GM FKPPI Prioritaskan Kader di Pilgubsu

Medan (Lapan Anam)

Ketua GM FKPPI Sumut H Nazaruddin Sihombing mengatakan, GM FKPPI akan memprioritaskan kadernya dalam Pilgubsu 2008. Namun karena kader GM FKPPI mewarnai bursa Cagubsu, maka sikap resmi akan diputuskan lewat rapat pimpinan daerah (Rapimda) yang segera digelar di Medan.

”Edaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) menyatakan, GM FKPPI harus memprioritaskan kader. Namun kenyataannya tiga dari lima pasangan Cagubsu yang ikut bertarung di Pilgubsu merupakan kader GM FKPPI, maka sikap resmi akan kita putuskan di Rapimda”, katanya dalam pidato pelantikan Ketua GM FKPPI Medan di wisma Benteng Medan, Selasa malam (26/2).

Dia mengatakan, Syamsul Arifin - Gatot Pudjonugroho, RE Siahaan adalah kader GM FKPPI. Sedangkan Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo adalah dewan pembina GM FKPPI. Tokoh-tokoh tersebut ikut bertarung di Pilgubsu 2008 dan memiliki kedekatan emosional yang sama dengan warga GM FKPPI.

”Mereka aset bangsa yang lahir dari rahim GM FKPPI, memiliki komitmen yang kuat demi tegaknya NKRI. Maka kita harus pilih dan tetapkan siapa yang harus dukung diantara mereka”, kata Nazaruddin Sihombing.

Karenanya, sebelum Rapimda digelar jangan ada warga GM FKPPI yang mengeluarkan statemen dukung mendukung. Karena semuanya sama dan aset berharga bangsa ini.

Dalam kesempatan itu, Kamaluddin Nasution dan HM Hanafi Harahap SH dilantik menjadi Ketua dan Sekretaris GM FKPPI Medan. Hadir juga Cagubsu Tri Tamtomo dan pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pudjonugroho.

MESRA
Cagubsu H Syamsul Arifin SE dan Mayjend TNI Purn Tri Tamtomo pada malam itu, justru terlihat sangat akrab dan mesra. Keduanya malah terlihat tidak seperti bersaing, tapi kompak dan saling rangkul.

Syamsul saat itu datang bersama Cawagubsu Gatot Pudjonugroho, sedangkan Tri Tamtomo tanpa didampingi cawagubsunya, Ir Benny Pasaribu.

"Saya tidak menganggap Pak Tri Tamtomo sebagai lawan saya, karena lawan saya adalah calon yang lain," kata Syamsul dalam sambutannya yang langsung membuat semua yang hadir tertawa dan bertepuk tangan.

Menurut Bupati Langkat ini, dirinya lebih menganggap Tri Tamtomo sebagai sosok yang perlu mendapat penghargaan, dengan latar belakang TNI yang dimilikinya. Sebagai warga FKPPI yang punya latar belakang sebagai putra putri dari TNI Polri, Syamsul melihat TNI begitu banyak berperan bagi bangsa ini.

Tri Tamtomo dalam sambutannya juga menyatakan Syamsul Arifin merupakan sosok yang sangat dihormatinya. Bahkan mantan Pangdam Bukit Barisan yang pernah bertugas selama 3,5 tahun di Medan ini mengaku sering melakukan kerjasama dengan Syamsul Arifin yang sudah terjalin sejak lama. (ms)

Kader Golkar Tidak Boleh Berijazah Palsu

Medan,(Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), mulai tahun ini bersikap tegas terhadap keabsahaan ijazah para kadernya. Kader Golkar tidak boleh memiliki ijazah palsu, terutama bagi yang akan calon Kepala Daerah dan calon legislatif (Caleg).

”Partai Golkar akan membangun moral bangsa lewat seleksi ketat keabsahan ijazah milik kader. Calon Kepala daerah dan caleg harus dapat membuktikan keabsahan ijazah miliknya”, kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Drs H A Azis Angkat kepada wartawan di Medan, Kamis (28/2).

Keabsahan pendidikan atau ijazah bagi kader Golkar, merupakan persyaratan mutlak. "Jika ingin jadi kepala daerah dan Caleg, kita himbau mempersiapkan persyaratan terkait keabsahan ijazah," ujar Azis.

Sikap tegas dilakukan agar jangan ada kader Golkar yang memiliki ijazah aspal. Jika seseorang punya ijazah benar-benar asli, harus dapat dibuktikan dengan otentikasi dan kalau seseorang punya ijazah sarjana atau S2 harus dapat dibuktikan keasliannya.

Antara lain dibuktikan dengan angka nilai komulatif atau indeks prestasi yang diraih, selama pendidikan secara tertulis. Otentik dideskripsikan dengan angka-angka nilai, ditandatangani pimpinan Perguruan Tinggi bersangkutan.
"Selain itu, dituliskan apa judul skripsi yang digarap dan harus diuraikan serta dilampirkan skripsinya berupa laporan ilmiah. Harus ada NIRM (Nomor Induk Register Mahasiswa) atau kalau negeri harus ada NIM, tanggal berapa ujian meja hijau, tanggal dan tahun berapa diwisuda, serta kapan dilantik harus diingat," katanya.
Terpenting lagi, ungkap Azis juga Wakil Ketua FPG DPRD Sumut, harus bisa menyebut teman kuliah dan dosennya minimal 5-10 orang, baru dapat dikatakan seseorang itu memiliki ijazah asli dalam meraih gelar pendidikannya.

Berdasarkan fakta ini nantinya, Azis mengatakan, Golkar bisa menilai kader-kader Golkar yang benar-benar memiliki pendidikan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan akademis. Jika tidak, berarti yang bersangkutan memiliki ijazah palsu atau memalsukan ijazah. Hukumannya, yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan jadi calon KDh atau maupun caleg.
"Kalau merujuk UU pendidikan nasional, calon Kdh atau Caleg yang memiliki ijazah palsu atau memalsukan ijazah dihukum 5 tahun penjara (kurungan) dan otomatis akan gugur hak kader untuk mencalonkan diri," ungkap Azis seraya menegaskan himbauan soal keabsahan ijazah disampaikan ke seluruh kader Golkar mulai tingkat propinsi hingga tingkat kecamatan. (ms)

Mahasiswa Ditahan Polisi

Orang Datangi DPRDSU

Medan (Lapan Anam)

Orang tua mahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN), mendatangi DPRDSU, Kamis (28/2), memohon agar anak mereka yang ditahan Poltabes Medan dibebaskan dan diberi kesempatan mengikuti kuliah.

”Kami mohon dewan mempasilitasi agar anak kami dikeluarkan dari tahanan dan Rektor memberikan kesempatan anak kami kuliah kembali di Noemmensen," Harap para orang tua.

Ketua Komisi E Rafriandi Nasution didampingi anggotanya Burhanudin Rajagukguk ketika menerima orang tua mahasiswa UHN, berupaya menenangkan delegasi.

Rafriandi mengatakan, Komisi E akan membangun komunikasi dengan Poltabes dan Rektor UHN dan menemui 8 mahasiswa yang ditahan ."Kita tidak ada janji-janji dalam hal ini, kalau sudah bertemu dengan pihak Poltabes maupun Rektor, kita akan ketemu lagi membicarkannya," ujar Rafriandi seraya minta para orang tua membuat pernyataan berdamai.

Orang tua mahasiswa yang mendatangi DPRDSU yakni Jummy Simare-mare, Hengki P Napitupulu, E Manurung dan S Marpaung. Mereka mengatakan, dari 40 mahasiswa yang dipecat dan diskors, 8 mahasiswa diantaranya masih ditahan di Poltabes, diantaranya Jhoni Walington Butar-butar, Jhon Sarimatua Purba, Bernard Simare-mare, Candrow manurung, Horas Simanjuntak, Bernard Hasiolan Yosua Nababan. (ms)

Tunggakan Dana Pasien Miskin Rp101 M
*DPRDSU Akan Panggil Kadis Kesehatan

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut akan memanggil Kadiskessu (Kadis Kesehatan Sumut) dr Chandra Syafei, SpoG terkait tunggakan dana Askeskin (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin) sebesar Rp101 miliar di 56 RSU (Rumah Sakit Umum) yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Sumut.

”Kita akan panggil Kadiskessu agar kasus ini segera dituntaskan dan pasien miskin dapat berobat kembali. Kita ingin tahu apakah ada langkah konkrit yang dilakukan atau malah membiarkan masalah makin kelam”, kata Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE,MT di gedung dewan, Kamis (28/2).

Kata dia, jika Kadis Kesehatan Sumut peduli kepada masyarakat miskin, tentu akan proaktif mencari solusinya agar pasien warga miskin dapat kembali berobat secara gratis di sejumlah RS. Karena, akibat belum dicairkannya dana Askeskin dari Depkes ini, masyarakat miskin menjadi resah, tidak bisa lagi berobat gratis.

Rafriandi menawarkan solusi kepada Kadiskessu segera mengundang Kadis Kesehatan Kabupatan/Kota se-Sumut, untuk duduk satu meja mengatur rencana bersama-sama mendatangi Menkes di Jakarta . Meminta untuk mencairkan tunggakan dana Askeskin atau menanggulangi tunggakan tersebut secara bersama.
”Kadiskessu tampaknya kurang ‘bergairah’ menjolok anggaran tunggakan Askeskin tersebut ke Depkes di Jakarta. Terbukti hingga kini dilaporkan belum ada solusi yang bisa dilakukan Dinkessu”, katanya.

Komisi E DPRDSU katanya, telah berulangkali menyuarakan kasus ini agar segera ditanggulangi, sehingga pasien miskin dapat berobat gratis. Rakyat jangan makin merana hanya karena lambannya pejabat negara mengambil kebijakan.

“Kita berharap Kadiskessu tidak terlalu terobsesi membangun RSU Unggulan, seperti diberitakan media massa. Persoalan Askeskin ini seharusnya diprioritaskan untuk dituntaskan”, ujar Rafriandi. (ms)

KPUD dan Panwaslih

Beda Pendapat Soal Batasan Kampanye
Medan (Lapan Anam)

KPU Sumut dan Panwaslih sampai saat ini terus beradu argumentasi soal batasan-batasan kampanye. Sikap saling ngotot itu mereka pertontonkan pada pertemuan yang dimediatori kalangan DPRD Sumut, Rabu (27/2) dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ali Jabbar Napitupulu.

Ketua Panwaslih David Susanto SE dan anggotanya Pangihutan Nasution SH, menilai SK KPU Sumut No. 07/2008 perlu direvisi mengingat ada poin-poin yang bisa menimbulkan multitafsir soal batasan kampanye.

"Jadi SK itu perlu direvisi agar tidak terjadi salah tafsir di kemudian hari. Kami tidak ingin disebut mandul dalam melakukan pengawasan kampanye," kata David dan Pangihutan.

David Susanto SE mengungkapkan pihaknya terbentur dengan aturan main KPUD Sumut dalam menertibkan spanduk, poster, baleho dan brosur pasangan kepala daerah yang saat ini sedang beredar.

Mereka banyak mendapat laporan dan desakan dari masyakarat agar segera menertibkan baleho serta spanduk pasangan calon kepala daerah. ”Tapi kita tidak dapat berbuat banyak, karena terbentur dengan aturan main KPUD tentang tiga unsur komulatif , ujar David.

Oleh karena itu, dia meminta kepada KPUD Sumut agar dapat merevisi SK 07/2008 tersebut dengan membuang kalimat komulatif dari ketiga unsur yang dimaksud.

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution berpendapat dalam membuat suatu keputusan, KPU tidak gegabah dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"KPU bekerja tidak melebihi kewenangan normatif yang ada pada kita. Keputusan yang kita buat mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jika kita menrevisi keputusan yang kita buat, nantinya bakal terjadi lagi penafsiran soal batasan kampanye. Keputusan KPU ini soal batasan kampanye ini diadobsi dari tata cara kampanye yang selama ini telah ada," jelasnya.

Anggota DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian berpendapat KPU dan Panwaslih, perlu membangun komitmen soal argumentasi hukum dalam menafsirkan batasan kampanye agar tidak terjebak pada perbedaan yang tidak perlu.

"Alasan hukum yang lebih kuatlah yang perlu dikedepankan soal batasan-batasan kampanye," demikian Hakim Siagian. (ms)

Pupuk Urea Hilang di Pasaran
DPRD SU Periksa Kapal dan Gudang PT Pusri

Medan (Lapan Anam)

]Komisi B DPRD Sumut secara mendadak memeriksa kapal dan gudang PT Pusri (Pupuk Sriwijaya) di Belawan. Hal itu dilakukan untuk melihat langsung stok pupuk urea untuk seluruh kabupaten/kota di Sumut yang diisukan telah ‘menghilang’ dari pasaran.

