Agar BBM Tak Naik,
Sebaiknya proyek Besar Ditunda

Medan (Lapan Anam)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Nurdin Ahmad menegaskan, pemerintah sebaiknya menunda proyek-proyek besar dari pada menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Daripada menaikkan harga BBM yang dapat menyengsarakan rakyat, lebih baik pemerintah menunda proyek-proyek besar," kata Nurdin Ahmad kepada wartawan di Medan, Minggu (27/4).
Menurut Politisi Partai Golkar Sumut ini, BBM itu bukan lagi barang mewah, sebab BBM itu sudah umum digunakan masyarakat, termasuk sekitar 40 persen rakyat miskin menggunakan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
"Hampir setiap rumah tangga, kendaraan transportasi memakai BBM untuk kebutuhan sehari-hari," kata Anggota Komisi A DPRD Sumut ini.
Nurdin Ahmad juga Penasihat Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini mengatakan, kalau proyek-proyek besar, belum tentu masyarakat dilibatkan, paling hanya 20 hingga 30 persen saja masyarakat yang dilibatkan.
Purnawirawan TNI AU berpangkat Kolonel ini mengungkapkan, kalau harga BBM dinaikkan, dikhawatirkan akan terjadi gelombang berkepanjangan yang dapat berujung pada krisis sosial. Jika ini terjadi, kata Nurdin Ahmad kembali, maka sulit dipadamkan, apalagi ekses akibat kenaikan BBM beberapa tahun lalu, kenaikan jumlah orang miskin sampai saat ini belum berhasil untuk diatasi.
"Dalam teori orang bernegara, kemiskinan itu rawan terhadap gangguan stabilitas," katanya.
Ditempat terpisah, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Ahmad Ikhyar Hasibuan menegaskan, bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terbaik itu adalah mengajukan kembali perbaikan anggaran. Antara lain dengan memotong proyek-proyek yang berskala besar ketimbang menaikkan harga BBM.
"Jika Presiden berpihak kepada rakyat, perbaiki anggaran dengan memotong proyek-proyek berskala besar ketimbang menaikkan harga BBM," ujar Ikhyar. (ms)

PANWASLIH CATAT 87 PELANGGARAN PILGUBSU
Medan (Lapan Anam)
Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, mencatat 87 jenis pelanggaran selama proses Pilgubsu 2008. Pelanggaran tersebut dilakukan para Cagubsu dan Cawagubsu priode 2008-2013 dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilgubsu.
" Sebanyak 87 jenis pelanggaran itu merupakan rangkuman dari seluruh wilayah Sumatera Utara, baik saat pra kampanye, masa kampanye, masa tenang dan saat pencoblosan maupun penghitungan suara," kata Anggota Panwaslih Sumut Divisi Pelaporan, Drs Zakaria MSP kepada wartawan di Kantor Panwaslih, Jalan Mengkara Medan, Sabtu (26/4).
Dijelaskan Zakaria, pelanggaran yang terjadi di masa pra kampanye sebanyak sembilan kasus pelanggaran, diantaranya pemasangan baleho (alat peraga).
"Baleho yang dipasang itu sudah mengarah kepada pencoblosan para pasangan Cagubsu/Cawagubsu," ujar Zakaria.
Kemudian, kata Zakaria, pelanggaran lainnya yakni menggelar pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan oleh tim sukses (TS) para calon. Sedangkan pelanggaran yang terjadi di masa kampanye, sebut Zakaria, sebanyak 67 kasus pelanggaran untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Meliputi, paparnya, pelanggaran dalam tata cara kampanye, penggunaan fasilitas pemerintah, seperti kantor instansi dan kendaraan dinas.
Kemudian, katanya, pelanggaran jadwal kampanye, yakni kampanye yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh kepolisian serta kampanye yang mengambil dua tempat.
"Adanya dugaan keterlibatan PNS dalam kampanye, apakah sebagai juru kampanye atau tim sukses serta adanya arak-arakan kendaraan kampanye yang melanggar ketentuan, yakni tidak boleh lebih dari enam mobil," tutur Zakaria.
Pelanggaran yang terjadi di masa tenang, kata Zakaria lagi, yakni masih banyak ditemukan spanduk, baleho pasangan Cagubsu/Cawagubsu yang belum diturunkan dan ditemukan juga black campaingn.
Sedangkan pelanggaran yang terjadi disaat pencoblosan dan penghitungan suara, ungkap Zakaria, yakni banyak ditemukan pemilih ganda, pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih serta ditemukannya surat kartu pemilih.
Menurutnya, pelanggaran ini banyak terjadi di Kota Medan , Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias. Adapun tindakan yang diambil Panwaslih terhadap pelanggaran tata cara kampanye, tegas Zakaria, berupa peringatan dan himbauan.
Sedangkan untuk pelanggaran yang dinilai mengadung unsur pidana, lanjut Zakaria, seperti yang ditemukan Panwaslih Kota Medan tentang pemakaian kendaraan dinas dan black campaingn, diteruskan ke kepolisian. (ms)



DPT Amburadul, DPRDSU Gelar Rapat Mendadak
10.000 Kartu Pemilih Tak Disalurkan diserahkan ke DPRDSU


Medan, (Lapan Anam)

DPRD Sumut memanggil KPUD, Panwaslih dan Desk Pilkada (Pempropsu) secara mendadak guna menjelaskan dan mengklarifikasi persoalan pendataan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pilgubsu 16 April 2008, yang dinilai sangat amburadul dan semraut. Demikian juga soal anggaran pemutakhiran data sebesar Rp13 milyar, sekaligus menyikapi aspirasi maupun tuntutan masyarakat yang menolak hasil Pilkada Sumut.

Pemanggilan terhadap KPUD, Panwaslih dan Deks Pilkada Sumut sempat menjadi pro dan kontra dikalangan anggota dewan yang dilontarkan dalam rapat tersebut, sehingga antar-dewan terjadi debat kusir mengakibatkan suasana rapat cukup hangat. Bahkan diantaranya wakil ketua Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi melakukan ‘walk out’, karena tetap menganggap rapat yang dipimpin wakil Ketua Dewan Japorman Saragih itu liar dan tidak sesuai mekanisme maupun tatib DPRD Sumut.

Beberapa anggota dewan dari FPPP seperti Heriansyah, Hidayatullah, Rijal Sirait sempat minta pimpinan sidang untuk menunda rapat dengan KPUD, Panwaslih dan Desk Pilkada. Karena selain KPUD Sumut tidak hadir karena alasan kesibukan, juga menganggap kegiatan rapat tersebut tidak diagendakan dalam panmus sesuai mekanisme DPRD Sumut.

Namun anggota lainnya dari 4 fraksi seperti Amas Muda Siregar, Edi Rangkuti, Budiman P Nadapdap, Taufan A Ginting, Parluhutan Siregar, Asyirwan Yunus dan Ahmad Ikhyar Hasibuan mendukung dan minta rapat lanjutkan. Karena persoalan yang dirapatkan bukan masalah pembatalan Pilkada, tapi minta penjelasan maupun klarifikasi masalah banyaknya masyarakat tidak mendapat kartu pemilih, mendapat kartu ganda, orang yang sudah meninggal mendapat kartu pemilih dan lainnya. Sementara anggaran untuk pendataan penduduk pemilih sudah disediakan Rp13 milyar.

Akibat adanya tarik-menariknya masalah rapat dengan KPUD, Panwaslih dan Desk Pilkada, akhirnya terjadi debat kusir dan suasana rapat sempat memanas. Seentara masyarakat yang melakukan aksi unjukrasa masih bertahan minta penjelasan DPRD Sumut atas tidak akurasinya data pemilih, sehingga rapat diskors selama 10 menit memberikan kesempatan kepada pimpinan fraksi untuk melakukan lobi. Hasilnya rapat dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari Desk Pilkada dan Panwaslih Sumut.

Dari penjelasan Desk Pilkada Sumut yang cukup singkat tidak sampai 3 mernit tentang pendataan dan penyaluran dana yang dilakukan ke kabupaten/kota, Fraksi Partai Golkar melalui ketua dan sekretarisnya H Syahrul M Pasaribu dan HM Zaki Abdullah langsung menyela dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja maupun penjelasan Desk Pilkada Sumut.

“Kami kecewa dengan Desk Pilkada, persoalan yang sudah sangat urgen dan krusial, tapi dijawab hanya alakadarnya, sementara suasana rapat sudah hangat, ini bukti kinerja Desk Pilkada amburadul. Padahal rakyat ingin tahu apakah dana Rp13 milyar kemana disalurkan atau tidak digunakan untuk pemutakhiran data. Kalau dana itui sampai ke petugas diyakini pendataan tidak amburadul,” ujar Syahrul dan Zaki.

Sikap yang sama juga diungkapkan Edi Rangkuti, Eron Lumbangaol dan Isrok Anshari Siregar dan mereka mensinyalir tidak dilakukan pendataan.Karena penduduk yang sudah pindah dan sudah meninggal masih mendapatkan kartu pemilih dan penduduk yang sudah lama justru tidak dapat kartu pemilih. “Kalau pendataan seperti ini, pilkada akan hubar-habir dan dana Rp13 milyar itu harus dipertanggung jawabkan, karena ada Kepling yang tidak diberikan dana, sehingga kecil kemungkinan dilakukan pendataan,” ujar Eron.

Karena itu, kata Eron dan Isrok, minta pimpinan dewan membentuk pansus meneliti penggunaan anggaran pemutakhiran data sebesar Rp13 milyar diduga tidak tepat sasaran. Demikian halnya Ihkyar Hasibuan menilai Pempropsu tidak berpinsip dalam pelaksanaan Pilkada Sumut dan Desk Pilkada poskonya ‘mandul’.

Rapat yang berlangsung hingga pukul 18.45 WIB masih belum menunjukkan titik temu dan memberikan jawaban yang memuaskan, akhirnya pimpinan rapat menskors rapat dan akan dilanjutkan hari ini Kamis (24/4).

Namun sebelum pimpinan rapat meninggalkan ruang rapat, masyarakat yang berunjuk rasa sejak pagi di gedung dewan menyerahkan sekira 10.000 kartu pemilih yang tidak disalurkan kepling, lurah di Kabupaten Deliserdang, Medan dan Langkat kepada pimpinan rapat sebagai bukti amburadulnya pendataan DPT pilgubsu. (ms)


FKS DPRD SU Sinyalir Tingkat Kesehatan
Bank Sumut Sarat Kepentingan

RUPS Seharusnya Libatkan DPRD Sumut

Medan (Lapan Anam)


Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Sumut mensinyalir tingkat kesehatan Bank Sumut yang diberikan Bank Indonesia (BI) dengan tingkat dari cukup sehat menjadi sehat sarat kepentingan dan terkesan untuk mendukung RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) penetapan Direksi Bank Sumut yang direncanakan Senin depan 28 April 2008.


Sinyalemen ini diungkapkan Pensihat dan anggota FKS H Arifin Nainggolan SH Msi (Foto) dan H Hidyatullah SE kepada wartawan, Rabu (23/4) di gedung DPRD Sumut, terkait dengan persoalan Bank Sumut masih belum tuntas.


Menurut Arifin Nainggolan, pemberian tingkat kesehatan Bank Sumut naik satu tingkat dari cukup sehat menjadi sehat masih menjadi tanda Tanya, karena berat dugaan sarat kepentingan dan permainan, karena dalam waktu tempo 4 bulan tingkat kesehatan itu dinaikkan satu tingkat menjadi sehat.


Padahal, kata Arifin Nainggolan yang juga anggota Komisi A itu, masih banyak kredit macat dan persoalan lain yang belum jelas dan dari kesemua item tersebut tidak mungkin hanya dalam tempo 4 bulan bisa diselesaikan. Hal ini harus dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham.


