Jumat, 28 Maret 2008




DPRDSU Usulkan Audit investigasi

Bagi Bank Sumut
*Dewan Jangan Jadi Jurubicara Bank Sumut
Medan (Lapan Anam)

Pernyataan dukungan segelintir oknum anggota komisi C DPRDSU yang mendukung priodeisasi direksi Bank Sumut, berbuntut protes. Karena melalui Ketua Komisi Zaki Abdullah, disebut seolah-olah komisi dipimpinya sudah membahasnya secara tuntas.

"Setahu kami sama sekali tidak ada agenda pembahasan soal periodesasi jabatan direksi Bank Sumut dalam RUPSLB itu," ujar Ketua FKS, Sigit Pramono Asri, di gedung dewan, Jumat (28/3).

Selain itu, katanya, DPRD Sumut juga sama sekali belum pernah membahas masalah hasil RUPSLB Bank Sumut.

"Tidak ada, tetapi tiba-tiba pimpinan dewan mengeluarkan pernyataan dukungan dan membuatnya seolah-olah itu suara institusi dewan," ujarnya.
Didampingi Wakil Sekretaris FKS Hidayatullah ia juga mempertanyakan pernyataan dikeluarkan Komisi C DPRD Sumut, padahal Komisi C juga tidak pernah membahas masalah Bank Sumut."Sebagai anggota Komisi C saya bahkan tidak tahu soal itu," kata Hidayatullah.

Demikian juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Abdul Hakim Siagian, menilai pernyataan segelintir anggota Komisi C sebagai pernyataan pribadi, bukan institusi.
Malah sebagai anggota dewan, dia juga malah mengusulkan dilakukannya audit investigatif terhadap Bank Sumut, bukan mendukungnya.

Alasannya, di bank milik daerah itu terlalu banyak persoalan, termasuk menyangkut hasil audit BPK baru-baru ini. Menurut dia, harus ada transparansi dan mekanisme yang mencerminkan kemauan seluruh pemegang saham di BUMD itu, tidak bisa hanya atas kemauan sejumlah komisaris semata.

Pemegang saham Bank Sumut, katanya, adalah rakyat Sumut yang direpresentasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemkab/Pemko.
Kredit Tanpa Reskio

"Yang disebut Pemprov Sumut itu adalah eksekutif dan legislatif, yakni DPRD Sumut, demikian juga dengan Pemkab/Pemko," katanya.

Karenanya, ujarnya menambahkan, segala sesuatu menyangkut kebijakan di Bank Sumut tidak bisa hanya untuk menyalurkan keinginan satu pihak saja dan pemegang saham minoritas pun harus diakomodir.

Terkait fakta yang menunjukkan Bank Sumut berlaba, menurut Abdul Hakim Siagian mengakuinya. Hanya saja menurut dia keuntungan itu tidak didapat dari kinerja perbankan yang profesional karena sebagian besar kredit yang disalurkan hanya kredit PNS atau kredit tanpa resiko.

"Juga kuat dugaan sebagian dana Bank Sumut itu disimpan dalam bentuk SBI atau SUN, yang sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat Sumut. Kalau hanya itu yang dilakukan, banyak sekali orang yang bisa jadi direksi bank itu," katanya.

Karenanya ia mengusulkan dilakukan audit investigasi. Jika kinerja direksi selama ini memang benar-benar bagus, maka mereka layak untuk dipromosikan dan bukannya terus-menerus dipertahankan di Bank Sumut, Sementara jika kinerjanya tidak bagus seharusnya diberhentikan. "Dari hasil audit akan diketahui kinerja mereka," katanya.

Pada kesempatan itu Abdul Hakim Siagian juga mengaku menyayangkan pernyataan salah seorang pimpinan dewan dan juga Komisi C DPRD Sumut yang seolah-olah menepatkan diri sebagai "jurubicara" Bank Sumut. Dewan seharusnya jangan menjadi juru bicara bank Sumut.


Dia mengaku mengetahui Komisi C DPRD Sumut sendiri "terpecah" dalam menyikapi masalah Bank Sumut tersebut karena diduga kuat sarat dengan kepentingan.


"Tidak semua anggota Komisi C Sepakat dengan pernyataan yang disampaikan pimpinan Komisi C itu. Saya mencatat sejumlah nama yang mengaku tidak ikut-ikut dalam 'permainan' itu," ujarnya. (ms)
Unjukrasa di DPRDSU
Mahasiswa Nias Minta Anggaran dan Kinerja BRR Diaudit

Medan, (Lapan Anam)

Massa tergabung dalam Gemanisbar (Gerakan mahasiswa Nias Barat) dan Bara-Ni (barisan rakyat Nias), Jumat (28/3) melakukan aksi unjukrasa ke gedung DPRD Sumut menuntut audit anggaran dan kinerja BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) Nias, karena diduga dari Rp5 triliun hanya 30 persen untuk pembangunan.

Massa yang dipimpin Peringatan Hia dalam pernyataannya menduga 70 persen dari dana yang dihabiskan BRR Rp5 triliun hanya untuk gaji staf, opresional, pengawas, karyawan dan rekanan kerja serta difoya-foyakan oknum pejabat BRR dan oknum-oknum Pemda serta oknum rekanan kerja BRR, bahkan mungkin oknum NGO yang bertugas untuk kepentingan pengawasan.

Karena, ungkapknya, hingga saat ini pekerjaan BRR sangat memprihatinkan baik dibidang perumahan, infrastruktur, pemulihan ekonomi dan pengembangan social budaya.
“Hal ini bisa dilihat dari masih adanya masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, masih ada sekolah yang belum dibangun dan pemulihan ekonomi yang hampir tidak ada sama sekali,” ungkapnya.

Selain itu, pembangunan jalan yang asal jadi yang cendrung tebang pilih, pola hidup yang dibangun oknum para pejabat dan oknum karyawan BRR serta oknum NGO hanya terbawa kemewahan dan bernunansa foya-foya di tengah masyarakat yang terlantar.

Sementara, ungkapnya lagi, ditengah pembangunan yang belum clear itu, terjadi pula penyerahan asset yang dibangun BRR ke Pemda setempat. “Perpindahan asset ini merupakan kepintaran dan kelicikan BRR untuk melepaskan tanggungjawabnya dan menghindar dari jeratan hukum terhadap kondisi penggunaan dana BRR tersebut.,” katanya.

Pengakuan BRR, dana telah diserap dan dikelola untuk pembangunan Nias sebesar Rp5 triliun, tapi pembangunan secara fisik yang dilaksanakan BRR tidak sesuai dengan dana yang telah dihabiskan.
Padahal, akibat bencana alam itu, terdata 40.000 unit rumah hancur, 839 orang meninggal, 6.297 cidera, 10.000-20.000 orang meninggalkan pulau Nias dan 755 buah gedung sekolah rusak, 403 jembatan rusak, 800 km jalan lokal dan 266 km jalan provinsi rusak berat, 2 buah rumah sakit dan 173 puskesmas juga rusak, 1.938 rumah ibadah dan terdapat 30.000 keluarga yang berada di tenda-tenda penampungan.

Karena itu, Gemanisbar dan Bara-Ni menuntut DPRD Sumut, KPK, Kejaksaan mendesak instansi terkait untuk mengudit dana BRR Rp5 triliun dan kekayaan pejabat BRR dan menolak perlihan asset BRR ke Pemda.

Selanjutnya, BRR harus dibersihkan dari interfensi politik dan birokrasi serta percepat pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta bentuk lembaga independent yang professional. Hentikan eksploitasi dan lestarikan budaya Nias, seret kontraktor nakal yang bermasalah ke pihak berwajib, mendesak BRR untuk bertangungjawab terhadap kinerjanya yang belum professional.

Menyikapi hal itu Ketua Komisi D DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol didampingi anggota komisi Edi Rangkuti mengatakan, pihaknya akan menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Untuk itu, Komisi D minta data-data lengkap terkait persoalan BRR Nias, agar dapat ditinjau ke lapangan. (ms)


DPRD SU Nilai PLN Pusat “Janji Muluk” Soal Listrik Sumut

* Status PLN Nias Diminta Ditingkatkan Jadi Cabang

Medan, (Lapan Anam)
DPRD Sumut melalui Komisi D menilai PLN Pusat janji-janji muluk untuk merealisasikan pembangunan potensi kelistrikan di Sumut, seperti PLTP Sarulla di Taput, PLTA Asahan III dan PLTU di P.Susu, karena hingga saat ini tidak satupun dilaksanakan, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap PT PLN.
Penilaian ini diungkapkan Ketua dan anggota Komisi D Jhon Eron Lumbangaol SE, Drs A Azis Angkat dan Analisman Zalukhu Ssos dalam rapat dengar pendapat dengan Management PT PLN wilayah Sumut dipimpin wakil ketua komisi Asyirwan Yunus, Jumat (28/3) di gedung DPRD Sumut.
“PLN pusat janji tinggal janji. Padahal, potensi Sumut cukup besar, seperti PLTP Sarulla, Asahan III dan pembangkit di P.Susu, tapi kita sangsi bisa selesai sesuai jadual. Kita sepertinya sudah kehilangan kepercayaan, karena sampai saat ini realisasinya nonsen,” ujar Eron Lumbangaol.
Sepertinya, lanjut Eron, muncul dibenak masyarakat terhadap pusat yang sengaja membuat krisis energi di Sumut. Padahal, kalau sumber energi yang ada sekarang terus dipelihara, krisis akan terus terjadi dan pemadaman tidak terhindarkan dan DPRD Sumut akan menjadi sasaran amarah demo.
Azis juga mengungkapkan, Komisi D sudah hilang kepercayaan kepada pusat, karena sudah dijanjikan 23 Oktober 2007 tinggal tunggu, tapi sampai saat ini tidak jelas, karena birokrasi berbelit-belit dan infrastruktur jelek, sementara pusat sudah jual saham Sarulla.
Dalam rapat itu, Analisman Zalukhu minta PLN Nias di Gunung Sitoli ditingkatkan statusnya dari ranting menjadi cabang, karena selain daerah Nias terpisah kepulauan dengan jarak 83 mil dari cabang PLN saat ini berada di Sibolga, juga antara ranting Nias dengan cabang Sibolga jaraknya terlalu jauh, sehingga menyulitkan dan menambah cost bagi masyarakat Nias yang berurusan dengan PLN di cabang Sibolga.
“Kita berharap PLN Sumut bersama-sama berjuang ke pusat merealisasikan peningkatakan status PLN ranting Nias menjadi status cabang dan perlu dilakukan perlakuan khusus terhadap PLN di Nias, jika tidak dinaikkan ststusnya menjadi cabang ” ujar Analisman.
Sementara GM PT PLN Wilayah Sumut Manerep Pasaribu didampingi Pintor Rumapea (Cabang Sibolga) dan Humas Raidir Sigalingging SE, berjanji akan memproses peningkatan status PLN di Nias dari ranting jadi cabang ke PLN Pusat dan diperkirakan paling lama akhir tahun 2008.
“Pada prinsipnya, demi peningkatan pelayanan, masalah peningkatan status ranting jadi cabang sudah menjadi agenda wilayah menyetujuinya. Kami juga perlu dukungan dewan membicarakannya ke direksi,” ujarnya.
Pasaribu mengungkapkan kemampuan pasokan PLN wilayah Sumut maret 2008 dengan total daya mampu system 1090 mw setelah adanya tranfer dari PT Inalum 63 mw dan tranfer dari Riau 7 mw, sedangkan beban puncak prakiraan 1250 mw defisit pasokan 0-160 mw. Sedangkan penanganan krisis jangka pendek tahun 2008, penambahan pasokan sebesar 674,4 mw baik dilakukan dilakukan tim task force, PLT KITSU, PLN Pikitring SUAR dan PLN Wil-SU.
Untuk rencana pembangunan pembakit jangka menengah sampai 2011, diperkirakan tahun 2010 PLTU Sumut 400 mw, PLTU Meulaboh 200 mw, PLTA Asahan I 180 mw, PLTP Sarulla I 110 mw dan tahun 2011 PLTP Sarulla II 110 mw, PLTU Kuala Tanjung 225 mw dan PLTA Asahan III 174 mw.(ms)


Anggota DPRDSU, Syamsul Hilal:
MENDAGRI SEBAIKNYA BERHENTIKAN RISUDDIN

Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRDSU H Syamsul Hilal mendesak Medagri segera memberhentikan Risuddin dari jabatan Bupati Asahan,terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukannya.

