PBR Optimis Pasangan Wahab-Raden
Raih 30-35 Persen di Pilgubsu

Medan(Lapan Anam)

Ketua umum DPP PBR Bursah Zarnubi SE menyatakan optimismenya terhadap pasangan cagubsu/cawagubsu H Abdul Wahab Dalimunthe SH/Raden Muhammad Syafii SH bisa meraih 30-35 persen suara di Pilgubsu yang akan dilaksanakan 16 April 2008, jika segenap kader partai pendukung benar-benar memanfaatkan semua jaringan hinggaq ke desa-desa.

Sikap optimisme ini dinyatakan Bursah Zarnubi SE dalam acara silaturahmi akbar DPW, DPC, anggota legislative dan organisasi otonom PBR se-Sumut, juga dihadiri unsure DPP PBR dan Cagubsu PBR, PAN dan Partai Demokrat H Abdul Wahab Dalimunthe SH, Rabu (20/2) di Hotel Dharma Deli Medan.

Bursah Zarnubi menyatakan pasangan Wahab/ Raden Syafii punya peluang cukup besar bisa memasuki 30-35 persen dalam Pilkada Sumut 2008, karena selain memiliki kelebihan juga banyak etnis yang akan mendukung pasangan tersebut.

Dicontohkannya Raden Muhammad Syafii sebagai orang Jawa, tidak hanya bisa menggaet masyarakat etnis jawa, tapi juga Sumatera Barat, karena istrinya berasal dari Sumatera Barat. Demikian halnya Wahab Dalimunthe juga punya pendukung etnis Melayu dan Batak dari Selatan.

Selain itu, kata Bursah, Wahab Dalimunthe memiliki kelebihan, karena sejak tahun 1970 sudah dikenal PNS di birokrat dan juga tokoh penuh kesederhanaan dan kearifan. “Kedua tokoh ini memiliki kepemimpinan sejati di Sumut, penuh kebajikan dan dekat dengan masyarakat/rakyat,” ujarnya.

Karena itu, Bursah Zarnubi menginstruksikan segenap kader PBR di Sumut menggunakan semua jaringan hingga ke desa-desa sekaligus memanfaatkannya, serta mempengaruhi opini dengan memanfaatkan media massa . “Kita harus cepat membangun jaringan dengan koalisi partai, masyarakat menyakinkan kepada masyarakat bahwa pasangan Wahab/Raden merupakan tokoh teladan, pemimpin sejati dan peduli kepada rakyat,” katanya.

Wahab Dalimunthe dalam kesempatan itu hanya meminta komitmen dari PBR, untuk bersama-sama berjuang dalam PilGubsu nanti dan berjanji tidak akan lupa kacang pada kulitnya, jika terpilih menjadi Gubsu.(ms)


4 Dosen UMSU Datangi DPRD SU
Minta Perlindungan Hak dan Pemulihan Nama Baik

Medan (Lapan Anam)

Empat dosen UMSU mendatangi gedung DPRD Sumut, Rabu (20/2) minta perlindungan hak dan pemulihan nama baik sebagai dosen di perguruan tinggi swasta tempat mereka mengabdikan diri.

Keempat dosen tersebut Nur Rahma Amini, Nalil Khaairiyah, Nurzannah dan Muslin Simbolon diterima Ketua dan anggota komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution, Abul Hasan Harahap, Usman Hasibuan dan Hosen Htg terkait dengan surat keputusan Rektor UMSU No 100,101,102,104/II.3/UMSU/D/2008 tertanggal 28 Januari 2008 tentang pemberhentian dosen tetap dan jabatan structural secara tidak hormat serta pengembalian dosen PNS kopertis wilayah I DPK pada UMSU.

“Kami mohon DPRD Sumut memberikan perlindungan hak dan pemulihan nama baik kami sebagai dosen UMSU, berdasarkan UU guru dan dosen No 14/2005 pasal 67-68,” ujar keempat dosen tersebut.

Diungkapkan mereka, surat keputusan pemberhentian yang diterbitkan rector itu tidak mempunyai argumentasi dan alas an yang jelas, bahkan surat keputusan pemberhentian itu tanpa melalui proses surat peringatan 1,2 dan 3 yang ditujukan kepada masing-masing dosen bersangkutan.

Para dosen itu juga menilai, surat pemberhentian itu bertentangan dengan statute UMSU pasal 70 butir 2 berbunyi dosen tetap universitas diangkat dan diberhentikan BPH atas usul rector. Padahal, sebagai dosen kami tetap menjalankan aktivitas dan tanggung jawab perkuliahan yang dibebankan sesuai dengan tuntutan tridharma perguruan tinggi, kaedah PTM serta visi dan misi universitas.

Selain itu, ungkapnya, sebagai dosen pihaknya tidak pernah melakukan tindakan yang amoral melawan hokum ataupun melanggar kode etik jabatan.

Menyikapi hal itu, Rafriandi Nasution menyatakan, Komisi E tetap menampung aspirasi yang disampaikan dan akan mempelajari secara teliti persoalan. Karena itu, Komisi E akan membawa permasalahan dalam rapat internal komisi.


“Meski demikian, disarankan agar permasalahan diselesaikan secara musyawarah dengan pihak UMSU dan Komisi E juga akan membangun komunikasi dengan pihak rektorat UMSU,” ujar Rafriandi..(ms)












1,366 Juta Unit Ranmor di Sumut Tidak Bayar PBK
PKB-BBNKB Masih Andalan PAD Sumut

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut melalui Komisi C sempat terkejut melihat data ranmor (kendaraan bermotor) yang tidak membayar PKB (pajak Kendaraan Bermotor) di Dirlantas Poldasu, hingga tahun 2007 mencapai 1,366 juta unit lebih. Padahal, PKB-BBNKB merupakan primadona pendapatan untuk Propinsi Sumatera Utara.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut diikuti Isrok Ansyari Siregar, Budiman P Nadapdap, Sobambowo Bu’Ulolo, Isfan F Fachruddin, Yulizar P Lubis, Zaman Gomo Mendrofa dengan Dirlantas Poldasu, dipimpin ketua komisi HM Zaki Abdullah, Rabu (20/2) di gedung Dewan.

Menurut Yulizar P Lubis, APBD Sumut TA 2008 mencapai Rp3,2 triliun, diantaranya pendapatan mencapai Rp2 triliun yang 80 persen atau Rp1,5 triliun berasal dari PKB dan BBNKB yang dikelola Dirlantas Poldasu. Dari jumlah ranmor yang terdata 2,896 juta unit lebih, yang aktif membayar pajak tahun 2007 baru sekitar 60 persen atau 1,520 juta unit lebih, selebihnya belum atau tidak membayar.

“Jika ranmor sekitar 1,366 juta unuit lebih itu seluruhnya membayar pajak rata-rata Rp100 ribu/unit, diperkirakan PAD dari PKB dan BBNKB akan bertambah Rp1,5 triliun lagi. Kita perlu tahu kendalanya, kalau perlu Dirlantas bertindak tegas bagi yang tidak membayar pajak tersebut,” tandas Yulizar.

Yulizar mengakui, Dirlantas telah memberi konstribusi PAD Sumut dari pemilik kendaraan, tapi hendaknya perlu dipikirkan timbal balik yang dibutuhkan masyarakat wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan fasilitas yang terbaik guna mendulang uang sebanyak-banyaknya.

Isrok Ansyari juga berharap, PAD Sumut dari PKB dan BBNKB yang hampir Rp2 triliun dapat lebih ditingkatkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama terhadap kendaraan bermotor berplat diluar Propinsi Sumatera Utara, seperti plat B yang masih berkeliaran di daerah ini.

Sementara Direktur Dirlantas Poldasu AKBP Drs Frans K Palayukani tidak menyebutkan secara terinci data ranmor sebanyak 1,366 juta aunit lebih yang tidak membayar pajak, baik jenis roda dua maupun roda empat. Sedangkan ranmor aktif (bayar pajak tahun 2007) sebanyak 1,520 juta unit lebih, kendaraan mutasi masuk 4.183 unit dan mutasi keluar mencapai 13.143 unit.

Frans K Palayukani menyebutkan, permasalahan yang dialami tidak hanya internal yaitu kekurangan personel lantas (lalu lintas) dan terbatasnya sarana alat komunikasi, tapi juga eksternal, dimana masih terjadi perbedaan interpretasi tentang perundang-undangan lantas dan PP oleh instansi pemerintah.

Selain itu, tidak dilibatkannya institusi Polri dalam pembangunan tata kota , tidak berfungsinya Bakortib Lantas dalam pengkajian perlalulintasan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kamseltibcar lantas.

Sedangkan permasalahan lantas yang kronis di Sumut, Frans menyebutkan, terkait perbaikan jalan lintas Sumatera khususnya dari Kota Pinang, Rantauprapat-Kisaran, Tebingtinggi dan Muara Sipongi, Padangsidimpuan, Sibolga dan Tarutung. Kemudian, perlu dibangun jalan alternative di Perbaungan dan Sei Rampah Kabupaten Sergei, karena daerah ini angka kematian akibat kecelakaan cukup tinggi.

Persoalan lainnya, tambah Frans, masalah jalan lintas Medan-Karo, perlu dibangun jalan alternative khususnya di Permandian Sembahe atau peningkatan jalan dari Binjai-Telaga-Kuta Rakyat-Kabanjahe. Masalah pembangunan jalan Fly Over di Simpang Aplas tidak dilakukan amdal lantas, juga merupakan persoalan lantas yang kronis.(ms)

PT Taspen Diminta Koordinasi
Soal Pembayaran Tunjangan Veteran

Medan (Lapan Anam)

Komisi E DPRD Sumut meminta PT Taspen segera melakukan koordinasi dengan Kanminvetcad-Asahan dan Babinminvetcaddam I/BB, menuntaskan persoalan 26 calon penerima tunjangan veteran, agar permasalah yang menjadi kendala belum dibayarnya tunjangan veteran tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan kegelisahan.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution, ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan manajemen PT Taspen dan perwakilan calon penerima tunjangan veteran didampingi PBHI Sumut, Rabu (20/2) di gedung Dewan.


Setelah mendapat masukan dari anggota Komisi E seperti Ir Yantoni Purba MM, H Muhammad Nuh, Abul Hasan Harahap, Hj Riri Kartini Bertauhid, Syukran Tanjung dan Hasnan Said, Komisi E minta persoalan calon veteran belum menerima tunjangan dari PT Taspen harus segera dituntaskan, karena usulan penerimaan tunjangan veteran sudah lama diajukan.

Menurut Abul Hasan, perlu ditelusuri titik persoalan sehingga para bekas pejuang tersebut diabaikan dan belum juga mendapatkan tunjangan veteran. “Jika persoalannya ada pada Ditjen Persmanvet (Direktorat Jenderal Personil tenaga manusia dan veteran), Komisi E perlu segera merekomendasikan, agar ada kepastian terhadap 26 calon veteran itu berhak menerima tunjangan veteran atau tidak,” ujar Abul Hasan.

Karena itu, lanjut Rafriandi Nasution yang sempat menskor rapat selama 5 menit untuk pihak PT Taspen, PBHI Sumut dan beberapa anggota dewan, Komisi E juga minta PBHI Sumut juga berkoordinasi dengan Kanminvetcad 1/10 Asahan dan Babinminvetcaddam I/BB. Sedangkan Komisi E juga akan merekomendasikan hasil rapat dengan pendapat ke kedua lembaga yang berwenang menetapkan sah sebagai veteran atau tidak.

Rafriandi menyatakan, dari penjelasan Wakil Ketua PT Taspen Agus Gunadi , PT Taspen tidak punya niat untuk menunda atau tidak membayar tunjangan veteran atas nama 26 calon veteran itu, tapi Taspen saat ini sedang menunggu hasil verifikasi maupun klarifikasi data dan dokumen calon veteran yang sudah diusulkan beberapa tahun lalu.

Wakil Ketua PT Taspen Agus Gunadi mengakui, pihaknya tidak pernah menunda pembayaran, tapi masih menunggu jawaban dari hasil ferivikasi maupun klarifikasi ke-26 calon penerima tunjangan veteran itu dari Ditjen Persmanvet Dephan atas SKEP, yang diragukan sehubungan data secara fisik maupun dokumen(ms)
Kader PBR di Sumut Diinstruksikan menangkan Wahab-Raden

Medan, (Lapan Anam)

Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi SE menginstruksikan kepada seluruh kader PBR se-Sumut melakukan konsolidasi, guna memenangkan pasangan H Abdul Wahab Dalimunthe SH dan H Raden Muhammad Syafii SH MHum sebagai cagub/cawagub Sumut periode 2008-2013.

"Sekarang bukan saatnya kita berleha-leha. Saya minta kader PBR se-Sumut mulai tingkat wilayah hingga ranting dan kader yang ada di legislatif untuk melakukan konsolidasi partai untuk memenangkan pasangan cagub/cawagub yang kita usung," kata Bursah Zarnubi pada silaturahmi akbar DPW PBR Sumut, di Hotel Dharma Deli Medan, Rabu (20/2).


