Aceh Serantau Pertegas
Dukungan Pada Syamsul - Gatot

Medan (Lapan Anam)

Perantau asal NAD yang tergabung dalam wadah Himpunan Masyarakat Aceh Serantau (Himmas) Sumut, mempertegas kembali dukungan pihaknya kepada pasangan Syamsul - Gatot dalam Pilgubsu 2008.

Ketua DPP Himmas Sumut H. Mukhtar Samalanga dalam pidatonya usai melantik DPD Himmas Kota Medan periode 2008 - 2013 di Auditorium RRI Jalan Binjai Medan, Jumat (22/2) malam,mengatakan masyarakat perantau asal NAD simpati terhadap Syamsul Arifin.

Warga Aceh terutama yang tergabung dalam HIMMAS, yang sebagian diantara berprofesi sebagai penjual nasi, kedai kopi, tukang jahit, tukang pangkas dan bahkan ada yang tukang beca, menilai Syamsul sebagai sosok pengayom yang nasionalis dan religius.

Putra Melayu sahabat semua suku tersebut, kata dia, menjadi idaman berbagai komunitas masyarakat di Sumut, termasuk perantau asal NAD.Apalagi memang, KDH pertama di Indonesia dari kalangan swasta tersebut berpasangan dengan Ketua DPW PKS Sumut Gatot Pujo Nugroho, ST yang diketahui berjiwa religius dan berpola pikir nasionalis.

Sementara Syamsul Arifin dalam sambutannya mengakui, Himmas lahir bukan untuk kepentingan sesaat atau menjadi tandingan bagi organisasi etnis Aceh yang ada. Kelahiran Himmas menjadi bukti betapa komitmennya perantau asal Aceh untuk memikirkan bagaimana saudaranya agar tidak miskin, tidak bodoh, tidak sakit dan memiliki masa depan.

"Hal ini bisa dibuktikan dari orientasi organisasi Himmas yang bisa saya lihat. Upaya-upaya mewujudkan harapan itu sudah mulai dilakukan," sebut Syamsul Arifin.

Menurut cacatannya, masyarakat Aceh di Sumut tidak kurang dari 175 ribu KK. Jumlah yang banyak ini kata dia, semestinya diayomi dengan niat, sistem dan pola yang jelas dasn fokus. Karenanya sangat beralasan jika Himmas ingin mensinergikan potensi dengan sistem dan pola pengayoman yang digagasinya bersama Gatot.

Cagubsu H. Syamsul Arifin mendapat kehormatan untuk menyematkan pin organisasi kepada Ketua Himmas kota Medan T. Zainal Abidin Mahmud dalam acara pelantikan di auditorium RRI Jalan Binjai Medan, Jumat (22/2) malam. (ms)


BPK Diminta Segera Usut
Aliran Dana Hasil PBKB Dishub Sumut

Medan (Lapan Anam)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak segera mengusut raibnya dana ratusan juta rupiah, dari penerimaan Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor (PBKB) atau yang lazim disebut speksi.

Dana tersebut selama diterima petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut ,dan disetor ke Dinas Pendapatan Sumut (Dispendasu). Namun sejak Januari 2008 Dispendasu tidak lagi menerima PAD dari pengujian PBKB dari Dishub Sumut,karena sudah ditangani Pemkab/Pemko.

Direktur IPI Ridz Arefi menjawab wartawan, di Medan, Sabtu (23/2) mengatakan, dana tersebut ditengarai raib begitu saja tanpa jelas kemana disetorkan.

“Kalau Dispenda Sumut tidak lagi menerima PAD dari sektor PBKB sejak Januari 2008 lalu, tetapi Dishub Sumut masih tetap melakukan pengujian/speksi terhadap kenderaan, maka perlu dipertanyakan kemana dana hasil pengujian kenderaan itu”,kata Direktur IPI Ridz Arefi .

Sesuai Surat Dirjen Perhubungan Darat No AJ.402/92/10/DRJD/2007, bahwa sejak 1 Januari 2008, pengujian berkala kenderaan bermotor tidak ditangani Pemerintah Provinsi Sumut cq Dinas Perhubungan Sumut (Sumut) lagi, tetapi dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota. Surat Dirjen Perhubungan Darat ini pun ditindaklanjuti oleh Gubsu dengan surat bernomor 551/1392/2008 dan surat Kepala Dinas Perhubungan Sumut yang saat itu dijabat Ir Farhan Tanjung bernomor 551/59/SD/PHB/2008.

Namun hingga pertengahan Pebruari 2008, pihak Dishub Sumut yang berada di PBKB Kampung Lalang dan Jalan Kapten Muslim Medan masih tetap melakukan pengujian terhadap kenderaan yang disebut-sebut mencapai 200 unit kenderaan perhari sehingga dana yang diraup telah mencapai ratusan juta rupiah hingga pertengahan Pebruari 2008..

Sementara , kata Kasubdis Bid Program Dispendasu Drs Victor Lumbanraja,MM sejak keluarnya Surat Dirjen Perhubungan Darat, surat Gubsu dan surat Kadishub Sumut itu , Dispendasu tidak lagi menerima PAD dari PBKB Provinsi., sehingga sejumlah kalangan mempertanyakan kemana disetor PAD dari hasil pengujian/speksi tersebut.

Seperti yang ditemukan dilapangan, pihak Dishub Sumut tertanggal 11 Pebruari 2008 masih melakukan pengujian berkala kepada mobil barang BK 9645BH atas nama PT Mina Jaya. Mobil dengan seri Mdn 52099-A ini diuji oleh penguji Meijuni dan buku dikeluarkan Kanwil-I Medan yang ditandatangani Drs H.JR.Dalimunthe.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Drs Penyabar Nakhe sendiri yang dikonfirmasikan baru-baru ini menyebut agar instansi terkait mengusut kemana dana pengujian tersebut diserahkan. Hal yang sama dikemukakan Direktur IPI Ridz Erefi dan mendesak BPK melakukan pengusutan.

Beberapa supir angkutan yang dihubungi pun mengaku heran dengan sikap Dishub Sumut yang masih melakukan speksi.”Pantasan saya pernah diperingatkan petugas Dishub Medan agar tidak melakukan pengujian lagi di Jalan Kapten Mulim”,kata seorang supir angkutan barang yang ditemui di Jalan Cemara Medan.

Dalam Surat Dirjen Perhubungan Darat kepada Kepala Dinas Perhubungan Sumut tentang penyerahan PBKB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri disebutkan, apabila sejak 1 Januari 2008 pengujian berkala kenderaan bermotor masih diselenggarakan Dishub Sumut, maka dinyatakan hasil ujinya tidak sah. Namun dilapangan pihak Dishub Medan masih memberi toleransi kepada kenderaan yang terlanjur menlakukan pengujian.(ms)

Syamsul Arifin Disambut Suka Cita

Medan (Lapan Anam)

Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) 2007, disambut penuh suka cita pejabat dan warga Pemkab Langkat di Bandara Polonia Medan, Jumat (22/2). Sebagian penyambut mengenakan pakaian adat seluruh etnis yang ada di Kabupaten Langkat.

Wapres HM Yusuf Kalla menyerahkan Piala WTN 2007 kepada Bupati Langkat Syamsul Arifin di Istana Wapres Jakarta, sehari sebelumnya, karena berhasilnya kota Stabat mempertahankan predikat terbaik, dalam pelaksanaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan untuk kategori kota kecil. Piala yang sama diserahkan pula kepada sejumlah KDH di Indonesia.

Syamsul Arifin juga Cagubsu priode 2008-2013, diabadikan bersama jajaran Dinas Perhubungan Langkat dan warga berpakaian adat dalam acara penyambutan di Bandara Polonia Medan. (ms)

Release


Sumut Butuh 1,2 Juta ton Jagung

Medan (Lapan Anam)

PTPN-IV menyediakan lahan seluas 3.000 ha untuk dimanfaatkan dengan tanaman semusim seperti budidaya jagung. Panen sudah dilakukan Direktur SDM dan Umum PTPN-IV Rusdi Lubis bersama Gubsu Rudolf M Pardede di tara di Afdeling VII Unit Usaha Adolina PTPN-IV, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Kamis (21/2) siang.

Gubsu Rudolf M Pardede dalam sambutannya mengatakan, saat ini Sumut membutuhkan jagung sebanyak 1.200.000 ton per tahun. Sedangkan hasil produksi jagung pada tahun 2007 hanya 788.091 ton, sehingga masih kekurangan jagung sebesar 411.909 ton.

Pada kesempatan yang sama Gubsu memberikan bantuan benih jagung sebanyak 750 kg untuk areal 50 ha kepada petani Sergai yang akan dialokasikan pada sentra jagung di Kec. Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, dan Kecamatan Sipispis.

Bupati Sergai HT Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan, peluang pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Sergai masih terbuka. Mereka melakukan kerjasama dengan pihak PTPN, melalui memanfatkan lahan pra replanting sebagai tanaman sela dalam kurun waktu tertentu. (ms)

Raup Keuntungan Rp 1,7 T
KONSTRIBUSI TELEKOMUNIKASI
TERHADAP PAD SUMUT NOL

Medan , (Lapan Anam)
DPRD Sumut kecewa terhadap perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Sumut. Pasalnya, walau sudah meraup dana masyarakat Sumut sebesar Rp 1,7 Triliun setiap tahun, namun konstribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) masih nol besar.

“Sikap pemerintah pusat juga sama saja. Tidak berpihak kepada rakyat di daerah, ditandai tidak adanya bagi hasil dari perolehan perusahaan telekomunikasi”, kata Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Zaki Abdullah kepada wartawan di Medan, Jumat (22/2).

Wakil rakyat itu memberi komentar, menanggapi perusahaan telekomunikasi meraup dana Rp1,7 triliun setiap tahunnya dari Medan, sementara kontribusinya ke daerah tidak ada.

“Dari Rp1,7 triliun yang diraup perusahaan telekomunikasi dari Sumut, tidak sepeserpun ada yang ditinggalkan untuk membantu pembangunan dan masyarakat daerah ini”, ujar Zaki Abdullah.

Dikatakan Zaki juga Sekretaris FP Golkar DPRD Sumut, masalah ini sudah pernah dibahas Komisi C DPRD Sumut yang membidangi keuangan. Bahkan sudah berulangkali ke Jakarta membicarakan soal bagi hasil perusahaan telekomunikasi untuk daerah Sumut, baik ke Menkoinfo ketika itu dijabat Sofyan Jalil maupun langsung ke Direktur Indosat dan PT Telkom.

“Jawaban dari perusahaan telekomunikasi sangat mengecewakan. Mereka merasa tidak wajib menyetor, karena belum adanya UU yang mengatur soal itu”, kata Zaki.

Ketika Sofyan Jalil menjabat Menkoinfo, lanjut Zaki Abdullah, pernah berjanji dalam waktu dekat akan dibuat semacam tinjauan hukumnya agar daerah dapat bagi hasil dari perusahaan jasa telekomunikasi. Tapi, hingga saat ini belum ada tindaklanjut.

"Kalaupun ada bagi hasil, itu masih untuk porsi pusat. Kita tidak banyak meminta, cukup 20 persen dari Rp1,7 triliun dana yang diraup setiap tahunnya, sudah sangat membantu," ungkap Zaki.

Sumut kata dia, dirugikan dalam UU tentang bagi hasil. Karena, UU bagi hasil hanya untuk sumber daya alam, seperti pertambangan dan migas. Sumut sudah menuntut bagi hasil dari sumber daya tanah seperti perkebunan dan udara termasuk jasa telekomunikasi, tapi belum juga direspon pusat.


Contoh kasus, PTPN 4 memperoleh keuntungan mencapai Rp1 triliun, tapi kontribusinya tidak ada untuk daerah, kecuali PBB. (MS)


Soal Vonis Pelaku Korupsi di RS Adam Malik
HAKIM DIMINTA JANGAN PILIH KASIH
Medan, (Lapan Anam)

Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Bersama Peduli Hukum (GBPH) mendatangi gedung Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (22/2) siang.

Mereka mengutuk atas putusan yang dijatuhi majelis hakim dua lembaga peradilan itu atas salahsatu terpidana atas dugaan korupsi dana pelayanan kesehatan keluarga miskin (gakin) sebesar Rp 2,8 miliar di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Adam Malik Medan.

Dalam pernyataan sikap GBPH yang dibacakan Sulhan Efendi selaku kordinator aksi menyatakan, mengutuk putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman bebas kepada pelakunya. dan meminta penegak hukum untuk tidak pilih kasih dalam mengambil putusan kasus dugaan korupsi di RSUP Adam Malik Medan.

Massa juga menuntut penegakan supremasi hukum di Pengadilan Tinggi (PT) Sumut, sekaligus mengirim utusan ke Makhamah Agung (MA) RI meminta agar terpidana ditahan dan mengembalikan harta dugaan korupsi pada negara.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tommy Kritianto, SH sebelumnya menuntut pelakunya 5 tahun penjara dan pada putusannya November 2006, majelis hakim PN Medan yang diketuai Maratua Rambe, SH menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara.

