FPAN DPRDSU Nilai Pemprovsu Lemah Gali Potensi PAD


Medan, (Lapan Anam)

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD menilai Pemprosu lemah dalam menggali Potensi Sumber Daya Alam (PAD). Terbukti 60,09 persen PAD Sumut masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB.

Demikian diungkapkan jurubicara FPAN, Usman Hasibuan, S.Ag saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Povinsi Sumut TA 2008, Kamis (31/) dalam rapat paripurna dipimpin H Abdul Wahab Dalimunthe, SH.


Rapat paripurna tersebut akhirnya mengesahkan RAPBD menjadi APBD Sumut TA 2008, setelah disetujui seluruh fraksi di DPRD Sumut.

FPAN, kata Usman Hasibuan, mendorong Pemprovsu untuk terus mencari solusi guna memperbesar PAD. Kenyataan ini bisa diamati dengan kecilnya peran dan kontribusi BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Hemat kami kenyataan ini menjadi dasar yang kuat untuk melakukan perombakan manajemen secara radikal di tubuh BUMD,” ujar Usman.

Terkait alokasi anggaran pendidikan, FPAN menilai Pemprovsu masih melanggar konstitusi karena belum merealisasikan alokasi anggaran sebesar 20 persen seperti yang diamanatkan undang-undang.

Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemprovsu yang lemah untuk menjadi panutan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dalam rangka mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di Sumut supaya sejajar dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sekaligus sebagai upaya peningkatan SDM yang menjadi keniscayaan di era globalisasi yang kompetitif.

Dalam pandangan fraksi PAN disebutkan, RAPBD tahun 2008 kurang sensitif dan minim keberpihakan terhadap nasib rakyat. Struktur anggarannya baik itu urusan wajib maupun pada urusan pilihan yang sedemikian, diduga kuat tidak akan memunculkan multiflier-effect yang memadai bagi perubahan masyarakat.

“Struktur anggaran ini sangat terasa kurang memberi tempat bagi rakyat kecil seperti petani, UKM, nelayan dan buruh”, kata Usman. (ms)




Ormas Islam Dukung Sikap PPP Sumut Soal Cagubsu

Medan (Lapan Anam)

Ormas Islam di Sumut mendukung sikap legowo Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak memaksakan kehendak dalam penentuan pasangan Cagubsu.

“Kita bangga sikap PPP yang mendengarkan nasehat dari tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas Islam untuk tidak memaksakan kehendaknya pada Pilgubsu ini,” kata Ketua PW Muhammadiyah Sumut Dalail Ahmad menjawab wartawan via selulernya, Rabu (30/1).


Dalail menilai, menghadapi Pilgubsu 2008 nanti, seperti hanya PPP Sumut yang tidak memaksakan kehendak dalam mencalonkan pasangan untuk Cagubsu (Cawagubsu-red) yang mereka usung.

“PPP tidak memaksakan kehendaknya, karena PPP tetap komitmen menjaga keutuhan maupun kebersamaan yang mereka bangun bersama partai politik Islam lainnya,” kata Dalail.

Oleh karena itu, ungkap Dalail, pihaknya salut dengan sikap PPP Sumut yang tetap konsisten itu, walaupun sebenarnya mereka telah siap untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Cagubsu yang mereka usung.

“Tapi ini tidak mereka lakukan, karena PPP masih mau mendengarkan nasehat dari tokoh-tokoh agama dan ormas Islam dalam menghadapi Pilgubsu April 2008 nanti” kata Dalail.

Lakukan Pooling

Sementara itu, Ketua PW Alwashliyah Sumut H Nizar Syarif mengatakan, pihaknya bersama ormas Islam lainnya akan berupaya bagaimana agar umat Islam tidak terpecah pada Pilgubsu nanti.

“Jika nantinya ada kesepakatan yang dibangun bersama ormas-ormas Islam lainnya, maka kita akan membuat pooling secara independen terhadap pasangan Cagubsu/Cawagubsu Islam-islam,” ujar Nizar Syarif.

Artinya, sebut Nizar, pihaknya bersama ormas Islam lainnya akan melakukan pooling kepada pasangan Cagubsu/Cawagubsu Islam-islam untuk mengetahui pasangan mana yang menonjol di tengah-tengah ummat.

Bila pasangan Islam-islam yang menonjol di tengah-tengah masyarakat ini sudah diketahui, papar Nizar, maka kita mengharapkan ummat dapat menyalurkan aspirasinya kepada pasangan Islam-islam yang mereka sukai.

“Hal ini dilakukan agar suara ummat Islam tidak terpecah-pecah pada Pilgubsu nanti,” kata Nizar Syarif.

Ditempat terpisah, Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal menyampaikan, bagi PPP Sumut, kepentingan ummat lebih diutamakan, karena itu adalah komitmen dan doktrin perjuangan PPP.

Karena itulah, papar Fadly, sejak awal PPP Sumut selalu mendorong lahirnya kebersamaan dan sikap politik yang berimbang antar berbagai kekuatan partai politik dalam melihat Pilgubsu ini.

Kebersamaan yang dilakukan, sebut Fadly, dengan menggelar berbagai pertemuan secara marathon, sehingga dengan dilakukannya pertemuan-pertemuan tersebut akan mencairkan kebekuan dan ego sektoral di masing-masing pihak. (ms)



Panwaslih Nilai KPUD Tak Maksimal
Sosialisasikan Tahapan Pilgubsu

Medan, (Lapan Anam)

Ketua Panwaslih gubernur dan wakil gubernur Sumut David Susanto SE menilai KPUD Sumut, belum maksimal dalam melakukan sosialisasi tahapan Pilkada Gubsu kepada masyarakat.

Pasalnya, dari pantauan, sebagian besar masyarakat di daerah ini, bahkan yang bermukim di perkotaan belum mengetahui kapan pesta demokrasi rakyat itu akan digelar. Malah, dilaporkan sampai saat ini, sebagian warga juga mengaku belum terdaptar sebagai pemilih.

"Seharusnya setiap tahapan proses menjelang Pilkada juga harus diumumkan oleh KPU, agar tiba saatnya jadual Pilkada sudah tersosialisasi ke masyarakat" sebut David kepada wartawan, Kamis (31/1) di kantornya Jl. Mengkara.1 Medan.

Beberapa tahapan Pilkada, seperti diuraikan David yakni mulai dari pengambilan formulir pendaftaran selama 7 hari pada tanggal 18 sampai 24 Januari.

Penelitian persyaratan administrasi pasangan calon selama 7 hari 25 sampai 31 Januari. "Seharusnya hasil penelitian itu disampaikan kepada masyarakat sehari setelahnya. Karena dalam ketentuan KPU juga ada dijadualkan masa pengumuman hasil penelitian selama satu hari 31 Januari," papar David.

Selanjutnya KPU memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk melengkapi kekurangan syarat administrasinya, hingga pada 15 sampai 21 Pebruari ditetapkan dan diumumkan penentuan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya 30 Maret sampai 12 April ditetapkan sebagai jadual kampanye.

"Seharusnya untuk tiap-tiap tahapan itu dilakukan sosialisai berupa penebaran spanduk, brosur atau pemberitaan di media masa, dan itu adalah tugas KPU," cetus David.

Sedangkan tugas Panwaslih menurut David adalah mengawasi tahapan-tahapan kinerja KPU, serta pelanggaran masa kampanye yang dilakukan pasangan calon.

"Seperti spanduk-spanduk yang selama ini ramai ditebar, sebagian besar telah dibersihkan," paparnya. Meskipun David juga mengakui pihaknya kesulitan membongkar baleho salah seorang cagub karena dicor secara permanen.

"Pemko/pemda setempat harusnya ikut proaktif, karena ini jelas-jelas merugikan daerah. Poster maupun spanduk hanya boleh terpasang di areal kantor partai yang mendukung pasangan calon," paparnya.

Mengenai verifikasi daftar pemilih yang hingga kini belum jelas dan masih dikeluhkan warga, Panwaslih juga minta KPU berperan aktif dan jangan hanya berdalih persoalan itu sebagai tugas pemerintah yakni dinas kependudukan.

Sebab, kata David dalam ketentuannya mendata penduduk untuk memperoleh daftar pemilih di Pilkada yang digelar April 2008, KPU juga turut berperan.(ms )



Cagubsu Wahab Siap Hadapi Resiko

Medan, (Lapan Anam)

H Abdul Wahab Dalimunthe, SH, mengatakan, siap menghadapi resiko terkait keputusannya untuk maju sebagai Cagubsu di Pilgubsu 2008. Bahkan dia siap direcall partai Golkar dan mundur dari jabatan Ketua DPRDSU yang saat ini masih dipegangnya.

"Jangankan direcall dan mundur, dipanggil Tuhan pun saya selalu siap," tegas Cagubsu yang akrab dipanggil Abah menjawab wartawan usai rapat paripurna DPRDSU dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD Sumut TA 2008 di gedung dewan, Kamis (31/1).

Kata Wahab Dalimunthe, masalah recall dan mundur dari jabatan Ketua DPRDSU harus melalui mekanisme yang berlaku. Dia siap menjalankan mekanisme dan mematuhi peraturan yang mengatur soal itu.

Karenanya, dia menegaskan, persoalan ,umdur dari jabatan Ketua DPRDSU tidak perlu dipolitisir. “Ada mekanisme yang sudah mengaturnya dan kita akan turuti mekanisme itu”, katanya sambil memasuki ruang Sekwan bersama Gubsu Rudolf M Pardede.

Sebelumnya, ketika selesai penandatanganan persetujuan DPRDSU terhadap RAPBDSU 2008, Gubsu Rudolf secara mendadak mengangkat tangan Abdul Wahab Dalimunthe. Menyaksikan kekompakan tersebut, anggota dewan dan undangan bersorak dan tandatangan.

“Sikap Rudolf tersebut seolah mendukung Abah menjadi Cagubsu”, kata sejumlah anggota dewan.

Rudolf dan Abah hari itu nampak kompak dan ceria, sambil sesekali diwarnai ketawa bersama secara serentak. Wajah keduanya nampak bersinar, seolah tidak ada masalah diantara kedua tokoh itu.

Menjawab wartawan soal sikap DPP PDIP yang tidak mencalonkan dirinya di Pilgubsu, Rudolf kembali menegaskan kekecewaan hatinya.

"Saya jelas kecewa, tapi sebagai kader partai saya tetap loyal”, katanya tanpa merinci . (ms)




PIB Sumut Tetap Solid Hadapi Pilgubsu

Medan,(Lapan Anam)

DPD Partai PIB (Perhimpunan Indonesia Baru) Sumut tetap solid dalam menghadapi Pilgubsu 2008. Bahkan seluruh kader dan fungsionaris pengurus DPD dan DPC telah diinstruksikan untuk tetap memilih dan memenangkan pasangan Cagubsu RE Siahaan – H Suherdi.

JIka ada tudingan seolah PIB pecah menjelang Pilgubsu, itu tidak benar. Malah konsolidasi partai dan sosialisasi Cagubsu usungan partai makin mantap”, Ketua DPD Partai PIB Sumut Elbiner Silitonga, MBA didampingi Wakil Ketua R Yusuf Tarigan, BBA, Sofyan Harahap, Sekretaris Sumpeno, SSos, Wakil Sekretaris Drs E Henry Situmorang dan Wakil Bendahara Drs Robinhot Sianipar kepada wartawan di Medan, Rabu (30/1).

Penegasan itu disampaikan Elbiner, menanggapi adanya tudingan Sekretaris DPC Partai PIB Medan Khairuddin Siregar, menuduh DPD partai telah menerima Rp2 M untuk mendukung pasangan RE Siahaan – Suherdi.

“Tudingan Khairuddin Siregar itu tidak benar dan fitnah serta nyata-nyata telah merusak citra sekaligus melanggar kebijakan partai. Untuk itu, partai akan mengambil tindakan tegas terhadap Khairuddin serta siapa saja kader yang tidak loyal terhadap keputusan partai,” ujar Elbiner senada dengan Yusuf dan Sofyan.

Dikatakan Elbiner, keputusan Partai PIB mendukung pasangan RE Siahaan – Suherdi telah sesui mekanisme partai berdasarkan rapat pleno DPD Partai PIB Sumut dengan memperhatikan masukan dari pimpinan anak cabang, bukan atas dasar ‘money politik’ atau semacm uang perhu.

“Memang dari awal penjaringan balon Cagubsu/Cawgubsu, Khairuddin tampaknya sangat mendukung Syamsul Arifin. Tapi berdasarkan hasil rapat pleno DPD Partai PIB yang digelar 10 Januari 2008, dihadiri 20 pengurus DPD mengusulkan 7 nama Balon. Kemudian mengerucut menjadi satu nama untuk dijukan ke DPN Parti PIB di Jakarta,” katanya. (ms)


PAN dan Demokrat Istiqomah
Menangkan Wahab – Romo

Medan, (Lapan Anam)

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat (PD) tetap istiqomah untuk memilih dan memenangkan pasangan Cagubsu H. Abdul Wahab Dalimunthe dan H. Raden Muhammad Syafi'i (Romo) di Pilgubsu 2008.

