisi C melakukan Kunker (kunjungan kerja) dari Bali. Yang pasti, adanya tuduhan terhadap sejumlah anggota Komisi C dan pimpinan fraksi telah menerima dana kucuran itu sudah sangat keterlaluan dan pihaknya akan meminta pertanggung-jawaban terhadap Hidayatullah. Untuk itu, Sobambowo menantang Hidayatullah membuktikan tudingan bahwa anggota Komisi C serta pimpinan fraksi lainnya menerima uang “ipit-ipit” dengan fakta dan bukti.

“Jangan hanya sekedar omongan saja, itu namanya lempar batu sembunyi tangan sehingga terkesan munafik,” ujar Sobambowo.

Terhadap sistem pengangkatan Gus Irawan sebagai DIrut PT Bank Sumut untuk kali ketiga, Sobambowo menilai masih perlu dipertanyakan. Karenanya Komisi C DPRD Sumut dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pemegang saham terutama para kepala daerah kabupaten/kota. Untuk menjelaskan persoalan ini secara nyata, terutamaterhadap mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilaksanakan. Bahkan menurutnya, sistim pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan Perda No 2 tahun 1999.

Sebab bagaimanapun, Perda tersebut melarang seorang dirut dijabat hingga tiga periode. Jika mereka mengadopsi UU No 40 tentang Perseroan, seharusnya Perda direvisi terlebih dahulu agar sinkron dengan UU No 40 tersebut. Jika tidak, pasti masyarakat Sumut beranggapan bahwa perusahaan daerah berlindung di balik UU dan Perda sebagai celah, ujar Sobambowo.

“Yang pasti, tuduhan itu sangat keterlaluan dan sudah keluar dari koridor sebenarnya. Bahkan sudah mengarah ke pencemaran nama baik dan menyudutkan lembaga legislatif khususnya Komisi C DPRDSU. Kalau tudingan itu tidak ada bukti, kita akan tuntut Hidayatullah," ujar Sobam. (ms)



DANAU TOBA,
OBJEK WISTA MENAWAN TAPI MERANA

Catatan : Mayjen Simanungkalit

Sejarah Danau Toba

DANAU TOBA, siapapun pasti mengenalnya. Danau yang mengurung pulau Samosir ini tercatat menjadi tujuan utama wisatawan manca Negara setelah Bali dan Yogyakarta.

Konon, Danau Toba merupakan danau air tawar terbesar di dunia. Maklum, danau ini memiliki luas 110.260 hektare dan berada di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Menurut sejarah, danau ini terbentuk karena letusan supervolcano sekitar 75 ribu tahun silam. Setelah letusan terjadi, terbentuk kaldera yang kemudian terisi oleh air dan menjadi danau. Tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar menyebabkan munculnya Pulau Samosir.

Karenanya, Pulau Samosir juga dikenal sebagai pulau vulkanik. Samosir menjadi pulau dalam pulau. Itu sih kata sejarah.

Jika wisatawan berjalan-jalan di siang hari mengitari pinggiran Danau Toba, seperti di Ambarita, Kecamatan Simanindo, nampak benar betapa kawasan ini bekas ledakan dahsyat ribuan tahun silam.

Khusus pulau Samosir, dapat dilalui dari dua jalur yakni lewat darat di Tanoponggol dan lewat jalur kapal penyeberangan. Akses paling dekat dari Parapat, menggunakan kapal feri 45 menit dari dermaga Ajibata. Waktu tempuh 45 menit akan lebih singkat menjadi 10 menit bila menggunakan speed boat.

Sudah sejak lama kawasan ini menarik perhatian pelancong domestik dan mancanegara. Tidak saja karena kondisi Danau Toba yang menawan, tapi juga keindahan alam pulau Samosir itu sendiri.

Bukit-bukit yang gundul di pinggiran danau, Nampak dipenuhi batu-batu cadas. Diselah-celah perbukitan dengan danau itulah warga bertani dan beternak.

Komponis Batak Nahum Situmorang pernah menggambarkan dalam lirik lagunya tentang pulau Samosir. …..Gok disi hassang/nang eme/nang bawang/rerakdo pinahan didoloki….(Banyak disana kacang,padi bawang dan ternak berserak diperbukitan).

Samosir telah menjadi Kabupaten sejak Januari 2004.Sebelumnya,pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Lalu menjadi bagian dari Kabupaten Toba Samosir setelah Tapanuli Utara dimekarkan dan Januari 2004 menjadi kabupaten tersendiri yakni Kabupaten Samosir.

Kabupaten Samosir terdiri atas 9 kecamatan, yaitu Pangururan (Ibukota Kabupaten), Harian,Sianjur Mulamula, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Simanindo,dan Sitio-Tio.

Pekan lalu selama empat hari, penulis berkesempatan mengunjungi Samosir dan menginap di Hotel Sanggam desa Ambarita Kecamatan Simanindo. Banyak hal yang perlu dicatat selama berada di daerah itu. Paling menarik adalah tentang objek wisata dimilikinya. Tulisan ini paling tidak menjadi oleh-oleh penulis kepada pemba.(Eceknyalah…)

Penulis merasa beruntung dapat berkunjung ke Samosir dan menginap di Hotel yang lokasinya berada di bibir danau Toba. Pagi dan sore, penulis berkesempatan menikmati keindahan danau dan pemandangan menawan di sekitarnya.

Seorang seniman Samosir juga pemilik Roy Gallery di Tuk Tuk, Oloan Manurung, berbaik hati membawa penulis berkeliling di kawasan pinggiran Danau Toba, menaiki mobil antik hasil rancangannya sendiri. (mauliate ma amang Manurung…he ..he..he..).

Dengan pelukis andal yang namanya kesohor ke seluruh penjuru dunia itu, penulis berkesempatan menikmati keindahan Samosir dan danau Toba termasuk di malam hari.

Kejayaan Sudah Berakhir

Menikmati wisata Samosir dan danau Toba di malam hari, memiliki kenikmatan tersendiri. Di bawah temaran bulan purnama yang mengintip di celah pohon pinus di puncak bukit pulau Samosir, keindahan alam Samosir tidak bisa dilukiskan.

Namun selama tiga hari di sana, sesungguhnya malam hari di Ambarita dan Tuk Tuk sangat sunyi. Walau kedua kawasan wisata tersebut terdapat lebih dari 25 penginapan dengan jumlah rata-rata 50 kamar, namun tidak ditemukan gemerlapnya lampu.

Harus dicatat, walau malam baru menunjukkan pukul 23.00 WIB, restoran dan hotel-hotel telah tutup. Ruas jalan dari Ambarita ke Tuk Tuk misalnya, pada malam seperti itu malah sudah sepi dan gelap. Sangat gelap.

Manurung mengatakan, masa kejayaan wisata Samosir dan danau Toba sudah berakhir. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara ke daerah tersebut, menurun drastis. Dimulai sejak krisis moneter menimpa Indonesia tahun 1998.

Wakil Bupati Samosir Ober P Sagala SE dan mantan Kabag Infokom Drs Mangasi Situmorang kepada penulis juga pernah mengatakan, tingkat hunian hotel di Ambarita dan Tuk Tuk kini rata-rata dibawah 20 persen. Padahal, sebelumya mencapai diatas 60 persen.

Syukurlah, Pemkab Samosir kini sedang mendongkrak kehidupan wisata dengan berbagai program, agar tidak semakin turun hingga ke titik nol.

Oloan Manurung mengatakan, sepinya lokasi wisata di Samosir bermula dari gejolak nasional, bahkan global.Dimulai dari krisis moneter, kabut asap, teroris, ketidakpastian hukum sampai jatuhnya pesawat secara beruntun.

Saat tempat lain seperti Bali wisatanya sudah pulih, wisata di Sumatera Utara termasuk Samosir, masih sepi. Objek wisata Danau Toba dan Samosir cenderung tak kunjung pulih.

Pemulihan wista di Samosir juga lamban karena kurang gencarnya promosi wisata. Disamping itu, Samosir kurang atraksi budaya.

Dibanding dengan daerah wisata lain di tanah air seperti Bali dan Yogyakarta, kegiatan promosi wisata Danau Toba dan Samosir jauh ketinggalan. Pemprovsu dan Pemkab Samosir termasuk kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba belum memiliki tenaga promosi handal, yang mampu menjual objek wisata tersebut keluar negeri secara gencar dan efektip.

Disisi lain, perhatian pemerintah pusat juga dirasakan cukup minim terhadap pembangunan objek wisata Danau Toba dan Samosir.Kemungkinan terkait kurangnya putra Samosir berada pada level pengambil kebijakan di negeri ini. Akibatnya tidak heran jika wisatawan di kawasan Eropa dan Australia umumnya hanya mengenal Bali. Bahkan di tingkat kawasan Asia, promosi wisata Danau Toba dirasakan belum maksimal.

Kelebihan lain objek wisata Bali , hampir semua hotel dan restoran dimiliki para pejabat tinggi dan tokoh berpengaruh di Jakarta. Sedangkan hotel dan warung di Samosir umumnya dimiliki putra daerah setempat, baik yang berada di Medan maupun di Bona Pasogit (kampung halaman).