"Pemberhentian Risuddin tidak perlu menunggu putusan hukum di pengadilan,karena prosesnya terlalu lama dan tidak akan pernah putus sebab hukum di Indonesia bisa dibeli",katanya enjawab Medan Pos di Medan,Jumat (28/3)

Pemberhentian Risuddin, kata dia, merupaka langkah terbaik agar penuntasan kasus korupsi yang dilakukannya segera selesai dan tidak bertele-tele. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya segera mengangkap Risuddin, dan memproses kembali semua perkara korupsi yang melibatkannya sejak menjadi bupati.

“Semua kasus dugaan korupsi Risuddin sebaiknya ditangani KPK, karena jika di tangani PN Kisaran pasti akan vonis bebas. Di PN Kisaran itu, vonis bebas bukan harga yang mahal”, katanya.

Sejak awal anggota DPRDSU dari PDIP tersebut, sudah menduga adanya permainan kotor dalam pengusutan perkara korupsi Risuddin. Antara lain dari proses penangan perkara yang lamban, mulai dari Kejari sampai divonis bebas oleh PN Kisaran.

Adanya pengakuan Oetoyo selaku orang dekat Risuddin soal praktek suap dalam vonis bebas Risuddin,menguatkan dugaan sebelumnya benar. Maka agar tuntas dan rakyat tidak kecewa, kasus ini harus dibongkar kembali.

Kepada Oetoyo selaku pelapor adanya praktek suap dalam vonis bebas perkara korupsi Risuddin yang akan melapor ke KPK, diberi apreasiasi.

“Oetoyo pantas dicungi jempol karena mau menegakkan kebenaran hokum ditengah permainan kotor para koruptor”, kata Syamsul Hilal.

Sementara kepada media yang getol membongkar perkara korupsi Risuddin, Syamsul Hilal menyarankan agar diberi media award. (ms)

Kamis, 27 Maret 2008

30 Maret 2008 di DPRDSU
CAGUBSU AKAN SAMPAIKAN VISI DAN MISI

Medan, (Lapan Anam)
Lima pasangan Cagubsu 2008-2013 akan menyampaikan visi dan misi dihadapan rapat paripurna DPRDSU, Minggu 30 Maret 2008. Persiapan acara monumental itu, sudah matang dan dinyatakan sudah siap.

“DPRD Sumut telah mempersiapkan rapat paripurna penyampaian visi-misi dan program calon Gubsu dan Wakil Gubsu priode 2008-2013, pada hari Minggu 30 Maret 2008”, kata Sekretaris DPRD Sumut Drs.H Ridwan Bustam MM didampingi Kabag Informasi dan Protokol Drs.Rahmadsyah kepada wartawan Rabu (26/3).

Sesuai pasal 55 ayat (4) PP No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan,pengesahan pengangkatan,dan pemberhentian Kepala daerah dan wakil Kepala daerah, dinyatakan hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi, dengan acara penyampaian visi,misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

Ridwan Bustan menyatakan, visi dan misi akan dipaparkan langsung pasangan Cagubsu masing masing HM.Ali Umri SH,MKn/ DR.H Maratua Simanjuntak. Tritamtomo/Benny Pasaribu, RE Siahaan/H Suheri dan H.Abdul Wahab Dalimunthe SH/H. Raden Muhammad Syafii SH Mhum, H.Syamsul Arifin/Gatot Pujonugroho.

Setiap pasangan Cagubsu menyampaikan visi dan misi sekitar 30 menit dihadapan para undangan antara lain pimpinan dan anggota DPRD Sumut serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah) asal Propinsi Sumut, para Konsul/Jenderal Negara sahabat serta unsur Muspida Sumut dan seluruh Kadis jajaran Pemerintahan Provinisi Sumatera Utara.
“Kita sudah persiapkan segala sesuatunya, termasuk TV monitor di dalam dan di luar gedung dewan,” ujar Rahmadsyah.

Menurutnya, penyampaian vis-misi dan program Cagubsu ini merupakan langkah awal memasuki pesta demokrasi yang dijadwalkan pada 16 April 2008, sebagai hari ‘H’ bagi warga yang telah memiliki hak pilih untuk menentukan pilihannya. (ms)

LSM Desak KPK Tangkap Bupati Asahan
Medan (Lapan Anam)
Konsorsium 11 LSM Sumut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Asahan Ris, sekaligus memeriksa oknum hakim yang menjatuhkan vonis bebas, dalam kasus korupsi pengadaan pakaian dinas Pemkab Asahan.

“KPK dan Komisi Yudisial (KY) juga harus memeriksa hakim yang memvonis bebas Ris, karena proses persidangannya di PN Kisaran terindikasi KKN”, kata Ketua Konsorsium 11 LSM Sumut, Janasib Sitohang SSi kepada Medan Pos di Medan, Kamis (27/3).
Didampingi Wakil Ketua Ali Sabet Batubara, Iskandar Zulkarnaen Siregar SE, Wakil Sekretaris Pahala Sibarani SE dan Bendahara Umum Bastian Sembiring SH, konsorsium mendesak instansi penegak hukum membuka kembali kasus korupsi Risuddin.
“Sebaiknya KPK mengambil alih penanganan kasus korupsi Ris, karena pengusutannya di PN Kisaran terindikasi KKN. Ketua Majlis Hakim yang menangani perkara tersebut, yakni AS yang kini bertugas di PN Cirebon juga harus diperiksa KY”, ujar Janasib Sitohang.
PN Kisaran kata Janasib menjadi surga bagi koruptor, karena oknum hakim disana mau mengobral vonis bebas. Karenanya, jika tidak diambil alih KPK, penegakan hukum terhadap tersangka korupsi di Asahan tidak akan pernah terlaksana.

Pengambil alihan perkara korupsi Bupati Asahan, tidak hanya dalam perkara pengadaan pakaian dinas Pemkab Asahan. Bahkan perkara dugaan korupsi ruislag Panti Nirmala dan pajak P-21, juga harus diambil alih.

Janasib menegaskan, pernyataan Oetoyo selaku mantan orang dekat Risuddin yang mengaku vonis bebas Risuddin karena suap, merupakan isyarat betapa runyamnya mental oknum penegak hukum di PN Kisaran.

Karenanya, Konsorsium mendukung langkah Oetoyo yang akan menyerahkan bukti praktek suap itu ke KPK. Konsorsium 11 LSM Sumut siap mendampingi Oetoyo ke KPK, demi tegaknya hukum dan terselamatkannya keuangan negara dari tangan tersangka korupsi. (ms)
Panwaslih Perketat Pengawasan Pilgubsu
Setiap Kegiatan Pasangan Cagubsu Dimonitor

Medan (Lapan Anam)
Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, memperketat pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pilgubsu. Bahkan, seluruh kekuatan Panwaslih sampai tingkat kecamatan akan dikerahkan memonitoring setiap kegiatan pasangan Cagubsu di daerah masing-masing.
“Panwaslih sudah harus memperketat pengawasan, karena sebentar lagi tahapan kampanye sudah mulai”, kata Ketua Panwaslih Sumut David Susanto SE kepada wartawan disela-sela Rapat Kerja (Raker) Panwaslih tingkat Kecamatan se Sumut di Hotel Madani Medan, Kamis (27/3).
Didampingi Divisi Pelaporan Panwaslih Sumut Drs Zakaria MSP dan Kabag Humas Panwaslih Sumut Raja Sahnan Ssos, David Susanto megatakan, Raker Panwaslih telah menyepakati adanya langkah spektakuler yang harus segera dilakukan.
Tindakan tegas harus diambil Panwaslih, karena himbauan dan tegoran lewat surat tidak direspo secara baik oleh tim sukses pasangan Cagubsu.
Panwaslih telah menyurati Panwas kabupaten/kota se Sumut untuk segera menertibkan spanduk-spanduk tersebut bekerjasama dengan pihak Pemkab/Pemko. Simulasi pembersihan alat peraga di masa tenang kampanye sudah dilakukan, sehingga pada saatnya personil Panwaslih akan bertindak tegas.
Divisi Pelaporan Panwaslih Sumut Drs Zakaria MSP menambahkan, pihaknya mendengar dari masyarakat telah terjadi pelanggaran. Bahkan pasangan Cagubsu dinilai ada yang telah curi start kampanye, namun belum bisa ditindak karena tidak ada yang melapor dan merasa dirugikan.
Dia mengakui, masyarakat mengalami kesulitan melaporkan pelanggaran tersebut. Karena ketentuan membuat laporan itu berat, harus ada si pelapor, orang yang dilaporkan, masalah yang dilaporkan dan saksi.
Misalnya, kata Zakaria mencontohkan, masyarakat mengetahui adanya pelanggaran dalam hal pemasangan alat peraga, tapi masyarakat tidak tahu siapa nama yang memasang alat peraga tersebut.
"Inilah salah satu kendala yang dihadapi, sehingga masyarakat kesulitan melaporkan sipemasang alat peraga itu," ujar Zakaria.
Sedangkan Kabag Humas Panwaslih Medan Raja Sahnan menyampaikan, Raker Panwaslih tingkat Kecamatan se Sumatera Utara ini diikuti 394 unsur Ketua Panwaslih tingkat Kecamatan se Sumatera Utara.
Raker ini, sebut Raja Sahnan, digelar untuk memantapkan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Pilkada di Sumumut agar terciptanya Pilkada damai.
Raja Sahnan juga mengatakan, Raker ini dimulai dari tanggal 23-29 Maret 2008 di Hotel Madani Medan dalam tiga gelombang.
Gelombang pertama, sebut Raja, digelar pada 23-25 Maret yang diikuti Kecamatan se Kota Medan, Kecamatan se Kota Binjai, Kecamatan se Kabupaten Deliserdang, Kecamatan se Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan se Tebing Tinggi, Kecamatan se Simalungun dan Kecamatan se Siantar yang masing-masing diikuti unsur Ketua Panwaslih Kecamatan.
Sedangkan untuk gelombang kedua, paparnya, digelar pada 25-27 Maret terdiri dari Ketua Panwaslih Kecamatan se Karo, Kecamatan se Dairi, Kecamatan se Pakpak Bharat, Kecamatan se Humbang, Kecamatan se Samosir, Kecamatan se Tobasa, Kecamatan se Taput, Kecamatan se Sibolga, Kecamatan se Tapteng, Kecamatan se Padangsidempuan dan Kecamatan se Tanjungbalai.
"Gelombang ketiga pada 27-29 Maret diikuti Ketua Panwaslih Kecamatan se Kabupaten Asahan, Kecamatan se Labuhanbatu, Kecamatan se Tapsel, Kecamatan se Madina, Kecamatan se Nias dan Kecamatan se Nias Selatan," kata Raja Sahnan.(ms)
Kaukus KWPPN Gelar Pelatihan Meliput Kampanye
Medan (Lapan Anam)
Ketua PWI Sumut Muchyan AA meminta wartawan ikut mewujudkan Pilgubsu damai lewat pencerahan bagi masyarakat.Antara lain melalui penulisan berita seputar Pilgubsu dan penyebarluasan informasi tentang pasangan calon Cagubsu,berikut visi dan misinya.

