Syamsul Arifin Sahabat Semua Suku

AMANAH : Kifrah H Syamsul Arifin SE di bursa Pilgubsu 2008 makin terlihat jelas. Dari berbagai kunjungannya dengan elemen masyarakat,terlihat betapa Syamsul Arifin sahabat semua suku. Manusia bertuah yang masih menjabat Bupati Langkat itu diminta hampir semua suku agar mencalonkan diri sebagai Gubsu priode 2008-20013. Akankah itu terujud ? "Saya harus memenuhi amanah rakyat dan karenanya saya harus maju sebagai calon gubernur", katanya suatu ketika di rumahnya.
Foto ini dokumentasi keluarga saat Syamsul Arifin diapit istrinya Fatimah Habibi dan dua putrinya Beby Arbiana dan Asyah Samara. Syamsul Arifin lahir di Medan 25 September 1952 , anak dari pejuang "Brandan Bumi Hangus" Hasan Basri (ayah) dan Fadlah (ibu).

Syamsul Arifin Ingatkan Wakil Rakyat


Medan (lapan Anam)

Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE mengingatkan wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif untuk sama-sama mengevaluasi niat dan kinerja, apakah sudah selaras dengan hakikat perwakilan rakyat dan kepemimpinan wakil rakyat atau belum.

Harapan evaluasi yang hendak dicapai, tandas Bupati, agar niat yang di pasang dan kinerja yang dijalankan semata-mata dalam kerangka pengabdian bagi kemaslahatan ummat di Langkat.

Ingatan itu disampaikan Bupati saat membuka Pelatihan kepemimpinan bagi anggota DPRD Langkat yang berlangsung di Novotel Soechi Medan , Jumat (28/12) malam. Bupati didampingi H. Syafruddin Basyir, H. Ahmad Ghazali Syam dan Boloni Andalan Tarigan, Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Langkat.

Tampak hadir para Asisten Setdakab Langkat, Inspektorat Kabupaten Langkat, sejumlah pimpinan SKPD Langkat dan Kabag Humas Setdakab Langkat.. Juga Prof Dr M. Arif, MA dekan FISIP USU selaku narasumber yang memberi pembekalan bidang politik.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyegarkan ingatan para wakil rakyat terhadap sumpah jabatan. Menurutnya, sumpah jabatan merupakan pengakuan kesanggupan dari yang disumpah untuk menjalankan kewajiban dengan baik dari cara yang benar, serta meninggalkan atau menjauhi setiap yang dilarang demi kebaikan dan mempertahankan kebenaran.

Apabila sumpah itu dilanggar, kata Bupati, pelanggarnya tidak saja sudah mengkhianati setiap orang yang diwakilinya jika ia wakil rakyat, tetapi juga sudah tidak menghormati tuntunan agamanya sendiri.

KDH pertama di Indonesia dari kalangan swasta ini berharap, pelatihan kepemimpinan yang digelar akan membantu pesertanya dan setiap orang yang terlibat di dalamnya memperkokoh komitmen kepemimpinan. Sisi lain, pelatihan yang juga mengundang Dekan Fak Syariah IAIN Sumut Dr H. Amiur Nuruddin, MA yang berbicara tentang syariah dan Dra Irna Mirnauli yang membawakan materi psikologi tersebut dapat mendorong penguatan kesetiaan terhadap pemimpin dan masyarakat Langkat.

Menyangkut baleho pesan moralnya di Binjai, Pematang Siantar dan beberapa tempat lain yang belakangan ini diturunkan pihak tidak bertanggungjawab, Bupati menyatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Kepada para wakil rakyat dia berharap, agar ikut mendinginkan suasana sehingga tidak ada masyarakat Langkat atau siapa pun orang-orangnya yang terlibat upaya balas dendam.

“Saya sudah menginstruksi para camat se kabupaten Langkat untuk ikut mengamankan baleho atau apa pun namanya milik siapa saja yang di pasang di Langkat. Karena kita ingin setiap orang diberikan kebebasan untuk menilai dan memilih,” ungkapnya.

Menandai pelaksanaan pelatihan selama dua hari tersebut, Bupati berkenan menyematkan tanda peserta kepada dua perwakilan. Dan dalam kesempatan itu pimpinan DPRD Langkat menyampaikan cenderamata berupa plakat kepada Bupati. (ms)

Warga Teladan Barat Ikuti Gerak Jalan Santai


Medan (Lapan Anam)

Ratusan warga Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, mengikuti gerak jalan santai dalam rangka sosialiasi massa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) BKM Teladan, Sabtu (29/12).

Gerak jalan santai dilepas Lurah teladan Barat Drs Datok Bandaharo dengan start dan finis di depan Kantor Camat Medan Kota, diikuti para Kepala lingkungan, mahasiswa dihadiri Penasehat BKM Teladan H Baringin Sormin.

Tujuan gerak jalan santai itu kata Lurah Teladan Barat, selain menjalin kebersdamaan dan menjaga kesehatan juga sebagai sarana sosialisasi terhadap program P2KP dan BKM.

Disebutkan, program BNPM dan P2KP diarahkan untuk pembenahan lingkungan seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran air dan parit. Demikian juga dibidang masalah sosial berupa bantuan untuk kaum jompo, putus sekolah. Program itu juga untuk membantu modal usaha bagi masyarakat secara bergulir.

“Kita berharap program ini berjalan dengan baik dengan dukungan pemuh semua warga Teladan barat”, kata kordinator BKM Teladan ,Sukirman S.

Dalam gambar terlihat saat ratusan warga Teladan Barat mengikuti Gerak jalan Santai sebagai sosialisasi massal program PNBM dan P2KP di daerah itu. (ms)

Belum Ada Balon Gubsu Penuhi Kriteria

Medan, (Lapan Anam)

Semua figur Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) belum memenuhi kriteria pemimpin dalan Islam. Dari sejumlah nama figur Balon Gubsu yang muncul, H Chairuman Harahap SH, MH, H Ali Umri SH, MKn, H Syamsul Arifin SE, HT Milwan, RE Siahaan, Ir Darori MM, Mayjend Tri Tamtomo, Rambe Kamaruzzaman, Ir Beni Pasaribu, Rudulf M Pardede dan lain-lain itu belum satu pun yang memiliki kriteria pemimpin dalam Islam, yakni sidiq, amanah, tabligh dan fathanah.

Demikian point utama refleksi akhir tahun 2007, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara ditandatangani Ketua Machsin SH dan Sekretaris Drs Lukman Hakim Nasution.

Kepada pers, Sabtu (29/12), di Sekretariat GP Ansor Sumut Jl T Amir Hamzah Medan, Machsin dan Lukman Hakim, didampingi sejumlah pengurus Ansor sumut juga menyebutkan situasi semakin memanasnya bursa Pilgubsu 2008 ternyata belum membawa nuansa perhelatan demokrasi Sumut secara positif bagi pembangunan sikap demokrasi rakyat.

Dikatakan, Baperjakat Pemprovsu yang tidak berfungsi, kredibiltas ulama MUI yang tercoreng, banyak pejabat eksekutif dan legislatif menggunakan ijazah palsu dan gelar doktor illegal, kekompakan pemuda memudar, masyarakat marginal sebatas objek program ekonomi kerakyatan, penegakan hukum masih pilih bulu, kesejahteraan guru serba tak jelas hingga persoalan pelayanan kesehatan yang masih sulit di akses masyarakat.

Dikatakan, sejumlah nama figur Balon Gubsu yang muncul ke permukaan itu tak seorang pun yang memiliki track record baik dan layak mengemban amanah rakyat Sumatera Utara. Karenanya GP Ansor Sumatera Utara mengimbau masyarakat khususnya keluarga besar Ahlussunnah wal jamaah untuk tidak memilih figur Balon Gubsu yang rela mengorbankan akidah demi kepentingan jabatannya.

Pointer berikutnya refleksi akhir tahun itu tercatat bahwa sejumlah pejabat pemerintahan setingkat Kadis dan Kepala Badan di Pemrovsu masih memposisikan dirinya sebagai ‘penjilat’ atasannya, sehingga tidak segan-segan menodai akidah demi memenuhi ambisius jabatan untuk kepentingan pribadinya, bahkan di antara mereka umumnya berpredikat haji. Pantas saja jika Baperjakat yang seyogiyanya berfungsi sebagai sarana evaluasi kelayakan seorang menjadi pejabat tidak berfungsi. Siapa yang dekat, siapa ‘penjilat, menjadi pejabat.

Bahkan kata mereka, ada figur Balon Gubsu dan juga pejabat yang mengikuti acara-acara keagamaan lain selain Islam, demi mencari dukungan. Padahal, kata Lukman Hakim, MUI telah menerbitkan fatwa haram mengikuti acara-acara seperti itu.

Demikian dengan para anggota legislatif dari Parpol Islam sudah tidak lagi menggunakan cara-cara Islami dalam menyahuti aspirasi rakyat, bahkan ada yang mengarah kepada penggadaian akidah. Kredibilitas ulama juga tercoreng untuk pencapaian kepentingan pribadi masing-masing, sehingga yang terbangun krisis kepercayaan umat terhadap sikap ulama sebagai panutan. ‘Ulama’ sudah begitu dekat, bahkan menggantungkan kepentingan pribadinya kepada penguasa negara.

Pada bidang kepemudaan, refleksi akhir tahun PW GP Ansor Sumut hanya mengimbau agar kekompakan antar pemuda dan organisasi kepemudaan semakin mengkristal demi negara kesatuan Republik Indonesia, dan kondusifitas Sumut pada khususnya.

Sedangkan tentang merajalelanya penggunaan ijazah palsu dan gelar doktor illegal, menurut mereka, hal itu terjadi dikarenakan penegakan hukum yang tidak maksimal. “Institusi penegak hukum belum mempunyai tekad yang maksimal dalam penyelesaian kasus itu. Yang terkesan justru, aparat hukum masih pilih bulu alias tebang pilih dalam mengusut tuntas kejahatan yang menodai citra kaum intelektual dan pendidikan di negeri ini,” tambah mereka.

Dituliskan juga, perekonomian rakyat yang semakin parah, akibat program ekonomi kerakyatan yang digagas hanya sebatas program yang cenderung mengenyangkan sejumlah pejabat negeri. Penegakan hukum masih sebatas tekad yang belum diaktualisasikan di tengah kehidupan masyarakat. Yang menikmati hasil dari program penegakan hukum masih sebatas penguasa hukum dan orang berduit.