Walau banyak instrik dilakukan pihak tertentu mengalihkan perhatian guna menggrogoti kekompakan kader, namaun tekad kedua partai itu sudah bulat untuk Wahab dan Romo.

Penegasan itu dikemukakan Wakil Sekretaris PAN Sumut Drs Agus Salim Ujung dan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan yang dihubungi secara terpisah, Rabu (30/1).

"Sebagai kader partai kita tentu harus loyal terhadap keputusan partai, sementara penetapan Wahab-Romo sebagai cagub/cawagub Sumut jelas-jelas merupakan keputusan partai," kata Agus Salim Ujung.

Pasangan Wahab-Romo diusung tiga partai yang sama-sama memiliki kursi di DPRD Sumut, masing-masing Partai Demokrat (10 kursi), PAN (delapan) dan PBR (lima).

Agus Salim Ujung mengaku sangat menyayangkan sejumlah kritikan dan suara-suara penolakan yang dilontarkan sejumlah pegurus PAN Sumut terhadap keputusan DPP PAN mengusung Wahab-Romo.

"Tapi yang jelas kritikan dan penolakan itu hanya pendapat pribadi, sementara sebagai kader kita harus patuh dan taat terhadap keputusan partai," katanya.

Menurut Agus Salim Ujung, pasangan Wahab-Romo merupakan pasangan terbaik dan diyakini paling berpeluang memenangkan pilgub yang akan dilangsungkan 16 April 2008. Keduanya dinilai sebagai tokoh yang sudah sangat kenyang pengalaman.

Khusus Wahab Dalimunthe, yang bersangkutan merupakan tokoh yang sarat pengalaman baik di lingkungan birokrasi maupun politik.

Sejumlah jabatan penting pernah diembannya, mulai dari menjadi Sekda Kabupaten Labuhan Batu, Bupati Tapanuli Tengah, Sekda Provinsi Sumut, Wakil Gubernur Sumut dan kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut.

"Pak Wahab juga dikenal sebagai figur yang relatif bersih dan jauh dari kontroversi. Beliau juga memiliki 'track record' yang tidak tercela," katanya.

Sementara Romo juga merupakan figur yang sangat diperhitungkan, tidak hanya di Sumut tetapi juga di tingkat nasional. Saat ini Romo menjabat
sebagai Wakil Ketua Umum DPP PBR dan Ketua Umum KAHMI Sumut.

Sehubungan dengan itu, Agus Salim Ujung mengimbau agar para kader dan simpatisan partai agar merapatkan barisan mendukung sekaligus memenangkan pasangan Wahab-Romo.

Bagi kader yang sudah terlanjur mendukung calon lain, ia meminta agar segera kembali dan mematuhi keputusan partai yang telah menetapkan Wahab-Romo sebagai cagub/cawagub Sumut periode 2008-2013.

KEPUTUSAN PARTAI

Sementara Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Ahmad Ihyar Hasibuan, tegas mengatakan partainya tetap solid terhadap calon yang ditetapkan oleh DPP Demokrat.

“Sebab proses penjaringan bakal calon di lakukan dari cabang-cabang dan wilayah Prtai democrat sampai finalisasinya di tingkat DPP, sampai keluar keputusan DPP mencalonkan Abd. Wahab Dalimunthe” katanya, sembari menambahkan berdasrakn itu tidak ada alasan bagi kader-kader Demokrat Sumut tidak solid terhadap keputusan DPP.

Persoalan Wahab merupakan kade Partai Golkar, Ihyar beranggapan, bukan merupakan dampak nuansa demokratisasi yang melekat di tubuh Partai Demokrat.

Ditambahkannya, kenapa harus Wahab, sebab kader Gokar yang kini terancam recall itu, merupakan kader partai yang bisa dijual. Memiliki populeritas yang tinggi dan wawasan dibidang ketatanegaraan tidak diragukan lagi dilihat dari karirnya selama ini.

“Wahab juga dinilai kepiawaiannya, mempunyai massa di akar rumput yang diyakini akan merespon secara signifikan dan memilihnya menjadi gubsu dalam PIlgubsu nanti,” tegas Ihyar.

Kemudian Wahab dinilai mempunyai pola piker win-win solution, sehingga dlaam mengambil kebijakan tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa bergantung kepada keputusan hasil musayawah. (ms)



PTPN3 Diingatkan jangan Privatisasi

Medan, (Lapan Anam)

PTPN3 (Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara) diminta tidak ikut-ikutan menyetujui dan mengikuti rencana privatisasi. Sebab jika privatisasi disetujui PTPN3 maka akan berdampak kerugian besar bagi masyarakat Sumut.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRDSU dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Siagian SH MHum di sela-sela rapat kerja dengan Dirut PTPN3, Ir Amri Siregar di Medan, Selasa (291). Rapat dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRDSU, Belly Simanjuntak dan HM Marzuki, dihadiri Sekretaris dan Anggota Komisi B yakni Zulkarnain SE dan Abdul Hakim Siagian SH MHum, Ir Tosim Gurning, Drs H Mahmuddin Lubis, Hj Apriani Hakim Nasution SE, Zakaria Bangun, Sahad Haodjahan Situmorang, H Nailul Amali dan Efendy Naibaho.



"Saya berharap PTPN3 mengkaji ulang rencana untuk melakukan privatisasi. Sebab privatisasi tidak banyak menguntungkan masyarakat. PTPN harus mencari alternatif lain, membangun kemajuan PTPN3," kata Hakim.

Hal senada dikatakan Zakaria Bangun, privatisasi yang direncanakan PTPN3 harus bisa membawa keuntungan bagi masyarakat di daerah. PTPN3 diminta mengkaji secara mendalam rencana privatisasi.

Menjawab pernyataan dewan, Dirut PTPN3 Amri Siregar menegaskan, privatisasi samasekali bukan untuk menjual asset. Namun demikian, dirut mengaku akan mengkaji dan membahas secara baik-baik rencana privatisasi yang akan dilakukan.

Pada pertemuan itu, dirut berharap DPRDSU mendorong pemerintah pusat untuk memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan biaya dalam pengurusan perpanjangan HGU yang telah berakhir masa jabatannya. Dirut juga berharap DPRDSU mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan yang lebih kondusif bagi asset BUMN, sehingga dapat tumbuh dan dapat memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat.

Dirut juga mengemukakan untuk mewujudkan visi dan misi PTPN3 perusahaan agri bisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik. Maka PTPN3 berencana mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.

Selanjutnya Komisi B dalam kesimpulan rapatnya mengatakan akan membantu keinginan PTPN3 yang terkendala di pemerintah pusat. Komisi B DPRDSU meminta PTPN3 agar adil dan profesional menyalurkan dana bidang kemitraan dan bina lingkungan di kabupaten dan kota. (ms)

Anggota DPRDSU,Sobambowo :
Audit PD AIJ Sumut
Medan, (Lapan Anam)
Anggota Komisi C DPRDSU dari Partai Pelopor, Sobambowo u’ulolo meminta aset dimiliki Perusahaan Daerah (PD) Aneka Isndustri dan asa (AIJ) Sumut segera diaudit dan didata ulang. Ini diperlukan untuk menhindari hilangnya aset PD AIJ khususnya Pemprovsu.
Hal itu dikemukakan Sobambowo kepada wartawan di gedung dewan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Direktur PD AIJ, Drs M Sitangggang, yang dipimpin Drs Yulizar Parlagutan, Selasa (29/1).

Sobambowo mengatakan, Pemprovsu khususnya Gubsu Rudolf M Pardede perlu membetuk tim investigasi, menelusuri keberadaan aset yang dimiliki PD AIJ. Sebab, Sobambowo menilai sejak berdirinya aset PD AIJ hingga kini tidak diketahui data aset PD AIJ.

“Dewan mendesak agar pemprovsu segera menelusuri dan mendata seluruh aset yang dimiliki PD AIJ. Kita ingin mengetahui mana asset PD AIJ saat ini sejak berdirinya hingga kini,” kata Sobambowo.

Dia mensyilair, banyak aset PD AIJ yang ada di kabupaten/kota di Sumut, tapi keberadaannya saat ini tidak terdata. Salahsatu contoh, aset PD AIJ yakni bioskop yang dulunya pernah berdiri.

“Kita pertanyakan kemana aset bioskop dan gedungnya yang ada dahulu. Untuk itu, kita minta asset yang dimiliki PD AIJ tersebut segera ditelusuri dan didata ulang. Jika ditemukan ada kejanggalan, maka kita minta pihak terkait membawanya ke meja hukum untuk dipertanggungjawabannya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Sobambowo mengungkapkan, perlunya didata ulang dan diusut tuntas seluruh aset PD AIJ bertujuan untuk kelanjutan perusahaan itu kedepan.

“Jika asetnya masih ada, maka sudah pasti PD AIJ-nya perlu dipertahankan dan mendapat pembenahan yang layak. Tapi, jika asetnya sendiri sudah tidak ada lagi, maka sebelum dibubarkan PD AIJ-nya, kita minta pihak manjemennya agar mempertanggungjawabkannya,” sebutnya. (ms)




PERSATUAN BATAK ISLAM AKAN RAKERNAS


* Sudi Silalahi Dijadwalkan Hadir

Medan (Lapan Anam)

Persatuan Batak Islam (PBI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Medan, 23 Pebruari 2008. Rakernas diawali seminar ”Merajut Kondusifitas Sumut Dalam Keberagaman Etnis, Budaya dan Agama”, menghadirkan pembiacara dari tokoh Batak Islam Sudi Silalahi dan Drs H Burhanuddin Napitupulu.

”Kedua tokoh Batak Islam tersebut kita harapkan menjadi pembicara kunci dalam seminar dan memberi pembobotan dalam Rakernas PBI”, kata Ketua DPP PBI Prof DR H Abdul Muin Sibuea MPd dan Sekjen Drs Zulfadli Sirait seusai rapat panitia Rakernas di Sekretariat DPP PBI Jalan Rahmadsyah Medan, Selasa (29/1).

Dalam seminar tersebut, panitia juga menjadwalkan kehadiran semua Calon Gubsu 2008-2013, guna menyampaikan visi dan misinya dihadapan warga Batak Islam. Bagi PBI sendiri, pemahaman visi dan misi Cagubsu sangat penting sebagai panduan menentukan pilihan bagi dua juta lebih warganya di Sumut.

”Pemahaman terhadap visi dan misi Cagubsu 2008-2013 penting bagi warga Batak Islam, agar tidak salah menetukan pilihan di Pilgubsu 2008”, ujar Muin Sibuea.

Dalam kesempatan itu, Sibuea juga didampingi Ketua panitia Rakernas PBI HSD Panggabean SH dan Sekretaris panitia Drs Mayjen Simanungkalit, stering comitte Prof DR H Harun Sitompul MPd, Drs Abdul Latif Manjerang, Jonson Sihaloho SHi, RE Gultom.

Dikatakan, Rakernas PBI akan menjadi perhelatan akbar bagi warga Batak Islam di Indonesia. Selain akan merumuskan program kerja dan konsolidasi organisasi secara internal dan eksternal,Rakernas juga akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi termasuk soal figur Cagubsu yang layak dipilih.

"Rakernas juga menjadi arena evaluasi strategi dakwah Islam, guna diselaraskan dengan perkembangan zaman. Dakwah billisan sudah harus diimbangi dengan dakwah bil hal, tentu dengan pematangan manajemen dakwah yang modern",kata Sibuea.

Sebelumnya, DPP PBI telah melakukan rapat pimpinan dan diskusi-diskusi kecil di internal pengurus guna memboboti Rakernas tersebut.Bahkan dalam silaturrahmi dan pengajian internal di rumah Ketua Umum DPP PBI Prof Abdul Muin Sibuea Mpd, Komplek Griya Unimed Jalan Pelajar Timur Medan,Sabtu (12/1), dijadikan sebagai ajang urun rembuk mencari solusi berbagai persoalan ummat.

Dalam silaturrahmi dan pengajian itu, disepakati pembentukan tim A, B, C dan D untuk mempersiapkan rencana program kerja dan AD ART PBI. Seminar yang digelar serangkaian Rakernas diketuai Prof.DR Aslim D Sihotang.

Audiensi Forkom Berjabat

Sementara Ketua PBI Prof DR H Abdul Muin Sibuea MPd, disekretariat PBI Selasa (29/1) juga menerima audiensi Ketua Umum Forum Komunikasi Bersatu Jawa Batak (Forkom Berjabat) Sumut, Heru Prasojo SH, Sekretaris Umum Jonson Sihaloho SHi dan unsur ketua Rendra Taufik Ginting, Dedi Afandi Hasibuan Ssos dan Sumantri SH.

Audiensi terkait agenda-agenda aksi yang akan di gelar Forkom Berjabat, terutama kegiatan menyongsong Pilgubsu 2008. Forkom Berjabat dilaporkan akan membedah visi dan misi Cagubsu serta dialog antar dua etnis yakni Jawa dan Batak.