Dampaknya, ketika kebijakan pemerintah diterapkan dalam hal promosi wisata, secara otomatis yang dipromosikan hanya Bali. Tentu para pejabat tinggi dan tokoh berpengaruh di Jakarta yang menanam investasi di Bali, hanya akan mempromosikan pulau Bali.

Kelompok pemodal ini tentu dengan jaringan yang bisa mengakses dunia luar secara efektip, leluasa mengobral wisata Bali dengan berbagai cara. Sedangkan pulau Samosir dan Danau Toba sengaja tidak mereka promosikan, sebab akan menjadi saingan bagi investasi yang meraka tanam di bali. Bahasa paling ekstrim adalah : orang Jakarta tidak rela objek wista Pulau Samosir dan Danau Toba berkembang.


Harus Berbenah

Kondisi wisata Danau Toba dan Samosir memang sudah terpuruk. Namun tentu kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk membangkitkannya. Pemkab Samosir harus segera berbenah dengan melakukan promosi gencar ke luar negeri. Karena jika promosi tidak dilakukan, Samosir dan danau Toba akan tetap menjadi objek wisata menawan tapi merana.Dia tetap seperti gadis anggun yang tidak digoda pri pujaan. (Amangoi…!)

Bagi Pemkab Samosir, danau Toba adalah kehidupan. Karenanya objek wisata menjadi andalan utama focus program pembangunannya. Potensi putra daerah yang tersebar dihampir seluruh penjuru dunia, harus diberdayakan sebagai jaringan sistematis untuk mempromosikan wisata tersebut. Buktikan Danau Toba dan Samosir sebagai objek wisata yang aman dan nyaman.

Pemkab harus bekerja keras menghidupkan kembali sektor wisata secara serius, karena bangkitnya kembali wisata akan mengimbas ke ragam sektoral di Samosir. Keuntungan langsung yang direguk masyarakat setempat adalah perputaran sektor-sektor riil. Meningkatnya produksi dan penjualan souvenir,restoran yang menjamur, atau penyerapan tenaga kerja lokal adalah sebagian imbas atas keberhasilan wisata ini.

Dibalik itu semua, Pemkab Samosir tidak boleh tinggal diam untuk mencari dan menerapkan konsep baru kepariwisataan. Tentu upaya menggandeng investor khususnya jaringan biro perjalanan nasional dan internasional harus getol dilakukan agar bersedia menjual objek wisata Samosir dan Danau Toba.

Sudah saatnya Danau Toba dijual dengan konsep yang lebih modern.Antara lain, dengan membidik turis mancanegara dengan memasarkannya lewat networking berbagai lembaga wisata dunia.

Tentu pasilitas pendukung wisata Danau Toba harus dilengkapi dengan suasana internasional dengan kombinasi lokal.

Sebaliknya karakter masyarakat Samosir harus dirubah dalam menyikapi perubahan sebagai konsekwensi sebuah daerah objek wisata. Dengan perubahan karakter itu, diharapkan wisatawan merasa nyaman selama berada di Samosir. “Everyone’s been really great here, kami merasakan kenyamanan disini”.

Satu upaya untuk ini, tentu Pemkab harus menyiapkan lahan, mempermudah perizinan dan menyediakan media promosi yang dapat mengakses dunia internasional. Ketergantungan Pemkab Samosir atas DAU/DAK tentu harus segera ditinggalkan dengan cara merintis berbagai peluang pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Samosir harus segera bangkit sesuai mottonya : Berjuang mewujudkan kesucian dan kemasyhuran bangsa. Bisakah itu lae ? Kita yakin, Samosir bisa melakukan itu.***


Demo di DPRDSU
BURUH DIBAYANGI PHK

Medan, (Lapan Anam)

Ratusan buruh dari perbagai perusahaan di Medan dan sekitarnya, berunjukrasa di gedung DPRDSU, Kamis (29/5) menolak kebijakan pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM. Para buruh tersebut mengaku sudah dibayani pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai dampak bertambahnya bebean perusahaan.

“Kami sudah mulai waswas, karena perusahaan tempat kami bekerja sudah mulai mengeluh. Mungkin dalam waktu dekat aka nada PHK”, kata pengunjukrasa dalam orasinya.

“Jika buruh di PHK, maka tamatlah riwayar kami”, kata pengunjukrasa yang dating ke gedung dewan membawa spanduk dan sejumlah poster.

Naiknya BBM kata buruh tersebut, merupakan ancaman dan khawatir seakan-akan besok atau lusa sudah kena PHK. Pada akhirnya buruh takut, tidak akan mampu memberi makan anak dan istri akibat hilangnya mata pencaharian.

Para buruh tersebut mengatakan, rakyat sebenarnya menginginkan pemimpin yang arif dan bijaksana dan pintar. Maksudnya, sejak dini harusnya pemerintah harus aktif melakukan prospek-prospek terhadap Sumber Daya Alam Indonesia.

Ladang-ladang minyak dan mineral lainya harusnya segera digali, menjadi komoditi untuk kemakmuran rakyat. Jangan diberikan kepada pihak asing untuk diekplorasi sebab akan merugikan Indonesia.

“Pemerintah harusnya menjalankan amanat UUD 45 pasal 33 yakni harus menguasahakan sebesar-besarnya kekeyaan alam Indonesia untuk Indonesia”, ujar buruh.

Namun saat ini, 90% perusahaan asing yang menguasai minyak Negara ini dan menimba potensi kekayaan alam Indonesia. Hhasilnya mereka bawa ke negaranya seperti perusahaan Exxon Mobil, Shell, Chevron, Conoco Phillip dan lain sebagainya.

Sebenarnya kekayaan negeri untuk siapa,tanya buruh. Indonesia memiliki produksi minyak 1 juta barel perhari. Batubara Indonesia 70% di eksport keluar negeri dan Indonesia dikenal pengekspore LNG terbesar di dunia.

Karenanya, dalam unjukrasa itu, buruh meminta DPRDSU untuk menerbitkan rekomendasi agar jangan terjadi PHK akibat kenaikan BBM ini.

DPRDSU juga diminta segera melakukan langkah-langkah cepat untuk menekan pemerintah, segera membuat kebijakan kenaikkan upah buruh baik di tingkat regional maupun tingkat provinsi serta tingkat kota dan kabupaten. (ms)

USUT DUGAAN KORUPSI DI DISPAR DAN PDAM

Medan (Lapan Anam)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP), Mapancas Medan, Formapem dan LKSM-UP, mendesak Kejatisu mengusut dugaan korupsi di Dinas Pariwisata (Dispar) Sumut dan PDAM Tirtanadi Medan.

“Terpuruknya kondisi negara saat ini terutama di bidang perekonomian disebabkan perilaku pejabat pemerintahan yang KKN”, kata Rahmad Hidayat dari Mapancas, Kabau dari Formapem dan Asril dari LKSM-UP dalam unjukrasa di DPRDSU, Kamis (29/5).

Rahmad juga menyebutkan, indikasi korupsi yang terjadi di Dispar Sumut yakni dugaan mark-up anggaran Pan Asia Hash 2007 yang bersumber dari APBD Sumut.

Dugaan mark-up tersebut, ungkap mahasiswa, sebesar Rp 1,4 miliar, kutipan sebesar 100 $AS untuk biaya pendaftaran untuk 2.000 peserta Pan Asia Hash 2007."Pengutipan dana sarung sebesar Rp 80.000 per orang yang tidak jelas alokasi dananya. Kutipan sebesar Rp 1 juta dari peserta Pan Asia Hash untuk mengikuti Post Rumble di Parapat," kata mahasiswa.

Sedangkan dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi Medan, yakni indikasi mark-up pembelian bahan-bahan kimia, pemberian pinjaman kepada pegawai sebesar Rp 1.130.896.038.00 belum memberikan kontribusi kepada PDAM Tirtanadi. Kemudian, besarnya dana akhir masa jabatan yang diterima mencapai Rp 1 miliar per direktur.

Oleh karena itu, FMBAKP meminta instansi hukum terkait,khususnya Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi tersebut. "FMBAKP juga sepenuhnya mendukung kinerja Kejatisu dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut," ujar mereka.

Mahasiswa juga meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera mengaudit Dinas Pariwisata Sumut dan PDAM Tirtanadi Medan. "Meminta kepada instansi hukum agar menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada perbedaan hukum di masyarakkat yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945,"ujar mahasiswa.

Mahasiswa juga meminta kepada DPRD Sumut agar tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut. (ms)


PEMBONGKARAN PASAR BUAH
BERASTAGI SAKITI HATI RAKYAT

Medan (Lapan Anam)

PEMBONGKARAN paksa Pasar Buah Berastagi, dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo berkomunikasi dengan rakyatnya. Tindakan main gusur dan bongkar paksa, sangat menyakiti hati rakyat ditengah sulitnya mencari napkah pasca naiknya BBM dan kebutuhan pokok.


"Kita sangat menyayangkan pembongkaran Pasar Buah Berastagi itu, karena terjadi kericuhan antara pedagang dengan petugas Sat Pol PP dalam peristiwa tersebut," kata anggota DPRD Sumut Ir Edison Sianturi di Medan, Kamis (29/5).


Anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Karena sesungguhnya karakter suku Batak Karo yang sangat gigih, toleran, ramah serta memiliki tutur kata yang lemah lembut.


"Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika Pemkab Karo tahu cara berkomunikasi dengan rakyat rakyatnya," ujar politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini.Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menjelaskan, begitu lama waktu berlalu, namun Pemkab Karo gagal menjalankan proses sosialisasi. Zaman sekarang ini tidak laku lagi gaya pemaksaan, yang diperlukan itu komunikasi satu arah.


"Setiap pembangunan memang harus ada konsekwensi dan pengorbanan. Tetapi begitu pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sewajarnya Pemkab Karo melakukan pendekatan lebih bijaksana," pinta Edison.


Kata dia, banyak hal harus dirundingkan bersama dengan pedagang yang merasa akan terganggu mata pencahariannya. Sementara, di sisi lain pembangunan pasar juga perlu dalam mendukung pariwisata.

"Rencana pembangunan ini memang sudah lama, namun selalu terkendala diakibatkan perundingan yang belum tuntas," ujarnya. Pemkab hanya sukses membangun Kantor Bupati Karo, itu pun karena tak ada pegawai yang berani protes.


"Di Kabupaten Dairi sekarang juga sedang dibangun pusat pasar, namun tidak ada gejolak seperti di Kabupaten Karo. Kita juga tidak setuju dengan pengusiran wisatawan yang datang oleh masyarakat, karena mereka datang tidak ada kaitannya dengan masalah pasar buah, malah akan menimbulkan image kurang baik nantinya," tuturnya.(ms)


1020 Persil Aset Pemprovsu Belum Bersertifikat

Medan (Lapan Anam)

Ketua Komisi C DPRDSU H.M. Zaki Abdullah meminta Gubsu terpilih memprioritaskan penyelamatan asset-aset milik Pemprovsu, agar tidak beralih ketangan ketiga. Karena dari 3000-an persil tanah dan gedung yang merupakan asset tidak bergerak milik Pemprovsu, 1020 belum disertifikasi termasuk lahan kantor Gubsu Jalan Dipenogoro yang diklim Departemen BUMN merupakan milik salah satu PTPN.

“Setidaknya Gubsu terpilih dapat menyelesaikan persoalan sertifikasi tanah tempat dia bekerja yakni kantor Gubernur”, kata Zaki Abdullah kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (29/5).

Zaki menyatakan, dalam kaitan asset lahan kantor Gubsu, sebenarnya jika pemerintah pusat beriktikad baik, persoalannya tidak akan serumit ini.

“Kantor Gubsu merupakan milik pemerintah Indonesia, jadi seharusnya tidak perlu ada tarik menarik. Tak perlu didebatkan itu milik pemerintah pusat atau milik daerah, toh kita Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, katanya.

Terkait itu, pihak BPN harus respon terhadap permohonan sertifikasi asset pemprovsu dimaksud. Misalnya permohonan Biro Kapwat Pemprovsu yang memohon pengurusan sertifikat sebanyak 80-an persil dan ini sudah dimohonkan selama 2 tahun.

Dia mengatakan, banyaknya asset Pemprovsu yang belum bersertifikat, terkait kacaunya administrasi pemerintahan saat otonomi daerah diberlakukan. (ms)



DPRDSU Dukung Kejatisu
Periksa Para Kadis kependudukan
Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut berterimakasih kepada Kejatisu atas respon positif permintaan dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap Kepala Badan (Kaban) dan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan diseluruh kabupaten/kota se Sumut, terkait kacaubalaunya data kependudukan yang digunakan dalam Pilgubsu 2008.

“Langkah Kejatisu memeriksa pejabat yang mengurusi data kependudukan sangat kita puji”, kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Ir Edison Sianturi kepada wartawan, Rabu (28/5).

Dia berharap penyidik Kejatisu tidak hanya menerima info dari kaban/kadisnya saja, tapi bila perlu mencari data sampai ke petugas lapangan yang menurut informasi hanya mendapat anggaran minim. Ini yang menyebabkan petugas pendata pemilih tidak maksimal bekerja, sehingga data yang dilaporkan kacaubalau.

Dia mendesak kejatisu mengusut oknum-oknum yang menikmati anggaran selebihnya. Komisi A DPRD Sumut akan melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Kejatisu dalam proses penyidikan ini, sehingga jelas hasilnya.

Penyidikan tersebut, kata Edison, terkait rendahnya kwalitas data kependudukan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut politisi Partai Patriot ini, waktu verifikasi yang dilakukan KPUD Sumut hanya satu bulan, sehingga tidak mampu berbuat banyak untuk menyempurnakan data diakibatkan banyak hal.

Seperti, rendahnya minat masyarakat untuk melihat DPT di kantor desa, kurangnya sosialisasi oleh KPU, tapi yang lebih parah adalah input data yang amburadul.

"Input yang salah tentunya mengakibatkan output yang salah. Input data kependudukan ini adalah data yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan kabupaten/kota kepada KPU Sumut melalui Pemprovsu," ujarnya.

Untuk memperoleh data tersebut, papar Edison, DPRD Sumut dan Pemprovsu telah menyiapkan anggaran Rp1000 untuk setiap jiwa (bukan setiap pemilih-red).

Sehingga, kata Edison lagi, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp13 miliar atau setara dengan 13 juta penduduk Sumut.

Padahal, jelas Edison, anggaran itu dibagikan ke seluruh kabupaten/kota sesuai dengan jumlah penduduknya, namun data yang diharapkan jauh dari harapan.

Data tersebut, lebih buruk dari data pemilih pada Pilpres tahun 2004 lalu. Untuk itu, tegas Edison, perlu dilakukan penyidikan oleh lembaga judikatif supaya ada yang bertanggungjawab terhadap data kependudukan yang dipakai untuk pemilu dengan biaya sebesar Rp400 miliar yang notabene adalah uang rakyat.

Dia yakin komitmen Kejatisu tidak akan main-main dalam hal ini, karena permasalahan ini menyangkut pemakaian anggaran Rp400 M untuk Pilgub.

"Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua demi penyempurnaan data, khususnya untuk pemilu legislatif mendatang," tutur Edison.

Data kependudukan yang diserahkan kepada KPUD Sumut untuk pemilu legislatif, Edison yakin tidak beda jauh dengan data Pilgub, karena penyerahannya dilaksanakan pada tanggal 1 April 2008.

"Kita duga data tersebut sama juga dengan data Pilgub, lantas berapa pula anggaran yang dikeluarkan Depdagri untuk data tersebut," tanya Edison.(ms)
Pemutakhiran Penduduk Kacau
12 Kadis Kependudukan di Sumut Diperiksa Kejatisu
Medan,(Lapan Anam)

Sebanyak 12 Kepala Dinas(Kadis) Kependudukan di Sumut diperiksa kejatisu, terkait kacaunya data pemutakhiran penduduk yang ikut dalam Pilgubsu lalu.
“Kita sudah memanggil dan memintai keterangan 12 Kadis Kependudukan di Sumut,”ujar Kapuspenkum Kejatisu Edi Irsan,SH menjawab pertanyaan wartawan di Medan,Selasa (27/5).

Berdasarkan laporan tersebut,Tim Pemeriksa menindaklanjutinya,serta memanggil dan memeriksa semua Kadis Kependudukan di Sumut.Karena mereka yang tahu soal data penduduk di Sumut.

Tim Pemeriksa diketuai Asisten Pengawas(Aswas) Kejatisu secara marathon memeriksa Kadis Kependudukan Tanah Karo,Sergai dan Binjai.Selain Kadis,turut diperiksa sejumlah Kasubdis Kependudukan.Pemeriksan mereka berlangsung di ruang Aswas Kejatisu.(ms)

LHP BPK HARUS DITINDAKLANJUTI

Medan (Lapan Anam)

DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) didesak segera mengevaluasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Demikian ditegaskan anggota DPRD Sumut dari Partai Pelopor Sobambowo Buulolo kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/5).

Sebagaimana telah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang LHP Keuangan Pemprovsu, papar Sobam, unsur pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPRD Sumut harus menindaklanjutinya.

Karena, sebut Sobam, pada 28 November 2007, hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Medan untuk Tahun Anggaran (TA) 2006 telah dikirim kepada Pemprovsu dan DPRD Sumut dengan No.519/S/XIV.1/11/2007.
Persoalannya, tanya Sobam, kenapa sampai saat ini tidak pernah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Sumut. Jika demikian, Sobam menilai bahwa telah terjadi distorsi.

"Memang harus diakui pengelolaan keuangan di Sekretariat Dewan TA 2006, ada beberapa hal yang patut dipertanyakan, tetapi bukan menjadi hambatan dan melemahkan fungsi pengawasan yang kita miliki," tegas anggota Komisi C DPRD Sumut.
Bagaimana mungkin, membersihkan kamar orang lain, jika di internal sendiri masih amburadul dan terkesan manipulatip. Ditinjau dari segi kedudukan dan fungsi legislatif adalah sama, mungkin hanya Tupoksi yang sedikit beda.

"Sesuai amanah konstitusi Pasal 23 UUD 1945 Jo Pasal 2 MoU Tahun 2006 tentang kerjasama antara BPK dengan DPRD Sumut, telah mengisyaratkan bahwa hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti," katanya.