Atas putusan itu, JPU mengajukan banding ke PT Sumut. Majelis hakim PT Sumut yang dipimpin H. Harefa, SH menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara pada Juni 2007 lalu. Atas hukuman PT Sumut yang lebih ringan dari PN Medan, JPU kembali mengajukan kasasi ke MA RI pada 4 Juli 2007 dan hingga saat ini belum ada putusannya.

Rp 2,8 miliar
Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi dana pelayanan kesehatan keluarga miskin (gakin) sebesar Rp 2,8 miliar di RSUP Adam Malik terdapat empat terdakwa. Keempatnya antara lain, drg APD MKes selaku mantan tim pengelola penyaluran bantuan dana gakin dan kini menjabat sebagai Direktur RSUP Adam Malik, YS selaku mantan ketua tim verifikasi tim penyaluran bantuan dana gakin dan kini menjabat sebagai Wakil Direktur II di RS Adam Malik, dr Fz SKM selaku mantan Direktur RSUP Adam Malik periode tahun 1998 hingga 2003 serta dr DG selaku Ketua tim verifikasi penyaluran dana gakin.

dr DG selaku Ketua tim verifikasi penyaluran dana gakin, sudah dihukum 4 tahun penjara dalam putusan banding di PT Sumut. Pada putusan di PN Medan, majelis hakim menjatuhi hukuman 2 tahun penjara kepada dr DG. Sedangkan 3 terdakwa lainnya, drg APD MKes dan Drs YPS serta dr Fz SKM dituntut JPU masing-masing 5 tahun penjara. Pada putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman bebas terhadap drg APD MKes, hukuman 1 tahun penjara terhadap YS dan hukuman 2 tahun penjara kepada dr Fz SKM.

Dana Gakin
Sekadar mengingatkan, pada tahun 2001-2002 lalu pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan RI memberi bantuan dana gakin ke RSU Adam Malik. Dananya bersumber dari APBN sebesar Rp 2.874.160.000.

Karenanya pihak RSU pemerintah tersebut membentuk tim penyaluran. Hasilnya, terbentuk tim paket pelayanan esensial diketuai terpidana dua tahun dr DG, tim verifikasi terdakwa Drs YS MM, tim pengelola drg APD MKes dan tim unit pengaduan masyarakat dan keseluruhannya dibentuk dr Fz yang kini menjabat Direktur RSU Adam Malik. Keempatnya menjadi terdakwa namun dalam berkas terpisah. Mereka dituduh melakukan konspirasi korupsi dana gakin.

Sesuai dakwaan JPU, pada tanggal 5 Mei 2002 lalu para terduga dan terpidana korupsi di atas melakukan rapat. Hasilnya, diputuskan bahwa biaya rawat inap pasien gakin Rp 30 ribu per hari. Ini sudah termasuk biaya lain-lain, begitu juga jasa pelayanan pemeriksaan dan obat sesuai dengan tarif kelas II rumah sakit.

Kenyataannya, pasien gakin yang seharusnya ditempatkan di kelas II, malah ditempatkan di kelas III dan dikenakan biaya sesuai dengan tarif kelas II. Pasien gakin juga dikenakan biaya jasa pelayanan tambahan sebesar 30 persen.
Padahal jika mengacu pada Keputusan Dirjen Pelayanan Medik pada 31 Desember 2001, telah ditegaskan bahwa setiap pasien yang dirawat di kelas III tidak dikenai penambahan jasa pelayanan. (ms)

Berita Rekan

Foto :Waspada/Surya Efendi

WARGA MEDAN PANIK: Ribuan warga yang sedang berada di dalam gedung Sun Plaza panik dan berhamburan keluar gedung menuju Jl. KH Zainul Arifin Medan setelah merasakan goyangan gempa berkekuatan 6,6 SR, Rabu (20/2). Pusat gempa dilaporkan berada di Pulau Simeulue dan Sinabang. (Sumber :WASPADA Online, Kamis 21 Pebruari 2008)

PASANGAN "WARAS"
KOMIT PEMBANGUNAN PARIWISATA

Medan,(Lapan Anam)

Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, H. Abdul Wahab Dalimunthe SH dan H. Raden Muhammad Syafi'i SH,MHum dipastikan komit terhadap pembangunan sektor pariwisata.

"Pembangunan sektor pariwisata akan menjadi salah satu program prioritas yang akan menjadi perhatian 'WaRas' (Wahab-Raden Syafi'i, red) jika nanti terpilih," ujar Ketua Harian Tim Pemenangan Pasangan "WaRas", Abdul Hakim Siagian, SH, MHum, di Medan, Kamis (21/2).

Ia mengatakan sektor pariwisata Sumut dewasa ini dalam kondisi terpuruk, terbukti dengan tidak diikutsertakannya daerah itu dalam program "Visit Indonesia Year 2008" (VIY 2008).

Tidak masuknya Sumut dalam VIY 2008 merupakan pukulan berat bagi daerah itu, padahal Sumut memiliki banyak objek wisata yang sudah terkenal sejak lama.

Kondisi tersebut juga menjadi pukulan telak bagi dunia pariwisata itu sendiri, sementara yang menjadi korbannya adalah rakyat yang menggantungkan hidup di sektor kepariwisataan.

"Dampaknya ide untuk melebarkan sektor pariwisata ke arah wisata agropolitan dan agromarinepolitan akan sulit diwujudkan, padahal kita memiliki daerah tujuan wisata bahari, pertanian dan perkebunan yang tidak kalah dibanding daerah lain," katanya.

Hakim Siagian mengatakan , tidak masuknya Sumut menjadi bagian VIY 2008 merupakan kegagalan Pemerintah Provinsi Sumut dan juga DPRD Sumut.

Bagi pasangan "WaRas", menurut Hakim Siagian, kegagalan Sumut menjadi bagian VIY 2008 akan dijadikan kegagalan terakhir.

Pasangan yang didukung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) itu, katanya, akan memperhatikan faktor-faktor pendukung sektor pariwisata diantaranya faktor ketersediaan infrastruktur dan kultural.

Pasangan "WaRas", katanya menambahkan, sangat menyadari sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting disamping menyerap banyak tenaga kerja.(ms)


UNSUR PIMPINAN DI DPRD SUMUT
DIPASTIKAN DIKOCOK-ULANG

Medan, (Lapan Anam)

Posisi unsur pimpinan di DPRD Sumatera Utara dipastikan akan dikocok-ulang, pasca ditariknya keanggotaan Ketua DPRD Sumut H. Abdul Wahab Dalimunthe oleh Partai Golkar.

"Kocok-ulang akan dilakukan setelah Partai Golkar mengusulkan anggota fraksinya yang akan ditempatkan menjadi salah satu unsur pimpinan," ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut, H. Rijal Sirait, di Medan, Kamis (21/2).

Posisi Ketua DPRD Sumut dipastikan lowong, menyusul keputusan Partai Golkar memecat sekaligus merecall Wahab Dalimunthe.

Wahab dipecat dan direcall menyusul pencalonan dirinya sebagai salah seorang calon gubernur Sumut periode 2008-2013, ketika partai berlambang pohon beringin itu sudah menetapkan Ketua DPD Partai Golkar Sumut HM Ali Umri sebagai satu-satunya calon dari partai tersebut.

Dampak penarikan Wahab dari posisinya sebagai ketua dewan, Partai Golkar sebagai salah satu dari empat fraksi terbesar di DPRD Sumut harus mengusul dua anggotanya, yang satu diantaranya akan ditetapkan sebagai salah seorang unsur pimpinan.

Selain Partai Golkar, tiga fraksi terbesar lainnya di DPRD Sumut masing-masing PPP dan PDI-P dan Partai Demokrat.

Partai Demokrat sebelumnya telah menempatkan H. Hasbullah Hadi sebagai salah seorang unsur pimpinan dewan dari partai itu, sementara PPP menempatkan H. Ali Jabbar Napitupulu dan Japorman Saragih sebagai wakil dari PDI-P.

Rijal Sirait mengatakan, sesuai susunan dan kedudukan (susduk) dan tata tertib (tatib) yang berlaku di dewan, pengaturan posisi-posisi para unsur pimpinan di DPRD Sumut memang harus dilakukan melalui proses kocok-ulang.

Setelah partai yang menarik anggotanya mengusulkan dua nama pengganti dan kemudian salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai salah seorang unsur pimpinan dewan, lembaga legislatif itu kemudian akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua.

"Proses pemilihan itu sendiri akan dilakukan melalui rapat paripurna dewan, dimana setiap anggota dewan memiliki hak suara," katanya.

Ketika ditanyakan kenapa posisi Ketua DPRD Sumut tidak otomotatis diisi oleh anggota dewan dari Partai Golkar karena yang ditarik berasal dari partai itu, Rijal Sirait mengatakan tatib dan susduk tidak mengatur seperti itu.

"Susduk dan tatib yang berlaku di dewan mengamanatkan bahwa unsur pimpinan diusulkan oleh empat fraksi terbesar, sementara untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua harus dipilih langsung oleh para anggota dewan sendiri," katanya.(ms)
Mahasiswa Tolak
Figur Tak Bermoral Ikut Pilgubsu

Medan,(Lapan Anam)

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa (FKPPM) Sumatera Utara, Kamis (21/2) berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka menolak masuknya figur tak bermoral masuk jadi calon pemimpin Sumut di Pilgubsu 2008.

Di bawah komando Ketua FKPPM Sumut, Hendra Koto, mahasiswa menilai Sumatera Utara barometer Indonesia. Karenanya mereka menolak masuknya figur tak bermoral, karena hanya akan menyuburkan praktek KKN di Sumut.

Mahasiswa mengajak masyarakat Sumut menjadikan Pilgubsu 2008 sebagai momentum, merubah paradigma dan cara berpikir. Karenanya, figure tidak bermoral jangan diberi peluang untuk ikut bertarung di Pilgubsu, apalagi sampai harus ikut mendukung dan memilihnya.

"Kita harus kedepankan etika dan moral dalam berpolitik demi kemajuan dan kemakmuran Sumatera Utara," tandasnya.

Berkaitan dengan itu, sambung Hendra, FKPPM bermaksud menyampaikan petisi terkait Pilgubsu 2008. Di antaranya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dan KPU Daerah (KPUD) se Sumut untuk benar-benar independen dan memverifikasi semua calon demi tegaknya proses demokrasi di Sumut.

Selain itu, ucap dia, FKPPM dia juga meminta KPU untuk membuka akses informasi kepada masyarakat agar masyarakat bijak dalam menentukan pemimpinnya.

"Kita juga berharap cagub dan cawagubsu yang sudah ditetapkan KPU diuji lagi kelayakannya, agar jangan asal mencalonkan diri," ujar Hendra.

Massa mahasiswa itu diterima anggota Komisi A DPRD Sumut, Nurdin Ahmad dan Banuaran Ritonga. Namun, merasa kurang puas dengan pernyataan kedua anggota dewan itu, massa berbelok arah menuju Kantor KPU Sumut Jl. Perintis Kemerdekaan Medan untuk melakukan aksi yang sama. (ms)



Tri Tamtomo Sowan ke MUI Sumut
MUI Sumut Harapkan
Gubsu Mendatang Figur Amanah

Medan (Lapan Anam)

Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Prof DR H Abdullah Syah MA mengharapkan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mendatang merupakan figur yang amanah dan bermoral.

“Figur Gubsu yang amanah dan bermoral akan mampu menggali potensi kekayaaan daerah dan mengelolanya demi kemakmuran rakyat”, katanya saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Baitul Muslimin Indonesia Sumatera Utara H Anwar Nur, fungsionaris DPD PDI-P Sumut Alamsyah Hamdani dan Cagubsu dari PDI-P Sumut Mayjen (Purn) Tritamtomo di Kantor MUI Sumut, Jalan Sutomo Medan, Kamis (21/2).

MUI kata dia, tidak dalam kapasitas dukung mendukung dalam Pilgubsu 2008, karena MUI independent. Namun MUI mengajak ummat islam agar memilih ummat yang terbaik, dengan kriteria sosok yang amanah dan bermoral.

“MUI hanya bisa menghimbau agar memilih Cagubsu yang terbaik dan tidak mungkin menfatwakan seseorang. MUI itu independent”, tegasnya.

Abdullahsyah menjelaskan, dalam mencari figur pemimpin Sumut mendatang, cari atau pilihlah yang terbaik dari terbaik pemimpin Sumut yang ada saat ini, baik itu dari sisi ilmunya, akhlak dan kemampuan memimpin.

“Soal menang atau kalah, itu semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengkehendaki, maka pasangan itu bisa menang, demikian juga sebaliknya,” ujar Abdullahsyah.


Sementara itu, Cagubsu Mayjen (Purn) Tritamtomo yang diusung DPD PDI-P Sumut berpasangan dengan Benny Pasaribu mengungkapkan, kedatangan dirinya ke MUI Sumut sebagai bentuk menghormati orang tua serta menjalin silaturahmi yang selama ini terputus.