Prof DR H Abdul Muin MPd dalam kapasitas sebagai penasehat Forkom Berjabat, meminta agar forum etnis Jawa dan Batak tersebut memaksimalkan potensi yang dimiliki. Selain sebagai perekat persatuan menjaga kondusifitas Sumut, Forkot Berjabat diharapkan menjadi pioner dalam pemberdayaan masyarakat.

Hal senada dikatakan Prof DR Harun Sitompul dan HSD Panggabean yang mendampingi Prof Sibuea dalam audiensi itu. Kedua tokoh PBI ini menaruh harapan besar bagi Forkom Berjabat, sebagai kekuatan etnis Jawa dan Batak dalam menjaga moral bangsa.

”Tentu harus diperkuat agenda-agenda aksi agar forum tidak sekedar tempat berkumpulnya dua etnis, tapi juga sebagai wahana menyamakan visi menghadapi persoalan ummat dan bangsa”, kata kedua tokoh batak islam itu. (ms)

SELAMAT JALAN PAK HARTO PUTRA TERBAIK BANGSA

PDIP Sumut Minta Pemulihan Pengurus

Medan (Lapan Anam)

Jajaran pengurus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sumatera Utara meminta DPP PDI-P, segera memulihkan kepengurusan DPD PDI-P Sumut pasca penetapan calon guburnur dan calon wakil gubenur (cagub/cawagub) beberapa waktu lalu.

"Harapan kita status kepengurusan DPD PDI-P Sumut yang sebelumnya dinonaktifkan segera dipulihkan DPP sesuai janji Pak Panda Nababan," ujar Sekretaris DPD PDI-P Sumut, H. Alamsyah Hamdani, di Medan, Senin (29/1)

Kepengurusan DPD PDI-P Sumut sendiri dinonaktifkan DPP PDI-P menyusul penetapan cagub/cawagub Sumut dari partai itu pada 24 Januari lalu.

DPP PDI-P menetapkan pasangan Tri Tamtomo/Benny Pasaribu sebagai cagub/cawagub Sumut periode 2008-2013 yang akan bertarung pada pilgub 16 April mendatang.

Keputusan DPP tersebut mendapat penolakan dari DPD PDI-P Sumut yang diikuti dengan tidak bersedianya Ketua DPD PDI-P Rudolf M Pardede, mendaftarkan cagub/cawagub yang telah ditetapkan DPP tersebut di KPUD Sumut.

Penolakan itu berbuntut penonaktifan kepengrusan DPD PDI-P Sumut. DPP PDI-P kemudian menunjuk Panda Nababan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD DI-P Sumut dan Dudy M Murad sebagai sekretaris. Mereka bertugas mendaftarkan Tri Tamtomo dan Benny Pasaribu ke KPUD Sumut.

Panda Nababan sendiri seusai pendaftaran cagub/cawagub itu kepada wartawan mengatakan penonaktifan kepengurusan DPD PDI-P Sumut hanya bersifat sementara.

"Ini (penonaktifan, red) hanya untuk kepentingan pendaftaran cagub/cawagub. Setelah ini posisi kepengurusan DPD PDI-P Sumut akan dikembalikan kepada kondisi semula," katanya ketika itu.

Sehubungan dengan itu DPD PDI-P Sumut berharap kepengurusan yang dinonaktifkan itu segera dipulihkan sesuai janji Panda Nababan.

Alamsyah Hamdani yang pada kesempatan itu didampingi sejumlah fungsionaris DPD PDI-P Sumut antara lain Tagor P. Simangunsong, Effendi Naibaho, M. Affan dan sejumlah pengurus DPC dan PAC PDI-P se Kota Medan itu mengatakan pemulihan status kepengurusan DPD PDI-P Sumut penting untuk konsolidasi partai menjelang pilgub dan Pemilu 2009. (ms)



Ratusan Guru Demo di DPRDSU

Medan, (Lapan Anam)

Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Utara, unjuk rasa di halaman gedung DPRDSU, Senin (28/1).

Mereka menuntut alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN dan APBD. Hal ini sesuai amanat UUD 45 serta UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.


Dalam statemen yang ditandatangani Wakil Ketua PGRI Sumut DRs. F.J. Pinem dan Sekum Abd. Latif Ibrahim S. Pd, dinyatakan amanat konstitusi ini harus dilaksanakan pemeirntah pusat maupun daerah, jika tidak ingin dikatakan melanggar konsttusi.

Disebutkan, UU No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sisdiknas memerintahkan dikeluarkannya 35 PP sebagai turunannya, namun sampai saat ini baru satu PP yakni no. 19 tahun 2005 tentnag standart Nasional Penddikan. Untuk itu pemeirntah hasrus segera mengeluarkan PP lainnya.

Diminta juga agar pemerntah memenuhi kekurangan jumlah guru di sekolah negeri maupun swasta sesuai dengan standart pelayanan minimal sebagai bentuk konkrit tidak terjadnya diskriminasi bagi sekolah negeri dan swasta.

Dalam orasi, mereka juga mengupas UU no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang sampai saat ini belum diimplementasikan. Untuk itu mereka menuntut agar UU itu dbuat untuk mensejahterakan guru, bukan untuk menyusahkan guru.(ms)


Cawagubsu Gatot Pudjo Nugroho
Sowan ke NU Sumut

Medan (Lapan Anam)

Cawagubsu Gatot Pudjo Nugroho sowan ke Nahdlatul Ulama (NU) Sumut di Sekretariat Jalan Palang Merah No 80 Medan,Senin (28/1).

Gatot datang bersama Pelaksana Ketua DPW PKS Sumut Ustad Fahmi LC, diterima Ketua Tanfiziah NU Sumut H Azhari Tambunan dan Sekretaris Drs Misran Sihaloho, Wakil Rois Suriah NU Sumut KH Najamuddin Nasution, Drs H Muhamad Hatta Siregar, Ketua GP Ansor Sumut Machsin SH dan ulama NU KH Asnan Ritonga .


Kedatangan Gatot menjumpai kalangan ulama NU tersebut, selain untuk silaturrahmi dengan gurunya di NU sekaligus juga mensosislisasikan dirinya selaku Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagubsu) priode 2008-2013 yang berpasangan dengan Cagubsu H Syamsul Arifin SE.

Dia mengatakan sengaja datang ke kantor NU Sumut guna meminta dukungan dan mohon izin untuk dapat bersilaturrahmi dengan semua pimpinan dan warga nahdliyin di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Pihaknya berharap, mereka diberi kesempatan untuk mensosialisasikan visi dan misinya dikalangan warga nahdliyin, yang menurut Gatot sebagai kekuatan terbesar dalam mengawal moral bangsa.

Gatot mengatakan sengaja sowan ke NU Sumut karena yakin ormas Islam tersebut memiliki massa rill. NU adalah gudangnya ulama yang menjadi rujukan bangsa dalam mengatasi carut marutnya persoalan bangsa.

Dalam kesempatan itu,Ketua Tanfiziah NU Sumut H Azhari Tambunan menyambut baik kunjungan silaturrahmi tersebut. Bahkan sesame ummat Islam, NU Sumut bangga munculnya tokoh-tokoh Islam untuk bertarung di Pilgubsu 2008. Sikap NU dalam Pilgubsu kata Azhari Tambunan, sudah sangat jelas yakni mendukung calon pemimpin yang islam.

Namun kata Azhari Tambunan, secara kelembagaan NU tetap memegang khitah, yaitu diantaranya untuk tidak berpolitik praktis. NU tetap menjalani fungsinya sebagai penjaga moral bangsa.

Demikian juga Wakil Rois Suriah KH Najamuddin Nasution dengan tegas mengatakan bahwa NU secara kelembagaan tetap bersikap netral dalam pilgubsu 2008 nanti. Meski pun Mustasyar NU Sumut H Abdul Wahab Dalimunthe SH maju sebagai Cagubsu yang diusung Partai Demokrat, PBR dan PAN.

Ulama NU KH Asnan Ritonga dalam kesempatan itu mengatakan, prihatin melihat krisis kepemimpinan Islam.Dia belum melihat adanya gubernur yang bisa khutbah.Maka adanya ustazd menjadi Cawagub, itu dinamika positif. “Saya bangga ada tiga istad yang ikut maju di Pilgubsu, walau masih posisi Cawagubsu”,katanya.

Walau secara kelembagaan NU tidak bisa mendukung seseorang dalam Pilgubsu, namun dia berharap ummat akan pilih calon yang berpihak kepada Islam.”Saya hanya bisa janji akan sampaikan kepada umat agar mendahulukan kriteria itu. Kita mendukung Calon yang sesuai misi NU yaitu calon yang beriman dan bertaqwa”,tegasnya.

Wakil rois suriah NU Sumut Najamuddin Nasution menambahkan, Cagubsu jangan menutup mata dengan kondisi masyarakat Sumut yang heterogen, multi etnis,multi budaya dan agama.

“Kita berharap semua pasangan Cagubsu mampu merebut hati masyarakat yang multikultural itu. Dan disinilah pasangan Cagubsu perlu membuktikan Islam sebagai rahmatan lil alamin”, ujarnya.

Pertemuan Cawagubsu Gatot dengan ulama NU Sumut berlangsung akrab dan dinamis. Apalagi Cawagubsu ternyata merupakan murid mengaji dari KH Asnan Ritonga. (ms)

Kombur Malotup

Subdibilheb Jelang Pilgubsu
Celoteh Mayjen Simanungkalit

MENJELANG Pilgubsu 2008, banyak tokoh mendadak jadi sangat dermawan, sangat ramah dan sangat agamis. Tokoh yang selama ini dikenal anti agama,malah tiba-tiba seolah-olah sangat peduli ajaran agama. Bahkan dengan bangga diekspos media secara luas, memberangkakan rombongan ke tanah suci.

Sosok yang selama ini jarang ke masjid,tiba-tiba rajin mngunjungi pesantren dan menjamu ulama.Tokoh yang selama ini tersangkut kasus asusia, tiba-tiba sangat seolah-olah peduli perjungan wanita. Mereka seolah-olah. Dan macam betul saja.

Memang banyak yang ”seolah-olah”. Pantas saja ada kalimat, eceknya,subdibilheb (supaya dibilang hebat),patentengan,caper dll.
Dermawan dadakan sesungguhnya tidak berguna saudara-saudara sekalian. Sebab rakyat tahu mana dermawan sesunguhnya dan mana dermawan gadungan. Bahkan malaikat juga, tahu persis kelakuan si kucing garong dan tak akan terjebak mencatat pahala orang-orang pendusta.

Rakyat tahu siapa tokoh yang selama ini ikhlas mengurus sesama. Tapi rakyat tidak berkuasa menolak, jika ada dermawan gadungan membagi duit dan jatah beras.

”Lho, kok baru menjelang Pilgubsu awak muncul ?,”kata Ajo di Sukaramai.

Dermawan gadungan hanya butuh dukungan sesaat, dan rakyat kini sudah tahu berbuat apa. Karena ketika mereka lapar selama ini,dimana sang dermawan itu berada ?

Saat rakyat menangis tak punya biaya anak berobat,dimana tokoh itu berada ?

Rakyat sudah tidak mau terkecoh tindak tanduk dermawan gadungan,mereka pasti ada maunya.Mereka hanya butuh dukungan rakyat guna memperoleh legitimasi menduduki kursi Sumut satu atau Gubernur.

Tidak lebih dari itu. Dan jika jabatan gubernur telah diraih, jangan harap mereka urusi rakyat.Mereka adalah kaum kapitalis yang menguasai hukum dagang dan lulus kumlaut ilmu perkalian dan penambahan.

Kalkulator kapitalis umunya tidak memiliki fitur pembagi dan pengurangan. Fitur di kalkulator mereka hanya tiga yakni, kali,tambah,sama dengan.

Maka kalaupun nanti kaum kapitalis menjadi Gubernur, dipastikan tidak akan mengurusi rakyat.Termasuk terhadap pendukung dan tim sukses sekalipun,akan ditinggalkan.Kan seolah-olah.

Hitugannya matematik, yakni semua sudah dilunasi sebelum jabatan gubernur diraih.Dan kelemahan suatu negara berlabel demokrasi memang disini, yakni terlalu banyak seolah-olah. Nyatanya,pemerintah hanya mengurusi pembantunnya, semisal pegawai. Mereka hanya mengurusi PNS,dengan menaikkan gaji dan mengurangi subsidi BBM.

Dampaknya, rakyat mejerit,pajak makin tinggi,harga kebutuhan pokok meningkat dan duit makin suit diperoleh.

Saudara-saudara jangan lupa, sejarah sudah mencatat banyak gubernur di era reformasi dan otonomi daerah,tak mampu menongkrak PAD dari sektor produktif yang tidak membebani rakyat.Malah yang terjadi adalah,banyak Perda yang memberatkan iklim investasi dengan pungutan retribusi yang beragam dan tumpang tindih.