Bila hasilnya cukup jelas, lanjut Sobam, maka dapat dipergunakan untuk pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. “Tetapi, bila masih kurang, dapat dilakukan pertemuan konsultasi dengan pihak BPK," ujarnya. (ms)


TOLAK KENAIKAN BBM,
MAHASISWA BLOKIR JALAN IMAM BONJOL MEDAN

Medan (Lapan Anam)

RATUSAN elemen mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Medan memblokir Jalan Imam Bonjol Medan, persisnya depan Gedung DPRDSumut, Selasa (27/5), memprotes kebijakan pemerintahan SBY – JK menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Rp 6.000 per liter.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyebutkan, kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 140 Dollar AS, membuat pemerintah kelimpungan, sehingga mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri. "Kebijakan ini sangat mencekik rakyat," kata mereka.

Terkait pemberian BLT yang sudah dikucurkan di 10 kota di Indonesia, massa menilai, tindakan itu hanya membodohi rakyat miskin, sebab, kata mereka, seperti 2005 lalu, pemberian BLT tidak tepat sasaran.

Massa membeberkan kegagalan pemerintah menyejahterakan rakyat. Di antaranya, tidak diwujudkannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan membentuk UU Ketenagakerjaan No. 13 yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.

Sementara, di pagar gedung DPRD Sumut, puluhan polisi berbaris membentuk pagar betis guna berjaga-jaga mencegah kemungkinan masuknya pengunjukrasa.
"Kejikan SBY-JK sudah menyengsarakan rakyat, karena kenaikan harga BBM ini tanpa dilakukan tampa melihat kondisi rakyat yang tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," teriak salah seorang orator.

Menurut mereka, peristiwa ini tidak terlepas dari kerja-kerja tangan kaum imperialis (penjajahan gaya baru modal asing), yang selama ini meletakkan modal sebagai kepemimpinan utama di seluruh dunia.


Rakyat ditipu dan dibodohi dengan kebijakan yang katanya pro rakyat miskin. Padahal, seperti halnya BLT yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2005, BLT tidak pernah tersalurkan langsung ke rakyat. “Rakyat Indonesia kembali dibodoh-bodohi," teriak mahasiswa.


Atas dasar itu, mahasiswa menilai SBY-JK gagal menyejahterakan rakyat. Karena itu, mereka menuntut segera mengganti Pemerintahan SBY-JK dengan pemerintahan kerakyatan, modern, merdeka, bersih dan internasionalis.


"Bangun industri energi alternatif untuk mengatasi krisis energi di Indonesia. Stop pembayaran hutang luar negeri," kata mahasiswa. Mahasiswa juga menolak BLT. Karena pada kenyataannya tahun 2005 tidak pernah tersalurkan kepada rakyat."Nasionalisasikan (ambilalih) industri pertambangan dan migas di bawah kontrol rakyat," ujar mahasiswa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menggelar teatrikal dan membakar ban bekas di depan Gedung DPRD Sumut dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. (ms)


Walau Sering Difitnah

Syamsul Arifin Selalu Berfikir Positif

Medan (Lapan Anam)

Gubernur Sumut terpilih H Syamsul Arifin SE menga selalu berfikir positif. Termasuk menghadapi berbagai fitnah dan berita miring yang kerap ditimpakan kepadanya.

“Sebagai hamba Tuhan sya selalu berfikir positif. Sudah ada yang mengaturnya dan saya hanya menjalani saja”, katanya di Medan, Minggu (25/5) dalam kesempatan menghadiri peresmian restoran cepat saji.

Kata dia, fitnah dan berita miring sudah menjadi berita akrab dalam hidupnya. Namun dia tidak dendam, karena semua dia serahkan kepada yang maha mengatur.

“Kemarin ramai-ramai (dituduh) ijazah palsu. Saya bahkan diberitakan diciduk KPK. Saking ramainya berita miring, seorang bapak, jenderal polisi di Jakarta mengkonfirmasi langsung pada saya tentang kabar itu. Saya pasrah karena tidak tahu asal-muasal kabar tersebut,” ujar Syamsul Arifin.

Datuk Sri Lilawangsa Hidayatullah mengaku enjoy saja dengan adanya berita miring itu. Dia ikhlas-ikhlas saja.

“Saya jadi pejabat pun ingin mengabdi, bukan untuk menumpuk harta. Saya tidak tahu sampai berapa lama hidup saya, karenanya saya ingin hidup selamat dunia akhirat,” ujarnya.


Pasca pengumuman KPUD Sumut tentang hasil Pilkadasu 16 April 2008 menetapkan pasangan Syamsul Arifin- Gatot Pujonugroho memenangi pesta demokrasi tersebut, kabar miring pada Syamsul Arifin terus berseliweran. Bahkan pada pembukaan Musprov XI Pemuda / KNPI Sumut di Asrama Haji Pangkalan Masyhur (23/5) beredar kabar, usai pesta demokrasi pemuda itu, Syamsul Arifin bakal diciduk KPK.


Syamsul Arifin kemudian bercerita soal Pilkadasu yang memunculkan tudingan miring mengenai jumlah suara yang diperolehnya. Ia membantah melakukan penggelembungan hingga memenangi Pilgubsu tersebut.

Katanya, bagaimana melakukan kecurangan karena di TPS ada saksi dari kelompok lain yang jumlahnya jauh lebih banyak dari saksi pihak Syamsul Arifin. Karenanya Syamsul Arifin menyerahkan pada Allah SWT, proses ketatanegaraan dan masyarakat. “Yang di sini ini memilih saya, tidak?

Ingat wajah saya, kan?” ujarnya dan disambut warga ‘memilih’. “Sudah, karena Pilkadasu sudah selesai, jangan ada lagi blok-blokan bahkan es-ke-te,” tandas Syamsul Arifin yang disambut tawa. (ms)


Banjir Bandang Sapu Sibulanbulan Taput


Taput (Lapan Anam)


Bencana belum usai di Tapanuli. Belum sepekan terjadi gempa, Kamis (22/5), sekitar pukul 23.00 WIB, banjir bandang menyapu Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun, satu gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibulanbulan Distrik Silindung resort Simangumban dan puluhan hektar sawah masyarakat rusak "disapu" luapan air Sungai Bombongan bercampur lumpur dan gelondongan kayu.


Diperkirakan, kerugian mencapai ratusan juta rupiah."Pada saat kejadian para warga berteriak-teriak datang banjir bandang. Saya bersama keluarga bergegas keluar rumah untuk menyelamat diri," ujar Marsaulina Parapat, Jumat (23/5) di Desa Sibulanbulan.


Menurutnya, bencana lingkungan itu terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. Asal usul banjir diperkirakan dari daerah perbukitan /hutan lindung. Aliran air secara mendadak dalam volume besar itu membawa serta gelondongan kayu dan menghantam gereja HKBP yang berdiri di tepian sungai itu hingga rusak.


Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing bersama rombongan, Jumat (23/5), mengunjungi lokasi kejadian untuk melihat langsung kerusakan yang diakibatkannya. Kabag Humas Pemkab Taput Pastalen Pasaribu mengatakan, jumlah kerugian belum bisa dipastikan. Kemarin, warga bersama pemerintahan setempat bersama-sama berupaya membersihkan sisa-sisa banjir. Dengan menggunakan gergaji mesin, kayu-kayu gelondongan disingkirkan dari sekitar gereja.


"Lumpur pun merendam sawah. Harus dibersihkan agar bisa bercocok-tanam," kata Marsaulina lagi. "Apa dosa kami. Belum siap bencana gempa di daerah ini, tiba-tiba datang lagi banjir bandang. Kami masih ketakutan dan trauma akibat kejadian ini," ujar Marsaulina sedih.Warga menduga banjir bandang ini efek lanjutan dari guncangan gempa berkekuatan 6,1 SR yang melanda Tapanuli Utara pada Senin (19/5) lalu.


Sedangkan kayu-kayu yang dibawa banjir bandang itu diduga akibat praktik illegal logging yang telah berlangsung cukup lama di kawasan lindung tersebut.Kemarin, di lokasi kejadian, menumpuk ratusan gelondongan kayu bulat. Sebagian dari kayu itu juga ditemukan di persawahan masyarakat yang sudah terendam. Persawahan itu dipastikan rusak, padahal baru saja ditanami padi. Desa Sibulanbulan terletak sekitar 300 kilometer dari Medan.


Pemprovsu Salurkan Bantuan


Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jumat, mulai mengirimkan bantuan untuk korban gempa berupa sandang, pangan dan peralatan dapur. Kabid Humas Pemprov Sumut, ML Tobing, di Medan, Jumat, mengatakan bantuan pangan yang dikirim itu berupa beras sebanyak 3,160 ton, ikan dalam kaleng 7.800 kg.


Sementara untuk bantuan sandang berupa kain sarung sebanyak 316 potong, baju kaus berkerah 316, daster 316, selimut 316, pakaian anak-anak, pakaian seragam sekolah SD untuk anak laki-laki dan wanita dan bantuan peralatan dapur mulai dari teko aluminium, panci hingga piring dan gelas.


Mengenai, bantuan untuk korban gempa di Tapanuli Selatan (Tapsel), diakui belum disalurkan dengan dalih karena Pemprov Sumut belum menerima data kebutuhan korban dari pemkab itu. "Pemkab Tapsel masih sedang melakukan pendataan korban dan kerugian akibat gempa itu," katanya.