"Pers berperan penting mensukseskan Pilgubsu dan bertanggungjawab mengawal pesta demokrasi itu agar berjalan jujur,adil dan damai", kata Muhyan dalam Pelatihan Jurnalistik Mendorong Suksesnya Pilgubsu 2008 digelar Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) di Hotel Dharma Deli Medan,Rabu (26/3).

Dalam pelatihan jurnalistik dibuka Ir Edison Sianturi mewakili Ketua DPRDSU itu,Muhyan mengingatkan agar wartawan menjaga independensi dalam Pilgubsu 2008. "Pers harus tetap netral dan sejauh mungkin tidak terlibat langsung sebagai tim sukses pasangan Cagubsu demi menjaga independensi",katanya.

Muhyan berpesan agar wartawan ikut mensukseskan Pilgubsu dengan menggunakan hak pilih secara berkualitas.Selain itu,wartawan jangan terfokus menyoroti prilaku dan janji-janji Cagubsu,tapi juga kritis terhadap kinerja pelaksana Pilkada yakni KPUD dan Panwaslih.

Sementara Penasehat KWPPN H Abdul Hakim Siagian SH,MHum menyatakan, Gubsu terpilih mendatang perlumengeluarkan kebijakan strategis berpihak kepadamasyarakat petani dan nelayan.

"Janganlah rakyat memilih pasangan Cagubsu yang anti petani dan nelayan. Dua kelompok masyarakat ini jumlahnya mayoritas di daerah ini,tapi sering dimarjinalkan",ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD ini mengatakan, keberpihakan pemimpin Sumut selama ini kepada kalangan petani dan nelayan belum terlihat jelas.

"Bahkan di dalam APBD Sumut yang lalu-lalu, alokasi danauntuk pemberdayaan dan pembinaan kaum tani dan nelayan begitu kecil. Kondisi ini memunculkan ironi mengingat jumlah masyarakat petani dan nelayan sekitar 60 persen lebih dari jumlah masyarakat Sumut sekitar 12 juta lebih," kata Abdul Hakim Siagian.

Abdul Hakim berharap siapa pun pemimpin Sumut ke depan perlu memiliki komitmen memberdayakan petani dan nelayan.Antara lain dengan memberikan jaminan proteksi terhadap hasil produksi pertanian, lahan, ketersediaan pupuk, maupun distribusi perikanan.

Anggota DPRD Sumut Edison Sianturi dalam sambutan sebelum membuka acara secara resmi mewakili Ketua DPRDSU menilai, termarjinalkannya kaum petani dan nelayan khususnya di Sumut terlihat dari APBD 2006. Tapi dia tidak membantah bahwa pada anggaran berikutnya alokasi anggaran buat petani dan nelayan mulai meningkat.

"Kita berupaya terus mempressure eksekutif agar anggaran buat petani dan nelayan lebih ditingkatkan lagi," kata anggota Kaukus DPRD Sumut Peduli Petani dan Nelayan ini.

Dia juga berharap kelima pasangan cagub/cawagub Sumut perlu membuat kontrak politik soal komitmen mereka terhadap keberadaan kaum yang mayoritas di daerah pedesaan dan pinggiran pantai ini.

Sementara Ketua KWPPN Mayjen Simanungkalit mengatakan,pelatihan jurnalistik itu merupakan rangkaian program kaukus dalam bidang peningkatan kualitas SDM wartawan. Kukus juga telah mengelar sejumlah kegiatan yang bermuara meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.

Pelatihan jurnalistik itu menampilkan dua pelatih yakni Direktur Diklat PWI Sumut H Ali Murthado MHum dan Dirut Universal Communication Drs Dailami.

Pada sesi dialog ditampilkan dua nara sumber yakni Ketua Panwaslih Sumut David Susanto SE dan Ketua PWI Sumut H A Muchyan AA. KWPPN dalam acara itu juga menyerahkan plakat penghargaan kepada tiga anggota DPRDSU yang dinilai memiliki komitmen kuat memperjuangkan hak-hak petani. Mereka ada H Abdul Hakim Siagian SH,MHum,Ir Edison Sianturi dan Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan.(ms)

Sabtu, 22 Maret 2008


KH Zainuddin MZ dan Roma Irama
Dukung Syamsul-Gatot
*Harlah ke 35 PPP di Medan Dihadiri Ribuan Massa
Medan (Lapan Anam)

Dai sejuta umat KH Zainuddin MZ dan artis H Rhoma Irama menyatakan akan berjuang bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena kedua tokoh itu telah berketetapan hati kembali ke PPP sebagai rumah besar politik ummat islam.


Penegasan disampaikan dalam tausiah pada Harlah ke 35 PPP di lapangan Merdeka Medan,Sabtu sore (22/3). Harlah ke 35 PPP Sumut dimeriahkan musik soneta Group dibawah pimpinan H Roma Irama.


Kedua tokoh tersebut juga menyatakan, mendukung calon gubsu/wagubsu yang diusung PPP SUmut yakni H SYamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho. Rapatkan barisan memenangkan Syamsul - Gatot,semoga dengan kepemimpinan kedua tokoh ummat itu ada perubahan kearah yang lebih baik.


Cagubsu H Syamsul Arifin SE dan Cawagubsu Gatot Pudjo Nugroho hadir dan tampil dihadapan ribuan massa PPP dan simpatisan dalam Harlah di lapangan Merdeka Medan. Bahkan Ketua Umum DPP PPP Surya Darma Ali memperkenalkan Syamsul-Gatot dari atas pentas, sebelum menyampaikan pidato politik harlah.


Selain menyatakan mendukung Syamsul-Gatot, KH Zainuddin MZ dalam tausiah Harlah PPP antara lain juga mengajak ummat merapakatkan barisan,mewujudkan cita-cita bersama yakni terujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


Dia mengatakan,perjuangan ummat akan dapat diujudkan jika dilakukan lewat berbagai penjuru mata angin, termasuk lewat perjuangan politik.Namun perjuangan politik harus berdasarkan iman dan moral,karena politik tanpa dasar iman akan menjadi buas.


"Islam tidak bisa lepas dari politik,tapi jika mengaku islam maka berpolitiklah secara Islam",katanya.


Politik merupakan langkah merebut kekuasaan dan perjuangan lewat politik memerlukan kekuatan struktural. Karenanya, politisi bermoral dan beriman mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


Dia mengingatkan ummat islam, tentang krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Krisis politik, krisis ekonomi juga krisis moral dikalangan penguasa. Jika ingin negara bersih, politisi dan penguasa harus beriman dan bermoral.


Sebagai bukti terjadi krisis moral, pihak yang dipercaya menegakkan hukum justru menerapkan prinsip pisau bermata dua,tumpul keatas tajam kebawah.Hukum kita tegas kepada orang kecil,tapi bersikap pura-pura tak tahu jika akan diterapkan kepada orang kuat.
“Ibarat menyapu lantai, dibutuhkan sapu yang bersih dan kuat. Bagaimana menyapu lantai agar bersih jika sapunya kotor”, katanya.


Sementara Ketua Umum DPP PPP Surya Darma Ali mengatakan,kemenangan PPP berada ditangan ummat Islam. Karena PPP dilahirkan para ulama dan berjuang untuk kemaslahatan ummat dan bangsa.


Surya Darma Ali mengajak, agar ummat merapatkan barisan memenangkan PPP dalam Pemilu 2009.Demikian juga dalam Pilgubsu 2008,kemenangan pasangan Cagubsu yang diusung PPP dan koalesi Parpol sangat ditentukan ummat Islam dan kekuatan massa lainnya.


Sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumut H Padly Nurzal SAg mengatakan,saatnya PPP bangkit untuk perubahan. PPP sebagai rumah besar politik ummat islam akan terus dekat dengan ummat, dekat dengan ulama dan peka terhadap persolan ummat.


Maka dalam Harlah ke 35 PPP tersebut, kata Padly Nurzal, PPP harus merenung dan menyusun agenda aksi guna memberdayakan ummat. Tanpa ummat PPP tidak berarti apa-apa dan tanpa perjuangan yang maksimal, PPP tidak akan bisa merebut hati ummat.(ms)

Kaum Intelektual Sesalkan
Penggunaan Isu Agama Dalam Pilgubsu
Medan (Lapan Anam)
Kaum intelektual Islam dan Kristen memprihatinkan penyesatan yang dilakukan sementara elite politik, yang mengarahkan persepsi masyarakat seolah pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2008-2013 sebagai pemilihan agama. Bahkan, ada indikasi isu agama digunakan untuk membunuh karakter seorang calon gubernur (cagub).
“Isu agama sungguh tidak relevan, apalagi dengan menghadapkan calon yang muslim dengan nonmuslim, “kata Azhari Akmal Tarigan, pengajar di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan, kepada wartawan di Medan.

Terlebih, katanya, dari lima pasang calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), dua pasang di antaranya adalah pasangan pelangi: Islam Kristen dan Kristen Islam. Jadi, kata Azhari, isu agama sungguh tidak tepat dipakai dalam Pilkada Sumut.

Fungsionaris HMI Sumut itu juga memprihatinkan adanya indikasi pembunuhan karakter (character assassination), yang dilakukan sementara elite politik dan pendukungnya, demi untuk mengganjal lawan politiknya.

Hal senada juga dikemukakan intelektual Kristen, Pendeta Imanuel G Munthe. Menurutnya, ajakan memilih pemimpin karena alasan agama, sama sekali tidak memberikan pembelajaran politik yang benar pada masyarakat. Sebaliknya isu agama menjadi aksi pembodohan yang bermuara kepada perpecahan. “Umat mestinya diajak rasional, bukan mebawa-bawa agama untuk urusan politik,” tandasnya.

Menurut Munthe, para elite politik semestinya memberikan pembelajaran politik melalui arahan rasional, tidak primordial apalagi sectarian. Sehingga pemimpin yang terpilih adalah figur yang benar-benar mampu membawa daerah ini kea rah yang lebih baik. Elite politik seharusnya menganjurkan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kemampuan berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, tandasnya.

Rekannya, Pendeta SP Saragih, juga mengatakan hal serupa. Dia meminta elite jangan menyesatkan masyarakat, untuk kepentingan partai atau golongannya. Biarkanlah rakyat memilihy berdasarkan nuraninya, tandasnya.

Menurutnya, Pilkada sangat tidak relevan dikaitkan dengan isu agama. Apalagi banyak tindakan yang dilakukan para cagub dan cawagub terkait dengan Pilkada, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

Sebelumnya, ada elite yang mengajak masyakarat untuk memilih cagub yang seiman (Kristen). Bahkan, tokoh masyarakat itu mengutip Alkitab Galatia 6:10, agar umat Kristen memilih pemimpin yang seagama.

Forum Umat Islam (FUI), terdiri dari ormas Islam, juga mengimbau agar memilih salah satu pasang calon, yakni pasangan Abdul Wahab dalimunthe- H Raden Muhammad Syafii -- karena muslim dan dianggap memenuhi syarat sebagai calon pemimpin ummat. (ms)
Bocah 20 Bulan tewas
Dianiaya bapak Angkat

Medan (Lapan Anam)

Seorang ayah tega menganiaya anak angkatnya berusia 20 bulan, hingga tewas hanya karena tidak mau makan. Ironisnya, pria dua anak perempuan itu menganiaya tiga hari dengan cara memukuli dan menyulut sekujur tubuhnya dengan api anti nyamuk.

Setelah anak itu tewas, dia pun panic. Untuk menghilangkan jejak, mayat Junaidi (1,8) diantarkan ke RS Elisabeth Medan. Konon, begitu mengantarkan mayat bayi itu, tersangka Darmauli Hutabarat (40) warga Jl.Mangkubumi Gg Aceh langsung pergi, tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan atau identitas kepada pihak medis rumah sakit.

Namun petugas Polsekta Medan Kota berhasil menangkap Darmauli Hutabarat, setelah dua jam dilaporkan pihak RS Elisabeth. Kini, tersangka meringkuk di sel Mapolsekta Medan Kota.