Bursah Zarnubi menegaskan, keputusan DPP PBR menetapkan pasangan Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Muhammad Syafi'i yang juga Wakil Ketua Umum DPP PBR sebagai pasangan cagub/cawagub Sumut, sudah keputusan final dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

"Jadi bila ada kader PBR di Sumut yang menolak keputusan DPP PBR akan dikenai sanksi tegas," katanya menegaskan.

Hadir pada silaturahmi akbar DPW PBR Sumut ini cagub/cawagub Sumut periode 2008 - 2013 Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Muhammad Syafi'i.

Pasangan ini maju pada Pilgubsu 16 April 2008 didukung 3 koalisi partai yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi.

Wakil Ketua DPW PBR Sumut Ir Tosim Gurning mengatakan kehadiran Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi mempertegas, kader PBR se-Sumut harus merapatkan barisan dan solid memenangkan duet Wahab-Raden Syafi'i (WARAS).

"Jadi tidak ada lagi alasan bagi kader PBR yang coba-coba mendukung calon lain pada Pilgubsu mendatang. Apalagi ada kader yang menjadi tim sukses pasangan cagub/cawagub Sumut lainnya," tegas Tosim.
Sekretaris Fraksi PBR DPRD Sumut itu mengatakan pengurus dan kader PBR secara intensif akan mengawal pasangan Wahab-Raden Syafi'i hingga proses penghitungan suara nanti.

Sehubungan dengan itu ia juga mengimbau agar segenap keluarga besar PBR di daerah itu agar tidak lengah dan mengikuti setiap proses pelaksanaan pilkada termasuk sampai penghitungan suara.

"Komitmen kita bukan saja sekadar mengusung pasangan Wahab-Raden Syafi'i tetapi juga menghantarkan pasangan ini menuju kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2008-2013. Karena itu kita juga akan mengawal proses penghitungan suara," kata Tosim Gurning.(ms)
Anggota Panwaslih Pilgubsu Harus Netral

Sibolga (Lapan Anam)

Ketua Panwaslih Sumut David Susanto SE menyerukan seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih),Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2008-2013 menjaga netralitas.

"Panwaslih harus menjaga netralitas namun harus tegas dalam mengawasi tahapan-tahan Pilgubsu",katanya dihadapan anggota Panwaslih Kota Sibolga,Tapteng,Taput dan Tobasa di Pandan ,Senin (18/2).

David Susanto melakukan pertemuan dengan Panwaslih Kabupaten/Kota,sesaat setelah dilantik Kajari Sibolga dan Kajari Tarutung disaksikan anggota Komisi A DPRDSU H Arifin Nainggolan SH,MSi mewakili Ketua DPRDSU di Bina Graha Kantor Bupati Tapteng.

Hadir pada pelantikan itu Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing dan Wakilnya Effendi Pohan serta anggota Kamisi A DPRDSU selaku Pansus Seleksi anggota Panwaslih Drs Budi Mulia Bangun dan H Azwir Husin.

Dalam pertemuan dirangkai pleno pertama Panwaslih yang baru dilantik,David mengingatkan terbatasnya waktu konsolidasi bagi Panwaslih. Karenanya dia meminta agar Panwaslih Kabupaten/Kota segera menyiapkan sekretariat,sekretaris dan bendahara dari Pemkab/Pemko serta merekrut personil sekretariat.

David juga mengingatkan agar Panwasllih Kabupaten/Kota segera merekrut calon anggota Panwaslih kecamatan.Paling lambat tanggal 25 PebruARI 2008, nama-nama calon sudah harus diterima Komisi A DPRDSU selaku Pansus seleksi calon Panwaslih untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslih Kecamatan.

Dalam pleno pertama Panwaslih yang digelar di aula Kantor Bupati Tapteng tersebut, terpilih sebagai Ketua Panwas Tapteng Syafran Matondang,Ketua Panwas Sibolga Sofyan Shauri Nasution SE, Ketua Panwas Taput Rudolf Sirait,Ketua Panwas Tobasa Oscar Siagian.

Sementara Arifin Nainggolan mewakili Ketua DPRDSU dalam sambutan pelantikan menekankan agar Panwaslih bekerja maksimal mengawasi tahapan Pilgubsu.Walau pembentukan Panwaslih terkesan serba cepat,namun kinerja diharapkan tetap profesional.

Waktu pembentukan Panwaslih sangat singkat sementara tahapan Pilgubsu sudah berjalan.Maka anggota Panwaslih harus bekerja keras dan serba cepat,terutama dalam pembentukan Panwaslih tingkat kecamatan.

"Saya yakin saudara sudah paham tugas masing-masing,maka pembentukan Panwaslih tingkat kecamatan sudah tak begitu sulit",katanya.(ms)

Pemkab/Pemko Jangan
Lepas Tangan Soal Panwaslih

Medan (Lapan Anam)

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2008-2009, David Susanto SE mengingatkan Pemkab/Pemko di Sumut untuk tidak lepas tangan, dalam pembentukan Panwaslih di daerahnya.

“Jangan ada kesan Pemkab/Pemko tidak mau tahu soal pembentukan Panwaslih di daerahnya. Karena sesuai peraturan dan perundangan,Pemkab/Pemko berperan penting melancarkan tugas-tugas Panwaslih”,katanya dalam dialog dengan anggota Panwaslih Pilgubsu Siantar dan Simalungun di Bina Graha Pemko Siantar, Selasa (19/2).

Pelantikan Panwaslih Siantar dan Simalungun dilaksanakan Ketua PN Siantar dan Ketua PN Simalungun dengan pimpinan upacara, H Azwir A Husin, anggota Komisi A DPRDSU selaku Pansus Seleksi Panwaslih dan mewakili Ketua DPRDSU. Hadir juga anggota Komisi A DPRDSU H Arifin Nainggolan SH,MSi dan Drs Budi Mulia Bangun.

Para anggota panwaslih yang dilantik yakni Panwaslih Kabupaten Simalungun Drs. Ulamatuah Saragih (Ketua),Dra. Fatimah,Yanti Sinaga,Sahala Lingga,Todo Batara Silalahi, SH,IPTU Jarait Sinaga. Panwaslih Kota pematang Siantar yakni Tigor Munthe (Ketua), Drs. Mangasi Tua Purba,Syamsul Bahri Nasution,Drs. Faozatulo Lomboe SH,AKP Rusdi.

Dalam dialog dengan anggota Panwas tersebut, David Susanto menjelaskan pentingnya kordinasi antar inastansi dalam mensukseskan Pilgubsu 2008. Khusus dalam pembentukan Panwaslih, dia menyebutkan peran penting Pemkab/Pemko dalam penyediaan sekretariat,Sekretaris dan Bendahara Panwaslih serta personil.

“Sekretaris dan Bendahara Panwaslih direkrut dari unsur PNS Pemkab/Pemko masing-masing. Karenanya kordinasi dengan instansi terkait menjadi sangat penting”, katanya.

Sementara Arifin nainggolan, Azwir A Husin dan Budi Mulia Bangun mengingatkan Panwaslih Siantar dan Simalungun segera merekrut calon Panwaslih Kecamatan. Batas akhir pengajuan nama calon harus diterima Komisi A DPRDSU selalu Pansus seleksi, paling lambat 25 Pebruari 2008 untuk ditetapkan.(ms)

NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLIH

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBSUPERIODE 2008-2013


KOTA MEDAN
:

Azrai,SS
Rahmad Kartolo Simanjuntak
Sahat Maruli Tua Simatupang ST
Anddy Yanto Herlan SH,Mhum
AKP Drs Darwin Pardede

KOTA BINJAI :

H.Syarifuddin Ritonga
Tongtongma Ramot Simamora
Drs Johannes Surbakti STh
AKP Zulkarnaen

KABUPATEN LANGKAT:

Drs Marhadeni Nasution SKM
Nyak Cut Syahril Sag
Heri Yudianto
Zulfikar Nasution SH
AKP Edi Yanto

KABUPATEN DELI SERDANG :

Ir Achmad Hambali H
Drs H Wirman MA
Drs Hendri Simon Matondang
Rusli SH
IPTU Mulyadi

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI:

Nurhasan SH
Syahriansyah
Azwen Fadley
Parlin Purba SH
IPTU T Manurung

KOTA TEBING TINGGI:

Wal Ashri SP
Sufriady
Adwin Dhani
Yudha Utama Putra SH
IPTU Imran Suaji

KABUPATEN SIMALUNGUN:

Drs. Ulamatuah Saragih
Dra. Fatimah Yanti Sinaga
Sahala Lingga
Todo Batara Silalahi, SH
IPTU Jarait Sinaga

KOTA PEMATANG SIANTAR:

Drs. Mangasi Tua Purba
Tigor Munthe
Syamsul Bahri Nasution
Drs. Faozatulo Lomboe, SH
AKP Rusdi

KABUPATEN TOBASA:

Partogi Siahaan
Oskar Siagian SKM
Drs. Robinson Tambunan
Edward Malau, SH
AKP S. Sembiring

KABUPATEN TAPANULI UTARA:

Sardion Situmeang, SH
Kesaktian Manurung, SST
Rudolf P. Sirait, SH
Marcos Simaremare, SH,M.Hum
IPDA Muhammad Hasan, SH


KOTA SIBOLGA:

Sofyan Shauri Nasution, SE
Asa Dame Simanjuntak, SH
Hendra Sahputra
Mursal, SH
AKP Suteja Atmaja

KABUPATEN TAPANULI TENGAH :

Safran Matondang, SE
Drs. Syafwanudin MPd
Darwis Sufrianto Sibarani, S.Sos
Ari Kuswadi, SH
AKP Sudirman, WW

KABUPATEN ASAHAN:

Rahmawati
Muhammad Rito
Suparno
Supriandi Daulay SH
AKP Rachmad Affandi SE

KOTA TANJUNG BALAI:

Dedy Hendrawan SH
Lian Rangkuti
Ismail A Gani
Kadlan Sinaga SH
IPTU Willi Brodus Pohan

KABUPATEN LABUHAN BATU :

M Sofyan MA
Yoes Irwan Batubara SP
Bangun Hasibuan
Novhan Siregar SH
IPDA Said Nasution

KABUPATEN TAPANULI SELATAN :

Al Benny H Damanik SP
Ali Amran Sag
Ir Rahmad Hasibuan
Ali Akbar Dasopang SH
AKP Hariun Dalimunthe

KOTA PADANG SIDIMPUAN:

Abd Latif Lubis
Arbanur Rasyid MA
Oppen Ritonga
Nazar Makmur Harahap SH,MM
AKP J Lumban Toruan

KABUPATEN MADINA :

Yahya Ansari
Aswin Hasibuan SP
Maddin Jambak
Marajungjung Harahap SH
AKP Hasril

KABUPATEN KARO :

Mardaus Purba, ST, SE
Sofyan Ginting, SH
Moris Sembiring, SH
Mazmur Bangun, SH
IPTU Sayuti

KABUPATEN DAIRI :

Pantur Lumban Toruan, BA
Marihot Pandapotan Sirait, S.Th
Surung G.H. Simanjuntak, SS
Ferdinand Girsang, SH
IPDA Banuara Manurung

KABUPATEN PAKPAK BHARAT :

Ir. Floren Berutu
Sondang Sinamo
Sahab Gamaliel Manik Sihotang, SH
Josua Ginting, SH
AKP T. Mataniari

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN :

Rikardo Simamora
Sudarto Diessen Siringo Ringo, SH
Marusaha Lumban Toruan, ST
R. Aritonang, SH
IPDA Budiono

KABUPATEN SAMOSIR :

Fernando Sitanggang, SH
Tondor Samosir, S.Pd
Binsar Manihuruk, SH
Karya Graham Hutagaol, SH,M.Hum
AKP Ridwan Silalahi

KABUPATEN NIAS :

Ir. Cakra Eli Gulo
Laka Dodo Laia, SH
Heseziduhu Lase, SE
Frans Rudy Putra Zebua, SH
AKP Ofenaio Gulo

KABUPATEN NIAS SELATAN :

Rindu H. Halawa
Meso’aro, Zega, S.Pd
Ismael Dachi, SE
Siata Hia, SH
IPTU Fasokhi Hulu.


****************************


Pasangan “Waras” Tolak Black Campaign

Medan (Lapan Anam)

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, H Abdul Wahab Dalimunthe dan H Raden Muhammad Syafii SH,M.Hum (Waras) menyatakan tidak akan melakukan black campaign, yakni kampanye dengan menjelek-jelekkan kandidat lain, saat melakukan kampanye Pilgubsu nanti.

Hal itu juga sudah menjadi komitmen tim sukses pasangan “Waras” yang akan mendatangkan juru kampanye nasional, DR.Ir Akbar Tanjung serta sejumlah juru kampanye lokal gabungan koalisi partai pendukung pasangan tersebut.

Pasangan “Waras” didukung tiga partai yakni Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Raden Syafi’i, kepada wartawan, kemarin menyatakan kampanye akan lebih difokuskan pada pemaparan visi dan misi serta program jika menjadi gubernur dan wakil gubernur, dan menghindari menjelek-jelekkan kandidat lainnya.