(Sumber : Global)

Arsip Rekan

Produksi Kedelai di Atas Target
Medan (Lapan Anam)
Produksi kedelai di Sumatera Utara (Sumut) hingga April 2008 mencapai 2.932 ton dengan lahanseluas2.534hektare(ha). Jumlah ini melebihi angka ramalan (aram) yang ditetapkan hingga April sebesar 1.257 ton di lahan seluas 1.048 ha.

”Produksi kedelai tahun ini memang cukup cepat jika dibandingkan dengan produksi beberapa tahun lalu,” papar Kepala Seksi Data Statistik dan Perumusan Program Dinas Pertanian (Distan) Sumut Lusyantini kepada wartawan di Medan belum lama ini.
Dia menyebutkan, tingginya produksi kedelai didorong harga jual kedelai yang semakin tinggi di pasaran, menyusul kenaikan harga bahan pangan di dunia. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan,namun juga di tingkat petani. Saat ini harga jual kedelai baik di tingkat petani maupun perkotaan berkisar antara Rp6.000–7.000 per kg.

”Harga tinggi membuat petani tergiur menanam kedelai. Jadi sekarang ini sudah semakin banyak petani yang menanam kedelai,”ucapnya. Berdasarkan data Distan Sumut, kabupaten/kota yang mulai mengembangkan tanaman kedelai kembali,yaitu Deliserdang, Langkat, Serdangbedagai, dan Tapanuli Selatan. Lusyantini mengatakan, pengembangan lahan kedelai di Sumut masih terbilang sulit karena hingga saat ini ketersediaanbenihberkualitasmasih minim.Akibatnya,petani juga masih kesulitan memperoleh benih berkualitas.

“Kalau benih berkualitas mudah diperoleh, tentu target produksi kedelai tahun ini sebesar 4.068 ton dengan luas lahan penanaman sebesar 3.516 ha dapat tercapai,”ucapnya. Namun, dengan tingginya harga kedelai saat ini, produksi dan target perluasan lahan tanaman kedelai di Sumut tahun ini diharapkan dapat tercapai. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut Prama Yufdy mengatakan, pihaknya akan lebih menyosialisasikan perkembangan teknologi untuk me-ningkatkan produksi kedelai di Sumut.

”Kami melihat kedelai merupakan komoditas yang sangat bagus untuk dikembangkan. Hal ini terbukti dari kebutuhannya yang selalu meningkat. Makanya, kami akan mengupayakan berbagai cara agar produksi kedelai kita bisa meningkat,”tandasnya. (jelia amelida/SINDO)

HARGA SEMBAKO MULAI NAIK

HARGA NAIK : Seorang Pedagang melayani pembeli di salah satu toko di Pasar Peringgan Medan, kemarin. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM memicu kenaikan harga sebagian bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Medan, dengan tingkat kenaikan hingga 20%. (Sumber: SINDO 26 Mei 2008)

DANAU TOBA TAK LAGI MENGGODA






Arsip Berita



ABDILLAH MULAI DISIDANG

Jakarta (Lapan Anam)

Walikota Medan, Abdillah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (Tipikor PN), Jl. H. Rangkayo Rasunan Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/05/08).

Abdillah ditahan sejak 2 Januari 2008 didakwa melakukan korupsi di Pemko Medan. Dalam dakwaan subsidair, Abdillah diduga menyalahgunakan jabatannya bersama Wakil Walikota, karena mendukung kewajaran harga mobil Damkar yang ditawarkan Hengki Daud sebesar Rp11.998.875.000.

Sedangkan dakwaan primair, keduanya diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan APBD rutin 2002-2006, sehingga kerugian negara Rp50.588.210.655.

Rinciannya, pada 2002 pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp2.138.105.000. Untuk 2003 Rp12.991.391.984, tahun 2004 Rp19.304.866.277, tahun 2005 Rp10.002.749.394 dan 2006 Rp6.151.089.000. (ms)

Artikel Rekan

KAPITALIS PERS VS JURNALIS JELATA
Catatan : Idrus Djunaidi (Sekretaris Korda IJTI – Sumut)

Pengantar :
TULISAN ini dikirimkan rekan saya mantan Wartawan Deli TV, Firdaus Nasution melalui Email, untuk dipublikasikan. Saya pribadi prihatin dengan perjuangan mereka meraih hak-haknya, setelah diberhentikan semena-mena oleh managemen Deli TV. Walau dengan perjuangan yang a lot, akhirnya berhasil juga. Inilah potret buram profesi wartawan di Indonesia. Tulisan rekan Idrus Djunaidi ini, sangat menyentuh dan semoga saja ada manfaatnya.

SAYA anggap inilah ungkapan yang tepat dalam proses perjuangan yang sedang dijalankan oleh Forum Peduli Nasib eks Karyawan Deli TV, menghadapi pihak manejemen PT. Deli Media Televisi, atas tindakannya memberhentikan 31 karyawan, tanpa prikemanusiaan.

Mungkin tidak objektip kalau langsung menuduh PT. Media Deli Televisi sebagai biang kerok dari semua kekacauan yang saat ini menjadi pembicaraan para insan pers, khususnya di Sumatera Utara dan berbagai lembaga serta instansi yang berkaitan dengan proses PHK yang diterapkan pihak Deli TV.

Namun ada beberapa hal yang pantas kita jadikan landasan tuduhan kepada menejemen PT. Deli Media Televisi, atas semua gejolak yang terjadi selama ini, misalnya ; -Pola perekrutan karyawan yang tidak jelas aturannya -Tidak adanya laporan perekrutan karyawan kepada instansi terkait-Tidak adanya laporan ke KPID Sumut tentang keberadaan karyawan yang merupakan salah satu persyaratan dalam pendirian sebuah stasiun televisi-Dan yang terpenting sikap ego PT. Deli Media Televisi menjadi selimut untuk menutupi kebobrokan menejemen Deli TV.

Dalam proses pertarungan ke dua belah pihak, tidak terlepas dari pro-kontra dan dukung mnedukung dari berbagai kubu yang menambah panas situasi. PT. Deli Media Televisi yang saat ini memiliki keterbatasan prajurit, membentengi diri dengan menjadikan pihak Sun TV (MNC Group) sebagai perisai menghadapi serangan.

Ini terlihat dengan gaya pinjam tangan Deli TV yang memanfaatkan karyawan Sun TV Biro Medan yang dijadikan Bemper dan pion untuk menghadapi eks karyawan Deli TV. Kolusi dan Koalisi juga digalang oleh Panglima Perang PT Deli Media Televisi (Chairman alias Apin) dengan oknum Ketua dan beberapa oknum anggota Komisioner KPID Sumut dalam menerbitkan surat palsu KPID Sumut (dikeluarkan tanpa sepengetahuan 2 anggota komisioner dan tidak tercatat di sekretariat) untuk dijadikan refrensi kepada pihak yang terlanjur membeli saham Deli TV.

Berbagai instansi terkait juga sudah dilobi oleh Panglima Perang Deli TV untuk mementahkan tuntutan eks karyawan yang menuntut pembayaran pesangon. Yang pasti dengan ke egoannya, pihak manejemen Deli TV tidak mau kehilangan muka di hadapan para kroninya.

Lalu bagaimana dengan Eks Karyawan yangtergabung dalam Forum Peduli Nasib Eks karyawan Deli TV ?

Keprihatinan dan simpati yang menagalir dari berbagai pihak menjadi penyemangat bagi mereka untuk berjuang melawan penindasan dan ketidak adilan. Adalah Aliansi Jurnalis Independen- Cabang Medan dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia – Korda Sumut, yang memberikan dorongan pertama bagi FPND untuk memperjuangkan nasib mereka. Meski pertarungan yang dianggap tidak seimbang karena melawan Musuh yang diback up oleh kekuatan raksasa, namun bukan menjadi alasan untuk mundur melawan kezaliman.

Meski hanya memiliki senjata berbentuk trompet, Beberapa organisasi kewartawanan yang tergabung dalam MASYARAKAT PERS SUMATERA UTARA ( KOWRI-Sumut, IJTI-Sumut, AJI-Medan, PWI-Sumut, Medan Pers Club, Forum Jurnalis Perempuan, Jurnalis Muslim Club, Paguyuban Wartawan Media Cetak & Elektronik-Sumut, PWI Reformasi-Sumut dan Aliansi Sumatera Utara Menggugat) yang dikomandoi oleh Bung Asnul, Ketua KOWRI-Sumut, peta pertarungan akan lebih seru.

Kesolidan dari Masyarakat Pers Sumatera Utara yang memayungi kawan kawan eks karyawan Deli TV, adalah koalisi yang tidak bisa danggap remeh. Dengan beberapa aksi dan loby loby politis yang telah dimulai dan arah meriam yang telah dibidik kepada lawan, merupakan pertarungan sengit yang harus diperhitungkan oleh Deli TV. Sistem grilya Masyarakat Pers diyakini akan mampu menyaingi senjata (uang) dan amunisi (koneksi) PT. Deli Media Televisi, yang mulai tampak ketar ketir.

Bagaimana akhir pertarungan ini ? Apakah ada solusi terbaik untuk meyelesaikannya ?