Nasib dan kesejahteraan guru selaku tenaga pendidik yang menempah generasi negeri ini masih termarginalkan. Pahlawan tanpa tanda jasa ini masih diposisikan sebagai kelompok masyarakat yang menjadikan profesi guru sebagai alternatif pengangguran. Demikian dengan pelayanan kesehatan masyarakat masih jauh dari program sehat yang digulirkan. Sarana dan fasilitas kesehatan yang masih sulit diakses masyarakat, serta masih mahalnya biaya berobat di tengah penggalakan program asuransi kesehatan masyarakat miskin karena birokrasi berbelit. (ms)

Kebebasan Pers Timbulkan Anak Haram Jurnalisme

Berastagi (Lapan Anam)

Ketua Seksi Organisasi PWI Sumut Drs Mayjen Simanungkalit mengatakan, kebebasan pers tanpa kendali memunculkan anak haram jurnalisme.
"Kebebesan pers membuka peluang pihak tidak berkompeten memasuki profesi wartawan.Dampaknya anak haram jurnalisme lahir diranah publik seperti koran-koran kuning yang dicirikan eksploitasi cerita seks,cabul dan menjadi penyebar pitnah", katanya ketika tampil sebagai pembicara dalam pembekalan dan seleksi calon anggota PWI Sumut di Bumi Perkemahan Sibolangit,Deli Serdang,Sumut,Jumat (28/12).
Anak haram jurnalisme kata dia,tidak bisa diharapkan sebagai pengawal moral bangsa sebagaimana diharapkan kepada kaum jurnalis. Wartawan yang tidak berbasis kompetensi hanya akan menggunakan medianya untuk mengumbar syahwat,penyebar berita bohong dan pitnah ketimbang menjalankan fungsi pers sebagai pendidik,penyebar informasi,kontrol sosial dan penghibur.
"Anak haram jurnalisme hanya akan menyesatkan pembaca dan tidak bisa diharapkan menjadi media pengawal moral bangsa", katanya.
Dalam acara yang berlangsung sejak Kamis sampai Sabtu itu, Mayjen Simanungkalit juga direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) mengatakan, kebebasan pers tanpa kendali menjerumuskan pers menjadi kebablasan.
Kran kebebasan pers yang terbuka lebar,menyebabkan munculkan gerombolan wartawan tanpa bekal kompetensi. Orang yang tidak berkompeten masuk ranah pers sehingga menabrak aturan dan etika yang selama ini melekat di profesi wartawan sebagai penjaga moral bangsa.
Karenanya,dia menyarankan agar wartawan berbasis kompetensi dengan membekali diri dengan komptensi moral dan etika,kompetensi ilmu pengetahuan dan kompetensi keterampilan.
"Pembekalan dan pelatihan jurnalistik,termasuk upaya PWI menjadikan anggotanya berbasis kompetensi", ujarnya.
Kata dia, profesi wartawan tidak bisa dilakukan sambil lalu,melainkan dengan kesadaran moral dan penuh tanggungjawab. Maka bisa saja semua orang mengaku sebagai wartawan dengan terbukanya peluang, tapi menjadi wartawan berbasis kompetensi tidak semua orang bisa melakukannya tanpa kesadaran moral.
"Kompetensi moral dan etika,kompetensi ilmu pengetahuan dan kompetensi keterampilan, menjadi syarat minimal bagi seseorang yang ingin menjadi wartawan", katanya.
Menurut alumni IAIN Medan itu, wartawan harus memiliki moral dan tahu etika agar tidak menjadi penyebar kabar bohong atau pitnah.Maka wartawan anggota PWI harus mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ).
Wartawan juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas,agar mampu menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang baik dan kekuatan kontrol sosial. Demikian juga keterampilan berwawancara,investigasi dan menulis berita, termasuk keterampilan mengoperasikan tehnologi informasi seperti komputer,kamera dan internet.(ms)

DPRD Sumut sesalkan Penembakan Nelayan

Medan (Lapan Anam)

Anggota DPRDSU Ir Edison Sianturi menyesalkan tindakan oknum aparat yang menembaki nelayan Belawan hingga jatuhnya korban.
“Tindakan oknum tersebut sangat disesalkan, karena nelayan cari makan di negerinya sendiri harus meregang nyawa ditembus peluru yang dibeli dari uang rakyat”, katanya di Medan, Rabu (26/12).
Anggota Kaukus DPRDSU Peduli Petani dan Nelayan itu prihatin atas kejadian tersebut. Dia berharap agar hukum ditegakkan secara tegas bagi para pelaku dan diwajibkan menanggung biaya hidup keluarga ditinggalkan almarhum.
"Negara kita Negara hokum, bukan Negara barbar. Rakyat tidak boleh dibayangi ketakutan dinegerinya sendiri”, ujar Edison.
Politisi dari Partai Patriot Pancasila Sumut ini mengatakan, pemerintah harus menjamin keamanan bagi nelayan untuk mencari napkah. Baik dari ancaman pembunuh dari bangsanya sendiri, terutama dari pihak asing.
Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini mengatakan, TNI AL seharusnya menjaga keselamatan nelayan di wilayah perairan Indonesia dari kekerasan yang terjadi di laut. Jangan justru membiarkan oknum seenaknya menghamburkan amunisi untuk memburu bangsa sendiri.
Kepada Danlantamal Belawan, Edison Sianturi meminta agar mengusut tuntas masalah ini. "Jangan sakiti lagi nelayan di Sumut," kata Ketua Bidang Idiologi dan Politik MPW Pemuda Pancasila Sumut ini.
Dari kejadian ini, anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, meragukan komitmen aparat TNI AL dalam menjaga wilayah. Karena ternyata mereka sendiri susah membedakan mana musuh dan mana bangsa sendiri.
"Kalaupun pihak AL curiga, kenapa harus melakukan penembakan, kenapa tidak dikejar saja. Tidak mungkin kapal nelayan dapat melawan KRI," ujarnya.
Karena itu, Kaukus DPRDSU Peduli Petani dan Nelayan, dalam waktu dekat akan menjenguk korban penembakan itu. “Kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi”, katanya. (ms)

Koalesi Parpol Islam Kandas

Medan , (lapan Anam)

Semangat koalisi yang dibangun 4 partai politik (Parpol) Islam yakni PBR, PKS, PPP dan PBB serta 1 parpol berasaskan Islam, PAN, kandas sudah.

Sebab, koalisi gagal menghasilkan satu pasangan calon gubsu dan wakilnya, seperti yang ditekadkan sedari awal. Parpol yang berkoalisi tak mampu menyatukan persepsi terhadap pasangan balon Gubsu yang akan didukung bersama.

Kini 5 Parpol pasrah terhadap kelanjutan koalisi, sehingga gagal di Sumut, kelanjutan koalisi Parpol Islam akhirnya “pindah” ke Jakarta karena menunggu hasil pertemuan DPP masing-masing parpol.

“Koalisi Parpol Islam di Sumut tidak mampu mencapai hasil seperti tekad kita semula. Karena itu kita berharap DPP yang melanjutkan koalisi,” tutur Ketua Fraksi PBR DPRD Sumut, Raden M Syafii SH, kepada wartawan, Selasa (25/12), menanggapi kelanjutan koalisi Parpol Islam.

Seperti diketahui, kata Romo, dari ke-5 parpol yang melakukan koalisi, hanya PBR dan PKS yang tidak melakukan penjaringan. Sementara PPP, PBB dan PAN telah melakukan penjaringan baik internal maupun eksternal. Hasilnya, PBB mengusung nama H Syamsul Arifin dan Ucha Sinulingga ke DPP, sementara PAN mengusung Ali Umri dan Kamaluddin Harahap.

Sedangkan PPP mengusung nama H Syamsul Arifin dan Hasrul Azwar, PBR mengusung nama H Abdul Wahab Dalimunthe dan H Raden M Syafii, sementara PKS hingga kini masih menunggu, dan belum mengumumkan bakal calon Gubsu yang akan mereka dukung.

“Harapan Parpol Islam tinggal di Jakarta karena di Sumut sudah selesai dengan penjaringan all in,” kata Romo.

Wakil Ketua Umum DPP PBR ini menyatakan kekecewaannya karena koalisi Parpol Islam yang telah disepakati, harus berakhir seperti sekarang ini. Padahal sejak awal disepakati bahwa 5 parpol melakukan koalisi baru masing-maisng meminta persetujuan DPP.

“Namun dalam praktek 5 Parpol kecuali PBR dan PKS melakukan penjaringan sendiri-sendiri dengan kriteria sendiri-sendiri sehingga hasil penjaringan antara partai dengan yang lainnya berbeda,” kata Romo. (ms)

Gambar Syamsul Dirusak OTK

Medan , (Lapan Anam)

Ada-ada saja yang sirik kepada Balon Gubsu H Syamsul Arifin SE. Karena diduga sebagai saingat berat di Pilgubsu, akhirnya gambar Syamsul di sejumlah tempat dirusak.

Gambar Bupati Langkat gelar Datuk Sri Lelawangsa Hidayatullah itu diturunkan dan dirobek. Demikian juga sejumlah spanduk, poster, stiker seperti terpampang di kawasan Binjai Selatan, dirusak oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Seorang tokoh masyarakat Binjai Selatan, M Nurdin, mendesak aparat keamanan untuk bersikap pro aktif dalam mengusut aksi pengrusakan yang terjadi di wilayah tersebut.

Pasalnya, menurut M Nurdin yang akrab disapa Udin Dewa, pengrusakan atribut balon Gubernur, entah siapa pun itu orangnya, merupakan suatu hal yang buruk karena tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

“Spanduk, poster dan tanda gambar bakal calon gubernur adalah suatu pembelajaran politik bagi masyarakat menjelang Pilgubsu. Karena itu tidak sepantasnya terjadi aksi-aksi pengrusakan,” kata M Nurdin.

Dia juga berharap penguasa setempat mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti arti pentingnya tanda gambar dalam menghadapi pesta demokrasi yang pelaksanaannya sudah di depan mata.

Menghadapi Pilgubsu, kata M Nurdin, masing-masing kandidat dan tim suksesnya hendaknya “bertarung” secara fair dan mengedepankan asas demokrasi sehingga aksi-aksi premanisme berupa pengrusakan seperti yang terjadi di daerahnya, tidak akan terjadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, pengrusakan baliho, spanduk, stiker dan tanda gambar balon Gubsu, H Syamsul Arifin, antara lain terjadi di Desa Sidodame Kecamatan Binjai Selatan, Simpang 4 Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara, serta Desa Buluh Cina Hamparan Perak.

Ratusan atribut Syamsul yang juga Bupati Langkat tersebut, habis dihancurkan oleh OTK kemarin.

Aksi pengrusakan ini bukan baru pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, pengrusakan terhadap atribut Syamsul Arifin juga terjadi di Stabat, Kota Binjai dan di kawasan Pinang Baris.

Selain atribut Syamsul Arifin, banyak juga balon Gubsu lain yang mengeluhkan adanya aksi pengrusakan.