Menurut Raden yang akrab disapa Romo, majunya dia sebagai kandidat calon wakil gubernur bersama Wahab yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut, bisa terjadi berkat “tangan Allah”.

Sebab dia bersama Wahab, kata Romo, sudah terlambat 10 bulan dalam hal melakukan sosialisiasi, dibanding kandidat lainnya.

Apalagi Romo mengaku sempat beredar kabar bahwa dia bersedia maju sebagai kandidat cawagub untuk menerima “uang mundur” yang disebut-sebut mencapai Rp10 miliar. “Saya sempat ditawari uang mundur Rp10 miliar dari salah seorang kandidat. Tapi yang tidak mau karena memang tujuan saya untuk menjadi cawagub bukan untuk mencari uang mundur,” kata Romo.

Kerjasama yang dibangunnya bersama Wahab kata Romo, lebih pada ikatan emosional dan kekeluargaan, bukan pada materi. Sebab tak sepeser pun PBR menerima uang dari Wahab, demikian pula sebaliknya, hingga Romo dapat menempati posisi Cawagub. “Saya bukan mau cari uang,” kata Romo kembali menegaskan. (ms)

SMART CARD KEBIJAKAN KURANG KERJAAN

Medan (Lapan Anam)

Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) Mayjen Simanungkalit mengatakan, pembatasan konsumsi BBM jenis premium
5 liter perhari dengan sistem Smart Card merupakan kebijakan kurang kerjaan dari pemerintah.

"Kebijakan Smart Card hanya menambah kerjaan dan kebijakan sia-sia untuk menzolimi rakyat. Bensin 5 liter itu hanya cukup untuk jarak tempuh 25 KM, maka kebijakan itu harus ditolak dan penggagas kebijakan itu harus diusut", katanyadi Medan,Jumat (15/2).

Menurut dia, kebijakan itu merugikan publik dengan membatasi akses publik memperoleh pasilitas BBM.Kebijakan itu juga menguntungkan pihak asing yang telah menanam modal di Indonesia,dengan beroperasinya seumlah SPBU(Stasiun Pengisian Bahanbakar untuk Umum) milik asing.

Mayjen Simanungkalit juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan
(KWPPN) meminta pemerintah segera membatalkan kebijakan menyalah itu.Karena disaat rakyat sudah susah malah ada kebijakan membatasi hak-hak rakyat memperoleh BBM dalam jumlah layak sesuai kebutuhan.

"BBM itu kebutuhan vital masyarakat yang tidak boleh dibatasi dengan aturan-aturan tak populer. Pemerintah harus tahu bahwa rakyat itu membeli BBM,bukan minta gratis",katanya.

Karenanya,Mayjen Simanungkalit menilai, pemberlakuan Smart Card tidak lebih sebagai upaya membatasi akses rakyat memperoleh BBM. Artinya, sama saja sebagai kebijakan SUBDIBILHEB (Supaya dibilang hebat), yang sama sekali tidak bermanfaat.

"Pemerintah seharusnya memberi layanan terbaik kepada rakyat,jangan justru
membuat kebijakan merepotkan", kata Simanungkalit.

Dia menghimbau pakar-pakar ekonomi Indonesia segera turun gunung dan memberi masukan kepada tim ekonomi presiden.Dengan itu,kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menzolimi rakyat.(ms)

Raden Muhammad Syafii SH,MHUm:
Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan Masih Diabaikan

Medan (Lapan Anam)
Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakat menuju sejahtera, modern dan religius. Sumut bukannya daerah miskin SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia). Selama ini yang terjadi adalah pengelolaan pemerintahan yang sangat salah sehingga Sumut banyak ketinggalan dari propinsi lain.
Demikian diungkapkan H Raden Muhammad Syafi'i saat menghadiri undangan silaturahmi 22 pimpinan dan tokoh kelompok pengajian di Dusun Bah Banjir, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, Rabu (13/2).

Pada kesempatan itu, Romo, demikian sapaan akrabnya juga menjelaskan sekilas sosok H Abdul Wahab Dalimunthe yang menjadi pasangan H Raden Muhammad Syafi'i pada Pilgubsu 16 April mendatang.

Romo menjelaskan, selama ini pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan diabaikan. Kondisi ini makin diperparah lagi karena kualitas pembangunan jeblok padahal telah menelan anggaran yang tidak sedikit.

Tidak sedikit kita dijumpai satu sekolah hanya memiliki 3 ruangan dengan guru sekolah hanya 5 orang saja. Kondisi serupa juga ditemui di beberapa puskesmas khususnya di daerah terpencil. Ada puskesmas tak memiliki tenaga medis dan ruang rawat pasien yang tidak memadai.

Demikian juga halnya di sektor pertanian. Petani sudah capek-capek menanam komoditi, namun hasilnya tak sepadan dengan jerih payahnya akibat fluktuasi harga. "Akibatnya, kebanggan kita pada negeri sendiri agak berkurang. Malah ada kecenderungan bagi sebagian masyarakat, tidak afdol rasanya berobat kalau tidak dirawat di luar negeri, atau tak enak rasanya bila belum menikmati durian bangkok," ujar Romo.

Menurut Romo, pembangunan pertanian seharusnya pemerintah melindungi petani. Salah satunya dengan menyediakan dana ketahanan pangan. "Bila harga salah satu komoditi turun dan merugikan petani, pemerintah bisa membelinya dengan harga tinggi dan menyuplainya ke daerah-daerah yang harga komoditi tersebut melonjak tinggi," tuturnya.

Romo menjelaskan, sejak awal pencalonannya menjadi cawagub (calon wakil gubernur), dirinya pernah ditawari oleh berbagai tokoh sebagai pasangan mereka. Namun semuanya itu ditolaknya, kecuali Pak Wahab. Menurutnya, Wahab adalah sosok birokrat dan tokoh politik yang bersih dan patut untuk diteladani.

"Pak Wahab kaya pengalaman dan seorang pengayom. Karirnya sungguh cemerlang, bekerja lurus dan nyaris tidak memiliki cacat selama di birokrat hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Sumut. Sulit mencari figur seperti beliau di Sumut. Sosok seperti beliau cocok dipasangkan dengan figur muda yang lugas dan berani," tukas Romo.

Acara silaturahmi yang diadakan di salah seorang tokoh masyarakat di desa tersebut berlangsung akrab. Salah seorang pengurus kelompok pengajian, Ny
Damisyati Idris Sinaga menuturkan, sudah lama mengenal Romo karena kerap mengisi khutbah di pengajian mereka.

Sebelum dan sesudah anggota DPRD Sumut, ternyata Romo tidak berubah, sebagai seorang ustadz. "Semoga saja beliau tetap ustadz walaupun nantinya sudah menjadi wagubsu," harap Ny Damisyati. (ms)


RECALL KETUA DPRD SUMUT SEGERA DIPROSES
* PKS SIAP TAMPUNG WAHAB

Medan, (Lapan Anam)

DPD Partai Golkar (PG)Sumatera Utara segera akan memroses recall terhadap kadernya yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut, H. Abdul Wahab Dalimunthe.
"Segera diproses. Surat pemberhentian sekaligus recall Wahab sebagai anggota dewan dari Fraksi Partai Golkarsegera kita sampaikan ke DPRD Sumut," ujar anggota Fraksi PG Sumut H.Amas Muda Siregar di Medan, Jumat (15/2).

Menurut dia, proses recall tersebut kinitengah dibahas di DPD PG Sumut. "Siang ini (Jumat) kami membahasnyasecara mendalam di internal partai," ujarnya.

Wahab dipecat dandi-recall karena maju sebagai calon Gubernur Sumut periode 2008-2013. Ia berpasangan dengan Wakil Ketua Umum DPP PBR H. Raden Muhammad Syafii melalui dukungan Partai Demokrat, PAN dan PBR.

Selain Wahab, dengan alasan yang sama DPP PG juga memecat Ketua Dewan Penasehat PG Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE yang juga Bupati Langkat. Ia diusung PPP,PKS dan PBB bersama delapan partai kecil lain.

PG sendiri telah menetapkan Ketua DPD PG Sumut yang juga Walikota Binjai HM Ali Umri sebagai calon gubernur. Rapimnas III PG memutuskan partai itu hanya mengusung satu pasangan calon pada setiap pilkada dan kader tidak diperkenankan mencalonkan diri dari partai lain.

Menurut Sekretaris Korwil Sumut-NAD DPP PG, Leo Nababan, di Medan, Kamis (14/2), pemecatan Wahab didasarkan pada SK DPP PG No. Kep-20/DPP/Golkar/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum HR Agung Laksono dan Sekjen Sumarsono.

"Mulai hari ini (Kamis, 14/2) Wahab tidak lagi Ketua DPRD Sumut. Ini demi tertib organisasi serta penegakan disiplin terhadap kader yangmelakukan tindakan yang bertentangan dengan asas dan tujuan partai," katanya.

Menurut Amas Muda Siregar, surat pemecatan dan recall Wahab akan diantarkan ke DPRD Sumut, Senin (18/2). Setelah proses di dewan, surat tersebut akan disampaikan ke KPUD Sumut.

"Setelah itu KPUD yang akan menyampaikan surat pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar," katanya menjelaskan. Soal PAW Wahab, Siregar menyebut nama Hanafi Harahap, kader yang pada pemilu 2004 menempati nomor urut ketiga di bawah Wahab dan anggota Fraksi PG Nurdin Ahmad. Mereka berasal dari daerah pemilihan Kota Medan.

Tidak Berpengaruh
Pada bagian lain Siregar mengatakan pemecatan kedua kader itu tidak akan berpengaruh besar terhadap PG Sumut. "Mereka berdua seperti barang bekas yang ditampung tukang botot. Atau, kalau ibarat mobil, mereka berdua itu mobil seken," ujarnya.

Menurut dia, orang-orang yang menampung barang bekas atau mobil seken adalah "orang-orang yang tidak punya kemampuani". "Golkar tidak risau dengan Wahab, Syamsul, atau dengan pihak yang menampung keduanya," katanya.

PKS SIAP TAMPUNG WAHAB
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ,menyatakan siap menampung tokoh-tokoh Islam termasuk Abdul Wahab Dalimunthe SH yang dipecat dari partai. Bahkan tokoh tersebut akan ditempatkan sesuai kedudukan yang pernah dipegangnya di partai lain sebelum dipecat.

"Jika mendaftarke PKS akan disambut dengan ahlan wasahlan",kata Ketua Majlis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumut Sigit Pramono SE kepada wartawan di Medan,Jumat (15/2).

Penegasan itu disampaikan menyusul pemecatan H Abdul Wahab SH dan H Syamsul Arifin SE dari Partai Golkar,serta sejumlah tokoh Islam di partai lain dipecat akibat konplik internal.

Dikatakan, PKS akan mengakomodir aspirasi ummat Islam dan komit memberdayakan potensi tokoh Islam dalam kegiatan politik. Maka jika ada tokoh Islam yang dipecat dari partai lain,PKS siap menampungnya serta memperlakukannya dengan jabatan yang wajar di partai.

Bagi PKS kata Sigit Pramono, tidak ada istilah bekas atau buangan. Karena acuan PKS adalah moral dan etika,termasuk dalam merekrut anggota baru. "Kita melihat tokoh yang dipecat itu bukan karena cacat moral, tapi karena kebijakan internal partai bersangkutan. Maka jika tokoh itu mendaftar ke PKS, akan ditampung dan diakomodir",kata Sigit.(ms)
Pemadaman Listrik di DPRDSU Meresahkan

Medan (Lapan Anam)

Pemadaman listrik yang dilakukan Perusahan Listrik Negara (PLN) kemarin, membuat keresahaan di gedung DPRDSU. Pasalnya, kesibukan yang padat dengan agenda-agenda rapat penting terganggu.

“Listrik padam, agenda rapat padat sementara rakyat menuntut masalah segera tuntas. Akibat pemadaman listrik itu, seluruh aktifitas di lingkungan Gedung DPRD Sumut menjadi terganggu,” kata H Banuaran Ritonga kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/2).

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut ini menyampaikan, pemadaman listrik yang dilakukan PLN hari Jumat kemarin di lingkungan DPRD Sumut sudah sangat keterlaluan.

Selama lebih kurang 8,5 tahun menjadi Anggota DPRD Sumut, papar Banuaran Ritonga yang duduk di Komisi A DPRD Sumut, baru kali ini terjadi pemadaman listrik yang cukup lama di lingkungan DPRD Sumut.

“Lebih kurang tiga jam listrik padam di lingkungan DPRD Sumut dan ini tentunya menghambat aktifitas DPRD Sumut, khususnya Komisi A DPRD Sumut yang sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan perangkat pelantikan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sumut ini, padamnya listrik di lingkungan DPRD Sumut terjadi sekira pukul 10.00 Wib hingga pukul 13.30 wib dan kejadian ini baru kali ini terjadi.

Ketika listrik di lingkungan DPRD Sumut padam, katanya, saat itu Komisi A sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan pelantikan Panwaslih Kabupaten/Kota. Tapi, sebut dia, semuanya menjadi terkendala akibat listrik padam, sebab mesin fak dan komputer tidak dapat dipergunakan.