Sumatera Utara misalnnya,hanya mengandalkan PAD dari pajak BBNKB/PKB kenderaan bermotor yang mencapai 60 persen dari total perolehan PAD. Sedangkan perolehan dari retribusi lain yang tidak membebani rakyat nyaris tidak ada.

Parahnya lagi,jika kepala darah dari latarbelakang saudagar atau pengusaha, otaknya hanya mengembalikan modal yang di keluarkan untuk jabatan gubernur.Maka targetnya,dengan modal sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Maka muncullah trik menjual aset secara langsung maupun tak langsung.

Penjualan aset secara langsung biasanya dikemas dengan nama ruislagh, sedangkan tidak langsung adalah lewat kerjasama opersional (KSO) dan lainnya.

Banyaknya kepala darah berurusan dengan KPK,menjadi bukti yang tidak terbantahkan.Mereka tersangkut kasus korupsi penyelewegan APBD,tukarguling aset,pengadaan barang dan sebagainya.

Selama ini, mereka nampak sebagai dermawan, banyak membantu masjid dan gereja, rupaya dilakukan dengan mengorek keuangan negara secara tak sah.

Maka waspadalah terhadap dermawan gadungan jelang Pilgubsu 2008. Sebelum menjatuhkan pilihan,kenali tokoh yang akan dipilih. Ibarat motto Bank Indonesia soal keaslian mata uang rupiah, dilihat, diraba dan diterawang.

Harus ada pilihan,sebab yang tidak mau memilih berarti bukan orang hidup.Kehidupan itu sendiri adalah pilihan,maka pilih Cagubsu yang bukan gadungan. Amangoi.***


HR Muhammad Syafi'i,SH, MHum:
Wakaf Tidak Boleh Dijual dan Diagunkan

Medan,(Lapan Anam)

Wakaf adalah bentuk ubudiyah ummat Islam yangsangat potensial untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Zakat, infak dan sedekah(ZIS) ketika yang mengelolanya kehilangan hak, maka hak manfaat itu beralih kepada masyarakat yang menerimanya.

Wakaf ketika yang mengelolanya kehilangan hak, maka hak itu tidak beralih ke orang lain (individu, red), tetapi milik Allah dimana masyarakat diwajibkan mengelolanya dan membagi hasilnya tanpa sedikitpun mengurangi jumlah benda yang diwakafkan.

Demikian diungkapkan H Raden Muhammad Syafi'i SH,MHum seusai diwisuda pada Sekolah Pasca sarjana USU di Kampus USU Medan, Sabtu (26/1).

Romo, begitu sapaan akrabnya, mengambil tesis berjudul 'Wewenang Nazir Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fiqih Islam'.

Alumni Fakultas Hukum USU tahun 1981ini memilih materi tesis itu sebab masih minimnya pengetahuan masyarakat soal kedudukan hukum wakaf dan pengelolaannya bagi pemanfaatan untuk ummat (masyarakat).

Romo menegaskan, wakaf tidak boleh dijual, diagunkan (jaminan untuk meminjam), diwariskan dan dibagi-bagikan. Dan yang boleh dibagi-bagikan kepada ummat adalah hasil atau manfaat dari wakaf tersebut tanpa sedikitpun mengurangi jumlah atau bentuk wakaf.

"Orang (badan/ lembaga) hanya boleh mengelola wakaf dan hasilnya dimanfaatkan kepada masyarakat," ujarnya.

Calon wakil gubernur berpasangan dengan calon gubernur H Abdul Wahab Dalimunthe SH (Abah) itu mengatakan, dari paparan itu berarti akan terjadi investasi yang pasti terus bertambah dan pemanfaatannya pun pasti semakin luas.

Sehingga pada saatnya akan menjadi pilar yang sangat kuat, bagi ketahanan ekonomi dan sosial baik di tingkat nasional maupun di daerah.

"Selama ini kita kurang memahami dan mengerti hakikat wakaf sehingga pengelolaannya dan pemanfaatannya kurang maksimal. Ke depan, kita akan merubah ini supaya lebih baik dan terarah," ungkap H Raden Muhammad Syafi'i.

Wakaf, ujar Romo, juga sangat potensial untuk mempererat tali silaturahmi dan kesetiakawanan sosial, apalagi bila dikelola secara adil, jujur dan trasparan. Pengelola wakaf tidak boleh mengubah bentuk wakaf menjadi milik pribadi atau suatu lembaga. Ini berarti bila dilihat dari sisi investasi ekonomi, sangat tidak mungkin jumlah dan bentuk suatu wakaf berkurang.

"Justru sabaliknya sangat mungkin untuk terus bertambah sehinga manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat," tuturnya. (ms)

CELOTEH



107 Menit Bersama Pak Harto
Catatan Mayjen Simanungkalit

SOEHARTO wafat, demikian diberitakan televisi swasta secara serentak , Minggu 27 Januari 2008. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un, dari Allah datangnya dan akan kembali kepadaNya.

Wafatnya Soeharto membawa duka sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Soehato kelahiran desa Kemusuk Solo Jawa Tengah 8 Juni 1921,meninggal Minggu 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB, di RSU Pusat Pertamina Jakarta.

Pak Harto bukan sekedar tokoh kharismatik dan mantan Presiden RI. Dia putra terbaik bangsa yang banyak berjasa bagi negeri ini, namun menghadapi hujatan sejak tidak berkuasa hingga ajal menjemput.

Sejak mengundurkan diri dari jabatan Presiden, 21 Mei 1998 Pak Harto banyak menahan diri bicara kepada publik. Dia hanya muncul di layar televisi, saat menjalani pemeriksaan kesehatan di RSU Pertamina.

Beruntung, ditengah hujatan menerpa dan keengganan bertemu publik, saya tercatat sebagai salah satu dari sedikit orang yang dia terima bertandang kerumahnya.

Adalah pengacara kondang dari Medan, Machsin SH yang berjasa mempertemukan saya dengan Pak Harto. Berkat lobby dialah, pertemuan bisa terlaksana pada Kamis 21 April 1999 mulai pukul 10.00-11.47 WIB. Makanya, yang hadir dalam pertemuan bersama Pak harto saat itu adalah Machsin SH, Drs Maraimbang Daulay (Ketua Korcab PMII Sumut), Nasran Siregar (aktivis kampus) dan Mayjen Simanungkalit (Jurnalis).

Walau berlangsung diam-diam, pertemuan itu toh disorot negatif sejumlah media massa. Maklum, Pak harto saat itu sangat dibenci dan menjadi sasaran hujatan. (Lihat kliping salah satu berita utama Surat Kabar soal pertemuan itu)
Sebelum diajaknya keruang tamu, didampingi asisten pribadinya, Anton Tabah, Pak Harto bertanya : yang mana Mayjen Simanungkalit ?
”Siap .....saya pak”, kata saya sambil menyalam tangan beliau.

Pak Harto dengan senyum khas dan tawa cukup ramah, sedikit memuji nama saya. Katanya nama MAYJEN tersebut bagus dan membawa rejeki serta gampang diingat.

”Nama ananda itu cukup bagus dan saya gampang mengingatnya. Begitu lahir, ananda sudah jenderal, bagus itu. Tapi saya ini Jendral Besar lho...”, katanya sambil terkekeh.Sayapun hanya tersipu. Biasalah, orang desa.

Kawan saya yang waktu itu Ketua Korcab PMII Sumut Drs Maraimbang Daulay berceloteh. ”Ini pertemuan dua jenderal”, katanya disambut tawa Pak Harto sambil mempersilakan kami duduk dikursi.

Sambil terkekeh kecil, Pak Harto mendadak bangkit dari duduknya, lalu mengambil empat buah Alqur’an dan menyerahkannya kepada kami. Pertama dia serahkan kepada Machsin SH yang duduk persis disebelah kiri, lalu kepada Maraimbang Daulay, Nasran Siregar dan saya yang persis berada disamping kanan beliau.

”Al Qur’an ini dicetak untuk mengenang 100 hari wafatnya ibu Tien Soeharto. Ananda harus bawa ini ke Medan dan menjadi bacaan keluarga”, katanya. Sampai kini, Al Quran pemberian Pak Harto masih dipakai anak saya di sekolah Madrasah.

Dalam pertemuan saat itu, Pak Harto masih nampak sangat sehat dan tegar. Banyak hal yang kami perbincangkan saat itu,mulai dari alasan beliau mundur dari jabatan Presiden, isu keterlibatan dalam G30-S/PKI, isu penumpukan harta di luar negeri, sampai masalah Timtim dan reformasi.

Tentang Timtim, Soeharto berpendapat Indonesia berkewajiban mempertahankannya. Baginya Timtim bergabung ke Indonesia bukan atas kehendak bangsa Indonesia dan juga bukan karena penjajahan,tapi atas keinginan rakyat Timtim sendiri.

Sebagai bangsa yang turut menjaga perdamaian dan keamanan dunia, seperti tertuang dalam UUD 1945, maka Indonesia berkewajiban menciptakan perdamaian di Timtim.

Kemudian lanjut Pak Harto, setelah bergabung ke Indonesia, maka Indonesia berkewajiban untuk mempertahankannya. Jadi kalau di Timtim terjadi pertikaian-petikaian, Indonesia harus bertanggungjawab dan itu bukan hanya tanggungjawab rakyat Timtim, tanpi tanggungjawab 20 juta rakyat Indonesia.

Kesimpulannya,siapa yang mengganggu Timtim berarti rakyat Indonesia secara keseluruhan harus mengambil tindakan.Karena masuknya Timtim ke Indonesia bukan karena kehendak rakyat Indonesia, tapi atas keinginan rakyat Timtim untuk memperbaiki tarap hidup rakyat disana yang selama ini tidak diperhatikan oleh Portugal atau penjajahnya.

Dalam pertemuan itu, Pak Harto dengan tegas mengatakan kalau Timtim lepas begitu saja tanpa ada tanggungjawab dan tindakan tegas, bukan tak mungkin daerah-daerah lain di Indoensia akan ikut. ”Indikasi ini sudah muncul, beberapa wilayah di Indonesia minta untuk berpisah seperti gejala yang timbul di Aceh,Riau dan Irian Jaya baru-baru ini,” kata Pak Harto saat itu.

Dalam kesempatan itu Pak harto juga bicara soal isu penundaan pemilu dan tudingan seputar G30-S/PKI yang dilontarkan segelintir pihak di media massa.

Demikian juga soal isu kekayaan yang disimpan di bank-bank luar negeri, hingga ditempatkannya beliau sebagai orang terkaya ke empat di dunia. Untuk hal ini, dia waktu itu memberi kesempatan kepada pihak manapun yang menemukan adanya harta baik depositio,uang atau sejenisnya di luar negeri. Dia juga siap 24 jam membantu mengeluarkan surat yang dibutuhkan dan jika terbukti ada dia ikhlas uang itu diserahkan kepada rakyat untuk memperbaiki krisis moneter.

”Saya sudah jelaskan ke publik, sepeserpun tidak ada harta saya diluar negeri. Jika memang ada yang menemukan, silakan diambil.Saya bantu apa yang diperlukan agar uang itu bisa diambil”, katanya.

Dalam perbincangan memakan waktu 107 menit itu,Pak Harto juga membuka isi hatinya terhadap banyak hal. Antara lain soal penghianatan orang-orang terdekatnya yang tak perlu dipublikasikan.

Dia juga sangat menyesalkan berbagai gejolak yang timbul ditanah air.Termasuk bentrokan-bentrokan fisik, pertikaian antar golongan dan etnis yang banyak memakan korban dan meperpanjang kemelaratan di tengah-tengah rakyat kita yang dilanda krisis moneter.

Ia membantah,bahwa dirinya tidak mendukung reformasi.Sebaliknya ia sangat mendukung reformasi itu, bahkan sudah memulainya lewat kebijakan-kebijakan semasa menjabat presiden melalui perencanaan-perencanaan dan tindakan-tidakan yang muaranya untuk mensejahterakan rakyat. Dan salah satu bukti dari dukungan terhadap reformasi itu, ia turun dari jabatan presiden.

Tetapi reformasi yang diingkannya adalah reformasi yang memiliki visi dan rencana yang jelas, bukan reformasi yang acak-acakan.
Ketika bertemu Pak Harto, makin sadar saya betapa besar murka bangsa ini kepadanya. Pak Harto pun merasakan hal itu, sehingga dia sangat berhati-hati untuk menerima tamu di rumahnya.

Kata Pak Harto, dia tidak mau orang lain ikut dibenci setelah bertamu ke rumahnya. “Biarlah saya yang dibenci, orang lain jangan ikut kena getah”, katanya saat itu.

Tapi kesan saya setelah bertemu dan berbincang panjang lebar tentang berbagai hal selama 107 menit di rumahnya, Pak Harto memiliki jiwa yang tegar. Dia memiliki wibawa sebagai seorang negarawan sejati, dan selalu berpikir positif terhadap kondisi yang dia alami setelah mundur dari jabtan presiden.

Sebagai orang yang baru pertama kali dapat bersalaman dan duduk santai disampingnya sambil minum teh manis, hanya kekaguman yang muncul. Terutama ketajaman ingatannya terhadap banyak hal, termasuk urutan kejadian bersejarah yang pernah dialami bangsa ini.