Menurut M Nurdin, jika tidak segera diambil tindakan, aksi tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bahwa aksi-aksi premanisme masih terjadi di Kota Binjai. (ms)

Visi Keagamaan Cawagubsu Bahdin Nur Tanjung

Medan, (Lapan Anam)
Percepatan pembangunan keagamaan dipandang penting sebagai pondasi dalam membangun Sumatera Utara dari berbagai aspek kehidupan. Guna mencapai ke arah sana, upaya memaksimalkan pemberdayaan organisasi-organisasi kemasyarakatan secara adil dan proporsional perlu dikedepankan.
Bakal Calon Wakil Gubernur (balonwagub) Sumatera Utara periode 2008 - 2013 H Bahdin Nur Tanjung SE MM berpendapat, Sumatera Utara butuh sosok pemimpin yang mampu mengayomi sekaligus mendorong segala bentuk kegiatan keagamaan yang ada di daerah ini.
"Itu artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menggandeng erat sekaligus memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan secara adil dan proporsional yang ada di daerah ini guna terciptanya nilai-nilai bahwa agama menjadi pondasi dasar dalam berbagai aspek pembangunan Sumut ke depan," kata anggota Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara ini di Medan, Selasa (25/12).
Oleh sebab itu, ujar Bahdin yang turut pada kunjungan Pemuka Agama se-Sumatera Utara ke RRT pada 2005 lalu, guna menghidupkan kegiatan keberagamaan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan kepala daerah di kabupaten/kota terkait siar-siar agama di daerahnya.
"Jadi, pemerintah Propinsi Sumatera Utara sifatnya hanya mendorong kepala daerah di kab/kota secara konsekwen dan berkesinambungan dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan di daerahnya masing-masing," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ini.
Hanya saja, sebut Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini, guna membangun bidang keagamaan, pemerintah propinsi maupun kab/kota harus lebih mengdepankan prinsip adil dan proporsional guna memaksimalisasikan sasaran yang dicapai.
"Dalam memasilitasi ormas keagamaan yang ada - seperti Islam yang penganutnya adalah mayoritas di Sumatera Utara - porsinya memang harus mendapat lebih besar. Yang saya maksud adil dan proporsional bukan lantas setiap kegiatan keagamaan dari masing-masing penganut agama harus mendapat porsi yang sama. Kan tidak adil dan proporsional misalnya jika satu agama yang penganutnya mayoritas mendapat porsi yang sama dengan agama yang penganutnya minoritas. Hal ini harus dapat dipahami sesama pemeluk agama," katanya.
Bahdin juga menilai peran para pemuka agama di Sumatera Utara juga sangat penting untuk mengajak dan mendorong masyarakat mentaati ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, sambungnya, harmonisasi kehidupan antarpemeluk agama di Sumut pun kian erat.
"Saya tidak memungkiri bahwa kehidupan keagamaan di Sumut cukup dinamis. Lantaran itu, peran pemuka agama harus benar-benar difungsikan guna terciptanya kerukunan antarsesama umat beragama," sebut anggota Dewan Penyantun Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Sumut ini.
Rektor Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aceh-Sumut-Sumbar ini juga menilai perlu memberdayakan kalangan intelektual keagamaan dalam menafsirkan ajaran agama. Begitu pun peran pemuka agama yang cenderung konvensional dalam menganalisa ajaran agama seperti Islam, harus lebih terbuka terhadap pemikir-pemikir muda Islam.
"Silakan saja kalangan pemikir muda Islam dengan nalar intelektualnya menafsirkan ajaran agamanya. Tapi bila kemudian penafsiran mereka mulai menyimpang seperti melakukan penistaan atau melecehkan satu ajaran agama, maka peran pemerintah propinsi maupun kab/kota harus tegas. Oleh sebab itu, sistem pengawasan pemerintah terkait hal ini harus lebih proaktif," demikian Bahdin.(ms)

Calon Gubsu Jangan Hanya Jual Tampang

Medan , (Lapan Anam)

Tindakan jual tampang lewat pemasangan gambar di baliho dan spanduk besar oleh sejumlah tokoh berambisi menjadi Calon Gubsu priode 2008-2013, mendapat tanggapan sinis dari aktivis mahasiswa di Medan. Selain dinilai sebagai pamer kekayaan, juga sebagai bukti kesombongan dan ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri.
Presma USU Aulia Rahman dalam perbincangan dengan wartawan di medan, Selasa (25/12) mengatakan para calon yang ingin bertarung dalam Pemilihan Gubsu 2008 hendaknya menjual program kepada masyarakat. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini, kebanyakan justru menjual tampang lewat poster-poster, bahkan baliho raksasa.
“Gubsu ke depan yang menjadi harapan masyarakat adalah yang bermoral, dekat dengan rakyat dan memiliki visi kerakyatan “, katanya.
Gubsu mendatang diharapkan dari tokoh yang peduli aspek pendidikan dengan merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen sebagaimana ketentuan UUD 1945. Selain itu juga memperhatikan nasip petani dan nelayan, perkembangan koperasi dan UKM serta perbaikan infrastruktur.
Kata dia, Pilkada Gubsu 2008 hendaknya berlangsung secara demokratis, jujur, transparan dan bermartabat sehingga menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang sesuai harapan masyarakat. Jika proses Pilkada Gubsu dilakukan secara tidak demokratis, penuh kecurangan dan penuh manipulasi serta kebohongan, maka dapat dipastikan gubernur yang terpilih nanti adalah gubernur yang korup yang tidak sesuai harapan masyarakat.
Mahasiswa kata dia akan terus memonitor seluruh proses Pilkada Gubsu. Kita akan menyerukan kepada masyarakat untuk tidak memilih calon yang dalam proses ini banyak melakukan pembohongan publik dengan klaim mengklaim dukungan.
Misalnya pergi ke pasar, langsung mengklaim ratusan pedagang mendukungnya. “Yang diperlukan adalah apa yang menjadi program dan komitmennya untuk membangun masyarakat ke depan,” kata Aulia Rahman. (ms)

H Bahdin Nur Tanjung SE MM

Petarung Dari Tanah Barus

BAGI masyarakat Sumatera Utara (Sumut), nama Bahdin Nur Tanjung SE, MM sudah tak asing lagi. Maklum, selain sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dia juga mantan ketua KNPI Sumut priode 1998-2001. Dan pekan lalu, Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut menetapkan namanya menjadi bakal calon (Balon) Wagubsu yang akan diusung di Pilgubsu 2008.
Kifrahnya dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), membuat pria kelahiran Barus 8 Januari 1964 itu, cukup populer dikalangan masyarakat. Keterlibatannya dalam momen-momen penting di daerah ini, menempatkan sosok Bahdin Nur Tanjung begitu dekat, akrab dan bersahaja.
Sampai saat ini Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Sumut priode 1988-1993 itu, masih memegang sejumlah jabatan penting di organisasi. Antara lain Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumut,Ketua Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Sumut,Anggota Dewan Penasehat Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut,Wakil Ketua Badan Akreditasi Sekolah Sumut, Dewan Penasehat KNPI Sumut,Anggota MPI KNPI Pusat, Tim Ahli Badan Standar Pendidikan Nasional, Rektor Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aceh-Sumut dan Sumbar, anggota dewan penyantun KONI Sumut.
Jabatan yang dipegangnya itu, sekaligus menjadi nilai plus seorang Bahdin, sebagai tokoh muda enerjik yang berdedikasi. Dia anak desa bermental kota. Dia ilmuan yang agamis tapi berjiwa sosial. Di dalam Bahdin ada perpaduan mental keagamaan yang kental, tapi bervisi masa depan. Bahkan dari sejumlah jabatan yang pernah dipegangnya, dimaklumi betapa Bahdin memiliki talenta kepemimpinan.
Ketika gonjang-ganjing Pilgubsu 2008 mengemuka, nama Bahdin pun ikut diperbincangkan dan makin berkibar diranah publik.
Pencantuman namanya sebagai Cawagubsu dalam usulan PBB Sumut, mengisyaratkan betapa priode 2008-2013 disebut sebagai eranya kaum muda.
Cukup Pas
Banyak pihak berpendapat, sosok Bahdin Nur Tanjung sangat ideal jika berpasangan dengan H Syamsul Arifin SE, Bupati Langkat yang juga mantan Ketua KNPI Sumut. Apalagi Syamsul yang seniornya tersebut juga diplot PBB Sumut sebagai Cagubsu yang akan diusung di Pilgubsu 2008. Mudah-mudahan Koalesi Parpol Islam juga akan menetapkan Syamsul sebagai satu-satunya Cagubsu yang akan diusung secara bersama di Pilgubsu.
Duet tokoh muda Syamsul dan Bahdin dipandang ideal, karena merupakan perpaduan antara pengusaha dan akademisi. Pasangan junior dengan seniornya, akan menjadi paduan serasi menghadapi tantangan yang menghadang didepan.
Syamsul Arifin yang berjiwa wiraswasta dipadukan dengan Bahdin yang akademis dan religius, akan menjadi paduan mirip simpony yang cukup pas. Apalagi, Syamsul yang dua periode menjadi Bupati Langkat, sudah terbukti memiliki kemampuan manajerial, leadership, pengalaman dalam (birokrasi) pemerintahan. Dia memahami hakekat otonomi daerah dan mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk langkah-langkah kebijakan. Dia sudah terbukti mampu menwujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan otonomi, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada publik sebagai ujung tombak otonomi daerah itu sendiri.
Ketika ditemui Medan Pos di ruang kerjanya kampus UMSU Jalan Muhktar Basyir Medan soal petetapan PBB Sumut mengusulkan Bahdin menjadi Cawagubsu, ayah lima orang anak dan suami dari Hj Mega Magdalena Batubara SH,MKn ini mengaku sangat terharu. Dia bersyukur atas penetapan itu dan berjanji tidak akan mengecewakan kepercayan yang diberikan PBB Sumut, dengan mencari dukungan ke Parpol lain guna memperoleh sampan ikut bertarung di Pilgubsu.
Bagi PBB Sumut sendiri, penunjukan Bahdin sebagai salah satu nama yang akan diusulkan sebagai Cawagubsu bukan tanpa alasan. Karena dari sejumlah nama yang mendaftar sebagai Balon Wagubsu, Bahdin dianggap paling kapabel.
Bahdin dinilai memiliki trackrecord yang baik, dibuktikan dengan perjalanan karirnya dalam dunia akademis dan organisasi massa berbasis Islam di PW Muhammadiyah Sumut. Dan selama perjalanan karirnya memimpin KNPI Sumut dan Rektor UMSU, Bahdin memiliki kepemimpinan yang cukup santun, yang dapat ditauladani dan bervisi membangun.
Kepiawaiannya merebut berbagai posisi penting di jabatan organisasi dengan kepemimpinan yang sejuk, mencitrakan Bahdin sebagai figur tokoh berjiwa petarung. Figur seperti ini sangat dibutuhkan di Sumut untuk bisa segera melakukan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Sumut yang dikenal keras dalam berbagai hal, butuh pimpinan yang tegas, tidak mencle-mencle.
Pola kepemimpinan Bahdin, dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keterlibatannya selama ini dalam berbagai kegiatan sosial di KNPI Sumut, PW Muhammadiyah Sumut dan UMSU sendiri, mengharuskan dia selalu terbiasa dekat dengan rakyat. Karena itu, Bahdin dinilai memiliki kemauan akselerasi perubahan yang cepat, dan berani mengambil risiko dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.
Berdasarkan pengalamannya memimpin Ormas islam di Sumut serta memimpin Universitas kebanggaan ummat, sosok Bahdin diyakini mampu mengubah komitmen kapitalis yang tadinya untuk rekan dan keluarga menjadi kepentingan masyarakatnya.
Lalu bagaimana pandangannya terhadap Sumut kedepan ? Persoalan krusial di Sumut selama ini kata Bahdin, antara adalah belum maksimalnya peran pemerintah mempasilitasi kepentingan rakyat. Karenanya jika kelak dipercaya menjadi Wagubsu dia bersama Gubsu akan membenahi inprastuktuktur,pendidikan dan kesehatan serta kepentingan rakyat lainnya.
Pria yang menamatkan pendidikan SD Muhammadiyah, Tsanawiyah Muhammadiyah dan SMA Negeri di Barus ini mengatakan, kebersamaan antar daerah juga harus dibangun.
"Kita perlu menegakkan kewibawaan pemerintah provinsi dimata pemerintah Kabupaten/kota", kata mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu. (Mayjen Simanungkalit)