“Berat dugaan kita, pemberian predikat sehat terhadap Bank Sumut digunakan untuk RUPS, seolah-olah penetapan Direksi khususnya Dirut Bank Sumut sudah patut, karena dianggap telah mampu meningkatkan tingkat kesehatan bank tersebut. Ini sama saja mengelabui masyarakat,” ujar Arifin.


Arifin juga menyatakan, berdasarkan akta hasil perubahan Bank Sumut dari PD menjadi PT, RUPS bukan hanya Pempropsu, Pemkab/Pemko, tapi juga harus melibatkan DPRD Sumut, karena Pempropsu tidak hanya eksekutif (Gubsu), tapi juga legislative (DPRD Sumut).


“Yang menjadi pertanyaan, dalam RUPS pengangkatan Direksi Bank Sumut, apakah DPRD Sumut diikutkan atau tidak, karena setelah dilakukan pengecekan kepada pimpinan dewan tidak ada yang dilibatkan,” tambah Arifin.


Demikian halnya Hidayatullah yang juga anggota Komisi C DPRD Sumut menilai, pemberian kenaikan tingkat kesehatan Bank Sumut dari cukup sehat menjadi sehat terkesan untuk mendukung RUPS menetapkan jabatan direksi.


Dari tingkat cukup sehat menjadi sehat, lanjut Hidayatullah, berarti selama ini Bank Sumut tidak sehat dan betul sinyalemen selama ini tingkat kesehatan Bank Sumut dibawah sehat. Dikhawatirkan, para pemegang saham tidak tahu soal ini atau informasi tingkat kesehatan Bank Sumut dibawah sehat disembunyikan, sehingga mengangkat kembali Gus Irawan menjadi Dirut, karena dianggap berjasa membuat Bank Sumut benar-benar sehat.


Menyikapi hal ini, kata Hidayatullah, BI harus proaktif melihat masalah Bank Sumut, jangan sengaja ‘tutup mata’, tapi harus transparan agar tidak dituding ada main dalam persoalan Bank Sumut yang sudah mencuat kepermukaan.


“Kita takut, persoalan ini jadi bom waktu bagi Gus Irawan sendiri dan jika tingkat kesehatan yang diberikan mengandung sesuatu, tidak tertutup kemungkinan akan dilaporkan ke BI pusat,” tambahnya. (ms)
BEM Minta Audit Keuangan Desk Pilkada
Medan (Lapan Anam)

Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Medan demo di gedung DPRDSU, Rabu (23/4) meminta keuangan Desk Pilkada segera diaudit. Desk Pilkada juga diminta bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam pemberian data penduduk kepada KPUD.

“Ketua KPUD Sumut Irhan Buana Nasution harus bertanggung jawab dengan meletakkan jabatan sebagai Ketua KPUD Sumut, karena tidak becus menyeleksi data pemilih, tidak jelinya menyeleksi TPS, tidak optimalnya mensosialisasikan Pilgubsu ke masyarakat dan terdaftarnya pemilih dibawah umur”, kata mahasiswa dalam orasi di tangga gedung dewan.

Dalam petisinya, BEM menyatakan Panwaslih dihapuskan dalam Pilkada dan Pilpres mendatang, jika tidak diikutsertakan dalam proses awal dan akhir, serta sampai pengumuman pemenang. Mereka menilai, Panwaslih tidak memiliki fungsi yang jelas dalam pilkada.

“Karena Pilgubsu kacabalau dengan banyaknya pemilik suara tidak terdata, maka kami meminta aparat kepolisian menangkap dan penjarakan oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam Pilkada”, kata mereka.

Dalam demo itu, mereka juga menyebut nama Kaban Infokom Sumut Eddy Sofyan dan Sekdaprovsu Muhyan Tambuse untuk segera diperiksa, dalam kapasitas desk Pilkada.

Mahasiswa tersebut diterima Ketua Komisi A DPRD Sumut Amas Muda Siregar dan anggotanya Budi Mulia Bangun, Taufan A Ginting.

Berselang kemudian, puluhan pemuda mengatasnamakan DPD Repdem (Relawan perjuangan demokrasi) GMM (Gerakan Mahasiswa Membangun) dan FPP (Forum Peduli Pilkada) Sumut melakukan aksi unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, juga demo soal pelaksanaan Pilgubsu.

Selain menyesalkan kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendemo juga meminta agar semua pihak yang terkait di Pilgubsu seperti KPUD Sumut, Desk Pilkada diaudit dan diperiksa. Jika terbukti lalai dala tugasnya agar dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan berlaku. (ms)




Pemerintah Harus Rubah Pola Pendataan Pemilih
Banyak Pendukung 'Syampurno' Tak Masuk DPT

Medan, (Lapan Anam)
Pemerintah dituntut untuk merubah pola pendataan pemilih di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, sehingga angka kerugian rakyat yang kehilangan hak pilih dapat terminimalisir untuk event pesta demokrasi di masa mendatang. "Masih tingginya angka masyarakat yang kehilangan hak pilih karena tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemerintah perlu melakukan evaluasi," kata Imam Syafi'i Rambe, Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sumut, kepada wartawan, Selasa (22/4), di Medan.
Menurutnya, hasil dari pendataan pemilih untuk Pilgubsu 16 April lalu sangat merugikan semua kontestan Cagubsu, khususnya bagi Cagubsu pasangan Syampurno. "Puluhan ribu relawan DPII yang konsern terhadap pensuksesan pasangan Syampurno di Sumut, tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tak masuk DPT," ungkapnya.
Kendati demikian, kami tetap menerima apapun hasilnya, alhamdulillah pasangan Syampurno mengantongi suara dominan dibanding empat pasangan Cagubsu lain yang menjadi rivalnya.Kepada para Cagubsu, Imam mengharapkan, agar menjunjung tinggi tekad dan komitmen terhadap kesepakatan Pilgubsu damai, yang siap menerima kalah dan menang.Dikatakan, biaya pelaksaaan Pilgubsu begitu besar dihabiskan, tentu saja semua pihak harus menghargai apapun hasilnya.
"Pilgubsu sukses dan aman harus dijadikan contoh untuk pilgub berikutnya di propinsi lain di Indonesia. Ini menunjukkan rakyat Sumut sudah mulai matang dan dewasa dalam berdemokrasi," katanya. Pada masa mendatang, Imam Syafi'i menyarankan pemerintah harus mengevaluasi dan lebih kerja keras untuk memperbaiki data pemilih, sehingga angka kerugian masyarakat akibat tak masuk DPT dapat ditekan seminimal mungkin.

TAK MASUK DPTBanyak warga yang konsern terhadap pemenangan Cagubsu pasangan Syampurno, bernomor urut 5 yang tidak masuk DPT dengan bermacam-macam penyebab, antara lain, tercatat, Andi Akbar (29), penduduk Jl Pahlawan Gg Sakti, Kelurahan Pahlawan, Medan Perjuangan.
Andi tidak ikut mencoblos, padahal pada event pesta demokrasi sebelumnya, Pemilihan Umum, dan Pemilihan Walikota Medan dia dan keluarganyamasih ikut. Meski sudah dilaporkan kepada lurah setempat, tetap saja Andi tak masuk DPT. Termasuk Dra Nilam Sari ibunya, Rahmi adiknyadan Syaifuddin pamannya.
"Pendataan belum maksimal, sehingga hak coblos warga terabaikan," katanya.
Tercatat juga nama D Arianto Harahap (40) penduduk Jl Murai I Perumnas Mandala, Percut Seituan, Deliserdang. Arianto mengaku sebelum hari 'H' telah mendatangi Kepling, M Ilyas Lubis, menyebutkan nama D Arianto Harahap telah ada dalam DPT, tapi hingga hari 'H' pendukung pasangan Syampurno ini tak juga mendapat undangan memilih.
Menurut Arianto, banyak warga sekitar tempat tinggalnya yang tak dapat mencoblos, karena macam-macam hal. Mulai dari KTP yang tak punya, KTP yang kadaluarsa, hingga KTP yang masih berlaku. Ditambahkannya, biaya pengurusan KTP variasi Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu di kawasan tempat tinggalnya menyebabkan warga tak memperoleh KTP.
Ada juga nama Yuhanis (32), Jl Pancasila, kelurahan Tegalsari Mandala III, Medan Denai bersama suaminya Said Syafaruddin (35) tidak ikut masuk DPT dan merasa dirugikan haknya. "Tentu saja kami sudah sepakat untuk mencoblos nomor 5", katanya.
Kemudian, Yusniar (56) penduduk Jl Jermal VII Kelurahan Denai, Medan Denai, Andi Syahputra (19), Jl Besi gg Sutrisno, Sukaramai I, Medan Area. Beni Rustian (34), penduduk Jl Jermal VII, Kelurahan Denai, Medan Denai, Rusmiati (38), juga penduduk Jl Jermal VII Gg Murai, Kelurahan Denai, Medan Denai. (ms)

Cagubsu Syamsul Arifin
Diminta Waspadai Pahlawan Kesiangan

Medan (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara dan Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) H Syamsul Arifin SE, diminta untuk hati-hati terhadap pahlawan partai kesiangan.

“Hal ini harus diwaspadai DPW PPP Sumut dan Cagubsu H Syamsul Arifin yang untuk sementara ini memperoleh persentase perhitungan suara tertinggi pasca Pilgubsu 2008,” kata mantan Anggota DPRD Sumut Wira Abdi Dasopang Ssi MSP kepada wartawan di Medan , Senin (21/4).

Wira Abdi yang berasal dari Kabupaten Labuhan Batu ini menjelaskan, pasca Pilgubsu ini banyak bermunculan pahlawan kesiangan. Karena itu kepada PPP Sumatera Utara yang sejak awal mengkondisikan H Syamsul Arifin sebagai Cagubsu dapat berhati-hati.

Demikian juga dengan H Syamsul Arifin, kata Wira Abdi yang sudah hengkang dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Sumut, kiranya dapat waspada dan hati-hati terhadap pahlawan partai kesiangan yang suka ‘menembak di atas kuda, lalu tertawa tanpa cela’.

Wira yang juga pengurus KNPI Sumut ini menilai, Syamsul Arifin memiliki sikap merakyat, berpenampilan sederhana dan selalu menggunakan-bahasa yang akrab di telinga masyarakat.

Ditinjau dari ilmu komunikasi, papar Wira yang telah menyelesaikan S2 nya di FISIP USU, Syamsul Arifin memiliki kelebihan pada bahasa tubuh yang membuatnya berbeda apabila dibandingkan dengan calon lainnya.

Menurut Wira, ketokohan Syamsul Arifin sudah terlihat sejak muda, apalagi beliau sudah pernah menjadi Ketua KNPI Sumut dan akrab dengan semua kalangan.

“Rakyat merasa tidak pernah berjarak dengannya, sehingga Symasul Arifin memiliki ikon ‘Sahabat Semua Suku’. Syamsul Arifin juga memiliki empat program, yakni rakyat jangan lapar, rakyat jangan bodoh, rakyat jangan sakit dan rakyat punya masa depan,” ujar Wira.

Selain itu, tambah Wira, DPW PPP Sumut dibawah kepemimpinan H Fadly Nurzal sudah lama mensosialisasikan Syamsul Arifin, dengan menghadirkan Syamsul Arifin dalam setiap even PPP, sehingga sosok Syamsul Arifin sangat akrab di mata kader PPP.

“Bukan hanya di tingkat DPW PPP Provinsi Sumatera Utara saja, Syamsul Arifin juga cukup akrab dengan pengurus PPP di tingkat pusat,” kata Wira Abdi Dasopang.