Pemeriksaan secara mendadak itu dipimpin Ketua dan anggota Komisi B DPRD Sumut Belly Simanjuntak dan Drs H Mahmuddin Lubis didampingi manager pemasaran PT Pusri Sumut Renaldi Setiabudi SE, Kabag Administrasi Keuangan Drs Herbert Tambunan, Kabag Penyediaan dan Penjualan Mulia Putra Nanda SE, Rabu (27/2) di Belawan.

Dalam kapal PT Pusri yang sedang bersandar di Pelabuhan Belawan, tim Komisi B memeriksa secara langsung pembongkaran pupuk urea curah (belum dikemas ke dalam goni) sebanyak 8.155 ton. Kemudian dioper ke gudang, dikemas (pengantongan) dan selanjutnya dipasarkan ke kabupaten/kota se-Sumut.

Renaldi Setiabudi kepada tim Komisi B menyampaikan, stok pupuk jenis urea untuk Sumut sangat mencukupi jatah 3 bulan ke depan yakni mencapai 17.768 ton dan penyalurannya hingga bulan Februari 2008 telah terealisasi mencapai 13.397 ton.

“jadi tidak benar adanya isu telah terjadi kelangkaan pupuk jenis urea di pasaran, sebab hingga kini stok kita sangat mencukupi untuk tiga bulan ke depan,” ujar Rinaldi sembari menambahkan jika terjadi kelangkaan pupuk jenis urea diluar pupuk urea bukan berarti tanggung jawab PT Pusri.

Dihadapan tim Komisi B, Renaldi juga menyampaikan keluhannya tentang banyaknya tudingan terhadap PT Pusri sebagai ‘kambing hitam’ setiap ada kelangkaan pupuk di pasaran. Padhal yang ditanganinya hanya jenis pupuk urea bersubsidi. Diluar mereka itu, bukan tanggung jawabnya.

Menanggapi desakan Belly dan Mahmuddin Lubis agar PT Pusri menindak distributor pupuk urea yang nakal, Renaldi sangat sependapat dan berjanji sesegera mungkin memanggil para distributor dan pengecer, jika ada yang melakukan penyelewengan akan diberi sanksi tegas.

Setelah mendengar paparan dan melihat secara langsung stok pupuk urea sangat mencukupi, Belly dan Mahmuddin mengaku lega dan berjanji akan melakukan sidak secara mendadak ke sejumlah gudang distributor pupuk merek lain di daerah ini.

“Kita menduga, terjadinya kelangkaan pupuk di daerah ini kemungkinan besar permainan spekulan bekerja sama dengan distributor maupun pengecer pupuk di daerah, sehingga diharapkan semua pihak berperan aktif melakukan pemantauan,” ujar Belly.(ms)

Perumahan di Polonia Bermasalah
Komisi D DPRDSU Segera Tinjau Lokasi
Medan (Lapan Anam)

Komisi D DPRD Sumut segera meninjau proyek SPBU/Hundjaya Tiopan di Jalan Brigjen Katamso dan proyek perumahan di Polonia. Kedua proyek itu diduga sarat masalah, karena melanggar garis sempadan sungai dan merusak lingkungan.

Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi D dengan Dinas Pengairan Propsu, dipimpin wakil ketua komisi Asyirwan Yunus, Rabu (27/2) di gedung Dewan. Dalam rapat itu hadir Togar Siahaan dari BWSS II.

Terungkap dalam rapat, pihak pengusaha termasuk Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II selama ini membohongi publik termasuk DPRDSU, seolah proyek tersebut tidak ada masalah. Padahal, pihak pengusaha telah menimbulkan kerusakan lingkungan, melanggar garis sempadan sungai dan mendukung galian liar di desa Marindal I untuk kepentingan tanah timbun.
Anggota Komisi D DPRDSU Mutawali Ginting malah menuding, pengusaha telah melakukan perusakan lingkungan secara lebih luas. Bukan saja dilokasi proyek, tapi juga di daerah lain akibat galian C kepentingan tanah timbun.

Anggota Komisi D DPRDSU lainnya, Eron Lumbangaol, Azis Angkat, Syahrul M Pasaribu, Darwin Harahap, H Fadly Nurzal, Toga Sianturi, Edi Rangkuti, Analisman Zalukhu dan Azwir Sofyan juga menyatakan kecewa terhadap sikap arogan pengusaha itu.

Mutawali mengingatkan, Dinas Pengairan jangan terlalu gampang mengeluarkan rekomendasi teknis kepada setiap pengembang. Karena terbukti pengembang sering membohongi publik danm merusak lingkungan seperti garis sempadan DAS (Daerah Aliran Sungai).

Hal serupa juga dipertanyakan Edi Rangkuti, terkait garis sempadan sungai sudah sesuai peraturan atau tidak. “Kalau proyek SPBU/Hundjaya Tiopan dan proyek perumahan di Polonia dibangun PT Suka Jaya Makmur Pratama melanggar garis sempadan sungai, Dinas
pengairan maupun BWSS II harus berani bertindak atau takut karena kawasan itu seperti negara dalam negara,” tegas Edi Rangkuti.

Kadis Pengairan Sumut Hafas Fadillah mengakui, pihak sudah mendengar adanya keresahan warga Marindal I akibat truk pengangkut tanah timbun untuk proyek dimaksud.Pengusaha mendatangkan tanah timbun dari Marindal I, yang pengangkutannya dengan dump truck melewati rute Jalan Bajak II-Jend AH Nasution-Jalan Polonia.

“Kerusakan jalan Bajak II di Desa Mariendal I benar- terjadi akibat beroperasinya dump truck yang melebihi tonase. Masyarakat sekitar merasa keberatan dan meminta agar kerusakan segera diperbaiki,” ujar Hafas. (ms)

Truk Pengangkut Tanah Timbun Meresahkan
Muspika Patumbak Turunkan Tim ke Marindal I

Patumbak (Lapan Anam)

Muspika Patumbak dipimpin Camat Faisal Arif Nasution Msi, turun ke lokasi galian C di Gang Sari Dusun-VII (Paya Bado), Rabu (27/2). Namun tim tidak menemukan aktivitas dalam lokasi, karena diduga rencana kedatangan para pejabat tersebut sudah bocor sebelumnya.

Tim hanya menemukan bekas galian dikelola TR dan SF Brs, serta di Gang Karya, Dusun-X, diusahai MJ Prb dan ML alias Butet, semuanya warga Desa Marindal-I. Tanah galian itu dibiarkan begitu saja, sedangkan orangnya dan alat berat tidak ditemukan dilokasi.

Tim turun kelokasi menyusul ancaman warga desa Marindal I Kecamatan Patumbak, yang akan membakar truk dan menyandra supir. Warga sudah habis kesabaran akibat kondisi jalan yang rusak dan debu beterbangan dari truk pengangkut tanah galian.

Selama berbulan-bulan warga menahan kesabaran, namun pengusaha tidak peduli keresahan warga. Pemerintah dan aparat juga terkesan tidak bertindak, sehingga warga bersatu untuk menertibkan sendiri dengan bahasa sendiri.

Muspika cepat merespon keresahan tersebut, termasuk melakukan upaya penertiban kelokasi galian. Namun karena diduga informasi bocor, pengusaha menghentikan aktivitas untuk sementara mulai Rabu kemarin.

Warga sudah berkumpul sejak pagi dengan membagi kelompok di beberapa titik, namun truk pengangkut galian tidak kunjung ada yang lewat. Malah ditunggu sampai menjelang zuhur, ternyata tidak satu pun truk pengangkut galian itu yang beroperasi hingga warga membubarkan diri.

Ditempat terpisah, Muspika Patumbak juga mengantisipasi kondisi paling buruk dengan menurunkan tim ke lokasi galian dan melakukan pertemuan di kantor Balai Desa marindal I. Tim penertiban yang turun kelokasi terdiri dari anggota Komisi A DPRD Deli Serdang Ellia Tarigan BA, Kasi Ops Satpol PP Deli Serdang M. Saragih SH, Kasubdis Kimbagwil Deli Serdang Ir Anwar Effendi S, Sub. Denpom I/I-3 Lubuk Pakam, M.Nainggolan, Camat Patumbak, Danramil 15 DT/PT, Kapt. Inf. Peri Hartono, Kanit Patroli Mapolsekta Patumbak, Iptu M. Rambe, Kepala Desa Marindal-I, Kustomo SH, Kepala Pos (Kapos) Marindal-I, Aiptu Azari Legimin, dan Ketua Polmas Marindal-I, Herman, masing-masing beserta staf dan anggota.

Camat patumbak Faisal Arif Nasution mengatakan, usaha galian tersebut tidak ada memiliki izin apapun. Karenanya, jika ngotot beroperasi tanpa ada SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah), akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Kata dia, Pemkab deli Serdang sudah melakukan rapat dengan dinas teknis sebelum melakukan peninjauan ke lokasi. Terbukti akibat galian liar itu, sudah banyak struktur tanah yang rusak dan terjadi degradasi tanah dilokasi galian C. (ms)

Ansor Sumut Gelar Rakerwil
Arah Politik Ansor di Pilgubsu Akan Dibahas
Medan (Lapan Anam)

Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumut akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Medan pada 7 s/d 8 Maret 2008. Rakerwil dirangkaikan Training of Trainers (TOT) tentang pengkaderan.

“Rakerwil digelar untuk memantapkan konsolidasi di Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumut”, kata Ketua PW GP Ansor Sumut Machsin SH didampingi Sekretaris Drs Lukman Hakim Nasution dan Wakil Ketua Drs Mayjen Simanungkalit, Drs Kaya Hasibuan, Sofyan Shauri Nasution SE, Drs Hamdani Nasution, Wakil Sekretaris Drs Parlindungan Sormin di Medan, Selasa (26/2).

Ketua Panitia Rakerwil Maruli Agus Salim dan Sekretaris M Husni Ritonga MAg mengatakan, Rakerwil dirangkaian TOT Pengkaderan, diikuti seluruh pengurus PC Ansor se Sumut. Pelatih TOT didatangkan dari PP Ansor Jakarta dan akan dibuka Ketua Umum PP GP Ansor H Syaifullah Yusuf.

Dikatakan, Ansor Sumut kini tengah merampungkan konsolidasi organisasi sampai tingkat kecamatan. Hampir semua daerah kabupaten/Kota sudah memiliki kpengurusan, menyusul daerah pemekaran baru yang sedang penjajakan.

Disisi lain, kata Maruli Agus salim, Rakerwil juga membahas evaluasi program kerja dan diskusi mengantisipasi masalah-masalah Pilgubsu yang akan berlangsung 16 April 2008. Akan ada rekomendasi Rakerwil tentang Pilgubsu, termasuk arah politik yang akan ditempuh.

Maruli Agus salim menyebutkan, setidaknya ada tiga program pokok yang dicanangkan dalam Rakerwil. Pertama, penguatan jaringan ekonomi GP Ansor. Substansi yang mendasari program ini adalah adanya fakta bahwa secara individual, jajaran Ansor memiliki kekuatan ekonomi yang potensial, baik dari potensi penciptaan pasar jasa, barang dan sumberdaya manusia. Narnun kekuatan yang demikian tersebut belum terkoordinasi secara optimal bagi pemberdayaan ekonomi seluruh anggota dan organisasi, sehingga peran riil Ansor dalarn pengembangan ekonomi anggotanya belum dapat dirasakan secara utuh.

Kedua, program peningkatan sumber daya manusia (SDM) Ansor. Secara struktural, Ansor merupakan badan otonom (Banom) NU yang anggotanya terdiri dari kaum rnuda NU. Syarat batasan usia kenggotaan Ansor antara 25-45 tahun rnenunjukkan bahwa salah satu turnpuan kekuatan SDM NU terletak pada Ansor, mengingat pada rentang usia inilah terletak usia produktif seseorang. Oleh karena itu, jabaran prograrn pokok peningkatan SDM Ansor ini meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan kader NU, penguatan pendidikan politik kerakyatan, pendidikan civil society dan penguatan nilai-nilai dan etika moral agama ala ahlussunnah wal-jama'ah (aswaja).

Guna menopang kedua pokok program tersebut secara kokoh, perlu diwujudkan program ketiga, yaitu penguatan jaringan internal-eksternal organisasi. Untuk itu, sebagai langkah awal penataan jaringan dan organisasi, Ansor harus mulai berbenah dari dalarn. (ms)

PERTAMINA JANGAN ASAL TUTUP
KILANG MINYAK PANGKALAN BERANDAN

Medan, (Lapan Anam)

Pertamina diminta agar tidak begitu saja menutup kilang minyak bumi di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sejarah, aset dan nasib masyarakat yang menggantungkan hidup di sana.