Gaya bicaranya yang tenang, runtut dan sistematis, memudahkan setiap orang untuk memahami arah pembicaraan. Pak Harto yang saya pahami, adalah sosok manusia yang luar biasa. Pantaslah dia mampu berkuasa selama 32 tahun lebih di negeri ini.

Terlepas dari bermacam penilaian orang kepada Pak Harto, sesungguhnya kita bangga memiliki pemimpin berkelas. Entah karena kurangnya reperensi saya soal penguasa orde baru itu, namun saat bertemu dengannya saya menilai Pak Harto sebagai pemimpin yang punya karakter.

Pak Harto menurut saya kaya pengalaman, luas wawasan, dalam pemikiran dan tinggi cita-cita. Pak Harto asset bangsa yang harus dicatat dalam sejarah. Dan sebagai anak desa yang lahir di pedalaman Tapanuli dan hanya jurnalis biasa di kota Medan, saya bangga bisa bertemu dengan Pak Harto walau setelah dia tidak berkuasa lagi.

Bersama Pak Harto, saya kehabisan pertanyaan. Ilmu teknik wawancara yang pernah saya pelajari, saat itu betul-betul saya keluarkan tanpa tersisa sedikit pun. Sebagain dari hasil wawancara itu, pernah saya tulis di media tempat saya bekerja dan sebagian besar memang hanya untuk diketahui dan tidak boleh dipublikasikan.

Kini Pak Harto telah tiada, dia wafat ditengah ketidakjelasan status hukum yang disangkakan kepadanya. Bangsa Indonesia, kembali kehilangan putra terbaiknya. Selamat jalan sang Jendral Besar. ***


2000 Personil Polri Kawal Pilgubsu

Medan (Lapan Anam)

Poltabes Medan akan mengerahkan dua pertiga kekuatan personil untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) priode 2008-2013 yang akan berlangsung 16 April 2008.

“Kekuatan yang akan diturunkan berkisar dua ribu anggota, juga Bantu dari satuan Poldasu dan Brimob. Kita harus patikan masyarakat aman dan tertib melaksanakan hak pilihnya di Pilgubsu”, kata Kapoltabes MS, Kombes Pol Drs Bambang Sukamto SH,MH.

Bambang mengatakan itu menjawab wartawan, usai menghadiri simulasi pengamanan Pilgubsu di halaman Mapoltabes MS, Jalan HM Said Medan, Sabtu pagi (26/1).

Kapoltabes mengajak masyarakat jangan mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak menginginkan Sumut khususnya Kota Medan kondusif. ”Kota Medan barometermya Kamtibmas di Sumut,” kata Bambang.

Simulasi satuan elit Sat Samapta Poltabes MS, dibawah komando Kompol Iwan Setiawan, SH,Sik, berjalan lancar dan memukau. Simulasi ini juga menyita perhatian para perwira polisi. Nampak hadir para Kasat, Kanit dan Kapolsekta se-jajaran Poltabes MS.

Kepada anggota Sat Samapta Poltabes MS, Bambang meminta agar simulasi ini menjadi rangkaian latihan buat personil itu sendiri dalam rangka pengamanan Pilgubsu yang semakin dekat.

Perwira berpangkat melati tiga ini mengharapkan partisipasi masyarakat menjaga Kamtibmas.”Jangan takut melapor bila ada indikasi tindakan anarkis yang dapat menganggu pelaksanaan Pilgubsu “.(mp)

KOMBUR MALOTUP



KAWIN PAKSA ALA CAGUBSU

Oleh Mayjen Simanungkalit

KAWIN PAKSA ternyata bukan warisan masa lalu. Di negara demokrasi Pancasila pun, tradisi itu masih ada. Bahkan di kampung Guru Patimpus, Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara, kawin paksa itu terjadi juga.

Bedanya, jika di Afganistan tradisi kawin paksa menjadi alat menghentikan konplik adat, maka di Sumatera Utara (Sumut) kawin paksa dilakukan partai politik kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur priode 2008-2013.

Layaknya calon mertua, Parpol di Sumut memaksa para kandidat berpasangan dengan yang mereka kehendaki. Jika tidak menurut, jangan harap diusung kepelaminan. Jadi sama saja mereka harus kawin paksa.

Parpol memiliki kuasa penuh, menentukan pasangan mana yang akan di usung di Pilgubsu 2008. Kalaupun banyak tokoh yang berambisi ikut di Pilgubsu, namun tidak akan guna jika Parpol tidak berkehendak.

Lihatlah faktanya, tiga nama cagub unggulan yang sejak awal sudah melakukan sosialisasi, ternyata tidak dicalonkan parpol. Tiga tokoh itu yakni H.Chairuman Harahap, SH, MH, T.Milwan dan Herry W Marzuki. Mereka disisihkan parpol.

Sesuai pendaftaran calgub di KPUD Sumut yang ditutup pada pukul 24.00 WIB tanggal 24 Januari 2008, hanya lima pasangan calgub yang didaftarkan sejumlah parpol.

Kelima pasang calon itu adalah Ali Umri-Maratua Simanjuntak, Syamsul Arifin-Gatot Pudjo Nugroho, RE.Siahaan-Suherdi, Tri Tamtomo-Benny Pasaribu serta Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Syafii.

Ibarat penganten menuju pelaminan, para Cagubsu ini maju tidak murni dengan “tunangannya” semula. Umumnya pasangan itu adalah buah dari campurtangan Parpol yang mengusungnya yang kita sebut dengan istilah kawin paksa.

Lihatlah misalnya, Umri yang akhirnya berpasangan dengan Maratua Simanjuntak. Publik pun tahu, selama ini Umri telah “bertunangan” dengan Kamaluddin (Ketua PAN Sumut).Tapi ternyata harus diusung berpasangan dengan Maratua.

Pasangan Tritamtomo dengan Benny Pasaribu, juga mengejutkan kader PDIP Sumut. Siapun tahu, selama ini PDIP telah menyiapkan Rudolf M Pardede untuk Pilgubsu 2008, namun DPP menjatuhkan pilihan lain. DPP mengabaikan aspirasi Rapimda, nekad memasangkan Tritamtomo dengan Benny Pasaribu.

Demikian juga Syamsul Arifin, sebelumnya bertunangan dengan tokoh muda muhammasyah Bahdin Nur Tanjung,lewat PBB. Tapi malah dipaksa parpol pengusungnya berpasangan dengan Pudjo Nugroho. Bahdin pun tinggal, Syamsul menggandeng pasangan lain.

Begitu juga Abdul Wahab Dalimunthe, diketahui publik telah bertunangan dengan Sekdaprovsu Muhyan Tambuse untuk berpasangan sebagai cagubsu/Cawagubsu di Pilgubsu 2008. Tapi Parpol berkehendak lain, Abdul Wahab disandingkan dengan Raden Syafii sebagai pasangan Cagubsu dan Cawagubsu di Pilgubsu 2008.

Tapi itulah politik. Kawin paksa, main paksa dan terpaksa, semua biasa. Abah Wahab sering mengatakan, politik doi…Bah, pantaslah.***



Fakultas Kedokteran UNPRI
Peroleh Izin Mendiknas RI


Medan (Lapan Anam)

Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia (FK-UNPRI) Medan, memperoleh izin operasional dari Depdiknas. Kordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof T Silvana Sinar MA, telah menyerahkan izin operasional itu kepada Rektor UNPRI Prof Dr Djakobus Tarigan AAI, DAAK di Medan, Juamat (25/1).

Dalam gambar terlihat, Kordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Silvana Sinar, saat menyerahkan SK Mendiknas kepada Rektor UNPRI Prof Dr Djakobus Tarigan di gedung Kopertis Jalan Setia Budi Medan. Izin operasional itu, berupa Surat Keputusan (SK) No. 272/D/T/2008 yang di terbitkan Menteri pendidikan Nasional RI.

Prof Silvana mengakui pihaknya merasa senang dengan keluarnya SK Mendiknas RI tentang izin operasional FK UNPRI Medan. Karena kebutuhan masyarakat terhadap program studi tersebut sangat tinggi.

Dikatakan, pada proses perolehan izin terhadap penyelenggaraan program studi ini, sangat panjang, karena menyangkut kesehatan dan jiwa manusia. Dengan itu, proses izin harus melalui berbagai tahapan dari Departemen Kesehatan dan Mendiknas serta proses visitasi (kunjungan untuk melihat sarana dan prasarana yang ada, diantaranya staf pengajar dan rumah sakit).

“ Bagi UNPRI yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah, diharapkan dapat mengemban kepercayaan ini secara penuh,” kata Silvana.

Sementara itu Ketua Yayasan Dr I Nyoman Ehrich Lister yang diwakili Tommy Leonard mengatakan, dalam membuka program studi FK di UNPRI, pihaknya telah memiliki Universitas Prima Indonesia di Tebing Tinggi dan dilengkapi laboratorium anatomi dan fasilitas lainnya.

Sedangkan terhadap tenaga pengajar, Tommy mengatakan, saat ini FK UNPRI memiliki enam guru besar (profesor) dan staf pengajar berkualifikasi magister (S2) dan doctor (S3). Dengan demikian secara keseluruhan tenaga pengajar UNPRI sudah profesional.

Tentang penerimaan mahasiswa baru khusus FK, dijelaskan, UNPRI sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru pada 21 Januari sampai 23 Februari 2008 dan hanya menampung 50 orang, sedang penyaringan ujian masuk dilaksanakan pada 26 Februari 2008, sehingga UNPRI bisa dipercaya pemerintah untuk menjalankan amanah penyelenggaraan program studi ini.

Menurutnya, UNPRI telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain diantaranya University Sains Malaysia (USM) dan Universitas Andalas Padang.

Rektor UNPRI Prof Djakobus pada kesempatan itu menyatakan, dengan telah terpenuhinya staf pengajar yang berkualifikasi S2 dan S3 serta guru besar, maka SDM tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar di UNPRI.

” FK ini diharapkan akan menjadi FK yang terkemuka dapat membantu program pemerintah untuk menghasilkan dokter-dokter yang profesional serta dapat melayani masyarakat akan kebutuhan kesehatan ,” kata Prof Djakobus. (Hubban nst).


Soal Pilgubsu, MUI Kecewakan Umat Islam

Medan (Lapan Anam)
Sikap netral MUI Sumut dalam Pilgubsu 2008, mengecewakan ummat Islam. Pasalnya, dengan sikap netral itu ummat Islam kehilangan pegangan dan tuntunan tentang figur yang akan dipilih.

“ Ketika umat mengharapkan patwa soal calon Gubsu, MUI malah mengambil sikap netral. Ulama kita di MUI sudah tak mau tahu melihat realita ummat”, kata cendekiawan muslim, Anwar Bakti, di kampus UMSU Medan, Sabtu (26/1).

Dikatakan, umat sebenarnya bukan hanya butuh tuntunan doa saja, maka seharusnya MUI bersikap tegas agar umat bisa menentukan pilihan terbaik dari para calon yang baik. Karena ulama adalah pewaris para nabi, bukan hanya tukang doa. Maka MUI seharusnya tidak alergi persoalan politik.

Berpolitik juga bagian dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW juga berpolitik. Misalnya ketika mengangkat hajarul aswat.Pada peristiwa itu Nabi juga berpolitik.

” Maka kita heran, kenapa MUI Sumut enggan menyatakan sikap politiknya ,” kata Anwar.

Disisi lain, Anwar juga menyatakan kekecewaan Angkatan Muda Muhammadiyah terhadap Cagubsu Syamsul Arifin SE. Karena sejak awal sudah membangun komitmen dan persahabatan dengan warga Muhammadiyah, tapi malah menjadikan tokoh diluar Muhammadiyah sebagai pasangan Wakilnya di Pilgubsu 2008. (hubban nst)



Rektor USU Buka IMT-GT Varsity Carnival

Medan (Lapan Anam)

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Chairuddin P Lubis DTM&H Sp A(K) diwakili Pembantu Rektor (Purek) IV Prof Sukaria Sinulingga, membuka IMT-GT Varsity Carnival ke 10, di stadion sepak bola USU, Sabtu (26/1). Hadir dalam acara tersebut, Purek III dr Linda T Maas dan pejabat USU lainnya.

Dalam sambutannya rektor mengatakan, USU sangat senang menjadi tuan rumah IMT-GT Varsity Carnival ke-10. Salah satu tujuan diselenggarakannya IMT-GT Varsity Carnival ke-10 adalah untuk mengembangkan semangat nama baik diantara seluruh mahasiswa di universitas Indonesia, Malaysia dan Thailand.

” Diharapkan melalui kegiatan ini para mahasiswa dapat mengembangkan kualitas olahraga, pemahaman budaya dan pertukaran informasi serta pertukaran budaya. Juga dapat meningkatkan hubungan baik antar sesama mahasiswa dan staf di Indonesia, Malaysia dan Thailand ,” kata rektor.