Dalam penjaringan calon, kata Wira, PPP lah satu-satunya partai yang sistematis, trasnparan dan aman hingga akhirnya menetapkan Syamsul Arifin sebagai Cagubsu.

“Strategi PPP Sumut dibawah kepemimpinan H Fadly Nurzal cukup ampuh dengan cara mensosialisasikan calonnya, sehingga pada saat itu keputusan PPP ditunggu-tunggu publik,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Wira, PPP memiliki sikap legowo untuk menerima Gatot Pujo Nuhroho dari PKS sebagai Wakil Syamsul, walau PKS datang belakangan (saat akan mendaftar ke KPU).

Meskipun Gatot bukan tokoh dan putra Sumatera Utara, sambung Wira, namun PPP lebih melihat kepentingan yang lebih besar. Seperti pernyataan Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal usai pendaftaran calon ke KPU bahwa ‘PPP lebih mendahulukan kepentingan ummat daripada ngotot-ngototan, apalagi PPP sejak awal mendorong lahirnya koalisi parpol islam’.

Kepiawaian Fadly Nurzal, ungkap Wira, terlihat ketika PPP menggantung-gantung keputusan untuk memutuskan Syamsul sebagai Cagubsu yang diusung oleh PPP Sumut.

“Dan inilah salah satu strategi Fadly Nurzal untuk mendengarkan opini, masukan, efek balik dari rakyat, sehingga rakyat menuggu-nunggu siapa Cagubsu yang diusung oleh PPP Sumut,” katanya. (ms)

Ir Edison Siantri :
KPUD Jangan Permainkan Data Pilgubsu

Medan (Lapan Anam)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Ir Edison Sianturi mengingatkan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota hingga tingkat PPS, agar jangan coba-coba bermain-bermain dengan data.

"Apalagi mengalihkan suara atas anjuran ataupun desakan dari pihak manapun. Karena tindakan itu merupakan tindakan pidana yang dapat dituntut hukuman penjara berat," kata Edison Sianturi kepada wartawan di Medan, kemarin

Politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini meminta agar jangan korbankan diri sendiri untuk hal-hal yang tidak terpuji, sebab siapapun yang menang dalam Pilkada Sumut ini, kita harus siap mendukung karena Pilkada hanya proses demokrasi.

Menurut Edison, lima Cagubsu yang betanding dalam Pilkada kemarin adalah putra-putra terbaik Sumatera Utara, sebagai calon pemimpin yang telah teruji dedikasi dan kemampuan politiknya di tengah-tengah masyarakat Sumut.

"Saya tidak yakin ada salah satu dari lima calon itu mau berbuat curang, karena mereka bukan hanya calon gubernur saja, tapi mereka adalah cerminan pemimpin Sumut," kata Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini.

Anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini mengungkapkan, menerima kekalahan adalah wujud jiwa kepemimpinan seseorang.

"Kalah bukan neraka, tapi menjadi evaluasi untuk keberhasilan dimasa mendatang, sebab kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda," ujar Edison.

Karena itu, lanjut Edison, mari kita jadikan Pilgubsu ini menjadi contoh Pilkada yang terdamai di Indonesia. "Walau ada kekurangan disana-sini, itu merupakan tugas kita semua untuk memperbaikinya di kemudian hari," ujarnya.

Mengenai data penduduk yang jauh dari sempurna, sambung Edison, harus menjadi kajian mendalam untuk Pemilu legislatif, Pilpres mendatang.

"Selamat bagi seluruh masyarakat Sumut yang telah berhasil melaksanakan proses demokrasi akbar dan pertama memilih gubernur sendiri," tutur Edison Sianturi. Ditambahkan Edison, Pemilu adalah proses pembelajaran berpolitik bagi masyarakat.

"Mari bersama-sama kita memberi contoh berpolitik yang sehat, karena kita merupakan bagian dari pembangunan politik di Indonesia," kata Edison seraya menambahkan salah yang kita buat sekarang akan menjadi penyesalan bagi generasi penerus kita di kemudian hari. (ms)

Ketua Panwaslih Sumut:
DPT MEMBUAT PILGUBSU KACAU
* Ketua KPU Nias Selatan Tinggal di Belawan

Sibolga, (Lapan Anam)

Ketua Panwaslih Gubsu/Wagubsu David Susanto SE menegaskan, buruknya kinerja KPUD Sumut, terutama dalam memutakhirkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), menjadi salah satu penyebab utama kekacauan pelaksanaan Pilgubsu 2008.
Hal tersebut dikemukakan David Susanto di Kantor Panwaslih Sibolga, Minggu (20/4) kemarin, setelah beberapa hari sebelumnya melakukan monitoring dan pengawasan Pilgubsu di sejumlah daerah di Sumut.

Di antara daerah yang dimonitor tersebut mulai dari Kabupaten Tobasa,Taput, Sibolga, Tapteng, Nias dan Nias Selatan (Nisel).

David yang didampingi Ketua Panwaslih Sibolga Syofyan Sauri Nasution dan anggota Asah Damai Simanjuntak dan Ketua Panwaslih Tapteng Syafran Matondang serta anggota Syafwanuddin menyebutkan, selain buruknya kinerja KPUD dalam memutakhirkan data, keaktifan anggota KPU secara umum, terutama di kabupaten/kota, juga menjadi pelengkap semakin kacaunya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Bayangkan saja, tandas David, di Nias Selatan, sehari sebelum hari "H" Pilgubsu, Ketua KPUD Nias Selatan masih berada di Belawan. Karena ternyata, rumah tempat tinggal Ketua KPUD Nias Selatan tersebut berada di Belawan.

"Ini kan kacau. Sehari menjelang Pilgubsu Ketua KPUD-nya tidak berada di lokasi tempat ia bertugas. Padahal, hari-hari itu merupakan puncak kesibukan persiapan pelaksanaan Pilgubsu. Tapi, Ketua KPUD-nya selaku pelaksana Pilgubsu, justru tidak berada di tempat. Apa tidak kacau pelaksanaan Pilgubsunya?" tandas David.

Tapi, kata Davi Susanto, penyebab kekacauan yang paling utama adalah kesembrawutan data DPT. "Hampir semua persoalan yang kita temukan di lapangan menyangkut kesembrawutan data DPT," tegas David.

Dari laporan tersebut, lanjut David, terungkap ada kecenderungan bahwa KPU tidak melakukan pemutakhiran data DPT. Karena itu, kuat dugaan data pemilih yang digunakan dalam Pilgubsu 16 April lalu masih Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) yang bersumber dari Desk Pilkada Pempropsu.

"Bahkan, mungkin juga data yang dipakai dalam Pilgubsu itu data Pilpres 2004. Tidak heran, bila banyak yang sudah meninggal beberapa tahun silam, masih masuk di DPT," tegas David.

Tapi, David juga mengaku bingung karena ada seorang warga yang memperoleh tiga kartu pemilih. Kemudian, ada pula dalam satu keluarga tidak semua mendapat kartu pemilih.

"Ini kan aneh? Ini menjadi indikasi kuat bahwa KPUD Sumut dan kabupaten/kota, sama sekali tidak melakukan pemutakhiran data pemilih tersebut," tandas David. (ms)

Hotel Gran Indonesia Terbakar



Hotel Grand Indonesia di Jakarta, Kamis (17/4/08), terbakar pukul 16.30 dan berhasil dipadamkan pada pukul 19.00 WIB. Lima pekerja mengalami cedera serius. Penyidikan sementara, asal api berasal dari percikan api pemotongan besi.

Jika Satu Putaran, Pilgubsu Hemat Rp 56 M

Medan (Lapan Anam)
Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution mengatakan, jika berlangsung hanya satu putaran, Pilgubsu 2008 akan menghemat uang negara dalam jumlah tidak sedikit.
"Pilkada yang hanya satu putaran akan menghemat uang negara sebesar Rp 56 miliar. Dana sebesar itu sebelumnya dipersiapkan jika pilkada harus digelar dalam dua putaran," ujarnya
menjawab wartawan di Medan, Jumat (18/04/08).
Rafriandi mengatakan, jika hasil perhitungan cepat terbukti relatif sama dengan perhitungan KPUD, maka pilkada di Sumut hanya akan berlangsung satu putaran saja karena ada pasangan yang meraih suara di atas 25 persen. "Jika benar begitu, maka uang negara sebesar Rp 56 miliar terselamatkan. Dana ini bisa diperuntukkan buat penanganan sektor publik," ujarnya. (ms)

Waras Menang di Padangsidimpuan dan Tapsel

P.Sidimpuan(Lapan Anam)
Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan kemarin menetapkan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Abdul Wahab Dalimunthe-Raden Mohammad Syafii (Waras) sebagai peraih suara terbanyak di daerah itu.

Pasangan dengan nomor urut 4 ini unggul dengan perolehan 39,93% atau 30.166 suara.Peraih suara terbanyak adalah pasangan Ali Umri-Maratua (Umma) dengan perolehan suara 20.708 suara atau sekitar 27,41%. Disusul pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) 11.166 suara atau 14,78%. Berikutnya, pasangan Tritamtomo- Benny Pasaribu (Triben) memperoleh suara 7.551 atau 10% dan pasangan RE Siahaan-Suherdi (Pass), dengan perolehan suara sebanyak 5.955 suara atau 7,88%.

Total suara keseluruhan yang masuk di Kota Padangsidimpuan sebanyak 75.546 suara, atau 64,14% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 119.000 orang. Menurut Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Ahmad Effendi Nasuiton, suara tidak sah yang masuk ke KPU sebanyak 1.009 suara, dari total semua pemilih yang berada di DPT.

“Perolehan suara tidak sah untuk Kecamatan Padangsidimpuan Utara sebanyak 271 suara, sedangkan untuk Padangsidimpuan Selatan sebanyak 268 suara,dan Padangsidimpuan Tenggara 160 suara, Padangsidimpuan Batunadua 139 suara,Padangsidimpuan Hutaimbaru 83 suara, Padangsidimpuan Angkola Julu 88 suara yang tidak sah,” ujar dia kemarin.

Menurut dia,jumlah pemilih pada pilgubsu di Kota Salak ini jauh menurun apabila dibandingkan dengan pilkada Wali Kota September tahun lalu. Saat itu pemilih mencapai 70% dari DPT. Menurut dia jumlah masyarakat Kota Padangsidimpuan yang ikut memilih pada Pilgubsu Kota Padangsidimpuan sebesar 64,14%.

Sementara itu, Kasubbag Umum KPU Kota Padangsidimpuan Roni mengungkapkan semua kotak suara dan bilik suara yang ada di kecamatan- kecamatan sudah berada di KPU Kota Padangsidimpuan, sehubungan telah dilaksanakannnya penetapan suara oleh KPU Padangsidimpuan.

Sementara itu,di Tapanuli Selatan (Tapsel) hasil perolehan suara sementara menunjukkan Waras masih unggul dengan 86.067 suara. Disusul, Ali Umri-Maratua 55.405 suara, Syamsul-Gatot 32.698 suara,Triben, 21.745 suara, dan RE Siahaan- Suherdi 17.324. (Suber Sindo: Sabtu, 19/04/2008 )


LSO MINTA KPK PERIKSA DANA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PILGUBSU

Gunung Sitoli (Lapan Anam)

Direktur Lembaga Survei Orbit (LSO) Abyadi Siregar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2008.

"Kita (LSO-red) menduga penggunaan dana yang dikelola Kesbang Linmas Pemprop Sumut itu tidak beres. Bahkan cenderung bernuansa korupsi," tegas Abyadi Siregar di Nias, Jumat (18/4).