"Kita mendesak Pertamina agar mencarikan solusi yang cerdas agar kilang minyak di Berandan itu bisa tetap beroperasi," ujar anggota Komisi B DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian, SH, MHum kepada wartawan di Medan, Selasa (26/2).

Usai rapat dengar pendapat dengan Pertamina Unit Pemasaran (UPms) I yang berlangsung di gedung dewan, ia juga meminta Pertamina memikirkan besarnya investasi yang tertanam di kilang minyak yang dibangun tahun 1891 dan mulai beroperasi sejak 1 Maret 1892 itu.

"Harapan kita Pertamina mencarikan solusi cerdas agar kilang minyak di Berandan tidak langsung ditutup begitu saja tanpa mempertimbangkan keberadaan aset, nilai-nilai sejarah dan kepentingan masyarakat di kawasan itu," ujarnya.

Pada bagian lain politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta Pertamina melakukan pengawasan yang lebih ketat, terhadap mutu dan takaran BBM di SPBU-SPBU, mengingat dewasa ini banyak BBM yang diduga dioplos dan takarannya tidak sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan itu ia meminta Pertamina agar secara rutin menggelar operasi atau razia-razia, sebagai upaya pengendalian mutu dan menjamin kebenaran takaran BBM di tengah-tengah masyarakat.

"Ini menyangkut imej Pertamina sendiri, karenanya Pertaminan harus benar-benar proaktif melakukan pengawasan, baik terkait mutu maupun takaran BBM," ujarnya.

Abdul Hakim Siagian juga Pertamina mengkaji-ulang kontrak-kontrak energi dengan asing, karena kerjasama dengan pihak luar terbukti tidak menguntungkan bangsa. Dugaan korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina juga diminta agar menjadi perhatian serius.

"Minyak kita habis tapi KKN 'melegenda', disamping juga tidak jelas apakah Pertamina itu eksportir atau importir minyak. Ironi bahkan terjadi di Aceh yang produsen gas bumi, dimana pabrik pupuk di sana justru harus tutup karena ketiadaan energi," katanya.

Konversi Gas

Terkait kebijakan koversi minyak tanah ke gas, Abdul Hakim Siagian menilainya aneh dan terkesan dipaksakan, mengingat subsidi elpiji juga masih etrbilang mahal.

Ia mencontohkan harga jual elpiji kemasan 12 kg yang sebesar Rp4.250/kg, sementara biaya produksinya mencapa di atas Rp10 ribu/kg.

Ia bahkan menduga ada "boncengan" dalam kebijakan tersebut, seperti menyangkut proyek pengadaan tabung gas yang belakangan juga bermasalah.

"Kebijakan koversi minyak tanah ke gas sangat aneh. Disamping subsidinya juga besar seperti halnya minyak tanah, pemanfaatan gas juga cenderung lebih berisiko terkait standar keamanan pemakaian, apalagi jika digunakan masyarakat miskin yang ruang tidurnya kadang tidak terpisah dari dapur," katanya.

Karena itu ia berharap ke depan ditetapkan langkah-langkah yang lebih terencana sebaik mungkin. "Semestinya tuntutan konversi ini datangnya dari bawah (masyarakat), bukannya dipaksakan dari atas (pemerintah)," katanya. (ms)

Dukungan Tidak Direspon,
Basis Mega Datangi Posko Tri-Ben

Medan,(Lapan Anam)

Sejumlah utusan Barisan Rakyat Pendukung Megawati Soekarno Putri (Basis Mega), mendatangi posko tim pemenangan pasangan calon gubernur/wakil gubernur (cagub/cawagub) Sumatera Utara periode 2008-2013, Tritamtomo/Benny Pasaribu, di Jalan Muttatuli Medan, Selasa (26/2) siang.

Kedatangan Basis Mega yang dipimpin langsung ketuanya Bakhtiar dan sekretarsis David Situmorang ke posko Tri-Ben itu, mempertanyakan perihal dukungan mereka terhadap pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut. di posko tersebut mereka diterima pihak Tri-Ben diwakili Effendi Napitupulu.

Basis Mega mempertanyakan perihal dukungan tersebut karena sampai saat ini mereka, tidak mendapatkan respon yang diharapkan dari pihak Tri-Ben, meski mereka telah menyatakan dukungan mereka bagi pasangan itu. Tim pemenangan Tri-Ben dinilai tidak menghargai dukungan yang mereka berikan.

Dari pertemuan antara Basis Mega dengan perwakilan Tri-Ben tersebut diperoleh informasi, tim Tri-Ben bukannya tidak peduli terhadap berbagai dukungan yang masuk termasuk dari Basis Mega. Tim Tri-Ben disebutkan memang belum dapat merespon terkait berbagai persiapan yang tengah dilakukan.

Di sisi lain, dukungan dari berbagai kalangan bagi pasangan itu terus mengalir dan layak untuk direspon, dalam kerangka memenangkan Tri-Ben pada pilgub mendatang.

Sekretaris Basis Mega David Situmorang seusai pertemuan itu Menolak berkomentar, seputar kedatangan mereka ke posko Tri-Ben tersebut.

Alasannya, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan apa-apa.
"Mungkin besok (Rabu, 27/2) baru bisa kita pastikan soal dukungan
kita ini," katanya.

Keterangan yang dihimpun wartawan menyebutkan Basis Mega bukan organisasi sayap PDI-P, namun lebih merupakan wadah berhimpun bagi para pendukung Megawati Sokarno Putri.

Jika tim Tri-Ben memang merasa tidak membutuhkan dukungan Basis Mega, mereka mengaku hanya akan fokus pada program-program yang berkaitan dengan dukungan terhadap Megawati Soekarno Putri, sementara pada pilgub Sumut mereka akan mengambil sikap sendiri. (ms)

Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan :
WARGA ALWASLIYAH BEBAS
TENTUKAN PILIHAN DI PILGUBSU
Medan (Lapan Anam)

Anggota Pengurus Besar (PB) Al Jamiyatul Wasliyah Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan mengatakan, semua warga Alwasliyah memiliki kebebasan masing-masing dalam menentukan pilihannya pada Pilgubsu 2008. Karenanya, putusan Rakerwil PW Alwasliyah yang mengusung nama satu Cagubsu, merupakan putusan yang tidak perlu dipatuhi warga Alwasliyah.

“Putusan Rakerwil itu jelas liar dan bertentangan dengan AD/ART Alwasliyah sebagai organisasi independent. Karenanya, harus dianggap tidak ada dan tidak perlu dipatuhi”, kata ikhyar Hasibuan kepada wartawan di Medan, Selasa (26/2).

Sebagai ormas independent, kader Alwasliyah tidak bisa dikotak-kotkkan untuk hanya mendukung satu nama Cagubsu di Pilgubsu 2008. Karena dalam tubuh Alwasliyah itu ada pendukung Cagubsu Ali Umri, pendukung Syamsul Arifin dan banyak pendukung setia Cagubsu Abdul Wahab Dalimunthe SH.

Dengan kondisi tersebut, kata Ikhyar Hasibuan, putusan Rakerwil mendukung satu nama Cagubsu menjadi tidak berarti apa-apa. Malah semua kader Alwasliyah dihimbau untuk melakukan perlawanan, baik secara pribadi maupun secara organisasi.

Warga Alwasliyah memiliki hak pribadi-pribadi dalam menentukan pilihan di Pilgubsu mendatang. Masing-masing dibolehkan berijtihad memilih mana yang dianggap paling baik, sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Dalam menentukan pilihan di Pilgubsu 2008, warga Alwasliyah tidak perlu digiring kesalah satu calon. Masing-masing berhak dengan pilihannya, tanpa bisa dipengaruhi kekuatan orang-orang tertentu di organisasi.

Ikhyar Hasibuan juga menjelaskan, putusan Rakerwil keluar dari pikiran orang-orang terjepit di Alwasliyah. “ Karena siapapun tahu, kondisi politik,ekonomi dan sosial Ketua Umum PB Alwasliyah KH Aziddin saat ini juga sedang terjepit”, kata Ikhyar.

Putusan dari pikiran orang terjepit, kata Ikhyar, memang akan selalu menjpit juga. Faktor kedekatan emosional pribadi seseorang, juga menjadi pemicu lahirnya putusan yang menjepit.

“Alwasliyah tidak pernah mau dijepit dengan putusan yang salah. Alwasliyah organisasi independent yang bergerak dibidang dakwah, ekonomi, sosial dan pendidikan. Jadi bukan organisasi politik”, tegasnya.

Dengan demikian, putusan Rakerwil mendukung satu Cagubsu tidak akan dipatuhi warga Alwasliyah. Putusan itu hanya sekedar putusan yang sama sekali tidak akan dipatuhi warga karena menyalahi AD/ART organisasi. (ms)

Berbulan-Bulan Hirup Debu
Warga Marindal I Ancam Lakukan Perlawanan

Medan, (Lapan Anam)

Kesabaran warga Marindal I menghirup debu selama berbulan-bulan akhirnya menipis. Warga pun sepakat akan melakukan perlawanan, mengusir mobil truk pengangkut tanah timbun dari galian C di Pasar IV Desa Marindal I, Patumbak, Deli Serdang..

Hampir semua warga Marindal I sudah memiliki kesamaan pandang, tindakan pengusiran mobil truk pengangkut tanah timbun dan pasir sebagai tindakan terakhir. Pasalnya, walau menahan kesabaran berbulan-bulan, tidak ada tanggapan dari pemerintah dan pihak pengusaha.

“Perlawanan menjadi langkah terakhir, agar tidak ada anggapan kita setuju dan rela menghirup debu berbulan-bulan. Jangan dikira, warga Marindal I tidak berani melawan”, kata warga saat berkumpul di Pasar VII dan Pasar IV , Selasa (26/2), memusyawarahkan bentuk perlawanan yang akan dilakukan.

Amani Waridi, Warga Marindal mengatakan, pihaknya sudah lama menahan kesabaran. Hampir 24 jam, warga disuguhi debu dari truk pengangkut tanah timbun dan pasir yang lalu-lalang di daerah itu.

Malah truk tersebut sering mengancam keselamatan warga, karena tidak peduli warga yang lewat. Dengan arogan seolah tidak ada masalah, truk tersebut beroperasi siang dan malam.

Informasi akan adanya aksi perlawanan warga Marindal I terhadap operasional anggutan bahan galian C itu ternyata telah sampai kepada Camat Patumbak Drs Faisal Nasution. Apalagi warga sudah makin banyak berkumpul di sejumlah titik, membuat Camat Patumbak segera berkordinasi.

Dalam waktu cepat, Selasa pagi, Camat telah menghubungi salah seorang tokoh masyarakat Marindal I, agar warga tidak melakukan tindakan anarkis. Camat mengatakan memahami keresahan warga dan sedang berkordinasi dengan instansi terkait guna menghentikan operasional truk pengangkut galian C itu.

Camat Patumbak kepada wartawan, membantah pihaknya terlibat dalam persekongkolan, hingga truk tersebut leluasa mengangkut bahan galian dari Marindal I. Malah Camat berjanji akan bertindak tegas sesuai batas kewenangannya, sehingga warga tidak sampai melakukan tindakan anarkis dan main hakim sendiri.

“Percayalah bapak, sekarang saya sedang kordinasi dengan pihak terkait. Paling tidak besok pagi, truk tersebut sudah harus berhenti beroperasi”, katanya.

Dia mengaku baru mengetahui adanya keresahan warga Marindal I, akibat truk pengangkut galian C.

Sebelumnya, Juliardi Manggolang, warga Desa Marindal mengatakan, truk pengangkut tanah yang keluar dari areal galian C itu membuat jalan kotor dan berdebu. Tidak jarang tanah yang diangkut menimpa pengendara sepeda motor yang beriringan di belakang truk.

Dalam gambar, namapak salah satu truk pengangkut tanah timbun sedang melintas di badan jalan desa marindal I. Debu beterbangan hingga mengganggu kenyamanan warga. (ms)

PDP Sumut Siap Menangkan Pemilu 2009

Medan (Lapan Anam)

Ketua Pimpinan Kolektip Provinsi (PKP) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Sumut Marlon Purba, Sm Hk menyatakan, PDP Sumut siap memenangkan Pemilu 2009 di Sumatera Utara.

“Target di setiap Kabupaten/ Kota harus dapat membentuk Fraksi Pembaruan”, katanya kepada wartawan di Medan, Senin (25/02) berkaitan dengan pendaftaran PDP di Dephum HAM kemarin di Jakarta oleh PKN-PDP.