“Tugas yang sedang dikerjakan Komisi A DPRD Sumut ini adalah menyangkut Pilkada. Sehingga dinilai PLN sangat kelewatan melakukan pemadaman listrik disaat jam-jam sibuk,” katanya.

Harusnya, pinta Banuaran, PLN dapat memahami dan mengerti tugas-tugas dewan yang saat ini begitu padat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara. (ms)


Terkait Askes gakin
KPK Sebaiknya Segera Periksa PT Askeskin

Medan, (Medan Pos)

Kalangan DPRD Sumut menilai, Menkes (Menteri kesehatan) bisa menciptakan malapetaka sosial dan menimbulkan kemarahan besar masyarakat gakin (keluarga miskin) di Sumatera Utara. Pasalnya, RSU Pirngadi Medan itu menolak melayani pasgakin (pasien keluarga miskin), akibat kehabisan dana dan belum cairnya klaim gakin dari PT Askeskin (Asuransi kesehatan keluarga miskin) sebesar Rp17 milyar.
Penilaian ini diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE MT ketika dihubungi wartawan, Jumat (15/2) di gedung Dewan, menanggapi adanya penolakan melayani keluarga miskin oleh RSU Pirngadi Medan akibat kehabisan dana untuk Gakin.

Menurut Rafriandi, ditolaknya melayani kesehatan bagi gakin, seperti terjadi di RSU Pirngadi Medan merupakan kesalahan Menkes membuat kebijakan ‘plin-plan’. Sebelumnya diputuskan kebijakan dana klaim kesehatan gakin diserahkan melalui bank (rekening RSU), kemudian berubah diserahkan melalui PT Askeskin.

Karena itu, tegas Rafriandi yang memimpin komisi membidangi kesehatan ini, Presiden SBY tidak perlu mempertahankan Menteri yang buat kebijakan merugikan rakyat alias harus diganti, serta meninjau kembali kebijakan yang dibuat Menkes tersebut.

“Harusnya Menteri buat kebijakan antisipasi yang danya disimpankan seperti anggaran darurat,” katanya.

Dampak dari kebijakan itu, kata Rafriandi, masyarakat khususnya gakin yang dirugikan dan RSU bersangkutan menolak melayani gakin, seperti yang terjadi di RSU Pirngadi Medan.

“Kita khawatir, masyarakat marah dan menyerbu RSU tersebut, akhirnya malapetaka social yang timbul,” tandasnya.

Menyinggung tunggak hutang PT Askes mencapai Rp17 milyar, Rafriandi Nasution mensinyalir ada sesuatu kejanggalan antara Depkes dengan PT Askes, karena persoalan ini sudah lama terjadi akibat birokrasi ‘carut-marut’, sehingga PT Askes menunggak pembayaran klaim askeskin kerumah sakit yang dihunjuk dan tunggakan-tunggakan ini tidak hanya terjadi di RSU Pirngadi, tapi juga hampir disemua daerah-daerah.

Terkait hal itu, Rafriandi dari FPAN itu minta KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap PT Askes yang lambat mencairkan klaim untut askeskin, karena disinyalir terjadi markup obat-obatan dan fee untuk dokter.

“Kita minta Menkes tidak menunda pembayaran klaim askeskin dan segera cairkan ke RS bersangkutan melalui PT Askes. Jika tidak, Menkes berdosa karena permainkan orang miskin,” ujarnya.

Disamping itu, sebut Rafriandi juga, Pempropsu dan Pemkab/Pemko harus tanggap terhadap masyarakatnya tergolong Gakin yang berada di rumah sakit-rumah sakit dengan menampung anggaran di APBD masing-masing.

“Untuk konkritnya, Komisi E akan mengundang beberapa instansi terkait dan secara kebetulan Komisi E juga dalam waktu dekat akan rapat dengar pendapat dengan RSU Pirngadi Medan dan PT Waskita,” ungkap Rafriandi. (ms)

Jika Abdul Wahab Dalimunthe Direcall
Golkar Tidak Otomatis Jadi Ketua DPRD SU
* Kemungkinan Bisa 'Kocok Ulang'

Medan, (Lapan Anam)

Salah seorang politisi dari PAN (Partai Amanat Nasional) Sumut Rafriandi Nasution SE MT mengatakan, dengan direcallnya Abdul Wahab Dalimunthe SH dari jabatan Ketua DPRD Sumut, belum tentu Golkar secara otomatis menduduki kursi atau menjadi Ketua DPRD Sumut, meski Wahab Dalimunthe dulunya jadi ketua berasal dari Partai Golkar.

“Golkar tidak bisa otomatis menduduki kursi ketua dewan menggantikan Wahab Dalimunthe yang mereka recall, kemungkinan bisa terjadi kocok ulang pemilihan ketua,” ujar Rafriandi ketika ditemui wartawan, Jumat (15/2) di gedung DPRD Sumut, menanggapi dipecatnya Wahab Dalimunthe dari kenaggotaan Partai Golkar sekaligus direcall dari DPRD Sumut.

Dikatakan Rafriandi Nasution, pimpinan dewan di DPRD Sumut masih tetap 4 terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua, sesuai dengan UU susduk (susunan dan kedudukan pimpinan/anggota legislative DPR-DPRD) berdasarkan jumlah kursi partai terbanyak. Di DPRD Sumut, partai yang memiliki kursi terbanyak Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat dan PPP setelah adanya koalisi dengan PBB).

“Menjadi Ketua DPRD Sumut ketika itu atas musyawarah mufakat memberikan kepada Partai Golkar menduduki jabatan ketua, yang secara kebetulan Wahab Dalimunthe dituakan.Untuk kali ini, tidak tertutup kemungkinan terjadi kompromi dengan fraksi-fraksi lain yang menduduki jabatan pimpinan dewan, seperti FPDIP dan FP Demokrat, juga punya kepentingan,” tegasnya.

Masalah pemecatan maupun pengrecall-an Wahab Dalimunthe, lanjut Rafiandi Nasution yang juga anggota DPRD Sumut merupakan internal Partai Golkar, tapi dalam kedudukan Wahab Dalimunthe sebagai Ketua DPRD Sumut, harus melalui proses untuk di-PAW-kan (Pengganti Antar Waktu) sama seperti anggota dewan lainnya yang di-PAW.

“Mem-PAW belum tentu tuntas dalam waktu singkat. Bisa cepat dan bisa juga lama, karena tidak tertutup kemungkinan pimpinan dewan menganggap PAW setelah Pilkada, alasan kesibukan kegiatan di DPRD Sumut,” katanya lagi.

Jika Wahab sudah direcall kemudian keluar SK PAW-nya, kata Rafriandi, kegiatan DPRD Sumut tetap berjalan seperti biasa, karena masih ada Pimpinan Dewan lainnya (3 Wakil Ketua DPRD Sumut masing-masing dari FPDIP, FP Demokrat dan FPPP) yang secara bergantian menjadi pelaksana ketua.

“Kalaupun jabatan ketua kosong, bukan berarti kepemimpinan di DPRD Sumut macat, karena selama ini dalam mengambil keputusan dan kebijakan bukan ketua sendiri, tapi dirapatkan dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi,” ungkapnya.(ms)


Tuntun Ganti Dua Sofyan
Seorang Warga Batubara Gantung Diri di DPRDSU

Medan, (Lapan Anam)

Seorang warga Batubara melakukan aksi gantung diri di halaman gedung DPRD Sumut, Jumat (15/2) sebagai sikap protes terhadap pelaksana Bupati dan Sekdakab Batubara dan menuntut duo Sofyan (pelaksana Bupati Sofyan Nasution dan Plt Sekdakab Sofyan MM) segera diganti dari jabatannya. Keduanya dinilai gagal memimpin Batubara dan tidak berpihak kepada masyarakat Batubara.

Aksi gantung diri ini dilakukan Aleks Juhri mengikat lehernya dengan seutas tambang yang dipegang rekannya dari atas pelataran lantai 2 ruang paripurna DPRD Sumut, sementara kedua kakinya berdiri di atas kayu ukuran 3 x 4 inci dipegangi kedua rekannya kiri kanan sambil menggantungkan poster di lehernya bertuliskan kecaman terhadap Sofyan Nasution dan Sofyan MM.

Aksi ini dilakukan sekitar 15 menit, karena Komisi A DPRD Sumut mengajak dialog beberapa warga yang mendampingi rekannya aksi gantung diri dan melakukan aksi mogok makan dengan memasang tenda di depan pagar halaman DPRD Sumut.

Dihadapan Pimpinana dan anggota Komisi A seperti Amas Muda Siregar, Edison Sianturi, Penyabar Nakhe dan Azwir A Husein, delegasi warga Batubara tergabung dalam SAMBar (Solidaritas Aksi Masyarakat Barubara) menyatakan keprihatinannya terhadap Kabupaten Batubara, atas perlakuan dan kebijakan yang diambil Pelaksana Bupati Sofyan Nasution dan Plt Sekdakab Sofyan MM tidak memihak rakyat.

Karena itu, warga menuntut Gubsu Rudolf M Pardede menerbitkan Rekomendasi Penonaktifan Drs Sofyan Nasution ke Mendagri dan merekomendasikan nama-nama ke Mendagri untuk diangkat Penjabat Bupati Batubara yang telah berpengalaman dan siap menjalankan amanah UU Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara.

Minta Gubsu memberhentikan Sofyan MM sebagai Plt Sekdakab Batubara, menunjuk dan menetapkan Pejabat Sekda Defenitif Kabupaten Batubara. Apalagi Sofyan Nasution telah Memasuki usia pensiun.

“Gubsu jangan lakukan diskriminatif dan menganakemaskan Sofyan Nasution. Bila masa PNS-nya telah dinyatakan pensiun, segala bentuk jabatan yang melekat pada dirinya dinyatakan gugur apalagi masyarakat Batubara sudah tidak menghendakinya,” ujarnya.

SAMBar juga mengungkapkan keanehan dilakukan Sofyan Nasution, selain telah Gagal membentuk DPRD Kabupaten Batubara sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU, juga telah mengangkat Sekwan sementara DPRD-nya belum ada.

Disinyalir lambatnya Pembentukan DPRD Batubara, akibat campur tangan Penjabat Bupati Batubara melakukan maksimalisasi konsolidasi menempatkan orang yang telah dipercayanya dari salah satu Calon Anggota DPRD yang diharapkan bisa duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batubara, sehingga khrl_bariahbisa memuluskan jalan Sofyan Nasution menjadi Bupati Defenitif.
Warga menilai Sofyan Nasution sebagai Penjabat Bupati Batubara Gagal membentuk Susunan Perangkat Pemerintahan daerah dan hampir di seluruh Dinas, Badan, Kantor dan Inspektoran Jabatan Eselon III dan IV Sebagian belum di isi PNS dilingkungan Kabupaten Batubara.

Menyikapi hal itu, Amas Muda Siregar dan Edison Sianturi menyatakan, pihaknya akan menampung aspirasi warga Batubara untuk ditindaklanjuti dengan mengundang Pempropsu maupun Gubsu. Karena persoalan pelaksana Bupati maupun Plt Sekdakab Batubara merupakan kewenangan eksekutif dalam hal ini Gubsu yang menyampaikan ke Mendagri. (ms)

Konflik Internal PKB Sumut Menajam
Digagas Agar Marwan-Abbas Dicopot

Medan,(Lapan Anam)

Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerukan segenap DPC partai itu untuk mendesak DPP menggelar Musyawarah Luar Biasa (Muswillub) mencopot Marwan Dasopang dan Abbas Nasution masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Tanfidz PKB Sumut.

“Kami serukan DPC PKB se-Sumut untuk mendesak DPP segera melaksanakan Muswillub mencopot Marwan-Abbas,” kata Wakil Sekretris Dewan Syuro PKB Sumut OK Husin Bahrum BA kepada wartawan, Kamis (14/2), di Medan.

Menurutnya Marwan-Abbas harus segera diberhentikan dari jabatan masing-masing sebagai Dewan Tanfidz karena diduga tindakan mereka yang secara pribadi mengusung Cagub RES dan Cawagubsu Ir HS. “Pengusungan RES dan Ir HS jelas cacat hukum dan penuh manuver-manuver adminsitrasi dan lobi-lobi yang tidak bertanggung jawab mengarah kepada tindakan tak bermoral,” tegasnya.

Penegasan OK Husin ini menyusul merebaknya statemen Wakil Ketua Tanfidz DPW PKB Sumut Amiruddin Hasibuan, bahka statemen cukup keras Sekretaris Dewan Syuro PKB Sumut H Lisanuddin Sabima SE dilansir media cetak daerah ini. Amir dan Lisanuddin mengutuk tindakan pribadi Marwan-Abbas mengatasnamakan PKB Sumut mengusung RES dan Ir HS ke DPP PKB.

Sebagai petinggi harian partai, kata mereka, Marwan-Abbas telah dengan nyata-nyata mengangkangi AD/ART PKB, peraturan partai, serta melecehkan SK DPP PKB Nomor 01806/DPP-02/III/A,I/I/2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang petunjuk rekrutmen penetapan calon kepala daerah PKB.