“Kedatangan kita kemari hanya sowan dan ingin mengunjungi orang tua yang telah sekian lama saya tinggalkan. Sebab, sejak saya tidak bertugas lagi di Sumatera Utara ini, saya jarang mengunjungi orang tua saya (MUI-red),” ujar Tritamtomo.

Dijelaskan Tritamtomo, sejak dirinya bertugas di Sumatera Utara lebih kurang 3 tahun sebagai Pangdan I/BB, tentunya ada ikatan emosional antaranya dirinya dengan MUI Sumut selaku orang tua.

Tentunya, ungkap Tritamtomo, sejak saya tidak bertugas lagi di Sumatera Utara, hubungan silaturahmi ini terputus. Karena itu, kata Tritamtomo, melalui silaturahmi ini, hubungan tersebut akan dijalin kembali antara anak dan orang tuanya yang telah lama berpisah.

Dalam kunjungan itu, Tritamtomo memohon agar MUI berkenan menerima 100 sak semen yang akan disumbangkannya untuk rehab gedung MUI yang sedang berlangsung. “Mohon saya ingin ikut membantu 100 sak semen, ini sudah niat saya”, katanya.

Dalam kunjungan yang akrab itu, Tri Tamtomo juga menepis isu soal dirinya beragama Kristen Katolik, seperti yang diisukan dan mulai berkembang saat ini.

"Tritamto Katolik? Ah, isu itu sama sekali tidak benar. Malah saya sudah bolak-balik ketanah suci untuk naik haji," kata mantan Pangdam I/BB itu.(ms)


PBR Optimis Pasangan Wahab-Raden
Raih 30-35 Persen di Pilgubsu

Medan(Lapan Anam)

Ketua umum DPP PBR Bursah Zarnubi SE menyatakan optimismenya terhadap pasangan cagubsu/cawagubsu H Abdul Wahab Dalimunthe SH/Raden Muhammad Syafii SH bisa meraih 30-35 persen suara di Pilgubsu yang akan dilaksanakan 16 April 2008, jika segenap kader partai pendukung benar-benar memanfaatkan semua jaringan hinggaq ke desa-desa.

Sikap optimisme ini dinyatakan Bursah Zarnubi SE dalam acara silaturahmi akbar DPW, DPC, anggota legislative dan organisasi otonom PBR se-Sumut, juga dihadiri unsure DPP PBR dan Cagubsu PBR, PAN dan Partai Demokrat H Abdul Wahab Dalimunthe SH, Rabu (20/2) di Hotel Dharma Deli Medan.

Bursah Zarnubi menyatakan pasangan Wahab/ Raden Syafii punya peluang cukup besar bisa memasuki 30-35 persen dalam Pilkada Sumut 2008, karena selain memiliki kelebihan juga banyak etnis yang akan mendukung pasangan tersebut.

Dicontohkannya Raden Muhammad Syafii sebagai orang Jawa, tidak hanya bisa menggaet masyarakat etnis jawa, tapi juga Sumatera Barat, karena istrinya berasal dari Sumatera Barat. Demikian halnya Wahab Dalimunthe juga punya pendukung etnis Melayu dan Batak dari Selatan.

Selain itu, kata Bursah, Wahab Dalimunthe memiliki kelebihan, karena sejak tahun 1970 sudah dikenal PNS di birokrat dan juga tokoh penuh kesederhanaan dan kearifan. “Kedua tokoh ini memiliki kepemimpinan sejati di Sumut, penuh kebajikan dan dekat dengan masyarakat/rakyat,” ujarnya.

Karena itu, Bursah Zarnubi menginstruksikan segenap kader PBR di Sumut menggunakan semua jaringan hingga ke desa-desa sekaligus memanfaatkannya, serta mempengaruhi opini dengan memanfaatkan media massa . “Kita harus cepat membangun jaringan dengan koalisi partai, masyarakat menyakinkan kepada masyarakat bahwa pasangan Wahab/Raden merupakan tokoh teladan, pemimpin sejati dan peduli kepada rakyat,” katanya.

Wahab Dalimunthe dalam kesempatan itu hanya meminta komitmen dari PBR, untuk bersama-sama berjuang dalam PilGubsu nanti dan berjanji tidak akan lupa kacang pada kulitnya, jika terpilih menjadi Gubsu.(ms)


4 Dosen UMSU Datangi DPRD SU
Minta Perlindungan Hak dan Pemulihan Nama Baik

Medan (Lapan Anam)

Empat dosen UMSU mendatangi gedung DPRD Sumut, Rabu (20/2) minta perlindungan hak dan pemulihan nama baik sebagai dosen di perguruan tinggi swasta tempat mereka mengabdikan diri.

Keempat dosen tersebut Nur Rahma Amini, Nalil Khaairiyah, Nurzannah dan Muslin Simbolon diterima Ketua dan anggota komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution, Abul Hasan Harahap, Usman Hasibuan dan Hosen Htg terkait dengan surat keputusan Rektor UMSU No 100,101,102,104/II.3/UMSU/D/2008 tertanggal 28 Januari 2008 tentang pemberhentian dosen tetap dan jabatan structural secara tidak hormat serta pengembalian dosen PNS kopertis wilayah I DPK pada UMSU.

“Kami mohon DPRD Sumut memberikan perlindungan hak dan pemulihan nama baik kami sebagai dosen UMSU, berdasarkan UU guru dan dosen No 14/2005 pasal 67-68,” ujar keempat dosen tersebut.

Diungkapkan mereka, surat keputusan pemberhentian yang diterbitkan rector itu tidak mempunyai argumentasi dan alas an yang jelas, bahkan surat keputusan pemberhentian itu tanpa melalui proses surat peringatan 1,2 dan 3 yang ditujukan kepada masing-masing dosen bersangkutan.

Para dosen itu juga menilai, surat pemberhentian itu bertentangan dengan statute UMSU pasal 70 butir 2 berbunyi dosen tetap universitas diangkat dan diberhentikan BPH atas usul rector. Padahal, sebagai dosen kami tetap menjalankan aktivitas dan tanggung jawab perkuliahan yang dibebankan sesuai dengan tuntutan tridharma perguruan tinggi, kaedah PTM serta visi dan misi universitas.

Selain itu, ungkapnya, sebagai dosen pihaknya tidak pernah melakukan tindakan yang amoral melawan hokum ataupun melanggar kode etik jabatan.

Menyikapi hal itu, Rafriandi Nasution menyatakan, Komisi E tetap menampung aspirasi yang disampaikan dan akan mempelajari secara teliti persoalan. Karena itu, Komisi E akan membawa permasalahan dalam rapat internal komisi.


“Meski demikian, disarankan agar permasalahan diselesaikan secara musyawarah dengan pihak UMSU dan Komisi E juga akan membangun komunikasi dengan pihak rektorat UMSU,” ujar Rafriandi..(ms)












1,366 Juta Unit Ranmor di Sumut Tidak Bayar PBK
PKB-BBNKB Masih Andalan PAD Sumut

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut melalui Komisi C sempat terkejut melihat data ranmor (kendaraan bermotor) yang tidak membayar PKB (pajak Kendaraan Bermotor) di Dirlantas Poldasu, hingga tahun 2007 mencapai 1,366 juta unit lebih. Padahal, PKB-BBNKB merupakan primadona pendapatan untuk Propinsi Sumatera Utara.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut diikuti Isrok Ansyari Siregar, Budiman P Nadapdap, Sobambowo Bu’Ulolo, Isfan F Fachruddin, Yulizar P Lubis, Zaman Gomo Mendrofa dengan Dirlantas Poldasu, dipimpin ketua komisi HM Zaki Abdullah, Rabu (20/2) di gedung Dewan.

Menurut Yulizar P Lubis, APBD Sumut TA 2008 mencapai Rp3,2 triliun, diantaranya pendapatan mencapai Rp2 triliun yang 80 persen atau Rp1,5 triliun berasal dari PKB dan BBNKB yang dikelola Dirlantas Poldasu. Dari jumlah ranmor yang terdata 2,896 juta unit lebih, yang aktif membayar pajak tahun 2007 baru sekitar 60 persen atau 1,520 juta unit lebih, selebihnya belum atau tidak membayar.

“Jika ranmor sekitar 1,366 juta unuit lebih itu seluruhnya membayar pajak rata-rata Rp100 ribu/unit, diperkirakan PAD dari PKB dan BBNKB akan bertambah Rp1,5 triliun lagi. Kita perlu tahu kendalanya, kalau perlu Dirlantas bertindak tegas bagi yang tidak membayar pajak tersebut,” tandas Yulizar.

Yulizar mengakui, Dirlantas telah memberi konstribusi PAD Sumut dari pemilik kendaraan, tapi hendaknya perlu dipikirkan timbal balik yang dibutuhkan masyarakat wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan fasilitas yang terbaik guna mendulang uang sebanyak-banyaknya.

Isrok Ansyari juga berharap, PAD Sumut dari PKB dan BBNKB yang hampir Rp2 triliun dapat lebih ditingkatkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama terhadap kendaraan bermotor berplat diluar Propinsi Sumatera Utara, seperti plat B yang masih berkeliaran di daerah ini.

Sementara Direktur Dirlantas Poldasu AKBP Drs Frans K Palayukani tidak menyebutkan secara terinci data ranmor sebanyak 1,366 juta aunit lebih yang tidak membayar pajak, baik jenis roda dua maupun roda empat. Sedangkan ranmor aktif (bayar pajak tahun 2007) sebanyak 1,520 juta unit lebih, kendaraan mutasi masuk 4.183 unit dan mutasi keluar mencapai 13.143 unit.

Frans K Palayukani menyebutkan, permasalahan yang dialami tidak hanya internal yaitu kekurangan personel lantas (lalu lintas) dan terbatasnya sarana alat komunikasi, tapi juga eksternal, dimana masih terjadi perbedaan interpretasi tentang perundang-undangan lantas dan PP oleh instansi pemerintah.

Selain itu, tidak dilibatkannya institusi Polri dalam pembangunan tata kota , tidak berfungsinya Bakortib Lantas dalam pengkajian perlalulintasan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kamseltibcar lantas.

Sedangkan permasalahan lantas yang kronis di Sumut, Frans menyebutkan, terkait perbaikan jalan lintas Sumatera khususnya dari Kota Pinang, Rantauprapat-Kisaran, Tebingtinggi dan Muara Sipongi, Padangsidimpuan, Sibolga dan Tarutung. Kemudian, perlu dibangun jalan alternative di Perbaungan dan Sei Rampah Kabupaten Sergei, karena daerah ini angka kematian akibat kecelakaan cukup tinggi.

Persoalan lainnya, tambah Frans, masalah jalan lintas Medan-Karo, perlu dibangun jalan alternative khususnya di Permandian Sembahe atau peningkatan jalan dari Binjai-Telaga-Kuta Rakyat-Kabanjahe. Masalah pembangunan jalan Fly Over di Simpang Aplas tidak dilakukan amdal lantas, juga merupakan persoalan lantas yang kronis.(ms)

PT Taspen Diminta Koordinasi
Soal Pembayaran Tunjangan Veteran

Medan (Lapan Anam)

Komisi E DPRD Sumut meminta PT Taspen segera melakukan koordinasi dengan Kanminvetcad-Asahan dan Babinminvetcaddam I/BB, menuntaskan persoalan 26 calon penerima tunjangan veteran, agar permasalah yang menjadi kendala belum dibayarnya tunjangan veteran tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan kegelisahan.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution, ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan manajemen PT Taspen dan perwakilan calon penerima tunjangan veteran didampingi PBHI Sumut, Rabu (20/2) di gedung Dewan.


Setelah mendapat masukan dari anggota Komisi E seperti Ir Yantoni Purba MM, H Muhammad Nuh, Abul Hasan Harahap, Hj Riri Kartini Bertauhid, Syukran Tanjung dan Hasnan Said, Komisi E minta persoalan calon veteran belum menerima tunjangan dari PT Taspen harus segera dituntaskan, karena usulan penerimaan tunjangan veteran sudah lama diajukan.

Menurut Abul Hasan, perlu ditelusuri titik persoalan sehingga para bekas pejuang tersebut diabaikan dan belum juga mendapatkan tunjangan veteran. “Jika persoalannya ada pada Ditjen Persmanvet (Direktorat Jenderal Personil tenaga manusia dan veteran), Komisi E perlu segera merekomendasikan, agar ada kepastian terhadap 26 calon veteran itu berhak menerima tunjangan veteran atau tidak,” ujar Abul Hasan.

Karena itu, lanjut Rafriandi Nasution yang sempat menskor rapat selama 5 menit untuk pihak PT Taspen, PBHI Sumut dan beberapa anggota dewan, Komisi E juga minta PBHI Sumut juga berkoordinasi dengan Kanminvetcad 1/10 Asahan dan Babinminvetcaddam I/BB. Sedangkan Komisi E juga akan merekomendasikan hasil rapat dengan pendapat ke kedua lembaga yang berwenang menetapkan sah sebagai veteran atau tidak.