Terkait itu, Marlon menghimbau agar kaum nasionalis Sumatera Utara bersatu dalam satu barisan. Dulu merah, sekarang merah dan selamanya harus tetap merah. Merah Pembaruan, rapatkan barisan menyongsong Pemilu 2009. Pertahankan NKRI, UUD 45 dan Pancasila. “Keadilan dan Kedaulatan Rakyat harus ditegakkan di Republik ini”.

Seperti yang diberitakan, 110 Parpol baru telah mendaftar ke Depkum HAM. Namun dari jumlah tersebut, baru 10 partai yang sudah melengkapi persyaratan guna verifikasi. Kelengkapannya ditunggu hingga 2 hari ke depan.

"Dari 110 partai baru, yang sudah memasukkan kelengkapannya tidak lebih dari 10 partai," ujar Direktur Tata Negara pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Depkum HAM, Aidir Amin Daud.

Hal tersebut ia sampaikan dalam jumpa pers usai menerima rombongan Partai Demokrasi Pembaruan yang datang melengkapi persyaratan untuk menjadi partai di Kantor Depkum HAM, Jl Rasuna Said, Jakarta , Senin(25/2/2008).

Menurut Aidir, batas waktu melengkapi persyaratan tersebut hingga 27 Februari 2008. Bila parpol baru belum juga melengkapi persyaratan, otomatis mereka akan gagal menjadi kontestan pada Pemilu 2009 nanti.

"Tapi kita harapkan mereka besok dan lusa supaya datang untuk segera melengkapinya," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PKN PDP Roy BB Janis berharap akan semakin banyak partai baru dalam Pemilu 2009 mendatang. "Agar mereka bisa berjuang bersama-sama dengan PDP dalam mencapai pembaruan politik," ujarnya.(ms)

Bazda Belum Dipercaya Ummat Islam

Medan, (Lapan Anam)

Bazda (Badan amil zakat daerah) Sumut ternyata belum dipercaya sepenuhnya oleh ummat islam, sebagai institusi resmi pengumpulan zakat. Buktinya, kesadaran ummat untuk menyalurkan zakat ke lembaga Bazda masih rendah.

Demikian terungkap rapat dengar pendapat Komisi E DPRDSU dengan Kanwil Depagsu dan pengurus Bazda Sumut di gedung dewan, Senin (25/2).

Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE MT,dihadiri anggotanya H Muhammad Nuh, H Abul Hasan Harahap, Hj Riri Kartini Bertauhid, H Soedjono Humardhani SE,dan Burhanudin Rajagukguk.

Wakil rakyat membidangi kesejahteraan itu menyayangkan kondisi tersebut. Bahkan berharap adanya evaluasi menyeluruh, termasuk dengan pembenahan kepengurusan dengan figure-fugur tokoh publik yang terpercaya.

“Harus ada langkah kongkrit guna memulihkan kepercayaan ummat terhadap BAZDA,” ujar Abul Hasan.

Terungkap dalam rapat, total penyaluran zakat di BAZDA Sumut sejak tahun 2001-2007 mencapai Rp11,721 milyar lebih. Tapi Bazda mendapat bantuan operasional dari APBD Sumut sejak tahun 2001-2007 dari Rp135 juta-Rp400 juta.

Sampai kini, BAZDA dilaporkan mengelola asset dalam bentuk tidak bergerak seperti kantor dibangun atas dana infaq dan shadaqah, poliklinik layanan kesehatan dhu’afa, kebun kelapa sawit 105 ha, investasi saham di PT BPRS Puduarta Insanai total Rp200 juta, investasi tabungan mudharabah di beberapa bank syariah Rp1,276 milyar.

Kakanwil Depagsu Drs HSM Bandar MAP juga mengakui, pengelolaan zakat sebagai realisasi UU No 18 tahun 1999 belum berfungsi secara optimal, karena kesadaran ummat untuk menyalurkan zakat pada lembaga Bazda masih rendah.

Sementara Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Bazis Sumut Drs H Syu’aibun Mhum juga mengakui, ada beberapa kendala dihadapi Bazda Sumut, karena belum maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penunaian zakatnya melalui Bazda, belum ada regulasi pengelolaan zakat, belum terdatanya muzakki secara baik dan kurangnya sosialisasi.(ms)

Tangkap Para Cukong Listrik

Medan, (Lapan Anam)

Puluhan mahasiswa tergabung dalam AMPL (Aliansi Mahasiswa Peduli Listrik) Sumatera Utara, Senin (25/2) unjukrasa di gedung DPRD Sumut, mendesak aparat keamanan segera menangkap para cukong listrik.

“Para cukong tersebut selalu mengumbar janji terhadap rakyat lemah. Berjanji listrik segera pulih tapi malah sering padam. Mereka cukong yang harus ditangkap”, kata pengunjukrasa.

Massa dikordinir AP Nasution menyatakan, maraknya pemadaman listrik merupakan tindakan zolim. Pertengahan Januari pemadaman hanya berlangsung sekali dengan durasi watku 3jam, tapi sekarang 3 kali sehari dengan durasi waktu 4 jam.

Padahal, ungkap mereka, tahun 2007 pemerintah pusat sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 sekira 7 persen, tapi dengan seringnya pemadaman listrik dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dunia usaha dan industri di Sumut.

“Dikhawatirkan juga roda perekonomian akan terhambat dan juga bisa menghancurkan pertumbuhan ekonomi Sumut,” ungkap mereka.

Disebutkan, Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Propsu banyak terdapat pusat perkantoran pemerintah dan swasta sebagaimana diketahui peralatan kantor sangat sensitif terhadap pemadaman listrik, seperti komputer.

Akibat dari pemadaman listrik, anak bangsa mengalami kesulitan belajar, terutama pemadaman di malam hari. Padahal pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga masa depan bangsa. “Banyak dampak negatif yang diakibatkan pemadaman listrik. Apakah dampak ini akan terus kita perparah?,” tandas mereka.

Karena itu, aliansi mahasiswa peduli listrik Sumut mendesak aparat segera menangkap cukong listrik yang berada di PT PLN. Komisi D DPRD Sumut juga didesak segera memanggil pejabat PLN dan meminta komitmen.

Sayangnya massa tidak diterima DPRDSU, karena Komisi D yang membidangi pertambangan dan energi termasuk kelistrikan sedang “pelesiran” ke luar propinsi Sumatera Utara.(ms)

Uskup Agung Harapkan Cagubsu Punya Etika
Wahab Janjikan Angkat Pejabat Tanpa Setor Uang

Medan (Lapan Anam)

Uskup Agung Mgr Dr Anicetus Bongsu Sinaga berharap Pilkada Sumut berlangsung aman, tertib dan demokratis sesuai harapan seluruh masyarakat. Semua Cagubsu harus punya etika dan menghindari cara-cara kurang terhormat.

Harapan itu dia ungkapkan ketika menerima kunjungan Cagubsu H Abdul Wahab Dalimunthe SH didampingi tim suksesnya, dan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat Drs Ikhyar Hasibuan dan A. Samosir, Jumat (23/2) di kediaman Mgr Dr Anicetus Bongsu Sinaga Jalan Imam Bonjol Medan.

Anicetus Bongsu, Koajutur Uskup Agung Medan didampingi tokoh-tokoh Katolik dari FMKI Sumut Timur Panjaitan SH, Drs Yohanes Sembiring, Linus Rumapea, Theo pakpahan, Linda Girsang, dari Ikataka Sarjana Katolik Indonesia Aliozisokhi Fau, Hendrik Halomoan Sitompul dan PMKRI dari Unika Santo Thomas Medan.

Uskup Anicetus menyatakan kekagumannya terhadap keberanian Wahab Dalimunthe ketika menjadi Bupati Tapteng, karena bersama-sama berjuang dalam memindahkan ibu kota Tapteng dari Sibolga ke Pandan. “Dengan kepribadian Wahab selama ini, saya yakin dia akan mampu memimpin Sumut,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang singkat dan penuh keakraban antara Anecetus-Wahab tampaknya telah ada benang merah, bahkan Wahab berjanji jika terpilih, mereka akan bertemu lagi. “Uskup adalah saudara saya,” ujar Wahab.

Wahab dengan gaya kocak-akrabnya mengungkapkan, kedatanganya di keuskupan sebagai warga Sumut memberitahukan kepada pimpinan tertinggi agama di Sumut, tentang pencalonan dirinya menjadi Gubsu pada Pilkada nanti.

Wahab juga berjanji, jika terpilih menjadi Gubsu periode 2008-2013, pengangkatan pejabat tidak harus setor uang. “Saya juga menduduki jabatan mulai dari Camat sampai Wakil Gubsu tidak memberi atau diminta uang,” ungkapnya.(ms)

Tim Pemenangan Triben Sunat Massal
di Pesantren Al Qomariyah

Galang (Lapan Anam)

Tim pemenangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sumatera Utara (Sumut), Tritamtomo-Benny Pasaribu (Tri-Ben), bekerjasama dengan PD Baitul Muslimin Indonesia Sumut, melakukan tablig akbar dan sunat massal di Pesantren Al Qomariyah, Galang, Kabupaten Deli Serdang.

Para pengurus dan wali murid pesantren menyatakan dukungan kepada Tri-Ben, karena dipercaya paling mampu memajukan kesejahteraan masyarakat Sumut yang pluralis dan agraris.

Aksi sunat massal dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan Baitul Muslimin Sumut, sayap partai PDIP yang bergerak di bidang dakwah dan sosial. Sunat massal dipilih karena pada praktiknya masih banyak warga yang tidak mampu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW itu, karena ketiadaan biaya. Sebanyak 60 anak-anak yang berada dalam lingkungan pesantren dan warga yang berada di sekitarnya, mengikuti aksi social yang melibatkan tim para medis dari Bataliyon 121 Galang ini.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia, Irmadi Lubis, mengatakan keberadaan Baitul Muslimin Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menjadi perekat pluralitas. ‘’Karena alasan itu pula PDIP memilih Tritamtomo-Benny Pasaribu menjadi cagub dan cawagub Sumut mendatang,’’ katanya saat member sambutan acara tablig akbar dan sunnat massal tersebut.

Ketua PD Baitul Muslimin Indonesia Sumut, H Anwar Noor Siregar, membenarkan komitmen untuk membela dan menjaga kepentingan umat Islam tersebut. ‘’Meski Baitul Muslimin tidak akan memasuki ranah politik praktis, namun melalui gerakan dakwah yang dilakukannya, tujuan membangun masyarakat bermoral akan bisa diwujudkan,’’ tandasnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Qomariyah, Ruslan Lubis, menyatakan dukungan kepada Baitul Muslimin Indonesia yang akan melengkapi upaya membangun moral bangsa tersebut, sebagaimana juga tujuan didirikannya pesantren ini. Dia juga percaya jika Tri-Ben akan mampu mengembangan amanah itu, jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur mendatang. ‘’Sosok Tritamtomo sudah teruji dan saya kenal,’’ kata nya.

Acara tablig akbar yang diisi oleh ceramah ustadj H Usman Batubara, juga mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang akan membawa berkah kepada ummat. Sementara sebanyak 60 bocah yang mengikuti sunat masal secara gratis, masing-masing menerima bingkisan berupa uang dan keperluan sekolah dari Baitul Muslimin Indonesia Sumut. (ms)

Pergub Soal Tower Bersama Harus Dicabut

Medan (Lapan Anam)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Ir Edison Sianturi, mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) No 2 tahun 2007 tentang tower bersama harus segera dicabut.

“Pergub itu tidak perlu, karena tidak punya manfaat apa-apa. Jika kepentingannnya untuk pendapatan asli daerah cukup hanya dengan Peraturan Daerah (Perda) saja,” kata Edison Sianturi kepada wartawan di Medan, Senin (25/2).

Politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini menjelaskan, Pergub itu diperuntukkan hanya untuk mengatur internal Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sementara, tentang tower bukan persoalan yang terjadi di internal Pemprovsu, jadi tidak memerlukan Pergub.

Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini juga mengingatkan agar (SKPD) jangan menjebak Gubsu Rudolf M Pardede dengan membuat Pergub untuk tower bersama tersebut.

“Kalau dengan alasan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kenapa tidak berkonsultasi dengan departemen atau DPR-RI agar Undang-undang Telekomunikasi dapat direvisi,” ujar Edison Sianturi.

Dikatakan Anggota Dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, kalau penataan tower sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten/kota bersangkutan, kerjasama yang dilakukan Pemprovsu dengan pihak ke 3 untuk membangun tower bersama dengan alasan penataan dan menambah PAD terkesan sangat dipaksakan.