Suara Pemuda Menentukan di Pilgubsu 2008

Medan, (Lapan Anam)
Sebanyak 40 persen dari total jumlah pemilih yang berhak memberikan suaranya pada pilgubsu 2008 mendatang, merupakan kelompok pemuda. Dengan demikian, pemuda memiliki posisi strategis dan diperhitungkan.
Karenanya, Ketua KNPI Sumut H Rolel Harahap menghimbau agar pemuda melibatkan diri secara kritis dan rasional dalam proses pemilihan gubernur (pilgub) yang akan berlangsung 16 April 2008.
"Pemuda harus kritis dan rasional dalam pilgub. Kita jangan sampai terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat," ujar Ketua KNPI Sumut H. Rolel Harahap di Medan, Minggu (23/12).
Rolel Harahap mengingatkan agar para pemuda di Sumut tidak mudah ditunggangi kepentingan-kepentingan politik dalam pilgub. Pemuda, menurut dia, harus mampu mengutamakan kepentingan pemuda itu sendiri.
Ia menunjuk tingginya angka pengangguran di Sumut dewasa ini, demikian juga dengan angka kemiskinan.
"Ini adalah persoalan pemuda dan kita harus peduli dengan persoalan ini," katanya menambahkan.
Terkait keberadaan KNPI Sumut sendiri pada pilgub mendatang, Rolel Harahap memastikan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan menerapkan kebijakan "equal distance" (memberi jarak yang sama) terhadap semua kandidat yang akan bersaing.
"Kita tidak akan berpihak ke mana pun. Kita akan menjaga jarak yang sama sekaligus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua bakal calon gubernur dan wakil gubernur," ujarnya.
Jika ada pemuda yang dekat dengan salah satu calon, menurut dia hal itu sah-sah saja sepanjang tidak membawa-bawa nama institusi. "Silakan dekat dengan calon, tetapi institusi KNPI tidak boleh dibawa-bawa," tegasnya.
Terkait keberadaan dua mantan Ketua KNPI Sumut, H. Syamsul Arifin, SE dan H. Bahdin Nur Tanjung, yang maju dalam bursa kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2008-2013, Rolel Harahap mengatakan KNPI tetap pada kebijakan "equal distance" yang selama ini telah diterapkan.
"Kalaupun ada yang mendukung Bang Syamsul atau Bang Bahdin, itu pasti secara personal atau pribadi dan tidak membawa-bawa institusi KNPI. Hal itu sah-sah saja dan silakan saja," katanya.(ms)

Balon Gubsu Bahdin Janjikan Biaya Sekolah Gratis

Medan, (Lapan Anam)
Bakal Calon Wakil Gubernur (balonwagub) Sumatera Utara periode 2008-2013 dari Partai Bulan Bintang (PBB), H. Bahdin Nur Tanjung, menjanjikan biaya gratis bagi sekolah dari tingkat SD sampai SLTA terutama sekolah negeri. Karenanya, jika menjadi Wagubsu dia dan Gubsu terpilih akan fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus menekan angka pengangguran yang saat ini cukup tinggi di daerah itu.
"Masalah kemiskinan dan pengangguran akan menjadi perhatian utama saya jika terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumut, disampingi juga masalah pendidikan dan kesehatan," katanya pada sosialisasi balongub/balonwagub PBB di Medan, Sabtu (22/12).
DPW PBB Sumut sendiri sudah menetapkan dua pasangan balongub/balonwagub yang diusulkan ke DPP PBB. Kedua pasangan itu masing-masing H. syamsul Arifin, SE/Ir. H. Bustinursyah Uca Sinulingga, MSi, IAI dan H. Banuaran Ritonga/H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM.
Pada kesempatan itu Bahdin yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyinggung pentingnya penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran yang kian hari terus meningkat di Sumut. Selain itu, angka kemiskinan juga harus ditekan serendah mungkin dengan terus mengembangkan usaha kecil dan menengah.
"Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sejalan dengan perbaikan iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut ke depan," katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya akses rakyat terhadap pendidikanmelalui pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatankesejahteraan dan kualitas tenaga guru, serta mendorong partisipasiasyarakat dalam menjamin ketersediaan lingkungan pendidikan yangberkualitas.
"Target saya jika terpilih menjadi gubernur, maka pada akhir masa jabatan saya nanti semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SLTA tidak ada biaya lagi. Semuanya harus gratis, setidaknya di sekolah negeri," ujarnya.
Bahdin juga menilai pentingnya harmonisasi antar masyarakat di Sumutyang beragam dan heterogen serta menciptakan Sumut yang aman dannyaman bagi semua orang.
Di sektor kesehatan, ia juga menilai seluruh masyarakat Sumut harusmemiliki akses yang luas terhadap pelayanan kesehatan yangberkualitas. Prasarana dan sarana pelayanan kesehatan harus bisamenjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bagi masyarakat miskinharus bisa mendapatkannya dengan cuma-suma.
Namun demikian, Bahdin Nur Tanjung yang juga mantan Ketua KNPI Sumutitu menggarisbawahi bahwa dirinya tetap akan memosisikan diri sebagaipendukung kebijakan dan program-program kerja gubernur yang bakaldidampinginya.
"Meski pada saat ini saya harus memaparkan visi-misi dan programkerja, namun semua itu tetap akan disinergikan dengan kebijakan danprogram-program kerja gubernur yang akan saya dampingi. Dan sayatetap akan berada pada posisi mendukung gubernur yang saya dampinginanti," katanya. (ms)

PBB Sumut Harus Siap Diverifikasi Jadi Parpol

Medan (Lapan Anam)
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Dr H MS Kaban SE MSi menegaskan, DPW PBB Sumatera Utara beserta DPC-DPC harus siap diverifikasi untuk menjadi partai politik.
"Verifikasi ini harus sudah selesai sebelum Maret 2008 hingga tingkat DPC-DPC PBB se Sumut. Ini serius, tidak ada waktu main-main lagi," tegas MS Kaban menjawab wartawan, di acara Rakerwil Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU) PBB Sumut yang dihadiri 26 DPC PBB se Sumut, di LPP Medan, Sabtu malam (22/12).
Pada kesempatan itu, dihadapan DPC-DPC PBB se Sumut, MS Kaban selaku putra Sumatera Utara ini menyampaikan, jika PBB Sumut tidak lulus verifikasi, itu sama saja dengan menampar wajahnya.
Oleh karena itu, tegas MS Kaban yang juga Menteri Kehutanan RI, sebelum Maret 2007, seluruh DPC-DPC PBB se Sumut harus sudah siap verifikasi, sehingga PBB siap menghadapi Pemilu 2009.
Untuk itu, ungkap MS Kaban yang juga Ketua Dewan Pertimbangan GM FKPPI ini, lakukan pendekatan kepada masyarakat dari segala lini dengan cara-cara yang halal.
"Sudah saatnya kita berbuat untuk rakyat, karena semakin banyak kita berbuat, maka semakin banyak yang kita dapat," katanya seraya menambahkan penyakit yang menimbulkan kegagalan di masa lalu harus ditinggalkan.
MS Kaban juga minta agar kader menggalang semua potensi yang dapat dirajut. Kader partai harus bergerak ke lapangan untuk memperluas jaringan basis partai, sehingga pada Pemilu 2009 nanti, kerja pengurus adalah memenej suara yang telah dibangun di 2008.
Kemudian, papar MS Kaban, semua fungsionaris partai, baik ditingkat DPW, DPC dan Ranting PBB Sumut, begitu mencoblos di TPS, jangan tinggalkan TPS sebelum hasil suara selesai dihitung.
"Kawal penghitungan suara kita di TPS dan jangan tinggalkan TPS sebelum penghitungan suara selesai," pinta MS Kaban.
Sementara itu, Sekretaris DPW PBB Sumut Ir Bustinursyah 'Uca' Sinulingga didampingi Marasutan Ritonga mengatakan, mengenai verifikasi internal partai, sebenarnya sudah dilakukan PBB mulai dari Merauke hingga Sabang.
"Dari 33 provinsi di Indonesia, 25 provinsi sudah lewat/lolos verifikasi internal Partai Bulan Bintang," kata Uca Sinulingga.
Dijelaskan Uca yang juga anggota DPRD Sumut ini, dari 25 provinsi itu, memang PBB Sumatera Utara untuk saat ini belum verifikasi.
Tapi, ungkap Uca Sinulingga, proses verifikasi di PBB Sumut sudah 80 persen berjalan. "Insyah Allah sebelum masuk bulan Maret 2008, diakhir Februari 2008, verifikasi sudah selesai semuanya," ujar Uca Sinulingga.
Masalah atau kendala yang dihadapi PBB Sumut sehingga belum verifikasi, kata Uca, terjadi diadministrasi tentang persiapan kantor.
Seperti, sebut Uca Sinulingga, DPC Langkat kantornya sudah selesai, tapi dalam mengedarkan kartu tanda anggota (KTA) kendalanya di waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh. Langkat itu sebagiannya terdapat pulau-pulau, sehingga memakan waktu dan jarak tempuhnya sangat jauh.
Kendati demikian, ini semuanya sudah 80 persen berjalan, hanya tinggal melengkapi saja.
Mengenai pencapaian angka electoral treshold yang belum diketahui ini, sambung Uca, konsep Ketua Umum DPP PBB H MS Kaban yang penting tembus.
“Kita harus bisa menembus electoral treshold di 2009, sehingga partai kita tidak gonta ganti nama terus”, katanya.(ms)

Rudolf M Pardede Belum Tentu Didukung Jadi Cagubsu

Medan (Lapan Anam)
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah anggapan umum yang menyebutkan akan mendukung Gubsu yang juga Ketua DPD PDI-P Sumut, Rudolf M Pardede, untuk maju sebagai cagubsu partai tersebut. DPP beralasan belum ada satupun nama yang mereka usung secara resmi untuk maju dalam pilkada 2008 itu.