Rafriandi menyatakan, dari penjelasan Wakil Ketua PT Taspen Agus Gunadi , PT Taspen tidak punya niat untuk menunda atau tidak membayar tunjangan veteran atas nama 26 calon veteran itu, tapi Taspen saat ini sedang menunggu hasil verifikasi maupun klarifikasi data dan dokumen calon veteran yang sudah diusulkan beberapa tahun lalu.

Wakil Ketua PT Taspen Agus Gunadi mengakui, pihaknya tidak pernah menunda pembayaran, tapi masih menunggu jawaban dari hasil ferivikasi maupun klarifikasi ke-26 calon penerima tunjangan veteran itu dari Ditjen Persmanvet Dephan atas SKEP, yang diragukan sehubungan data secara fisik maupun dokumen(ms)
Kader PBR di Sumut Diinstruksikan menangkan Wahab-Raden

Medan, (Lapan Anam)

Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi SE menginstruksikan kepada seluruh kader PBR se-Sumut melakukan konsolidasi, guna memenangkan pasangan H Abdul Wahab Dalimunthe SH dan H Raden Muhammad Syafii SH MHum sebagai cagub/cawagub Sumut periode 2008-2013.

"Sekarang bukan saatnya kita berleha-leha. Saya minta kader PBR se-Sumut mulai tingkat wilayah hingga ranting dan kader yang ada di legislatif untuk melakukan konsolidasi partai untuk memenangkan pasangan cagub/cawagub yang kita usung," kata Bursah Zarnubi pada silaturahmi akbar DPW PBR Sumut, di Hotel Dharma Deli Medan, Rabu (20/2).


Bursah Zarnubi menegaskan, keputusan DPP PBR menetapkan pasangan Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Muhammad Syafi'i yang juga Wakil Ketua Umum DPP PBR sebagai pasangan cagub/cawagub Sumut, sudah keputusan final dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

"Jadi bila ada kader PBR di Sumut yang menolak keputusan DPP PBR akan dikenai sanksi tegas," katanya menegaskan.

Hadir pada silaturahmi akbar DPW PBR Sumut ini cagub/cawagub Sumut periode 2008 - 2013 Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Muhammad Syafi'i.

Pasangan ini maju pada Pilgubsu 16 April 2008 didukung 3 koalisi partai yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi.

Wakil Ketua DPW PBR Sumut Ir Tosim Gurning mengatakan kehadiran Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi mempertegas, kader PBR se-Sumut harus merapatkan barisan dan solid memenangkan duet Wahab-Raden Syafi'i (WARAS).

"Jadi tidak ada lagi alasan bagi kader PBR yang coba-coba mendukung calon lain pada Pilgubsu mendatang. Apalagi ada kader yang menjadi tim sukses pasangan cagub/cawagub Sumut lainnya," tegas Tosim.
Sekretaris Fraksi PBR DPRD Sumut itu mengatakan pengurus dan kader PBR secara intensif akan mengawal pasangan Wahab-Raden Syafi'i hingga proses penghitungan suara nanti.

Sehubungan dengan itu ia juga mengimbau agar segenap keluarga besar PBR di daerah itu agar tidak lengah dan mengikuti setiap proses pelaksanaan pilkada termasuk sampai penghitungan suara.

"Komitmen kita bukan saja sekadar mengusung pasangan Wahab-Raden Syafi'i tetapi juga menghantarkan pasangan ini menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2008-2013. Karena itu kita juga akan mengawal proses penghitungan suara," kata Tosim Gurning.(ms)
Anggota Panwaslih Pilgubsu Harus Netral

Sibolga (Lapan Anam)

Ketua Panwaslih Sumut David Susanto SE menyerukan seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih),Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2008-2013 menjaga netralitas.

"Panwaslih harus menjaga netralitas namun harus tegas dalam mengawasi tahapan-tahan Pilgubsu",katanya dihadapan anggota Panwaslih Kota Sibolga,Tapteng,Taput dan Tobasa di Pandan ,Senin (18/2).

David Susanto melakukan pertemuan dengan Panwaslih Kabupaten/Kota,sesaat setelah dilantik Kajari Sibolga dan Kajari Tarutung disaksikan anggota Komisi A DPRDSU H Arifin Nainggolan SH,MSi mewakili Ketua DPRDSU di Bina Graha Kantor Bupati Tapteng.

Hadir pada pelantikan itu Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing dan Wakilnya Effendi Pohan serta anggota Kamisi A DPRDSU selaku Pansus Seleksi anggota Panwaslih Drs Budi Mulia Bangun dan H Azwir Husin.

Dalam pertemuan dirangkai pleno pertama Panwaslih yang baru dilantik,David mengingatkan terbatasnya waktu konsolidasi bagi Panwaslih. Karenanya dia meminta agar Panwaslih Kabupaten/Kota segera menyiapkan sekretariat,sekretaris dan bendahara dari Pemkab/Pemko serta merekrut personil sekretariat.

David juga mengingatkan agar Panwasllih Kabupaten/Kota segera merekrut calon anggota Panwaslih kecamatan.Paling lambat tanggal 25 PebruARI 2008, nama-nama calon sudah harus diterima Komisi A DPRDSU selaku Pansus seleksi calon Panwaslih untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslih Kecamatan.

Dalam pleno pertama Panwaslih yang digelar di aula Kantor Bupati Tapteng tersebut, terpilih sebagai Ketua Panwas Tapteng Syafran Matondang,Ketua Panwas Sibolga Sofyan Shauri Nasution SE, Ketua Panwas Taput Rudolf Sirait,Ketua Panwas Tobasa Oscar Siagian.

Sementara Arifin Nainggolan mewakili Ketua DPRDSU dalam sambutan pelantikan menekankan agar Panwaslih bekerja maksimal mengawasi tahapan Pilgubsu.Walau pembentukan Panwaslih terkesan serba cepat,namun kinerja diharapkan tetap profesional.

Waktu pembentukan Panwaslih sangat singkat sementara tahapan Pilgubsu sudah berjalan.Maka anggota Panwaslih harus bekerja keras dan serba cepat,terutama dalam pembentukan Panwaslih tingkat kecamatan.

"Saya yakin saudara sudah paham tugas masing-masing,maka pembentukan Panwaslih tingkat kecamatan sudah tak begitu sulit",katanya.(ms)

Pemkab/Pemko Jangan
Lepas Tangan Soal Panwaslih

Medan (Lapan Anam)

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2008-2009, David Susanto SE mengingatkan Pemkab/Pemko di Sumut untuk tidak lepas tangan, dalam pembentukan Panwaslih di daerahnya.

“Jangan ada kesan Pemkab/Pemko tidak mau tahu soal pembentukan Panwaslih di daerahnya. Karena sesuai peraturan dan perundangan,Pemkab/Pemko berperan penting melancarkan tugas-tugas Panwaslih”,katanya dalam dialog dengan anggota Panwaslih Pilgubsu Siantar dan Simalungun di Bina Graha Pemko Siantar, Selasa (19/2).

Pelantikan Panwaslih Siantar dan Simalungun dilaksanakan Ketua PN Siantar dan Ketua PN Simalungun dengan pimpinan upacara, H Azwir A Husin, anggota Komisi A DPRDSU selaku Pansus Seleksi Panwaslih dan mewakili Ketua DPRDSU. Hadir juga anggota Komisi A DPRDSU H Arifin Nainggolan SH,MSi dan Drs Budi Mulia Bangun.

Para anggota panwaslih yang dilantik yakni Panwaslih Kabupaten Simalungun Drs. Ulamatuah Saragih (Ketua),Dra. Fatimah,Yanti Sinaga,Sahala Lingga,Todo Batara Silalahi, SH,IPTU Jarait Sinaga. Panwaslih Kota pematang Siantar yakni Tigor Munthe (Ketua), Drs. Mangasi Tua Purba,Syamsul Bahri Nasution,Drs. Faozatulo Lomboe SH,AKP Rusdi.

Dalam dialog dengan anggota Panwas tersebut, David Susanto menjelaskan pentingnya kordinasi antar inastansi dalam mensukseskan Pilgubsu 2008. Khusus dalam pembentukan Panwaslih, dia menyebutkan peran penting Pemkab/Pemko dalam penyediaan sekretariat,Sekretaris dan Bendahara Panwaslih serta personil.

“Sekretaris dan Bendahara Panwaslih direkrut dari unsur PNS Pemkab/Pemko masing-masing. Karenanya kordinasi dengan instansi terkait menjadi sangat penting”, katanya.

Sementara Arifin nainggolan, Azwir A Husin dan Budi Mulia Bangun mengingatkan Panwaslih Siantar dan Simalungun segera merekrut calon Panwaslih Kecamatan. Batas akhir pengajuan nama calon harus diterima Komisi A DPRDSU selalu Pansus seleksi, paling lambat 25 Pebruari 2008 untuk ditetapkan.(ms)

NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLIH

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBSUPERIODE 2008-2013


KOTA MEDAN
:

Azrai,SS
Rahmad Kartolo Simanjuntak
Sahat Maruli Tua Simatupang ST
Anddy Yanto Herlan SH,Mhum
AKP Drs Darwin Pardede

KOTA BINJAI :

H.Syarifuddin Ritonga
Tongtongma Ramot Simamora
Drs Johannes Surbakti STh
AKP Zulkarnaen

KABUPATEN LANGKAT:

Drs Marhadeni Nasution SKM
Nyak Cut Syahril Sag
Heri Yudianto
Zulfikar Nasution SH
AKP Edi Yanto

KABUPATEN DELI SERDANG :

Ir Achmad Hambali H
Drs H Wirman MA
Drs Hendri Simon Matondang
Rusli SH
IPTU Mulyadi

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI:

Nurhasan SH
Syahriansyah
Azwen Fadley
Parlin Purba SH
IPTU T Manurung

KOTA TEBING TINGGI:

Wal Ashri SP
Sufriady
Adwin Dhani
Yudha Utama Putra SH
IPTU Imran Suaji

KABUPATEN SIMALUNGUN:

Drs. Ulamatuah Saragih
Dra. Fatimah Yanti Sinaga
Sahala Lingga
Todo Batara Silalahi, SH
IPTU Jarait Sinaga

KOTA PEMATANG SIANTAR:

Drs. Mangasi Tua Purba
Tigor Munthe
Syamsul Bahri Nasution
Drs. Faozatulo Lomboe, SH
AKP Rusdi

KABUPATEN TOBASA:

Partogi Siahaan
Oskar Siagian SKM
Drs. Robinson Tambunan
Edward Malau, SH
AKP S. Sembiring

KABUPATEN TAPANULI UTARA:

Sardion Situmeang, SH
Kesaktian Manurung, SST
Rudolf P. Sirait, SH
Marcos Simaremare, SH,M.Hum
IPDA Muhammad Hasan, SH


KOTA SIBOLGA:

Sofyan Shauri Nasution, SE
Asa Dame Simanjuntak, SH
Hendra Sahputra
Mursal, SH
AKP Suteja Atmaja

KABUPATEN TAPANULI TENGAH :

Safran Matondang, SE
Drs. Syafwanudin MPd
Darwis Sufrianto Sibarani, S.Sos
Ari Kuswadi, SH
AKP Sudirman, WW

KABUPATEN ASAHAN:

Rahmawati
Muhammad Rito
Suparno
Supriandi Daulay SH
AKP Rachmad Affandi SE

KOTA TANJUNG BALAI:

Dedy Hendrawan SH
Lian Rangkuti
Ismail A Gani
Kadlan Sinaga SH
IPTU Willi Brodus Pohan

KABUPATEN LABUHAN BATU :

M Sofyan MA
Yoes Irwan Batubara SP
Bangun Hasibuan
Novhan Siregar SH
IPDA Said Nasution

KABUPATEN TAPANULI SELATAN :

Al Benny H Damanik SP
Ali Amran Sag
Ir Rahmad Hasibuan
Ali Akbar Dasopang SH
AKP Hariun Dalimunthe

KOTA PADANG SIDIMPUAN:

Abd Latif Lubis
Arbanur Rasyid MA
Oppen Ritonga
Nazar Makmur Harahap SH,MM
AKP J Lumban Toruan

KABUPATEN MADINA :

Yahya Ansari
Aswin Hasibuan SP
Maddin Jambak
Marajungjung Harahap SH
AKP Hasril

KABUPATEN KARO :

Mardaus Purba, ST, SE
Sofyan Ginting, SH
Moris Sembiring, SH
Mazmur Bangun, SH
IPTU Sayuti

KABUPATEN DAIRI :

Pantur Lumban Toruan, BA
Marihot Pandapotan Sirait, S.Th
Surung G.H. Simanjuntak, SS
Ferdinand Girsang, SH
IPDA Banuara Manurung

KABUPATEN PAKPAK BHARAT :

Ir. Floren Berutu
Sondang Sinamo
Sahab Gamaliel Manik Sihotang, SH
Josua Ginting, SH
AKP T. Mataniari

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN :

Rikardo Simamora
Sudarto Diessen Siringo Ringo, SH
Marusaha Lumban Toruan, ST
R. Aritonang, SH
IPDA Budiono

KABUPATEN SAMOSIR :

Fernando Sitanggang, SH
Tondor Samosir, S.Pd
Binsar Manihuruk, SH
Karya Graham Hutagaol, SH,M.Hum
AKP Ridwan Silalahi

KABUPATEN NIAS :

Ir. Cakra Eli Gulo
Laka Dodo Laia, SH
Heseziduhu Lase, SE
Frans Rudy Putra Zebua, SH
AKP Ofenaio Gulo

KABUPATEN NIAS SELATAN :

Rindu H. Halawa
Meso’aro, Zega, S.Pd
Ismael Dachi, SE
Siata Hia, SH
IPTU Fasokhi Hulu.