“Terbukti tidak ada sosialisasi dengan operator pengguna tower dan tidak pernah dikonsultasikan dengan Komisi C DPRD Sumut untuk membuat peraturan daerah, kalau memang tujuannya untuk menambah PAD,” kata Edison .

Ditegaskan Edison, masih banyak sumber PAD yang dapat digali, namun jangan malah mempersulit investasi. “Yang terutama adalah pelayanan terbaik untik mendapatkan imbalan konstribusi PAD, sehingga tercipta sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. (ms)

Ruas Jalan Negara di Perbatasan
Sumut-NAD Rusak Parah
*Dana Pemeliharaan Dipertanyakan

Medan (Lapan Anam)

Aparat penegak hukum didesak mengusut penggunaan anggaran pemeliharaan jalan negara di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, perbatasan Sumut dengan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD).

“Anggaran pemeliharaan jalan setiap tahunnya tetap ada, tapi nyatanya pemeliharaan malah tidak dilaksanakan. Kemana anggaran itu, perlu diusut”, kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Ir Edison Sianturi kepada wartawan di Medan, Senin (25/2).

Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini menjelaskan, dalam 2-3 tahun terakhir ini, kondisi jalan negara Kabanjahe Lau Pakam berbatasan dengan NAD, dan jalan negara Kabupaten Dairi batas Aceh Singkil (NAD) kondisinya rusak parah.

"Kita sudah berulang kali menyuarakan kerusakan jalan negara itu, namun kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Malah terkesan jalan negara itu tidak dipelihara," ujarnya.

Anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini mengatakan, kalaupun ada proyek jalan, seperti hanya sekedar ada.

Contohnya, sebut Edison, untuk Kabupaten Karo dan Dairi yang berbatasan dengan Provinsi NAD, untuk tahun 2007 perbaikan jalannya hanya 1 kilometer.

"Padahal panjang jalannya lebih 100 kilometer yang rata-rata kondisinya rusak. Yang mengherankan, pemeliharaannya sama sekali tidak ada, baik tutup lobang maupun perbaikan saluran," ujar Edison.

Kepada Kepala Dinas Jalan dan Jembatan Sumut selaku kordinator, agar memberikan teguran keras kepada Kepala Balai Jalan dan Jembatan yang mengelola jalan negara di Sumut.

"Bila perlu merekomendasikan agar Kepala Balai Jalan dan Jembatan itu diganti, karena nyata-nyata tidak mampu menarik anggaran dari pusat dan kordinasi dengan stafnya untuk melakukan rutin maintenance mempertahankan umur jalan," tutur Edison.

Edison berharap anggota DPR-RI dan DPD asal Sumatera Utara turut memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat, atau melalui Kementrian PU untuk peningkatan jalan negara di Sumut. (ms)

Aceh Serantau Pertegas
Dukungan Pada Syamsul - Gatot

Medan (Lapan Anam)

Perantau asal NAD yang tergabung dalam wadah Himpunan Masyarakat Aceh Serantau (Himmas) Sumut, mempertegas kembali dukungan pihaknya kepada pasangan Syamsul - Gatot dalam Pilgubsu 2008.

Ketua DPP Himmas Sumut H. Mukhtar Samalanga dalam pidatonya usai melantik DPD Himmas Kota Medan periode 2008 - 2013 di Auditorium RRI Jalan Binjai Medan, Jumat (22/2) malam,mengatakan masyarakat perantau asal NAD simpati terhadap Syamsul Arifin.

Warga Aceh terutama yang tergabung dalam HIMMAS, yang sebagian diantara berprofesi sebagai penjual nasi, kedai kopi, tukang jahit, tukang pangkas dan bahkan ada yang tukang beca, menilai Syamsul sebagai sosok pengayom yang nasionalis dan religius.

Putra Melayu sahabat semua suku tersebut, kata dia, menjadi idaman berbagai komunitas masyarakat di Sumut, termasuk perantau asal NAD.Apalagi memang, KDH pertama di Indonesia dari kalangan swasta tersebut berpasangan dengan Ketua DPW PKS Sumut Gatot Pujo Nugroho, ST yang diketahui berjiwa religius dan berpola pikir nasionalis.

Sementara Syamsul Arifin dalam sambutannya mengakui, Himmas lahir bukan untuk kepentingan sesaat atau menjadi tandingan bagi organisasi etnis Aceh yang ada. Kelahiran Himmas menjadi bukti betapa komitmennya perantau asal Aceh untuk memikirkan bagaimana saudaranya agar tidak miskin, tidak bodoh, tidak sakit dan memiliki masa depan.

"Hal ini bisa dibuktikan dari orientasi organisasi Himmas yang bisa saya lihat. Upaya-upaya mewujudkan harapan itu sudah mulai dilakukan," sebut Syamsul Arifin.

Menurut cacatannya, masyarakat Aceh di Sumut tidak kurang dari 175 ribu KK. Jumlah yang banyak ini kata dia, semestinya diayomi dengan niat, sistem dan pola yang jelas dasn fokus. Karenanya sangat beralasan jika Himmas ingin mensinergikan potensi dengan sistem dan pola pengayoman yang digagasinya bersama Gatot.

Cagubsu H. Syamsul Arifin mendapat kehormatan untuk menyematkan pin organisasi kepada Ketua Himmas kota Medan T. Zainal Abidin Mahmud dalam acara pelantikan di auditorium RRI Jalan Binjai Medan, Jumat (22/2) malam. (ms)

BPK Diminta Segera Usut
Aliran Dana Hasil PBKB Dishub Sumut

Medan (Lapan Anam)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera mengusut raibnya dana ratusan juta rupiah, dari penerimaan Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor (PBKB) atau yang lazim disebut speksi.

Dana tersebut selama diterima petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut ,dan disetor ke Dinas Pendapatan Sumut (Dispendasu). Namun sejak Januari 2008 Dispendasu tidak lagi menerima PAD dari pengujian PBKB dari Dishub Sumut,karena sudah ditangani Pemkab/Pemko.

Direktur IPI Ridz Arefi menjawab wartawan, di Medan, Sabtu (23/2) mengatakan, dana tersebut ditengarai raib begitu saja tanpa jelas kemana disetorkan.

“Kalau Dispenda Sumut tidak lagi menerima PAD dari sektor PBKB sejak Januari 2008 lalu, tetapi Dishub Sumut masih tetap melakukan pengujian/speksi terhadap kenderaan, maka perlu dipertanyakan kemana dana hasil pengujian kenderaan itu”,kata Direktur IPI Ridz Arefi .

Sesuai Surat Dirjen Perhubungan Darat No AJ.402/92/10/DRJD/2007, bahwa sejak 1 Januari 2008, pengujian berkala kenderaan bermotor tidak ditangani Pemerintah Provinsi Sumut cq Dinas Perhubungan Sumut (Sumut) lagi, tetapi dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota. Surat Dirjen Perhubungan Darat ini pun ditindaklanjuti oleh Gubsu dengan surat bernomor 551/1392/2008 dan surat Kepala Dinas Perhubungan Sumut yang saat itu dijabat Ir Farhan Tanjung bernomor 551/59/SD/PHB/2008.

Namun hingga pertengahan Pebruari 2008, pihak Dishub Sumut yang berada di PBKB Kampung Lalang dan Jalan Kapten Muslim Medan masih tetap melakukan pengujian terhadap kenderaan yang disebut-sebut mencapai 200 unit kenderaan perhari sehingga dana yang diraup telah mencapai ratusan juta rupiah hingga pertengahan Pebruari 2008..

Sementara , kata Kasubdis Bid Program Dispendasu Drs Victor Lumbanraja,MM sejak keluarnya Surat Dirjen Perhubungan Darat, surat Gubsu dan surat Kadishub Sumut itu , Dispendasu tidak lagi menerima PAD dari PBKB Provinsi., sehingga sejumlah kalangan mempertanyakan kemana disetor PAD dari hasil pengujian/speksi tersebut.

Seperti yang ditemukan dilapangan, pihak Dishub Sumut tertanggal 11 Pebruari 2008 masih melakukan pengujian berkala kepada mobil barang BK 9645BH atas nama PT Mina Jaya. Mobil dengan seri Mdn 52099-A ini diuji oleh penguji Meijuni dan buku dikeluarkan Kanwil-I Medan yang ditandatangani Drs H.JR.Dalimunthe.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Drs Penyabar Nakhe sendiri yang dikonfirmasikan baru-baru ini menyebut agar instansi terkait mengusut kemana dana pengujian tersebut diserahkan. Hal yang sama dikemukakan Direktur IPI Ridz Erefi dan mendesak BPK melakukan pengusutan.

Beberapa supir angkutan yang dihubungi pun mengaku heran dengan sikap Dishub Sumut yang masih melakukan speksi.”Pantasan saya pernah diperingatkan petugas Dishub Medan agar tidak melakukan pengujian lagi di Jalan Kapten Mulim”,kata seorang supir angkutan barang yang ditemui di Jalan Cemara Medan.

Dalam Surat Dirjen Perhubungan Darat kepada Kepala Dinas Perhubungan Sumut tentang penyerahan PBKB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri disebutkan, apabila sejak 1 Januari 2008 pengujian berkala kenderaan bermotor masih diselenggarakan Dishub Sumut, maka dinyatakan hasil ujinya tidak sah. Namun dilapangan pihak Dishub Medan masih memberi toleransi kepada kenderaan yang terlanjur menlakukan pengujian.(ms)

Syamsul Arifin Disambut Suka Cita

Medan (Lapan Anam)

Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) 2007, disambut penuh suka cita pejabat dan warga Pemkab Langkat di Bandara Polonia Medan, Jumat (22/2). Sebagian penyambut mengenakan pakaian adat seluruh etnis yang ada di Kabupaten Langkat.

Wapres HM Yusuf Kalla menyerahkan Piala WTN 2007 kepada Bupati Langkat Syamsul Arifin di Istana Wapres Jakarta, sehari sebelumnya, karena berhasilnya kota Stabat mempertahankan predikat terbaik, dalam pelaksanaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan untuk kategori kota kecil. Piala yang sama diserahkan pula kepada sejumlah KDH di Indonesia.

Syamsul Arifin juga Cagubsu priode 2008-2013, diabadikan bersama jajaran Dinas Perhubungan Langkat dan warga berpakaian adat dalam acara penyambutan di Bandara Polonia Medan. (ms)

Release

Sumut Butuh 1,2 Juta ton Jagung

Medan (Lapan Anam)

PTPN-IV menyediakan lahan seluas 3.000 ha untuk dimanfaatkan dengan tanaman semusim seperti budidaya jagung. Panen sudah dilakukan Direktur SDM dan Umum PTPN-IV Rusdi Lubis bersama Gubsu Rudolf M Pardede di tara di Afdeling VII Unit Usaha Adolina PTPN-IV, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Kamis (21/2) siang.

Gubsu Rudolf M Pardede dalam sambutannya mengatakan, saat ini Sumut membutuhkan jagung sebanyak 1.200.000 ton per tahun. Sedangkan hasil produksi jagung pada tahun 2007 hanya 788.091 ton, sehingga masih kekurangan jagung sebesar 411.909 ton.

Pada kesempatan yang sama Gubsu memberikan bantuan benih jagung sebanyak 750 kg untuk areal 50 ha kepada petani Sergai yang akan dialokasikan pada sentra jagung di Kec. Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, dan Kecamatan Sipispis.

Bupati Sergai HT Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan, peluang pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Sergai masih terbuka. Mereka melakukan kerjasama dengan pihak PTPN, melalui memanfatkan lahan pra replanting sebagai tanaman sela dalam kurun waktu tertentu. (ms)

Raup Keuntungan Rp 1,7 T
KONSTRIBUSI TELEKOMUNIKASI

TERHADAP PAD SUMUT NOL

Medan , (Lapan Anam)
DPRD Sumut kecewa terhadap perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Sumut. Pasalnya, walau sudah meraup dana masyarakat Sumut sebesar Rp 1,7 Triliun setiap tahun, namun konstribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) masih nol besar.

“Sikap pemerintah pusat juga sama saja. Tidak berpihak kepada rakyat di daerah, ditandai tidak adanya bagi hasil dari perolehan perusahaan telekomunikasi”, kata Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Zaki Abdullah kepada wartawan di Medan, Jumat (22/2).

Wakil rakyat itu memberi komentar, menanggapi perusahaan telekomunikasi meraup dana Rp1,7 triliun setiap tahunnya dari Medan, sementara kontribusinya ke daerah tidak ada.

“Dari Rp1,7 triliun yang diraup perusahaan telekomunikasi dari Sumut, tidak sepeserpun ada yang ditinggalkan untuk membantu pembangunan dan masyarakat daerah ini”, ujar Zaki Abdullah.