“Sanksi tegas akibat sikap kedua petinggi tanfidz PKB Sumut itu hrus dikenakan krena mereka juga mengabaikan hak Dewan Syuro sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PKB,” kata OK Husin.

Dikatakan, munculnya konflik melanda PKB Sumut mengisyaratkan dugaan bahwa SK DPP PKB tentang Cagub-Cawagubsu PKB yang diusung Marwan-Abbas kemungkinan secara resmi belum diterbitkan DPP PKB.

“Saya sangat berharap kepada KPUD Sumut membuka tabir ini sebelum adanya penetapan KPUD Sumut terhadap Cagub-Cagubsu PKB yang diusung Marwan-Abbas,” katanya.

Sementara Rustam Effendi Nasution, Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz PKB Binjai sependapat dengan seruan Dewan Syuro untuk meminta DPP melakukan Muswillub.

“Muswillub satu-satunya jalan terbaik mencari solusi penyelesaian konflik termasuk menangkal munculnya kekuatiran akan anjloknya suara PKB pada Pemilu 2009,” katanya.

Rustam sependapat, bahwa cara-cara yang ditempuh Marwan-Abbas dalam mekanisme pengusungan paket RES-Ir HS mengangkangi konstitusi partai, sepakat dilakukannya Muswillub.

TUDING ASBUN

Secara terpisah, Wakil Ketua Tanfidz DPW PKB Sumut Amiruddin Hasibuan menuding ketuanya H Marwan Dasopang asal bunyi (Asbun) yang berkomentar di media massa. Tudingan ini menyusul statemen Marwan Dasopang pekan lalu menyatakan pengusungan Cagub-Cawagub Sumut PKB didasari pertimbangan matang dan sesuai mekanisme prosedural partai.

Dikatakan, Amiruddin, Marwan tak guna beralasan Ir HS kader terbaik partai sehingga memenuhi syarat kewajaran mengusungnya. Marwan, kata Amiruddin, tak perlu berlindung dan berdalkih ke DPP PKB tentang kader terbaik partai.

“Ini bukan persoalan kader dan keputusan DPP memilihnya, tapi substansi masalah adalah Marwan-Abbas mengusung paket RES-Ir HS dengan menabrak rambu-rambu AD/ART partai. (ms)

Anggota Panwaslih
Kabupaten/Kota Diumumkan

Medan (Lapan Anam)

Hasil seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Kabupaten/Kota,hari ini Jumat (15/2) diumumkan di KPU daerah masing-masing."Nama-nama anggota Panwaslih yang dinyatakan lulus dan akan dilantik,dapat dilihat di kantor KPUD setempat", kata Wakil Ketua Pansus Seleksi Calon Panwaslih DPRDSU Ir Edison Sianturi kepada wartawan di DPRDSU, Kamis (14/2)

Dikatakan, anggota Panwaslih itu akan dilantik pada 18 dan 19 Pebruari 2008 di daerah Kabupaten/Kota. Kepada anggota Panwas yang terpilih selanjutnya agar menyeleksi Panwas Kecamatan di daerah masin-masing untuk diusulkan dan di tetapkan DPRDSU.

"Paling lambat tanggal 25 Pebruari 2008 nama-nama calon anggota Panwaslih Kecamatan sudah harus disampaikan kepada Pansus DPRDSU. Dengan itu seluruh Panwaslih mulai Provinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan sudah tuntas akhir Pebruari",kata Edison Sianturi.

Dikatakan, dalam seleksi Calon Panwaslih Kabupaten/Kota panitia menerima 205 berkas yang mendaftar.Dari jumlah itu, dinyatakan lulus 78 orang yakni unsur pers,akademisi dan tokoh masyarakat.

"Walau agak terlambat terbentuk,namun diharapkan anggota Panwas bisa mengabdi kepada negara secara maksmal", ujar Edison Sianturi. (ms)


Nama Mantan Walikota Medan
Dicatut Dalam Tim Kampanye Umri

Medan (Lapan Anam)

Mantan Walikota Medan H Bachtiar Djaafar keberatan namanya dicatut sebagai tim kampanye pasangan cagub/cawagub HM Ali Umri/H. Maratua Simanjuntak.

"Saya mendapat laporan dari banyak pihak nama saya dimasukkan menjadi penasehat tim kampanye Ali Umri. Saya sangat keberatan dan akan menuntut agar nama saya dihapus dari situ," ujarnya kepada wartawan di rumahnya di Medan, Rabu (13/2).

Ia juga mengaku namanya juga sudah didaftarkan ke KPUD Sumut sebagai bagian tim kampanye Ali Umri. "Memang ada upaya menarik saya ke situ, tapi saya tidak mau," tegasnya.

Ketika ditanya alasan penolakannya, Bachtiar mengaku tidak sehaluan dengan Ali Umri. Dia mengaku tidak sejalan dengan pola-pola yang ditetapkan Ali Umri selama menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

"Kalau dia hendak membesarkan partai seharusnya tidak berbuat yang tidak-tidak, tidak main pecat dan tidak mengkhianati senior. Saya tidak suka cara-cara yang tidak simpatik seperti itu," ujarnya.

Bachtiar Djaafar mengatakan dirinya akan mendatangi KPUD Sumut, untuk menarik namanya dari daftar tim kampanye Ali Umri-Maratua.(ms)



BACHTIAR DJAFAR DUKUNG WAHAB-RADEN SYAFII

Medan (Lapan Anam)

Mantan Walikota Medan Drs. H. Bachtiar Djaafar menegaskan dirinya mendukung sepenuhnya pasangan H. Abdul Wahab Dalimunthe dan H. Raden Muhammad Syafii pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara periode 2008-2013.

"Pak Wahab merupakan kandidat paling tepat, matang dan paling berpengalaman baik di birokrasi, politik maupun di legislatif," katanya kepada wartawan di kediamannya di Jalan Tengku Amir Hamzah Medan, Rabu (13/2).

Pasangan Wahab-Raden Syafii diusung tiga partai yang sama-sama memiliki kursi di DPRD Sumut, masing-masing Partai Demokrat (10 kursi), PAN (delapan kursi) dan PBR (lima kursi).

Menurut Bachtiar Djaafar, pasangan Wahab-Raden Syafii merupakan pasangan terbaik dan diyakini paling berpeluang memenangkan pilgub yang akan dilangsungkan 16 April 2008. Keduanya dinilai sebagai tokoh yang sudah sangat kenyang pengalaman.

Khusus Wahab Dalimunthe, yang bersangkutan merupakan tokoh yang sarat pengalaman baik di lingkungan birokrasi maupun politik.

Sejumlah jabatan penting pernah diembannya, mulai dari menjadi Sekda Kabupaten Labuhan Batu, Bupati Tapanuli Tengah, Sekda Provinsi Sumut, Wakil Gubernur Sumut dan kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut setelah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

"Pak Wahab juga dikenal sebagai figur yang relatif bersih dan jauh dari kontroversi. Beliau juga memiliki 'track record' yang tidak tercela," kata mantan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Kota Medan itu.

Sementara Raden Syafii dinilainya sebagai figur yang juga sangat diperhitungkan, tidak hanya di Sumut tetapi juga di tingkat nasional. Saat ini Raden menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PBR dan Ketua Umum KAHMI Sumut. (ms)


Rakerdasus PDIP Gelar Rakerdasus
Menangkan Pasangan Tri-Ben di Pilgubsu

Medan, (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Pusat PDIP menginstruksikan segenap kadernya menyukseskan Pilkada Sumut, sekaligus memenangkan pasangan Cagubsu/Wagubsu Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo/Dr Ir Benny Pasaribu MEc.

Demikian Plh Sekjen DPP PDIP Mangara Siahaan ketika membuka rakerdasus PDIP pemenangan calon Gubsu/Wagubsu Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo/Dr Ir Benny Pasaribu MEc, Rabu (13/2) di Balai Tiara Medan.

Dihadapan 400 perserta rakerdasus dari 28 DPC PDIP se-Sumut, Mengara Siahaan didampingi pengurus DPP lainnya seperti Maruarar Sirait, Theo Syafii, Firman Jaya Daili mengatakan, segenap kader PDIP tidak perlu khawatir, karena PDIP cukup kuat dan solid menghantarkan pasangan Tritamromo/Benny Pasaribu meraih kemenangan menjadi Gubsu/Wagubsu periode 2008-2013.

Karena, kata Mangara, masalah perbedaan pendapat terhadap tidak dipilihnya Rudolf M Pardede sebagai Cagubsu dari PDIP sudah clear dan sangat clear, setelah adanya pertemuan antara Rudolf Pardede dengan DPP dan Cagubsu yang dipilih DPP Tritamtomo.

“Persoalan saat ini, bagaimana kita menyusun strategi untuk memenangkan pertarungan Pilkada Sumut nanti. Tugas kita bersama memenangkan pertarungan dan kompetisi kursi Gubsu/Wagubsu nanti,” tegas Mangara.

Mangara juga mengungkapkan, Tritamtomo sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara, selain pernah menjadi Panglima Kodam I/BB, juga sudah diangkat diberi marga Panggabean dan sosok Tritamtomo punya kewajiban membangun Propinsi Sumatera Utara ke depan.

“Hal ini tentunya harus didukung seluruh kader/simpatisan PDIP dan masyarakat asal Sumut dimanapun berada,” tandasnya.

Sementara Ir Effendi Sianipar selaku Ketua Pelaksana Rakerdasus PDIP Pemenangan Gubsu/Wagubsu Tritamtomo/Benny Pasribu melaporkan, peserta rakerdasus diikuti seluruh DPC, anggota DPRD dari PDIP se-Sumut dan DPD mencapai 400 peserta dipimpin langsung DPP terdiri dari Mengara Siahaan, Maruarar Sirait, Theo Syafii, Budimanta, Dudi Murod, Agnita dan Panda Nababan.

Pelaksana Ketua DPD PDIP Sumut panda Nababan menyatakan lega dengan adanya pernyataan Rudolf M Pardede yang loyal terhadap partai dan tidak sakit hati terkait pencalonan Gubsu/Wagubsu dari PDIP. (ms)

Mahasiswa Tolak RUU Perbankan Syariah

Medan (Lapan Anam)

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Syari'ah Sumatera Utara (SOMASI-SU) menggelar unjukrasa ke Gedung DPRD Sumut, Rabu (13/2).

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Kordinator Lapangan Zulfahri Hutapea dan Kordinator Aksi Ikbal Hanafi Hasibuan meminta agar penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah/Ekonom Syariah dibawah wewenang Peradilan Agama.

"Sebagai wujud partisipasi mahasiswa yang terdiri dari BEM, FORMASI, Koalisi HMJ Syari'ah serta seluruh elemen mahasiswa Syari'ah menolak Rancangan Undang-undang yang memuat penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah di bawah Pengadilan Negeri," ujar mereka.

Mahasiswa menjelaskan, sesuai ketentuan UU No 3/2006 tentang perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 tentang yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah di bawah wewenang Pengadilan Agama.

Karena itu, tegas Zulfahri, bagi kami penyelesaian Perbankan Syari'ah di bawah wewenang Pengadilan Agama adalah harga mati.

"Hapuskan pasal yang mengatur tentang penyelesaian Perbankan Syari'ah di bawah Pengadilan Negeri, yang saat ini RUU itu sedang digodok di DPR RI," ujar Ikbal.

Menurut mereka, RUU Perbankan Syari'ah yang memuat ketentuan di atas dinilai telah menghina eksistensi Fakultas Syari'ah dan kompetensi Pengadilan Agama.

"Kami memohon kepada Presiden RI agar menghapus RUU Perbankan Syari'ah yang mengatur ketentuan di atas, karena dinilai telah melukai perasaan umat Islam," kata mereka.

Aspirasi mahasiswa diterima Komisi A DPRD Sumut dan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.(ms)


Soal Jabatan Wabub
DPRD PAKPAK BHARAT DINILAI
HIANATI ASPIRASI RAKYAT

Medan (Lapan Anam)

Tokoh Generasi Muda Pakpak Bharat Drs MS Taha Berutu SH mengatakan, sidang paripurna DPRD Pakpak Bharat yang mengangkat Wakil Bupati merupakan penghianatan pada aspirasi rakyat.

"DPRD Pakpak Bharat priode 2004 tidak memiliki mandat memilih dan menetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,sebab telah dipilih langsung oleh rakyat.Sistem pemilihan juga satu paket antara kepala daerah dengan wakilnya", kata Berutu kepada wartawan di Medan,Selasa (12/2).

Dikatakan, salah satu perbedaan tugas dan fungsi DPRD zaman orde baru dengan reformasi adalah dalam soal pengangkatan kepala daerah dan wakilnya. Karenanya,dasar hukum DPRD Pakpak Bharat mengangkat wakil bupati jelas tidak ada.

Bupati Pakpak Barat meninggal maka otomatis digantikan wakilnya untuk melanjutkan sisa priode jabatan.Tidak ada dasar hukum menggantikan jabatan wakil bupati yang kosong,sebab tugasnya hanya melanjutkan sisa priode jabatan.