Abyadi Siregar berada di Nias dalam rangkaian pemantauan Pilgubsu di sejumlah daerah di Sumut selama empat hari terakhir. Beberapa daerah yang dipantau tersebut seperti Tobasa, Taput, Sibolga, Nias dan Nias Selatan (Nisel).

Dari hasil pantauan tersebut, Abyadi Siregar menemukan berbagai kasus yang mengindikasikan tidak beresnya penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih Pilgubsu 2008, yang nilainya mencapai Rp 13 miliar tersebut.

Dari hasil temuan di lapangan, kata Abyadi Siregar, banyak masalah yang mengisyaratkan bahwa anggaran pemutakhiran data tersebut tidak disalurkan ke bawah. Sebagai misal kepada petugas pendataan pemilih di tingkat desa/kelurahan.

Salah satu isyarat atau indikasi adanya nuansa korupsi dana pemutakhiran data itu adalah, kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Hampir di seluruh daerah Sumut terjadi kekacauan DPT," tegas Abyadi Siregar.

Di antara kekacauan itu, banyak pemilih tidak terdaftar di DPT yang diterbitkan KPUD. Padahal, banyak warga mengaku memilih pada Pilpres 2004 lalu. Tapi anehnya, pada Pilgubsu ini mereka tidak memilih.

"Ini yang membuat kita curiga. Berarti, KPUD tidak melakukan penyesuaian data pemilih," tegasnya.

Bila indikasi ini benar, lanjutanya, lalu kemana anggaran Rp 13 miliar untuk pemutakhiran data pemilih tersebut. "Karenanya, pantas kita curigai dana itu diselewengkan. Karenanya, kita minta KPK memeriksa keuangan tersebut," tandasnya.

Abyadi juga mengatakan, pihaknya masih akan memikirkan untuk membawa masalah ini dalam jalur hukum.

"Kita melihat, telah terjadi pengeribian hak-hak politik masyarakat," kata Abyadi Siregar yang juga Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Medan tersebut.(ms)

KPUD SUMUT DIMINTA MAKSIMALKAN KINERJA

Medan (Lapan Anam)

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Sumatera Utara diminta memaksimalkan kinerjanya agar hasil pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2008-2013 yang baru saja digelar Rabu (16/4) lalu, benar-benar dapat diterima para calon dan juga masyarakat.
"KPUD mulai dari PPK, KPUD kabupaten/kota sampai KPUD provinsi harus memaksimalkan kinerjanya, karena itu yang kini tengah ditunggu-tunggu masyarakat dan juga lima pasangan cagub/cawagub yang bertarung dalam pilkada," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, H. Ahmad Ikhyar Hasibuan, di Medan, Jumat (18/4).

Menurut dia, masyarakat Sumut saat ini tengah menunggu hasil perhitungan suara pilkada yang dihadilkan melalui rapat-rapat pleno PPK, KPUD kabupaten/kota dan kemudian KPUD provinsi, mengingat rapat-rapat pleno tersebut yang menentukan pasangan cagub/cawagub mana yang menang dan yang kalah dalam pilkada.
Terkait hasil hitungan cepat (quick count) dari sejumlah lembaga yang menempatkan salah satu pasangan sebagai pemenang pilkada Sumut, menurut Ahmad Ikhyar Hasibuan hal itu tidak lebih dari sebuah skenario besar untuk mempengaruhi opini publik dan juga jajaran KPUD.
"Sinyalemen yang seolah-olah telah memastikan bahwa hari ini sudah ada pasangan cagub/cawagub pemenang pilkada hanya sebuah skenario besar. Itu 'pesanan' dan sarat kepentingan, yang salah satu tujuannya untuk mempengaruhi KPUD dan juga opini publik," katanya.
Karenanya, Ahmad Ikhyar Hasibuan yang juga anggota Komisi A Bidang hukum dan Pemerintahan DPRD Sumut itu mengingatkan agar KPUD di Sumut, mulai dari PPK sampai KPUD provinsi, agar tidak terpengaruh.

"KPUD jangan sampai terpengaruh survei dari lembaga-lembaga yang tidak menempatkan diri mereka pada posisi independen itu," ujarnya.
Pada kesempatan itu Ikhyar juga mengingatkan masyarakat Sumut bahwa sampai hari ini belum ada pemenang dalam pilkada Sumut. KPUD Sumut sendiri baru akan mengumumkan hasil resminya pada 25 April mendatang.

"Karena itu pula kita juga perlu mengingatkan agar tidak ada pasangan calon yang merasa apalagi mengklaim diri mereka sebagai pemenang atau kalah dalam pilkada," katanya menambahkan.
Lebih jauh ia juga mengaku sangat menyayangkan hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga. Ia bahkan menilai sejak hari pencoblosan (Rabu, 16/4) sudah ada semacam gerakan yang ditujukan untuk menggiring opini masyarakat seolah-olah sudah ada pasangan yang dipastikan sebagai pemenang pilkada.

Masyarakat Sumut juga diimbau agar menunggu keputusan resmi melalui rapat pleno KPUD Sumut sekaligus ikut mengawasinya. KPUD sendiri juga diminta agar tidak mengumumkan hasil perhitungan suara yang belum diplenokan.

"Kita tahu KPUD itu capek dan terus berupaya bekerja maksimal, begitu juga dengan gubernur beserta jajarannya serta desk pilkada. Karenanya kita sangat tidak ingin pilkada ini dicederai hanya oleh opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujarnya.
Ahmad Ikhyar Hasibuan juga mengaku sangat tidak berharap kerusuhan pilkada seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain juga terjadi di sumut.

"Jika rusuh tentu kita sendiri juga yang akan menanggung akibatnya, sementara pihak lain hanya akan 'tiarap' atau bahkan menikmatinya. Karenanya kita sangat-sangat berharap KPUD benar-benar profesional dan dapat memaksimalkan kinerjanya," katanya. (ms)

Rumah Gubsu Syamsul Arifin Dibanjiri Warga

Medan (Lapan Anam)

Rumah kediaman Gubsu terpilih versi LSI H Syamsul Arifin SE di jalan Suka Darma Medan,Kamis (17/04/08) dibanjiri ribuan warga. Mereka mengucapkan selamat kepada pria bergelar Datuk Lilawangsa Sri Hidayatullah itu.

Sejak subuh antrian panjang sudah mulai Nampak di sekitar rumah sang gubernur, seolah tak sabar inin melihat sosok manusia bertuah itu. Tidak saja abang-abang becak, tapi juga pengusaha, penguasa dan ulama.

Didampingi isterinya menggunakan baju muslim warna merah,Syamsul Arifin Nampak mengumbar senyum menyambut masyarakat. Sikapnya belum berubah, masih seperti dahoeloe, akrab dan bersahabat. Malah, tuan rumah menyediakan hidangan sarapan pagi bagi para tamunya itu.

Syamsul Arifin yang selalu memegang teguh semboyan Janji Tiada Pernah Ingkar, Setia Tiada Pernah Bertukar ini dengan mengenakan baju kemeja liris pendek dan sandal jepit’ duduk bersama masyarakat menyantap hidangan sajian keluarga besar H Hasan Perak ini.

Sesekali Syamsul berceloteh seperti kebiasaannya kepada masyarakat, "Makan dulu, jangan banyak cakap, aku sudah lapar" katanya diiringi ketawa.

Masyarakat terlihat terhibur, karena bisa bicara, tertawa dan makan bersama dengan seorang pemimpin. Usai makan, mereka mengajak Bupati Langkat ini untuk berfoto. Setelah berfoto masyarakat juga menyempatkan memeluk lelaki berkulit hitam gemuk itu.
Sayangnya, Syamsul Arifin yang masih menjabat Bupati langkat, pagi itu harus berangkat ke Stabat untuk bekerja. Maka sekitar pukul 11.30 WIB, Syamsul Arifin mohon maaf kepada para undangan yang terus saja berdatangan tanpa henti.

"Maaf ya ibu-ibu dan bapak-bapak saya tidak bisa meladeni lagi, karena saya harus berangkat ke Stabat untuk bekerja," katanya menyapa masyarakat ketika mau berangkat ke Langkat.(ms)



Berkat Doa Ibu
Syamsul Arifin Jadi Gubsu

Medan (Lapan Anam)

H Syamsul Arifin SE tidak bisa menahan rasa haru, ketika hasil penghitungan sementara dua lembaga quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu (16/4), mengumumkan pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho unggul dalam Pilgubsu 2008.

Datuk Lelawangsa sri Hidayatullah yang selama ini dikenal bandel dan jarang menangis, hari itu malah nampak berbeda. Dia menangis tersedu dihadapan banyak pendukungnya, bahkan tanpa sadar hidung mengeluarkan ingus. Sesekali dia menghapus air mata dan ingusnya, sambil mengucapkan syukur.

“Ini berkat doa ibu saya, makasih bu, saudara saya, dan warga Sumut,”ujar Syamsul dalam keterangan pers di Kantor DPW PKS di Jalan Kenanga Raya, Asam Kumbang, Sunggal, kemarin sore. Jagoan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera serta koalisi 10 partai itu menyisihkan empat pasangan cagubsu lainnya.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Sumut yang sudah memilih kami,” kata Syamsul.

“Saya tak menduga tukang kue akhirnya jadi gubernur,” katanya sambil menitikkan air mata. Tapi, sambungnya, dengan terpilihnya dia dan Gatot beban di pundak mereka semakin besar. Apalagi, mereka sudah bertekad untuk membuat masyarakat Sumut tidak lapar. “Untuk mewujudkan hal itu makanya saya memilih orang muda seperti Gatot,” katanya sambil terisak-isak karena merasa haru dengan hasil tersebut.

Syamsul juga berharap, apabila benar-benar terpilih dia tetap mengharapkan dukungan dari kaum ulama, pendeta dan masyarakat Sumut khususnya. “Saya tak mungkin bisa memikul semua ini tanpa dukungan masyarakat,” katanya terbata- bata.

Saat wawancara, Syamsul yang biasanya selalu tersenyum dan kocak, sama sekali tak terlihat. Dia terus menangis. Bahkan, beberapa kali pasangannya Gatot ikut mengusap air mata di pipinya.

Syamsul juga mengaku, kalau terpilih nanti siap bekerja sama dengan saingannya Ali Umri.”Saya siap bekerja sama dengan Ali Umri. Dia (Ali Umri, Red) itu adik saya di KNPI dan sampai saat ini saya masih merasa kader Golkar. Jadi, saya tentu saja siap bekerja sama. Bukan hanya Umri, tapi seluruh masyarakat Sumut,” katanya.

Syamsul Arifin juga langsung berziarah ke makam Tengku Rizal Nurdin, mantan Gubernur Sumut yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala pada tahun 2005 lalu. Ziarah itu dilakukan untuk menghormati Rizal Nurdin yang dianggapnya sebagai abang, guru, dan bekas pemimpinnya.”Saya sudah biasa berziarah ke sini (Masjid Raya Medan, Red),” kata Syamsul Arifin, usai memanjatkan doa di depan makam Rizal Nurdin, Rabu (16/4) usai salat Maghrib.

Meski sudah di atas angin, Syamsul Arifin menyatakan rasa syukurnya, namun dia masih menunggu pengumuman KPU Sumut sebagai lembaga yang sah mengumumkan hasil penghitungan suara. “Bila sudah ditetapkan sebagai pemenang, saya akan bekerja memenuhi janji,” ujar Syamsul.