Dikatakan Zaki juga Sekretaris FP Golkar DPRD Sumut, masalah ini sudah pernah dibahas Komisi C DPRD Sumut yang membidangi keuangan. Bahkan sudah berulangkali ke Jakarta membicarakan soal bagi hasil perusahaan telekomunikasi untuk daerah Sumut, baik ke Menkoinfo ketika itu dijabat Sofyan Jalil maupun langsung ke Direktur Indosat dan PT Telkom.

“Jawaban dari perusahaan telekomunikasi sangat mengecewakan. Mereka merasa tidak wajib menyetor, karena belum adanya UU yang mengatur soal itu”, kata Zaki.

Ketika Sofyan Jalil menjabat Menkoinfo, lanjut Zaki Abdullah, pernah berjanji dalam waktu dekat akan dibuat semacam tinjauan hukumnya agar daerah dapat bagi hasil dari perusahaan jasa telekomunikasi. Tapi, hingga saat ini belum ada tindaklanjut.

"Kalaupun ada bagi hasil, itu masih untuk porsi pusat. Kita tidak banyak meminta, cukup 20 persen dari Rp1,7 triliun dana yang diraup setiap tahunnya, sudah sangat membantu," ungkap Zaki.

Sumut kata dia, dirugikan dalam UU tentang bagi hasil. Karena, UU bagi hasil hanya untuk sumber daya alam, seperti pertambangan dan migas. Sumut sudah menuntut bagi hasil dari sumber daya tanah seperti perkebunan dan udara termasuk jasa telekomunikasi, tapi belum juga direspon pusat.

Contoh kasus, PTPN 4 memperoleh keuntungan mencapai Rp1 triliun, tapi kontribusinya tidak ada untuk daerah, kecuali PBB. (MS)

Soal Vonis Pelaku Korupsi di RS Adam Malik
HAKIM DIMINTA JANGAN PILIH KASIH
Medan, (Lapan Anam)

Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Bersama Peduli Hukum (GBPH) mendatangi gedung Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (22/2) siang.

Mereka mengutuk atas putusan yang dijatuhi majelis hakim dua lembaga peradilan itu atas salahsatu terpidana atas dugaan korupsi dana pelayanan kesehatan keluarga miskin (gakin) sebesar Rp 2,8 miliar di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Adam Malik Medan.

Dalam pernyataan sikap GBPH yang dibacakan Sulhan Efendi selaku kordinator aksi menyatakan, mengutuk putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman bebas kepada pelakunya. dan meminta penegak hukum untuk tidak pilih kasih dalam mengambil putusan kasus dugaan korupsi di RSUP Adam Malik Medan.

Massa juga menuntut penegakan supremasi hukum di Pengadilan Tinggi (PT) Sumut, sekaligus mengirim utusan ke Makhamah Agung (MA) RI meminta agar terpidana ditahan dan mengembalikan harta dugaan korupsi pada negara.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tommy Kritianto, SH sebelumnya menuntut pelakunya 5 tahun penjara dan pada putusannya November 2006, majelis hakim PN Medan yang diketuai Maratua Rambe, SH menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara.

Atas putusan itu, JPU mengajukan banding ke PT Sumut. Majelis hakim PT Sumut yang dipimpin H. Harefa, SH menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara pada Juni 2007 lalu. Atas hukuman PT Sumut yang lebih ringan dari PN Medan, JPU kembali mengajukan kasasi ke MA RI pada 4 Juli 2007 dan hingga saat ini belum ada putusannya.

Rp 2,8 miliar
Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan kesehatan keluarga miskin (gakin) sebesar Rp 2,8 miliar di RSUP Adam Malik terdapat empat terdakwa. Keempatnya antara lain, drg APD MKes selaku mantan tim pengelola penyaluran bantuan dana gakin dan kini menjabat sebagai Direktur RSUP Adam Malik, YS selaku mantan ketua tim verifikasi tim penyaluran bantuan dana gakin dan kini menjabat sebagai Wakil Direktur II di RS Adam Malik, dr Fz SKM selaku mantan Direktur RSUP Adam Malik periode tahun 1998 hingga 2003 serta dr DG selaku Ketua tim verifikasi penyaluran dana gakin.

dr DG selaku Ketua tim verifikasi penyaluran dana gakin, sudah dihukum 4 tahun penjara dalam putusan banding di PT Sumut. Pada putusan di PN Medan, majelis hakim menjatuhi hukuman 2 tahun penjara kepada dr DG. Sedangkan 3 terdakwa lainnya, drg APD MKes dan Drs YPS serta dr Fz SKM dituntut JPU masing-masing 5 tahun penjara. Pada putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman bebas terhadap drg APD MKes, hukuman 1 tahun penjara terhadap YS dan hukuman 2 tahun penjara kepada dr Fz SKM.

Dana Gakin
Sekadar mengingatkan, pada tahun 2001-2002 lalu pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan RI memberi bantuan dana gakin ke RSU Adam Malik. Dananya bersumber dari APBN sebesar Rp 2.874.160.000.

Karenanya pihak RSU pemerintah tersebut membentuk tim penyaluran. Hasilnya, terbentuk tim paket pelayanan esensial diketuai terpidana dua tahun dr DG, tim verifikasi terdakwa Drs YS MM, tim pengelola drg APD MKes dan tim unit pengaduan masyarakat dan keseluruhannya dibentuk dr Fz yang kini menjabat Direktur RSU Adam Malik. Keempatnya menjadi terdakwa namun dalam berkas terpisah. Mereka dituduh melakukan konspirasi korupsi dana gakin.

Sesuai dakwaan JPU, pada tanggal 5 Mei 2002 lalu para terduga dan terpidana korupsi di atas melakukan rapat. Hasilnya, diputuskan bahwa biaya rawat inap pasien gakin Rp 30 ribu per hari. Ini sudah termasuk biaya lain-lain, begitu juga jasa pelayanan pemeriksaan dan obat sesuai dengan tarif kelas II rumah sakit.

Kenyataannya, pasien gakin yang seharusnya ditempatkan di kelas II, malah ditempatkan di kelas III dan dikenakan biaya sesuai dengan tarif kelas II. Pasien gakin juga dikenakan biaya jasa pelayanan tambahan sebesar 30 persen.

Padahal jika mengacu pada Keputusan Dirjen Pelayanan Medik pada 31 Desember 2001, telah ditegaskan bahwa setiap pasien yang dirawat di kelas III tidak dikenai penambahan jasa pelayanan. (ms)

Berita Rekan

Foto :Waspada/Surya Efendi

WARGA MEDAN PANIK: Ribuan warga yang sedang berada di dalam gedung Sun Plaza panik dan berhamburan keluar gedung menuju Jl. KH Zainul Arifin Medan setelah merasakan goyangan gempa berkekuatan 6,6 SR, Rabu (20/2). Pusat gempa dilaporkan berada di Pulau Simeulue dan Sinabang. (Sumber :WASPADA Online, Kamis 21 Pebruari 2008)

PASANGAN "WARAS"

KOMIT PEMBANGUNAN PARIWISATA

Medan,(Lapan Anam)

Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, H. Abdul Wahab Dalimunthe SH dan H. Raden Muhammad Syafi'i SH,MHum dipastikan komit terhadap pembangunan sektor pariwisata.

"Pembangunan sektor pariwisata akan menjadi salah satu program prioritas yang akan menjadi perhatian 'WaRas' (Wahab-Raden Syafi'i, red) jika nanti terpilih," ujar Ketua Harian Tim Pemenangan Pasangan "WaRas", Abdul Hakim Siagian, SH, MHum, di Medan, Kamis (21/2).

Ia mengatakan sektor pariwisata Sumut dewasa ini dalam kondisi terpuruk, terbukti dengan tidak diikutsertakannya daerah itu dalam program "Visit Indonesia Year 2008" (VIY 2008).

Tidak masuknya Sumut dalam VIY 2008 merupakan pukulan berat bagi daerah itu, padahal Sumut memiliki banyak objek wisata yang sudah terkenal sejak lama.

Kondisi tersebut juga menjadi pukulan telak bagi dunia pariwisata itu sendiri, sementara yang menjadi korbannya adalah rakyat yang menggantungkan hidup di sektor kepariwisataan.

"Dampaknya ide untuk melebarkan sektor pariwisata ke arah wisata agropolitan dan agromarinepolitan akan sulit diwujudkan, padahal kita memiliki daerah tujuan wisata bahari, pertanian dan perkebunan yang tidak kalah dibanding daerah lain," katanya.

Hakim Siagian mengatakan , tidak masuknya Sumut menjadi bagian VIY 2008 merupakan kegagalan Pemerintah Provinsi Sumut dan juga DPRD Sumut.

Bagi pasangan "WaRas", menurut Hakim Siagian, kegagalan Sumut menjadi bagian VIY 2008 akan dijadikan kegagalan terakhir.

Pasangan yang didukung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) itu, katanya, akan memperhatikan faktor-faktor pendukung sektor pariwisata diantaranya faktor ketersediaan infrastruktur dan kultural.

Pasangan "WaRas", katanya menambahkan, sangat menyadari sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting disamping menyerap banyak tenaga kerja.(ms)

UNSUR PIMPINAN DI DPRD SUMUT
DIPASTIKAN DIKOCOK-ULANG

Medan, (Lapan Anam)

Posisi unsur pimpinan di DPRD Sumatera Utara dipastikan akan dikocok-ulang, pasca ditariknya keanggotaan Ketua DPRD Sumut H. Abdul Wahab Dalimunthe oleh Partai Golkar.

"Kocok-ulang akan dilakukan setelah Partai Golkar mengusulkan anggota fraksinya yang akan ditempatkan menjadi salah satu unsur pimpinan," ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut, H. Rijal Sirait, di Medan, Kamis (21/2).

Posisi Ketua DPRD Sumut dipastikan lowong, menyusul keputusan Partai Golkar memecat sekaligus merecall Wahab Dalimunthe.

Wahab dipecat dan direcall menyusul pencalonan dirinya sebagai salah seorang calon gubernur Sumut periode 2008-2013, ketika partai berlambang pohon beringin itu sudah menetapkan Ketua DPD Partai Golkar Sumut HM Ali Umri sebagai satu-satunya calon dari partai tersebut.

Dampak penarikan Wahab dari posisinya sebagai ketua dewan, Partai Golkar sebagai salah satu dari empat fraksi terbesar di DPRD Sumut harus mengusul dua anggotanya, yang satu diantaranya akan ditetapkan sebagai salah seorang unsur pimpinan.

Selain Partai Golkar, tiga fraksi terbesar lainnya di DPRD Sumut masing-masing PPP dan PDI-P dan Partai Demokrat.

Partai Demokrat sebelumnya telah menempatkan H. Hasbullah Hadi sebagai salah seorang unsur pimpinan dewan dari partai itu, sementara PPP menempatkan H. Ali Jabbar Napitupulu dan Japorman Saragih sebagai wakil dari PDI-P.

Rijal Sirait mengatakan, sesuai susunan dan kedudukan (susduk) dan tata tertib (tatib) yang berlaku di dewan, pengaturan posisi-posisi para unsur pimpinan di DPRD Sumut memang harus dilakukan melalui proses kocok-ulang.

Setelah partai yang menarik anggotanya mengusulkan dua nama pengganti dan kemudian salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai salah seorang unsur pimpinan dewan, lembaga legislatif itu kemudian akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua.

"Proses pemilihan itu sendiri akan dilakukan melalui rapat paripurna dewan, dimana setiap anggota dewan memiliki hak suara," katanya.

Ketika ditanyakan kenapa posisi Ketua DPRD Sumut tidak otomotatis diisi oleh anggota dewan dari Partai Golkar karena yang ditarik berasal dari partai itu, Rijal Sirait mengatakan tatib dan susduk tidak mengatur seperti itu.

"Susduk dan tatib yang berlaku di dewan mengamanatkan bahwa unsur pimpinan diusulkan oleh empat fraksi terbesar, sementara untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua harus dipilih langsung oleh para anggota dewan sendiri," katanya.(ms)

Mahasiswa Tolak

Figur Tak Bermoral Ikut Pilgubsu

Medan,(Lapan Anam)

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa (FKPPM) Sumatera Utara, Kamis (21/2) berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka menolak masuknya figur tak bermoral masuk jadi calon pemimpin Sumut di Pilgubsu 2008.

Di bawah komando Ketua FKPPM Sumut, Hendra Koto, mahasiswa menilai Sumatera Utara barometer Indonesia. Karenanya mereka menolak masuknya figur tak bermoral, karena hanya akan menyuburkan praktek KKN di Sumut.