Rektor juga mengharapkan agar peserta bisa menikmati makanan, buah-buahan dan melihat kerajinan tangan hasil karya kemajemukan budaya di Medan.

Rektor sangat berapresiasi pada kerjasama yang dibangun staf dan kepanitiaan dilakukan IMT-GT Varsity Carnival ke-10.

” Saya berharap maksud IMT-GT Varsity Carnival ke-10 dapat mengembangkan dan memajukan mahasiswa dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga lebih baik dan bermanfaat bagi kita di masa kini dan pada masa yang akan datang ,” kata rektor. (hubban nst)


Taripar Laut Harahap
Calon Kuat Ketua PKB Paluta


Medan (Lapan Anam)

Drs Taripar Laut Harahap dijagokan memimpin DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), yang akan dibentuk lewat Musyawarah Cabang (Muscab) PKB dalam waktu dekat.

DPC PKB Paluta belum terbentuk, karena masih bergabung dengan PKB Tapsel. Seiring pemekaran Tapsel dengan terbentuknya Kabupaten Paluta, maka pembentukan PKB juga masih kepengurusan baru.

Taripar Laut Harahap, kelahiran Gunung Tua tahun 1967 dan alumni Fakultas Syariah IAIN Medan, dinilai banyak pihak mampu membesarkan partai PKB di daerah itu. Dia tokoh yang memiliki akses luas terhadap berbagai elemen masyarakat, sehingga sangat memungkinkan membangun komunikasi partai dengan akar rumput.

Taripar Laut yang kini anggota DPRD Tapsel, sangat mengenal daerah dan tahu apa tantangan yang bakal dihadapi. Atas dasar itu, alumni Pesantren Purba Baru ini,diyakini memiliki kans kuat memenangkan pertarungan di Muscab PKB Paluta tersebut.

“Taripar Laut tokoh yang dikenal dan mengenal Paluta, dia juga tahu peluang apa yang bisa diraih PKB di daerah itu”, kata sejumlah pihak.

Suami dari Lindawaty Spd dan ayah 3 orang anak ini juga optimis mampu membangun PKB di Paluta, jika menjadi ketua. Bahkan jika diberi kepercayaan, dia yakin PKB akan peroleh kemenangan hingga satu fraksi di DPRD Paluta.

“Sebagai kabupaten hasil pemekaran, maka pembentukan PKB di Paluta juga sangat banyak tantangan. Tapi saya yakin dengan komunikasi yang baik, semua masalah teratasi”, katanya.(ms)

PBR Sumut Islah, siap Menangkan Wahab

Medan (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (PBR) meminta dan mewajibkan para pengurus DPW PBR Sumut pimpinan H Khaeruddin Syah Sitorus alias H Buyung, untuk mendukung Abdul Wahab Dalimunthe dan Raden Syafei alias Romo sebagai pasangan cagubsu dan cawagubsu untuk pilkada 2008 ini. Amanat DPP itu keluar sebagai bagian dari proses islah yang terjadi antara kubu H Buyung dengan kubu Romo.

"Proses islah yang dimaksud adalah merujuk pada keputusan DPP per tanggal 24 Januari pukul 16.00 WIB, di mana DPP membatalkan muswillub PBR versi kubu Romo serta membatalkan pembekuan DPW kubu H Buyung. DPP menilai Muswillub ternyata tidak sesuai dengan AD/ART partai yang ada," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PBR, Julianto Mardjan, didampingi Ketua DPW PBR Sumut, H Buyung, kepada para wartawan di Medan, Jumat (25/1).


Buyung menambahkan, berbarengan dengan dua keputusan DPP itu, pihaknya selaku DPW yang telah dipulihkan kepemimpinan organisasinya diisnstruksikan untuk menyukseskan pasangan cagubsu PBR itu. Buyung sendiri merasa bersyukur atas keputusan islah itu. "Untuk itu saya menginstruksikan agar para kader PBR di tingkat cabang dan tingkat terbawa lainnya untuk menyuskeskan pasangan Wahab - Romo ini sesuai instruksi partai," ujarnya.

Buyung menegaskan bahwa islah yang dilakukan juga termasuk peniadaan ancaman recall atas kader PBR di Sumut, Mursito Kabukasuda, yang sempat dilancarkan kubu Romo pasca-muswillub lalu. Julianto mengakui bahwa keputusan DPP itu sebagai jalan tengah untuk mengatasi konflik yang ada. " Sebab sebenarnya mereka adalah dua potensi PBR yang memiliki kemampuan sama dalam mengembangkan partai secara maksimal," ujarnya.

Julianto menyebutkan proses islah tidak berlaku di kemudian hari jika ada kader yang melanggar AD/ART. "Dan keputusan ini tidak hanya berlaku untuk kubu H Buyung, melainkan juga untuk kubu Romo," ujarnya. H Buyung sendiri mengaku siap dan dengan tulus hati akan melaksanakan proses islah itu.

Pihaknya juga akan melakasanakan instruksi DPP dalam hal penyuksesan pasangan cagubsu Wahab- Romo, dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan PBR se-sumut dalam waktu dekat ini. Buyung sendiri mengaku tidak memersoalkan keberadaan Wahab yang bukan kader PBR.

Pasalnya mereka lebih memilih untuk melihat kemampuan mereka berdua dalam memimpin Sumut ketimbang persoalan lain yang dianggap tidak penting. Di samping itu, ujar Buyung, PBR Sumut akan mengadakan pertemuan dengan pihak Partai Demokrat dan PAN yang menjadi sekutu mereka dalam mengusunng pasangan cagubsu Wahab - Romo.(ms)


Pemprovsu Janji Tuntaskan Pembahasan RAPBDSU 2008

Medan (Lapan Anam)

Pempropsu akan berupaya menyelesaikan pembahasan RAPBD 2008 paling lambat akhir bulan Januari 2008 ini. Demikian Sekda Propsu Muchyan Tambuse mewakili Gubsu Rudolf M Pardede dalam jawabannya atas berbagai tanggapan anggota dewan terhadap RAPBD 2008, dalam rapat paripurna DPRDSU, Jumat (25/1).

Pempropsu kata Muhyan mengharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pempropsu, dapat menyusun kelengkapan administrasi dan mengimplementasikannya dalam APBD tahun anggaran 2008.

Pempropsu, ujar Muchyan, akan mengakomodasi berbagai saran dan kritik yang dilontarkan anggota dewan. Untuk itu pihaknya akan melaksanakan berbagai saran dan kritik dewan atas proses pembangunan yang dianggap lebih mendesak dalam upaya mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang telah dicanangkan.

"Namun mengingat kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas maka untuk beberapa pendapat, saran, dan usul dewan, telah diakomodir sebagian dalam RAPBD 2008 berdasar PP Nomor 38/2007 tentang urusan pemerintahan aantara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota," tegas Muchyan. Sidang itu kemudian akan dilanjutkan dengan rapat paripurna pembahasan APBD Sumut 2008. (ms)


Warga PBB Sosialisasikan Pasangan Syamsul-Pujo

Medan, (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Utara meminta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB di daerah-daerah dapat menyosialisasikan pasangan Syamsul Arifin – Gatot Pujdonugroho sebagai cagub dan cawagub Sumut periode 2008-2013.

"Pasangan Syamsul - Gatot merupakan cagub dan cawagub yang diusung PBB beserta 11 partai politik lainnya. Kita meminta pengurus DPC PBB se-Sumut segera menyosialisasikan pasangan ini ke kader-kader partai dan masyarakat luas," imbau Ketua DPW PBB Sumut Drs Banuaran Ritonga kepada wartawan di Medan, Jumat (25/1).

Pasangan Syamsul Arifin - Gatot Pudjonugroho mendaftar ke KPU Sumut pada Kamis (24/1) malam. Berdasarkan hasil deklarasi yang digelar di BM3 Jalan Adinegoro, sebanyak 12 partai politik mendukung mereka. Yakni PPP, PBB, PKS, Partai Patriot Pancasila, Partai Serikat Islam, PNI Marhaenisme, Partai Persatuan Nadlatul Ummah (PPNUI), Partai Merdeka, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).

Menurut Banuaran, PBB Sumut berketetapan hati mengusung Bupati Langkat Syamsul Arifin, yang juga Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) sebagai calon Gubernur Sumut periode 2008-2013.

"Kami menilai Syamsul merupakan tokoh masyarakat yang benar-benar merakyat," katanya.

Ia menambahkan kepemimpinan Syamsul Arifin juga sudah teruji dan sukses memimpin Langkat selama 2 periode. "Beliau (Syamsul-red) adalah putra Melayu dan sahabat semua suku. Jadi tak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung Syamsul Arifin," demikian Banuaran.

Sementara, pasangan Syamsul yakni Gatot Pudjonugroho adalah Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS).(ms)


PAN Sumut “Berkabung”

Medan, (Lapan Anam)

Ketua Departemen Komunikasi Eksternal DPW PAN Sumut Fachruddin menilai PAN Sumut saat ini berada dalam kondisi "berkabung" lantaran tidak mampu mengkawal dan mengantarkan kader terbaik partai ikut Pilgubsu 16 April 2008.

"Saya selaku kader PAN Sumut merasa kecewa berat atas gagalnya PAN Sumut mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilgubsu," kata Fachruddin yan akrabdipanggil Kocu kepada wartawan di Medan, Jumat (25/1).


Kondisi yang paling mengecewakan, ujar Kocu, dalam mengusung kader untuk ikut Pilgubsu, PAN Sumut telah melakukan berbagai tahapan yang a lot seperti Rapat Kerja Nasional II, Rapat Kerja Wilayah I, proses penjaringan cagub dan cawagub PAN dan diakhiri Rapat pleno PAN Sumut.

"Bahkan terkait pencalonan kader untuk ikut Pilgubsu, DPP PAN terpaksa memberhentikan Ketua PAN Sumut Kamaluddin Harahap dan digantikan Viva Yoga. Ini semua menjadi sia-sia," ujar dia.

Sebelumnya, hasil pleno PAN Sumut sendiri memutuskan Herry Marzuki dan Syamsul Arifin sebagai dua nama balongub yang akan dicalonkan satu untuk diusung pada Pilgubsu. Namun arah politik berbelok dan pada pendaftaran cagub/cawagub PAN Sumut malah berkoalisi dengan partai lain di mana cagubnya di luar hasil penjaringan PAN.

Berkah


Sementara itu, fungsionaris PAN Sumut Ir. Khairi Amri mengatakan, ketika kemelut terjadi di tubuh PAN Sumut menjelang pilgubsu, DPD PAN Pematang Siantar justru memperoleh berkah.

Pasalnya, Ketua DPD PAN setempat yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Pematang Siantar dipastikan akan menjadi Pejabat Walikota karena Walikota RE Siahaan maju dalam pilgubsu periode 2008-2013.

RE Siahaan sendiri maju dalam pilgubsu berpasangan dengan Ketua Pujakesuma Sumut Suherdi. Pasangan ini didukung delapan dari 24 parpol yang ada di daerah itu.

"Pada satu sisi DPW PAN Sumut kecewa karena kadernya tidak bisa
maju dalam pilgubsu, sementara di sisi lain PAN mendapatkan keuntungan karena kadernya bakal menjadi Walikota Pematang Siantar," katanya.(ms)

Calon Gubsu Hanya Lima, Lainnya Tiarap


Medan (Lapan Anam)

Seperti diduga sebelumya, proses pencalonan Gubsu 2008-2013 penuh intrik dan sikut-menyikut. Dari banyak nama yang memasang spanduk dan baleho ukuran besar selama bertahun-tahun, ternyata sampai pendapatan Cagubsu di tutup KPU Sumut, Kamis (24/10 pukul 00.00 WIB, hanya lima pasang Calon Gubsu/Wagubsu yang mendaftar.Lainnya, terbukti hanya anggar jago berkoak-koak dan terpaksa tiarap.


Diluar perkiraan semula, pasangan cagubsu itu pun sudah centang perenang, bukan seperti pacar yang lama bertunangan. Pasangan Cagubsu yang didaftarkan, mirip kawin paksa. Dipasangkan menjelang pernikahan.

Lima pasangan Cagubsu/Cawagubsu yakni HM Ali Umri-Dr Maratua Simanjuntak yang didukung Partai Golkar. Kemudian pasangan RE Siahaan-H Suherdi didukung Partai Damai Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor, Partai Buruh Sosial Demokrat, PNI Marhaenis dan PNBK.

Pasangan H Syamsul Arifin-Ir Gatot Pudjo Nugroho didukung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Patriot, PKPI, PDK, PNI Marhaenisme, Partai Merdeka, PPNUI, PSI, PPDI dan PKPB.

Sementara pasangan H Abdul Wahab Dalimunthe SH - H Raden Syafii SH,MHum didukung Partai Demokrat yang berkoalisi dengan Partai Bintang Reformasi dan Partai Amanat Nasional. Terakhir pasangan Tritamtomo-Beny Pasaribu didukung PDI-P.