Hal itu ditegaskan dua tokoh sentral partai tersebut, Taufik Kiemas dan Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung, secara bersama-sama kepada para wartawan seusai acara peresmian dan pengukuhan PP Baitul Muslimin Indonesia Sumut di aula Institut Agama Islam Indonesia (IAIN) Medan, Sabtu (22/12).
"Yang namanya dukung mendukung itu sepenuhnya harus dilakukan sama rakyat. Jadi seperti kata Pak Sekjen (Pramono Anung -red) tadi dalam pidato sambutannya, semua balon Gubsu/Wagubsu itu bakal dipoling, bakal disurvei," ujar Taufik Kiemas didampingi Pramono Anung. Mengenai ketidakhadiran Rudolf dalam acara tersebut, Taufik enggan mengomentarinya.
Ia kembali menunjuk poling sebagai salahsatu keputusan DPP untuk menentukan cagubsu yang akan diusung. Mengenai pernyataan dukungannya kepada Mayjen Tri Tamtomo (mantan Pangdam Bukit Barisan) yang dia lontarkan beberapa waktu lalu, Taufik mengelak. Pramono Anung yang berdiri di sebelah kanan Taufik segera menyela wartawan dan menyebutkan penentuan cagubsu ditentukan melalui mekanisme yang berlaku.
"Mekanisme itu adalah pertama melalui rakerdasus (rapat kerja daerah khusus), di situ akan diketahui apakah ada dukungan dari cabang-cabang (terhadap balon Gubsu -red)," ujar Pramono Anung. Selanjutnya, balon Gubsu yang didukung cabang-cabang akan disurvei dan dipoling untuk kemudian hasilnya disampaikan secara terbuka pada masyarakat.
Poling dan hasil rakerdasus itu yang akan menjadi pegangan DPP untuk mengusung cagubsu yang diinginkan. Pramono juga menjamin apa yang terjadi di partai lain (PAN -red), di mana cagubsu yang akan diusung berbeda antara cagubsu keputusan pimpinan daerah dengan keputusan pusat. Saat ditanya ulang tentang dukungan Taufik Kiemas atas Mayjen Tri Tamtomo, Pramono mengelak dan menyatakan semua calon layak untuk diusung partai.
Pramono kembali membantah anggapan kalau Rudolf M Pardede tidak layak dan tidak akan diusung DPP. "Tidak ada statement seperti itu. Semuanya itu terlalu dikembang-kembangkan. Kita enggak pernah berfikir untuk bersikap atas dasar suka enggak suka. Semuanya kita perlakukan sama," ujarnya.
Disinggung tentang SK DPP PDI-P Nomor 428 tentang Penjaringan Kepala Daerah, di mana Gubernur incumbent yang juga kader partai akan diprioritaskan, Pramono membantah. "Yang menentukan rakyat dan yang memutuskan kemudian adalah DPP," ujarnya singkat. Pramono menyebutkan sistem yang mereka jalannkan terbukti sukses dalam berbagai pilkada. Dari 20 pilkada gubernur, 12 di antaranya berhasil mereka menangkan.

Pemilu 2009
Melihat Pramono Anung terus didesak wartawan, Taufik kembali berkomentar. "Yang penting calon yang kita usung itu Pancasilais seperti ideologi partai. Jadi buat apa kita kader sendiri tapi enggak satu ideologi. Kan lebih baik kita calonkan orang lain asal satu ideologi," ujarnya. Seakan tidak ingin ditanya tentang Rudolf, Taufik kemudian menyebutkan semua balon Gubsu yang mendaftar di PDI-P sangat Pancasilais.
Saat ditanya apakah cagubsu yang akan mereka usung nantinya berhubungan dengan Pemilu 2009, Pramono segera menyela. "Wah Mas (Pramono memanggil Taufik Kiemas dengan sebutan Mas -red), kita dah dijebak wartawan ini, Mas," ujarnya. Taufik lalu menukas Pramono. "Jawab aja. Memang begitu kok (tujuan PDI-P). Enggak mungkin dong kita pilih cagub yang enggak memenangkan kita (pada pemilu 2009 -red)," tegasnya. (ms)

Syamsul Arifin Didukung Penuh Kader PBB Jadi Cagubsu

Medan (Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Sumut mulai menyosialisasikan dua pasangan calon Gubsu/Wagubsu yang akan mereka usung di Pilgubsu 2008. Sosialisasi dilaksanakan kepada seluruh pengurus DPC, para alim-ulama, ustadz, tuan guru, simpatisan dan kader partai serta ratusan warga masyarakat, di Hotel Polonia Medan, Jumat (21/12) malam.

Dalam acara itu, H Syamsul Arifin SE mendapat aplaus dari para peserta serta didukung penuh untuk dicalonkan PBB sebagai Cagubsu priode 2008-2013.
Sosialisasi itu dilakukan berdasar perintah Ketua Umum PBB MS Kabban di Jakarta kepada para pengurus DPW beberap waktu lalu. Tujuannya tak lain agar seluruh alim ulama, kader, simpatisan partai serta masyarakat Sumut mengenal pasti calon pemimpin Sumut yang diusung partai.
Adapun kedua pasang cagubsu/cawagubsu itu yakni Syamsul Arifin-Ir Bustinursyah Sinulingga dan Banuaran Ritonga-Bahdin Nur Tandjung. Kedua pasang cagubsu/cawagubsu itu lalu ditampilkan ke atas panggung untuk memaparkan visi-misinya ke para peserta sosialisasi dengan dimoderatori oleh kader partai, Rafdinal SSos.

Syamsul Arifin
Ir Bustinursyah Sinulingga dapat kesempatan pertama untuk memaparkan visi-misinya. Dengan memakan waktu yang singkat, Bustinursyah menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur Sumut jika terpilih sebagai Wagubsu Periode 2008-2013.
Lalu Bahdin Nur Tandjung memaparkan visinya sebagai Cawagubsu PBB Sumut lainnya."Saya akan berkomitmen mendukung Gubsu pendamping saya dalam membangun Sumut," ujarnya.
Dalam sosialisasi itu sendiri -seperti sudah diprediksi- Syamsul Arifin menjadi bintang dan mendapatkan dukungan mayoritas para peserta sosialisasi. Segenap peserta bertepuktangan tatkala nama Syamsul disebut terus-menerus oleh panitia.
Dalam pemaparannya Syamsul Arifin menyebutkan jika dirinya terpilih sebagai Gubsu tidak serta-merta problema ekonomi Sumut pulih. "Sebab hal ini terkait problema otonomi daerah yang rumit dalam penerapannya," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Syamsul kembali mengutarakan empat visinya yang terkenal yakni 4R. "Rakyat jangan bodoh, Rakyat jangan lapar, Rakyat jangan sakit, dan Rakyat jangan miskin," tegasnya. Takpelak visi 4R Syamsul tersebut kembali mendapat aplaus.

Sindir PAN
Dalam kesempatan Syamsul sendiri menyindir keputusan DPP PAN yang memutuskan pemenang polling nomor tiga. Peserta tahu bahwa yang dimaksud adalah keputusan PAN dalam mengusung Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ali Umri, dan Ketua DPW PAN Sumut, Kamaluddin Harahap.
"Padahal mereka sebelumnya telah memutuskan untuk mengusung nomor 1 dan 2," sindir Syamsul kembali. Hadirin kembali tertawa. Maksud Syamsul nomor 1 adalah Laksda TNI AL Herry Marzuki dan Syamsul Arifin sendiri.
Usai pemaparan Syamsul, giliran terakhir penyampaian visi-misi adalah Ketua DPW PBB Banuaran Ritonga. Dalam pemaparannya, putra kelahiran Sipiongot Tapsel ini mengusung tema keadilan pembangunan infrastruktur di Sumut bagian Timur dan di kampungnya di Sumut bagian barat.
"Sejak kemerdekaan sampai sekarang, kampung saya di Sipiongot tak pernah dibangun jalan beraspal hotmix," tegasnya. (ms)

PRESIDEN JANGAN KECEWAKAN PETANI DAN NELAYAN

Medan(Lapan Anam)
Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diharapkan tidak mengecewakan petani dan nelayan, khususnya dalam memperoleh pasilitas kredit modal usaha dari dunia perbankan.



Demikian diingatkan Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN), Kaukus DPRDSU Peduli Petani dan Nelayan serta Universal Communication, dalam konprensi pers bersama sejumlah wartawan di Hotel Madani Medan, Selasa (18/12).

“Jika memang benar petani dan nelayan berhak memperoleh kredit perbankan, sebaiknya akses untuk menikmatinya tidak dipersulit. Bahkan, Kepres atau Inpres ditujukan kepada Bupati/Walikota perlu diterbitkan agar benar-benar program kredit itu dinikmati petani dan nelayan”, kata mereka.

Dari KWPPN hadir Drs Mayjen Simanungkalit, David Susanto SE, dari Kukus DPRDSU Peduli Petani dan Nelayan hadir Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan, H Abdul Hakim Siagian SH,Mhum, Ir Edison Sianturi. Sedangkan dari Universal Communication hadir Drs Dailami dan Drs Khoir Lubis. Ikut juga Jamaluddin Spd, Bambang SK, Isvan Wahyudi, Heru Kurnia.

Dikatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan presiden SBY yang telah mencanangkan program KUR di Jakarta pada 5 Novemver 2007.

Namun diharapkan, program KUR melibatkan enam bank, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk. dan PT Bank Syariah Mandiri itu, tidak sekedar janji yang tidak bisa dinikmati petani dan nelayan.

Karenanya, penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan itu, harus benar-benar dapat direalisasikan dengan berbagai kemudahan.

“Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumut) juga perlu mengambil peran mendorong kredit kepada petani dan nelayan”, kata mereka.

Dikatakan, pencanangan KUR seharusnya jadi keputusan politik yang harus didukung instansi terkait , termasuk pemimpin pemerintahan mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa untuk terjun langsung memimpin dan memberi perhatian bagi revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Menurut mereka, pencanangan KUR oleh Presiden SBY secara psikologis akan memberikan motivasi bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas.Akan tetapi, pencanangan KUR itu harus dibuktikan dengan instruksi yang tegas semisal Inpres atau Kepres agar petani bisa mendapat kepastian.