****************************


Pasangan “Waras” Tolak Black Campaign

Medan (Lapan Anam)

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, H Abdul Wahab Dalimunthe dan H Raden Muhammad Syafii SH,M.Hum (Waras) menyatakan tidak akan melakukan black campaign, yakni kampanye dengan menjelek-jelekkan kandidat lain, saat melakukan kampanye Pilgubsu nanti.

Hal itu juga sudah menjadi komitmen tim sukses pasangan “Waras” yang akan mendatangkan juru kampanye nasional, DR.Ir Akbar Tanjung serta sejumlah juru kampanye lokal gabungan koalisi partai pendukung pasangan tersebut.

Pasangan “Waras” didukung tiga partai yakni Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Raden Syafi’i, kepada wartawan, kemarin menyatakan kampanye akan lebih difokuskan pada pemaparan visi dan misi serta program jika menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan menghindari menjelek-jelekkan kandidat lainnya.

Menurut Raden yang akrab disapa Romo, majunya dia sebagai kandidat calon wakil gubernur bersama Wahab yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut, bisa terjadi berkat “tangan Allah”.

Sebab dia bersama Wahab, kata Romo, sudah terlambat 10 bulan dalam hal melakukan sosialisiasi, dibanding kandidat lainnya.

Apalagi Romo mengaku sempat beredar kabar bahwa dia bersedia maju sebagai kandidat cawagub untuk menerima “uang mundur” yang disebut-sebut mencapai Rp10 miliar. “Saya sempat ditawari uang mundur Rp10 miliar dari salah seorang kandidat. Tapi yang tidak mau karena memang tujuan saya untuk menjadi cawagub bukan untuk mencari uang mundur,” kata Romo.

Kerjasama yang dibangunnya bersama Wahab kata Romo, lebih pada ikatan emosional dan kekeluargaan, bukan pada materi. Sebab tak sepeser pun PBR menerima uang dari Wahab, demikian pula sebaliknya, hingga Romo dapat menempati posisi Cawagub. “Saya bukan mau cari uang,” kata Romo kembali menegaskan. (ms)

SMART CARD KEBIJAKAN KURANG KERJAAN

Medan (Lapan Anam)

Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) Mayjen Simanungkalit mengatakan, pembatasan konsumsi BBM jenis premium
5 liter perhari dengan sistem Smart Card merupakan kebijakan kurang kerjaan dari pemerintah.

"Kebijakan Smart Card hanya menambah kerjaan dan kebijakan sia-sia untuk menzolimi rakyat. Bensin 5 liter itu hanya cukup untuk jarak tempuh 25 KM, maka kebijakan itu harus ditolak dan penggagas kebijakan itu harus diusut", katanyadi Medan,Jumat (15/2).

Menurut dia, kebijakan itu merugikan publik dengan membatasi akses publik memperoleh pasilitas BBM.Kebijakan itu juga menguntungkan pihak asing yang telah menanam modal di Indonesia,dengan beroperasinya seumlah SPBU(Stasiun Pengisian Bahanbakar untuk Umum) milik asing.

Mayjen Simanungkalit juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan
(KWPPN) meminta pemerintah segera membatalkan kebijakan menyalah itu.Karena disaat rakyat sudah susah malah ada kebijakan membatasi hak-hak rakyat memperoleh BBM dalam jumlah layak sesuai kebutuhan.

"BBM itu kebutuhan vital masyarakat yang tidak boleh dibatasi dengan aturan-aturan tak populer. Pemerintah harus tahu bahwa rakyat itu membeli BBM,bukan minta gratis",katanya.

Karenanya,Mayjen Simanungkalit menilai, pemberlakuan Smart Card tidak lebih sebagai upaya membatasi akses rakyat memperoleh BBM. Artinya, sama saja sebagai kebijakan SUBDIBILHEB (Supaya dibilang hebat), yang sama sekali tidak bermanfaat.

"Pemerintah seharusnya memberi layanan terbaik kepada rakyat,jangan justru
membuat kebijakan merepotkan", kata Simanungkalit.

Dia menghimbau pakar-pakar ekonomi Indonesia segera turun gunung dan memberi masukan kepada tim ekonomi presiden.Dengan itu,kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menzolimi rakyat.(ms)

Raden Muhammad Syafii SH,MHUm:
Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan Masih Diabaikan

Medan (Lapan Anam)
Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakat menuju sejahtera, modern dan religius. Sumut bukannya daerah miskin SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia). Selama ini yang terjadi adalah pengelolaan pemerintahan yang sangat salah sehingga Sumut banyak ketinggalan dari propinsi lain.
Demikian diungkapkan H Raden Muhammad Syafi'i saat menghadiri undangan silaturahmi 22 pimpinan dan tokoh kelompok pengajian di Dusun Bah Banjir, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, Rabu (13/2).

Pada kesempatan itu, Romo, demikian sapaan akrabnya juga menjelaskan sekilas sosok H Abdul Wahab Dalimunthe yang menjadi pasangan H Raden Muhammad Syafi'i pada Pilgubsu 16 April mendatang.

Romo menjelaskan, selama ini pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan diabaikan. Kondisi ini makin diperparah lagi karena kualitas pembangunan jeblok padahal telah menelan anggaran yang tidak sedikit.

Tidak sedikit kita dijumpai satu sekolah hanya memiliki 3 ruangan dengan guru sekolah hanya 5 orang saja. Kondisi serupa juga ditemui di beberapa puskesmas khususnya di daerah terpencil. Ada puskesmas tak memiliki tenaga medis dan ruang rawat pasien yang tidak memadai.

Demikian juga halnya di sektor pertanian. Petani sudah capek-capek menanam komoditi, namun hasilnya tak sepadan dengan jerih payahnya akibat fluktuasi harga. "Akibatnya, kebanggan kita pada negeri sendiri agak berkurang. Malah ada kecenderungan bagi sebagian masyarakat, tidak afdol rasanya berobat kalau tidak dirawat di luar negeri, atau tak enak rasanya bila belum menikmati durian bangkok," ujar Romo.

Menurut Romo, pembangunan pertanian seharusnya pemerintah melindungi petani. Salah satunya dengan menyediakan dana ketahanan pangan. "Bila harga salah satu komoditi turun dan merugikan petani, pemerintah bisa membelinya dengan harga tinggi dan menyuplainya ke daerah-daerah yang harga komoditi tersebut melonjak tinggi," tuturnya.

Romo menjelaskan, sejak awal pencalonannya menjadi cawagub (calon wakil gubernur), dirinya pernah ditawari oleh berbagai tokoh sebagai pasangan mereka. Namun semuanya itu ditolaknya, kecuali Pak Wahab. Menurutnya, Wahab adalah sosok birokrat dan tokoh politik yang bersih dan patut untuk diteladani.

"Pak Wahab kaya pengalaman dan seorang pengayom. Karirnya sungguh cemerlang, bekerja lurus dan nyaris tidak memiliki cacat selama di birokrat hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Sumut. Sulit mencari figur seperti beliau di Sumut. Sosok seperti beliau cocok dipasangkan dengan figur muda yang lugas dan berani," tukas Romo.

Acara silaturahmi yang diadakan di salah seorang tokoh masyarakat di desa tersebut berlangsung akrab. Salah seorang pengurus kelompok pengajian, Ny
Damisyati Idris Sinaga menuturkan, sudah lama mengenal Romo karena kerap mengisi khutbah di pengajian mereka.

Sebelum dan sesudah anggota DPRD Sumut, ternyata Romo tidak berubah, sebagai seorang ustadz. "Semoga saja beliau tetap ustadz walaupun nantinya sudah menjadi wagubsu," harap Ny Damisyati. (ms)


RECALL KETUA DPRD SUMUT SEGERA DIPROSES
* PKS SIAP TAMPUNG WAHAB

Medan, (Lapan Anam)

DPD Partai Golkar (PG)Sumatera Utara segera akan memroses recall terhadap kadernya yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut, H. Abdul Wahab Dalimunthe.
"Segera diproses. Surat pemberhentian sekaligus recall Wahab sebagai anggota dewan dari Fraksi Partai Golkarsegera kita sampaikan ke DPRD Sumut," ujar anggota Fraksi PG Sumut H.Amas Muda Siregar di Medan, Jumat (15/2).

Menurut dia, proses recall tersebut kinitengah dibahas di DPD PG Sumut. "Siang ini (Jumat) kami membahasnyasecara mendalam di internal partai," ujarnya.

Wahab dipecat dandi-recall karena maju sebagai calon Gubernur Sumut periode 2008-2013. Ia berpasangan dengan Wakil Ketua Umum DPP PBR H. Raden Muhammad Syafii melalui dukungan Partai Demokrat, PAN dan PBR.

Selain Wahab, dengan alasan yang sama DPP PG juga memecat Ketua Dewan Penasehat PG Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE yang juga Bupati Langkat. Ia diusung PPP,PKS dan PBB bersama delapan partai kecil lain.

PG sendiri telah menetapkan Ketua DPD PG Sumut yang juga Walikota Binjai HM Ali Umri sebagai calon gubernur. Rapimnas III PG memutuskan partai itu hanya mengusung satu pasangan calon pada setiap pilkada dan kader tidak diperkenankan mencalonkan diri dari partai lain.

Menurut Sekretaris Korwil Sumut-NAD DPP PG, Leo Nababan, di Medan, Kamis (14/2), pemecatan Wahab didasarkan pada SK DPP PG No. Kep-20/DPP/Golkar/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum HR Agung Laksono dan Sekjen Sumarsono.

"Mulai hari ini (Kamis, 14/2) Wahab tidak lagi Ketua DPRD Sumut. Ini demi tertib organisasi serta penegakan disiplin terhadap kader yangmelakukan tindakan yang bertentangan dengan asas dan tujuan partai," katanya.

Menurut Amas Muda Siregar, surat pemecatan dan recall Wahab akan diantarkan ke DPRD Sumut, Senin (18/2). Setelah proses di dewan, surat tersebut akan disampaikan ke KPUD Sumut.

"Setelah itu KPUD yang akan menyampaikan surat pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar," katanya menjelaskan. Soal PAW Wahab, Siregar menyebut nama Hanafi Harahap, kader yang pada pemilu 2004 menempati nomor urut ketiga di bawah Wahab dan anggota Fraksi PG Nurdin Ahmad. Mereka berasal dari daerah pemilihan Kota Medan.

Tidak Berpengaruh
Pada bagian lain Siregar mengatakan pemecatan kedua kader itu tidak akan berpengaruh besar terhadap PG Sumut. "Mereka berdua seperti barang bekas yang ditampung tukang botot. Atau, kalau ibarat mobil, mereka berdua itu mobil seken," ujarnya.

Menurut dia, orang-orang yang menampung barang bekas atau mobil seken adalah "orang-orang yang tidak punya kemampuani". "Golkar tidak risau dengan Wahab, Syamsul, atau dengan pihak yang menampung keduanya," katanya.

PKS SIAP TAMPUNG WAHAB
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ,menyatakan siap menampung tokoh-tokoh Islam termasuk Abdul Wahab Dalimunthe SH yang dipecat dari partai. Bahkan tokoh tersebut akan ditempatkan sesuai kedudukan yang pernah dipegangnya di partai lain sebelum dipecat.

"Jika mendaftarke PKS akan disambut dengan ahlan wasahlan",kata Ketua Majlis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumut Sigit Pramono SE kepada wartawan di Medan,Jumat (15/2).

Penegasan itu disampaikan menyusul pemecatan H Abdul Wahab SH dan H Syamsul Arifin SE dari Partai Golkar,serta sejumlah tokoh Islam di partai lain dipecat akibat konplik internal.

Dikatakan, PKS akan mengakomodir aspirasi ummat Islam dan komit memberdayakan potensi tokoh Islam dalam kegiatan politik. Maka jika ada tokoh Islam yang dipecat dari partai lain,PKS siap menampungnya serta memperlakukannya dengan jabatan yang wajar di partai.