Tugas pertama yang akan dilakukannya nanti adalah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah di wilayah Sumut. Termasuk kedua saingannya Ali Umri sebagai Walikota Binjai dan Walikota Pematang Siantar RE Siahaan. “Saya tidak pernah dan tidak akan menganggap siapa pun sebagai bawahan,” pungkas Syamsul. (ms)

Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan :
Quick Count Pembohongan Publik

Medan, (Lapan Anam)

Perhitungan cepat atau "quick count" yang dilakukan sejumlah lembaga survei dalam pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 yang berlangsung Rabu (16/4), dinilai sebagai pembohongan publik dan diduga ditunggangi kepentingan tertentu.

"'Quick count' itu pembohongan publik, aktivitas survei berkedok ilmiah. Kita sangat menyayangkannya," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut H. Ahmad Ikhyar Hasibuan di Medan, Kamis (17/4).

Sejumlah lembaga melakukan perhitungan cepat dalam pilkada Sumut. Penghitungan cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menempatkan pasangan H. Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) sebagai pemenang pilkada dengan raihan 27,67 persen suara.

Empat pasangan pesaing mereka, masing-masing pasangan Tritamtomo/Benny Pasaribu (TriBen) meraih 22,35 persen suara, H. Abdul Wahab Dalimunthe/H. Raden Muhammad Syafi'i (WaRas) 17,22 persen, RE Siahaan/H. Suherdi (PaSS) 16,51 persen dan pasangan HM Ali Umri/H. Maratua Simanjuntak (UmMa) hanya kebagian 16,26 persen suara.

Perhitungan cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia juga menempatkan pasangan Syampurno unggul dengan 28,72 persen suara, disusul TriBen dengan 21,97 persen, WaRas 16,9 persen, UmMa 16,81 persen dan PaSS 15,6 persen.
Menurut Ahmad Ikhyar, penayangan "quick count" membuat masyarakat Sumut resah sekaligus bingung, karena sama sekali tidak dijelaskan dasar-dasar perhitungan dan metode-metodenya.

"Apa dasarnya ketika pada pukul 13.00 WIB hari Rabu itu sudah ada data perolehan suara, padahal pada jam itu TPS dijadualkan baru menyelesaikan aktivitas pencoblosan. Bahkan katanya juga ada data yang masuk pada pukul 10.00 dan 11.00 WIB," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, penghitungan suara di TPS-TPS paling cepat baru dilakukan pada pukul 14.00 WIB, setelah TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB dan para petugas istirahat sejenak untuk makan siang atau shalat Zuhur.

"Pukul 14.30 WIB paling cepat baru diketahui hasil perhitungannya. Ini kan jelas sangat membingungkan masyarakat sekaligus meresahkan," ujar anggota Komisi A DPRD Sumut itu.

Ahmad Ikhyar menilai "quick count" semestinya tidak meresahkan masyarakat. Menurut dia, bagi masyarakat siapa saja yang terpilih menjadi gubernur tidak terlalu menjadi persoalan karena kelima pasangan yang bersaing merupakan putera-putera terbaik Sumut.

"Tapi dengan 'quick count' semuanya jadi membingungkan dan meresahkan, apalagi datanya tidak jelas alias siluman," ujarnya.
Perihal penayangan "quick count" pada hari pencoblosan sebelumnya juga disayangkan Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution. Menurut dia, hal itu melanggar UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Dijelaskannya, merujuk kepada Pasal 245 UU No. 10/2008, hasil "quick count", survey atau jajak pendapat baru boleh dipublikasikan paling cepat satu hari setelah hari pencoblosan atau untuk kasus pilkada Sumut paling cepat Kamis (17/4).

"Mereka seharusnya menghormati undang-undang agar ke depan tidak terjadi lagi salah tafsir menyangkut hasil Pemilu," katanya.

Irham juga menegaskan bahwa hasil perhitungan resmi total perolehan suara kelima pasangan cagub/cawagub Sumut baru akan diumumkan KPUD Sumut pada 25 April mendatang, sementara hasil "quick count" bukan data final dan juga bukan data resmi KPUD Sumut. (Rel)

Allahu Akbar, Syamsul Arifin Jadi Gubsu
Catatan : Mayjen Simanungkalit

KENDATI Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Sumut) belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang dalam Pilgubsu 2008, namun lewat sistem penghitungan cepat (quick count) yang dilaksanakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Jaringan Isu Publik (JIP), pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho dinyatakan unggul dibanding empat pasangan lainnya.

Data yang dilansir LSI dan JIP, Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho memperoleh suara sebesar 27,67 persen. Disusul pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu sebesar 22,35 persen, kemudian pasangan Wahab Dalimunthe-Raden Syafii mendapat 17,22 persen.

Seterusnya pasangan RE Siahaan-Suherdi mendapat suara sebesar 16,51 persen, dan paling akhir pasangan Ali Umri-Maratua Simanjuntak sebesar 16,26 persen.

Denny JA Direktur Eksekutif LSI didampingi Arman Salam, Direktur Riset JIP dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Grand Angkasa, Jl. Perintis Kemerdekaan, Medan, Rabu (16/04/2008) menyatakan, lewat sistem penghitungan cepat (quick count) itu Syamsul Arifin SE dipastikan memenangkan Pilgubsu 2008.

Kemenangan Syamsul Arifin disambut sujud syukur para pendukungnya. Bahkan sejumlah ibu rumah tangga di Pasar Tiga, Desa Marindal Satu Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, tak sadar langsung sujud bersimpuh kelantai bersujud syukur, seusai menyaksikan hasil sistem penghitungan cepat yang disiarkan televisi. Demikian juga disejumlah tempat, diiringi air mata kebahagiaan.

Syamsul Arifin sendiri tidak dapat menahan rasa haru, menyaksikan kegembiraan pendukungnya atas kemenangan meraih suara terbanyak di Pilgubsu 2008 yang di gelar Rabu 16 April 2008.

“Allahu Akbar, ini berkat doa rakyat Sumut. Doa istri, anak,cucu dan Parpol pendukung serta semua pihak. Semoga saya menjadi gubernur yang amanah”, katanya seperti disiarkan televisi swasta seusai pengumuman hasil penghitungan cepat oleh lembaga survey.

Manusia Bertuah


H Syamsul Arifin, SE memang dikenal sebagai manusia bertuah. Putra pejuang kemerdekaan “Berandan Bumi Hangus”, H Hasan Basri yang lebih dikenal sebagai Hasan Perak, itu sejak awal mengaku maju sebagai Cagubsu berkat dukungan rakyat. Dia diamanahkan rakyat untuk maju menjadi pemimpin di Sumatera Utara.

Lelaki kelahiran 25 September 1952 , Bupati Langkat 2003- 2008 dan priode 1998-2003, ini dikenal sebagai sahabat semua suku. Maka ketika kampanye Pilgubsu 2008, Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) ini pun selalu disambut riuh pendukungnya.

Besarnya dukungan kepada Syamsul Arifin gelar Datuk Lilawangsa Sri Hidayatullah, dianggab wajar karena dia sudah lama dekat dengan rakyat, jauh sebelum menjadi Cagubsu. Selama ini pun dia memegang sejumlah jabatan penting di organisasi. Banyak juga marga yang sudah disandangnya, diberikan tokoh etnis karena kedekatan emosional. Dia memang manusia langka dan unik.

Ketika mencalonkan diri menjadi Cagubsu pada Pilgubsu 2008, Datuk banyak mendapat dukungan dari lintas etnis dan lintas agama. Motivasi dukungan itu, tidak lain menyangkut tingkat loyalitasnya kepada rakyat dan kesetiaan kepada pemerintah.

Dimata para pendukungnya, Datuk adalah tauladan sekaligus Idola. Pemimpin idola rakyat adalah pemimpin yang mau mendatangi rakyat. Mampu melakukan komunikasi sosial dan politik secara jujur sesuai dengan genetik dan karakter masing-masing kelompok masyarakat.

Dengan lancarnya komunikasi, terbukti dia mampu mengatasi semua masalah. Dia bicara dengan hati nurani yang jernih dengan tanpa curiga, sehingga tumbuh rasa saling percaya. Masyarakat saat ini memang menginginkan pemimpin yang piawai dalam berkomunikasi, baik komunikasi sosial maupun politik. Dirindukan pemimpin yang bermanfaat bagi rakyat, seperti Syamsul Arifin. Bukan pemimpin yang memanfaatkan rakyat. Pembela wong cilik, bukan pembela wong licik.

Karenanya, kemenangannnya menjadi Gubsu priode 2008-2013 harus dipahami sebagai kemenangan rakyat Sumut. Tentu hal ini tidak lepas dari kepribadian Syamsul Arifin yang selalu memperlihatkan jati diri. Peduli kepada masyarakat kelas bawah, bersifat familiar dan dermawan. Datuk dianggap sebagai sosok pemersatu yang sudah membuktikan diri selalu dekat dengan rakyat.

Saat Yang Tepat

Datuk yang kita kenal, memang sosok fenomental. Pisiknya jauh dari kategori ganteng, namun kalau berjalan dia seperti bermagnet. Dia selalu menyapa menyebut nama, santun bertutur dan suka guyon.

Sang Datuk dikenal pandai mengambil momen dan hadir pada kesempatan yang tepat. Sikap kedermawanannya sudah tidak diragukan. Filosopi mengatakan, jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Namun sang Datuk justru lebih dari itu, jika tangan kanan memberi, tangan kiri juga harus memberi.

Filosopi ini begitu melekat dihati sang Datuk. Maka ketika dia mendengar ada orang yang dikenal dan mengenalnya diterpa musibah atau sakit, dia akan datang tanpa memberi kabar. Walau pun sudah menjadi orang penting, tidak sombong. Berpenampilan apa adanya dan tidak pernah lupa dengan orang yang pernah dikenal atau mengenalnya.

Kepada orang sakit yang dijenguknya, Datuk selalu berkenan memberikan petuah-petuah bagaimana menghadapi fisik yang sakit. Maklum dia punya pengalaman soal itu, ketika harus berobat sampai ke Singapura. Bahkan dia sudah dua kali dikabarkan meninggal, hingga membuat geger kawan dan kerabatnya.

Sang datuk sering mengatakan, jiwa yang sehat dapat mengobati fisik yang sakit. Jiwa yang sehat itu ditandai dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, tidak meninggalkan perintahNya seperti ibadah sholat, serta adanya keyakinan untuk sembuh.
Karenan itu visi dan misinya menjadi Gubsu tidak muluk-muluk. Dia hanya menawarkan program agar rakyat tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit dan memiliki masa depan.

Program yang disosialisasikan dalam kampanye Pilgubsu tersebut, merupakan cerminan kepedulian social seorang Syamsul Arifin. Dia paham betul apa yang jadi masalah di Sumut dan tahu apa upaya mengatasi masalah itu.

Jauh sebelum menjadi orang penting, dia memang sudah sangat peduli nasib orang. Kepedulian terhadap orang yang dikenalnya itu, tentu saja sesuai filosofi hidupnya yang lekat dengan ungkapan Melayu: ”Bila kumbang menyeri bunga, manisnya ditelan diam - diam. Bila lebah mengisap madu, manisnya tumpah ke tangan orang”.

Sepak terjang sang Datuk diberbagai denyut kehidupan masyarakat, toh akhirnya meninggalkan jejak dihati banyak pihak. Dan langkah sang Datuk menuju gedung Diponegoro Medan, akhirnya tercapai juga. Harapan kita adalah, Datuk jangan lupa janji kampanye. Rakyat Sumut masih banyak yang lapar, bodoh, sakit dan putus sekolah serta tidak memiliki masa depan.