Dikatakan, pemerintah selama ini belum memiliki kepekaan terhadap petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dibuktikan dengan masih banyak bank yang setengah hati dalam memberikan kreditnya. Alasannya tentu bermacam-macam, namun umumnya adalah tingginya risiko dalam kredit ini.

“Masalah utama yang dihadapi perbankan khususnya dalam pembiayaan di sektor petani dan nelayan yakni masalah jaminan/agunan. Bank masih meminta jaminan dalam bentuk tanah, barang berharga atau yang lain, sehingga petani dan nelayan tidak mampu menikmati pasilitas kredit yang tersedia”, kata mereka.

Petani dan nelayan menurut mereka, adalah kelompok terbesar penduduk negeri dan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Karenanya, petani dan nelayan tidak butuh janji, tapi keberpihakan yang nyata lewat pemberian akses untuk memperoleh kredit modal usaha.

"Kami mengingatkan agar presiden jangan kecewakan petani dan nelayan," tandas mereka.

Menurut mereka, Inpres dan Keppres tentang kredit modal usaha bagi petani dan nelayan perlu dikeluarkan, agar pihak Bank transparan dan tidak macam-macam. Demikian juga para Bupati/Walikota agar mengalokasikan anggaran di APBD masing-masing untuk jaminan kredit petani dan nelayan.

Kebijakan memberikan pasilitas gratis bagi petani dan nelayan dalam pengurusan sertifikat, juga menjadi sangat penting . Tujuannya, agar petani memiliki sertifikat yang diperlukan dan kredit dinikmati petani dan nelayan mendapat jaminan pemerintah. (ms)

Aksi Sosial


Semarak Idul Adha di Desa Marindal

Medan (Lapan Anam)
Semarak Idul Adha di Desa Marindal Satu Kecamatan Patumbak, sangat terasa. Lapangan sepakbola di Pasal Lima dan Pasar Tiga Marindal, dipadati ummat Islam untuk melaksanakan shalat idul Adha dilanjutkan pemotongan hewan qurban di semua masjid dan musholla di daerah itu.


Di Dusun Sebelas, Pasar Tiga Marindal, semarak Idul Adha juga sangat terlihat dengan antusias masyarakat memotong hewan qurban. Jamaah Masjid Mutia dan Arrahmat, misalnya, menyembelih tujuh ekor hewan qurban untuk dibagikan kepada warga sekitar. Dua ekor lembu dan lima ekor kambing disembelih pada hari raya qurban itu.
Zulfikar dari panitia qurban menyatakan, jumlah hewan qurban yang disembelih pada Idul Adha tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dia juga bangga dengan ukhwah islamiyah yang terjalin mesra di daerah itu dan berharap dapat terus terbina untuk selamanya.
Dalam gambar terlihat, Mayjen Simanungkalit jamaah Masjid Mutia Marindal bersiap menyembelih seekor lembu untuk acara qurban. Sebagian dari ummat Islam di Marindal juga antusias menyaksikan penyembelihan hewan qurban di halaman Masjid Mutia Jalan Cakra Empat Marindal Satu Kecamatan Patumbak. (ms)

JEJAK LANGKAH SANG DATUK MENUJU GEDUNG DIPONEGORO


Catatan : Mayjen Simanungkalit

SIAPA tidak kenal H Syamsul Arifin, SE. Dia manusia bertuah, putra pejuang kemerdekaan “Berandan Bumi Hangus”, H Hasan Basri yang lebih dikenal sebagai Hasan Perak.

Lelaki kelahiran 25 September 1952 ini, menjabat Bupati Langkat 2003- 2008, jabatan yang sebelumnya pernah dipegangnya tahun 1998-2003. Kini dia juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI).

Syamsul Arifin gelar Datuk Sri Hidayatullah Lilawangsa, memegang sejumlah jabatan penting di organisasi. Banyak juga marga yang sudah disandangnya, diberikan tokoh etnis karena kedekatan emosional. Dia memang manusia langka dan unik.

Ketika akhir-akhir ini muncul wacana mencari figur calon Gubsu priode 2008-2013, nama sang Datuk tidak bisa dikesampingkan. Namanya ramai dimunculkan banyak kalangan, untuk mengisi daftar Calon Gubernur pada era pemilihan langsung tersebut.

Tentang ini, Datuk selalu berupaya mencari jawaban dengan bahasa diplomatis. ”Saya tak siap menjadi Calon Gubernur Sumut.Tapi saya sangat siap untuk menjadi Gubernur Sumut” . Dia belum berani bicara tegas soal yang satu ini. Kesan yang muncul, dia malah nampak tenang-tenang saja, ketika banyak kalangan dan kerabat heboh mengusung namanya.

Doa Dipanjatkan

Suatu ketika saat makan siang di Restauran Wisma Benteng Jalan Maulana Lubis Medan, Haji Rifin didampingi saudara angkatnya Marga Nababan kepada penulis pernah mengatakan, tidak gampang menjadi Gubernur. Saya pun tidak menanggapinya, karena semua orang tahu soal itu.

Namun berselang kemudian, dia makin sering diundang menghadiri acara-acara Parpol dan ormas. Uniknya kendati tidak punya jabatan di organisasi tersebut, Haji Rifin selalu didaulat memberi sambutan. Jejak langkahnya makin membingungkan. Ada apa pula pak haji ini ?

Lalu bersama rekan sejawat dan kerabat, sang Datuk mendirikan Amir Hamzah Centre (AHC) dan telah di resmikan Jumat pekan lalu (2/2) di Jalan Amir Hamzah Medan. Lagi-lagi, Datuk mengatakan AHC bukan untuk kepentingan politik.

Kata Haji Rifin, AHC hanya sebagai wadah untuk menghimpun berbagai informasi serta menjalin komunikasi yang lebih terarah dan berkesinambungan. Sejumlah tokoh penting dan simpul-simpul ummat hadir dalam peresmian itu. Antara lain Ketua MUI Sumut dan Ketua MUI Medan, Ketua DPRD DS Wagirin Arman, Ketua PW GP Ansor Sumut Machsin SH, KH. Zulfikar Hajar Lc, KH Bahrum Ahmad, KH. Jalaluddin Abdul Mutholib dan Drs.H. Sakhira Zaudi Msi, para rektor antara lain Rektor UMSU Bahdin Nur Tanjung SE, MM dan Rektor UMA Prof DR. HM Ali Ya’caub Matondang MA, beberapa pemimpin surat kabar antara lain Pemimpin Redaksi Harian Medan Pos, Farianda Putra Sinik.

Sang Datuk boleh saja belum terang-terangan mengatakan akan maju dalam Pilgubsu mendatang, namun pembentukan AHC jelas menjadi bagian dari jejak sang Datuk menuju gedung Diponegoro Medan.

Disisi lain, kendati Haji Rifin tenang-tenang saja soal wacana calon Gubsu, toh dukungan dan doa kepadanya tetap saya dipanjatkan berbagai pihak. Saya yakin doa orang yang tulus, tidak akan ditolak. Dan jika sudah banyak doa dipanjatkan dan banyak harapan terlanjur di bentang, sang Datuk memenuhi syarat untuk wajib mencalonkan diri menjadi Gubsu. Jika ini dianggap dalil, Fardhu a’in hukumnya bagi Pak Haji Rifin menjadi calon Gubsu.

Doa dan harapan banyak pihak agar Syamsul Arifin maju sebagai calon, sejatinya sudah terlihat dan makin gencar sejak beberapa bulan terakhir. Namanya sering disebut sebagai calon cukup potensial sebagai penantang.

Datuk dijagokan beberapa Ormas, OKP, Organisasi Profesi, ulama dan simpul-simpul masyarakat lainnnya di Sumatera Utara. Figur H Syamsul Arifin dinilai sebagai seorang pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak diragukan lagi.

Dukungan terhadap sang Datuk untuk menduduki kursi Gubsu di Lantai 10 gedung Jalan Diponegoro Medan, bukan sekadar latah. Tetapi berdasarkan sejumlah kriteria dan penilaian yang dilakukan. Salah satu diantaranya menyangkut tingkat loyalitas kepada rakyat dan kesetiaan kepada pemerintah.

Kriteria

Meyongsong Pilgubsu mendatang, masalah kriteria menjadi titik bidik cukup penting. Karenanya, berbagai diskusi soal kriteria Cagubsu, sudah jamak digelar. Parpol Islam sudah membangun komitmen, untuk bersatu dalam proses pencalonan.

Sementara kalangan kampus, Ormas dan OKP juga tidak ketinggalan, menjaring aspirasi akar rumput lewat dialog,seminar dan silaturrahmi. Dari berbagai diskusi dan dialog yang pernah penulis ikuti, umumnya menginginkan agar pemilih menolak calon pemimpin yang hanya banyak kombur dan pura-pura dermawan menjelang Pilgubsu.

Dalam Pilgubsu mendatang, tidak ada lagi ruang luas bagi calon yang sangat ambisius, yang orientasinya hanya kekuasaan semata-mata, yang niat berkuasanya untuk menumpuk harta, menghalalkan segala cara, menghambur-hamburkan uang untuk membeli suara dan mengumbar janji. Rakyat pasti tidak menolak uang dari Cagubsu yang tiba-tiba menjadi sangat dermawan, namun belum tentu akan memilih calon ambisius.

Figur calon Gubsu mendatang idealnya adalah tokoh tauladan, kompeten, kapabel, dan akseptabel. Kokoh imannya, bertakwa, mulia akhlaknya mampu bersikap adil dan jujur memiliki keberanian menegakkan keadilan serta punya komitmen mengurusi rakyat.

Lalu bagaimana peluang H Syamsul Arifin SE gelar Datuk Sri Hidayatullah Lilawangsa ? Dimata para pendukungnya, Datuk adalah tauladan sekaligus Idola. Pemimpin idola rakyat adalah pemimpin yang mau mendatangi rakyat. Mampu melakukan komunikasi sosial dan politik secara jujur sesuai dengan genetik dan karakter masing-masing kelompok masyarakat.

Para pendukungnya yakin, kalau komunikasi lancar semua dapat kita bicarakan dengan hati nurani yang jernih dengan tanpa curiga akan tumbuh rasa saling percaya. Masyarakat saat ini menginginkan pemimpin yang piawai dalam berkomunikasi, baik komunikasi sosial maupun politik. Dirindukan pemimpin yang bermanfaat bagi rakyat. Bukan pemimpin yang memanfaatkan rakyat. Pembela wong cilik, bukan pembela wong licik.