Bagi PKS kata Sigit Pramono, tidak ada istilah bekas atau buangan. Karena acuan PKS adalah moral dan etika,termasuk dalam merekrut anggota baru. "Kita melihat tokoh yang dipecat itu bukan karena cacat moral, tapi karena kebijakan internal partai bersangkutan. Maka jika tokoh itu mendaftar ke PKS, akan ditampung dan diakomodir",kata Sigit.(ms)
Pemadaman Listrik di DPRDSU Meresahkan

Medan (Lapan Anam)

Pemadaman listrik yang dilakukan Perusahan Listrik Negara (PLN) kemarin, membuat keresahaan di gedung DPRDSU. Pasalnya, kesibukan yang padat dengan agenda-agenda rapat penting terganggu.

“Listrik padam, agenda rapat padat sementara rakyat menuntut masalah segera tuntas. Akibat pemadaman listrik itu, seluruh aktifitas di lingkungan Gedung DPRD Sumut menjadi terganggu,” kata H Banuaran Ritonga kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/2).

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut ini menyampaikan, pemadaman listrik yang dilakukan PLN hari Jumat kemarin di lingkungan DPRD Sumut sudah sangat keterlaluan.

Selama lebih kurang 8,5 tahun menjadi Anggota DPRD Sumut, papar Banuaran Ritonga yang duduk di Komisi A DPRD Sumut, baru kali ini terjadi pemadaman listrik yang cukup lama di lingkungan DPRD Sumut.

“Lebih kurang tiga jam listrik padam di lingkungan DPRD Sumut dan ini tentunya menghambat aktifitas DPRD Sumut, khususnya Komisi A DPRD Sumut yang sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan perangkat pelantikan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sumut ini, padamnya listrik di lingkungan DPRD Sumut terjadi sekira pukul 10.00 Wib hingga pukul 13.30 wib dan kejadian ini baru kali ini terjadi.

Ketika listrik di lingkungan DPRD Sumut padam, katanya, saat itu Komisi A sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan pelantikan Panwaslih Kabupaten/Kota. Tapi, sebut dia, semuanya menjadi terkendala akibat listrik padam, sebab mesin fak dan komputer tidak dapat dipergunakan.

“Tugas yang sedang dikerjakan Komisi A DPRD Sumut ini adalah menyangkut Pilkada. Sehingga dinilai PLN sangat kelewatan melakukan pemadaman listrik disaat jam-jam sibuk,” katanya.

Harusnya, pinta Banuaran, PLN dapat memahami dan mengerti tugas-tugas dewan yang saat ini begitu padat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara. (ms)


Terkait Askes gakin
KPK Sebaiknya Segera Periksa PT Askeskin

Medan, (Medan Pos)

Kalangan DPRD Sumut menilai, Menkes (Menteri kesehatan) bisa menciptakan malapetaka sosial dan menimbulkan kemarahan besar masyarakat gakin (keluarga miskin) di Sumatera Utara. Pasalnya, RSU Pirngadi Medan itu menolak melayani pasgakin (pasien keluarga miskin), akibat kehabisan dana dan belum cairnya klaim gakin dari PT Askeskin (Asuransi kesehatan keluarga miskin) sebesar Rp17 milyar.
Penilaian ini diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE MT ketika dihubungi wartawan, Jumat (15/2) di gedung Dewan, menanggapi adanya penolakan melayani keluarga miskin oleh RSU Pirngadi Medan akibat kehabisan dana untuk Gakin.

Menurut Rafriandi, ditolaknya melayani kesehatan bagi gakin, seperti terjadi di RSU Pirngadi Medan merupakan kesalahan Menkes membuat kebijakan ‘plin-plan’. Sebelumnya diputuskan kebijakan dana klaim kesehatan gakin diserahkan melalui bank (rekening RSU), kemudian berubah diserahkan melalui PT Askeskin.

Karena itu, tegas Rafriandi yang memimpin komisi membidangi kesehatan ini, Presiden SBY tidak perlu mempertahankan Menteri yang buat kebijakan merugikan rakyat alias harus diganti, serta meninjau kembali kebijakan yang dibuat Menkes tersebut.

“Harusnya Menteri buat kebijakan antisipasi yang danya disimpankan seperti anggaran darurat,” katanya.

Dampak dari kebijakan itu, kata Rafriandi, masyarakat khususnya gakin yang dirugikan dan RSU bersangkutan menolak melayani gakin, seperti yang terjadi di RSU Pirngadi Medan.

“Kita khawatir, masyarakat marah dan menyerbu RSU tersebut, akhirnya malapetaka social yang timbul,” tandasnya.

Menyinggung tunggak hutang PT Askes mencapai Rp17 milyar, Rafriandi Nasution mensinyalir ada sesuatu kejanggalan antara Depkes dengan PT Askes, karena persoalan ini sudah lama terjadi akibat birokrasi ‘carut-marut’, sehingga PT Askes menunggak pembayaran klaim askeskin kerumah sakit yang dihunjuk dan tunggakan-tunggakan ini tidak hanya terjadi di RSU Pirngadi, tapi juga hampir disemua daerah-daerah.

Terkait hal itu, Rafriandi dari FPAN itu minta KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap PT Askes yang lambat mencairkan klaim untut askeskin, karena disinyalir terjadi markup obat-obatan dan fee untuk dokter.

“Kita minta Menkes tidak menunda pembayaran klaim askeskin dan segera cairkan ke RS bersangkutan melalui PT Askes. Jika tidak, Menkes berdosa karena permainkan orang miskin,” ujarnya.

Disamping itu, sebut Rafriandi juga, Pempropsu dan Pemkab/Pemko harus tanggap terhadap masyarakatnya tergolong Gakin yang berada di rumah sakit-rumah sakit dengan menampung anggaran di APBD masing-masing.

“Untuk konkritnya, Komisi E akan mengundang beberapa instansi terkait dan secara kebetulan Komisi E juga dalam waktu dekat akan rapat dengar pendapat dengan RSU Pirngadi Medan dan PT Waskita,” ungkap Rafriandi. (ms)

Jika Abdul Wahab Dalimunthe Direcall
Golkar Tidak Otomatis Jadi Ketua DPRD SU
* Kemungkinan Bisa 'Kocok Ulang'

Medan, (Lapan Anam)

Salah seorang politisi dari PAN (Partai Amanat Nasional) Sumut Rafriandi Nasution SE MT mengatakan, dengan direcallnya Abdul Wahab Dalimunthe SH dari jabatan Ketua DPRD Sumut, belum tentu Golkar secara otomatis menduduki kursi atau menjadi Ketua DPRD Sumut, meski Wahab Dalimunthe dulunya jadi ketua berasal dari Partai Golkar.

“Golkar tidak bisa otomatis menduduki kursi ketua dewan menggantikan Wahab Dalimunthe yang mereka recall, kemungkinan bisa terjadi kocok ulang pemilihan ketua,” ujar Rafriandi ketika ditemui wartawan, Jumat (15/2) di gedung DPRD Sumut, menanggapi dipecatnya Wahab Dalimunthe dari kenaggotaan Partai Golkar sekaligus direcall dari DPRD Sumut.

Dikatakan Rafriandi Nasution, pimpinan dewan di DPRD Sumut masih tetap 4 terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua, sesuai dengan UU susduk (susunan dan kedudukan pimpinan/anggota legislative DPR-DPRD) berdasarkan jumlah kursi partai terbanyak. Di DPRD Sumut, partai yang memiliki kursi terbanyak Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat dan PPP setelah adanya koalisi dengan PBB).

“Menjadi Ketua DPRD Sumut ketika itu atas musyawarah mufakat memberikan kepada Partai Golkar menduduki jabatan ketua, yang secara kebetulan Wahab Dalimunthe dituakan.Untuk kali ini, tidak tertutup kemungkinan terjadi kompromi dengan fraksi-fraksi lain yang menduduki jabatan pimpinan dewan, seperti FPDIP dan FP Demokrat, juga punya kepentingan,” tegasnya.

Masalah pemecatan maupun pengrecall-an Wahab Dalimunthe, lanjut Rafiandi Nasution yang juga anggota DPRD Sumut merupakan internal Partai Golkar, tapi dalam kedudukan Wahab Dalimunthe sebagai Ketua DPRD Sumut, harus melalui proses untuk di-PAW-kan (Pengganti Antar Waktu) sama seperti anggota dewan lainnya yang di-PAW.

“Mem-PAW belum tentu tuntas dalam waktu singkat. Bisa cepat dan bisa juga lama, karena tidak tertutup kemungkinan pimpinan dewan menganggap PAW setelah Pilkada, alasan kesibukan kegiatan di DPRD Sumut,” katanya lagi.

Jika Wahab sudah direcall kemudian keluar SK PAW-nya, kata Rafriandi, kegiatan DPRD Sumut tetap berjalan seperti biasa, karena masih ada Pimpinan Dewan lainnya (3 Wakil Ketua DPRD Sumut masing-masing dari FPDIP, FP Demokrat dan FPPP) yang secara bergantian menjadi pelaksana ketua.

“Kalaupun jabatan ketua kosong, bukan berarti kepemimpinan di DPRD Sumut macat, karena selama ini dalam mengambil keputusan dan kebijakan bukan ketua sendiri, tapi dirapatkan dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi,” ungkapnya.(ms)


Tuntun Ganti Dua Sofyan
Seorang Warga Batubara Gantung Diri di DPRDSU

Medan, (Lapan Anam)

Seorang warga Batubara melakukan aksi gantung diri di halaman gedung DPRD Sumut, Jumat (15/2) sebagai sikap protes terhadap pelaksana Bupati dan Sekdakab Batubara dan menuntut duo Sofyan (pelaksana Bupati Sofyan Nasution dan Plt Sekdakab Sofyan MM) segera diganti dari jabatannya. Keduanya dinilai gagal memimpin Batubara dan tidak berpihak kepada masyarakat Batubara.

Aksi gantung diri ini dilakukan Aleks Juhri mengikat lehernya dengan seutas tambang yang dipegang rekannya dari atas pelataran lantai 2 ruang paripurna DPRD Sumut, sementara kedua kakinya berdiri di atas kayu ukuran 3 x 4 inci dipegangi kedua rekannya kiri kanan sambil menggantungkan poster di lehernya bertuliskan kecaman terhadap Sofyan Nasution dan Sofyan MM.

Aksi ini dilakukan sekitar 15 menit, karena Komisi A DPRD Sumut mengajak dialog beberapa warga yang mendampingi rekannya aksi gantung diri dan melakukan aksi mogok makan dengan memasang tenda di depan pagar halaman DPRD Sumut.

Dihadapan Pimpinana dan anggota Komisi A seperti Amas Muda Siregar, Edison Sianturi, Penyabar Nakhe dan Azwir A Husein, delegasi warga Batubara tergabung dalam SAMBar (Solidaritas Aksi Masyarakat Barubara) menyatakan keprihatinannya terhadap Kabupaten Batubara, atas perlakuan dan kebijakan yang diambil Pelaksana Bupati Sofyan Nasution dan Plt Sekdakab Sofyan MM tidak memihak rakyat.

Karena itu, warga menuntut Gubsu Rudolf M Pardede menerbitkan Rekomendasi Penonaktifan Drs Sofyan Nasution ke Mendagri dan merekomendasikan nama-nama ke Mendagri untuk diangkat Penjabat Bupati Batubara yang telah berpengalaman dan siap menjalankan amanah UU Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara.

Minta Gubsu memberhentikan Sofyan MM sebagai Plt Sekdakab Batubara, menunjuk dan menetapkan Pejabat Sekda Defenitif Kabupaten Batubara. Apalagi Sofyan Nasution telah Memasuki usia pensiun.

“Gubsu jangan lakukan diskriminatif dan menganakemaskan Sofyan Nasution. Bila masa PNS-nya telah dinyatakan pensiun, segala bentuk jabatan yang melekat pada dirinya dinyatakan gugur apalagi masyarakat Batubara sudah tidak menghendakinya,” ujarnya.

SAMBar juga mengungkapkan keanehan dilakukan Sofyan Nasution, selain telah Gagal membentuk DPRD Kabupaten Batubara sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU, juga telah mengangkat Sekwan sementara DPRD-nya belum ada.

Disinyalir lambatnya Pembentukan DPRD Batubara, akibat campur tangan Penjabat Bupati Batubara melakukan maksimalisasi konsolidasi menempatkan orang yang telah dipercayanya dari salah satu Calon Anggota DPRD yang diharapkan bisa duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batubara, sehingga khrl_bariahbisa memuluskan jalan Sofyan Nasution menjadi Bupati Defenitif.
Warga menilai Sofyan Nasution sebagai Penjabat Bupati Batubara Gagal membentuk Susunan Perangkat Pemerintahan daerah dan hampir di seluruh Dinas, Badan, Kantor dan Inspektoran Jabatan Eselon III dan IV Sebagian belum di isi PNS dilingkungan Kabupaten Batubara.