Kini setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilgubsu 2008 oleh lembaga survey, Syamsul Arifin diharapkan tidak berubah. Datuk bukan hanya gubernurnya warga Langkat atau para pendukungnya, tapi juga gubernur seluruh masyarakat Sumut. Karenanya, walau pernah dizolimi pihak lain, dijegal lawan politik, itu harus dipahami sebagai dinamika politik dalam berdemokrasi. Selamat pak Gubernur, Allahu Akbar dan jayalah Sumatera Utara. ***

JANGAN MENJADI JURNALISME DINAMIT

(Saran Simpatik Untuk Koran ALTERNATIF)

Catatan : Mayjen Simanungkalit

KETIKA suatu sore di gedung DPRDSU, rekan saya Amson Purba mengutarakan niat menerbitkan surat kabar, hati saya sempat terenyuh. Kok bisa-bisanya seorang Amson berfikir secerdas itu.

Koran apa namanya Bung ? “Alternatif…………”, jawabnya singkat. Dia juga minta agar saya memberi saran seputar Koran yang segera akan dia terbitkan itu.

Langkah berani ditempuh seorang Amson Purba perlu dicungi jempol. Karena wartawan paling berkompeten menjadi pemilik media, ketimbang pihak-pihak yang hanya mengandalkan modal tanpa idealisme.

Media massa bukan bisnis sembarangan dan tidak semua pihak dapat mengelolanya dengan baik. Dalam media massa ada idealisme yang harus dibangun dan ada tugas serta fungsi yang melekat di dalamnya, yang juga harus dipertahankan.

Kaum kapitalis boleh saja menjadi pemilik media, namun jangan diharap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Kapitalis hanya mengejar keuntungan materi, sedangkan Wartawan memiliki idealisme moral.

Maka ketika wartawan menjadi pemilik media, itu langkah positif. Diyakini, dia mampu mengelola media massa dengan basis kompetensi, guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal moral bangsa. Penyebar informasi, pengibur masyarakat, pendidik dan menjadi kekuatan sosial kontrol.

Jurnalisme Dinamit

Karenanya, ketika diminta memberi komentar dalam peluncuran Koran ALTERNATIF milik Amson Purba saya lebih focus mengingatkan agar jajaran pengelolanya (baik redaksi maupun non-redaksi) disiapkan dari tenaga-tenaga profesional dan berwawasan luas. Tentu, tanpa mengabaikan ketersediaan dana guna mendukung tugas-tugas operasional.

Profesionalisme redaksi dan non redaksi ini penting diperhatikan, agar ALTERNATIF jangan terjebak menjadi jurnalisme dinamit (dynamite journalism), yang menjadi trend media massa saat ini.

Jangan menjadi surat kabar yang mampu melaporkan isu dan informasi hingar-bingar, seolah bersuara lantang, tapi setelah itu sunyi-senyap. Surat kabar ALTERNATIF, seharusnya benar-benar menjadi media alternatif bagi pembaca untuk mengetahui informasi secara tuntas dan lugas.

Harus diingat, sejumlah pengamat sering mengkritisi prilaku media massa di Indonesia saat ini, yang masih cenderung melakukan jurnalisme dinamit. Apalagi harus diakui, dalam berbagai hal peran media massa masih sebatas pemandu sorak (cheerleaders) atau corong pengeras suara (megaphones) dari kelompok tertentu.

Misalnya dalam pengungkapan kasus korupsi dan kejahatan lainnya, media massa masih sekedar menyuarakan apa yang dikatakan orang. Belum pada titik apa yang ditemukan media itu. Hal ini karena, media massa tidak melakukan penyelidikan terhadap kasus. Wartawan hanya menunggu hasil laporan para penyelidik resmi atau partikelir.

Trend media massa di era mendatang adalah, adanya upaya media massa melakukan investigatif reporting terhadap kasus-kasus yang diberitakan. Itu sebabnya, sumber daya manusia (SDM) jajaran redaksi , harus menjadi perhatian.

Wartawan harus mengungkap kasus, tidak sekedar menjalankan tugas rutin pencarian berita sehari-hari yang tidak mendalam. Tidak sekedar bercokol di pos masing-masing, menanti datangnya informasi atau bocoran sumber mengenai kasus-kasus besar yang bisa meledak di media massa.

Investigasi

Jika ingin diperhitungkan dan menjadi Koran ALTERNATIF, jurnalisme investigasi harus dikedepankan. Tidak masanya lagi mengandalkan bocoran informasi, karena itu sudah ketinggalan zaman.

Hal lain yang perlu diingat adalah, posisi media massa sebaga pilar keempat demokrasi. Untuk dapat mewujudkan peran strategis tersebut, media harus mampu menjaga jarak terhadap lembaga-lembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), juga terhadap kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi di luar negara.

Jarak media massa dengan lembaga kekuasaan negara, perlu diatur agar dapat memerankan dirinya secara maksimal sebagai kekuatan pengontrol, yang terus-menerus bersuara kritis. Di samping itu, media massa juga dapat memerankan dirinya sebagai sosialisator yang secara intensif dapat menyebarluaskan ide-ide dan pemikiran-pemikiran penting untuk membangun moral dan mental bangsa.

Tentu upaya mewujudkan peran-peran yang strategis dan ideal seperti itu tidaklah mudah. Apalagi sebagai Koran yang baru muncul, harus ada menu spesifik yang memungkinkan media ini di lirik pembaca.

Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan, menyangkut penanganan manajemen media. Mulai dari pra-produksi, proses produksi, pos-produksi, termasuk juga menyangkut distribusi, transportasi dan marketing. Dan melihat pengalaman yang ada, saya yakin Bung Amson Purba mampu menakhodai koran ALTERNATIF itu. Selamat Bung !
PEMPROVSU DIMINTA SETUJUI
PENGALIHAN ASET DISBUN DI MADINA

Medan, (Lapan Anam)

Pemerintah Provinsi SUmatera Utara diminta agar secepatnya menyetujui pengalihan aset Dinas Perkebunan Sumut di Kecamatan Bukit Malintang kepada Pemkab Mandailing Natal (Madina) untuk kepentingan pembangunan bandar udara di daerah itu.

Anggota DPRD Sumut dar daerah pemilihan Tapanuli Selatan-Madina, Usman Hasibuan, SAg di sela kegiatan reses di Madina, Kamis, mengatakan, aset Disbun Sumut seluas 47 hektare tersebut layak untuk dijadikan lokasi bandara.

"Merujuk kepada Permendagri No.17 tahun 2007 Pasal 58 ayat 2 kita harapkan Pemprov Sumut dapat segera menyetujui pengalihan aset itu kepada Pemkab Madina," katanya kepada wartawan, Sabtu (12/04/08).

Menurut Usman Hasibuan, pengalihan aset dimaksud dapat dilakukan melalui Peraturan Gubernur Sumut dengan merujuk kepada Pasal 59 Permendagri No. 17 Tahun 2007.

"Apalagi anggaran untuk pembangunan bandara dimaksud telah ditampung dalam APBN dan APBD Sumut tahun 2008, sementara saat ini akses ke lokasi bandara itu sedang dibangun," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga mengingatkan beberapa hal lain yang perlu diperjuangkan DPRD Sumut, diantaranya lanjutan rencana program pembangunan jalur kereta api Labuhan Batu -Paluta - Palas - Riau, yang "basic study-nya" sudah dibuat Tapanuli Selatan pada tahun 2007.

Kemudian juga lanjutan rencana program pembangunan bandara di Binanga yang studi kelayakannya juga sudah disiapkan Tapanuli Selatan sejak tahun lalu.

"Kita juga memikirkan peningkatan jalan lintas antara SDH - Sipiongot, jalan Simpang Baragaz - Simangambat, jalan Simangambat - Sosa, lanjutan pembangunan jalan tembus Sibuhuan - Siabu dan peningkatan jalan negara pantai barat dari Batang Mundom - Batang Toru - Sibolga," katanya.

Pada kesempatan resesnya itu Usman juga menyempatkan memberi bantuan bagi qari dan qariah dan SMU di Kecamatan Simangambat yang diserahkan langsung kepada Camat Drs Maradoli Hasibuan. (ms)

DPRDSU Tuding Proyek Lae
Nuaha Dairi Kurang Profesional

Medan, (Lapan Anam)

Tim reses X DPRD Sumut nilai adanya kejanggalan pada pekerjaan timbunan tanah di hulu sungai Lae Nuaha-Dairi dan jebolnya timbunan tanah tersebut akibat tidak adanya planning atau perencanaan teknis dan kontrak kerja, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan merusak areal pertanian.

Sikap berang itu dilontarkan Ketua tim Reses X Taufan Ginting dan Wakil Ketua tim Ir Edison Sianturi kepada wartawan, Sabtu (12/04/08), terkait hasil kunjungan lokasi banjir tahun 2006 di Lae Nuaha Dairi dan mengadakan pertemuan dengan Pemkab Dairi.

”Proyek Lae Nuaha Dairi tidak ditangani secara profesional”, kata Ginting dan Edison.

Dari pengakuan staf kimpraswil Ir. Slamat Sihombing, kata Edison, timbunan tersebut dilakukan untuk menyeberangkan alat berat ke seberang, padahal lebar jurang 50-70 meter dan ketinggian timbunan 5-8 meter. Artinya, pekerjaan timbunan dilakukan tanpa ada perencanaan teknis dan kontrak kerja.

”Pengakuan ini terus terang kita sangat marah, karena suatu instansi teknis segampang itu menyatakan melakukan penimbunan jurang yang tinggi hanya untuk menyeberangkan alat berat dan menanam gorong-gorong diameter 80 cm dan 100 cm, tanpa perhitungan teknis yang matang dan mengakibatkan banjir sewaktu hujan turun lebat. Gorong-gorong tumpat dan timbunan tanah tidak mampu menahan air, akibatnya banjir besar menyapu seluruh lahan pertanian dan tambak ikan yang ada di hilir sungai pada waktu itu,” ujar Edison.

Diungkapkan Edison, alasan tim meninjau jebolnya timbunan tanah sungai mengakibatkan banjir tahun 2006, adanya pengaduan masyarakat ke DPRD Sumut beberapa waktu lalu, karena masyarakat merasa tidak mendapat perhatian dari Pemkab setelah banjir menimpa lahan pertanian.

Dari pertemuan dengan Pemkab, disebutkan Pemkab memberikan sekedar bantuan Rp1 juta-Rp1,5 juta per KK yang lahannya habis disapu banjir. Pemberian bantuan tersebut dengan alasan bencana alam. Namun ada sebagian warga tidak mau menerima karena merasa tidak wajar.

Karena itu, tandas Edison, minta Kapoldasu dan Kejatisu untuk mengusut penyebab banjir di Lae Nuaha Dairi tahun 2006, karena Polres Dairi dan Kajari telah meng-SP3-kan kasus tersebut. ”Kita melihat terdapat kejanggalan, seperti pekerjaan dilakukan swakelola dengan alasan untuk pematangan tanah ring road, padahal dalam pelaksanaannya mereka melakukan penimbunan tanah yg begitu besar tanpa melakukan kajian teknis terlebih dulu,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Edison dari Partai Patriot Pancasila itu, kelalaian Dinas kimpraswil hanya menanam gorong-gorong sekecil itu tanpa memperhitungkan debit air dan curah hujan.

”Walaupun pemkab memberi bantuan, bukan berarti menghilangkan tanggungjawab dinas teknis yangg melakukan penimbunan sembrono tanpa perencanaan. Harus ada yang bertanggungjawab dalam hal ini. Jangan rakyat jelata dipaksa diam dan menerima segala keteledoran yang dilakukan Dinas Kimpraswil Dairi,’ ujarnya.