Terkait gencarnya dukungan kepada sang Datuk sebagai calon Gubsu, justru muncul karena dia memiliki kans kuat untuk jabatan itu. Alasan lain tentu, selain sosoknya tidak diragukan juga keberadaannya dalam memperlihatkan jati diri. Peduli kepada masyarakat kelas bawah, bersifat familiar dan dermawan. Datuk dianggap sebagai sosok pemersatu yang sudah membuktikan diri selalu dekat dengan rakyat.

Saat Yang Tepat

Datuk yang kita kenal, memang sosok fenomental. Pisiknya jauh dari kategori ganteng, namun kalau berjalan dia seperti bermagnet. Dia selalu menyapa menyebut nama, santun bertutur dan suka guyon.

Sang Datuk dikenal pandai mengambil momen dan hadir pada kesempatan yang tepat. Sikap kedermawanannya sudah tidak diragukan. Filosopi mengatakan, jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Namun sang Datuk justru lebih dari itu, jika tangan kanan memberi, tangan kiri juga harus memberi.

Filosopi ini begitu melekat dihati sang Datuk. Maka ketika dia mendengar ada orang yang dikenal dan mengenalnya diterpa musibah atau sakit, dia akan datang tanpa memberi kabar. Walau pun sudah menjadi orang penting, tidak sombong. Berpenampilan apa adanya dan tidak pernah lupa dengan orang yang pernah dikenal atau mengenalnya

Kepada orang sakit yang dijenguknya, Datuk selalu berkenan memberikan petuah-petuah bagaimana menghadapi fisik yang sakit. Maklum dia punya pengalaman soal itu, ketika harus berobat sampai ke Singapura. Bahkan dia sudah dua kali dikabarkan meninggal, hingga membuat geger kawan dan kerabatnya.

Sang datuk sering mengatakan, jiwa yang sehat dapat mengobati fisik yang sakit. Jiwa yang sehat itu ditandai dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, tidak meninggalkan perintahNya seperti ibadah sholat, serta adanya keyakinan untuk sembuh.

Kepedulian terhadap orang yang dikenalnya itu, tentu saja sesuai filosofi hidupnya yang lekat dengan ungkapan Melayu: ”Bila kumbang menyeri bunga, manisnya ditelan diam - diam. Bila lebah mengisap madu, manisnya tumpah ke tangan orang”.

Sepak terjang sang Datuk diberbagai denyut kehidupan masyarakat, toh akhirnya meninggalkan jejak dihati banyak pihak. Dan jejak langkah sang Datuk menuju gedung Diponegoro Medan, makin terlihat jelas. Namun, sampai akhir pekan lalu, ia belum menyatakan kepastian apakah bersedia atau tidak singgah di gedung bercat putih itu. Keputusannya maju ke bursa pencalonan Gubsu masih akan ditunggu sampai pendaftaran Cagubsu dibuka secara resmi tahun 2008. Begitulah.*** (Dikutip dari Harian Medan Pos)

PERCUT AKAN MENJADI KAWASAN PERIKANAN TERPADU

MENDUKUNG PROGRAM AGRO-MARINEPOLITAN

Catan Mayjen Simanungkalit

SIAPA tidak mengenal Percut. Daerah pantai memiliki panorama menarik dan potensi perikanan melimpah, yang dimasa penjajahan hanya bisa dinikmati para tuan-tuan kebun milik Belanda.

Percut Sei Tuan, demikian daerah ini disebut dan kini menjadi satu dari Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Kawasan yang manyoritas penduduknya hidup sebagai nelayan dan petani ini, berada dalam pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara. Kecamatan Percut Sei Tuan, kini berpenduduk 299,941 jiwa dengan rincian 151.002 laki-laki dan 148.939 perempuan atau 62,381 rumah tangga.

Posisi Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di pesisir pantai Sumatera, telah menempatkan kecamatan ini menjadi sangat penting dalam peta pembangunan. Bahkan ketika Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), mencanangkan program Agro-marinepolitan Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil Sumut, Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi salah satu titik bidik paling penting.

Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut, Ir Yosep Siswanto dalam kunjungan kerja Komisi B DPRDSU, Rabu (22/2) di Bagan Percut mengatakan, Percut akan dijadikan sebagai kawasan perikanan terpadu. Mendukung kawasan segi tiga perikanan laut sesuai program Agro-marinepolitan yakni Belawan, Tanjung Balai dan Sibolga.

Kata Yosep, pengembangan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu, memiliki prospek yang cukup cerah. Karena seperti juga diakui Ketua koperasi Mitra Mina Percut, Kamaruzzaman SAg, potensi perikanan laut di daerah itu sangat menjanjikan.

"Setiap hari sebanyak 60 kapal nelayan mendarat di dermaga Percut, dengan volume hasil tangkapan mencapai 20 ton", katanya.

Dengan potensi yang ada sekarang, masih dimungkinkan ditingkatkan dengan menjadikan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu. Program ini diyakininya akan mampu memacu kemajuan dan kemakmuran nelayan secara berkelanjutan dan berkeadilan, melalui pendayagunaan potensi sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan.

Lalu apa saja yang disiapkan Dinas Perikanan dan kelautan Sumut dalam mewujudkan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu ? Kesiapan inilah antara lain ditinjau Komisi B DPRDSU dipimpin ketuanya Drs Ahmad Hosen Hutagalung.

Dalam kunjungan itu juga ikut anggota Komisi B DPRDSU lainnya, masing-masing Budiman Nadapdap SE, Zakaria Bangun SH, Rafriandi Nasution SE,MT, Hj Darmataksiyah YWR, Riri Bertauhid, Sobambowo Bu'ulolo, Ir Taufan Agung Ginting, Ir Tonies Sianturi dan wartawan unit DPRDSU termasuk penulis.

Kadis Yosep mengakui, masih banyak yang perlu dibenahi guna mewujudkan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu. Karena sebagai kawasan perikanan terpadu, diperlukan inprastuktur yang memadai. Antara lain, dermaga yang memadai, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang refresentatif, SPDN (Solar Paket Dealer nelayan) yang baik, tersedianya tempat pertemuan nelayan, adanya pasilitas air bersih, pabrik es serta tersedianya kedai pesisir yang menyiapkan alat-alat dan kebutuhan tangkap dan bekal nelayan untuk melaut.

Kata Kadis, dermaga Percut akan di keruk dengan kedalaman tertentu, agar bisa dilalui mulus oleh kapal nelayan. Karena sat ini kondisi air di dekat dermaga sangat dangkal, sehingga 500 kapal nelayan tangkap yang setiap hari mendaratkan ikan umumnya hanya berbobot 10 GT. Gedung pelelangan ikan juga akan ditinggikan dan dirancang khusus, hingga menjadi tempat pelelangan ikan yang bersih dan nyaman.

Selain akan memperbaiki dermaga hingga layak disinggahi, SPDN yang sudah tersedia di dermaga akan segera dioperasikan. Soal pengoperasian pengisian solar ini, Ketua Koperasi Mitra Mina Kamaruzzaman mengatakan, tinggal menunggu keluarnya izin KSO (Kerja Sama Operasional) dengan Pertamina.

Soal keberadaan SPDN yang belum beroperasi, Kadis Yosef mengakui ada kendala dalam perizinan. Namun dia yakin prinsipnya akan segera teratasi. SPDN Percut sendiri, kata dia, merupakan pengalihan dari lokasi lain. Karena semula akan ditempatkan di pulau Nias, tapi Pertamina belum bisa melayani pengisian solar ke pulau-pulau kecil di Nias, sehingga dialihkan ke Percut.

Selain di Percut, pihaknya juga tengah membangun sejumlah SPDN di beberapa daerah Nelayan. Sampai tahun 2006 telah dibangun 17 SPDN antara lain di Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Belawan tiga unit, Percut, Tj Beringin, Sialang Buah, Desa Langlang Asahan, Sibolga, Natal.

Kadis mengakui, masih banyak lagi yang akan dibangun pemerintah di Percut, guna mewujudkan daerah itu sebagai kawasan perikanan terpadu. Prinsipnya, semua kebutuhan nelayan sudah harus tersedia disini. Namanya juga terpadu.

Ketua Komisi B DPRDSU Drs Ahmad Hosen Hutagalung saat ditanya dalam kesempatan peninjauan, mengharapkan konsep ini tidak sekedar angan-angan. Fungsikan semua pasilitas dan lengkapi yang belum ada. Komisi B DPRDSU dalam sesuai batas kewenangannnya, akan siap membantu guna terujudnya program tersebut.

Senada dengan Hutagalung, anggota Komisi B lainnya, Rafriandi Nasution SE,MT prinsipnya mendukung kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut menjadikan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu.

Dukungan itu kata dia, selain mempercepat peningkatan tarap hidup nelayan, juga mengingat sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi pembangunan yang dapat dijadikan sumber kemakmuran Sumut dan Indonesia pada umumnya.

KESAMAAN PANDANG

Seperti diketahui, program Agro-marinepolitan ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman 16 Kabupaten/ Kota se-Sumut dengan Pempropsu tanggal 13 April 2006, yang telah melahirkan kesamaan pandang untuk melaksanakan Program Agro-marinepolitan Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil Sumut.

Dengan program ini diharapkan, potensi kekayaan perikanan laut dapat dimaksimalkan guna sebesar-besarnya memakmurkan kehidupan rakyat. Potensi perikanan akan dimaksimalkan, sehingga tidak lagi sekedar usaha sambil lalu dan turun-temurun.

Harap diingat, luas laut Sumut sekira 110.000 km persegi (60,5 persen dari total luas Sumut), panjang total garis pantai 1300 km terdiri 545 km pantai timur, 375 km pantai barat dan 380 km pantai Pulau Nias, jumlah pulau 419 dengan pulau terluar di pantai timur yakni Pulau Berhala dan pantai barat Pulau Simuk. Inilah antara lain potensi kelautan dan perikanan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil Sumut.

Sedangkan potensi sumberdaya ikan di laut wilayah pantai barat sekitar 1.076.960 ton per tahun, tingkat pemanfaatan tahun 2003 sekitar 94.703 ton atau 8,79 persen dan jenis ikan unggulan yakni tuna, tongkol, kakap, kerapu, kembung, tenggiri, teri, layur, ikan hias dan lain-lain. Potensi di pantai timur sekitar 276.030 ton per tahun, tingkat pemanfaatan tahun 2003 sekitar 250.489 ton (90,75 persen) dan jenis ikan unggulan kakap, kerapu, teri, kembung, tenggiri, tembang, japuh, pari, cakalang dan lain-lain.

Dari data ini semua pasti paham, betapa laut kita punya potensi luar biasa. Masalahnya, selama ini terkesan belum ada cetak biru (blueprint) pembangunan perikanan dan kelautan yang disepakati dan diimplementasikan bersama secara produktif dan strategis.

Kegiatan usaha perikanan umumnya dikerjakan secara tradisional, belum menggunakan iptek dan manajemen profesional sehingga pendapatan masyarakat pesisir dan nelayan rendah.