Sesuai UU N0 32,kata Berutu, kalaupun Bupati dan wakilnya sama-sama berhalangan,maka pejabat pelaksana tugas akan diambil alih gubernur.Dan biasanya Gubernur akan mengangkat pelaksana tugas sekaligus mempersiapkan pemilihan selanjutnya.

"Maka sidang paripurna DRD Pakpak Bharat 24 Januari 2008 mengangkat wakil bupati adalah kesalahan besar",katanya.

Senada itu Ir Baharuddin Berutu dari Sekjen DPP MKPI dan Drs Sadar Bako Ketua Umum LPMP menambahkan,DPRD Pakpak Bharat seharusnya belajar dari banyak kasus.

Misalnya, kasus lengsernya Presiden Soeharto jabatan presiden digantikan Wapres BJ Habibie. Demikian juga saat Gubsu Rizal Nurdin meninggal,jabatan Gubsu digantikan Wagubsu Rudolf M Pardede.Atas pergantian jabatan itu, tidak ada pengangkatan wapres baru atau wagubsu baru.Demikian juga kasus Wakil Bupati Deli Serdang,Yusuf Sembiring yang meninggal dunia, tidak ada penggantian jabatan selanjutnya.

Hal senada dikemukakan Kordinator Lembaga Peduli Masyarakat Pakpak (LPMP) wilayah Pakpak-Dairi, K Padang SP menambahkan,pihaknya akan menyurati Presiden SBY menyangkut masalah ini.

"Masalah ini menjadi kajian putra Pakpak di perantauan",kata Padang juga tokoh pemekaran Pakpak Bharat.Dia kecewa sikap DPRD Pakpak Bharat yang lebih fokus mengurusi pengangkatan wakil bupati baru yang tidak konstitusional.Seharusnya mereka mencari solusi mempercepat pembangunan,dengan melahirkan Perda-perda yang pro rakyat.

"DPRD Pakpak Bharat hanya sedikit mengeluarkan Perda,jumlahnya terhitung jari.Mereka berleha-leha untuk rakyat, tapi pro aktif untuk jabatan wakil bupati", kata Padang. (ms)


Penilaian Kuasa Hukum:
DR H Ramli MM Korban Perintah Atasan dan Jabatan

Medan,(Lapan Anam)


Kuasa Hukum Wakil Walikota Medan, DR.H.Ramlli, MM , Petrus Bala Patyona, SH, MM dan Sitor Situmorang, SH, MM menjelaskan, kliennya yang kini ditahan KPK dalam sangkaan terlibat korupsi adalah korban perintah atasan dan jabatan.

Menurut keterangan kedua kuasa hukum itu, melalui press releasenya,Rabu (13/2) yang dikirimkan kepada wartawan di Medan, dugaan keterlibatan kliennya terhadap serangkaian korupsi yang melibatkan Walikota Medan, Abdillah (kini ditahan KPK-red), adalah disebabkan korban perintah dan jabatan.

Dijelaskan, seperti kasus pembelian mobil pemadam kebakaran, Petrus dan Sitor menjelaskan, kliennya sejak semula tidak menyetujui bahkan pernah menyampaikan keberatan kepada Walikota Medan, Abdillah dihadapan Daud selaku supplier.

Pengadaan mobil pemadam kebakaran tidak dapat dilakukan karena APBD sudah berjalan dan tidak adanya anggaran. Tapi, karena perintah walikota dengan menyatakan anggarannya dimasukkan dalam P-APBD 2005, tidak ada alas an lainkecuali menuruti perintah atasan dan jabatan sebagai pamong yang harus loyal kepada atasan

Hal yang sama juga dilakukan walikota Medan Abdillah terhadap Sekda,mantan Asmum (kini Sekdakab Deli Serdang-red),Ketua Bapeda ,Kadis P2K,Kasubbag Pengadaan, Kabag Hukum Kabag Keuangan, Kabag Umum dan Pimpro. Begitu juga halnya dengan dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2002-2005, klien kami DR.H.,Ramli, MM hanya menjalankan perintah dan jabatan dari walikota Medan, Abdillah.

Hal yang sama juga dikaitkan kepada Sekda sebelum dan sesudah klien kami menjabat, termasuk kepada Asisten Umum, Kabag Umum dan Staf Pemko lainnya. Namun anehnya, mengapa hanya kklien kami (Ramli-red) yang dijadikan tersangka dan ditahan? Padahal klien kami dengan para staf/ pejabat lainnya sama-sama melaksanakan perintah atasan dan jabatan dari walikota, ungkap kedua kuasa hukum tersebut.

Tidak Difungsikan

Petrus dan Sitor menjelaskan, sejak tujuh (7) bulan lalu, kliennya DR.H.Ramli, MM sebagai wakil walikota Medan sudah tidak difungsikan. Semua kewenangan Ramli diambil alih walikota,Abdillah baik berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun berdasarkan yurisprudensi dan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan selama ini berlaku di Pemko Medan. (ms)

Arsip Rekan





Gubsu Diminta Buat Pergub

Harga Dasar Gabah yang Baru

Selasa, 12-02-2008

*hendrik hutabarat


Medan Bisnis – Medan
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Rudolf M Pardede didesak untuk menunjukkan komitmennya yang luas kepada para petani. Salah satunya adalah dengan membentuk peraturan gubernur (pergub) tentang pembentukan harga dasar gabah yang bisa menguntungkan posisi petani di Sumut.


“Dari data dan informasi yang ada pada kami, saat ini harga dasar gabah basah di beberapa kawasan pertanian di Jawa sekitar Rp 2.300 per kg. Ini lebih tinggi dibanding harga dasar dari pemerintah yakni Rp 2.000. Tetapi terus terang saya tetap tidak yakin kalau petani kita bisa sejahtera kalau harga dasar gabah itu tidak menyentuh level Rp 4.000,” ujar anggota Komisi B DPRD Sumut yang membidangi pertanian, Ir Bustinursyah, kepada Medan Bisnis di gedung dewan, Senin (11/2).


Untuk merealisasikan level harga dasar gabah sebesar Rp 4.000 per kg, politisi DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut ini melihat harus ada tindakan Gubsu Rudolf M Pardede untuk mengatasi hal ini, yakni melalui pembentukan sebuah peraturan gubernur.


“Kan enggak mungkin harga gabah di Jawa sama dengan harga gabah di Sumatera. Enggak bisa sama. Untuk produk migas, okelah kalau harganya sama antara yang di Jawa dengan Sumatera atau daerah lainnya. Tetapi untuk produk pertanian, enggak mungkin seperti itu,” ujar politisi yang akrab dipanggil Ucha tersebut. Sikap Ucha didukung oleh Wakil Ketua Ansor Sumut sekaligus anggota Kaukus Wartawan Perduli Petani dan Nelayan Sumut Drs Mayjen Simanungkalit, yang menyebutkan pergub tentang Pembentukkan Harga Dasar Gabah adalah sebuah keharusan.


“Buat apa kita berkiblat ke Pulau Jawa dalam menentukan harga dasar gabah. Segera Gubsu realisasikan pergub itu. Sebab saat ini di tingkat petani di Sumut harga dasar gabah yang cocok minimal sudah Rp 3.000 per kilogramnya,” ujarnya.Itu pun dinilainya tidak sebanding dengan modal dan pengeluaran produksi lainnya yang telah dikeluarkan petani Sumut sendiri. “Sebab modal produksi, modal kerja dan pengeluaran para petani kita tidak sebanding dengan hasil panen yang diterima,” ujar tokoh NU Sumut ini.


Pergub sangat diperlukan agar tidak ada perbedaan harga dasar gabah di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumut. Dia mencontohkan harga dasar gabah di Tanjung Balai yang mencapai Rp 3.000 per kilogram sementara di Siborong-borong baru mencapai Rp 2.300 - Rp 2.500 per kilogram gabah kering giling.


Hal ini terjadi karena tidak ada ketetapan resmi dari Pempropsu untuk mengatasi disparitas harga di dua kawasan pantai ini.Mayjen mengingatkan Pempropsu jangan sampai lagi para petani mengalami kesengsaraan, apalagi bulan Maret nanti diperkirakan para petani akan memasuki masa panen raya. Baginya sangat tidak masuk akal jika di saat panen raya jsutru petani menderita karena jatuhnya harga.


“Sebagai anak seorang petani yang berasal dari Pahae, saya tidak ingin kaum Nahdliyin di Pantai Barat dan Timur yang umumnya berprofesi sebagai petani, justru terus berada dalam keterpurukan. Pempropsu harus camkan ini baik-baik,” tegasnya.

85 Persen Guru di Sumut Belum Lulus Sertifikasi

Medan (Lapan Anam)

Rektor Unimed Syawal Gultom mengakui sebagian besar guru di Sumut belum berbasis kompetensi. Bahkan 85 persen belum lulus sertifikasi akibat lemah dalam protofolio dan pengembangan profesi.

“Rendahnya persentase peserta yang lulus dari asesmen portofolio yakni 10 persen untuk guru Diknas dan 15 persen guru Depag”, katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRDSU dipimpin ketuanya Rafriandi Nasution SE,MT di gedung dewan, Senin (1/2).

Diungkapkannya, ada 12 catatan penting dari prosedur rangkaian kegiatan sertifikasi guru, diantaranya guru yang lulus melalui asesemen portofolio sangat kecil (15 %), tidak lulus 85 persen, akibat kesulitan memenuhi karya pengembangan profesi atau nilai O, informasi yang dikirim dari kabupaten/kota ke Diknas sering mengalami kendala teknis dan catatan lainnya.

Padahal, katanya, nilai positip sertifikasi guru tujuannya untuk kesejahteraan guru, karena guru yang sudah disertifikasi mendapat tunjangan guru 1 x gaji pokok guru, karena tahun 2008, pusat telah mengalokasikan anggaran di APBN untuk 200 guru yang disertifikasi.

Kadisdiknas Sumut Taroni Hia menyebutkan, jumlah guru negeri/swasta di Sumut mencapai 152.930 guru yang harus disertifikasi, tapi quota dari pusat hanya 112.616 guru. Karena itu, perlu penambahan quota peserta diklat sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing dan diharapkan pusat menambah anggaran mengikuti kualifikasi S1/D4.

Karena itu, Rafriandi Nasution selaku pimpinan rapat menyimpulkan,masalah sertifikasi guru harus dibicarakan kembali ditingkat pimpinan masing-masing instansi terkait, karena terkait masalah data yang belum sinkron merupakan tugas LPMP mengundang LPMP kabupaten/Kota dan Pemkab/Pemko se-Sumut.

Untuk pensosialisasian sertifikasi guru, merupakan tugas Diknas Propsu dan Unimed dan masalah followup sertifikasi guru, perlu dilakukan koordinasi, sinkornisasi dan parrtissipasi kabupaten/kota dan semua stakeholder akan terlibat dalam pertemuan selanajutnya, sedangkan masalah tunjangan profesi perlu disepekati berapa bisa ditampung di APBD Sumut. (ms)



Penetapan Harga
Dasar Gabah Jangan Berkiblat ke Jawa

Medan (Lapan Anam)

Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) Mayjen Simanungkalit, mendesak pemerintah untuk tidak berkiblat ke pulau Jawa dalam nenetapkan Harga Dasar Gabah (HDG). Karena masalah petani tidak selalu sama dengan dihadapi petani di pulau Jawa.

“Pemerintah jangan berkiblat ke pulau Jawa dalam penetapan HDG, sebab kasus dihadapi petani selalu berbeda. Petani di Sumatera Utara (Sumut) malah jauh berbeda dengan petani di Jawa dalam berbagai hal”, katanya kepada wartawan di Medan, Senin (11/2).

Menurut Mayjen Simanungkalit, pemerintah perlu menetapkan HDG secara regional seperti halnya penetapan upah buruh. Karena, sebagai komoditi non migas, pertanian punya karakteristik yang cukup berbeda dan memiliki persoalan tersendiri yang bersifat lokal.

Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) ini juga mendesak pemerintah segera merevisi HDG, karena harga gabah kering panen yang berlaku sekarang ini sudah tidak relevan lagi.

Kata dia, harga patokan dasar gabah kering panen Rp 2000 per kilogram, sudah jauh dari harapan petani. Sebab, ongkos pengolahan tanah saja, yang semula hanya Rp 500 ribu per hektar, pasca kenaikan BBM, naik menjadi Rp 700 ribu per hektar.

Dia mengakui, revisi HDG tidak sertamerta dapat mensejahterakan petani. Namun paling tidak, revisi HDG menjadi Rp 4000 dapat melindungi petani dari permainan harga yang biasanya dikendalikan tengkulak.

“Harga bibit, biaya pengolahan lahan, pupuk serta pestisida semuanya mahal dan sangat tidak sesuai dengan harga jual gabah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mayjen Simanungkalit meminta Bulog agar memprioritaskan pembelian gabah dari petani, untuk menahan harga beras di tingkat petani agar harga tetap stabil.