Terkait masalah ini, Edison menegaskan, Dewan akan terus mengawal kasus ini hingga jelas siapa yang pertanggungjawab. ”Jangan bermain-main dengan konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat khususnya petani. Dewan tidak terima perlakuan ini dan harus diusut tuntas,” tandasnya.(ms)

Pemilik SPBU Minta
Perlindungan Hukum ke Presiden

Medan, (Lapan Anam)

Pemilik SPBU 14.20.1121 Jalan Setiabudi Medan, Radumalem Sinuraya, meminta perlindungan hukum ke Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Pasalnya, Pertamina dinilai bertindak arogan memberi izin SPBU baru kepada Djendakita br Barus yang jaraknya hanya radius 400 mater dari SPBU miliknya. Akibatnya, dia merasa dirugikan dan usahanya terancam ‘gulung tikar’.

“Kami sudah mengajukan keberatan atas dibangunnya SPBU atas nama Dj B baik ke Walikota Medan , Pertamina, bahkan ke Men-PAN dan Meneg BUMN, juga Sekkab (Sekretaris kabinet), tapi tidak ditanggapi”, kata Radumalem Sinuraya kepada wartawan di Medan, Sabtu (12/04/08).

Padahal, kata Radumalem yang didampingi 11 konsorsium LSM Sumut, Walikota Medan Abdillah mengintruksikan agar tidak dikeluarkan rekomendasi untuk IMB, tapi Sekda melalui Bappeda dan TKTB (Tata Kota Tata Bangunan) Medan menyatakan 15 Januari 2008 IMB dikeluarkan karena desakan Pertamina. “Sudah pasti kami menyampaikan keberatan pada Walikota Medan. Ternyata Februari-Desember 2007, Walikota tidak meneken surat IMB. Terus terang, kita jadi bingung dan tidak ada kepastian hukum dalam persoalan ini,” ujar Radumalem.

Terkait hal ini, lanjut Radumalem, DPRD Medan sudah mengingatkan, kalau didirikan SPBU yang jaraknya hanya 400 meter dari lokasi SPBU yang lama, akan mematikan usahanya. “Padahal, modal membangun SPBU itu bulan Rp5 milyar atau Rp10 milyar, tapi lebih dari Rp10 milyar. Dari usaha SPBU yang dibangun tahun 2005, modalnya belum kembali, kini ditambah lagi dibangun SPBU baru yang jaraknya terlalu dekat, bisa bangkrut kami,” tandasnya.

Apalagi, kata R Sinuraya, akhir-akhir ini omset SPBU miliknya menurun drastic, karena pentaan jarak SPBU yang dibangun tidak lagi menurut aturan yang ada. Ini akibat pihak Pertamina sewenang-wenang membuat peraturan, sementara masyarakat usaha SPBU rugi besar.

Radumalem minta pemerintah Pertamina harus konsisten dengan aturan main pembangunan SPBU baru, seperti SPBU atas nama DjB di jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Medan , pihak Pertamina melalui UPMS I Medan mengulur waktu dan memberikan kesempatan atau memperpanjang waktu bagi DjB untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi. Harusnya tenggang waktu melengkapi persyaratan sudah ditetapkan sampai 3 bulan, jika tidak bisa memenuhi sampai 3 bulan dianggap mundur.

“Anehnya, kenapa GM UPMS I Medan menerbitkan surat 19 Februari 2007 ditujukan ke DjB perihal pembangunan SPBU dan kelayakan usaha dan harus melengkapi 15 item persyaratan ditetapkan UPMS I, diantaranya SIMB dari Walikota Medan. Disini diduga kuat terindikasi KKN,” ungkapnya

Sinuraya juga mengungkapkan, pihaknya telah dibohongi pihak Pertamina UPMS I Medan, karena dalam rapat sebelumnya pihak Pertamina sudah berjanji tidak akan mendirikan SPBU bila merugikan SPBU lain.

“Kenyataannya mana, mereka berbohong. Demikian halnya masalah jarak antara SPBU satu dengan lain dimanipulasi mereka, seperti SPBU di Simpangkuala dibuat jaraknya 6 km, ternyata 3 km. Demikian SPBU kami dengan SPBU DjB dibuat 1 km, nyatanya 400 meter,” ujar Radumalem.(ms)


WAHAB AKAN SELESAIKAN
PERSOALAN STRATEGIS DI TENGAH MASYARAKAT

Medan, (Lapan Anam)

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara,Ahmad Ikhyar Hasibuan, mengatakan, H. Abdul Wahab Dalimunthe akan menyelesaikan berbagai persoalan strategis di tengah-tengah masyarakat jika terpilih menjadi Gubernur Sumut periode 2008-2013.

"Pak Wahab akan fokus dan memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan strategis yang melanda masyarakat jika beliau terpilih menjadi gubernur pada 16 April nanti," katanya di Medan, Rabu (09/04/08).

Sejumlah persoalan yang akan menjadi prioritas Wahab Dalimunthe, menurut Ikhyar, diantaranya menyangkut persoalan konflik pertanahan, masalah petani dan nelayan, masalah UKM, masalah keterwakilan kaum perempuan dan kesejahteraan PNS.

Konflik pertanahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan swasta maupun BUMN akan dituntaskan Wahab dengan pasangannya H. Raden Muhammad Syafi'i melalui pendekatan "win-win solution" dengan tidak ada yang dirugikan.

"Masalah pertanahan akan diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat. Artinya, eksistensi perkebunan tidak terganggu dan rakyat diuntungkan, sementara pemerintah daerah juga memperoleh kontribusi yang layak dalam bentuk pemasukan PAD," jelasnya.

Menurut Ikhyar Hasibuan yang juga anggota Tim Pemenangan Pasangan Wahab-Raden Syafi'i ("WaRas"), selama ini rakyat cenderung ditinggalkan dalam proses penyelesaian masalah pertanahan.

"Ke depan, di bawah kepemimpinan 'WaRas', hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Wahab dan Raden Syafi'i akan menyelesaikan semua persoalan pertanahan dengan cara-cara yang menguntungkan semua pihak," katanya.

Menyangkut masalah pertanian, Wahab juga akan sangat komit dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas, termasuk terkait penyediaan pupuk dan bibit bagi para petani, sementara para distributor pupuk akan diawasi dengan ekstra ketat melalui koordinasi dengan aparat keamanan.

Pemerintahan pimpinan Wahab nantinya juga akan memperjelas tata ruang lahan pertanian di kabupaten/kota, mengingat koordinasi yang dibangun pemerintah provinsi selama ini sangat lemah sehingga menyebabkan swasembada pangan sulit dicapai.
Sementara persoalan nelayan yang menonjol yakni menyangkut keamanan dalam melaut, dimana selalu terjadi benturan antara nelayan tradisional dengan para pemilik modal yang menggunakan kapal-kapal dan alat tangkap canggih.

"Prioritas Wahab lainnya adalah menyediakan dana talangan yang berasal dari APBD bagi kredit-kredit UKM, sehingga UKM tidak perlu lagi menyediakan agunan hanya untuk mendapatkan kredit dalam jumlah kecil untuk mengembangkan usaha mereka," katanya.

Ahmad Ikhyar Hasibuan juga mengatakan Pemerintahan Provinsi Sumut di bawaha kepemimpinan pasangan "WaRas" juga akan membuka akses pasar seluas-luasnya bagi produk-produk UKM, sesuatu yang selama ini cenderung dilupakan pemerintah.

Pada kesempatan itu ia kembali mempertegas komitmen pasangan "WaRas" terkait upaya-upaya meningkatkan martabat kaum perempuan. Sebagian posisi strategis di lingkungan Pemprov Sumut dipastikan juga akan ikut diisi kaum perempuan.

"SDM perempuan kita sudah bagus-bagus, tapi selama ini mereka memang cenderung masih ditinggalkan dan hal yang sama tidak akan terjadi lagi jika Wahab nanti jadi gubernur. Hal ini juga akan dikoordinasikan dengan pemkab/pemko se Sumut," ujarnya.

Terkait kesejahteraan PNS, menurut Ahmad Ikhyar Hasibuan, juga akan menjadi fokus perhatian Wahab Dalimunthe. Alasannya, mengingat penyimpangan dan penyelewengan yang selama ini dilakukan PNS tidak lain karena mereka belum disejahterakan.

Sehubungan dengan itu juga ia mengimbau agar para calon pemilih di Sumut agar menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS-TPS yang telah disediakan.

"Jangan kita apatis dan memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih. Mari kita pilih calon pemimpin yang amanah dan teruji serta mampu memberi keteladanan bagi semua lapisan masyarakat di Sumut," katanya.
Dalam gambar nampak Abah Wahab sedang berpidato dihadapan ribuan pendukungnya saat kampanye Pilgubsu 2008. (ms)



Miliki Shabu,
Artis Dangdut Imam S Arifin
Ditangkap Polisi di Medan

Medan (Lapan Anam)

Penyanyi dan pencipta lagu dangdut Imam Sunaryo Arifin atau dikenal dengan nama Imam S. Arifin, ditangkap Satuan Narkoba Polisi Kota Besar Medan, di pelataran parkir Hotel Pardede Internasional Jalan Juanda Medan, Sumatera Utara, Sabtu dinihari pukul 01.00 WIB.

Sebanyak 1,6 gram shabu-shabu ditemukan dari saku tersangka, aluminium foil, kompor kecil dan obat pacu seks merek Viagra.

Kepala Poltabes Medan Komisaris Besar Bambang Sukamto mengatakan, saat mobil yang membawa pedangdut itu tiba di pelataran parkir, polisi yang kebetulan tengah patroli menaruh curiga. Petugas memeriksa Honda CR V BK 55 QJ dan memeriksa artis dangdut ini.

Dalam pemeriksaan, Imam S Arifin mengaku barang haram itu dia peroleh dari seorang pengedar berinisial KT dan LK, warga Kecamatan Medan Deli seharga Rp 1,2 juta.

Saat digledah, tersangka sempat melawan dan mencoba membuang barang bukti. Namun kalah cepat dengan petugas yang menggeledah.

Dengan bukti-bukti itu, Imam akan dikenakan sanski Pasal 62 subsidair Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.

Imam S Arifin berada di Medan untuk menghibur peserta kampanye salah satu pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara. Dia berada di Medan sejak 1 April lalu. Saat ini Imam meringkuk di sel Satuan Narkoba Poltabes Medan. (ms)

Kombur Malotup


Berniat Pulang Kampung

REFORMASI kata orang, membawa perubahan luar biasa bagi negeri ini. Berkat reformasi, Barongsai dapat dipentaskan. Berkat reformasi, anak PKI bisa menjadi PNS.Berkat reformasi penambal ban bisa menjadi wartawan.

Reformasi yang dilanjutkan penerapan otonomi daerah, membuat sejumlah daerah maju pesat. Jumlah kepala daerah bertambah, jumlah kantor Bupati juga bertambah. Bahkan, seorang agen togel yang bekas preman, kini menjadi Bupati di satu daerah. Ini kemajuan luar biasa, yang tidak mungkin terjadi dimasa orde baru. Ini perubahan luar biasa, yang dahulu hanya boleh dimimpikan dan disaksikan dalam cerita dongeng.

Tapi reformasi dan otonomi daerah tidak menyentuh desa kelahiranku. Jalan ke desa itu tetap berliku, setapak dan mengandalkan otot, harus berjalan kaki setelah hari. Perubahan yang nampak hanya pada hutan yang makin gundul, karena dibabat pembalak liar untuk kepentingan pribadi.

Desa kelahiranku bernama Hopong, diambil dari nama pohon berbuah asam yang tumbuh dibelakang rumahku. Hopong tumbuhan langka yang tidak tahu apa gunanya, kecuali sebagai peluru ketapel saat aku masih kecil. Buahnya lebat berwarna putih sebesar telor angsa,menutupi pohon dari tanah hingga ke dahan.