Pertarungan akan dimenangkan oleh Masyarakat Pers Sumatera Utara, seandainya PT. Deli Media Televisi tidak melepaskan baju egonya. Kekuatan grilya telah dibuktikan oleh para pejuang untuk memerdekakan Republik Indonesia melawan penjajah. Namun bukan tidak mungkin jumlah korban bisa berkurang bila pihak pihak yang berseteru bersedia berunding. Hanya ada satu alasan yang bisa menjernihkan suasana. “ Jangan Saling Menyakiti diantara Sesama “

Akhir Perjuangan

Perjuangan pasti ada akhirnya. Inilah episode penutup dari kisah perjuangan Jurnalis Jelata melawan Kapitalis Pers dalam menuntut haknya yang dikebiri karena kesombongan raksasa media. Rabu, 21 Mei 2008. Jam 16.00 Wib merupakan hari bersejarah bagi insan pers di Sumatera Utara. Eks karyawan Deli TV bersorak girang karena melihat lawannya pihak manejemen Deli TV, bertekuk lutut mengakui kekalahannya.

Melalui sebuah mufakat bersama yang diprakarsai oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila – Sumatera Utara, Anuar Shah alias Aweng, manejemen Deli TV yang diwakili oleh Sdr. Chairman alias Apin, dengan rela melepas segepok uang tunai untuk membayar tuntutan eks karyawannya.

Adalah IJTI-Sumut dan AJI Cab. Medan yang paling merasa gembira. Strategi perang yang dilancarkan untuk mendukung perjuangan eks karyawan yang menamakan diri Forum Peduli Nasib Deli TV (FPND), mutlak membuat lawan terseok tak berdaya.

Kekompakan dan tingginya kepedulian yang telah ditunjukan oleh beberapa organisasi kewartawanan dan paguyuban jurnalis yang tergabung dalam Masyarakat Pers Sumatera Utara (IJTI-Sumut, AJI Medan, KOWRI, PWI-Sumut, Forum Jurnalis Perempuan, Paguyuban Wartawan Media Cetak & Elektronik Sumut, Jurnalis Muslim Club, Medan Pers Club, PWI Reformasi – Sumut dan Aliansi Sumatera Utara Menggugat) yang mendukung setiap aksi yang dilancarkan FPND, telah membuat pihak lawan kelimpungan.

Bahkan perisai dan benteng yang selama ini diandalkan oleh pihak Deli TV, lari terbirit birit menyelamatkan diri agar tak terkena imbas kekalahan. Inilah bukti bahwa rasa kesetia kawanan dan persatuan dari Masyarakat Pers Sumatera Utara, mampu melawan sebuah bentuk kesewenangan yang selama ini menjadi kebanggan pihak Pengusaha Media.

Apa yang membuat Jurnalis Jelata mampu mengalahkan Kapitalis Pers ?

Kepedulian yang menimbulkan respons senasib dan sepenanggunganKekompakan yang menumbuhkan rasa percaya diri untuk bangkit melawanKeberanian yang menjadi dasar untuk berjuang dan menang Pilar Pilar yang dibangun oleh MPSU untuk mendukung perjuangan FPND, bagaikan ribuan pasang kaki kokoh yang berdiri menghadang serangan Deli TV. Tidaklah heran hanya dengan 3 kali serangan di barisan pelindung, manejemen Deli TV langsung menyerah tanpa syarat.

Apa yang membuat Kapitalis Pers kalah ?Kesombongan yang meremehkan lawanAmunisi terbuang percuma ke sasaran yang salahTerjebak dalam strategi perang yang menyesatkanPenghianatan dari dalam. Karena merasa dilindungi oleh Raksasa Media, pihak Deli TV beranggapan perjuangan FPND yang didukung MPSU, akan rapuh seiring waktu. Puluhan juta amunisi yang dikeluarkan dari kas senjata menjadi bumerang yang menambah terseoknya benteng pertahanan.

Berbagai saran dan usulan dalam menjalankan strategi yang diatur oleh pihak pihak yang tidak menginginkan perang berakhir, membuat Deli TV kehabisan stamina dan terjebak dalam situasi yang lebih rumit. Adalah orang orang dalam yang mengaku sebagai panglima dan penasehat perang telah bertindak curang demi keuntungan pribadi yang berdampak kehancuran bagi upaya mematahkan serangan lawan.

Nasib tragis yang biasanya dialami oleh Jurnalis kini berpindah kepada Deli TV. Bendera putih yang seharusnya tersimpan rapi dalam lemari besi, terpaksa dikeluarkan agar peperangan dihentikan. Menyerah dan kalah adalah penderitaan yang harus dialami Deli TV saat ini.

Apakah kisah ini berakhir ? Sebuah episode baru akan dilahirkan untuk mempertahankan benteng yang telah direbut oleh Masyarakat Pers Sumatera Utara. Bom waktu yang ditinggalkan oleh para penghianat di dalam pasukan Deli TV masih berserakan.

Siapa musuh selanjutnya yang akan berperang dengan MPSU ? Nantikan Episode Ke II “ JURNALIS JELATA VS KPID SUMUT “ ***


AKBAR TANDJUNG BERHARAP KONVENSI

Medan (Lapan Anam)

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. Akbar Tandjung mengaku tetap berharap partai yang pernah dipimpinnya itu menggelar konvensi dalam penentuan calon Presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu 2009.

"Harapan saya Partai Golkar tetap menggunakan mekanisme konvensi dalam menentukan capres," katanya ketika berbicara pada peringatan satu abad Hari Kebangkitan Nasional dan Perkenalan Dewan Pengurus Angkatan '66 Sumatera Utara di Medan, Kamis (22/05/08).

Menurut mantan Ketua DPR-RI itu, mekanisme konvensi selama ini cukup mendapat respon positif dan apresiasi dari masyarakat, karena membuka peluang seluas-luasnya bagi para kader dan bahkan tokoh di luar parpol untuk ikut bersaing menjadi capres dari partai berlambang pohon beringin itu.

"Sebagai kader Golkar tentu saya ingin maju sebagai capres melalui Partai Golkar dengan mengikuti setiap aturan yang ada," ujarnya.

Sekiranya Partai golkar menggelar konvesi, Akbar Tandjung memastikan dirinya bakal ikut bersaing. Ia mengatakan keinginannya untuk maju lebih didasari niat dan cita-citanya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

"Itu niat dan cita-cita saya. Harapan saya Partai Golkar tetap membuka peluang melalui jalur konvensi, sehingga setiap kader memiliki peluang yang sama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini," katanya.

Ditanya tentang visi-misi yang akan dibawanya ketika maju sebagai capres, Akbar Tandjung mengaku sudah menyimpannya di memorinya. "Semuanya sudah ada di otak saya, tapi tentu akan terlalu dini kalau saya ungkap sekarang," katanya. (ms)




BLT, BUKTI PEMERINTAH

TIDAK SERIUS MENGURUS RAKYAT

Jakarta (Lapan Anam)
Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) dituding tidak serius mengurusi rakyat, dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang menambah kesengsaraan rakyat.
"Kebijakan memberi bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp.100 ribu/bulan/rumah tangga miskin sebagai konpensasi kenaikan BBM hanya menambah kesengsaraan rakyat. BLT itu bukti nyata kebijakan SBY-JK menzolimi rakyat", kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) Mayjen Simanungkalit kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/5).

Menurut Mayjen Simanungkalit, manfaat BLT tidak dirasakan warga miskin. Karena harga bahan pokok sudah melambung, setelah pemerintahan SBY-JK merencanakan kenaikan BBM.

Karenanya, alumni Fakultas Dakwah IAIN Medan ini mendesak pemerintahan SBY-JK mengevaluasi bentuk bantuan kepada warga miskin dari konpensasi kenaikan BBM. Jika memang ingin membantu rakyat, sebaiknya diberikan bantuan bermanfaat dan dirasakan langsung oleh rakyat.
"Kalau serius membantu rakyat, serahkan sekaligus untuk pembayaran lima tahun. Atau besaran bantuan ditambah, agar dapat dimanfaatkan kepada keperluan produktif", kata Mayjen Simanungkalit juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN).
Dia setuju, jika pemerintah mencari alternatif lain menutupi subsidi BBM, tanpa membebani rakyat. Turunkan semua ahli ekonomi yang ada di negeri ini, agar kebijakan pemerintah pro rakyat.

"Langkah mendesak bisa saja dengan menyita harta para koruptor. Atau mengurangi pasilitas tunjangan para pejabat baik eksekutif maupun legislatif, guna mengurangi beban APBN", kata Mayjen Simanungkalit. (ms)

PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BANTU
KORBAN GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT

*Kader PAN Diinstruksikan Kirim Gobar

Medan (Lapan Anam)

Pemerintah diminta segera membantu para korban gempa bumi yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Simangumban dan Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Senin malam (19/5) .

"Sebisa mungkin makanan dan selimut harus segera di drop,agar korban tidak kelaparan dan kedinginan teruma yang masih tinggal di tenda penampungan",kata anggota DPRDSU Ir Kamaluddin Harahap MSi kepada wartawan di Medan,Rabu (21/5).