Pencalonan gubernur dan wakil gubernur ini semuanya di luar prediksi politik. Misalnya pencalonan Ketua DPD Partai Golkar HM Ali Umri berpasangan dengan H Maratua Simanjuntak di luar prakiraan, karena isu yang berkembang Ali Umri akan berpasangan dengan petinggi PAN Kamaluddin Harahap.
Begitu juga Syamsul Arifin isu awal akan berpasangan dengan Wahab, tapi akhirnya dengan Ketua DPW PKS Gatot Pudjo Nugroho. Sedang Wahab berpasangan dengan Ketua DPP Partai Bintang Reformasi H Raden Syafii.

Hal lain yang menarik, nama Chairuman Harahap, Rudolf Pardede dan Hery W Marzuki tidak mendapat dukungan dari partai politik. Mereha harus tiarap.(ms)



MAAF SEDANG ADA GANGGUAN

Harga Selimut Ka`bah Rp50 Miliar

Mekkah (ANTARA News) - Harga selimut Ka`bah yang dinamakan kiswah mencapai 20 juta real atau sekitar Rp50 miliar dan diganti sekali setahun, kata Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Salim Segaf Aljufri.

Seusai masuk ke dalam Ka`bah bersama sejumlah Duta Besar dan diplomat dalam prosesi pencucian Ka`bah, Dubes Salim kepada wartawan Antara, Akhmad Kusaeni, mengatakan selimut Ka`bah terbuat dari sutera asli.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan prosesi pencucian Ka`bah itu sekaligus melaksanakan ibadah umroh atas undangan Kerajaan Arab Saudi.

Kiswah dihias benang berlapis emas dan perak untuk membuat sulaman kaligrafi berupa ayat-ayat Al Quran dan hiasan-hiasan khusus bernuansa Islam. Tulisan itu membentuk angka V (angka tujuh dalam tulisan Arab). Salah satu kalimat yang ditulis di kiswah Ka`bah adalah, "Allah Jalla Jalalah, La Ilaha Illaallah, Muhammad Rasulullah".

Kain penutup Ka`bah berukuran panjang 14 meter dan lebar 47 meter, dengan berat sekitar 650 kilogram. Biaya untuk membuat satu buah Kiswah sekitar Rp50 miliar. Sebelum dibuat sendiri di Mekkah, kiswah biasanya dibuat di Mesir dan India dan diberikan kepada pemerintah Saudi sebagai hadiah.

Kiswah terdiri dari lima bagian, empat bagian untuk menutupi empat sisi Ka`bah dan satu bagian lagi untuk menutup bagian pintu Ka`bah.

Di balik kiswah hitam, ada kain berwarna putih yang disebut Bithana Kiswah. Kain itu untuk meresap uap dari dinding Ka`bah dan menghalangi panas yang diserap dari kain kiswah yang hitam. Kain ini mengandung daya serap untuk menghindarkan panas yang berlebihan dan mencegah dinding Ka`bah retak.

Menurut sejarah, semasa Nabi Muhammad SAW, Rasullullah pernah menghadiahkan kiswah Al-washail. Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mengiswahi Ka`bah. Cara ini kemudian diteruskan oleh Khulafa Urrasyidin, seperti Umar Bin Al-Khatab dan Utsman Bin Affan serta beberapa khalifah Bani Umayyah. Di masa sekarang, para raja di Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan kiswah dari pabrik khusus pembuat kiswah di Mekah.

Pencucian Ka`bah kali ini disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta rombongan. Prosesnya adalah dinding Ka`bah dibersihkan dengan air bercampur minyak wangi. Setelah bersih dan bagian dalam Kabah disapu, tamu-tamu negara memasuki bagian dalam Ka`bah.

"Kami melakukan shalat di dalam Ka`bah," kata Dubes Salim.

Menurut sejumlah orang yang pernah memasuki ke dalam Ka`bah, jika sudah di dalam Ka`bah, jemaah boleh shalat dengan menghadap ke mana saja. "Ini rasanya, Ka`bah ada di dalam hati kita. Maknanya, sesungguhnya kita sama di depan Allah," kata seorang diplomat Indonesia di Arab Saudi.

Mantan Menteri Agama Tarmizi Taher yang sudah 13 kali mendapat kesempatan memasuki Ka`bah, pernah mengatakan bahwa dinding dalam Ka`bah, atap, lantai serta dua tiangnya biasa saja seperti dinding batu lainnya.

Setiap kali masuk bangunan berbentuk kubus itu, kata Amirul Haj 2006 itu, ia menunaikan shalat dua rakaat sebanyak empat kali, masing-masing dua rakaat shalat menghadap ke arah dinding yang berbeda.

Tarmizi mengakui bagi umat Islam, memasuki Ka`bah mungkin merupakan impian yang tak akan terwujud, jika bukan tamu negara Kerajaan Arab Saudi, bahkan menyentuh dinding luar Ka`bah ketika melakukan thawaf di tengah ratusan ribu manusia saja sangat sulit.

Mereka yang bisa masuk ke dalam Kabah dinilai sangat beruntung, karena Ka`bah adalah tempat ibadah pertama di bumi dan dibangun sejak Nabi Ibrahim AS. (*)

DPRDSU Usulkan Biro Umum
Kelola Aset Pemprovsu

Medan, (Lapan Anam)

Komisi C DPRD Sumut mengusulkan agar Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menyerahkan pengelolaan aset-aset daerah ke Biro Umum Provsu. Dewan menilai pengelolaan aset-aset yang ada saat ini belum tertata dengan baik.

"Saat ini aset-aset milik Pemprovsu belum tertata dengan baik. Kita menilai sebaiknya pengelolaan aset di bawah satu atap saja atau diserahkan ke Biro Umum Provsu," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Isrok Ansari Siregar saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Biro Umum Provsu di gedung dewan, Selasa (23/1).

Rapat yang dihadiri Kepala Biro Umum Provsu Nurdin Pane dan sejumlah anggota Komisi C juga menyimpulkan, sekaligus akan merekomendasikan setiap kunjungan kerja resmi gubernur didampingi anggota dewan (sesuai jenis kunjungan-red) dan stakeholder.

"Dalam waktu dekat Komisi C akan meminta pimpinan dewan agar menyurati Gubsu terkait kesimpulan rapat. Antara lain agar setiap kunjungan kerja resmi gubernur didampingi anggota dewan dan stakeholder," ujar Isrok.

Terkait aset-aset milik Provsu khususnya kendaraan dinas yang banyak digunakan pejabat guna keperluan keluarganya, Ka Biro Umum Provsu Nurdin Pane mengklarifikasi bahwa pihaknya bukan dalam posisi pengambil kebijakan dalam menanggungjawabinya.

"Kalau ditanya masalah kendaraan dinas, tak sanggup saya menjawabnya. Kita di Biro Umum berada dalam posisi lemah," kata Nurdin.

Menurut dia, sejauh ini Biro Umum hanya bisa menyurati mantan pejabat yang masih menggunakan kendaraan mobil dinas agar dikembalikan.
"Yang paling berwewenang untuk mengambil paksa kendaraan dinas yang digunakan oleh mantan pejabat adalah Biro Kapwat Provsu atau Satpol PP," katanya.(ms)

PPP Konsisten Usung Syamsul di Pilgubsu

Medan (Lapan Anam)

Warga DPW PPP Sumut konsisten mengusung dan memenangkan H Syamsul Arifin SE di Pilgubsu 2008. Bupati Langkat dan Ketua Umum PB MABMI dinilai memenuhi kriteria sesuai keinginan PPP.

“Syamsul Arifin bukan Cagubsu untuk suku tertentu, tapi Cagubsu untuk seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara,” tegas ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal SAg di Medan, Rabu (23/1).

Menurut Fadly, sikap PPP Sumut mengusung H Syamsul Arifin menjadi Gubsu sudah tepat, karena Syamsul Arifin menyentuh dan menyeluruh bagi elemen masyarakat Sumut.

“Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali juga menilai Syamsul Arifin merupakan sosok yang memenuhi beberapa kriteria, yakni akseptable, kredible, kapable, komitmen dan loyal,” ujar Fadly.

Oleh karena, PPP Sumut tidak akan pindah ke lain hati dalam mengusung Cagubsu pada Pilgubsu 16 April 2008 mendatang. Fadly juga menghimbau kepada elemen masyarakat Sumut tetap bersatu dan tidak terkecoh dengan adanya isu PPP akan merubah pilihannya dalam mengusung Cagubsu.

“Kabar atau isu itu adalah tidak benar, PPP Sumut tidak akan pindah ke lain hati dalam mengusung Cagubsu. Pilihan kita tetap Syamsul Arifin,” kata Fadly Nurzal mengakhiri. (ms)

Drs Rahmadsyah




BERCITA-CITA JADI DUBES
TERDAMPAR JADI HUMAS DPRDSU

BERPERAWAKAN kurus kerempeng dan kepala nyaris botak.Tapi tatapan matanya tajam,langkahnya pasti dan murah senyum. Jika bertemu dengan orang yang dikenalnya, dia selalu menyapa dengan melambaikan tangan kanan.

Dia adalah Drs Rahmadsyah, Humas baru DPRDSU yang lebih dikenal sebagai Kabag Informasi dan Protokol. Dia dilantik sebagai Humas pada Jumat (18/1) di aula Martabe Kantor Gubsu.

Tapi sesungguhnya, lelaki kelahiran Medan 16 Juni 1953,ini bukan orang baru di gedung DPRDSU. Tak heran, jika dikalangan anggota dewan dan wartawan, nama Rahmadsyah sudah tidak asing lagi. Maklum saja, sebelum dilantik sebagai Kabag Humas, dia sudah bekerja di bagian humas dengan jabatan Kasubbag Protokol/Hubungan antar lembaga.

Dalam keseharian aktivitas di gedung dewan, Rahmadsyah termasuk tokoh penting di DPRDSU. Hal ini tak lain, karena dia menjadi saluran pertama bagi aspirasi rakyat,terutama jika ada aksi unjukrasa.

Rahmadsyah menjadi orang pertama yang berhadapan dengan massa yang kerap aksi demo di gedung dewan. Dia menyambut pengunjukrasa dan menanyakan apa yang akan diperjuangkan dan kepada siapa aspirasi itu disampaikan.

Berkordinasi

Karena tugasnya yang sangat penting itu, Rahmadsyah sering menjadi sasaran makian. Terutama jika massa cenderung arogan dan anarkis, Rahmadsyah menjadi pihak paling pertama di maki-maki massa.

Namun sarjana sastra Inggris ini sudah tahu apa yang harus dilakukan,menghadapi kondisi paling buruk sekalipun. Rahmadsyah cepat berkordinasi dengan pimpinan dewan, mengatur pertemuan dengan komisi terkait dan menawarkan solusi masalah.

Sikapnya yang lincah dan tanggap terhadap masalah, membuat Rahmadsyah akrab dengan anggota DPRDSU dan wartawan. Dia piawai berkomunikasi dan mudah menyesuaikan dengan keadaan. “Itulah resiko bagian humas, tidak boleh lari dari masalah. Jika dikomunikasi kan dengan baik, semua akan teratasi”,katanya suatu ketika.

Rahmadsyah memang sudah malang melintang dibidang kehumasan. Sejak bertugas di DPRDSU tahun 1995, dia sudah terbiasa dengan urusan humas. Malah ketika masih menjabat Kasubbag Protokol/Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRDSU sejak tahun 2002, orang menganggabnya sebagai Kabag Humas. Karena dialah yang aktif mendampingi dewan dan menjalankan fungsi kehumasan secara nyata.

Ketika pimpinan dewan menerima tamu baik dalam maupun laur negeri, Rahmadsyah kerab menjadi penerjemah. Maklum selain menguasai 12 bahasa daerah, Rahmadsyah juga pasih bahasa Inggris dan Prancis.

Penguasaan terhadap bahasa asing dan bahasa daerah itu, menempatkan Rahmadsyah sebagai sosok yang tidak kaku. Lelaki yang 26 tahun menjadi guru les bahasa Inggris dan Prancis serta pernah menjadi asisten dosen bahasa Inggris di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Medan ini, tetap saja enjoy dalam menjalan tugas yang dibebankan kepadanya.

Maka ketika dilantik menjadi Kabag Informasi dan Protokol di DPRDSU pada Jumat (18/1) di aula Martabe Kantor Gubsu, tidak banyak yang terkejut. Kalaupun terkejut, justru karena heran mengapa tidak dari dahulu jabatan itu diserahkan kepada ahlinya.

Tapi Rahmadsyah memang bukan tipe manusia yang suka gembar-gembor. Dia nampak tenang saja ketika suatu pagi diundang mendadak untuk menghadiri pelantikannya sebagai Humas baru DPRDSU.

“Tidak ada yang berubah, semuanya tetap seperti biasa. Ini hanya amanah yang harus saja jalankan”,katanya singkat soal jabatan barunya itu.