Kegiatan usaha perikanan belum dilakukan dengan menerapkan sistem bisnis perikanan terpadu, kurangnya SDM trampil, minimnya prasarana, minimnya dukungan permodalan, teknologi, pasar dan informasi dan lainnya.

Karenanya, dengan program agro-marinepolitan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dan pembudidayaan ikan tradisional, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat dan lainnya, serta pengembangan industri pengolahan hasil perikanan seperti pembekuan, pengalengan, tepung ikan, added value products serta surimi.

Dalam kaitan itu, anggota Komisi B DPRDSU Rafriandi Nasution dan Ir Taufan Agung Ginting menilai, harapan kearah perubahan hidup nelayan kini mulai muncul. Setidaknya, setelah melihat sejumlah program kerja yang tengah dan akan dilakukan Kadis Perikanan dan Kelautan dibawah kendali Ir Yosep Siswanto. Benarkah ?. Tentu masih harus ditunggu pembuktiannnya. Seperti harapan Ketua Komisi B DPRDSU Drs Ahmad Hosen Hutagalung, semoga program Agro-marinepolitan tidak sekedar angan-angan. ***

(Dikutip dari Harian Medan pos)

Artikel

KOMITMEN PENERBIT SURAT KABAR DI SUMUT

TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 4 TAHUN 1990

Oleh Mayjen Simanungkalit

Kondisi Media

DAERAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) termasuk daerah potensial bagi tumbuhkembangnya penerbitan Surat kabar. Sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi saat ini, jumlah penerbitan Surat Kabar di Sumut termasuk dominan setelah pulau Jawa.

Pengesahan UU No 40/1999 tentang Pers, yang memberi peluang bagi setiap orang untuk menyelenggarakan industri pers tanpa memerlukan SIUPP, telah memunculkan penerbitan – penerbitan baru.

Euforia kebebasan pers menyebabkan melonjaknya jumlah penerbitan pers. Jika selama ini di Sumut ada sebutan “pandawa lima” untuk lima media mainstream di Medan seperti Medan Pos, Waspada, Analisa, SIB dan Mimbar Umum, kini malah jumlahnya sudah sulit dihitung. Pemain-pemain baru dalam persuratkabaran, muncul bak jamur dimusim hujan.

Berdasarkan hasil pengamatan, dewasa ini di Sumut terdapat sekitar 46 penerbitan lokal. Jumlah pastinya, hanya Tuhan yang tahu. Karena ibarat pepatah, mati satu muncul sepuluh.

Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut tidak bisa mendata jumlah pasti penerbitan Surat kabar di Sumut. Karena fakta dilapangan, tidak semua pemain-pemain baru penerbitan itu bergabung menjadi anggota SPS selaku organisasi penerbit yang berdiri 8 Juni 1946 di Yogyakarta itu.

Konsekwensinya, tidak semua penerbitan Surat kabar di Sumut mengirim nomor bukti terbit ke SPS Sumut. Umumnya Surat kabar yang muncul di era reformasi tidak begitu respek menjadi anggota SPS, apalagi mengirimkan satu eksplar bukti penerbitan edisi terbaru seperti yang selama ini diberlakukan.

Kondisi ini menambah keyakinan, bahwa pelaksanaan UU No 4 tahun 1990 tentang kewajiban serah – simpan karya cetak dan karya rekam. Kami yakin ketentuan Bab III Pasal 2 UU No 4 tahun 1990 belum diterapkan secara menyeluruh oleh penerbitan Surat kabar di Sumut.

Bunyi pasal 2 UU No 4 tahun 1990 selengkapnya adalah : Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2(dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota Provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Kendala

Kalangan penerbit Surat kabar di Sumut, nampaknya belum memahami betul UU No 4 tahun 1990 tentang kewajiban serah – simpan karya cetak dan karya rekam. Apalagi bagi para pemain baru penerbit surat kabar, yang memang umumnya muncul dari dampak euporia kebebasan pers.

Padahal, UU No 4 tahun 1990 telah dengan tegas mengharuskan penerbit surat kabar untuk menyerahkan karya cetak ke Perpustakaan Nasional dan perpustakaan Daerah.

Yang dimaksud penerbit adalah, setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak. (Pasal 1 ayat 3)

Sedangkan karya cetak yang dimaksud adalah, semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar,peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. (Pasal 1 ayat 1)

Minimnya sosialisasi terhadap UU No 4 tahun 1990 menambah sulitnya penerapan dilapangan. Kordinasi dengan Perpustakaan Daerah sebagai satu-satunya lembaga di daerah yang diberi tugas untuk menghimpun dan melestarikan hasil karya budaya Sumut dan sebagai pusat deposit Sumut, juga dirasakan sangat lemah.

Karenanya, sosialisasi UU No 4 tahun 1990 menjadi sangat penting dilakukan secara intensip. Perpusatakaan Daerah diharapkan menjadi motor penggerak guna mensosialisasikannya kepada kalangan penerbit surat kabar.

Kendala lain adalah, tidak adanya sanksi hokum yang tegas bagi penerbit surat kabar yang tidak menerapkan kentuan UU No 4 tahun 1990 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (Dua).

Karena sosialisasi sangat kurang dan sanksi hukum terhadap UU No 4 tahun 1990 sama sekali tidak ada, menyebabkan penerbit surat kabar di Sumut tidak merasa ada ikatan dan sanksi hukum. Dampaknya adalah, penerbitan surat kabar tidak merasa berkewajiban menyerahkan karya cetaknya ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

Perlu Perda

Guna menerapkan UU No 4 tahun 1990 di Sumut, perlu langkah kongkrit dari Perpustakaan Daerah. Bahkan melihat maraknya pertumbuhan surat kabar di Sumut, sudah saatnya Perpustakaan Daerah mengajukan Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam bagi surat kabar di Sumut.

Penerbit Surat Kabar di Sumut (SPS) tidak keberatan jika negara mengharuskan anggota SPS menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari produk yang dihasilkan. Bahkan SPS Cabang Sumut siap bekerjasama dengan perpustakaan Daerah, guna mensosialisasikan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam itu kepada anggota SPS.

Perda tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, sudah sangat mendesak. Selain untuk penerapan UU No 4 tahun 1990 dikalangan penerbit surat kabar, juga mengubah wajah perpustakaan di Sumut.

Dengan Perda ini, koleksi bacaan di Perpustakaan Daerah menjadi makin lengkap. Masing-masing surat kabar terbitan Sumut diwajibkan memberikan 2 (dua) eksemplar karya cetak ke Perpustakaan Daerah.

Dengan adanya kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, diharapkan bisa melengkapi koleksi buku milik Perpustakaan daerah. Dengan itu, Perpustakaan dapat menjadi salah satu tempat favorit bagi warga Sumut untuk mengisi waktu luang.

Lebih dari itu, agar terlaksana dengan baik, Perda tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, harus mengatur sanksi hukum. Pasal ketentuan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5 juta bagi siapa saja yang melanggar ketentuan (Pasal 11 ayat 1) perlu diterapkan. ***

  • Mayjen Simanungkalit adalah Ketua Seksi Organisasi PWI Sumut dan Redaktur Harian MEDAN POS

Profil


Mayjen Simanungkalit

Anak Petani Jengkol dari Pahae

Terlahir dari keluarga petani Jengkol di pedalaman Kabupaten Tapanuli Utara- Sumatera Utara. Lahir saat hujan gerimis bersamaan menggemanya azan shubuh dari masjid reot disamping rumah.

Dengan bermodal sehelai kain panjang dan beralas tikar pandan lusuh, nenekku bernama Oppu Ida membantu persalinan inang. Warga kampung tidak banyak yang bisa dimintai tolong, karena saat itu hampir semua menginap di ladang, menjaga padi yang lagi menguning di sawah yang saat itu sering diganggu gerombolan babi hutan.

Ayahku pusing dan panik, dengan memakai obor dari botol kecil hanya terpikir menjemput nenekku. Dalam subuh yang gelap dan gerimis itu, aku lahir. Tidak ada popok membalut badan, kecuali kain lusuh yang sering digunakan ayahku untuk sholat. Kain itulah yang dibalutkan kebadanku, lalu dihangatkan dekat tungku yang selalu mengeluarkan asap kayu bakar.

“Kau lahir disaat yang sangat sulit. Penduduk di desa saat itu sedang paceklik.Kita sangat miskin dan hidup didesa sangat terpencil”, kata ayahku suatu ketika.

Namaku Mayjen Simanungkalit, tapi tidak pernah kutahu mengapa nama itu diberikan ayahku. Tidak pernah ada konfirmasi yang lengkap setiap kali aku bertanya soal itu kepada ayahku. Tidak juga ibuku, Boru Siagian yang sangat penyayang. Ibuku hanya seyum simpul setiap kali kutanya soal namaku.

“Pokoknya kau Jendral, tidak perlu kau tahu mengapa begitu. Ayahmu mungkin ingin agar namamu mudah dikenal”, kata ibuku suatu saat.

Tapi tidak pula ku ngotot mempersoalkan itu, toh tidak banyak gunanya. Apalagi menghubungkannya dengan posisi ayahku yang hanya Guru Agama Islam di SD Kampungku dan lebih dikenal sebagai petani Jengkol.

“Biarlah anak petani Jengkol asal tetap Jendral”, pikirku juga. Maklum orang kampong.

Dari papan yang disangkutkan didinding rumahku, aku tahu dilahirkan pada 18 Desember 1968. Aku anak ke empat dari 9 bersaudara, delapan laki-laki dan satu perempuan. Tempat kelahiranku adalah dusun Hopong, Desa Dolok Sanggul,Kecamatan Pahae Jae,Tapanuli Utara,Sumatera Utara,Indonesia.

Dalam peta yang pernah kubaca dibangku Sekolah Dasar, nama kampungku tidak ditemukan. Maklum, terpencil, terisolir dan terbelakang. Jaraknya 24 kilometer dari jalan raya, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki sehari penuh.

Aku hanya sampai kelas lima SD dikampungku, karena kelas enam tidak ada. Maka sejak kelas enam aku sudah merantau ke negeri orang. Aku melanjutkan sekolah ke MIN Peanornor,Pahae Julu,Tapanuli Utara.

Dari MIN,MTsN sampai PGAN aku jalani di desa Peanornor itu.Disinilah , tempatku besar dan belajar memahami kehidupan. Sekolah menyediakan asrama di puncak perbukitan itu, membuat aku takkan pernah lupa dengan Peanornor.Tujuh tahun aku di desa itu, dengan suka duka yang cukup sulit dilupakan.

Setelah dari Peanornor aku merantau ke Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara. Kuliah di Fakultas Dakwah IAIN Medan dan tamat dalam empat tahun , sambil mengabdi sebagai penjaga Masjid Al Furqon Kompleks Kowilhan I di Jalan Karsa Medan.