Anggota Komisi A DPRDSU juga Ketua DPD PAN Sumut ini mengatakan, Pemkab Taput dapat menggunakan dana tangkap darurat yang sudah tersedia di Kabupaten/kota. Jadi tidak sekedar mendrop mie instan,melainkan beras dan selimut termasuk sarden untuk kepentingan dapur umum.

"Dalam keadaan darurat,Bupati dapat mendrop bantuan tangkap darurat 10 s/d 100 ton.Dengan bantuan itu kita yakin korban akan terbantu dan tidak mengalami trauma berkepanjangan",ujarnya.

Dia juga mendesak Dinas Jalan dan Jembatan Sumut segera membangun kembali jalan yang putus dan jembatan yang rusak,agar transfortasi berjalan normal.Paling tidak menimbun badan jalan agar bisa dilalui kenderaan roda dua dan angkutan pedesaan,guna memudahkan pasokan bantuan.

"Perbaikan inprastruktur mendesak dilakukan,agar transportasi darat berjalan lancar dan korban tidak tress dan tidak terlalu lama dilanda trauma",kata Kamal.

Pejabat terkait tidak perlu harus menggelar rapat dan meminta petunjuk atasan,sebab dana tanggap darurat sudah tersedia di seluruh kabupaten/kota.
"Kita perlu meniru negara Cina dalam menangani bencana,segera bertindak tanpa harus menunggu korban makin menderita",katanya.

Sebagai Ketua DPW PAN Sumut,dia sudah menginstruksikan agar DPD PAN Taput segera melakukan tangkap darurat termasuk membuka dapur umum dilokasi bencana.

"Kader PAN di Taput kita instruksikan segera mengirim Gobar (Selimut) dan menyalurkan bantuan yang diperlukan sesuai kemampuan kepada korban gempa di Simangumban dan Pahae",ujarnya.

DPW PAN Sumut juga sedang menunggu laporan apa saja yang perlu didrop dari provinsi. Intinya bagaimana para korban dapat dibantu meringankan derita yang mereka alami.

"Agar korban bencana gempat di Simangumban dan Pahae tidak terlalu lama menderita, suplay beras dan gobar harus segera dilakukan ke lokasi bencana",ujarnya. (ms)


KAPPI 66 Sumut Siap Beri Data ke KPK
Usut Pengalihan Aset BUMN Triliunan Rupiah di Sumut

Medan (Lapan Anam)

DPD FKB KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) Angkatan 66 Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas, pengalihan asset BUMN di Sumatera Utara (Sumut) bernilai triliunan rupiah kepada pihak ketiga. Karena asset-aset tersebut sengaja “dilego” untuk kepentingan pribadi para oknum.

“Kappi 66 Sumut memiliki data lengkap dan akurat soal soal penyelewengan asset BUMN di Sumut dan siap diserahkan ke KPK sebagai dukungan untuk proses pengusutan”, kata Ketua DPD KAPPI 66 Sumut, Azwir Husin di Medan, Senin (19/5).

Menurut Azwir Husin, sejumlah BUMN di Sumut banyak yang kehilangan asset karena dilego oknum tertentu kepada pihak ketiga. Seperti asset PT Kreta Api (KA) di Jalan Merak Jingga Medan, kawasan Tanjung Mulia Medan maupun di kawasan pusat dan pinggiran Kota Medan. Luas lahan mencapai ribuan hektare dengan nilai triliunan rupiah.

“Kalaulah aset-aset ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas dan jelas peruntukannya bisa sangat membantu dalam menghadapi krisis ekonomi. Tapi ini sebagian besar untuk kepentingan pribadi dan dikelola secara komersial oleh pihak swasta,” kata Azwir A Husin.

Anggota Komisi A DPRDSU ini mengatakan, pengusutan atas asset BUMN itu bisa dilakukan secara tuntas dan aset-aset itu bisa ditarik kembali untuk penyehatan BUMN dan kepentingan bangsa. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah melakukan pengusutan, termasuk menyeret siapa saja oknum yang terlibat didalamnya.

Sebelumnya Dewan Pembina DPD Kappi 66 Sumut M Tahjuddin Nur didampingi Ketua Azwir A Husin, Wakil Ketua Balga Pasaribu dan Zafrul Bahar serta Sekretaris Umum Drs H Masri Riza Sofnar menyampaikan kepada wartawan di Medan, Sabtu (17/5), pihaknya siap membantu KPK untuk mengusut kasus ini.

Upaya KAPPI Sumut ini sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan bangsa yang rumit, terutama menyangkut keuangan negara. Momen Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sangat pas untuk meningkatkan nasionalisme kepada bangsa dan negara.

“Kami akan mencurahkan segala apa yang kami bisa lakukan untuk kepentingan bangsa. Sangat sedih rasanya, sebagian besar masyarakat menderita sementara sebagian kecil enak-enakan menikmati hasil dari menjual aset-aset negara,” katanya.

Menurutnya lagi, bila aset-aset ini bisa diusut dan dikembalikan kepada negara, mungkin bisa menjadi solusi dalam masalah keuangan negara, terutama soal kenaikan harga BBM. (ms)

PANWASLIH HARUS TERTIB ADMINISTRASI

Salak (Lapan Anam)

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernu/Wakil Gubernur Sumut 2008 David Susanto SE meminta seluruh Panwas kabupaten/kota dan kecamatan membuat setiap laporan tertib administrasi.

Permintaan tersebut dikemukakan David Susanto ketika berkunjung ke Panwas Tanah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Jumat (16/5).


Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi tertib administrasi setiap laporan, terutama laporan pertanggungjawaban hasil kinerja Panwas dan laporan keuangan. "Ini sangat penting," tegas David Susanto.

Dalam kunjungan itu, David mengingatkan agar benar-benar serius dalam menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban. "Konkritnya, harus tertib administrasi,” tegasnya.

Untuk mewujudkan tertib administrasi tersebut, David meminta agar sekretaris Panwas kabupaten/kota aktif mengadakan rapat-rapat dengan Panwas kecamatan. "Ini dimaksudkan agar Panwas kecamatan juga bisa mengadopsi bentuk-bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban seluruh Panwas benar-benar tertib," tegasnya.

Agar ada panduan, David Susanto juga meminta agar sekretaris Panwas, termasuk juga bendahara Panwas kabupaten/kota untuk aktif berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara Panwaslih Sumut. "Dengan sering berkoordinasi, maka akan terwujud administrasi laporan pertanggungjawaban," katanya.

Ketika di Tanah Karo, David Susanto diterima anggota Panwaslih MArdaus Purba, Moris Sembiring, Mazmur Bangun, Sayuti dan sekretaris Teddy Yulianto. Di Dairi diterima Ketua Panwaslih Dairi Pantur Lumbantoruan dan anggota Marihot P Sirait, Surung GH Simanjuntak, Ferdinan Girsang dan Banuaran Manurung.
Di Pakpak Bharat juga diterima Ketua Panwas Sondang Sinamo, Floren Berutu,Sahab Gamaliel, Josua Ginting, Togu Matahari, Sekretaris Jonni Feber dan bendahara Dance Solin.(ms)
KETUA PWI SUMUT AJAK WARTAWAN
TINGKATKAN PROFESIONALISME


Medan(Lapan Anam)

Ketua PWI Sumut H A Muchyan AA mengajak wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), terus meningkatkan profesionalisme.

"Profesionalisme wartawan merupakan keharusan,seiring tugas dan fungsi wartawan sebagai penyebar informasi dan kekuatan sosial kontrol", kata Muchyan AA saat membuka Konferensi Bersama PWI Perwakilan Tanah Karo,Tebing Tinggi dan Binjai di Sumatera Village Jalan Jamin Ginting Medan,Jumat (16/5).

Menurut Muchyan, peningkatan profesionalisme wartawan antara lain dapat dilakukan lewat program pelatihan,bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Karena jika wartawan di daerah sudah profesional,pemerintakan Kabupaten/Kota juga akan diuntungkan.

Karenanya bagi pengurus yang terpilih dalam konferensi,diminta menyusun program yang realistis dan mudah dilaksanakan.Sebisa mungkin kata dia, semua perwakilan PWI di Sumut harus menjungjung tinggi profesionalitas anggota.Maka lakukan pelatihan bagai anggota secara priodik agar profesionalisme wartawan terus dapat ditingkatkan.

Dalam kesempatan itu,Muchyan juga mengajak wartawan tetap konsisten menyuarakan aspirasi rakyat, termasuk jeritan rakyat sebagai dampak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.

Harapan masyarakat terhadap wartawan,kata Muchyan, sangat besar untuk memperjuangkan hak-haknya.Karena dimata rakyat, pers masih konsisten membela rakyat,ditengah banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Konferensi bersama PWI perwakilan Tanah Karo,Tebing Tinggi dan Binjaidilaksanakan PWI Cabang Sumut,karena telah berakhir masa kepengurusan namun tak kunjung melaksanakan konfernsi dengan berbagai asalan.