Dari pengusutan polisi diketahui, korban tewas akibat dianiaya bapak angkatnya selama tiga hari sejak Rabu (19/3) hingga Jumat (21/3). Bocah cilik itu lahir dari seorang pengamen bernama Rosita Br Sembiring (30), yang saban hari mangkal di kawasan warkop Jl.Sudirman Medan. Junaidi adalah buah perkawinannya dengan suami keempatnya sesama pengamen.

Karena Rosita Br Sembiring tidak mampu menghidupi anaknya, apalagi dia akan menikah untuk kelima kali dengan seorang pria yang juga pengamen, tersangka Darmauli Hutabarat meminta anak tersebut untuk dirawat. “Saya sudah lama ingin punya anak laki-laki”,kata Darmauli

Sejak dua minggu lalu, Junaidi pun dirawat. Namun, tiga hari belakangan sejak Rabu (19/3), dia selalu menangis dan tidak mau makan. Berbagai upaya terus dilakukannya agar bocah itu mau makan malah terus menangis. Tidak mampu melihat anaknya rewel, tersangkapun malah emosi lalu memukulinya.

Jumat (21/3) siang, bocah itupun tidak sadarkan diri, lalu tersangka mengantarkannya ke RS Elisabet. Namun diperjalanan, korban tewas.
Pihak RS Elisabet curiga, lalu menghubungi petugas Polsekta Medan Kota. Atas bantuan masyarakat, diketahui pelakunya adalah bapak angkat korban sendiri. Diapun ditangkap. Kepada polisi tersangka mengaku menyiksa korban dalam keadaan mabuk tuak.

Sementara Rosita Br Sembiring mengaku, selama ini dia selalu memperhatikan anaknya karena rumah mereka juga berdekatan di Jl.Mangkubumi. Namun tiga hari belakangan ini, Rosita tidak melihat anaknya karena sibuk mengamen. Dia baru mengetahui anaknya sudah tewas setelah warga kampungnya heboh.

Darmauli Hutabarat diancam UU RI No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak Pasal 80 ayat (3) dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara denda Rp.200 juta Yo Pasal 351 ayat (3) KUHPIdana ancaman hukuman 7 tahun penjara.(mp)

Jumat, 21 Maret 2008

Berita Rekan




Daerah
Sumatera Utara
Pesta Narkoba di Karaoke Stroom
Ketua KNPI Sumut Rolel Harahap Ditangkap
Jum'at, 21/03/2008

MEDAN (SINDO) – Poltabes Medan menangkap Ketua KNPI Sumut Rolel Harahap dan dua temannya yang diduga mengonsumsi narkoba di Karaoke Stroom di Gedung Selecta,Medan,dini hari kemarin (Rabu 19 Maret 2008 pukul 11.30 WIB-Red).

Dalam penggerebekan malam itu, petugas juga menemukan bungkusan plastik putih berisi belasan butir ekstasi di lantai yang kini dijadikan barang bukti penyidikan. Polisi juga memeriksa sejumlah wanita yang berada di ruangan tersebut. Kasat Narkoba Poltabes Medan Kompol A Yanuari Insan membenarkan pemeriksaan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang juga merupakan anggota DPRD Tanjungbalai itu.

Namun, pihaknya belum menetapkan status tersangka dan penahanan bagi Rolel. Dari hasil pemeriksaan, kata dia, pihaknya menetapkan Syahrial, 41, dan Ombun Jailani, 42,keduanya warga Tanjungbalai, sebagai tersangka.

“Saat ini baru dua orang itu (Syahrial dan Ombun Jailani) tersangka.Sedangkan untuk Rolel, penyidiknya masih melakukan pendalaman,”katanya Perwira yang akrab dipanggil Insan ini menjelaskan, penangkapan tersangka berawal dari operasi pemberantasan narkoba yang digelar dini hari kemarin di sejumlah tempat hiburan,salah satunya Karaoke Stroom di Gedung Selecta,Jalan Listrik Medan. Satu per satu ruangan diperiksa dengan menyalakan lampu penerangan.

Dari beberapa yang diperiksa, petugas menaruh curiga di ruangan V3 yang ditempati 12 pengunjung, yang terdiri atas lima pria dan tujuh wanita. Dalam pemeriksaan ini,petugas menemukan belasan butir ekstasi dalam bungkusan plastik di lantai karpet. Karena tidak ada yang mengakui temuan itu,malam itu juga ke-12 pengunjung diboyong petugas untuk diambil keterangan. Pemeriksaan dilakukan maraton hingga pagi hari.

“Yang tidak terbukti langsung kita pulangkan setelah diperiksa,” tandas Insan. Amin, petugas sekuriti Gedung Selecta yang ditemui SINDO tadi malam membenarkan adanya penggerebekan.
“Memang ada digerebek di lantai empat. Beberapa menit kemudian, petugas gabungan membawa semua pengunjung di ruang V3 dengan menggunakan mobil. Namun,saya tidak tahu kalau di ruangan itu ada anggota DPRD atau Ketua KNPI,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Sumut Azis Angkat mengaku belum mendapat kabar mengenai tertangkapnya salah satu pengurus Partai Golkar Tanjungbalai dalam penggerebekan di Gedung Selecta.

Dia mengaku belum bisa memberikan komentar mengenai hal itu.Namun, jika terbukti ada pelanggaran hukum, partainya mempersilakan kepolisian memprosesnya. “Saya tidak tahu kabar itu. Kita tunggulah hasil pemeriksaan polisi.Bisa jadi dia tidak terlibat. Kita hormati proses hukumnya,” ujar anggota DPRD Sumut itu.

Dia mengatakan akan meminta pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) untuk mencari tahu persoalannya agar bisa melakukan klarifikasi sesegera mungkin.

Menurut dia, terlalu dini jika berbicara sanksi organisasi bagi Rolel Harahap. Sebab, pihaknya harus meminta klarifikasi terlebih dulu dari yang bersangkutan. Tetapi sepengetahuan dia, Rolel merupakan pribadi yang baik dalam berorganisasi. Namun, dia tidak tahu dengan kehidupan di luar organisasi. “Itu kan pribadi dia, kita tidak tahu sampai di sana,”tandasnya. (rizaldi gultom/ m rinaldi khair)
Not. Dikutip dari SINDO, Jumat 21 Maret 2008

Selasa, 18 Maret 2008

DPRD SU Bentuk Pansus Ranperda PT PER

Medan , (Medan Pos)

DPRD Sumut telah membentuk pansus ranperda PT PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) Propsu atas usulan Pempropsu, guna mengatasi permasalahan maupun persoalan yang dihadapi UMK (usaha Mikro dan Kecil), sekaligus meningkatkan ekonomi kerakyatan Sumatera Utara.

Hal ini diakui anggota Komisi B DPRD Sumut Drs Pangihutan Siagian yang dihunjuk sebagai Ketua Pansus Ranperda PT PER Propsu kepada wartawan, Selasa (18/3) di gedung dewan.

Hasil rapat pembentukan pimpinan personal Pansus Ranperda PT PER Propsu, terdiri dari wakil ketua AH Hutagalung, Sekretaris Zakaria Bangun dan anggota Mahmuddin, HM Marzuki, Efendi Naibaho, Akmal Samosir, Belly Simanjuntak, Fahrijal Dalimunthe, Timbas Tarigan, Ibrahim Sakty Batubara, Sahat P Situmorang dan Tosim Gurning, Senin (17/3).

Dikatakan Pangihutan, ranperda PT PER itu mengatur bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi UMK terutama masalah dibidang pembiayaan, pemasaran, teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Disini, ekonomi rakyat itu benar-benar diberdayakan dan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Dari draft ranperda yang diajukan Pempropsu, kata Pangihutan dari FP Golkar itu, ruang lingkup kegiatan usaha PT PER antara lain membantu UMK melakukan pengembangan dalam bentuk pendaanaan, permodalan, pembiayaan dan jasa manajemen. Mengembangkan berbagai teknologi tepat guna. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan dana BUMN dan BUMD untuk kepentingan UMK.

Ruang lingkup lainnya, ungkap Pangihutan, melakukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada UMK meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan usaha. Memfasilitasi pemanfaatan dana bergulir bersumber dari pihak ketiga untuk kepentingan perseroan dan UMK. Tidak melakukan kegiatan usaha seperti perbankan kecuali menyalurkan dana pinjaman.

Dalam draft ranperda tersebut, ujar Pangihutan Siagian yang juga unsure pimpinan HKTI Sumut, memberdayakan PT PER dapat melakukan kerjasama dengan Pemkab/Pemko dan pihak lain baik dalam maupun luar negeri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (ms)

Senin, 17 Maret 2008

Pasca Insiden Durin Tonggal
Poldasu Perintahkan Tembak Ditempat
Medan (Lapan Anam)

Kapolda Sumut, Irjen.Nurudin Usman memerintahkan jajarannya untuk tidak ragu-ragu tembak ditempat bagi warga Dusun Kutalepar dan Dusun Tebing Ganjang Desa Durin Tonggal, yang melakukan kerusuhan.

Khusus kepada Econ Cs, pelaku penembakan Kapolsekta Pancur Batu, AKP.Agustinus Sitepu, saya perintahkan agar ditembak jika tidak segera menyerahkan diri. Demikian juga bagi kedua warga dusun yang bertikai untuk dapat menahan diri, jika tidak menginginkan polisi menggunakan ‘bahasanya’ sendiri.

Hal itu dikatakan Kapoldasu Irjen.Pol.Nurudin Usman melalui Kabid Humas Kombes.Drs.Aspan Nainggolan SH, kepada wartawan, Senin (17/3) siang di ruangan kerjanya.

Kapoldasu mengatakan, pertikaian antar warga dari dua dusun di Desa Durin Tonggal, P. Batu ini adalah persoalan serius yang harus disikapi, bila tidak akan bisa mengganggu stabilitas Kamtibmas di sana.

Untuk itu, kepada warga Dusun Kutalepar dan Dusun Tebing Ganjang yang terlibat bentrokan massal diminta supaya menahan diri dan menghindari main hakim sendiri.

Tapi, jika kedua warga dusun tetap memaksakan kehendak dan tidak menghormati keberadaan aparat keamanan di sana, pimpinan menginstruksi personel yang bertugas di sana segera mengambil tindakan tegas, bila perlu tembak di tempat.

“Jika warga tetap melakukan perlawanan, bebarti tidak menghormati hukum dan aparat kepolisian yang bertugas, jelas tindakan melawan negara.’’ Tegas Kapoldasu.

Nurudin Usman, pengejaran kepada pelaku penembakan Kapolsekta Pancur Batu AKP Agustinus Sitepu masih terus dilakukan. Puluhan personel disebar menyisir kawasan tempat persembunyian para pelaku.
REBUT LAHAN PTPN

Jenderal berbintang dua itu mengatakan, perselisihan antar warga terkait perebutan lahan eks PTPN.II di Desa Durin Tonggal dan perebutan lahan itu sudah berlangsung lama dan sudah banyak jatuh korban. Terakhir yang menjadi sasaran adalah Kapolsekta P. Batu bersama dua warga masyarakat.

Baik DPRDSU, Pemkab, dan aparat kepolisian sudah berupaya menengahi perselisihan warga, tapi, gagal, kedua warga bertikai bersikeras menyelesaikan persoalan itu dengan cara sendiri.

Kapoldasu menambahkan, pertikaian di desa tersebut tidak tertutup kemungkinan diobonceng OKP sebab perkelahian itu mirif cara-cara preman/OKP. Namun demikian, pihak kepolisian masih menyelidiki OKP mana yang terlibat atau memprovokasi. Bila ditemukan, OKP dimaksud akan ditindak tegas.