Desa Hopong terletak di kaki bukit barisan, dikelilingi hutan belantara. Menuju desa itu, harus melewati perbukitan, naik turun menyeberangi sungai Aek Sipabang. Dahulu masuk kawasan Kecamatan Pahae Jae, tapi kini masuk Kecamatan Simangumban. Ini setelah Pahae Jae dimekarkan menjadi tiga yakni Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Purbatua dan Kecamatan Simangumban.

Walau berubah menjadi Kecamatan Simangumban, desa Hopong tetap terpencil. Dua Sekolah Dasar yang ada di desa itu tetap tidak memiliki tenaga guru, karena mereka enggan tinggal disana. Maka anak-anak desa, hanya belajar dari guru honor yang putra daerah, tamatan SLTA.

Sedangkan Madrasah Diniyah, tempat anak-anak belajar baca Alquran dan belajar sholat, kini sudah tutup. Setelah ayahku meninggal, lima tahun silam, sekolah itu telah kosong dan tutup.

“Sekolah itu telah tutup,gurunya tak ada. Sejak ayahmu meninggal, gedung madrasah itu berubah menjadi kandang kuda”, kata mamakku yang kemarin datang ke Medan menengok cucunya.

Madrasah Diniyah yang semula dibangun ayahku dengan dinding tepas beratap ilalang, sempat dibangun pemerintah. Gedungnya sudah berlantai semen, berdinding papan dan beratap seng. Lokalnya sudah menjadi tiga. Sudah megah dan mewah dalam ukuran kampung-kampung.

Dahulu,ketika ayahku masih hidup, sekolah ini menjadi tempat anak-anak desa belajar mengaji,belajar sholat dan belajar ilmu bela diri. Tapi, ayahku yang PNS Depag itu meninggal sebelum pension, sehingga sekolah itu harus tutup. Tidak ada yang menggantikannya, karena tidak ada anak desa yang mengecap pendidikan walau hanya setingkat SLTA.

Kami sekeluarga,anak ayahku yang jumlahnya sembilan (9) orang, memang sebagian besar jadi sarjana dan minimal tamat SLTA. Tapi semuanya merantau, termasuk saya sendiri. Otomatis, yang tinggal di desa itu, hanya mereka yang tidak sekolah.

Kemiskinan dan keterisoliran desaku membuat kehidupan warga tetap terbelakang. Akses mereka meraih kemajuan terhambat. Mendengar suara mobil saja, hanya sekali setahun yakni saat membeli baju baru ke pekan Simangumban menjelang idul fitri. Hasil pertanian dari desaku dibawa ke pasar Simangumban dengan cara dipukul, atau paling canggih dengan menggunakan kuda beban.

Aku sudah lima tahun tidak pulang, karena tidak mampu membawa istri dan anakku sampai ke desa. Karena jika pulang ke sana, harus berjalan kaki setengah hari penuh, turun naik perbukitan dengan medan jalan yang sulit. Saya khawatir, anakku tak sanggub jalan, dan istriku pasti mengomel kelelahan.

Saya biasa menjalani jalan yang terjal berliku, tapi saya dan anak tentu berbeda. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya jalan ke kampung kelahiran ayahnya. Tapi aku bertekad, jika anak-anakku sudah besar, ototnya sudah kuat, kami akan pulang kampung. Kami akan jiarah ke pusara ompungnya dan bertemu sanak pamili.

Saya berdoa ada perubahan di daerah asalku. Tapi sepertinya belum terujud, karena kondisi pemerintahan yang belum stabil dan tidak adanya perhatian penguasa menembus isolasi desa itu.

Saya pernah berfikir akan membentuk Kabupaten Pahae, terpisah dari Tapanuli Utara. Tujuannya agar saya dan anakku bisa pulang kampung setiap saat. Tapi kapankah itu terujud ?.


Komisi C DPDRDSU Dukung Coastal Marine
Medan, (Lapan Anam)
Komisi C DPRD Sumatera Utara seperti yang dikatakan Sekretaris komisi tersebut, Isrok Anshari Siregar mendukung upaya Dinas erhubungan Sumut terkait pengadaan Coastal Marine untuk mengatasi kemacetan di jalan-jalan propinsi di Sumatera Utara. Bahkan, kata Isrok, Komisi C siap untuk membahas anggaran yang diperlukan Coastal Marine tersebut.
"Ini adalah upaya positif yang digulirkan Dishub Sumut untuk persoalan kemacetan di jalan-jalan propinsi ini. Karenanya, Coastal Marine ini sudah kita (Komisi C-red) bicarakan dengan Dishub Sumut," kata Isrok.
Sebelumnya, mengatasi kemacetan di Sumatera Utara, Dishub Sumut menebar wacana untuk menggunakan transportasi Coastal Marine (transportasi dengan zona 12 mil dari garis pantai-red). Kenderaan yang digunakan adalah water bus (bus yang dioperasikan di laut-red).
Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Drs. Naruddin Dalimunthe, MSP menjelaskan, wacana itu akan segeradirumuskan ke DPRD Sumut, dan selanjutnya akan dibawakepada pemerintah pusat. Terkait dana yang dibutuhkan, Dishub Sumut mengaku pengadaan Coastal Marine tidak memakan dana yang besar. Cukup untuk pembangunan dermaga-dermaga sebagai terminal dan pengadaan kapal.
“Wacana itu akan segera kita gulirkan ke DPRD Sumut,dan bila disetujui akan kita ajukan ke pemerintah pusat,” tutur Kadishub Sumut.
Langkah Dishub ini, dinilai Isrok selain mendongkrak PAD Sumut, juga memberikan manfaat besar bagi pariwisata Sumut.
"Belum lagi manfaat bagi dunia kerja. Pokoknya sepanjang dengan alasan yang logis dan untuk kepentingan rakyat, Coastal Marine akan tetap didukung," tegas Isrok.
Di bagian lain, Isrok menambahkan, pengadaan Coastal Marine juga akan mengatasi keterisoliran daerah-daerah pesisir. Apalagi, menurut rencana Coastal Marine akan merambah perairan Belawan, Labuhan Batu dan Asahan.
Ditegaskan Isrok, jika Dishub Sumut benar-benar serius untuk mengadakan Coastal Marine, maka DPRD Sumut akan segera merespon. Apalagi Coastal Marine ini digunakan untuk kepentingan masyarakat Sumut.
"Soal anggaran akan kita bahas secepatnya jika sudah mereka (Dishub Sumut-red) ajukan. Sedangkan pengadaan kapal dan pembangunan dermaga sebagai terminalnya akan kita diskusikan juga dengan pihak swasta," ucap Isrok. (ms)


Panwaslih Sesalkan

Anak- Anak Ikut Kampanye Pilgubsu

Medan (Lapan Anam)

Keterlibatan anak-anak dalam kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), dinilai karena tidak tegasnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara dalam membuat keputusan tentang tata cara kampanye.

Penilaian tersebut diungkapkan Ketua Panwaslih Sumut David Susanto, Ketua Panwaslih Medan Rahmad Kartolo dan Divisi Pelaporan Panwaslih Sumut Zakaria kepada wartawan di Medan, Rabu (2/4),

Dikatakan Rahmad, pada saat digelarnya kampanye pasangan cagub/cawagub, Panwaslih Medan melihat beberapa anak-anak ikut dalam acara kampanye tersebut.
Sebagaimana diketahui, sebut Rahmad, Panwaslih bertugas mengawasi setiap tahapan Pilkada sesuai dengan UU No 32/2004, UU No 22/2007 dan PP No 6/2005 serta Keputusan KPU No 7/2008 tentang tata cara kampanye.

Tapi, sebut Rahmad, ada kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan Panwaslih, karena dalam UU No 32/2004, UU No 22/2007, PP No 6/2005 dan Keputusan KPU No 7/2008 tidak ada aturan yang melarang anak-anak ikut dalam kampanye.

Seharusnya, tegas David dan Rahmad, dalam membuat keputusan atau peraturan tata cara kampanye, KPU membuat juga peraturan yang melarang anak-anak dibawah umur ikut dalam kampanye dengan mengutipnya dari UU No 23 tentang Perlindungan Anak.

Akibat tidak adanya ketegasan peraturan tersebut, kata David dan Zakaria, Panwaslih tidak dapat mengambil tindakan terhadap keterlibatan anak-anak dibawah umur ikut dalam kampanye.

Padahal, tugas Panwaslih adalah mengawasi setiap tahapan Pilkada sesuai dengan UU No 32/2004, UU No 22/2007, PP No 6/2005 dan Keputusan KPU No 7/2008 tentang tata cara kampanye.

Bila masyarakat menilai Panwaslih lemah karena tidak menindak kejadian itu, menurut Rahmad, hal ini bukan kesalahan Panwaslih, tapi karena tidak tegasnya KPU dalam membuat peraturan.

Bila di dalam peraturan KPU itu ada larangan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kampanye, tentunya Panwaslih akan mengambil tindakan tegas. Tapi bagaimana akan mengambil tindakan tegas, sementara dalam Keputusan KPU itu tidak diatur.

Zakaria menambahkan, jika dalam UU No 32/2004, UU No 22/2007, PP No 6/2005 dan Keputusan KPU No 7/2008 tidak ada larangan yang mengatur tentang anak-anak ikut dalam kampanye, harusnya KPU dapat membuat ketentuan larangan dengan mengutip UU No 32 tentang Perlindungan Anak bahwasanya anak-anak tidak boleh dieksploitasi.

“Harusnya ini yang diambil oleh KPU, sehingga anak-anak dibawah umur tidak diperbolehkan ikut dalam kampanye,” kata David dan Rahmad. (ms)

H Karseno S :
Walau Sering Dizolimi,

Abah Wahab Tokoh Istimewa Golkar

Medan,( Lapan Anam)


Tokoh Partai Golkar Sumut dan mantan anggota DPRDSU H Karseno S mengatakan, figur abah Wahab Dalimunthe SH merupakan tokoh istimewa di Golkar.

"Walau sering dizolimi dan dijegal agar tidak maju sebagai cagubsu lewat Golkar, namun abah Wahab tetap tokoh istimewa. Dia pernah jadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut dan menjadi partai pemenang pada Pemilu 2004," kata Karseno kepada wartawan di Medan, Rabu (2/4).

Kata Karseno, tidak sepantasnya Partai Golkar melakukan pemecatan dan recalling terhadap Abah Wahab. Penzoliman terhadap Wahab sudah terlalu sering, padahal dia merupakan tokoh istimewa dan sudah banyak berjasa membesarkan Partai Golkar.

"Memang AD/ ART partai membenarkan adanya tindakan pemecatan. Tapi kan semestinya tidak sama tindakan yang diberlakukan untuk seorang perwira dengan prajurit," katanya.

Menurut Karseno, tindakan pecat-memecat tidak mencerminkan adanya keinginan membina sekaligus merupakan sebuah preseden buruk.

"Sebagai sesama kader partai, saya bersimpati dan mendukung Abah Wahab, mendoakannya agar tetap tegar serta tabah dalam menghadapi perlakuan semena-mena terhadapnya," ujarnya.

Pada bahagian lain Karseno mengatakan, Abah Wahab merupakan sosok pemimpin yang sudah matang dalam bidang pemerintahan.

"Abah Wahab sudah paham sepenuhnya isi 'perut' Sumatera Utara ini. Jadi dia memang sangat kapabel dan layak diberi kepercayaan memimpin daerah ini," ujar Karseno.

Apalagi yang diragukan dari Pak Wahab ? "Dia sudah pernah menjadi Bupati Tapteng, Sekdaprovsu, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Sumut. Jadi semua syarat menjadi Gubsu yang kredibel terdapat di dalam dirinya," kata Karseno. (ms)