Konferensi berlangsung sampai Sabtu 17 Mei 2008 dihadiri Pengurus PWI Sumut,Ketua PWI Perwakilan Deli Serdang, Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) H Ronny Simon dan anggota muda PWI di PWI Perwakilan yang berkonferensi.(ms)





Korupsi Diknas Sumut

Pimpro dan Rekanan Susul Taroni ke Penjara

Medan (Lapan Anam)

KORUPTOR di Diknas Sumut akan dibabat habis dan satu persatu sudah dijaring Kejaksaan Negeri Medan. Mereka dipenjarakan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

Setelah Kadis Diknas Sumut Taroni Hia dan Bendahara Manahan Pandiangan meringkuk dibalik terali besi, kini menyusul pelaksana proyek (Pimpro) dan rekanan, yang ikut terlibat korupsi dana UN tahun 2006 tersebut, diseret ke penjara.

Kedua tersangka baru tersebut yakni Ketua Panitia Pelaksanaan Proyek Syafril Umar dan rekanan pengadaan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) bernama Rahmad Jhoni.

Syafril Umar dan Rahmad Jhoni ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (15/5) sore tadi. Beberapa jam sebelumnya, mereka menjalani pemeriksaan marathon di Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Mereka diperiksa sejak pukul 11.00 Wib dan berakhir pukul 16.15 Wib.


Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan M Sinaga didampingi Ketua Tim Penyidik Harli Siregar SH, penetapan Syafril Umar dan Rahmad Jhono sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan, terkait pengembangan kasus korupsi yang merugikan negara Rp 1,5 miliar.


Dari hasil pemeriksaan, keduanya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta.(ms)

KETUA DPRD SUMUT SEGERA DIGANTI

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumatera Utara (Sumut) secara resmi telah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentng Pergantian Antar Waktu (PAW) Abdul Wahab Dalimunthe. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut Ridwan Bustan, Kamis (15/5), Wahab akan digantikan oleh Hanafiah Harahap.


Pelaksana Ketua DPRD Sumut H Hasbullah Hadi dan Wakil Ketua DPRD Sumut H Ali Jabbar Napitupulu yang dihubungi secara terpisah juga membenarkan hal tersebut.

“Secara lisan kita memang sudah mendengar telah keluarnya surat
PAW Abdul Wahab Dalimunthe selaku Ketua DPRD Sumut,” kata Hasbullah. Ali Jabbar Napitupulu juga mengaku baru menerima foto copy SK PAW Abdul Wahab Dalimunthe yang ditandatangani Mendagri H Mardiyanto.

"SK Mendagri itu No 161.12-316 tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2008 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Sumatera Utara atas nama Abdul Wahab Dalimunthe," ujar Ali Jabbar.


Setelah SK Mendagri ini turun, papar Ali Jabbar, maka akan dibawa ke rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk segera dibahas.
"Nanti akan dibawa ke dalam rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Oleh pimpinan dewan akan diberitahukan kepada Panmus untuk mengagendakan rapat paripurna istimewa," ujar Hasbullah. (ms)




PEMERINTAH PERLU ALOKASIKAN
ANGGARAN PEMELIHARAAN ASSET BRR DI NIAS

Medan, (Lapan Anam)

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mulai mengalokasikan anggaran bagi perawatan dan pemeliharaan asset-asset yang telah dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias pasca musibah gempa bumi yang melanda Kepulauan Nias, Maret 2005.

"Penyediaan dan pengalokasian anggaran pemeliharaan dan perawatan itu sudah perlu mulai dipikirkan karena masa tugas BRR segera akan berakhir April tahun depan," ujar anggota DPRD Sumatera Utara, Drs. Penyabar Nakhe, di sela acara "Nias Islands Stakeholders Meeting 4: Transisi Rekonstruksi Kepulauan Nias Menunju Pembangunan Berkelanjutan", di Medan, Kamis(15/05/08).

Anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan itu mengatakan, segala sesuatunya kini mulai membaik di Kepulauan Nias. Rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan BRR bersama sejumlah negara donor dan NGO kembali membangkitkan Nias dari keterpukuran pasca gempa.

Pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi yang biayanya mencapai triliunan rupiah itu, menurut dia, harus bisa dipelihara dan dirawat agar bisa dimanfaatkan masyarakat setempat untuk jangka waktu panjang.

"Sebagai putera daerah saya sangat bersyukur atas kehadiran BRR dan negara-negara donor di Nias. Bagi kami mereka ibarat 'sinterklas', yang membuat kehidupan kami kembali bergairah setelah dilanda bencana," katanya.

Karenanya ia mengaku sangat tidak ingin berbagai asset dan infrastruktur yang telah dibangun di daerah itu cepat rusak hanya karena tidak terpelihara dengan baik. "Karena itu, disamping pembangunan harus tetap berkelanjutan, saya menilai perlu segera dipikirkan bersama, terutama bagaimana mencari dan menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai infrastruktur yang kini telah terbangun," ujarnya.

Penyabar Nakhe yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sumut itu bahkan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan bersama kalangan DPRD ditambah Pemerintah Provinsi Sumut dengan DPRD Sumut segera menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta Kepala Negara memprakarsai pengalokasian anggaran perawatan dan pemeliharaan infrastruktur di Kepulauan Nias.

"Bila perlu kita datang menghadap Presiden bersama dengan BRR dan perwakilan NGO dan perwakilan negara-negara donor. Harapan kita benar-benar ada angaran khusus untuk pemeliharaan asset yang nanti akan ditinggalkan BRR," katanya menambahkan.

Menurut anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDS tersebut, setidaknya anggaran pemeliharaan dan perawatan itu diperuntukkan sesuai keberadaan assetnya. "Jika asset nasional harus ada anggaran pemeliharaan dari APBD, jika asset provinsi dari APBD provinsi dan demikian juga dengan asset kabupaten," ujarnya.

Ia mengakui BRR dan negara-negara masih akan ada di Kepulauan Nias hingga April tahun depan. Namun demikian ia menilai anggaran pemeliharaan dan perawatan asset itu harus dipikirkan mulai dari sekarang.

"Mulai dari sekarang kita harus mendorong upaya-upaya pengalokasian anggaran untuk itu. Bila perlu, sudah sepatutnya dibentuk sebuah lembaga baru, meski tidak sebesar BRR, yang tugasnya khusus untuk memelihara asset-asset itu. Kita tentu tidak ingin asset-asset yang sudah susah payah dibangun rusak karena tidak terpelihara," katanya. (ms)


PIMPINAN DELI TV MENGELAK
BAYAR PESANGON MANTAN KARYAWAN

Medan (Lapan Anam)

Pimpinan Deli TV, Chairman alias Apin, dituding menghindar dari tanggung jawab membayar pesangon yang dituntut mantan 31 karyawan yang diberhentikan secara sepihak. Pada pertemuan antara kedua belah pihak yang dimediasi Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara di Medan, Rabu (13/5) Chairman berkelit dan dinilai berusaha lari dari tanggung jawab. Alasannya, Deli TV saat ini telah dipegang manajemen baru.
"Mereka (karyawan Deli TV yang diberhentikan, red) tanggung jawab manajemen lama, sementara Deli TV saat ini telah dipegang oleh manajemen yang baru. Manajemen baru tidak bertanggung jawab atas pesangon 31 karyawan yang diberhentikan," katanya.
Hanya saja, ketika ditanya Juhar Daulay, mediator dari Disnaker Sumut, siapa yang disebutnya dengan manajemen lama, Chairman tidak dapat menjawab dengan jelas. Ia hanya mengatakan pihaknya akan merundingkan hal itu dengan mempertemukan manajemen lama dengan manajemen baru.
Pada kesempatan itu, John Jabat, salah seorang karyawan yang diberhentikan, mengatakan akta pendirian Deli TV dan izin perusahaan sesungguhnya atas nama Chairman. Demikian juga dengan segala bentuk surat menyurat, semuanya juga ditandatangani yang bersangkutan.
"Sangat aneh jika dia berkelit seperti itu, apalagi dia juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik tentang perubahan kepemilikan saham Deli TV," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa karyawan Deli TV hanya mengenal Chairman sebagai pimpinan Deli TV dan tidak ada pimpinan yang lain atau manajemen lama yang disebutkan kepada mediator dari Disnaker Sumut.
"Yang kami tuntut hari ini adalah itikad baik Chairman untuk membayar pesangon kami," ujar John Jabat menambahkan. Sementara Dwi Sasmayatina, juga karyawan Deli TV yang diberhentikan, mengatakan bahwa Chairman merupakan pimpinan manajemen lama sekaligus pimpinan manajemen. "Jadi, aneh jika dia mengatakan akan mempertemukan manajemen lama dengan manajemen baru, yang berarti berunding dengan dirinya sendiri," katanya.
Pertemuan yang dimediasi oleh Disnaker Sumut itu akhirnya memutuskan menunda pertemuan hingga 22 Mei 2008 karena Chairman mengaku tidak dapat memutuskan sendiri apakah akan membayar atau tidak pesangon yang dituntut ke-31 mantan karyawan itu.
Menanggapi keputusan itu, Koordinator Bidang Advokasi dan HAM IJTI SUmut, Eddy Irawan, menilai manajemen Deli TV Tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dengan para mantan karyawannya.
"Sejauh ini kita tidak melihat itikat baik dari Deli TV untuk menyelesaikan tuntutan mantan karyawannya. Terbukti dalam pertemuan tadi Chairman tidak mengakui dia hadir sebagai perwakilan manajemen Deli TV, padahal Disnaker Sumut meminta kehadiran manajemen Deli TV," ujarnya. (ms)