Pimpinan tertinggi di Poldasu itu menambahkan, sampai saat ini ratusan personel dari satuan Dalmas (Pengendalian massa) Poldasu disiagakan di kawasan Durin Tonggal guna mengantisipasi kemungkinan bentrok susulan. Dan situasi di lokasi bentrok, aman terkendali.(mp)
Perampok Kritis Dibalbal Massa

Medan (Lapan Anam)

Bambang Prayudi alias Yudi (27) warga Jl Puri Medan Area Selatan, Senin (17/3) sore , kritis akibat dibabal massa di Jl.Sisingamangaraja simpang Marindal Medan.Pria tersebut bermandi darah dan ditelanjangi, karena kedapatan merampok emas milik Marissa (39) warga Jl.Garu VII Gg Murai Kec Medan Amplas.

Ketika itu, korban baru belanja dari pajak (Pasar) Simpang Limun, bermaksud pulang kerumah. Korban menumpang bus KPUM 03, namun saat turun di Jl.Sisingamangaraja simpang Marindal, tersangka yang mengenderai sepeda motor Suzuki Smash BK.5693 CY langsung menarik kalung emas dari leher ibu rumah tangga tersebut.

Spontan, Marissa menjerit, rampok..rampok!. Takut ditangkap massa, Yudi tancab gas namun akhirnya tidak bisa mengendalikan keseimbangan sepeda motornya dan jatuh setelah menabrah bus angkot.

Wargapun langsung menangkap perampok tersebut dan menganiaya hingga ‘bermandikan darah’, dengan kondisi kepala bocor, sekujur tubuh luka dan mata, hidung, telinga serta mulut mengucur darah segar. Konon, massa menelanjangi Bambang Prayudi.

Tatkala massa sedang mengamuk, beruntung melintas petugas Patroli Poldasu. Dengan segera, Yudi diboyong ke Mapoldasu berikut sepedas motornya. Namun akhirnya dijemput Kanit Reskrim Polsekta Partumbak Iptu.Aron karena lokasi kejadian berada diwilayah hukumnya.

“Kalau polisi tidak segera datang, Yudi pasti tewas ditempat dan kemungkinan besar, tersangka akan menderita penyakit”,kata warga..

Akan tetapi, kendati tersangka berhasil ditangkap namun korban Marissa tidak mendapat kalung emasnya 10 gr. Menurut tersangka, kalung emas itu hilang ketika dirinya diamuk massa. Namun demikian, korbanpun membuat pengaduan ke Polsekta Patumbak.

Bambang Prayudi mengaku, aksi perampokan sudah beberapa kali dia lakukan, lokasinya disepanjang Jl.Sisingamangaraja Medan. Konon, dilokasi tempatnya digimbal massa, sudah dua kali berhasil.(mp)
DPRDSU SINYALIR ADA KONSPIRASI
DIBALIK KELANGKAAN PUPUK

Medan, (Lapan Anam)

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian, menduga kelangkaan pupuk terutama pupuk bersubsidi akhir-akhirnya merupakan buah dari praktik konspirasi yang terjadi pada jalur distribusi produk kebutuhan petani tersebut.

"Kami menduga ada konspirasi kuat yang bermain sekaligus menyebabkan pupuk langka dan harganya mahal di pasaran," katanya usai rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Sumut dengan pihak PT Petrokimia Gresik di gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin(17/3).

Komisi B, katanya, mendesak pihak produsen pemasok pupuk ke Sumut bertanggungjawab mencari pihak-pihak yang ikut bermain. "Kalau mereka (produsen, red) tidak mau dan pura-pura tidak terjadi apa-apa, berarti mereka juga ikut bermain dalam situasi ini," katanya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan bahwa pupuk kini semakin langka di daerah itu. Kalau pun bisa dijumpai di pasaran, harganya sudah jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Ia mencontohkan harga jual pupuk jenis ZA yang dijual pengecer sampai Rp2.000/kg, sementara HET-nya hanya Rp1.050/kg. Demikian juga dengan pupuk SP-36 yang hanya bisa didapat Rp2.100 sampai Rp2.300/kg meski HET hanya Rp1.550/kg.

"Kita minta pihak produsen, tidak hanya PT Petrokimia tetapi juga PT Pusri, agar kembali mengatur sistem distribusi dan melakukan control terhadap harga. Mereka juga kita minta agar mengambil tindakan 'represif' jika menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam jalur distribusi, termasuk terkait pemalsuan pupuk," katanya.

Terkait kelangkaan itu sendiri, Kabag Penjualan PT Petrokimia Gresik Wilayah Sumut, Sudigdo, dalam rapat dengar pendapat itu mengatakan hal itu lebih disebabkan keterlambatan pengapalan. Namun alasan itu dibantah keras sejumlah anggota dewan yang sebelumnya telah mengonfirmasi soal keterlambatan pengapalan itu kepada sejumlah distributor.

"Kita sudah cek kepada sejumlah distributor, tetapi pernyataan itu dibantah. Tidak benar ada keterlambatan," ujar Abdul Hakim Siagian. Pada kesempatan itu ia juga mengungkapkan ketidakjelasan keberadaan distributor yang daftarnya disampaikan pihak PT Petrokimia Gresik kepada Komisi D DPRD Sumut. "Kita hubungi nomor-nomor telepon yang tertera di daftar ini, tapi beberapa diantaranya ternyata belum terpasang," jelasnya.

Sebelumnya Sudigdo menyebutkan tahun ini pihaknya menargetkan alokasi pupuk sebanyak 129.776 ton pupuk di wilayah Sumut, terdiri atas pupuk ZA sebanyak 39.575 ton, SP-36 36.147 ton dan pupuk phonska sebanyak 54.054 ton. Dari target tersebut yang terealisasi hingga Februari 2008 baru 7.030,5 ton pupuk ZA, 7.842,8 ton pupuk SP-36 dan 4.553,5 ton phonska.

Menyangkut harga, ia menyebut harga produsen sebesar Rp880/kg untuk ZA, Rp1.380/kg untuk SP-36 dan Rp1.575/kg untuk phonska, sementara HET untuk setiap jenis pupuk tersebut masing-masing Rp1.050/kg, Rp1.550/kg dan Rp1.750/kg.

Lebih jauh ia juga menyebutkan kelangkaan pupuk bersubsidi juga disebabkan kebutuhan riil yang jauh di atas kuota, kemudian juga akibat adanya perluasan lahan pertanian, pemakaian pupuk bersubsidi yang melebih dosis serta harga pupuk non-subsidi yang terus meningkat sehingga petani beralih menggunakan pupuk bersubsidi.

"Soal kebutuhan yang melebih kuota bukan tanggung jawab PT Petrokimia Gresik, karena kami hanya bertanggungjawab sesuai alokasi yang dijatahkan kepada kami," ujar Sudigdo. (ms)
Rudolf Jangan Tinggalkan 'Bom Waktu'
Medan (Lapan Anam)

Wakil Ketua DPRD Sumut H Ali Jabbar Napitupulu mengingatkan Gubsu Drs Rudolf Matzuoka Pardede agar tidak meninggalkan 'bom waktu' di Pemprovsu.

'Bom waktu' itu akan meledak antara lain dengan munculnya sikap penolakan ditandai dengan menurunnya gairah kerja PNS karena merasa diperlakukan dengan semena-mena.

Ali Jabbar menekankan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Dewan, Senin (17/3) terkait dengan adanya informasi Rudolf akan melakukan sejumlah pergantian pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu.

"Kalau benar Rudolf akan melakukan pergantian di akhir-akhir masa jabatannya, itu bermakna dia telah 'mengobok-obok' suasana kondusif yang telah terbina dengan baik selama ini serta memicu timbulnya kekisruhan di Pemprovsu," katanya.

Dikatakannya, keinginan Rudolf melakukan pergantian sejumlah pejabat eselon II menjelang Pilgubsu, merupakan kebijakan yang tidak rasional dan tidak bisa ditolerir.

"Jika Rudolf ngotot melakukan mutasi pejabat, berarti dia dengan sengaja telah mewariskan benih-benih kekacauan dan pengelompokan-pengelompokan di Pemprovsu selama menjabat sebagai Gubsu," ujar Ali Jabbar, juga Sekretaris DPW PPP Sumut.

Ditegaskannya, masa jabatan Rudolf sebagai Gubsu akan segera berakhir pada Juni 2008 mendatang. "Karena jabatannya akan segera berakhir mestinya Rudolf mempersiapkan diri untuk mengakhiri tugasnya dengan meninggalkan kesan yang baik di mata rakyat," harapnya.

Jangan malah sebaliknya, Rudolf masih tergoda mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Apalagi rumor yang berkembang jabatan di Pemprovsu diperjualbelikan. Kalau benar, ini sungguh memprihatinkan,"katanya.

Sebagai Gubernur, tambah Ali Jabbar, Rudolf seharusnya berperan aktif dalam mendorong sekaligus bertanggungjawab dalam menjamin suksesnya pelaksanaan Pilgubsu 16 April 2008 mendatang.

Saat ini suasana di Pemprovsu sudah cukup kondusif. "Nah, kalau sekarang Rudolf melakukan pergantian pejabat. Itu bermakna dia telah mengganggu dan memicu suasana inkondusif menjelang Pilgubsu," ujarnya.

Ditambahkan, soal pergantian pejabat eselon II Pemprovsu nanti, sebaiknya menunggu hasil Pilgubsu. "Biarkanlah Gubsu dan Wagubsu terpilih nanti melakukan reposisi pejabat di Pemprovsu," kata Ali Jabbar. (ms)
DPRDSU Desak Poldasu
Hentikan Pertikaian di Durin Tonggal

Medan (Lapan Anam)

Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Ir Edison Sianturi mendesak Poldasu segera menghentikan pertikaian masyarakat di desa Durin Tonggal Kecamatan Pancurbatu Deli Serdang, sebelum korban lain berjatuhan.
“Poldasu harus segera bertindak, karena situasi sudah makin runyam dan masyarakat merasa diteror”, katanya di gedung dewan, Senin (17/3).

Menurut Edison, kasus Durin Tinggal tidak bias dibiarkan berlarut, tapi harus segera dituntaskan. Terutama aksi teror yang meresahkan masyarakat harus segera dihentikan sebelum makin runyam.

Kasus Durin Tonggal kata dia, sudah berlarut-larut tanpa pernah tuntas. Sebab sebelum terjadinya insiden penembakan Kapolsek Pancurbatu kemarin, konplik di daerah ini juga sudah lama panas.

Jauh sebelumnya juga masyarakat telah mengadukan nasibnya ke DPRDSU akibat teror yang dilakukan OTK, dengan membakar rumah dan merusak rumah ibadah.

“Kita prihatin, sekarang lebih brutal lagi telah berani menembak Kapolsek. Kita minta Kapolda untuk mengungkap tuntas aktor dibelakang ini semua dan menindak tegas pelaku”, katanya.

Tindakan menembak Kapolsek menurut dia, merupakan bentuk perlawanan nyata terhadap aparat. Padahal kedatangan aparat Polisi justru untuk mengamankan areal sengketa.

Karenanya, dia meminta instansi terkait agar memberlakukan status stanvas atas areal yang menjadi sengketa menunggu pengusutan lebih lanjut. DPRDSU dalam waktu dekat akan mengundang Kapolda, Pangdam, PTPN2, BPN, Pemkab Deliserdang utk dudk bersama mencari penyelesaian konflik ini.

Namun sebelumnya dia minta kepada Kapolda dan Pangdam I/BB agar menginstruksikan kepada jajarannya, tidak membela pihak manapun. Karena disinyalir kedua kelompok bertikai mempergunakan kekuatan oknum aparat secara pribadi tanpa izin atasannya.