Diplomat

Dia memang tidak pernah bercita-cita menjadi Humas di DPRDSU, seperti saat ini. Malah sejak kuliah di UISU, dia justru bercita-cita menjadi seorang diplomat. Paling tidak menjadi PNS di Deplu dan syukur-syukur menjadi duta besar (Dubes). Itu sebabnya, dia mengambil jurusan bahasa inggris di Fakultas Sastra UISU yang ditamatkannya tahun 1988.

"Cita-cita saya menjadi Dubes tapi nyasar jadi Humas",katanya terkekeh menjawab pertanyaan wartawan. Dia memang akrab dengan kalangan wartawan di gedung dewan, malah sering menjadi lawan tanding cukup handal dalam main “Catur”.

Rahmadsyah memulai karir PNS dari paling bawah. Malah menurutnya, dari bawah dan tetap dibawah, sulit naik seperti sulitnya gaji buruh naik. Tapi dia mengaku sangat menikmati pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

“Jika kita cintai pekerjaan,tidak ada yang sulit. Jika kita tidak cinta, apapun jabatan akan sulit dikerjakan”,katanya.

Dia mengawali karir PNS sebagai PJs Kasi Kesra pada Subdit Kesra Tingkat II Kodya Tanjungbalai tahun 1976 (Eselon Va).Kemudian menjadi staf protokol di Biro Umum kantor Gubsu , staf Dispenda Tingkat I Sumut, Pjs Kasi Tata Usaha pada perwakilan Dipenda Tingkat I Sumut di Medan (Samsat), staf Dinas Sosial Tingkat I Sumater Utara di Kodya Binjai, Kasi Bansos Cabdis sosial Sumut di kodya Sibolga,staf Sekretariat DPRDSU dan Kasubbag Protokol/Hubungan antar lembaga Sekretariat DPRDSU.

Sebagai PNS, dia banyak mengikuti pendidikan latihan kedinasan, antara lain Diklat manajemen keprotokolan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta tahun 2006,Diklat sosialisasi keprotokolan,pelayanan kekonsuleran,pemberian pasilitas diplomatik Deplu tahun 2006.

Prestasinya juga cukup membanggakan, sehingga memperoleh berbagai penghargaan atas prestasinya itu. Antara lain, memperoleh satyalancana karya satya XX tahun dari Presiden RI tahun 2003. (Mayjen Simanungkalit)

MALAYSIA DIPROTES JADIKAN SUMUT WISATA SEKS

Medan, (Lapan Anam)

Komisi A DPRD Sumatera Utara meminta Malaysia secara tegas melarang warganya datang ke Sumut, jika hanya untuk tujuan wisata seks.

"Kita minta Malaysia melalui Konsulat Jenderal-nya di Medan agar mengeluarkan larangan tegas, karena dewasa ini semakin banyak saja warga Malaysia yang datang ke daerah kita hanya untuk berwisata seks," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Edison Sianturi, di Medan, Selasa (22/1).

Menurut dia, sudah bukan rahasia umum banyak warga negara Malaysia yang datang berkunjung ke Sumut, khususnya ke Kota Medan pada akhir pekan, hanya untuk memuaskan nafsu sahwat.

"Sudah tidak menjadi rahasia umum, dan mereka tidak lagi malu-malu memeragakan tindak-tanduk dan perilaku tidak senonoh di tempat-tempat umum dan terbuka, seolah-olah Sumut ini sudah menjadi daerah tujuan wisata seks," katanya.

Sehubungan dengan itu politisi dari Partai Patriot Pancasila itu mengingatkan Konjen Malaysia di Medan, agar cepat tanggap terhadap fenomena tersebut.

"Jangan sampai perilaku sebagian wisatawan itu memunculkan imej negatif terhadap setiap warga Malaysia yang datang ke Sumut. Karena banyak juga diantara mereka yang benar-benar datang untuk berwisata," ujarnya.

Edison Sianturi mengaku sangat-sangat tidak berharap jika pada saatnya nanti warga Sumut khususnya warga Kota Medan, megambil tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kedua negara.

"Jangan sampai nanti bermunculan aksi-aksi 'sweeping' terhadap warga negara Malaysia yang datang ke Sumut. Kita tentu tidak ingin hal itu terjadi," katanya.

Lebih jauh ia menegaskan bahwa Sumut bukan daerah tujuan wisata seks dan juga bukan tempat untuk melepaskan kebutuhan sahwat.

Namun demikian ia juga tidak menampik sejumlah hotel berbintang di Kota Medan memberi peluang bagi wisatawan asal Malaysia untuk berbuat maksiat, terutama hotel-hotel berbintang yang sebagian sahamnya dimiliki para pengusaha dari negara jiran itu.

Sekaitan itu ia juga meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut agar tidak tinggal diam sekaligus melayangkan teguran keras, kepada hotel-hotel dan juga biro-biro perjalanan yang memberi fasilitas terhadap perilaku-perilaku yang "menyakitkan mata" masyarakat.

Warga Sumut, katanya, sangat menjunjung tinggi adat-istiadat, moral, etika dan sopan-santun. Karena itu perilaku yang tidak senonoh, apalagi di tempat-tempat umum dan tempat-tempat terbuka sangat tidak bisa diterima masyarakat.

Ketika ditanyakan apakah Komisi A DPRD Sumut sudah mencoba membicarakan persoalan itu dengan Konjen Malaysia di Medan, Edison Sianturi mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai pendekatan namun kurang mendapat tanggapan.

Karena itu Komisi A DPRD Sumut juga berencana mengundang Konjen Malaysia di Medan serta memanggil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut untuk membicarakan persoalan tersebut. "Kita tidak ingin fenomena ini terus berlanjut," ujar Edison Sianturi.(ms)


Perbankan di Sumut
Tidak Transparan Soal Kredit Usaha rakyat

Medan ( Lapan Anam)

Pihak perbankan yang terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR), dinilai tidak transparan dalam menjalankan misi yang diembannya. Dibuktikan dengan banyaknya petani dan nelayan di Sumut, tidak mengetahui pasilitas KUR tersebut.

“Pihak perbankan tidak mensosialisasikan pasilitas kredit itu secara transparan, sehingga petani dan nelayan yang jumlahnya 49,64 persen dari jumlah penduduk Sumut tidak dapat menikmatinya”, kata Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) Drs Mayjen Simanungkalit bersama anggota Kaukus DPRDSU Untuk Petani dan Nelayan Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Ir Edison Sianturi di Medan, Selasa (22/1).

Mayjen Simanungkalit dan Ikhyar Hasibuan khawatir ada unsur permainan dipihak perbankan, sehingga program KUR tidak tersosialisasi dengan baik. Dampaknya, KUR akan jatuh ketangan pihak tidak berhak, sedangkan petani dan nelayan tidak dapt menikmatinya.

Karenanya, Mayjen Simanungkalit mengingatkan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) murni untuk rakyat dan bukan untuk pengusaha. Penyalurannya melibatkan enam bank, yakni BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

“Kita ingatkan agar perbankan konsisten terhadap program pemerintah soal KUR ini. Penyaluran kredit harus tetap difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan”, katanya.
Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp500 juta dengan bunga maksimal 16 persen per tahun (efektif). Program penjaminan itu melibatkan Perum SPU dan PTB Askrindo dengan komposisi penjaminan 70 persen penjamin dan 30 persen risiko perbankan.

Sedangkan premi asuransi/imbalan jasa sebesar 1,5 persen akan ditanggung pemerintah.

Pasilitas program KUR itu sendiri, kata Ikhyar Hasibuan, berdasarkan instruksi presiden, tidak lagi harus memerlukan semacam agunan seperti kepemilikan rumah atau lainnya yang harus dipunyai kalangan petani dan nelayan.

“Tapi sudah dipermudah dengan menunjukkan KTP. Jadi sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia bisa menikmati KUR tanpa perlu embel-embel jaminan yang mayoritas tidak mereka miliki,” katanya.

Untuk itu, sebutnya lagi, pemerintah khususnya Pemprovsu di bawah pimpinan Rudolf Pardede harus mensukseskan program penyaluran KUR ini agar masyarakat petani dan nelayan maksimal menikmati fasilitas kredit untuk mengurangi kemiskinan di Sumut.

“Sebaliknya, pihak perbankan jangan ragu-ragu memberikan fasilitas KUR untuk petani dan nelayan yang jumlahnya sekira 49,64 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara,” tandasnya.

Peluang yang baik ini harus mampu mendorong bank melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar jangan terjadi manipulasi kredit. Selain itu, Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Kelautan harus proaktif memenej hal ini dengan baik.

“Kita minta Pemprov dan bank penyalur (BRI) melakukan koordinasi dengan pemkab/pemko untuk melakukan koordinasi serta memberitahu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan demi memperoleh fasilitas KUR tersebut,” ujar Ikhyar. (ms)



18 Rumah di PT RGM Besitang
Dilalap Si Jago Merah

Langkat (Lapan Anam)

Sedikitnya 18 rumah di kompleks PT RGM ( Raja Garuda Mas ) Kecamatan Besitang Langkat ,ludes terbakar dilalap sijago merah. Asal api diduga berasal dari rumah yang dihuni Asril, yang marak sekira pukul 12.30 wib, Senin (21/1).

Percikan api diduga dari hubungan arus pendek listrik, menyambar dan membakar bangunan sekitar yang mayoritas bahannya terbuat dari kayu senter log. Kondisi angina yang kencang memicu api cepat berkobar hingga tidak dapat dijinakkan.

Jarot selaku koordinator PT RGM di dampingi Saiful selaku Ka Satpam RGM ketika di temui wartawan, membenarkan terjadinya kebakaran tersebut. Kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah dan pihak nya akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pada atasannya di Medan.

Pihak Polsek Besitang kini mengusut kasus tersebut dan warga korban kebakaran, sibuk mencari barang yang bisa digunakan seusai api dipadamkan. (ms)


DPRDSU Minta Pemprovsu Perbaiki R-APBD 2008

Medan (Lapan Anam)

Sejumlah fraksi di DPRD Sumut meminta Pemprovsu memerbaiki performa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2008 yang disodorkan ke dewan. Pasalnya dewan melihat banyak mata anggaran dalam rancangan tersebut yang tidak fokus atau pendanaannya dinilai kurang.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2008 di gedung dewan, Senin (21/1).

Fraksi Partai Golkar misalnya, meminta agar rancangan tersebut menampung peningkatan alokasi dana pendidikan hingga mendekati 20 persen seperti yang diamanatkan oleh UU.

"Sehingga nantinya pada tahun 2009 telah dapat dicapai alokasi dana anggaran sektor pendidikan sedikit-dikitnya 20 persen dari APBD sesuai dengan amanat UUD 1945," ujar jurubicara Golkar, Zaman Gomo Mendrofa, saat menyampaikan pemandangan umum Golkar.

Mereka juga meminta agar dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran terlebih dahulu dilakukan pendekatan dan kesepakatan bersama antara Pempropsu dan DPRD, terutama dalam membahas komposisi/besarnya persentase dana alokasi anggaran APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, perikanan dan pertanian.

"Semuanya ini perlu dilakukan dalam rangka sinergisitas dan intregitas land based development dan ocean based development," ujarnya kembali tanpa menjelaskan berbagai istilah yang telah dia bacakan tersebut.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui jurubicaranya, Budiman Nadapdap SE, juga menyampaikan beberapa pokok pikiran yang tidak jauh berbeda dengan Golkar. Namun secara spesifik mereka meminta agar Pempropsu mengalokasikan dana sekitar Rp 2.500.000.000 untuk kajian akademik propinsi Tapanuli yang telah disetujuipembentukkannya.

"Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Surat Usulan DPR-RI Nomor LG.01/9580/DPR-RI/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang mengusulkan agar Presiden RI segera mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) tentan pembentukan Propinsi Tapanuli dan diharapkan paling lama hal itu telah diterima dalam kurun waktu 60 hari," ujarnya.

Rapat Lanjutan

Beberapa fraksi bahkan menilai rancangan yang disodorkan Pempropsu tersebut perlu banyak mengalami perubahan. Fraksi Demokrat misalnya, menilai rancangan anggaran itu sama sekali belum memerhatikan efesiensi dan efektifitas anggaran, khususnya pada pos belanja pegawai dan pengadaan barang dan jasa.

"Penyusunan RAPBD 2008 belum sepenuhnya mengacu kepada mekanisme dan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya dalam penyusunannya perlu mengakomodir hasil reses dewan dari semua daerah pemilihan dan usulan komisi - komisi serta hasil kunjungan dewan secara proporsional,' ujar Hj Wardaty Nasution, jurubicara Fraksi Demokrat dalam penyampaian pemandangan umum fraksinya.

Rapat paripurna itu kemudian diskors hingga memasuki masa rapat paripurna selanjutnya, terutama dalam mendengar tanggapan Pempropsu atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumut. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD sumut Abdul Wahab dalimunthe serta para pimpinan dewan lainnya.

Dari Pempropsu hadir Sekda Propsu Muchyan Tambuse yang mewakili Gubsu Rudolf M Pardede. Hadir pula para anggota dewan serta sejumlah kepala dinas di jajaran pempropsu. (Rel)