Pemerintah juga diingatkan untuk professional dalam menyusun tata ruang wilayah, agar areal pertanian tidak terus menyusut. Karena, sepanjang 2004-2005 saja telah terjadi alih fungsi lahan pertanian padi di Sumut hingga sekitar 37 ribu hektare.

Mayjen Simanungkalit optimis, jika HDG direvisi dan disesuaikan dengan kondisi daerah, maka gairah petani meningkatkan produktivitas akan meningkat. Bahkan untuk Sumut sendiri, dia optimis target produksi gabah tahun 2008 sebesar 3,1 juta ton akan tercapai. Sebab tahun 2007 saja, Sumut mampu memproduksi GKG sebesar 3,2 juta ton, atau melebihi target yang dibebankan Departemen Pertanian kepada Provinsi Sumut sebesar 3,1 juta ton GKG. (ms)


PERINGATI HARLAH 35 TAHUN
PPP SIAP MENGABDI UNTUK SEMUA

Medan (lapan Anam)

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara berencana akan memperingati Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan 35 Tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mengambil thema “Mengabdi Untuk Semua”.

Ketua Panitia Harlah PPP Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung mengatakan peringatan Harlah PPP tahun ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu media menyatakan syukur kepada Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan kepada PPP dalam memperjuangkan cita-cita di negera Republik Indonesia. Atas kesyukuran tersebut, kata Hosen, pihaknya telah mempersiapkan berbagai kegiatan yang mayoritas untuk kepentingan umat.

Hosen menyebut seluruh kegiatan akan dilaksanakan di bulan Maret, dimulai dengan mengadakan sunatan missal di Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi pada tanggal 7-8 Maret 2008. Selanjutnya, penanaman pohon di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Langkat pada 9-17 Maret 2008, pengobatan gratis dan donor darah di Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun dan Kota Medan pada 14-16 Maret 2008, bantuan pendidikan untuk anak yatim di 10 Kabupaten/Kota 15-20 Maret 2008, penyuluhan narkoba bagi pemuda/i di Asrama Haji Medan 20 Maret 2008.

“Kegiatan bakti social yang kita adakan ini merupakan wujud kepedulian social PPP, terutama bagi anggota masyarakat yang secara ekonomi kurang diuntungkan oleh realitas social. Kemudian, kegiatan itu dimaksudkan sebagai wujud terima kasih PPP kepada individu atau
kelompok masyarakat yang selama ini terus men-darmabakti-kan dirinya untuk kebesaran PPP,” kata Hosen Hutagalung, didampingi Sekretaris Panitia M.Budi Nasution dan Wakil Ketua Apriadi Gunawan, Andi Jaya Matondang di kantor DPW PPP Sumut, Senin (10/2).

Hosen mengatakan selain berbagai kegiatan sosial, panitia juga telah mempersiapkan kegiatan lainnya seperti Halaqoh Alim Ulama se-Sumut 21-22 Maret di Asrama Haji Medan, turnamen bola kaki “PPP Cup” 7-15 Maret di Kota Medan, Tabliqh Akbar di Kota Medan 22 Maret dan Kabupaten Mandailing Natal 29 Maret 2008.

Dijelaskan Hosen, kegiatan Tabliq Akbar yang dilaksanakan di dua tempat tersebut akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PPP H.Suryadharma Ali dan Dai Kondang Zainuddin MZ. Menurut Hosen, puluhan ribu kader dan simpatisan PPP akan menghadiri Tabligh Akbar
di dua tempat tersebut.

Hosen menuturkan seluruh kegiatan yang dirancang tersebut sebagai media untuk mengevaluasi diri, sekaligus melakukan refleksi atas performance partai dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang di-Ridhoi Allah SWT, Baldatun Tayyibatun Wa Rabbul Ghafur dalam wilayah Negara kesatuan RI.

“Dalam usia 35 tahun ini, adalah sangat logis jika segenap elemen partai mensyukuri posisi PPP saat ini. Karena itu, panitia khusus mengisi peringatan Harlah PPP sebagai media untuk mengevaluasi diri sekaligus refleksi atas performance partai,” kata Hosen.(ms)

Ngomong Soal Kader Terbaik
Retorika Murahan Marwan Dasopang

Medan, (Lapan Anm)

Penjelasan H Marwan Dasopang, oknum Ketua Tanfidz DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut tentang Cawagubsu Ir HS merupakan kader terbaik PKB, dinilai sebagai manuver murahan yang tidak dapat diterima segenap pengurus partai itu.

“Ir HS sebagai kader terbaik sehingga harus diusung, hanya retorika murahan dan tak bermoral Marwan-Abbas yang mengusung paket RES dan Ir HS,” kata Wakil Ketua Tanfidz Amiruddin Hasibuan kepada wartawan, Senin (11/2), di Medan.

Komentar Amiruddin yang juga mantan anggota DPRD Binjai ini menyusul penjelasan Marwan Dasopang tentang Ir HS kader terbaik partai sehingga harus diusung oleh PKB. “Saya melihat ada dua persoalan yang oleh Marwan Dasopang berupaya menghindar dari esensi persoalan sebenarnya,” tegas Amiruddin.

Pertama, kata Amiruddin, pengusungan RES dan Ir HS sebagai Cgubsu dan Cawagubsu cacat hukum karena dilakukan tanpa mengacu kepada mekanisme yang diatur ditubuh PKB. “Kepada rekan-rekan pers sudah saya jelaskan bersama bukti otentiknya, bahwa pengusungan itu hanya dilakukan secara pribadi oleh Marwan Dasopang dan Abbas Nasution dengan membawa-bawa nama PKB masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Tanfidz PKB Sumut,” katanya.

Menurut Amiruddin, usungan itu tidak berdasarkan hasil rapat, dan kesepakatan pengurus secara kolektif, dan surat pengusulan paket calon kepala daerah itu tidak ketahui dan tidak ditandatangani Dewan Syuro sebagai pengambil keputusan tertinggi partai.

Kedua, lanjut Amiruddin, tentang Ir HS sebagai kader terbaik partai hanya penilaian pribadi Marwan Dasopang dan Abbas Nasution, bukan penilaian DPW PKB Sumut secara paripurna. Alasannya, kata Amiruddin, Ir HS adalah orang yang baru diketahui bergabung di PKB dan selama ini tidak banyak yang dilakukan terhadap upaya membesarkan partai.

Amiruddin mencontohkan, kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah I PKB beberapa waktu lalu, Ir HS di SK-kan oleh DPW sebagai Ketua Panitia Pelaksana, tapi hanya sekadar nama dalam kepanitiaan. “Terus terang sejak awal hingga usainya kegiatan tampang Ir HS tidak pernah kelihatan, jangankan tanggungjawabnya sebagai ketua yang sama sekali tidak terlihat sehingga yang puntang-panting para wakil ketua dan panitia lain. Inikah namanya kader terbaik, sangat tidak berterima di hati kami,” papar Amiruddin.

Ini, kata Amiruddin, bukan soal hujat menghujat atau perang di media massa, aktifitas tak bermoral yang dilakukan kedua oknum petinggi partai itu memang harus diangkat ke permukaan, agar duduk persoalannya jelas kepada masyarakat, sehingga tidak gampang terkecoh dengan apologi murahan yang dilontarkan kedua oknum.
Para DPC PKB di Sumut juga, kata Amiruddin, sudah berang dan telah menyampaikan usulan kepada DPP PKB untuk membekukan kepengurusan DPW PKB Sumut, dengan harapan, simpatik masyarakat dalam upaya PKB merebut suara pada Pemilu mendatang lebih baik di Sumut, tidak bertambah anjlok seperti perolehan suara pada Pemilu 2004 jauh lebih merosot dan anjlok pada Pemilu 1999.
“Jika PKB pada pemilu mendatang ingin mendapat tempat di hati masyarakat, maka DPP harus segera mengambil sikap menyerahkan stir PKB Sumut kepada kader yang dinilai mampu dan bermoral,” katanya. (ms)


Kecewa Kepemimpinan Ketua DPD
Pengurus PAN di Binjai Barat Siap Mundur

Medan, (Lapan Anam)

Pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) se Kecamatan Binjai Barat menyatakan kecewa dengan Ketua DPC PAN Medan Barat, Nurhamidah dan Ketua DPD PAN Kota Binjai Ir Irwan Yusuf. Pengurus DPRt itu menuding Nurhamidah dan Irwan Yusup tidak mampu melaksanakan tugas,memberikan pengarahan, bimbingan dan konsolidasi ke tingkat ranting.

Hal itu dikemukakan pengurus DPRt PAN se Kecamatan Binjai Barat lewat surat yang diajukannya ke DPD PAN Kota Binjai yang diterima wartawan, Senin (11/2). Surat itu berstempel dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPRt se Kecamatan Binjai Barat yakni Dedi Handoko dan Dedi Kurnianto (DPRt Kelurahan Suka Maju), Junaidi dan Diansyah (PAN Kelurahan Suka Ramai), Muhsin Nuddin dan Surya Darma Atmaja (PAN Kelurahan Bandar Senimbah), Ismawan dan Isnanda (DPRt PAN Kelurahan Limau Mungkur), dan Suarmen dan Supriadi (DPRt PAN Kelurahan Paya Roba).

Dalam surat itu disebutkan, sejak Nurhamidah terpilih sebagai ketua DPC PAN Binjai Barat di Muscab PAN tahun 2005, hingga kini dirinya tidak pernah melaksanakan tugas partai ke ranting-ranting. Mereka mengaku kecewa keberaan Ketua DPC PAN Medan Barat dimana sekretariatnya hingga kini tidak jelas serta saat ini telah terjadinya kefakuman di kepengurusan DPC PAN Binjai Barat. "Sehingga kami menganggap DPC PAN Binjai Barat tidak ada lagi (caos)," katanya.

Pengurus DPRt PAN se Kecamatan Binjai Barat dalam surat itu juga mengaku kecewa dengan Ketua DPD PAN Kota Binjai, Irwan Yusuf. Sebab setelah terpilih di Musda PAN Kota Binjai tahun 2005, Irwan Yusup tidak pernah berkunjung dan konsolidasi ke tingkat cabang dan ranting, sehingga seakan-akan Irwan Yusup tidak memperhatikan lagi keberadaan PAN di Binjai Barat.

Mengamati tidak jelasnya DPC PAN Binjai Barat dan DPD PAN Kota Binjai, Pengurus DPRt se Kecamatan Binjai Barat menyatakan siap mengundurkan diri dari pengurus DPRt. Para pengurus DPRt se Kecamatan Binjai Barat itu berharap DPW turun tangan mengatasi persoalan internal PAN di Kota Binjai khususnya di Binjai Barat. ( ms)


Terkait Anggaran Panwas Pilgubsu
Pempropsu Didesak Sahkan Pergub

Medan, (Lapan Anam)

Panitia Pengawas (Panwas) Pilgub 2008 Propinsi Sumut dikhawatirkan tidak dapat bekerja maksimal. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Propinsi Sumatera Utara di bawah komando Rudolf M. Pardede belum juga mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang honor Panwas dan Anggaran Pendahuluan untuk Panwas Sumut.

Kekhawatiran itu disampaikan Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (Lampik), Drs. Mayjen Simanungkalit dan Sekretaris Karang Taruna, Fakhruddin di Medan, Senin (11/2). Karenanya, baik Mayjen maupun Fakhruddin mendesak Pempropsu segera mengesahkan Pergub dan Anggaran Pendahuluan tersebut.

“Selain tidak bekerja maksimal, penundaan pengesahan Pergub dan Anggaran Pendahuluan tersebut juga berdampak pada carut-marutnya Pemilihan Gubernur di Sumut ini,” ujar Mayjen.
Dikatakan Mayjen, jika dikaitkan dengan jadwal kerja Panwas Sumut, seharusnya sekarang ini program kerja Panwas Sumut adalah membentuk Panwas Kabupaten/Kota. Tetapi, sambungnya, jadwal pembentukan itu terpaksa ditunda karena persoalan Pergub dan Anggaran Pendahuluan Panwas Sumut yang belum juga disahkan.

“Saya yakin, mereka (Panwas Sumut-red) tidak akan maksimal bekerja membentuk Panwas Kabupaten/Kota tanpa ada Pergub itu,” tandas Mayjen yang juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) itu.

Dibagian lain, Fakhruddin mengatakan, pengesahan Pergub dan Anggaran Pendahuluan tersebut bertujuan untuk menggerakkan mesin Panwas baik yang berada di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota sampai di level Kecamatan dan Panwas Lapangan. Salah satu dari tugas pokok mereka, lanjutnya, adalah mengawasi jalannya proses Pilgubsu 2008. “Jadi kalau mereka tak bekerja dikarenakan pengesahan Pergub dan Anggaran belum juga dilakukan, ke mana masyarakat mengadu jika terjadi penyimpangan dalam Pilgubsu? Apa Pempropsu mau disalahkan?” tanyanya.

Menurutnya, saat ini, Panwas Pilgubsu yang dibentuk beberapa waktu lalu ibarat bayi yang lahir prematur dan dipaksa berlari tanpa anggaran. “Siapa yang mau bekerja tanpa ada anggaran?” tanya Fakhruddin.