“Jangan karena kepentingan pribadi ada pihak memanfaatkan oknum aparat. Tindakan menyalahgunakan kewibawaan oknum aparat sangat tidak etis”, ujarnya. (ms)

Minggu, 16 Maret 2008

Rakerwil dan TOT Ansor Berakhir
ANSOR SUMUT NETRAL DI PILGUBSU

Medan (Lapan Anam)

Pemuda Ansor Sumut secara kelembagaan akan bersikap netral dalam Pilgubsu 2008, namun sebagai warga negara yang baik segenap warga Ansor akan menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Demikian dikatakan Ketua GP Ansor Sumut Machsin SH saat menutup acara Rakerwil dan TOT Ansor Sumut di Hotel Darma Deli Medan,Minggu (16/3).

“Sikap netral bukan berarti tidak memilih, namun soal pilihan tergantung hati nurani masing-masing”, kata Machsin.

Rakerwil dan TOT Ansor Sumut berlangsung dua hari dibuka Gubsu diwakili Asisten Bidang Kesos Drs H Rahudman MM,dihadiri Wakil Ketua Umum PP Ansor H Umarsyah,Ketua Tanfiziyah NU Sumut Ashari Tambunan,para pejabat, tokoh agama,tokoh pemuda.
Rakerwil Ansor Sumut menghasilkan sejumlah keputusan penting menyangkut agenda aksi,konsolidasi dan rekomendasi.

Rakerwil Ansor Sumut tidak merekomendasikan apapun tentang Pilgubsu 2008,karena Pilgubsu merupakan wilayah politik praktis. Ansor Sumut istiqomah dalam moqomnya,sebagai pengawal moral bangsa dan tidak terlibat politik praktis.

ULAMA NU

Sebelumnya dalam sambutan pembukaan Rakerwil dan TOT tersebut,Wakil Ketua Umum PP GP Ansor H Umarsyah mengingatkan warga Ansor jangan jauh dari ulama NU. Jangan ada jurang pemisah antara Ansor dan kiyai dan harus tetap dekat dengan basis massa yakni masjid.(ms)
Ratusan Aktivis dan Alumni
Dukung Syamsul – Gatot

Medan (Lapan Anam)

Ratusan aktivis dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Forum Aktivis dan Alumni Himpunan Mahasiawa Islam (FAAHMI), mendukung dan siap memenangkan pasangan Syamsul Arifin- Gatot Pudjo Nugroho pada Pilgub Sumut, 16 April 2008 mendatang.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara FAAHMI, Muhammad Yasir Nasution (mantan Ketua Badko HMI Sumut Periode 1999-2001) didampingi Hasan Basri (Ketua Umum HMI Siantar Siantar/Simalungun 1982-1984), Yudi Permana Siregar (Sekretaris Umum Badko HMI Sumut 1999-2001), Andi Akbar Pulungan (Bendahara Umum HMI Cabang Medan 2000-2001) dan Mangaraja Syamsul Harahap (Ketua HMI Cabang Binjai-Langkat) kepada wartawan, di Hotel Madani Jalan SM Raja Medan, Minggu (16/3).
Yasir mengatakan, untuk memenangkan pasangan Syamsul-Gatot pada Pilgubsu mendatang, aktivis dan alumni HMI di Sumut akan berupaya semaksimal mungkin.
“Dalam memenangkan Syamsul-Gatot, kami telah mengumpulkan ratusan tanda-tangan aktivis dan alumni HMI untuk mendukung pasangan Syamsul-Gatot. Belum termasuk alumni HMI yang aktif di parpol pendukung Syamsul-Gatot. Melihat respon yang ada, kami yakin aktivis dan alumni HMI yang mendukung pasangan Syamsul-Gatot akan terus bertambah. Bahkan, kami juga telah mensosialisasikan pasangan Syamsul-Gatot kepada masyarakat secara direct selling,” kata Yasir Nasution.
Menurut Yasir Nasution, banyak alasan kenapa aktivis dan alumni HMI yang tergabung dalam FAAHMI mendukung pasangan Syamsul – Gatot. Antara lain, dari tiga pasangan cagub-cawagub yang beragama Islam-Islam, pasangan Syamsul-Gatot adalah pasangan yang mempunyai peluang paling besar untuk menang dalam pilkada Sumut 16 April 2008.
Pasalnya, pasangan ini 11 parpol peserta pemilu 2004 atau setara dengan perolehan 28 %, di antaranya adalah empat dari lima parpol Islam yaitu PPP, PKS, PBB, dan PPNUI. Selain itu juga pasangan Syamsul-Gatot juga telah didukung PW Al-Wasliyah Sumut, yang merupakan ormas Islam terbesar di Sumatera Utara. (ms)
DPRDSU Ingatkan Gubsu
Tidak Mutasi Pejabat di Akhir Masa Jabatan

Medan (Lapan Anam)

Diakhir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan lagi, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Rudolf M Pardede diingatkan untuk tidak melakukan 'bongkar pasang' terhadap pejabat Eselon II di lingkungan Pemprovsu.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua dan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Ir Edison Sianturi dan Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di Medan, Sabtu (15/3).
Kedua anggota dewan ini mengatakan, Komisi A DPRD Sumut mendesak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprovsu diketuai Sekdaprovsu Muhyan Tambuse, harus tegas menolak pergantian pejabat Eselon II diakhir masa jabatan Gubsu tersebut.
Karena, jelas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini, sesuai petunjuk Mendagri, enam bulan sebelum jabatan gubernur berakhir, gubernur tidak boleh mengambil keputusan yang strategis atau mengganti pejabat struktural atau Eselon II.
Kemudian, kata Ikyar, gubernur tidak boleh melakukan MoU permanen dengan pihak lain yang sangat mengikat, serta tidak boleh melahirkan Perda atau Pergub yang mengikat publik.
Diakhir masa jabatannya, menurut Ikhyar, Rudolf M Pardede harus fokus menata kekondusifan pemerintahan serta mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kepada dewan, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan akhir masa jabatan.
Khusus tentang pergantian pejabat Eselon II di lingkungan Pemprovsu, tegas Ikhyar dan Edison, jangan ada lagi pergantian secara permanen.
Jika pergantian pejabat Eselon II sampai terjadi, papar Ikhyar dan Edison, dapat menimbulkan gejolak baru dan rakyat akan menilai adanya permainan uang dalam proses pergantian pejabat tersebut.
"Tentunya ini juga dapat membuat citra negatif kepada Rudolf M Pardede diakhir masa jabatannya yang seharusnya menciptakan kebaikan," kata Ikhyar.
Untuk menghindari kesan negatif dari masyarakat, sebut Edison Sianturi dari Partai Patriot Pancasila Sumut ini, Rudolf jangan melakukan pergantian tersebut.
"Jika Rudolf melakukan pergantian, berarti Rudolf meninggalkan 'bom waktu' dan ini sangat buruk bagi Rudolf diakhir masa jabatannya," ujar Ikhyar.
Karena itu, sebut Ikhyar, Baperjakat harus tegas menolak ini, dimana ketegasan Baperjakat dalam hal ini Sekdaprovsu yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, merupakan bentuk penghargaan terakhir yang harus diberikan kepada bawahannya.
Sambung Edison, Rudolf M Pardede jangan mengeluarkan kebijakan bernuansa politis diakhir masa jabatannya.
"Komisi A DPRD Sumut akan segera memanggil Baperjakat untuk meminta klarifiksasi mengenai adanya informasi tentang pergantian pejabat Eselon II yang akan dilangsungkan dalam beberapa hari ini," ujar Edison.
Sedangkan untuk jabatan Sekdaprovsu yang sebentar lagi juga akan memasuki masa pensiun, papar Ikhyar dan Edison, jabatan tersebut sebagaiknya Plt, tidak boleh definitive. Sebab untuk Sekdaprovsu definitif itu adalah urusan gubernur terpilih nanti, agar Gubsu baru dapat singkron dengan Sekda. Atau, sebaiknya masa jabatan Sekdaprovsu diperpanjang saja hingga terpilihnya Gubsu baru. (ms)

Kamis, 13 Maret 2008

Profil Cagubsu

ABAH WAHAB,
CINTA KELUARGA DAN ADAT LELUHUR

Catatan : Mayjen Simanungkalit

KELUARGA adalah cermin kehidupan seseorang. Sukses yang diraih seseorang , sesungguhnya berawal dari keharmonisan keluarganya. Peran istri dalam hal ini, sangat menentukan. Karenanya, orang-orang sukses, selalu memperhatikan keluarganya.

Demikian juga Abah Wahab, mengaku sukses diraihnya berkat dukungan keluarga dan usaha keras. Karenanya, walau sibuk namun suami dari Hj Atika Rahman Panjaitan ini tetap berupaya meluangkan waktu untuk keluarga. Sesibuk apa pun, dia tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Dia sangat menyayangi keluarga.

Abah Wahab memiliki cara tersendiri untuk selalu akrab dengan semua anggota keluarga. Komunikasi terus dilakukan dan sejauh mungkin dilakukan tegur sapa.

Waktu makan bersama dijadikan sebagai sarana untuk diskusi dalam berbagai hal antar anggota keluarga. Dia juga berupaya mencari waktu yang pas untuk rekreasi bersama semua anggota keluarga.

Anaknya, Harun Alrasyid Dalimunthe, Asnanuddin Dalimunthe, Nazli Dalimunthe, dan Azmila Dalimunthe juga memahami kesibukan orang tuanya. Mereka tidak banyak menuntut, sebab sebagai pejabat publik ayahnya memang harus sering di luar rumah. Mereka sadar betul, Abah Wahab itu milik ummat dan harus melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya.

“Alhamdulillah keluarga saya tidak rewel. Istri dan anak saya bukan tipe yang manja, mereka memahami saya apa adanya”, kata Wahab kelahiran Rantau Parapat 10 Januari 1939.

Adat Leluhur

Dalam perjalanan karirnya di birokrasi dan politik, termasuk kegiatannya di Ormas, Abah Wahab dikenal menghargai adat leluhurnya. Karenanya, dia mendirikan Ikatan Keluarga Labuhan Batu (IKLAB) dan kini dia menjadi penasehatnya.

Berkat kepeduliannya terhadap adat istiadat leluhur, menempatkan Abah Wahab begitu dekat dengan simpul-simpul masyarakat adat. Maka ketika Cagubsu lainnya sibuk menggagas pertemuan dengan kelompok masyarakat di gedung berhawa sejuk, Abah Wahab malah direpotkan mengatur waktu menghadiri undangan bertubi-tubi dari berbagai daerah. Dia disambut dengan acara adat, dielu-elukan dan diupah-upah dibawah tenda yang diterpa panas cahaya matahari.

Setelah resmi menjadi Cagubsu, Abah Wahab harus ikut Road Show ke Tanjung Balai, Labuhan Batu, Paluta, Palas, Tapsel, Sidimpuan dan Madina dan daerah lainnya. Dia disambut acara adat melayu dan mandailing, diulosi dan diupah-upah.

“Ayah dan omakku mandailing, tapi kami adalah keturunan raja melayu.Mana bisa aku lupakan adat mandailing dan melayu”, katanya saat ditanya.

Penghargaan terhadap adat istiadat itu sudah ada dalam keluarganya, jauh sejak Wahab masih anak-anak. Malah dalam keluarganya, bahasa yang dipakai adalah bahasa mandailing dan melayu. Ayah dan omaknya berkomunikasi dengan bahasa mandaling, tapi terhadap anak-anaknya, mereka menggunakan bahasa Melayu. Jadi antara bahasa mandailing dan bahasa melayu di keluarga Wahab sudah lama bercampurbaur.

Abah Wahab menghargai adat leluhurnya, maka dia pun memposisikan diri sesuai tuntutan adat. Kata dia, adat istiadat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adat, komunikasi dan silaturrahmi antar sesama akan terjalin harmonis.

Karena itu, kepada anak-anaknya dia selalu memberi contoh bagaimana menjadi orang beradat. Menghargai perbedaan dan selalu mencari persamaan. Jika orang menghargai adapt,kepribadiannya akan santun dan tidak sombong. Karena adat mengajarkan tatakrama dan filosopi hidup rukun.