Menyikapi hal itu, Amas Muda Siregar dan Edison Sianturi menyatakan, pihaknya akan menampung aspirasi warga Batubara untuk ditindaklanjuti dengan mengundang Pempropsu maupun Gubsu. Karena persoalan pelaksana Bupati maupun Plt Sekdakab Batubara merupakan kewenangan eksekutif dalam hal ini Gubsu yang menyampaikan ke Mendagri. (ms)

Konflik Internal PKB Sumut Menajam
Digagas Agar Marwan-Abbas Dicopot

Medan,(Lapan Anam)

Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerukan segenap DPC partai itu untuk mendesak DPP menggelar Musyawarah Luar Biasa (Muswillub) mencopot Marwan Dasopang dan Abbas Nasution masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Tanfidz PKB Sumut.

“Kami serukan DPC PKB se-Sumut untuk mendesak DPP segera melaksanakan Muswillub mencopot Marwan-Abbas,” kata Wakil Sekretris Dewan Syuro PKB Sumut OK Husin Bahrum BA kepada wartawan, Kamis (14/2), di Medan.

Menurutnya Marwan-Abbas harus segera diberhentikan dari jabatan masing-masing sebagai Dewan Tanfidz karena diduga tindakan mereka yang secara pribadi mengusung Cagub RES dan Cawagubsu Ir HS. “Pengusungan RES dan Ir HS jelas cacat hukum dan penuh manuver-manuver adminsitrasi dan lobi-lobi yang tidak bertanggung jawab mengarah kepada tindakan tak bermoral,” tegasnya.

Penegasan OK Husin ini menyusul merebaknya statemen Wakil Ketua Tanfidz DPW PKB Sumut Amiruddin Hasibuan, bahka statemen cukup keras Sekretaris Dewan Syuro PKB Sumut H Lisanuddin Sabima SE dilansir media cetak daerah ini. Amir dan Lisanuddin mengutuk tindakan pribadi Marwan-Abbas mengatasnamakan PKB Sumut mengusung RES dan Ir HS ke DPP PKB.

Sebagai petinggi harian partai, kata mereka, Marwan-Abbas telah dengan nyata-nyata mengangkangi AD/ART PKB, peraturan partai, serta melecehkan SK DPP PKB Nomor 01806/DPP-02/III/A,I/I/2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang petunjuk rekrutmen penetapan calon kepala daerah PKB.

“Sanksi tegas akibat sikap kedua petinggi tanfidz PKB Sumut itu hrus dikenakan krena mereka juga mengabaikan hak Dewan Syuro sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PKB,” kata OK Husin.

Dikatakan, munculnya konflik melanda PKB Sumut mengisyaratkan dugaan bahwa SK DPP PKB tentang Cagub-Cawagubsu PKB yang diusung Marwan-Abbas kemungkinan secara resmi belum diterbitkan DPP PKB.

“Saya sangat berharap kepada KPUD Sumut membuka tabir ini sebelum adanya penetapan KPUD Sumut terhadap Cagub-Cagubsu PKB yang diusung Marwan-Abbas,” katanya.

Sementara Rustam Effendi Nasution, Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz PKB Binjai sependapat dengan seruan Dewan Syuro untuk meminta DPP melakukan Muswillub.

“Muswillub satu-satunya jalan terbaik mencari solusi penyelesaian konflik termasuk menangkal munculnya kekuatiran akan anjloknya suara PKB pada Pemilu 2009,” katanya.

Rustam sependapat, bahwa cara-cara yang ditempuh Marwan-Abbas dalam mekanisme pengusungan paket RES-Ir HS mengangkangi konstitusi partai, sepakat dilakukannya Muswillub.

TUDING ASBUN

Secara terpisah, Wakil Ketua Tanfidz DPW PKB Sumut Amiruddin Hasibuan menuding ketuanya H Marwan Dasopang asal bunyi (Asbun) yang berkomentar di media massa. Tudingan ini menyusul statemen Marwan Dasopang pekan lalu menyatakan pengusungan Cagub-Cawagub Sumut PKB didasari pertimbangan matang dan sesuai mekanisme prosedural partai.

Dikatakan, Amiruddin, Marwan tak guna beralasan Ir HS kader terbaik partai sehingga memenuhi syarat kewajaran mengusungnya. Marwan, kata Amiruddin, tak perlu berlindung dan berdalkih ke DPP PKB tentang kader terbaik partai.

“Ini bukan persoalan kader dan keputusan DPP memilihnya, tapi substansi masalah adalah Marwan-Abbas mengusung paket RES-Ir HS dengan menabrak rambu-rambu AD/ART partai. (ms)

Anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota Diumumkan

Medan (Lapan Anam)

Hasil seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Kabupaten/Kota,hari ini Jumat (15/2) diumumkan di KPU daerah masing-masing."Nama-nama anggota Panwaslih yang dinyatakan lulus dan akan dilantik,dapat dilihat di kantor KPUD setempat", kata Wakil Ketua Pansus Seleksi Calon Panwaslih DPRDSU Ir Edison Sianturi kepada wartawan di DPRDSU, Kamis (14/2)

Dikatakan, anggota Panwaslih itu akan dilantik pada 18 dan 19 Pebruari 2008 di daerah Kabupaten/Kota. Kepada anggota Panwas yang terpilih selanjutnya agar menyeleksi Panwas Kecamatan di daerah masin-masing untuk diusulkan dan di tetapkan DPRDSU.

"Paling lambat tanggal 25 Pebruari 2008 nama-nama calon anggota Panwaslih Kecamatan sudah harus disampaikan kepada Pansus DPRDSU. Dengan itu seluruh Panwaslih mulai Provinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan sudah tuntas akhir Pebruari",kata Edison Sianturi.

Dikatakan, dalam seleksi Calon Panwaslih Kabupaten/Kota panitia menerima 205 berkas yang mendaftar.Dari jumlah itu, dinyatakan lulus 78 orang yakni unsur pers,akademisi dan tokoh masyarakat.

"Walau agak terlambat terbentuk,namun diharapkan anggota Panwas bisa mengabdi kepada negara secara maksmal", ujar Edison Sianturi. (ms)


Nama Mantan Walikota Medan
Dicatut Dalam Tim Kampanye Umri

Medan (Lapan Anam)

Mantan Walikota Medan H Bachtiar Djaafar keberatan namanya dicatut sebagai tim kampanye pasangan cagub/cawagub HM Ali Umri/H. Maratua Simanjuntak.

"Saya mendapat laporan dari banyak pihak nama saya dimasukkan menjadi penasehat tim kampanye Ali Umri. Saya sangat keberatan dan akan menuntut agar nama saya dihapus dari situ," ujarnya kepada wartawan di rumahnya di Medan, Rabu (13/2).

Ia juga mengaku namanya juga sudah didaftarkan ke KPUD Sumut sebagai bagian tim kampanye Ali Umri. "Memang ada upaya menarik saya ke situ, tapi saya tidak mau," tegasnya.

Ketika ditanya alasan penolakannya, Bachtiar mengaku tidak sehaluan dengan Ali Umri. Dia mengaku tidak sejalan dengan pola-pola yang ditetapkan Ali Umri selama menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

"Kalau dia hendak membesarkan partai seharusnya tidak berbuat yang tidak-tidak, tidak main pecat dan tidak mengkhianati senior. Saya tidak suka cara-cara yang tidak simpatik seperti itu," ujarnya.

Bachtiar Djaafar mengatakan dirinya akan mendatangi KPUD Sumut, untuk menarik namanya dari daftar tim kampanye Ali Umri-Maratua.(ms)



BACHTIAR DJAFAR DUKUNG WAHAB-RADEN SYAFII

Medan (Lapan Anam)

Mantan Walikota Medan Drs. H. Bachtiar Djaafar menegaskan dirinya mendukung sepenuhnya pasangan H. Abdul Wahab Dalimunthe dan H. Raden Muhammad Syafii pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara periode 2008-2013.

"Pak Wahab merupakan kandidat paling tepat, matang dan paling berpengalaman baik di birokrasi, politik maupun di legislatif," katanya kepada wartawan di kediamannya di Jalan Tengku Amir Hamzah Medan, Rabu (13/2).

Pasangan Wahab-Raden Syafii diusung tiga partai yang sama-sama memiliki kursi di DPRD Sumut, masing-masing Partai Demokrat (10 kursi), PAN (delapan kursi) dan PBR (lima kursi).

Menurut Bachtiar Djaafar, pasangan Wahab-Raden Syafii merupakan pasangan terbaik dan diyakini paling berpeluang memenangkan pilgub yang akan dilangsungkan 16 April 2008. Keduanya dinilai sebagai tokoh yang sudah sangat kenyang pengalaman.

Khusus Wahab Dalimunthe, yang bersangkutan merupakan tokoh yang sarat pengalaman baik di lingkungan birokrasi maupun politik.

Sejumlah jabatan penting pernah diembannya, mulai dari menjadi Sekda Kabupaten Labuhan Batu, Bupati Tapanuli Tengah, Sekda Provinsi Sumut, Wakil Gubernur Sumut dan kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut setelah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

"Pak Wahab juga dikenal sebagai figur yang relatif bersih dan jauh dari kontroversi. Beliau juga memiliki 'track record' yang tidak tercela," kata mantan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Kota Medan itu.

Sementara Raden Syafii dinilainya sebagai figur yang juga sangat diperhitungkan, tidak hanya di Sumut tetapi juga di tingkat nasional. Saat ini Raden menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PBR dan Ketua Umum KAHMI Sumut. (ms)


Rakerdasus PDIP Gelar Rakerdasus
Menangkan Pasangan Tri-Ben di Pilgubsu

Medan, (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Pusat PDIP menginstruksikan segenap kadernya menyukseskan Pilkada Sumut, sekaligus memenangkan pasangan Cagubsu/Wagubsu Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo/Dr Ir Benny Pasaribu MEc.

Demikian Plh Sekjen DPP PDIP Mangara Siahaan ketika membuka rakerdasus PDIP pemenangan calon Gubsu/Wagubsu Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo/Dr Ir Benny Pasaribu MEc, Rabu (13/2) di Balai Tiara Medan.

Dihadapan 400 perserta rakerdasus dari 28 DPC PDIP se-Sumut, Mengara Siahaan didampingi pengurus DPP lainnya seperti Maruarar Sirait, Theo Syafii, Firman Jaya Daili mengatakan, segenap kader PDIP tidak perlu khawatir, karena PDIP cukup kuat dan solid menghantarkan pasangan Tritamromo/Benny Pasaribu meraih kemenangan menjadi Gubsu/Wagubsu periode 2008-2013.

Karena, kata Mangara, masalah perbedaan pendapat terhadap tidak dipilihnya Rudolf M Pardede sebagai Cagubsu dari PDIP sudah clear dan sangat clear, setelah adanya pertemuan antara Rudolf Pardede dengan DPP dan Cagubsu yang dipilih DPP Tritamtomo.

“Persoalan saat ini, bagaimana kita menyusun strategi untuk memenangkan pertarungan Pilkada Sumut nanti. Tugas kita bersama memenangkan pertarungan dan kompetisi kursi Gubsu/Wagubsu nanti,” tegas Mangara.

Mangara juga mengungkapkan, Tritamtomo sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara, selain pernah menjadi Panglima Kodam I/BB, juga sudah diangkat diberi marga Panggabean dan sosok Tritamtomo punya kewajiban membangun Propinsi Sumatera Utara ke depan.

“Hal ini tentunya harus didukung seluruh kader/simpatisan PDIP dan masyarakat asal Sumut dimanapun berada,” tandasnya.

Sementara Ir Effendi Sianipar selaku Ketua Pelaksana Rakerdasus PDIP Pemenangan Gubsu/Wagubsu Tritamtomo/Benny Pasribu melaporkan, peserta rakerdasus diikuti seluruh DPC, anggota DPRD dari PDIP se-Sumut dan DPD mencapai 400 peserta dipimpin langsung DPP terdiri dari Mengara Siahaan, Maruarar Sirait, Theo Syafii, Budimanta, Dudi Murod, Agnita dan Panda Nababan.

Pelaksana Ketua DPD PDIP Sumut panda Nababan menyatakan lega dengan adanya pernyataan Rudolf M Pardede yang loyal terhadap partai dan tidak sakit hati terkait pencalonan Gubsu/Wagubsu dari PDIP. (ms)

Mahasiswa Tolak RUU Perbankan Syariah

Medan (Lapan Anam)

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Syari'ah Sumatera Utara (SOMASI-SU) menggelar unjukrasa ke Gedung DPRD Sumut, Rabu (13/2).

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Kordinator Lapangan Zulfahri Hutapea dan Kordinator Aksi Ikbal Hanafi Hasibuan meminta agar penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah/Ekonom Syariah dibawah wewenang Peradilan Agama.

"Sebagai wujud partisipasi mahasiswa yang terdiri dari BEM, FORMASI, Koalisi HMJ Syari'ah serta seluruh elemen mahasiswa Syari'ah menolak Rancangan Undang-undang yang memuat penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah di bawah Pengadilan Negeri," ujar mereka.

Mahasiswa menjelaskan, sesuai ketentuan UU No 3/2006 tentang perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 tentang yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah di bawah wewenang Pengadilan Agama.