Lebih lanjut, Fakhruddin menilai, tindakan Pempropsu yang menunda pengesahan Pergub dan Anggaran Pendahuluan Panwas Sumut terkesan menghambat kinerja Panwas Sumut. Padahal, kata dia, seharusnya tahapan kerja Panwas Sumut saat ini adalah pembentukan Panwas di tingkat Kabupaten Kota. Dirinya berharap pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Lapangan tidak mengalami persoalan yang sama dengan Panwas Sumut. “Kalau pembentukan lembaga pengawas ini saja sudah dihambat, siapa yang mau mengawasi kalau saja terjadi penyimpangan dalam proses Pilgubsu ini. Terus bagaimana masyarakat bisa merasakan proses demokrasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Karenanya, Mayjen Simanungkalit maupun Fakhruddin mengisyaratkan Pempropsu untuk tidak menganggap remeh persoalan Pergub dan Anggaran Pendahuluan.
“Masalah peraturan gubernur (pergub) tentang honor pengawas dan anggaran pendahuluan jangan dianggap remeh. Apalagi, berdasarkan jadwal seluruh Panwas Kabupaten/Kota sudah harus dilantik pada 15 Februari 2008 ini, dan tahapan akan dilanjutkan dengan pembentukan Panwas Kecamatan,”ujar mereka. (ms)


Dituduh Curi Start Kampanye
Cawagubsu dari PKS Sumut Pasrah

Medan (Lapan Anam)

Gatot Pudjonugroho, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut juga calon Wakil Gubernur Sumut berpasangan dengan H Syamsul Arifin SE, mengaku "pasrah" jika safari dakwah sekaligus deklarasi cagubsu dan cawagubsu PKS di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (9/2) dituduh sebagai curi start kampanye.

"Ya, kami pikir terserah Panwaslah. Ini tergantung sudut pandang kita masing-masing. Karena bagi kami sebenarnya safari dakwah ini memang agenda partai. Nah kalau kemudian ada acara perkenalan kami sebagai pasangan cagubsu, ini hanya bagian sosialisasi saja,' ujar Gatot kepada para wartawan seusai acara tersebut.

Dia menjelaskan, sebenarnya deklarasi PKS atas mereka berdua adalah salahsatu bentuk komunikasi struktur partai terhadap para kader yang dinilai masih belum banyak mengetahui persis siapa Syamsul Arifin sebenarnya.

"Substansi yang kami lakukan ini ya itu tadi, komunikasi struktur partai kapada kadernya. Salahsatu caranya adalah ya safari dakwah ini yang juga kami gelar di berbagai daerah, termasuk di Aceh," ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Sumut, David Susanto SE, saat dihubungi wartawan melalui saluran telepon mengungkapkan kegiatan PKS tersebut sulit untuk dikategorikan sebagai curi start kampanye.

"Masyarakat juga banyak bertanya mengenai kegiatan parpol dan cagubsu lainnya. Tapi bagaimana kami mau katakan mereka curi start kampanye kalau keputusan KPUD sumut tentang penetapan pasangan cagubsu belum ada," ujarnya.

Di samping itu David kembali menyoroti lambannya langkah KPUD Sumut dalam menyosialisasikan berbagai tahapan pilkada ke masyarakat. Baginya, reaksi masyarakat atas sikap parpol dan lima pasangan cagubsu adalah cerminan dari ketidaktahuan atas berbagai tahapan pilkada Sumut.

"Ya begitulah, kalau masyarakat bertanya terus kan karena enggak tahu kapan setiap tahapan pilkada digelar," ujarnya. Lagipula, David mengungkapkan modus kegiatan yang dilakukan PKS dan pasangan cagubsu yang diusung, juga dilakukan oleh pasangan yang lain.

"Tengok aja pasangan cagubsu atau parpol pengusungnya, ada lah yang buat kegiatan atas nama Imlek, ada pula yang bikin kegiatan tapi intinya ya memerkenalkan si calon. Kalau mau mengadu, sebaiknya masyarakat menyampaikannya ke Panwasli sumut agar ditanggapi,' tegasnya. (ms)





Dua Alasan PKS Tetapkan Syamsul Jadi Cagubsu

Medan (Lapan Anam)

Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring membeberkan alasan partainya menetapkan Syamsul Arifin SE menjadi Cagubsu 2008. Dalam Safari Dakwah di lapangan benteng Medan, Sabtu (9/2), dia mengatakan, setidaknya ada dua alas an.

"Pertama, secara prinsipil PKS mengusung tema bersih, perduli, dan profesional. Syamsul Arifin dan Gatot sesuai dengan kriteria tersebut. Tentang keperdulian sosial, coba tanyakan kepada para tukang becak, pedagang, serta kaum papa lainnya di sumut serta Langkat khususnya, pastilah Bupati Langkat ini dikenal secara luas oleh kaum papa," ujarnya.

PKS sendiri sudah setahun terakhir membahas hal tersebut secara mendalam, termasuk dengan parpol-parpol Islam yang disebut Koalisi Parpol Islam, namun akhirnya pecah berantakan. Alasan kedua, Syamsul Arifin sudah sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Sumut.

Dengan demikian, mereka lalu mengeluarkan surat dukungan resmi partai yakni Keputusan Presiden PKS Nomor 003/D/SKEP/DPP PKS/1429 Hijriah tentang Cagubsu - Cawagubsu.Tifatul kemudian menambahkan kalau penetapan pasangan tersebut justru merepresentasikan pilihan ummat Muslim di Sumut yang jumlahnya mayoritas.

Jika ummat tidak bersatu dalam pilgubsu nanti, Tifatul mengingatkan akan tipisnya peluang pasangan cagubsu Muslim untuk menang. Untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam mengusung paket Syamsul - Gatot, Tifatul memimpin langsung pembacaan ikrar kesetiaan untuk memenangankan pasangan itu. (ms)



Oknum Anggota
Pandu Keadilan PKS over acting

Medan (Lapan Anam)

Oknum anggota Pandu Keadilan (semacam Satgas-red) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bertindak over acting dihadapan wartawan, saat Safari Dakwah digelar partai itu di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (9/2).

Dengan gaya khasnya, dua oknum anggota pandu Keadilan bernama M Hanif dan Zulfikar menghardik wartawan yang mencoba mengambil foto Presiden PKS Tipatul Sembiring, saat menyampaikan tausiah di atas pentas.

“Bapak mau kemana dan dari media mana. Sebaikya turun dan jangan foto bapak itu dari dekat. Tidak ada yang boleh memfoto dari dekat. Sekali lagi saya ingatkan, cepat tinggalkan tempat”, katanya saat wartawan media ini mencoba mendekati Presiden PKS Tipatul Sembiring ketika memberi tausiah di atas pentas.

Wartawan mencoba menjelaskan, pengambilan foto untuk kepentingan berita. Karena wartawan melihat sambutan histeris ribuan massa saat Tipatul Sembiring menyampaikan tausiah, sangat menarik diabadaikan.

Tapi penjelasan apapun memang tidak diterima dua oknum itu, sehingga terjadi dialog cukup sengit walau tanpa adu jotos. “Kau siapa ? Mengapa pula kau melarang aku memoto ?”, tanya wartawan.

Oknum anggota Pandu Keadilan itu malah terdiam dan merentangkan dua tangan agar wartawan tidak mengambil foto. Akhirnya, wartawan mundur dan minta kedua anggota Pandu Keadilan itu bergaya untuk difoto.

“Kalau begitu, kalian berdua saja bergaya disitu biar kufoto. Kalau tidak bisa memfoto Ustad Tipatul Sembiring, yah..minimal aku foto kalian”, ujar wartawan itu sambil mengarahkan kamera. Uniknya, keduanya pun bergaya seolah tak ada masalah. Dalam foto terlihat bagaimana gaya oknum mencegah wartawan yang akan memoto ke atas pentas.

Pantauan wartawan, dalam Safari Dakwah kemarin nampak betapa oknum di PKS masih ada yang belum bisa ikhlas berbaur dengan publik. Termasuk di jajaran kepanitiaan, belum dapat menyajikan image PKS sebagai partai yang sejuk kepada publik.

Acara itu dihadiri ribuan ummat Islam yang sejak zuhur sudah memadati lapangan. Namun akhirnya banyak kecewa tidak dapat melihat idolanya Presiden PKS Ir Tipatul Sembiring secara dekat. Pihak panitia memasang pagar pembatas dari besi beton setinggi dua meter ditengah lapangan, sehingga jarak pentas dan tempat duduk Tipatul dan rombongan tidak bisa terlihat jelas. “Tiga jam awak menunggu, tapi nampak pun tidak bapak itu”, kata Ny. Dahlia warga Helvetia.

Bahkan Menpora Adhyaksa Dault, Cagubsu H Syamsul Arifin SE dan Cawagubsu juga Ketua DPW PKS Sumut Gatot Pudjo Nugroho ST, hanya dapat dipandangi massa dari kejauhan karena dibatasi pagar besi.

Tidak ada informasi dari panitia, mengapa tempat duduk Presiden PKS dan undangan ditempatkan jauh dari massa, demikian juga pentas tempat petinggi PKS itu untuk menyampaikan tausiah. Massa hanya bisa menatap dari kejauhan, seolah pihak panitia takut jika petinggi PKS itu dekat dengan ummat yang memadati lapangan Benteng tempat acara Safari Dakwah itu berlangsung.(ms)



Ribuan Massa Hadiri Safari Dakwah PKS
Pilgubsu Momentum Merubah Nasib Ummat

Medan (Lapan Anam)

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ir Tipatul Sembiring mengajak ummat islam di Sumut, bersatu dalam menghadapi Pilgubsu 2008. Jika ummat tidak bersatu, ummat akan kehilangan kesempatan untuk memiliki pemimpin yang amanah dan peduli ummat.

“Pilgubsu 2008 momentum penting bagi ummat islam untuk merubah keadaan kearah lebih baik”, katanya dalam tausiah dihadapan ribuan ummat Islam dalam Safari Dakwah PKS di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (9/2).

Selain menampilkan Tipatul Sembiring, safari Dakwah PKS itu juga menampilkan Menpora Adiyaksa Dault, Cagubsu H Syamsul Arifin dan Cawagubsu Gatot Pujo Nugroho juga Ketua DPW PKS Sumut.

Menurut Tipatul, persatuan ummat menjadi kekuatan besar tak terkalahkan dalam segala hal, termasuk dalam menentukan calon pemimpin. Maka jika ummat bersatu banyak yang bisa diperoleh, namun jika tidak ummat hanya akan menjadi penonton tanpa peran.

Terkait itu, dia menjelaskan alasan PKS memilih pasangan H Syamsul Arifin SE dan Gatot Pudjo Nugroho ST sebagai Cagubsu/Cawagubsu 2008-2013. Alasan mendasar kata dia, karena sosok Syamsul-Gatot dinilai bermoral, shaleh dan anti KKN.

“Perseoalan bangsa kita saat ini adalah moral,maka masalah moral menjadi perhatian penting. Berbagai bencana di tanah air juga adalah akibat dari rusaknya moral bangsa kita”, katanya.

Dalam memilih pemimpin kata dia, PKS selalu berupaya memilih sosok yang dapat mewakili kepentingan ummat. Karena hanya pemimpin yang peduli ummat yang dapat merubah nasib ummat kearah lebih baik.

“Kita ingin pemimpin yang siap memperhatikan rakyat,bukan yang duduk di menara gading.Orang yang pedulilah yang mampu merubah nasib bangsa. Maka kita harus bulatkan tekad dan menyatukan pilihan”, katanya.

Sementara Cagubsu Syamsul Arifin antara lain mengatakan, maju sebagai Cagubsu untuk melaksanakan amanah ummat. Dia yakin jika ummat tidak bersatu, memang tantangan dihadapi sangat besar.

“Banyak pihak mengatakan, jika PKS berkuasa semuanya akan diharamkan. Padahal, itu sengaja dihembuskan pihak lain dengan tujuan tertentu”, katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Tipatul Sembiring membacakan kebulatan tekad pengurus dan kader PKS se sumut, untuk sosialisasi dan memenangkan pasangan Syamsul-Gatot dalam Pilgubsu 2008.

Syafari Dakwah PKS itu mendapat sambutan dari ummat muslim kota Medan dan sekitarnya. Buktinya, sejak zuhur massa sudah memadati lapangan, sehingga pihak Polantas harus bekerja keras agar lalulintas tidak macet.

Sayangnya, pihak panitia terkesan kurang profesional dalam pengaturan tempat acara. Sebuah pagar pembatas dari besi beton dipasang ditengah lapangan, seolah mencegah massa mendekati presiden PKS dan Cagubsu serta petinggi PKS lainnya.

Akibatnya massa hanya bisa menatap petinggi PKS itu dari kejauhan, tanpa leluasa memandang dari jarak dekat.

Acara itu juga dicederai ulah oknum anggota Pandu Keadilan (Semacam Satgas-red) M Hanif dan Zulfikar yang menghalangi wartawan yang bermaksud mengabadikan sambutan massa terhadap Presiden PKS dari atas pentas. (ms)