Sedangkan bahasa dan adat adalah jati diri. Bahkan menurut dia, salah satu rahasia mengapa Sumut kondusif, tak lain adalah karena adanya kekerabatan masyarakat yang dirajut adat istiadat. Adat istiadat dapat merajud kondusifitas masyarakat sumut yang heterogen. Itu sebabnya, bahasa dan adat daerah leluhur jangan pernah dilupakan.

Dalam Pilgubsu 2008-2013 Abah Wahab mengusung isu kesejahteraan. “Bersama kita bisa menuju Sumut yang sejahtera”. Dia melihat, potensi Sumut luar biasa, namun belum dikelola secara benar dan maksimal, untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

“Jika masyarakat sudah sejahtera, akan ada masa depan. Daerah kita kaya, cuma harus diurus dengan benar”, ujarnya satu ketika.

Dalam setiap kali kunjungan ke daerah bertemu dengan masyarakat dalam sosialisasi pencalonannya sebagai Cagubsu, Abah Wahab tidak pernah mengumbar janji. Dia juga mengingatkan tim sukses dan tim kampanye,agar jangan membodoh-bodohi rakyat dengan janji-janji muluk.

Dalam penilaian Abah Wahab,rakyat Sumut sudah melek politik dan tahu mana loyang dan mana emas. Karenanya, tidak perlu mengumbar janji,apalagi sampai membohongi rakyat. ***

Selasa, 11 Maret 2008

Profil Cagubsu










ABAH WAHAB, DARAH BIRU MANTAN PENJAJA KUE

Catatan : Mayjen Simanungkalit

TIDAK banyak yang tahu, kalau Cagubsu H Abdul Wahab Dalimunthe SH adalah tokoh berdarah biru. Diam-diam, ternyata lelaki kelahiran Labuhan Batu 10 Januari 1939 itu, masih garis keturunan Raja Bilah. Dalam sejarah, Labuhan Batu memiliki empat kesultanan, yakni Kesultanan Bilah,kesultanan Kualuh, kedultanan Kota Pinang dan kesultanan Panai.

Tapi itulah Abah Wahab, walau masih keturunan raja, malah dalam penampilan sehari-hari dia lebih dikenal sebagai manusia biasa. Dia juga tidak memakai gelar kebesaran dalam namanya, semisal sultan atau pangeran atau gelar keberan lainnya.

Anak dari H Daud Dalimunthe dan Dinah Ritonga itu,hanya akrab diapanggil “abah” atau Ayah”. Panggilan itu bukan karena status darah biru yang melekat dibadannya, melainkan karena personifikasi dan ketauladanan yang mencerminkan orang tua yang selalu mengayomi, menyayangi dan membimbing.

Sesungguhnya, masa kecil Abah Wahab juga tidak jauh beda dengan yang lain. Dalam usia 9 tahun, Wahab sudah menjadi anak yatim. Ayahnya wafat di tahanan tahun 1949 karena dituduh sebagai pengikut NICA. Padahal, dia hanya korban fitnah sebab selama ini dia dikenal sebagai tokoh agama di daerah itu.

Keluarga Abah Wahab akrab dengan suasana keislaman yang taat. Ayahnya adalah nasionalis sejati, pernah berguru tentang Islam ke Langkat. Malah, walau suasana masih penjajahan belanda, ayahnya sudah bergelar haji, berangkat ke Makkah dan menetap disana 10 tahun untuk mendalami agama Islam.

Sebagai keturunan raja, sesungguhnya Abdul Wahab Dalimunthe bisa hidup bermewah-mewah. Warisan leluhurnya di Rantau Prapat sangat melimpah. Malah kata Abah Wahab, hampir separuh dari toko yang ada di Rantau Prapat dahulu adalah milik keluarganya.

Sejak kecil ,Wahab sudah ingin hidup mandiri. Harta melimpah, tidak membuatnya cengeng dan manja, tapi malah ingin maju dan bisa hidup di kota. Itu sebabnya dikalangan orang yang mengenalnya secara dekat, dia disebut sebagai anak desa bermental kota.

Lalu apakah menjadi gubernur, merupakan cita-citanya sejak kecil ? Sama sekali tidak. Malah cita-cita dia tidak sampai setingkat gubernur, hanya sekedar jadi Camat pun syukurlah. Itu pun karena waktu anak-anak, dia pernah bertemu seorang camat, yang saat itu dia nilai sangat berwibawa dan disegani.

Seperti halnya yang lain, masa kecil Wahab penuh kenangan dan akrab kehidupan pedesaan. Dia suka main bola dan menghabiskan masa kecil di daerah kelahirannya. Sekolah dasar dan SMP dilaluinya di Rantau Prapat.

Menjual Kue

Karena sudah anak yatim dalam usia 9 tahun, Wahab diasuh neneknya Hj Zubaidah dengan penuh kesederhanaan. Wanita inilah yang selalu mendorong Wahab untuk tetap optimis menghadapi masa depan. Dia sangat disayang sang nenek. Bahkan ketika masih kuliah, nenek selalu membawa Wahab ke Besilam Langkat setiap mau ujian minta didoakan tuan guru.

Ketika masih kecil, Wahab berjualan kue keliling kampung. Tiap sore, tangan kiri dan kanannya menjinjing keranjang kue, keliling kampung sambil berteriak kue…kue… Kue.

Malah Wahab pernah harus mencari akal, agar sang nenek tidak marah karena semua kue yang dijualnya tumpah. Ceritanya, suatu sore Wahab dan kawan-kawan main bola di lapangan dan keranjang kue miliknya dijadikan sebagai gawang. Naas waktu itu, keranjang tempat kue terdendang bola hingga kue berceceran.

Wahab dan kawan-kawan menjadi ketakutan, dan oleh kawannya Wahab disarankan menggosokkan tangan dan kaki ke rumput dan tanah. Tujuannya, agar nenek tidak marah, seolah Wahab terjatuh hingga kuenya terbuang. Saran itupun dilaksanakan, sehingga sampai dirumah sang nenek tidak memarahi Wahab.

Setelah tamat SMP tahun 1957 Wahab telah bertekad akan merantau dan melanjutkan pendidikan ke SLTA. Dia pun berangkat ke Medan . Semula dia ingin masuk sekolah perawat, dengan pikiran perawat bisa berpakaian bersih dan merawat orang sakit. Itu pekerjaan mulia.

Namun saat akan mengikuti tes masuk sekolah, semua peserta harus diperiksa dan harus buka baju. Wahab waktu itu merasa malu buka baju. Dia mengurungkan niat untukmenjadi perawat. Padahal,neneknya saat itu sudah membelikan Wahab pakaian seragam putih yang baru.

Aktivis Kampus

Lalu Wahab mendaftar ke SMA 3 Medan dan tamat tahun 1960. Seterusnya melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum USU . Dimasa kuliah, Wahab termasuk aktivis. Dia pernah masuk organisasi Pandu Alwashliyah. Tahun pertama kuliah pernah ikut HMI. Tapi tahun kedua dia masuk ke PMII dan menjadi bagian dari Nahdlatul Ulma (NU).

Ketika menjadi aktivis pergerakan di PMII, Wahab aktif bersama pemuda dan mahasiswa lainnya. Dia juga ikut memimpin demo kejalanan meminta pembubaran PKI .

Wahab ikut turun kejalan demo menyampaikan tuntutan kepada Pangdam Daryatmo dan Pangkowilhan Mokoginta, agar PKI segera dibubarkan.

Ketika terlibat dalam aksi demo bersama aktivis mahasiswa, dia sering ditegor neneknya. “Kau ke Medan bukan untuk demo, tapi sekolah dan mengaji”, kata neneknya.

Namun Wahab tidak melupakan tugas pokoknya menimba ilmu. Waktu itu system perkuliahan belum menerapkan system kredit semester (SKS),sehingga Wahab baru mengantongi gelar SH dari USU setelah kuliah 7 tahun.***

Sabtu, 08 Maret 2008

Profil Cagubsu




ABAH WAHAB, SUKSES DI BIROKRAT
BERJAYA DI POLITIK

Catatan : Mayjen Simanungkalit

BERPENAMPILAN sederhana, selalu menebar senyum dan mampu mencairkan kebekuan suasana. Jika dia berpidato, semua yang mendengarnya akan terkekeh dan terpingkal. Stok humornya lumayan banyak. Dia adalah H Abdul Wahab Dalimunthe SH.

Dalam ranah publik di Sumatera Utara (Sumut),namanya tidak asing lagi. Maklum, selain Ketua DPRDSU, lelaki kelahiran Rantau Prapat 10 Januari 1939 ini adalah mantan Wagubsu, mantan Ketua Partai Golkar Sumut dan aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dia tokoh senior dalam birokrat dan politik.

Akhir-akhir ini dia turut memanaskan suhu perpolitikan di Sumut. Karena tanpa diduga, Abdul Wahab Dalimunthe yang akrab dipanggil “Abah” atau Ayah”, maju sebagai Cagubsu priode 2008-2013 berpasangan dengan H Raden Muhammad Syafii SH,MHum.

Pencalonannya sebagai Cagubsu berdampak pada pemecatan dirinya dari Partai Golkar dan direcall dari jabatan Ketua DPRDSU. Wahab yang kini masih menjabat sebagai Mustasyar NU Sumut, dinilai membangkang keputusan partai Golkar yang telah memiliki calon Gubsu.

Karenanya, walau tokoh senior di Golkar dia malah maju sebagai Cagubsu bukan atas usungan Partai Golkar. Dia malah diusung tiga partai (Parpol) reformis yakni Partai Demokrat (PD), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Plus Minus

Dalam konteks Pilgubsu 2008, sejumlah pengamat memperhitungkan Abah Wahab memiliki kans cukup kuat memenangkan pertarungan. Parameternya adalah, plus minus yang melekat dalam diri seorang Abah Wahab.

Malah ada pengamat yang berani berkomentar, Abah Wahab adalah lawan paling tangguh diantara Cagubsu yang ikut bertarung.Karena jika diibaratkan sebagai dagangan, dia dianggap sebagai barang jadi berkualitas “layak jual”.

Setidaknya ada tiga nilai plus dimiliki Abah Wahab dibanding Cagubsu lainnya yang ikut bertarung di Pilgubsu 2008. Pertama, diantara lima Cagubsu hanya Abah Wahab satu-satunya yang merupakan birokrat paling senior dan paling berpengalaman. Buktinya, pernah menjadi Sekda Labuhan Batu, pernah menjadi Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), pernah menjadi Bupati Asahan, Bupati Langkat, Kepala Inspektorat Sumut, Wagubsu dan Ketua DPRDSU.

Kedua, diantara lima Cagubsu hanya Abah Wahab satu-satunya politisi paling senior.Buktinya pernah menjadi Dewan Penasehat (Wanhat) DPD Partai Golkar di Tapteng, Asahan dan Langkat, Ketua Partai Golkar Sumut dan Ketua DPRDSU.

Ketiga, diantara lima Cagubsu Abah Wahab satu-satunya tokoh masyarakat yang telah senior, tapi paling sehat,enerjik, relatif bersih dan hidup tanpa gosip.

Birokrat


Track record Abah Wahab di bidang birokrasi dan politik, menjadi kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki empat Cagubsu lainnya. Dia tokoh yang sukses di birokrat dan berjaya di bidang politik.

Sekedar catatan, Abah Wahab merintis karir di birokrat selalu mulus dan tidak pernah berkasus. Tidak pernah cacat, apalagi berurusan dengan penegak hukum karena kasus dugaan korupsi.

Diawali sebagai Sekretaris Staf Direksi PD Perkebunan tahun 1967-1969 . Selepas dari PD perkabunan, bintangnya terus bersinar dan dia diangkat DPRD Labuhan Batu menjadi Sekretaris daerah (Sekda) di Kabupaten Labuhan Batu, sesuai UU No 16 tahun 1965. Jabatan ini dipegangnya selama 10 tahun dari tahun 1971 s/d 1981.