Mahasiswa mengajak masyarakat Sumut menjadikan Pilgubsu 2008 sebagai momentum, merubah paradigma dan cara berpikir. Karenanya, figure tidak bermoral jangan diberi peluang untuk ikut bertarung di Pilgubsu, apalagi sampai harus ikut mendukung dan memilihnya.

"Kita harus kedepankan etika dan moral dalam berpolitik demi kemajuan dan kemakmuran Sumatera Utara," tandasnya.

Berkaitan dengan itu, sambung Hendra, FKPPM bermaksud menyampaikan petisi terkait Pilgubsu 2008. Di antaranya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dan KPU Daerah (KPUD) se Sumut untuk benar-benar independen dan memverifikasi semua calon demi tegaknya proses demokrasi di Sumut.

Selain itu, ucap dia, FKPPM dia juga meminta KPU untuk membuka akses informasi kepada masyarakat agar masyarakat bijak dalam menentukan pemimpinnya.

"Kita juga berharap cagub dan cawagubsu yang sudah ditetapkan KPU diuji lagi kelayakannya, agar jangan asal mencalonkan diri," ujar Hendra.

Massa mahasiswa itu diterima anggota Komisi A DPRD Sumut, Nurdin Ahmad dan Banuaran Ritonga. Namun, merasa kurang puas dengan pernyataan kedua anggota dewan itu, massa berbelok arah menuju Kantor KPU Sumut Jl. Perintis Kemerdekaan Medan untuk melakukan aksi yang sama. (ms)

Tri Tamtomo Sowan ke MUI Sumut
MUI Sumut Harapkan

Gubsu Mendatang Figur Amanah

Medan (Lapan Anam)

Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Prof DR H Abdullah Syah MA mengharapkan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mendatang merupakan figur yang amanah dan bermoral.

“Figur Gubsu yang amanah dan bermoral akan mampu menggali potensi kekayaaan daerah dan mengelolanya demi kemakmuran rakyat”, katanya saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Baitul Muslimin Indonesia Sumatera Utara H Anwar Nur, fungsionaris DPD PDI-P Sumut Alamsyah Hamdani dan Cagubsu dari PDI-P Sumut Mayjen (Purn) Tritamtomo di Kantor MUI Sumut, Jalan Sutomo Medan, Kamis (21/2).

MUI kata dia, tidak dalam kapasitas dukung mendukung dalam Pilgubsu 2008, karena MUI independent. Namun MUI mengajak ummat islam agar memilih ummat yang terbaik, dengan kriteria sosok yang amanah dan bermoral.

“MUI hanya bisa menghimbau agar memilih Cagubsu yang terbaik dan tidak mungkin menfatwakan seseorang. MUI itu independent”, tegasnya.

Abdullahsyah menjelaskan, dalam mencari figur pemimpin Sumut mendatang, cari atau pilihlah yang terbaik dari terbaik pemimpin Sumut yang ada saat ini, baik itu dari sisi ilmunya, akhlak dan kemampuan memimpin.

“Soal menang atau kalah, itu semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengkehendaki, maka pasangan itu bisa menang, demikian juga sebaliknya,” ujar Abdullahsyah.


Sementara itu, Cagubsu Mayjen (Purn) Tritamtomo yang diusung DPD PDI-P Sumut berpasangan dengan Benny Pasaribu mengungkapkan, kedatangan dirinya ke MUI Sumut sebagai bentuk menghormati orang tua serta menjalin silaturahmi yang selama ini terputus.

“Kedatangan kita kemari hanya sowan dan ingin mengunjungi orang tua yang telah sekian lama saya tinggalkan. Sebab, sejak saya tidak bertugas lagi di Sumatera Utara ini, saya jarang mengunjungi orang tua saya (MUI-red),” ujar Tritamtomo.

Dijelaskan Tritamtomo, sejak dirinya bertugas di Sumatera Utara lebih kurang 3 tahun sebagai Pangdan I/BB, tentunya ada ikatan emosional antaranya dirinya dengan MUI Sumut selaku orang tua.

Tentunya, ungkap Tritamtomo, sejak saya tidak bertugas lagi di Sumatera Utara, hubungan silaturahmi ini terputus. Karena itu, kata Tritamtomo, melalui silaturahmi ini, hubungan tersebut akan dijalin kembali antara anak dan orang tuanya yang telah lama berpisah.

Dalam kunjungan itu, Tritamtomo memohon agar MUI berkenan menerima 100 sak semen yang akan disumbangkannya untuk rehab gedung MUI yang sedang berlangsung. “Mohon saya ingin ikut membantu 100 sak semen, ini sudah niat saya”, katanya.

Dalam kunjungan yang akrab itu, Tri Tamtomo juga menepis isu soal dirinya beragama Kristen Katolik, seperti yang diisukan dan mulai berkembang saat ini.

"Tritamto Katolik? Ah, isu itu sama sekali tidak benar. Malah saya sudah bolak-balik ketanah suci untuk naik haji," kata mantan Pangdam I/BB itu.(ms)

PBR Optimis Pasangan Wahab-Raden
Raih 30-35 Persen di Pilgubsu

Medan(Lapan Anam)

Ketua umum DPP PBR Bursah Zarnubi SE menyatakan optimismenya terhadap pasangan cagubsu/cawagubsu H Abdul Wahab Dalimunthe SH/Raden Muhammad Syafii SH bisa meraih 30-35 persen suara di Pilgubsu yang akan dilaksanakan 16 April 2008, jika segenap kader partai pendukung benar-benar memanfaatkan semua jaringan hinggaq ke desa-desa.

Sikap optimisme ini dinyatakan Bursah Zarnubi SE dalam acara silaturahmi akbar DPW, DPC, anggota legislative dan organisasi otonom PBR se-Sumut, juga dihadiri unsure DPP PBR dan Cagubsu PBR, PAN dan Partai Demokrat H Abdul Wahab Dalimunthe SH, Rabu (20/2) di Hotel Dharma Deli Medan.

Bursah Zarnubi menyatakan pasangan Wahab/ Raden Syafii punya peluang cukup besar bisa memasuki 30-35 persen dalam Pilkada Sumut 2008, karena selain memiliki kelebihan juga banyak etnis yang akan mendukung pasangan tersebut.

Dicontohkannya Raden Muhammad Syafii sebagai orang Jawa, tidak hanya bisa menggaet masyarakat etnis jawa, tapi juga Sumatera Barat, karena istrinya berasal dari Sumatera Barat. Demikian halnya Wahab Dalimunthe juga punya pendukung etnis Melayu dan Batak dari Selatan.

Selain itu, kata Bursah, Wahab Dalimunthe memiliki kelebihan, karena sejak tahun 1970 sudah dikenal PNS di birokrat dan juga tokoh penuh kesederhanaan dan kearifan. “Kedua tokoh ini memiliki kepemimpinan sejati di Sumut, penuh kebajikan dan dekat dengan masyarakat/rakyat,” ujarnya.

Karena itu, Bursah Zarnubi menginstruksikan segenap kader PBR di Sumut menggunakan semua jaringan hingga ke desa-desa sekaligus memanfaatkannya, serta mempengaruhi opini dengan memanfaatkan media massa . “Kita harus cepat membangun jaringan dengan koalisi partai, masyarakat menyakinkan kepada masyarakat bahwa pasangan Wahab/Raden merupakan tokoh teladan, pemimpin sejati dan peduli kepada rakyat,” katanya.

Wahab Dalimunthe dalam kesempatan itu hanya meminta komitmen dari PBR, untuk bersama-sama berjuang dalam PilGubsu nanti dan berjanji tidak akan lupa kacang pada kulitnya, jika terpilih menjadi Gubsu.(ms)

4 Dosen UMSU Datangi DPRD SU
Minta Perlindungan Hak dan Pemulihan Nama Baik

Medan (Lapan Anam)

Empat dosen UMSU mendatangi gedung DPRD Sumut, Rabu (20/2) minta perlindungan hak dan pemulihan nama baik sebagai dosen di perguruan tinggi swasta tempat mereka mengabdikan diri.

Keempat dosen tersebut Nur Rahma Amini, Nalil Khaairiyah, Nurzannah dan Muslin Simbolon diterima Ketua dan anggota komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution, Abul Hasan Harahap, Usman Hasibuan dan Hosen Htg terkait dengan surat keputusan Rektor UMSU No 100,101,102,104/II.3/UMSU/D/2008 tertanggal 28 Januari 2008 tentang pemberhentian dosen tetap dan jabatan structural secara tidak hormat serta pengembalian dosen PNS kopertis wilayah I DPK pada UMSU.

“Kami mohon DPRD Sumut memberikan perlindungan hak dan pemulihan nama baik kami sebagai dosen UMSU, berdasarkan UU guru dan dosen No 14/2005 pasal 67-68,” ujar keempat dosen tersebut.

Diungkapkan mereka, surat keputusan pemberhentian yang diterbitkan rector itu tidak mempunyai argumentasi dan alas an yang jelas, bahkan surat keputusan pemberhentian itu tanpa melalui proses surat peringatan 1,2 dan 3 yang ditujukan kepada masing-masing dosen bersangkutan.

Para dosen itu juga menilai, surat pemberhentian itu bertentangan dengan statute UMSU pasal 70 butir 2 berbunyi dosen tetap universitas diangkat dan diberhentikan BPH atas usul rector. Padahal, sebagai dosen kami tetap menjalankan aktivitas dan tanggung jawab perkuliahan yang dibebankan sesuai dengan tuntutan tridharma perguruan tinggi, kaedah PTM serta visi dan misi universitas.

Selain itu, ungkapnya, sebagai dosen pihaknya tidak pernah melakukan tindakan yang amoral melawan hokum ataupun melanggar kode etik jabatan.

Menyikapi hal itu, Rafriandi Nasution menyatakan, Komisi E tetap menampung aspirasi yang disampaikan dan akan mempelajari secara teliti persoalan. Karena itu, Komisi E akan membawa permasalahan dalam rapat internal komisi.


“Meski demikian, disarankan agar permasalahan diselesaikan secara musyawarah dengan pihak UMSU dan Komisi E juga akan membangun komunikasi dengan pihak rektorat UMSU,” ujar Rafriandi..(ms)

1,366 Juta Unit Ranmor di Sumut Tidak Bayar PBK
PKB-BBNKB Masih Andalan PAD Sumut

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut melalui Komisi C sempat terkejut melihat data ranmor (kendaraan bermotor) yang tidak membayar PKB (pajak Kendaraan Bermotor) di Dirlantas Poldasu, hingga tahun 2007 mencapai 1,366 juta unit lebih. Padahal, PKB-BBNKB merupakan primadona pendapatan untuk Propinsi Sumatera Utara.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut diikuti Isrok Ansyari Siregar, Budiman P Nadapdap, Sobambowo Bu’Ulolo, Isfan F Fachruddin, Yulizar P Lubis, Zaman Gomo Mendrofa dengan Dirlantas Poldasu, dipimpin ketua komisi HM Zaki Abdullah, Rabu (20/2) di gedung Dewan.

Menurut Yulizar P Lubis, APBD Sumut TA 2008 mencapai Rp3,2 triliun, diantaranya pendapatan mencapai Rp2 triliun yang 80 persen atau Rp1,5 triliun berasal dari PKB dan BBNKB yang dikelola Dirlantas Poldasu. Dari jumlah ranmor yang terdata 2,896 juta unit lebih, yang aktif membayar pajak tahun 2007 baru sekitar 60 persen atau 1,520 juta unit lebih, selebihnya belum atau tidak membayar.

“Jika ranmor sekitar 1,366 juta unuit lebih itu seluruhnya membayar pajak rata-rata Rp100 ribu/unit, diperkirakan PAD dari PKB dan BBNKB akan bertambah Rp1,5 triliun lagi. Kita perlu tahu kendalanya, kalau perlu Dirlantas bertindak tegas bagi yang tidak membayar pajak tersebut,” tandas Yulizar.

Yulizar mengakui, Dirlantas telah memberi konstribusi PAD Sumut dari pemilik kendaraan, tapi hendaknya perlu dipikirkan timbal balik yang dibutuhkan masyarakat wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan fasilitas yang terbaik guna mendulang uang sebanyak-banyaknya.

Isrok Ansyari juga berharap, PAD Sumut dari PKB dan BBNKB yang hampir Rp2 triliun dapat lebih ditingkatkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama terhadap kendaraan bermotor berplat diluar Propinsi Sumatera Utara, seperti plat B yang masih berkeliaran di daerah ini.