Karena itu, tegas Zulfahri, bagi kami penyelesaian Perbankan Syari'ah di bawah wewenang Pengadilan Agama adalah harga mati.

"Hapuskan pasal yang mengatur tentang penyelesaian Perbankan Syari'ah di bawah Pengadilan Negeri, yang saat ini RUU itu sedang digodok di DPR RI," ujar Ikbal.

Menurut mereka, RUU Perbankan Syari'ah yang memuat ketentuan di atas dinilai telah menghina eksistensi Fakultas Syari'ah dan kompetensi Pengadilan Agama.

"Kami memohon kepada Presiden RI agar menghapus RUU Perbankan Syari'ah yang mengatur ketentuan di atas, karena dinilai telah melukai perasaan umat Islam," kata mereka.

Aspirasi mahasiswa diterima Komisi A DPRD Sumut dan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.(ms)


Soal Jabatan Wabub
DPRD PAKPAK BHARAT DINILAI
HIANATI ASPIRASI RAKYAT

Medan (Lapan Anam)

Tokoh Generasi Muda Pakpak Bharat Drs MS Taha Berutu SH mengatakan, sidang paripurna DPRD Pakpak Bharat yang mengangkat Wakil Bupati merupakan penghianatan pada aspirasi rakyat.

"DPRD Pakpak Bharat priode 2004 tidak memiliki mandat memilih dan menetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,sebab telah dipilih langsung oleh rakyat.Sistem pemilihan juga satu paket antara kepala daerah dengan wakilnya", kata Berutu kepada wartawan di Medan,Selasa (12/2).

Dikatakan, salah satu perbedaan tugas dan fungsi DPRD zaman orde baru dengan reformasi adalah dalam soal pengangkatan kepala daerah dan wakilnya. Karenanya,dasar hukum DPRD Pakpak Bharat mengangkat wakil bupati jelas tidak ada.

Bupati Pakpak Barat meninggal maka otomatis digantikan wakilnya untuk melanjutkan sisa priode jabatan.Tidak ada dasar hukum menggantikan jabatan wakil bupati yang kosong,sebab tugasnya hanya melanjutkan sisa priode jabatan.

Sesuai UU N0 32,kata Berutu, kalaupun Bupati dan wakilnya sama-sama berhalangan,maka pejabat pelaksana tugas akan diambil alih gubernur.Dan biasanya Gubernur akan mengangkat pelaksana tugas sekaligus mempersiapkan pemilihan selanjutnya.

"Maka sidang paripurna DRD Pakpak Bharat 24 Januari 2008 mengangkat wakil bupati adalah kesalahan besar",katanya.

Senada itu Ir Baharuddin Berutu dari Sekjen DPP MKPI dan Drs Sadar Bako Ketua Umum LPMP menambahkan,DPRD Pakpak Bharat seharusnya belajar dari banyak kasus.

Misalnya, kasus lengsernya Presiden Soeharto jabatan presiden digantikan Wapres BJ Habibie. Demikian juga saat Gubsu Rizal Nurdin meninggal,jabatan Gubsu digantikan Wagubsu Rudolf M Pardede.Atas pergantian jabatan itu, tidak ada pengangkatan wapres baru atau wagubsu baru.Demikian juga kasus Wakil Bupati Deli Serdang,Yusuf Sembiring yang meninggal dunia, tidak ada penggantian jabatan selanjutnya.

Hal senada dikemukakan Kordinator Lembaga Peduli Masyarakat Pakpak (LPMP) wilayah Pakpak-Dairi, K Padang SP menambahkan,pihaknya akan menyurati Presiden SBY menyangkut masalah ini.

"Masalah ini menjadi kajian putra Pakpak di perantauan",kata Padang juga tokoh pemekaran Pakpak Bharat.Dia kecewa sikap DPRD Pakpak Bharat yang lebih fokus mengurusi pengangkatan wakil bupati baru yang tidak konstitusional.Seharusnya mereka mencari solusi mempercepat pembangunan,dengan melahirkan Perda-perda yang pro rakyat.

"DPRD Pakpak Bharat hanya sedikit mengeluarkan Perda,jumlahnya terhitung jari.Mereka berleha-leha untuk rakyat, tapi pro aktif untuk jabatan wakil bupati", kata Padang. (ms)


Penilaian Kuasa Hukum:
DR H Ramli MM Korban Perintah Atasan dan Jabatan

Medan,(Lapan Anam)


Kuasa Hukum Wakil Walikota Medan, DR.H.Ramlli, MM , Petrus Bala Patyona, SH, MM dan Sitor Situmorang, SH, MM menjelaskan, kliennya yang kini ditahan KPK dalam sangkaan terlibat korupsi adalah korban perintah atasan dan jabatan.

Menurut keterangan kedua kuasa hukum itu, melalui press releasenya,Rabu (13/2) yang dikirimkan kepada wartawan di Medan, dugaan keterlibatan kliennya terhadap serangkaian korupsi yang melibatkan Walikota Medan, Abdillah (kini ditahan KPK-red), adalah disebabkan korban perintah dan jabatan.

Dijelaskan, seperti kasus pembelian mobil pemadam kebakaran, Petrus dan Sitor menjelaskan, kliennya sejak semula tidak menyetujui bahkan pernah menyampaikan keberatan kepada Walikota Medan, Abdillah dihadapan Daud selaku supplier.

Pengadaan mobil pemadam kebakaran tidak dapat dilakukan karena APBD sudah berjalan dan tidak adanya anggaran. Tapi, karena perintah walikota dengan menyatakan anggarannya dimasukkan dalam P-APBD 2005, tidak ada alas an lainkecuali menuruti perintah atasan dan jabatan sebagai pamong yang harus loyal kepada atasan

Hal yang sama juga dilakukan walikota Medan Abdillah terhadap Sekda,mantan Asmum (kini Sekdakab Deli Serdang-red),Ketua Bapeda ,Kadis P2K,Kasubbag Pengadaan, Kabag Hukum Kabag Keuangan, Kabag Umum dan Pimpro. Begitu juga halnya dengan dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2002-2005, klien kami DR.H.,Ramli, MM hanya menjalankan perintah dan jabatan dari walikota Medan, Abdillah.

Hal yang sama juga dikaitkan kepada Sekda sebelum dan sesudah klien kami menjabat, termasuk kepada Asisten Umum, Kabag Umum dan Staf Pemko lainnya. Namun anehnya, mengapa hanya kklien kami (Ramli-red) yang dijadikan tersangka dan ditahan? Padahal klien kami dengan para staf/ pejabat lainnya sama-sama melaksanakan perintah atasan dan jabatan dari walikota, ungkap kedua kuasa hukum tersebut.

Tidak Difungsikan

Petrus dan Sitor menjelaskan, sejak tujuh (7) bulan lalu, kliennya DR.H.Ramli, MM sebagai wakil walikota Medan sudah tidak difungsikan. Semua kewenangan Ramli diambil alih walikota,Abdillah baik berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun berdasarkan yurisprudensi dan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan selama ini berlaku di Pemko Medan. (ms)

Arsip Rekan





Gubsu Diminta Buat Pergub

Harga Dasar Gabah yang Baru

Selasa, 12-02-2008

*hendrik hutabarat


Medan Bisnis – Medan
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Rudolf M Pardede didesak untuk menunjukkan komitmennya yang luas kepada para petani. Salah satunya adalah dengan membentuk peraturan gubernur (pergub) tentang pembentukan harga dasar gabah yang bisa menguntungkan posisi petani di Sumut.


“Dari data dan informasi yang ada pada kami, saat ini harga dasar gabah basah di beberapa kawasan pertanian di Jawa sekitar Rp 2.300 per kg. Ini lebih tinggi dibanding harga dasar dari pemerintah yakni Rp 2.000. Tetapi terus terang saya tetap tidak yakin kalau petani kita bisa sejahtera kalau harga dasar gabah itu tidak menyentuh level Rp 4.000,” ujar anggota Komisi B DPRD Sumut yang membidangi pertanian, Ir Bustinursyah, kepada Medan Bisnis di gedung dewan, Senin (11/2).


Untuk merealisasikan level harga dasar gabah sebesar Rp 4.000 per kg, politisi DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut ini melihat harus ada tindakan Gubsu Rudolf M Pardede untuk mengatasi hal ini, yakni melalui pembentukan sebuah peraturan gubernur.


“Kan enggak mungkin harga gabah di Jawa sama dengan harga gabah di Sumatera. Enggak bisa sama. Untuk produk migas, okelah kalau harganya sama antara yang di Jawa dengan Sumatera atau daerah lainnya. Tetapi untuk produk pertanian, enggak mungkin seperti itu,” ujar politisi yang akrab dipanggil Ucha tersebut. Sikap Ucha didukung oleh Wakil Ketua Ansor Sumut sekaligus anggota Kaukus Wartawan Perduli Petani dan Nelayan Sumut Drs Mayjen Simanungkalit, yang menyebutkan pergub tentang Pembentukkan Harga Dasar Gabah adalah sebuah keharusan.


“Buat apa kita berkiblat ke Pulau Jawa dalam menentukan harga dasar gabah. Segera Gubsu realisasikan pergub itu. Sebab saat ini di tingkat petani di Sumut harga dasar gabah yang cocok minimal sudah Rp 3.000 per kilogramnya,” ujarnya.Itu pun dinilainya tidak sebanding dengan modal dan pengeluaran produksi lainnya yang telah dikeluarkan petani Sumut sendiri. “Sebab modal produksi, modal kerja dan pengeluaran para petani kita tidak sebanding dengan hasil panen yang diterima,” ujar tokoh NU Sumut ini.


Pergub sangat diperlukan agar tidak ada perbedaan harga dasar gabah di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumut. Dia mencontohkan harga dasar gabah di Tanjung Balai yang mencapai Rp 3.000 per kilogram sementara di Siborong-borong baru mencapai Rp 2.300 - Rp 2.500 per kilogram gabah kering giling.


Hal ini terjadi karena tidak ada ketetapan resmi dari Pempropsu untuk mengatasi disparitas harga di dua kawasan pantai ini.Mayjen mengingatkan Pempropsu jangan sampai lagi para petani mengalami kesengsaraan, apalagi bulan Maret nanti diperkirakan para petani akan memasuki masa panen raya. Baginya sangat tidak masuk akal jika di saat panen raya jsutru petani menderita karena jatuhnya harga.


“Sebagai anak seorang petani yang berasal dari Pahae, saya tidak ingin kaum Nahdliyin di Pantai Barat dan Timur yang umumnya berprofesi sebagai petani, justru terus berada dalam keterpurukan. Pempropsu harus camkan ini baik-baik,” tegasnya.

85 Persen Guru di Sumut Belum Lulus Sertifikasi

Medan (Lapan Anam)

Rektor Unimed Syawal Gultom mengakui sebagian besar guru di Sumut belum berbasis kompetensi. Bahkan 85 persen belum lulus sertifikasi akibat lemah dalam protofolio dan pengembangan profesi.

“Rendahnya persentase peserta yang lulus dari asesmen portofolio yakni 10 persen untuk guru Diknas dan 15 persen guru Depag”, katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRDSU dipimpin ketuanya Rafriandi Nasution SE,MT di gedung dewan, Senin (1/2).

Diungkapkannya, ada 12 catatan penting dari prosedur rangkaian kegiatan sertifikasi guru, diantaranya guru yang lulus melalui asesemen portofolio sangat kecil (15 %), tidak lulus 85 persen, akibat kesulitan memenuhi karya pengembangan profesi atau nilai O, informasi yang dikirim dari kabupaten/kota ke Diknas sering mengalami kendala teknis dan catatan lainnya.

Padahal, katanya, nilai positip sertifikasi guru tujuannya untuk kesejahteraan guru, karena guru yang sudah disertifikasi mendapat tunjangan guru 1 x gaji pokok guru, karena tahun 2008, pusat telah mengalokasikan anggaran di APBN untuk 200 guru yang disertifikasi.

Kadisdiknas Sumut Taroni Hia menyebutkan, jumlah guru negeri/swasta di Sumut mencapai 152.930 guru yang harus disertifikasi, tapi quota dari pusat hanya 112.616 guru. Karena itu, perlu penambahan quota peserta diklat sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing dan diharapkan pusat menambah anggaran mengikuti kualifikasi S1/D4.

Karena itu, Rafriandi Nasution selaku pimpinan rapat menyimpulkan,masalah sertifikasi guru harus dibicarakan kembali ditingkat pimpinan masing-masing instansi terkait, karena terkait masalah data yang belum sinkron merupakan tugas LPMP mengundang LPMP kabupaten/Kota dan Pemkab/Pemko se-Sumut.

Untuk pensosialisasian sertifikasi guru, merupakan tugas Diknas Propsu dan Unimed dan masalah followup sertifikasi guru, perlu dilakukan koordinasi, sinkornisasi dan parrtissipasi kabupaten/kota dan semua stakeholder akan terlibat dalam pertemuan selanajutnya, sedangkan masalah tunjangan profesi perlu disepekati berapa bisa ditampung di APBD Sumut. (ms)