Karena dinilai berhasil, dia ditarik ke kantor Gubsu di Medan dan menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dari tahun 1081 s/d 1983. Selanjutnya tahun 1983 s/d 1984 menjadi Asisten Kesra merangkap sebagai Plt Bupati Asahan.Bupati Tapanuli Tengah tahun 1988 s/d 1990, Inspektorat Pemprovsu tahun 1990 s/d 1994, Sekwildasu 1994 s/d 1997, Wakil Gubsu Bidang Pembangunan dan Kesos tahun 1997 s/d 2002, juga pejabat Bupati Langkat selama 6 bulan. Terakhir dia menjadi Ketua DPRDSU priode 2004-2009.

Abah Wahab seorang aktivis tulen, disamping sebagai birokrat dia juga aktif di organisasi kemasyarakat (Ormas) dan partai politik (Parpol).Sesuai jabatan dan karir yang dijalani, jabatan di ormas juga hampir seiring dan sejalan.

Sejumlah jabatan di ormas pernah dipegangnya, tercatat antara lain Sekber Golkar di Rantau Prapat (1971 s/d 1980), Wanhat Golkar di Sibolga (1985 s/d 1990), Wantim Golkar di Medan (1994 s/d 1997), Ketua DPD Partai Golkar Sumut (2001-2004) dan kini masih menjabat sebagai Mustasyar NU Sumut. ***

Pemkab Dairi Harus Miliki
Saham di Pertambangan Timah

Medan (Lapan Anam)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat, segera memberikan porsi kepemilikan saham kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi untuk pertambangan Timah Hitam.

"Pemkab Dairi wajar memiliki saham di pertambangan Timah Hitam yang akan beroperasi di daerahnya," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi di Medan, Sabtu (8/3).

Jika Pemkab Dairi tidak memperoleh kepemilikan saham atas pertambangan Timah Hitam di Kabupaten Dairi, akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Bisa saji kelak, warga hanya memperoleh dampak dari limbah tanpa dapat menikmati keuntungan.

“Bahkan, khawatir nantinya mengambil limbah-pun masyarakat Dairi dilarang, seperti yang terjadi di Freeport”, ujarnya.

Karena itu, papar Politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini, dia mengharapkan agar Pemkab Dairi berjuang untuk mendapatkan saham yang menjadi hak masyarakat tersebut.

"Dengan kepemilikan saham-lah jaminan untuk kesejahteraan masyarakat Dairi dapat dipertanggungjawabkan. Dan sewajarnya-lah daerah yang mendapat anugerah dari Tuhan mendapatkan juga hasil yang sepantasnya," ujar Edison.

Dari informasi yang dia terima, kepemilikan saham pertambangan Timah Hitam di Kabupaten Dairi akan dialihkan kepada pihak ketiga.

"Saham pertambangan Timah Hitam yang dimiliki Australia sebesar 80 persen dan Aneka Tambang, sedangkan sebesar 20 persen informasinya akan dialihkan kepada pihak ketiga," kata anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

Karena itu, tegas Ketua Bidang Idiologi dan Politik MPW Pemuda Pancasila Sumut, kalau mereka tidak mampu mengelola pertambangan tersebut, serahkan ke Pemkab Dairi untuk mengelolanya, bukan harus diserahkan ke pihak ketiga. (ms)


PPP Sumut Tanam 2000 Pohon Mangrove

Medan(Lapan Anam)

DPW PPP Sumut akan menanam 2000 batang pohon bakau (Mangrove) di Serdang Bedai dan Langkat. Kegiatan itu, sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Lahir (Harlah) ke 35 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Penanaman pohon mangrove juga bukti kepedulian PPP terhadap lingkungan”, kata Ketua panitia harlah PPP Sumut Drs Ahmad Hosen Hutagalung didampingi Humas Mursal Harahap dan Tazmir Panggabean kepada wartawan di Medan,Sabtu (8/3).

Disebutkan, sebanyak 1000 pohon mangrove akan ditanam di kabupaten Serdang Bedagai pada 11 Maret 2008, lokasi Desa Boga Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu. Sedangkan di Langkat dipusatkan di tiga lokasi yakni Desa Stabat, Gebang dan Secanggang juga 1000 pohon pada 17 Maret 2008.

Dikatakan Hosen, masyarakat dunia sudah merasakan akibat dari pemanasan global dan itu diakibatkan rusaknya lingkungan hidup, termasuk hutan mangrove. Untuk itu harus ada upaya simultan dari seluruh masyarakat dunia untuk memperbaiki lingkungan hidup.

"Lagi pula kehidupan di dunia ini harus ada keseimbangan dan itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam rangka menjaga keseimbangan itulah PPP ikut berperan melestarikan lingkungan hidup,"ucapnya.

Sementara Ketua DPC PPP Serdang Bedagai Usman Effendi Sitorus S.Ag, menyambut positif penanaman pohon mangrove yang akan diselenggarakan DPW PPP Sumut. Untuk itu, PPP Sergai akan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

"PPP dan masyarakat Sergai khususnya di Kec Teluk Mengkudu akan berpartisipasi," ucapnya. (ms)
Panwas Kecamatan se Kota Medan Dilantik
AWASI KEMUNGKINAN EKSODUS PEMILIH


Medan (Lapan Anam)

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, David Susanto SE menginstruksikan semua anggota panwaslih bekerja maksimal mengawasi tahapan Pilgubsu.

”Pilgubsu sangat rawan kecurangan dan pelanggaran, maka Panwaslih harus bekerja maksimal dan lebih cerewet”, katanya dalam sambutan pelantikan anggota Panwas Kecamatan se kota medan di gedung PKK Jalan Sei Rotan Medan,Sabtu (8/3).

David mengatakan, keramanan pelanggaran Pilgubsu 2008 antara lain adanya kemungkinan eksodus pemilih dari daerah luar provinsi dan manipulasi suara. Kerawanan juga dimungkinkan terjadi pada distribusi logistik, apalagi pencetakan surat suara dan kertas suara berada di pulau Jawa.

”Selain pengawasan distribusi logistik,pelanggaran-pelanggaran kampanye juga menjadi titik pengawasan paling serius”, ujarnya.

Dia juga menekankan, karena struktur Panwaslih Kota Medan sudah terbentuk dan lengkap hingga ke kecamatan, maka ada dua tugas mendesak yang harus segera dilaksanakan oleh Panwaslih Kota Medan.

Tugas tersebut, ungkap David, Panwas Kota Medan segera melakukan rapat kerja dengan Panwaslih tingkat Kecamatan. ”Tugas kedua, segera lakukan bentuk sekretaris dan bendahara serta rapat kerja dengan sekretaris dan bendahara,” kata David.

Panwas Kecamatan, kata David, adalah ujung tombak pengawasan Pilgubsu ini yang tugasnya pasti lebih berat, karena banyak tahapan Pilgubsu yang akan dihadapi.
Segera tertibkan Spanduk
Sementara Ketua Panwaslih Kota Medan Rahmad Kartolo Simanjuntak mengatakan, dalam waktu dekat Panwas segera menertibkan spanduk, baleho dan poster pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara yang sudah terpampang sebelum masa kampanye.

”Kita sudah menyurati Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar menggunakan Peraturan Daerah (Perda) untuk segera menertibkan spanduk, baleho dan poster pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur itu,” katanya.

Pelantikan turut dihadiri semua anggota panwaslih Provinsi, Walikota Medan diwakili Kakan Kesbang Linmas Kota Medan Delsi Syamsumar, Waka Poltabes Medan AKBP Yasdan Rivai, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Medan, Hakim PN Medan Ahmad Sema SH.

Pada kesempatan itu Rahmad Kartolo memaparkan, karena Panwaslih tingkat Kecamatan sudah terbentuk, pihaknya mohon dukungan dari kepolisian, mungkin dalam waktu dekat akan ada aksi dari Panwaslih Kota Medan.
Selain itu, Rahmad juga mengingatkan kepada seluruh Anggota Panwaslih tingkat Kecamatan yang baru saja dilantik, jangan bermain mata dengan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
”Bila nanti diketahui ada yang bermain mata dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, maka kita tidak segan-segan mengambil tindakan tegas,” tegas Rahmad Katolo.
Rahmad Kartolo juga meminta agar Panwaslih tingkat Kecamatan se Kota Medan segera memiliki sekretaris dan bendahara , direkrut dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan Kakan Kesbang Linmas Kota Medan Delsi Syamsumar menyatakan, Pemko Medan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan Panwaslih Kota Medan beserta jajarannya. Pihaknya siap memfasilitasi Panwaslih Kota Medan dan jajarannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

”Pelantikan Panwas tingkat Kecamatan ini merupakan awal dari pengantar tugas Panwaslih. Laksanakan tugas Panwaslih sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Delsi Syamsumar.

Anggota Panwaslih tingkat Kecamatan se Kota Medan itu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin langsung Hakim Pengadilan Negeri Medan Ahmad Sema SH. Anggota panwas yang dilantik sebanyak 63 orang, terdiri 21 orang dari unsur tokoh masyarakat, 9 orang dari unsur akademisi, 10 orang unsur pers, 21 orang unsur kepolisian dan 2 orang unsur kejaksaan. (ms)

Jumat, 07 Maret 2008



FSUI Optimis Menangkan WaRas


Medan,(Lapan Anam)

Forum Suara Ummat Islam (FSUI) merasa optimis untuk memenangkan Cagubsu/Cawagubsu Wahab Dalimunthe/Raden Syafii (WaRas) pada Pilkada yang akan digelar tanggal 16 April 2008 ini.

Rasa optimis itu muncul, karena FSUI merupakan forum yang terdiri dari ulama-ulama dan ormas- ormas Islam se- Sumut. Ditambah hasil keputusan pada tanggal 23 Februari 2008, ditetapkanlah satu pasang calon dari 3 pasang calon yang pasangan calon Islam- Islam.

Pasangan WaRas berdasarkan Scoring yang dilakukan FSUI, di Kantor MUI Sumut, Jalan Sutomo Ujung Medan, memproleh suara terbanyak dari pasangan H Syamsul Arifin SE/Gatot Pujonogroho dan Ali Umri/Maratua Simanjuntak.

Dan hasil keputusan ini akan segera disosialisasikan ke daerah- daerah sampai tingkat kelurahan, oleh masing- masing ulama dan ormas- ormas Islam yang ada, ujar Ketua FSUI Prof Dr Bakhtiar Fanani didampingi Sekertaris Sarwo Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua di Muhammadiyah Sumut, HM Hanif Rai, anggota MUI SUmut Maslin Batu Bara, Sabtu (6/3) di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut.

Bakhtiar Fanani menjelaskan, FSUI merupakan lembaga yang mandiri dan tidak berada dibawah satu organisasi manapun. FSUI hanya bertujuan membangun kebersamaan, karena yang mau diselamatkan dalam hal ini adalah umat. Untuk itu tambahnya, perlu kebersamaan antara ormas- ormas Islam dan para ulama mengusung satu calon yang akan diusung dan dimenangkan umat Islam pada Pilkada yang akan digelar 16 April 2008.

Sekretaris FSUI Sarwo Edi menambahkan keputusan mengusung satu calon yaitu, Wahab Dalimunthe/Raden Syafii adalah wilayah kebijakan bukan wilayah politik. Sebab, sudah menjadi tugasnya ulama memberikan pencerahan kepada ummat, sekaligus memberikan jawaban kepada masyarakat yang menunggu jawaban siapa yang akan dimenangkan pada Pilkada yang akan digelar 16 April 2008.

Jadi ini bukan masuk pada areal politik. Harapan Kita ini bisa menjadi kebijakan ummat dalam menentukan pilihan, ujar Sarwo Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Sumut(ms).