Sementara Direktur Dirlantas Poldasu AKBP Drs Frans K Palayukani tidak menyebutkan secara terinci data ranmor sebanyak 1,366 juta aunit lebih yang tidak membayar pajak, baik jenis roda dua maupun roda empat. Sedangkan ranmor aktif (bayar pajak tahun 2007) sebanyak 1,520 juta unit lebih, kendaraan mutasi masuk 4.183 unit dan mutasi keluar mencapai 13.143 unit.

Frans K Palayukani menyebutkan, permasalahan yang dialami tidak hanya internal yaitu kekurangan personel lantas (lalu lintas) dan terbatasnya sarana alat komunikasi, tapi juga eksternal, dimana masih terjadi perbedaan interpretasi tentang perundang-undangan lantas dan PP oleh instansi pemerintah.

Selain itu, tidak dilibatkannya institusi Polri dalam pembangunan tata kota , tidak berfungsinya Bakortib Lantas dalam pengkajian perlalulintasan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kamseltibcar lantas.

Sedangkan permasalahan lantas yang kronis di Sumut, Frans menyebutkan, terkait perbaikan jalan lintas Sumatera khususnya dari Kota Pinang, Rantauprapat-Kisaran, Tebingtinggi dan Muara Sipongi, Padangsidimpuan, Sibolga dan Tarutung. Kemudian, perlu dibangun jalan alternative di Perbaungan dan Sei Rampah Kabupaten Sergei, karena daerah ini angka kematian akibat kecelakaan cukup tinggi.

Persoalan lainnya, tambah Frans, masalah jalan lintas Medan-Karo, perlu dibangun jalan alternative khususnya di Permandian Sembahe atau peningkatan jalan dari Binjai-Telaga-Kuta Rakyat-Kabanjahe. Masalah pembangunan jalan Fly Over di Simpang Aplas tidak dilakukan amdal lantas, juga merupakan persoalan lantas yang kronis.(ms)

PT Taspen Diminta Koordinasi
Soal Pembayaran Tunjangan Veteran

Medan (Lapan Anam)

Komisi E DPRD Sumut meminta PT Taspen segera melakukan koordinasi dengan Kanminvetcad-Asahan dan Babinminvetcaddam I/BB, menuntaskan persoalan 26 calon penerima tunjangan veteran, agar permasalah yang menjadi kendala belum dibayarnya tunjangan veteran tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan kegelisahan.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution, ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan manajemen PT Taspen dan perwakilan calon penerima tunjangan veteran didampingi PBHI Sumut, Rabu (20/2) di gedung Dewan.

Setelah mendapat masukan dari anggota Komisi E seperti Ir Yantoni Purba MM, H Muhammad Nuh, Abul Hasan Harahap, Hj Riri Kartini Bertauhid, Syukran Tanjung dan Hasnan Said, Komisi E minta persoalan calon veteran belum menerima tunjangan dari PT Taspen harus segera dituntaskan, karena usulan penerimaan tunjangan veteran sudah lama diajukan.

Menurut Abul Hasan, perlu ditelusuri titik persoalan sehingga para bekas pejuang tersebut diabaikan dan belum juga mendapatkan tunjangan veteran. “Jika persoalannya ada pada Ditjen Persmanvet (Direktorat Jenderal Personil tenaga manusia dan veteran), Komisi E perlu segera merekomendasikan, agar ada kepastian terhadap 26 calon veteran itu berhak menerima tunjangan veteran atau tidak,” ujar Abul Hasan.

Karena itu, lanjut Rafriandi Nasution yang sempat menskor rapat selama 5 menit untuk pihak PT Taspen, PBHI Sumut dan beberapa anggota dewan, Komisi E juga minta PBHI Sumut juga berkoordinasi dengan Kanminvetcad 1/10 Asahan dan Babinminvetcaddam I/BB. Sedangkan Komisi E juga akan merekomendasikan hasil rapat dengan pendapat ke kedua lembaga yang berwenang menetapkan sah sebagai veteran atau tidak.

Rafriandi menyatakan, dari penjelasan Wakil Ketua PT Taspen Agus Gunadi , PT Taspen tidak punya niat untuk menunda atau tidak membayar tunjangan veteran atas nama 26 calon veteran itu, tapi Taspen saat ini sedang menunggu hasil verifikasi maupun klarifikasi data dan dokumen calon veteran yang sudah diusulkan beberapa tahun lalu.

Wakil Ketua PT Taspen Agus Gunadi mengakui, pihaknya tidak pernah menunda pembayaran, tapi masih menunggu jawaban dari hasil ferivikasi maupun klarifikasi ke-26 calon penerima tunjangan veteran itu dari Ditjen Persmanvet Dephan atas SKEP, yang diragukan sehubungan data secara fisik maupun dokumen(ms)

Kader PBR di Sumut Diinstruksikan menangkan Wahab-Raden

Medan, (Lapan Anam)

Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi SE menginstruksikan kepada seluruh kader PBR se-Sumut melakukan konsolidasi, guna memenangkan pasangan H Abdul Wahab Dalimunthe SH dan H Raden Muhammad Syafii SH MHum sebagai cagub/cawagub Sumut periode 2008-2013.

"Sekarang bukan saatnya kita berleha-leha. Saya minta kader PBR se-Sumut mulai tingkat wilayah hingga ranting dan kader yang ada di legislatif untuk melakukan konsolidasi partai untuk memenangkan pasangan cagub/cawagub yang kita usung," kata Bursah Zarnubi pada silaturahmi akbar DPW PBR Sumut, di Hotel Dharma Deli Medan, Rabu (20/2).

Bursah Zarnubi menegaskan, keputusan DPP PBR menetapkan pasangan Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Muhammad Syafi'i yang juga Wakil Ketua Umum DPP PBR sebagai pasangan cagub/cawagub Sumut, sudah keputusan final dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

"Jadi bila ada kader PBR di Sumut yang menolak keputusan DPP PBR akan dikenai sanksi tegas," katanya menegaskan.

Hadir pada silaturahmi akbar DPW PBR Sumut ini cagub/cawagub Sumut periode 2008 - 2013 Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Muhammad Syafi'i.

Pasangan ini maju pada Pilgubsu 16 April 2008 didukung 3 koalisi partai yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi.

Wakil Ketua DPW PBR Sumut Ir Tosim Gurning mengatakan kehadiran Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi mempertegas, kader PBR se-Sumut harus merapatkan barisan dan solid memenangkan duet Wahab-Raden Syafi'i (WARAS).

"Jadi tidak ada lagi alasan bagi kader PBR yang coba-coba mendukung calon lain pada Pilgubsu mendatang. Apalagi ada kader yang menjadi tim sukses pasangan cagub/cawagub Sumut lainnya," tegas Tosim.
Sekretaris Fraksi PBR DPRD Sumut itu mengatakan pengurus dan kader PBR secara intensif akan mengawal pasangan Wahab-Raden Syafi'i hingga proses penghitungan suara nanti.

Sehubungan dengan itu ia juga mengimbau agar segenap keluarga besar PBR di daerah itu agar tidak lengah dan mengikuti setiap proses pelaksanaan pilkada termasuk sampai penghitungan suara.

"Komitmen kita bukan saja sekadar mengusung pasangan Wahab-Raden Syafi'i tetapi juga menghantarkan pasangan ini menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2008-2013. Karena itu kita juga akan mengawal proses penghitungan suara," kata Tosim Gurning.(ms)

Anggota Panwaslih Pilgubsu Harus Netral

Sibolga (Lapan Anam)

Ketua Panwaslih Sumut David Susanto SE menyerukan seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih),Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2008-2013 menjaga netralitas.

"Panwaslih harus menjaga netralitas namun harus tegas dalam mengawasi tahapan-tahan Pilgubsu",katanya dihadapan anggota Panwaslih Kota Sibolga,Tapteng,Taput dan Tobasa di Pandan ,Senin (18/2).

David Susanto melakukan pertemuan dengan Panwaslih Kabupaten/Kota,sesaat setelah dilantik Kajari Sibolga dan Kajari Tarutung disaksikan anggota Komisi A DPRDSU H Arifin Nainggolan SH,MSi mewakili Ketua DPRDSU di Bina Graha Kantor Bupati Tapteng.

Hadir pada pelantikan itu Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing dan Wakilnya Effendi Pohan serta anggota Kamisi A DPRDSU selaku Pansus Seleksi anggota Panwaslih Drs Budi Mulia Bangun dan H Azwir Husin.

Dalam pertemuan dirangkai pleno pertama Panwaslih yang baru dilantik,David mengingatkan terbatasnya waktu konsolidasi bagi Panwaslih. Karenanya dia meminta agar Panwaslih Kabupaten/Kota segera menyiapkan sekretariat,sekretaris dan bendahara dari Pemkab/Pemko serta merekrut personil sekretariat.

David juga mengingatkan agar Panwasllih Kabupaten/Kota segera merekrut calon anggota Panwaslih kecamatan.Paling lambat tanggal 25 PebruARI 2008, nama-nama calon sudah harus diterima Komisi A DPRDSU selaku Pansus seleksi calon Panwaslih untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslih Kecamatan.

Dalam pleno pertama Panwaslih yang digelar di aula Kantor Bupati Tapteng tersebut, terpilih sebagai Ketua Panwas Tapteng Syafran Matondang,Ketua Panwas Sibolga Sofyan Shauri Nasution SE, Ketua Panwas Taput Rudolf Sirait,Ketua Panwas Tobasa Oscar Siagian.

Sementara Arifin Nainggolan mewakili Ketua DPRDSU dalam sambutan pelantikan menekankan agar Panwaslih bekerja maksimal mengawasi tahapan Pilgubsu.Walau pembentukan Panwaslih terkesan serba cepat,namun kinerja diharapkan tetap profesional.

Waktu pembentukan Panwaslih sangat singkat sementara tahapan Pilgubsu sudah berjalan.Maka anggota Panwaslih harus bekerja keras dan serba cepat,terutama dalam pembentukan Panwaslih tingkat kecamatan.

"Saya yakin saudara sudah paham tugas masing-masing,maka pembentukan Panwaslih tingkat kecamatan sudah tak begitu sulit",katanya.(ms)

Pemkab/Pemko Jangan
Lepas Tangan Soal Panwaslih

Medan (Lapan Anam)

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2008-2009, David Susanto SE mengingatkan Pemkab/Pemko di Sumut untuk tidak lepas tangan, dalam pembentukan Panwaslih di daerahnya.

“Jangan ada kesan Pemkab/Pemko tidak mau tahu soal pembentukan Panwaslih di daerahnya. Karena sesuai peraturan dan perundangan,Pemkab/Pemko berperan penting melancarkan tugas-tugas Panwaslih”,katanya dalam dialog dengan anggota Panwaslih Pilgubsu Siantar dan Simalungun di Bina Graha Pemko Siantar, Selasa (19/2).

Pelantikan Panwaslih Siantar dan Simalungun dilaksanakan Ketua PN Siantar dan Ketua PN Simalungun dengan pimpinan upacara, H Azwir A Husin, anggota Komisi A DPRDSU selaku Pansus Seleksi Panwaslih dan mewakili Ketua DPRDSU. Hadir juga anggota Komisi A DPRDSU H Arifin Nainggolan SH,MSi dan Drs Budi Mulia Bangun.

Para anggota panwaslih yang dilantik yakni Panwaslih Kabupaten Simalungun Drs. Ulamatuah Saragih (Ketua),Dra. Fatimah,Yanti Sinaga,Sahala Lingga,Todo Batara Silalahi, SH,IPTU Jarait Sinaga. Panwaslih Kota pematang Siantar yakni Tigor Munthe (Ketua), Drs. Mangasi Tua Purba,Syamsul Bahri Nasution,Drs. Faozatulo Lomboe SH,AKP Rusdi.

Dalam dialog dengan anggota Panwas tersebut, David Susanto menjelaskan pentingnya kordinasi antar inastansi dalam mensukseskan Pilgubsu 2008. Khusus dalam pembentukan Panwaslih, dia menyebutkan peran penting Pemkab/Pemko dalam penyediaan sekretariat,Sekretaris dan Bendahara Panwaslih serta personil.

“Sekretaris dan Bendahara Panwaslih direkrut dari unsur PNS Pemkab/Pemko masing-masing. Karenanya kordinasi dengan instansi terkait menjadi sangat penting”, katanya.

Sementara Arifin nainggolan, Azwir A Husin dan Budi Mulia Bangun mengingatkan Panwaslih Siantar dan Simalungun segera merekrut calon Panwaslih Kecamatan. Batas akhir pengajuan nama calon harus diterima Komisi A DPRDSU selalu Pansus seleksi, paling lambat 25 Pebruari 2008 untuk ditetapkan.(ms)